NASIONAL
TVRI Tidak Mau Menayangkan Film Pengkhianatan G30S/PKI
Jakarta, FNN - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menayangkan pemutaran film "Pengkhianatan G 30 S PKI" dan sikap tersebut diambil berdasarkan sejumlah hal. Pernyataan tersebut disampaikan TVRI menjawab pertanyaan yang diajukan sejumlah pihak kepada TVRI dan stasiun-stasiun televisi lain tentang penayangan film G 30 S PKI. Setiap kali memasuki tanggal 30 September selalu muncul kontroversi mengenai pemutaran film ini. TVRI harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat, kata Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dalam pernyataan resmi, Kamis. "Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI," jelas Iman. Program-program pembelajaran sejarah yang tayang di TVRI dimaksud, menurut Iman, antara lain Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi ’65, Berdamai Dengan Sejarah. Program Mengingat Jejak Sejarah yang tayang pada 30 September 2021 serta penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 1 Oktober 2021. Sementara itu, beberapa hal yang mendasari TVRI tidak menayangkan film "G 30S PKI" antara lain bahwa sejak tahun 1998 pada masa pemerintah Presiden Habibie, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film "Pengkhianatan G 30 S PKI", "Janur Kuning", dan "Serangan Fajar" tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Oleh karena itu, pada 30 September 1998, TVRI dan TV swasta tidak menayangkan pemutaran film G 30 S PKI seperti yang diungkapkan Yunus Yosfiah dalam harian Kompas, 24 September 1998. Menteri Pendidikan ketika itu, Juwono Sudarsono, juga membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G 30 S PKI. PP Nomor: 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, pada Bagian Ketiga, Pasal 4 mengenai Tugas menyebutkan: TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ant, sws)
Presiden Jokowi Ditekan Oligarki Terkait Calon Panglima
Presiden Joko Widodo kali ini benar-benar dibuat “pusing”. Dari dua calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang jabatannya berakhir pada 8 November 2021, ia sulit menentukan. Kedua calon kuat Panglima TNI itu adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono. Kabarnya, sebenarnya ketiga matra TNI (Darat, Laut, dan Udara, mendukung Andika Perkasa. “Karena, Yudo Margono didukung oleh kelompok Oligarki yang dikoordinasi oleh jenderal pebisnis yang lebih ngutamain keamanan bisnisnya bersama Oligarki ketimbang nasib rakyat,” ujar sumber FNN.co.id. Untuk “memotong” upaya jenderal pebisnis yang punya banyak merangkap jabatan selain menteri itu, harus ada yang berani membongkar bisnis yang digelutinya, seperti yang dilakukan oleh Haris Azhar. Beberapa purnawirawan perwira tinggi seperti Hendro Priyono, termasuk yang enggan berhadapan dengan jenderal pebisnis ini, karena hubungan baiknya. Sehingga enggan mengkritisi meski marah. Siapa jenderal pebisnis yang dimaksud? Dialah Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. “Dia bersama Oligarki mendukung Yudo Margono menjadi Panglima TNI,” ujar sumber tadi. Jika ingin menghentikan langkah Luhut itu, kita harus mendukung Haris Azhar membongkar dugaan “keterlibatan” Luhut di Blok Wabu Intan Jaya yang ditengarai mengandung emas Rp 207 triliun. Seperti dalam Pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam unggahan video “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di YouTube Haris Azhar yang berbuntut laporan ke Polda Metro Jaya. Luhut merasa difitnah karena Fatia menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtra Group dimiliki sahamnya oleh Luhut, bermain dalam bisnis tambang di Papua, yakni di Blok Wabu. Blok Wabu merupakan ‘gunung emas’ yang belum terjamah di Kabupaten Intan Jaya. Saat dieksplorasi PT Freeport Indonesia, ditemukan potensi sumber daya emas sebesar 8,1 juta troy ounce di sana. Saya yakin, pejabat berwenang punya data soal yang bisa menekan Luhut agar tidak memaksakan kehendaknya. Kasihan Presiden Jokowi yang kini pusing mendapat tekanan terkait pemilihan Panglima TNI. “Presiden Jokowi terlalu banyak tekanan dari pendukung calon Panglima TNI itu. Salah satunya ya dari Luhut,” tegasnya. Juga, di lingkaran dalam Presiden Jokowi sendiri yang lebih memilih Yudo Margono. Tapi, yakinlah, sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi itu yang mampu tegas dalam bersikap. “Sampeyan pasti tahu, siapa yang akan dipilih Mas Jokowi,” ujar sumber lain yang dekat dengan Istana. (mth)
Jubir: Presiden Joko Widodo Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode maupun Perpanjangan Masa Jabatan
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, menekankan Presiden Joko Widodo menolak wacana jabatan presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun hingga 2027. "Dalam sikap politik, sekali lagi ini sikap politik Presiden Joko Widodo, menolak. Jadi kalau ingin mengatakan, tidak, tidak, tidak terhadap wacana tiga periode dan juga tidak, tidak, tidak terhadap masa perpanjangan jabatan presiden," ujar Fadjroel Rachman di Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan wartawan tentang wacana jabatan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga tahun yang belakangan mengemuka. . Ia mengatakan meskipun Jokowi menolak kedua wacana itu namun perdebatan wacana tersebut di publik tidak mungkin dihentikan, karena hal itu merupakan ciri negara demokrasi dan dilindungi konstitusi pada pasal 28 UUD 1945. "Jadi kita tidak boleh hentikan itu, termasuk kita tidak boleh mencampuri urusan dari MPR, karena pasal 3 (UUD 1945) mengatakan adalah wewenang mereka untuk mengubah menetapkan UUD kan, termasuk pasal 37 (UUD 1945) terkait wewenang MPR," jelasnya. Ia menekankan bahwa Jokowi ingin mengatakan, apa yang menjadi hak konstitusional warga negara wajib dilindungi dan dipromosikan pemerintah, dan apa yang menjadi wewenang dari lembaga-lembaga tinggi negara, harus dihormati. (anr, sws).
MAKI: Polri Perkuat Ditpikor dengan Rekrut Pegawai KPK Tak Lulus TWK
Jakarta, FNN - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara Polri akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri. “Perekrutan 56 orang pegawai KPK yang dianggap tidak lulus TWK justru akan memperkuat Ditpikor Bareskrim Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Boyamin ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Boyamin berharap agar 56 orang pegawai KPK menyetujui perekrutan tersebut dan mengambil keputusan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Niat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam memberantas korupsi selama ini. Bagi Boyamin, memberantas korupsi merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, meski tidak lulus TWK, 56 orang pegawai KPK tetap berhak untuk memperoleh apresiasi dan dapat mengabdi sebagai ASN. “Saya kira ini bentuk penghargaan Kapolri, karena sebenarnya orang-orang ini (56 orang pegawai KPK, Red) telah bersedia menjadi ASN. Ini bentuk loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada pemerintah juga,” ujar dia. Selain itu, Boyamin menambahkan, tujuan pembentukan KPK adalah untuk memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum agar bisa memberantas korupsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan merekrut pegawai KPK menjadi ASN Polri, Boyamin meyakini akan terjadi peningkatan semangat untuk memberantas korupsi. Mereka akan menjadi stimulus di Ditpikor Bareskrim Polri. “Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kapolri yang merekrut mereka,” kata Boyamin. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Sigit telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapatkan persetujuan. (mth)
Megawati Buka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Secara Virtual
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan Bagi Pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Pelatihan itu dilaksanakan secara virtual, Selasa, atas kerja sama partai berlambang kepala banteng itu dengan Pusdiklat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas). Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat bersama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ada juga Kepala BNPP/Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. "Dalam instruksi DPP partai, saya selalu meminta Baguna mempersiapkan diri membantu penanggulangan bencana," kata Megawati dalam siaran persnya. Hal itu berangkat dari pengalaman panjang Megawati menghadapi bencana. Termasuk sejak saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden dan presiden, hingga saat ini. Kerap kali Indonesia itu ribut setelah kejadian bencana terjadi, oleh karena itu, Megawati mendorong agar persiapan diperkuat sehingga tak morat-marit ketika bencana benar terjadi. "Jadi saya harap kita tak lagi gagap. Harus tepat ketika memang perlu tanggap darurat," kata Presiden Kelima RI ini pula. Kepala BNPP/Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi menyatakan bencana memiliki sifat tak bisa diprediksi sebelumnya. Karenanya bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan dapat menimpa siapa saja. "Maka, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian semua pihak guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa," ujarnya. Menurut Henri, Indonesia identik dengan potensi bencana besar karena warga Indonesia hidup di atas empat lempeng aktif di dunia; masuk dalam lintasan "ring of fire"; ditambah faktor geologi dan hidrografi yang meningkatkan potensi bencana. BNPP/Basarnas bekerja mempersiapkan kekuatan dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana, dengan melibatkan masyarakat, TNI-Polri, termasuk Baguna PDIP. "Potensi pencarian dan pertolongan ini jadi pilar utama berhasilnya operasi pencarian dan pertolongan. Kita semua telah melihat sepak terjang Baguna PDIP dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan di Tanah Air. Baguna selalu hadir dan memberikan bantuan secara riil dalam penanggulangan bencana," kata Henri pula. Dia berharap tim Baguna yang sudah memiliki kualifikasi dapat bergabung bersama Basarnas yang selalu siap dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan dimana pun berada. "Operasi pencarian dan pertolongan adalah misi kemanusiaan yang mulia. Mari ingat pesan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita bekerja segenap jiwa raga, penuh ikhlas membantu saudara kita yang tertimpa musibah di seluruh Tanah Air. Yang pasti apa pun yang kami lakukan akan dicatat menjadi amal kebaikan dan jadi pahala di akhirat nanti," kata Henri Alfiandi. Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan dan sikap Baguna dalam menanggulangi bencana di seluruh Tanah Air. Pihaknya berterima kasih kepada Megawati dan Hasto Kristiyanto yang membawa kader PDIP selalu tersedia untuk membantu operasi kemanusiaan penanggulangan bencana. "Tantangan penanggulangan bencana yang dihadapi bangsa Indonesia akan terus terjadi di masa depan. Kondisi ini karena Indonesia berada di kawasan rawan bencana," kata Ganip. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam penanggulangan bencana. "Para relawan dalam membantu dan memfasilitai partisipasi masyarakat sangatlah penting. Keberadaan relawan Baguna sudah dirasakan masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana," kata jenderal bintang tiga ini. (ant, sws).
BPJS Kesehatan Beri Penghargaan Mitra Kerja Sukses Cegah Gratifikasi
Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan penghargaan kepada mitra kerja/fasilitas kesehatan dan Unit Pengendalian Gratifikasi BPJS Kesehatan tingkat kedeputian wilayah dan kantor cabang sebagai apresiasi upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor BPJS Kesehatan. "BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi. Langkah ini untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan kerja," kata Ghufron dalam acara Penghargaan UPG BPJS Kesehatan Tahun 2021. Dari siaran pers BPJS Kesehatan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menyebutkan Program Pengendalian Gratifikasi tidak hanya melibatkan pihak internal BPJS Kesehatan, melainkan juga pihak eksternal dan pemangku kepentingan JKN-KIS, seperti mitra fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan juga menyelenggarakan Lomba TikTok dan Vlog Anti Gratifikasi yang diharapkan menjadi sarana sosialisasi, edukasi, dan publikasi dalam upaya pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan. "Lomba ini diharapkan mampu mendorong awareness dan dukungan mitra kerja BPJS Kesehatan terhadap penerapan pengendalian gratifikasi. Sebab penerapan pengendalian gratifikasi tidak hanya merupakan komitmen dari diri sendiri maupun seluruh organ di BPJS Kesehatan, tetapi juga harus dilandasi kesadaran bersama dari para stakeholders JKN-KIS," kata dia. Lomba Tiktok Anti Gratifikasi BPJS Kesehatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari fasilitas kesehatan, mitra kerja dan pemangku kepentingan JKN-KIS lainnya. (mth)
Kemlu: Hassan Wirajuda Award Apresiasi Bagi Pegiat Pelindungan WNI
Jakarta, FNN - Penganugerahan Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWPA) yang akan digelar pada 15 Desember 2021 merupakan apresiasi bagi pegiat isu pelindungan WNI, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, Senin. Dalam konferensi pers secara virtual, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu Andy Rachmianto mengatakan ajang penghargaan tersebut tahun ini adalah yang ke-7 dan diselenggarakan untuk mengapresiasi seluruh upaya pelindungan WNI. "Ini menunjukan konsistensi komitmen Kementerian Luar Negeri untuk mengapresiasi seluruh kerja-kerja pelindungan WNI. Tidak hanya yang dilakukan oleh Kemlu dan Perwakilan RI, namun juga masyarakat luas," kata Andy. Selain sebagai wujud apresiasi, kata dia, HWPA merupakan salah satu strategi utama Kemlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai diplomasi pelindungan WNI. Dia mengatakan tugas pelindungan WNI di luar negeri bukan perkara sederhana. "Menghadirkan negara bagi lebih dari 3,1 juta WNI di luar negeri, apalagi dalam situasi pandemi, membutuhkan usaha ekstra," kata Andy. Dia mengatakan pandemi COVID-19 yang sangat "unprecedented" telah meningkatkan jumlah kasus hingga hampir 300 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Kemlu dan perwakilan-perwakilan RI di luar negeri menangani sebanyak 54.953 kasus. "Alhamdulillah, 45.378 diantaranya telah berhasil diselesaikan. Berbagai upaya keras telah dilakukan oleh 129 perwakilan RI di luar negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 di luar negeri," kata dia. Andy mengatakan pemerintah juga telah memberikan 535.264 paket bantuan, 451.348 di antaranya diberikan kepada WNI di Malaysia. Sebanyak 27.012 pelaut atau anak buah kapal (ABK) telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, dan lebih dari 100 ribu WNI telah difasilitasi proses repatriasinya dari Malaysia ke Indonesia, kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Prof Siti Ruhaini Dzuhayatin yang mewakili Dewan Juri HWPA 2021 mengatakan penganugerahan HWPA terdiri dari 8 kategori: pejabat dan staf Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; Kepala Perwakilan RI; mitra kerja Kementerian Luar Negeri; mitra kerja Perwakilan RI; (5) pemerintah daerah; (6) media (media massa dan media sosial); masyarakat madani; dan pelayanan publik di Perwakilan RI. Menurut Siti, HWPA bertujuan untuk mengukur kinerja dan identifikasi ruang bagi peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif publik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, ajang tersebut juga digelar untuk meningkatkan motivasi seluruh pihak untuk peran konstruktif dalam upaya perlindungan WNI. "Masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan perlindungan WNI," kata dia. Penyaringan kandidat penerima HWPA 2021 akan berlangsung pada Oktober-November 2021. "Pencalonan dibuka seluas-luasnya bagi individu, instansi, LSM, akademisi, pemerintah, perwakilan RI, media dan lainnya," kata Siti. (mth)
Wakil Ketua DPR: Belum Ada Nama Usulan Pengganti Azis Syamsuddin
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hingga saat ini belum ada usulan nama pengganti Azis Syamsuddin yang diajukan Fraksi Partai Golkar ke Pimpinan DPR RI. "Sampai dengan hari ini belum ada surat masuk (terkait nama pengganti Azis Syamsuddin)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, terkait pergantian posisi Azis Syamsuddin, mekanismenya diatur dalam UU MD3 dan semuanya diserahkan kepada partai politik asal yaitu Partai Golkar melalui Fraksi Partai Golkar. Dasco mengatakan, Fraksi Golkar akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR terkait pengganti Azis Syamsuddin dan akan diproses melalui Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, dan terakhir dibawa dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. "Biarkan itu berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar, kami yang di DPR tinggal menunggu hasil dari mekanisme internal Partai Golkar," ujarnya. Dia mengatakan Pimpinan DPR akan menggelar Rapat Pimpinan pada Senin untuk menentukan siapa Pimpinan yang akan menjalankan tugas sementara Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditinggalkan Azis Syamsuddin. Menurut dia, dalam Rapim DPR tersebut akan terlihat apakah surat dari Fraksi Partai Golkar terkait nama pengganti Azis Syamsuddin sudah masuk atau belum. (mth)
Graffiti Komunikasi Model Brigjen Junior Tumilaar
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, surat terbuka dari Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar kepada Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo seperti gaya anak muda mengirimkan pesan melalui graffiti. Graffiti merupakan suatu budaya populer yang semakin berkembang dan menjadi suatu budaya yang digemari kaum muda di perkotaan. “Sebagai perwira tinggi, Junior Tumilaar tidak mungkin membuat coretan di tembok sebagai bentuk protes. Graffiti yang dilakukannya dalam bentuk surat terbuka, sehingga publik mengetahui pesan protes yang disampaikannya viral,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (26/9). Kandidat doktor ilmu politik dari Unas itu menjelaskan, dalam sejarahnya graffiti digunakan sebagai bentuk protes, propaganda maupun sebagai media eksistensi. Bahkan kini sebagai budaya populer yang berkembang bersamaan dengan musik, gaya hidup dan seni rupa. Perilaku pembuat graffiti, tidak selalu negatif, tergantung motif dan pesan yang dilakukannya. “Para pejuang kemerdekaan Indonesia dahulu juga sudah membuat graffiti, seperti mencoret-coret di tembok serta gerbong kereta api agar Belanda pergi meninggalkan Indonesia. Juga pesan mengobarkan semangat kemerdekaan,” ujar dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Jadi, lanjut Ginting, graffiti adalah media komunikasi yang ditulis dengan lambang dan simbol komunikasi tertentu. Memiliki pesan terhadap khalayak, dan kemudian menunjukan eksistensi identitas pembuat graffiti tersebut. Identitas graffiti dengan surat terbuka, itulah model yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar, Inspektur Kodam XIII Merdeka di Manado, Sulawesi Utara. “Menunjukkan eksistensi Junior Tumilaar sebagai tentara yang berani memprotes tindakan oknum kepolisian yang tidak pas. Tindakan yang dilakukan oknum Brimob dan satuan reserse yang hendak memeriksa aparat babinsa (bintara pembina desa),” kata magister ilmu komunikasi politik itu. Simpati Sontak, lanjut dia, tindakan berani yang dilakukan abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) 1988-A tersebut, mendapatkan simpati dari masyarakat. Reaksi positif dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta Panglima Kodam Merdeka Mayjen TNI WWF Mamahit yang menanyakan masalah tersebut kepada Junior Tumilaar sebagai orang nomor tiga di Kodam Merdeka. Tindakan Panglima TNI dan Pangdam Merdeka sebagai atasan Junior Tumilar juga mendapatkan reaksi positif dari publik. Kedua pejabat tersebut memberikan semangat kepada Junior Tumilaar agar menjelaskan secara rinci kepada Pusat Polisi Militer Angkatan Darat di Jakarta. Buntutnya, Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sulut memeriksa penyidik Polresta Manado yang membuat surat pemanggilan kepada Babinsa Kodam Merdeka, tanpa melakukan koordinasi di antara Polda dan Kodam. Menurut Ginting, Junior Tumilaar dari Korps Zeni itu juga sudah menjelaskan melalui telepon kepada Panglima TNI bahwa ada babinsa yang dipanggil oleh kepolisian, namun tidak disertai tanda pangkatnya. Tidak meminta izin kepada atasannya di Kodam. Sebagai Inspektur Kodam, ia merasa ada yang keliru dan tidak bisa didiamkan, karena menyangkut organisasi militer dan kepolisian. “Padahal pemanggilan itu sebuah kekeliruan, dengan bahasa lugasnya tindakan di luar kewenangan. Pangdam mengetahui tindakan yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar. Jadi, Kodam tidak menyalahkan tindakan Junior yang berani tersebut. Justru mendukungnya.” Konflik Tersembunyi Dikemukakan, penyampaian surat terbuka yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar kepada Kepala Polri memang tidak lazim. Namun hal itu dia lakukan, karena ada sumbatan komunikasi antara Kodam XIII Merdeka dengan Polda Sulut. Sebab sebelumnya Junior Tumilaar sudah menyampaikannya dalam forum pimpinan daerah. “Jadi, graffiti model Junior Tumilaar menunjukkan ada konflik tersembunyi di antara organisasi TNI dan Polri. Ia berani mengambil risiko agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” kata Selamat Ginting. Konflik dapat terjadi, lanjut Ginting, karena setiap individu atau unsur yang terdapat di dalam organisasi secara langsung maupun tidak langsung memegang teguh pedoman dan prinsip di dalam organisasi tersebut. Brigjen Junior Tumilaar merasa memegang prinsip sebagai seorang tentara profesional. Ia merasa menjalankan visi dan misi yang digariskan organisasinya. Pengamat yang malang melintang menjadi wartawan masalah pertahanan dan keamanan itu menjelaskan, konflik di dalam organisasi, dapat ditentukan oleh persepsi individu maupun kelompok. Jika mereka tidak menyadari telah terjadi konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah terjadi konflik, maka konflik tersebut menjadi suatu kenyataan. Dikemukakan, konflik merupakan suatu keniscayaan. Kondisi perilaku yang tidak tersembunyi bahkan tidak bisa disembunyikan. Sebab, satu pihak ingin memenangkan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain. Sehingga rivalitas di antara dua organisasi itu tidak bisa dihindari. Diakuinya, di dalam organisasi mana pun, kerap terjadi konflik. Baik internal maupun eksternal. Konflik yang terjadi kerap, karena permasalahan sepele. Namun hal yang remeh temeh itu justru dapat memicu konflik yang lebih besar. “Jadi, diperlukan manajemen konflik yang harus dilakukan di dalam organisasi, baik militer maupun kepolisian,” kata mantan wartawan senior Republika itu. Kebijakan dan metode komunikasi yang diambil pimpinan kedua organisasi bersenjata itu, lanjutnya, akan sangat memengaruhi para prajurit di bawahnya. Ia mengharapkan, sinergitas TNI dan Polsi bukan hanya sebatas di atas kertas saja. Sebab dalam aplikasinya, sinergitas itu hanya terjadi di tingkat elite kedua organisasi tersebut. “Dibutuhkan orang yang berani seperti Junior Tumilaar. Termasuk berani mengingatkan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam kasus-kasus tanah dan sebagainya. TNI adalah tentara rakyat, dia harus manunggal dengan rakyat. Bukan membiarkan rakyat tak berdaya melawan kesewenang-wenangan,” pungkas Ginting. (sws)
Sekitar 100.000 Guru Honorer Lulus Seleksi PPPK Tahap Pertama
Jakarta, FNN - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, sekitar 100.000 guru honorer lulus seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama. “Jadi berdasarkan hasil seleksi tahap pertama, sekitar 100.000 guru honorer di Tanah Air akan segera diangkat menjadi guru PPPK,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang diikuti via daring di Jakarta, Kamis, 23 September 2021. Ia menambahkan, saat ini 30 persen dari 326.476 posisi PPPK untuk guru sudah terisi. Guru honorer yang belum lulus dalam seleksi tahap pertama bisa mengikuti seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. "Setiap guru honorer diberikan kesempatan sebanyak tiga kali dalam mengikuti seleksi guru PPPK ini,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Nadiem optimistis jumlah guru honorer yang mengikuti seleksi guru PPPK tahap kedua dan ketiga semakin banyak. Dalam seleksi PPPK 2021 pemerintah menyediakan 506.427 posisi dalam formasi pegawai, namun hanya 326.476 posisi yang mendapatkan pelamar. Sebanyak 179.771 posisi yang pelamarnya kosong mencakup formasi guru di daerah terpencil seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Timor Tengah Selatan, dan daerah lainnya. Jumlah guru honorer yang mendaftar mengikuti seleksi PPPK tahap pertama sebanyak 925.637 orang. Akan tetapi, yang berencana mengikuti ujian hanya 608.954 orang dan yang hadir dalam ujian seleksi sebanyak 586.943 orang. (MD).
POPULER
