NASIONAL
Risma Siapkan Delapan Titik "Buffer Stock" untuk Penyintas Banjir Luwu
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyiapkan delapan titik buffer stock atau stok kebutuhan pengaman sebagai respon untuk penyintas bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. “Ini harus diantisipasi. Di sini wilayahnya pegunungan dan aksesnya sulit. Harus dipastikan kebutuhan logistik masyarakat tetap bisa disiapkan, jika terjadi bencana di kemudian hari,” kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu. Saar mengunjungi lokasi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Desa Ilanbatu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (6/10), melalui observasi sepanjang perjalanan menuju lokasi didapati banyak titik-titik longsor. “Nah kalo terjadi longsor. Kemudian akses tertutup, yang saya khawatirkan kebutuhan pangan dari warga di beberapa titik ini tidak bisa terpenuhi,” kata dia. Dengan mendengarkan masukan dan pengamatan langsung, Mensos mengidentifikasi ada delapan titik lokasi rawan. Pada delapan titik inilah Kemensos akan mendirikan tempat penyediaan buffer stock. Pada setiap tempat tersebut akan disiapkan kebutuhan pokok berupa makanan siap saji, selimut, tenda gulung, family kit, matras, kasur lipat, beras, air bersih dan bahan bakar minyak. “Dengan adanya buffer stock (yang mudah diakses) diharapkan kebutuhan pangan masyarakat tidak terganggu,” katanya. Dia menjelaskan, untuk memastikan kelancaran penyediaan "buffer stock" , Kemensos akan bekerja sama dengan Bupati Luwu, Polri dan TNI. Secara bersama-sama dan terkoordinasi, instansi terkait tersebut akan menentukan beberapa titik yang ada rumahnya sebagai tempat penyediaan buffer stock. Selain akses jalan, bencana juga menimbulkan kerusakan pada alur sungai dan prasarana komunikasi. Untuk itu Risma akan berkordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo agar melakukan perbaikan. Di lokasi bencana, Risma dan rombongan berkeliling dan melihat dari dekat prasarana yang rusak diterjang banjir dan longsor. Risma juga meninjau dapur umum yang dikelola Tagana yang memasok makanan siap saji untuk penyintas bencana. Dia juga menyambangi posko kesahatan, shelter logistik dan kebutuhan para korban. Kepada masyarakat setempat, Risma menyampaikan duka mendalam untuk korban meninggal dunia. Dia memotivasi agar keluarga tabah dan ikhlas dalam menerima cobaan. Dia juga menyatakan, pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait bekerja membantu meringankan beban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga memberikan santunan kepada 4 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana yang terjadi pada Minggu (3/10), masing-masing sebesar Rp15 juta, sehingga totalnya Rp60 juta. Kemensos telah hadir sejak bencana terjadi melalui Tagana, dengan menyalurkan bantuan. Dari Gudang Regional Makassar, disalurkan bantuan berupa makanan siap saji sebanyak 300 paket, makanan anak 600 paket, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, family kids 200 paket, tenda gulung merah 200 paket, dan satu unit perahu karet. Nilai total bantuan ini Rp306.036.300. Kemudian dari Gudang Dinsos Provinsi Sulsel berupa makanan anak 100 paket, makanan siap saji 181 paket, matras 50 paket, tenda gulung merah 70 lembar, selimut 15 lembar, kasur 30 unit, peralatan dapur keluarga 15 paket, food ware 25 paket, family kit 100 paket, kids ware 50 paket. Dengan nilai bantuan Rp138.499.123. Dengan demikian, total bantuan sebesar Rp504.535.423. (mth)
Nato Berperan Penting Hancurkan Partai Komunis Indonesia
Bandung, FNN – Nato berperan penting dalam menghancurkan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Jika bukan karena Nato, bumi pertiwi sudah menjadi komunis, dan Pancasila yang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berlaku lagi. “Peranan Nato sangat penting dalam menumpas PKI itu. Kalau Nato tidak ada, habislah Indonesia menjadi negara komunis,” kata sejarawan Universitas Padjadajaran (Unpad), Bandung, Prof. Ahmad Mansur Suryanegara dalam perbincangan dengan FNN. Nato yang dia maksud adalah Nasution dan Soeharto, bukan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO). Nasution adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan gerombolan PKI yang menjadi anggota Pasukan Cakrabirawa – pasukan pengamanan Presiden Soekarno ketika itu. Lolos dari penculikan dan pembunuhan, tetapi putrinya Ade Irma Suryani, gugur kena tembakan peluru tajam. Sedangkan Soeharto adalah mantan Presiden Indonesia. Ketika peristiwa G30S PKI terjadi, Seoharto adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia memerintahkan Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) – sekarang Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kolonel Sarwo Eddi Wibowo supaya mengambil-alih Radio Republik Indonesia (RRI) yang sudah dikuasai PKI. Kemudian, membersihkan pangkalan Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur yang dijadikan basis PKI. Ia yang ditemui di rumahnya, kawasan Margahayu, Bandung mengatakan, kesadaran akan sejarah di Indonesia sudah sangat tinggi. Di beberapa daerah ada istilah yang merujuk artinya adalah sejarah. Di Sumatera Barat ada Tambo Minang. Hikayat itu juga sejarah. Misalnya, hikayat Hang Tuah. Di Jawa ada namanya babata nagawi. Di kalangan pesantren juga ada tarikh. Ada tarikh Rasulullah. Di kalangan intelektual, menggunakan sejarah istilah-istilah barat. Ada history (sejarah), ada geschiedenis (Belanda), I'histoire (Prancis). Ada juga dari bahasa Latin. Semua kata sejarah ada di Indonesia, dan beragam atau bermacam-macam. Nah, karena beragam istilah, maka perlu disatukan. Kalau tidak salah, ujar Mansur, Sanusi Pane - seorang sastrawan cukup terkenal - mengusulkan agar menyatukan istilah tersebut kepada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Nah, diambillah dari bahasa Arab, yaitu syajarah (terdiri sya.ja.rah) yang artinya pohon. Memang, kalau dalam pewayangan kalau ada gunungan, di tengah-tengahnya ada gambar simbol ka’bah lalu diatasnya ada pohon, dikanan kirinya itu ada semacam penjaga ka’bah, itu namanya sajaratan hayyin atau sejarah kehidupan. Jadi, kalau wayang akan dimulai, tudungan digelarkan dulu. Peran wayang itu merupakan gambaran dari awal sampai akhir Indonesia. Jadi, Indonesia itu dalam perang itu antara yang lima dengan yang seratus. Yang lima itu namanya Pandawa, yang seratus itu Kurawa. Lima itu, pertama menyampaikan syahadat, kedua menggambarkan sholat, yang ketiga menggambarkan dzakat, keempat menggambarkan Ramadhan dan kelima adalah haji. Kelima tokoh inilah yang selalu menang di dalam sejarah karena memegang kalimat syahadat. Lima itu mengalahkan yang seratus. Lafal syahadat adalah Ayshadu Alla ilaha illallah wa ayshadu Anna Muhammadarrasulullah" (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya). Jadi, ujarnya, kita sebagai bangsa Indonesia dingatkan, Islam itu walaupun ada lima, tapi karena inisiasinya dari kelompok-kelompok kecil, itu yang membuat kemenangan sampai akhir. Pasantren itu sendiri hanya 1/19 atau sepersembilan belas) dari kelompok bangsa ini. Menurut Mansur, kelompok kecil yang hanya 19 itu dari keseluruhan merupakan gambaran kemengan Indonesia. Jika kita bersandar ke Alqur’an, 19 itu ada dari ba sampai min, Bismillahirahmanirahim. Kita tidak pernah menyangka kemengan itu timbul dari kemengan Islam. "Umpama saya tambahkan sedikit, kemanusiaan itu selalu berangka tujuh. Kenapa? Karena kita itu dilahirkan ibu sembilan bulan tujuh hari, sembilan bulan itu artinya 9 dikali 30 sama dengan 270 ditambah 10 jadi 280. Rasulullah mengingatkan, janin (di dalam rahim seorang ibu) sekitar 40 hari berubah, 280 dibagi 40 itu adalah 7 artinya,' ucapnya. Maka langit 7 (lapis), bumi 7 (lapis), jumlah hari 7, tawaf tujuh, sya’i 7, Ka’bah 2 kali 7. Semuanya serba 7. Jumlah hari itu dari ahad sampai Sabtu. Kalau 9 bulan 7 hari itu mau makan apa? Bayi dalam perut ibu itu disebut megkomsumsi darah merah. Kalau selama 2 bulan 20 hari memakan ASI (Air Susu Ibu)- yang putih. Jadi, merah putih itu adalah Islam. , Rasulullah itu ada karena Allah memberikan dunia kepadaku. Allah menunjukkan dunia, Allah menunjukkan timur dan baratnya, dan memberikan warna yang sangat indah. Dalam kitab Imam Muslim, dalam bukunya jilidnya 10 halamannya 340. Jadi, Indonesia itu suatu daerah yang sebenarnya sudah ada gambaran dalam suatu bentuk keislaman. Berbagai usaha yang ingin mengubah proklamasi, 17 Agustus itu (tidak berhasil). Sebab ada kalimat, “Bertkat Rahmat Allah...” PKI (Partai Komunis Indonesia) sudah melakukan kudeta berkali-kali. Yang pertama sesudah proklamasi, di Cirebon, berusaha menggagalkan Konperensi Linggar Jati. Kedua, di Yogya, 12 Februai 1946, ketiga tahun 1946. Yang memimpin kudeta itu dipimpin oleh yang namanya Islami, yaitu Muhammad Yusuf. Kedua, juga nama Islam, Tan Malaka. Kudeta ketiga di Madiun tahun 1948. Pemimpinnya, menggunakan nama nabi, Muso dari Nabi Musa. Pemimpin kedua, Amir Syarifuddin. Walaupun namanya Islam, tetapi beragama Kristen dengan partainya, PKI. Kegagalan keempat, yaitu September akhir atau Oktober awal 1965 yang dikenang sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). G30S/PKI, atau kudeta keempat oleh PKI, dipimpin oleh DN Aidit (yang nama awalnya juga islami). Jadi, kita lihat kemerdekaan kita berkat Ramhat Allah. Sehingga, berbagai upaya kudeta atau membelokkan, betapa hebatnya mendapat bantuan militer sekali pun gagal. Gus Dur (mantan Presiden Abdurrahman Wahid) mengatakan, “Kualat PKI itu. Tidak akan mungkin mengubah proklamasi.” Nahdlatul Ulama sendiri sudah mengingatkan bahaya komunis gaya baru. Sebelum pengurus NU yang sekarang sudah menyatakan, NU perlu waspada. Secara khusus Gus Dur secara pribadi, bagaimanapun usaha komunis tidak pernah sukses, gagal. Komunis menjadi bahaya laten, kalau tersembunyi. Kalau muncul, kalau sudah muncul mudah dipukul. Kata Gus Dur ke saya secara pribadi, “Jika komunis muncul, tidak perlu bantuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) ikut campur. Kita selesaikan sendiri. Yang namanya Banser cukup kuat. Dengan PKI kok takut. Upaya bangkitnya kembali PKI tidak mungkin, kualat.” Itu kenyataan sejarah. Walaupun pemerintah membuat buku sejarah baru yang mengatakan mereka tuh seperti baik-baik saja, G30S bukan PKI dengan TNI, tetapi adalah TNI kontra TNI, Untung dengan Yani, tetapi pada 10 November 1965 kan mengatakan bahwa semua PKI harus menanggalkan ke-PKI- annya. PKI berusaha masuk ke organ-organ (yang ada di pemerinthan dan juga di masyarakat). Komunis gaya baru (masuk ke berbagai organ masyarakat) dan itu dilakukan dalam menghadapi Pak Harto (Soeharto). Dalam buku, “Api Sejarah”, saya menyebutkan mereka (komunis) masuk ke Indonesia dalam usaha mencari identitas. PKI atau penganut paham komunis, mencoba membuat sejarah baru. Sebelum melakukan revolusi, mereka menitipkan guru-guru sejarah. Sekarang, bukunya terlebih dahulu diterbitkan. Kemudian, guru-guru sejarah memulai mengubah pikiran masyarakat. (MD/M.Anwar Ibrahim/Job).
TNI Harus Fokus Pada Ancaman Kedaulatan di Papua
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI selalu sigap menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi dalam HUT ke 76 TNI di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/10). Menurut pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, instruksi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI itu merupakan bentuk perintah agar TNI antara lain fokus pada upaya mengatasi gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata. “Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang,” kata Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Selasa (5/10/2021). Kandidat doktor ilmu politik itu mengemukakan, penggunaan kekuatan TNI dapat dilaksanakan melalui OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dengan mengembangkan strategi operasi yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. “Menghadapi separatisme bukan hanya dengan cara-cara militer semata, melainkan juga dengan cara nirmiliter dengan mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional,” ujar Selamat Ginting yang malang melintang dalam liputan konflik di Papua. Dikemukakan, akar masalah separatisme dapat diatasi melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Separatisme merupakan ancaman nyata yang melakukan regenerasi secara cepat. Karena itulah, kata dia, TNI harus memahami fenomena dalam menyusun strategi pertahanan nirmiliter. Menurutnya, momentum demokratisasi sejak 1998-1999 dimanfaatkan oleh kelompok separatis guna mencapai tujuannya. Baik dengan menggunakan pola perjuangan nonbersenjata serta berusaha mencari perhatian dan dukungan internasional. Untuk menghadapi kecenderungan ancaman separatisme, lanjut Selamat Ginting, unsur pertahanan nirmiliter harus berperan aktif untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan efektif. Aparat pembinaan territorial (binter) TNI, kata dia, harus bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok separatis. “Ancaman separatisme berakar pada faktor-faktor nirmiliter sehingga harus dihadapi pula dengan pendekatan nirmiliter,” kata Selamat Ginting, mantan wartawan senior Republika. TNI, lanjutnya, harus bisa mengedepankan pendekatan nirmiliter dengan operasi binter untuk membawa seluruh warga Papua merasa nyaman tinggal dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia. Hal ini penting agar bibit-bibit separatisme tidak berkembang. Rasa kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dan dikembangkan di Papua. “Mumpung ada momentum bagus, yakni pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Papua.” Ancaman Terorisme Sedangkan mengenai ancaman terorisme, menurut Selamat Ginting, Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Penerapan undang-undang tersebut cukup efektif dan memberikan efek tangkal yang besar. Menurutnya, penanganan aksi kejahatan terorisme dapat dilakukan melalui pendekatan pertahanan militer. Secara hukum penanganan ancaman terorisme merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara untuk melindungi segenap warga bangsanya. Indonesia, lanjutnya, telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme. Yakni Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Terorisme Tahun 1997 serta Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999. Dikemukakan, dengan menyadari bahwa terorisme memiliki jaringan internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah terorisme. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapabilitas, serta pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perkembangan ancaman terorisme dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Lalu di mana posisi TNI? Menurut pengamat militer itu, penanganan terhadap ancaman terorisme, baik terorisme internasional maupun terorisme dalam negeri merupakan bagian dari tugas TNI. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI. Tugas tersebut, lanjutnya, dilaksanakan TNI dengan pola pendekatan preventif dan represif maupun koersif. Penanganan dengan pola preventif lebih diutamakan dengan mengintensifkan fungsi intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus yang dipersiapkan sebagai kekuatan responsif, serta pemberdayaan Komando Kewilayahan TNI dan satuan-satuan TNI. Fungsi intelijen yang dimiliki TNI dan jajarannya, kata Selamat Ginting, mempunyai tugas ikut dalam mengumpulkan informasi tentang kegiatan terorisme di seluruh wilayah kerja TNI. Sehingga TNI dapat mendayagunakan kemampuan intelijen yang berbasis manusia serta intelijen teknik. Ia meyakini, pelaku-pelaku aksi terorisme juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan aksinya. Sehingga fungsi intelijen TNI dalam penanganan terorisme harus mengoptimalkan kemampuan penginderaan dini berbasis human intelligent. “Tentu saja harus dilengkapi dengan sarana teknologi yang mampu mendeteksi kegiatan dan keberadaan pelaku kejahatan terorisme,” pungkas Selamat Ginting. (sws)
Some 266 Inpatients Receiving Treatment at Kemayoran Athlete's Village
Jakarta, FNN - Some 266 COVID-19 patients are still undergoing treatment at the Kemayoran Athlete's Village COVID-19 Emergency Hospital in Jakarta as per Tuesday. "The number of patients declined by nine," Colonel Aris Mudian, the coordinator for emergency hospitals for COVID-19, noted in a statement here on Tuesday. Mudian revealed that 275 inpatients were receiving care as per Monday, October 4. All patients confirmed positive for COVID-19 are being treated at towers Four, Five, Six, and Seven, he noted. They showed mild symptoms, he added. The Emergency Hospital can cater to nearly 7,937 patients. Currently, 7,671 beds are vacant. During the period from March 23, 2020, to October 5, 2021, a total of 128,218 patients were referred to the Athlete's Village Hospital. They have as many as 127,952 COVID-19 outpatients, with 126,319 having recovered, 1,037 others referred to other hospitals, and 596 patients that succumbed to COVID-19. Mudian also highlighted situation at the Pademangan Athlete's Village COVID-19 Emergency Hospital. Currently, 4,812 inpatients were recorded as per Tuesday. The figure declined by three from the day before (October 4) when the number of inpatients reached 4,815. They are being treated at Towers Eight, Nine, and 10. Mudian also furnished information on the condition of COVID-19 patients at the Pasar Rumput Apartment COVID-19 Emergency Hospital. Currently, 2,285 infected patients were undergoing treatment at the Pasar Rumput Apartment Hospital. The figure declined by 313 as compared to 2,598 people being treated as of Monday, October 4. The patients are receiving treatment in Tower One and Two. Coordinator of the Kemayoran Athlete's Village COVID-19 Emergency Hospital General Mayor Tugas Ratmono stated that centralized isolation facilities also offered health services and medical assistance to asymptomatic or mildly symptomatic COVID-19 patients, so that those with moderate and severe symptoms could be treated at the referral hospital. He compelled all stakeholders to always follow health protocols in a disciplined manner. Practicing vigilance by complying with the 5M health protocols was the most important aspect, so that COVID-19 cases did not spike again, he stated. "I have been here for more than a year. From the data, if there is negligence in implementing health protocols, then the number of patients who come in will definitely increase. The number of patients at the Athlete's Village accurately describes the condition of the COVID-19 pandemic," Ratmono pointed out. (sws)
Pemerintah Optimistis Menyelesaikan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem dengan mencapai angka hingga nol persen pada tahun 2024 atau 6 tahun lebih cepat daripada agenda dunia dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 tujuan dalam SDGs, yang tujuan pertamanya ialah tanpa kemiskinan untuk keselamatan manusia dan planet bumi sebagai ambisi pembangunan bersama hingga 2030. Meski demikian, dengan adanya krisis pandemi COVID-19 yang merebak mulai 2020, target agenda tanpa kemiskinan tersebut terancam tidak tercapai. Sebelumnya, PBB mencatat angka kemiskinan ekstrem di dunia mengalami penurunan sebanyak 26 persen dalam kurun waktu seperempat abad, mulai dari 1990 sebesar 36 persen menjadi 10 persen pada tahun 2015. Kemiskinan esktrem ialah kondisi masyarakat dengan keseimbangan kemampuan belanja di bawah 1,9 dolar AS per hari. Namun, laju penurunan angka kemiskinan ekstrem dunia tersebut mengalami perlambatan, bahkan berisiko berbalik menjadi meningkat dengan adanya krisis pandemi COVID-19. United Nations University (UNU) World Institute for Development Economics Research merilis dalam jurnalnya bahwa pandemi COVID-19 dapat menambah setengah miliar jiwa penduduk dunia menjadi miskin ekstrem. Hal tersebut menjadi sejarah dunia untuk kali pertama sejak tahun 1990, angka kemiskinan meningkat secara global. Saat ini PBB mencatat lebih dari 700 juta orang di dunia masih hidup dalam kategori miskin ekstrem, dengan berupaya mememuhi kebutuhan hidup paling dasar di bidang kesehatan, pendidikan serta akses sanitasi dan air bersih. Dampak krisis pandemi COVID-19 tersebut, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi, akan paling dirasakan oleh negara-negara berkembang karena paling berisiko selama dan setelah pandemi. Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP) memprediksi kerugian pendapatan di negara-negara berkembang lebih dari 220 miliar dolar AS, ditambah dengan 55 persen populasi dunia tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Sementara itu, di Indonesia penambahan angka kemiskinan kronis dan kemiskinan ekstrem terjadi akibat pandemi COVID-19. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengakui hal tersebut. "Iya betul, itu ada penambahan kemiskinan, baik yang kronis maupun yang ekstrem," kata Wapres di Jakarta, Kamis (23/9). Strategi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Jumlah kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta jiwa, dan sebanyak 10,86 juta jiwa di antaranya adalah masyarakat dengan kemiskinan ekstrem. Dalam upaya menyelesaikan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen, Pemerintah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian 20 persen pada tahun 2021, 35 persen pada tahun 2022, 35 persen pada tahun 2023, hingga sisanya 10 persen pada tahun 2024. Hingga akhir 2021, Pemerintah mengutamakan penyelesaian 2.096.771 orang miskin ekstrem di 35 kabupaten yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi hingga akhir 2021. Daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat ialah Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang; di Provinsi Jawa Tengah ada Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes; di Provinsi Jawa Timur ada Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep; serta di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Sementara itu, di Provinsi Maluku ada Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya; di Provinsi Papua Barat ada Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan; serta di Provinsi Papua ada Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai. Sebagai langkah mempercepat target penyelesaian di 35 daerah tersebut, Wapres terjun langsung ke tujuh provinsi terkait guna melakukan rapat kerja bersama para gubernur dan bupati. Hingga akhir September, Wapres telah mendatangi Jawa Barat dan Jawa Timur untuk memimpin rapat bersama jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten prioritas terkait. Dalam rapat tersebut, Wapres menegaskan bahwa tantangan utama yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem ialah memastikan dua program Pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat. Kedua program tersebut ialah bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin ekstrem di daerah. Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Jadi, anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem ini. Gubernur dan bupati tidak perlu memikirkan tentang anggaran yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Pada tahun anggaran (TA) 2021, Pemerintah telah menyiapkan Rp440,69 triliun untuk penanganan kemiskinan. Anggaran tersebut terbagi untuk program bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp272,12 triliun dan untuk program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas sebanyak Rp168,57 triliun. Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada gubernur dan bupati untuk melakukan pemutakhiran data terhadap masyarakat miskin ekstrem. Saat ini data rumah tangga miskin ekstrem tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2020 miliki Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan DTKS Kemensos, jumlah rumah tangga miskin ekstrem di 35 kabupaten tersebut sebanyak 889.210. Data tersebut belum sepenuhnya akurat. Namun, dengan keterbatasan waktu untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen, DTKS tersebut digunakan sebagai dasar untuk pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. Soal data diakui Wapres memang sekarang belum akurat betul. Akan tetapi, tidak mungkin mulai dari nol. DTKS inilah menjadi data awal dalam rangka pengurangan angka kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2024. (mth)
Kemnaker Terus Lakukan Reformasi Birokrasi Bidang SDM Aparatur
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan pembenahan dan penataan lewat tata kelola reformasi birokrasi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur salah satunya dengan menggelar acara Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). "Tujuan diselenggarakannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ini adalah untuk mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang analisis jabatan, analisis beban kerja dan pedoman perhitungan jumlah kebutuhan PNS, serta pedoman evaluasi jabatan," Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menurut pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Anwar menjelaskan dalam pengarahan tersebut bahwa Anjab adalah proses untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK ke depannya. Acara yang digelar di lingkungan Kemnaker di Jakarta pada Jumat itu bertujuan agar peserta mampu melakukan tugas sebagai analis jabatan guna menyusun uraian jabatan maupun melakukan analisis beban kerja untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS secara riil dan proporsional. Dalam implementasi pelaksanaan, penyusunan Anjab dan ABK dibuat berbasis aplikasi yang memudahkan ASN dalam memasukkan data sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu memudahkan melihat kebutuhan pegawai, proses integritas dan peta jabatan lebih praktis. "Nantinya hasil dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ini berupa uraian jabatan sangat memegang peranan penting dan mendasar serta merupakan titik awal dalam perencanaan berupa jumlah, kualitas dalam rekrutmen dan penempatan, serta penentuan besaran organisasi, dan dalam pengembangan SDM Aparatur berupa kinerja, peningkatan kompetensi serta penghasilannya," jelas Anwar. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan apresiasi kepada unit kerja yang telah menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Kemnaker. Dia juga mengharapkan peserta dapat memahami secara baik serta mampu melakukan analisa dan evaluasi kembali jabatan yang telah disusun di lingkungan unit kerja masing-masing. (mth)
Hari Jadi ke-75 Bea Cukai, Menkeu Sri Mulyani Beri Apresiasi
Bea - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi peran dan tugas penting Bea Cukai saat peringatan hari jadi ke-75 Bea Cukai, karena sudah bekerja di garis depan untuk melakukan pelayanan, menjaga perekonomian, dan melindungi masyarakat serta industri selama pandemi. “Bea cukai sebagai salah satu institusi di garda depan terus memperlancar arus barang, terutama barang di bidang kesehatan yang dibutuhkan menghadapi COVID-19. Impor alat kesehatan, vaksin, oksigen dan obat-obatan semuanya difasilitasi dengan cermat dan baik oleh jajaran Bea Cukai,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu. Ia juga menghargai langkah-langkah seluruh kantor wilayah dan kantor pelayanan Bea Cukai yang terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi dengan membangun dan mendorong ekspor dari seluruh komoditas yang ada di Indonesia pada saat pemulihan ekonomi dunia terjadi. Momentum pemulihan ekonomi secara global sedang terjadi dan oleh karena itu permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi Indonesia juga akan mengalami kenaikan, yang terlihat dari pertumbuhan ekspor mencapai di atas 50 persen, yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus terbesar dalam sejarah. Selain itu, Menkeu mengapresiasi Bea Cukai yang terus mengamankan penerimaan negara terkait maraknya isu terkait cukai ilegal, hingga memberikan berbagai pembinaan bagi industri dan pelaku ekonomi untuk tujuan-tujuan ekspor, baik kawasan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), maupun perusahaan yang belum berada di kawasan tersebut. Patroli laut dan patroli Bea Cukai lainnya untuk pengawasan barang-barang ilegal, baik itu rokok ilegal, narkoba, dan berbagai bahan-bahan yang membahayakan masyarakat, merupakan salah satu prestasi dan sekaligus tantangan bagi jajaran Bea Cukai. “Saya melihat tindakan-tindakan untuk pengawasan dan juga untuk melakukan penegakan hukum dilakukan oleh aparat Bea Cukai dari tahun ke tahun yang terus meningkat.” ucap Sri Mulyani. Di sisi lain, dirinya berpendapat Bea Cukai terus menjaga kontribusinya terhadap penerimaan negara hingga 31 Agustus 2021, sebesar 73,5 persen target APBN telah tercapai dan didorong oleh pertumbuhan kepabeanan 11,8 persen, bea keluar melonjak 890 persen dan cukai tumbuh 17,7 persen. Dengan demikian, Bendahara Negara berharap target pendapatan negara bisa dicapai tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi, meskipun dengan pertumbuhan yang memang cukup ambisius. “Seluruh jajaran harus terus cermat melihat bagaimana ekonomi dapat tumbuh dan pulih, memanfaatkan momentum pemulihan global, mengaitkan dan menjahit kegiatan produksi dalam nilai rantai global, serta menciptakan nilai tambah agar kita mendapatkan tidak hanya dari ekonomi, namun masyarakat mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kesempatan kerja dan kemakmuran,” tambahnya. Oleh karenanya, ia meminta Bea Cukai bisa melakukan reformasi dan terus memperbaiki diri di bidang penguatan integritas dan kelembagaan, memperbaiki pelayanan dan pemeriksaan, mencegah dan melakukan penindakan yang efektif, serta menjaga penerimaan negara dan mendukung perekonomian secara optimal. (mth)
Risma Marah-marah: Gagal Sebagai Komunikator Politik
Jakarta, FNN - Tanggapan pengamat komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, terhadap perilaku Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gorontalo, Jumat (1/10). Ada beberapa point yang disoroti oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas dan kandidat doktor ilmu politik dari Unas di Jakarta, Sabtu (2/10), ini. Menurutnya, proses komunikasi politik akan berjalan lancar karena peran faktor komunikator politik. Komunikator politik akan berjalan efektif apabila didukung oleh beberapa unsur yaitu penampilan dan sikap dari komunikator. "Penampilan komunikator baik secara verbal maunpun non verbal yang meliputi bicara, cara berpakaian, ekspresi verbal dan non verbal, kerapian, penggunaan kata dan bahasa sangat mempengaruhi proses komunikasi berlangsung," katanya. Bagaimana dengan penampilan Menteri Sosial Tri Rismaharini? Ginting mengatakan, Risma memiliki kelemahan tidak mampu mengelola konflik secara baik. Padahal, sebagai Menteri Sosial, ia adalah pejabat publik yang wajib memiliki kemampuan mengelola konflik sosial. "Dengan perilakunya yang tanpa kontrol, Risma bisa gagal menyampaikan pesan sebagai komunikator politik," lanjut Ginting. Sebagai menteri sosial, ia justru seperti orang yang anti-sosial. Kerap meledak-ledak tanpa kontrol sosial. Risma cenderung temperamental, sangat emosional di depan kamera. Padahal perilakunya dapat memicu konflik terbuka di depan publik. "Marah-marah di depan umum dan kerap tanpa kontrol menunjukkan Risma tidak memiliki manajemen komunikasi konflik secara baik. Ini yang membuat Risma terlihat belum matang secara politik, belum matang sebagai pemimpin publik," ungkap Ginting. Sebagai menteri sosial, lanjut Ginting, mestinya Risma lebih bijak dan mampu mengendalikan lingkungan sosial di mana ia berada. Marah boleh saja, tetapi harus diatur. "Bukan diumbar di depan umum," kritiknya. Ginting menambahkan, menteri sosial itu bukan seperti emak-emak di pasar. "Tidak boleh Risma secara histeris mengekpresikan kekecewaannya dengan marah-marah," tegasnya. "Kita harus beritahu dia, bukan malah memuji-mujinya, seolah perilakunya benar," ujar Ginting. Benar ketegasan sebagai pemimpin sangat penting. Tegas bukan berarti pemimpin yang emosional dan menimbulkan kontroversi yang menimbulkan konflik sosial. "Jangan lupa, Risma besar, karena media, baik media massa maupun media sosial. Namun Risma juga bisa terpuruk karena media akan memperlihatkan perilakunya sesuai fakta dan data di lapangan. Jadi, sebaiknya Risma segera introspeksi diri," tutur Ginting. (mth)
PON Papua: PON Dapat Tepis Anggapan Suram di Bumi Cenderawasih
Jayapura, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dapat menepis anggapan suram yang beredar terkait konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih. Padahal pada kenyataannya banyak hal baik lainnya seperti persaudaraan yang kuat hingga kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya PON Papua, Jaleswari Pramodhawardani berharap masyarakat luas dapat mengenal lebih jauh provinsi paling timur di Tanah Air tersebut. "Kita bisa melihat itu di bangunan fisik arena-arena yang sudah dibangun," kata Jaleswari Pramodhawardani dalam konferensi pers di Media Center Klaster Kabupaten Jayapura di Grand Allison Sentani, Jumat. "Saya rasa ini adalah arena kelas dunia, kelas internasional dan kalau saya boleh bilang ini adalah pertandingan olahraga terbesar di Pasifik setelah Olimpiade Australia," dia menambahkan. PON Papua secara resmi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (2/10/2021). Meski begitu persaingan telah dimulai dalam beberapa hari yang lalu. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri pun menjamin keamanan selama berlangsungnya pesta olahraga empat tahunan tersebut. Dia mengatakan Polda Papua telah menyiapkan kekuatan pengamanan sejumlah 9.371 personel di empat klaster dan daerah penyangga di Kabupaten Keerom. Rinciannya sebanyak 3.000-an di Kota dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan di Kabupaten Merauke dan Mimika masing-masing sekitar seribu lebih personel. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan personel TNI dan lainnya. Mathius menyebut secara keseluruhan, pengamanan untuk PON Papua melibatkan sekitar 22 ribu personel. "Saya bersyukur sampai hari ini situasi secara keseluruhan di Papua sangat aman, nyaman, dan kondusif," kata Mathius. "Tentunya, kami yang mendapat amanat dari negara dan PB PON untuk pengamanan dan gelar pasukan tersebut demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai selama berlangsungnya PON Papua," katanya. (mth)
Melayat Secara Daring Megawati Pimpin Doa Bersama untuk Almarhum Sabam Sirait
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memimpin doa bersama dengan keluarga besar PDIP untuk pendiri partai, Sabam Sirait yang meninggal pada Kamis pagi. Doa bersama itu dilakukan di sela rapat terbatas pemberian tali asih untuk 201 keluarga kader PDIP yang meninggal selama pandemi COVID-19, secara daring, Kamis. "Satu-satunya deklarator partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh pengurus partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati Soekarnoputri sebelum doa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Sabam adalah adalah panutan partai berlambang banteng moncong putih itu. Sabam tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kiprah Sabam sangat melekat dengan PDIP. Selain itu, Sabam juga cukup lama menjadi anggota DPR RI Gotong Royong sejak tahun 1967 hingga tahun 1982. Kemudian menjadi anggota DPR RI dari PDIP di tahun 1999 - hingga 2009. "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di surga. Dan kemudian keluarga mendapat rahmat penghiburan terbaik, dan kita pun dapat mewarisi seluruh nilai perjuangan beliau," kata Hasto. Doa secara khusus dibawakan oleh Ketua Bamusi Provinsi Lampung Ustaz Suparman Abdul Karim. Tampak sesekali Ketum Megawati Soekarnoputri mengusap air mata saat doa dibacakan. "Kami berdoa keluarga besar kami yang wafat karena virus corona, khususnya bapak deklarator kami bapak Sabam Sirait," ujar Ustaz Suparman dalam penggalan doanya. Doa dan penghormatan itu, selain dihadiri Megawati dan Hasto, juga diikuti oleh Wasekjen Sadarestuwati dan Ketua DPP PDIP bidang organisasi Sukur Nababan. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) PDIP M.Prananda Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani juga hadir di acara itu secara virtual. Sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakil walikota Semarang Hevearita G. Rahayu ikut hadir bersama ratusan pengurus daerah partai dari seluruh Indonesia. (sws, ant)
POPULER
