NASIONAL
Pemerintah Optimistis Menyelesaikan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem dengan mencapai angka hingga nol persen pada tahun 2024 atau 6 tahun lebih cepat daripada agenda dunia dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 tujuan dalam SDGs, yang tujuan pertamanya ialah tanpa kemiskinan untuk keselamatan manusia dan planet bumi sebagai ambisi pembangunan bersama hingga 2030. Meski demikian, dengan adanya krisis pandemi COVID-19 yang merebak mulai 2020, target agenda tanpa kemiskinan tersebut terancam tidak tercapai. Sebelumnya, PBB mencatat angka kemiskinan ekstrem di dunia mengalami penurunan sebanyak 26 persen dalam kurun waktu seperempat abad, mulai dari 1990 sebesar 36 persen menjadi 10 persen pada tahun 2015. Kemiskinan esktrem ialah kondisi masyarakat dengan keseimbangan kemampuan belanja di bawah 1,9 dolar AS per hari. Namun, laju penurunan angka kemiskinan ekstrem dunia tersebut mengalami perlambatan, bahkan berisiko berbalik menjadi meningkat dengan adanya krisis pandemi COVID-19. United Nations University (UNU) World Institute for Development Economics Research merilis dalam jurnalnya bahwa pandemi COVID-19 dapat menambah setengah miliar jiwa penduduk dunia menjadi miskin ekstrem. Hal tersebut menjadi sejarah dunia untuk kali pertama sejak tahun 1990, angka kemiskinan meningkat secara global. Saat ini PBB mencatat lebih dari 700 juta orang di dunia masih hidup dalam kategori miskin ekstrem, dengan berupaya mememuhi kebutuhan hidup paling dasar di bidang kesehatan, pendidikan serta akses sanitasi dan air bersih. Dampak krisis pandemi COVID-19 tersebut, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi, akan paling dirasakan oleh negara-negara berkembang karena paling berisiko selama dan setelah pandemi. Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP) memprediksi kerugian pendapatan di negara-negara berkembang lebih dari 220 miliar dolar AS, ditambah dengan 55 persen populasi dunia tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Sementara itu, di Indonesia penambahan angka kemiskinan kronis dan kemiskinan ekstrem terjadi akibat pandemi COVID-19. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengakui hal tersebut. "Iya betul, itu ada penambahan kemiskinan, baik yang kronis maupun yang ekstrem," kata Wapres di Jakarta, Kamis (23/9). Strategi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Jumlah kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta jiwa, dan sebanyak 10,86 juta jiwa di antaranya adalah masyarakat dengan kemiskinan ekstrem. Dalam upaya menyelesaikan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen, Pemerintah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian 20 persen pada tahun 2021, 35 persen pada tahun 2022, 35 persen pada tahun 2023, hingga sisanya 10 persen pada tahun 2024. Hingga akhir 2021, Pemerintah mengutamakan penyelesaian 2.096.771 orang miskin ekstrem di 35 kabupaten yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi hingga akhir 2021. Daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat ialah Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang; di Provinsi Jawa Tengah ada Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes; di Provinsi Jawa Timur ada Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep; serta di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Sementara itu, di Provinsi Maluku ada Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya; di Provinsi Papua Barat ada Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan; serta di Provinsi Papua ada Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai. Sebagai langkah mempercepat target penyelesaian di 35 daerah tersebut, Wapres terjun langsung ke tujuh provinsi terkait guna melakukan rapat kerja bersama para gubernur dan bupati. Hingga akhir September, Wapres telah mendatangi Jawa Barat dan Jawa Timur untuk memimpin rapat bersama jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten prioritas terkait. Dalam rapat tersebut, Wapres menegaskan bahwa tantangan utama yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem ialah memastikan dua program Pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat. Kedua program tersebut ialah bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin ekstrem di daerah. Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Jadi, anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem ini. Gubernur dan bupati tidak perlu memikirkan tentang anggaran yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Pada tahun anggaran (TA) 2021, Pemerintah telah menyiapkan Rp440,69 triliun untuk penanganan kemiskinan. Anggaran tersebut terbagi untuk program bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp272,12 triliun dan untuk program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas sebanyak Rp168,57 triliun. Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada gubernur dan bupati untuk melakukan pemutakhiran data terhadap masyarakat miskin ekstrem. Saat ini data rumah tangga miskin ekstrem tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2020 miliki Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan DTKS Kemensos, jumlah rumah tangga miskin ekstrem di 35 kabupaten tersebut sebanyak 889.210. Data tersebut belum sepenuhnya akurat. Namun, dengan keterbatasan waktu untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen, DTKS tersebut digunakan sebagai dasar untuk pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. Soal data diakui Wapres memang sekarang belum akurat betul. Akan tetapi, tidak mungkin mulai dari nol. DTKS inilah menjadi data awal dalam rangka pengurangan angka kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2024. (mth)
Kemnaker Terus Lakukan Reformasi Birokrasi Bidang SDM Aparatur
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan pembenahan dan penataan lewat tata kelola reformasi birokrasi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur salah satunya dengan menggelar acara Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). "Tujuan diselenggarakannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ini adalah untuk mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang analisis jabatan, analisis beban kerja dan pedoman perhitungan jumlah kebutuhan PNS, serta pedoman evaluasi jabatan," Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menurut pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Anwar menjelaskan dalam pengarahan tersebut bahwa Anjab adalah proses untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK ke depannya. Acara yang digelar di lingkungan Kemnaker di Jakarta pada Jumat itu bertujuan agar peserta mampu melakukan tugas sebagai analis jabatan guna menyusun uraian jabatan maupun melakukan analisis beban kerja untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS secara riil dan proporsional. Dalam implementasi pelaksanaan, penyusunan Anjab dan ABK dibuat berbasis aplikasi yang memudahkan ASN dalam memasukkan data sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu memudahkan melihat kebutuhan pegawai, proses integritas dan peta jabatan lebih praktis. "Nantinya hasil dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ini berupa uraian jabatan sangat memegang peranan penting dan mendasar serta merupakan titik awal dalam perencanaan berupa jumlah, kualitas dalam rekrutmen dan penempatan, serta penentuan besaran organisasi, dan dalam pengembangan SDM Aparatur berupa kinerja, peningkatan kompetensi serta penghasilannya," jelas Anwar. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan apresiasi kepada unit kerja yang telah menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Kemnaker. Dia juga mengharapkan peserta dapat memahami secara baik serta mampu melakukan analisa dan evaluasi kembali jabatan yang telah disusun di lingkungan unit kerja masing-masing. (mth)
Hari Jadi ke-75 Bea Cukai, Menkeu Sri Mulyani Beri Apresiasi
Bea - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi peran dan tugas penting Bea Cukai saat peringatan hari jadi ke-75 Bea Cukai, karena sudah bekerja di garis depan untuk melakukan pelayanan, menjaga perekonomian, dan melindungi masyarakat serta industri selama pandemi. “Bea cukai sebagai salah satu institusi di garda depan terus memperlancar arus barang, terutama barang di bidang kesehatan yang dibutuhkan menghadapi COVID-19. Impor alat kesehatan, vaksin, oksigen dan obat-obatan semuanya difasilitasi dengan cermat dan baik oleh jajaran Bea Cukai,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu. Ia juga menghargai langkah-langkah seluruh kantor wilayah dan kantor pelayanan Bea Cukai yang terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi dengan membangun dan mendorong ekspor dari seluruh komoditas yang ada di Indonesia pada saat pemulihan ekonomi dunia terjadi. Momentum pemulihan ekonomi secara global sedang terjadi dan oleh karena itu permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi Indonesia juga akan mengalami kenaikan, yang terlihat dari pertumbuhan ekspor mencapai di atas 50 persen, yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus terbesar dalam sejarah. Selain itu, Menkeu mengapresiasi Bea Cukai yang terus mengamankan penerimaan negara terkait maraknya isu terkait cukai ilegal, hingga memberikan berbagai pembinaan bagi industri dan pelaku ekonomi untuk tujuan-tujuan ekspor, baik kawasan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), maupun perusahaan yang belum berada di kawasan tersebut. Patroli laut dan patroli Bea Cukai lainnya untuk pengawasan barang-barang ilegal, baik itu rokok ilegal, narkoba, dan berbagai bahan-bahan yang membahayakan masyarakat, merupakan salah satu prestasi dan sekaligus tantangan bagi jajaran Bea Cukai. “Saya melihat tindakan-tindakan untuk pengawasan dan juga untuk melakukan penegakan hukum dilakukan oleh aparat Bea Cukai dari tahun ke tahun yang terus meningkat.” ucap Sri Mulyani. Di sisi lain, dirinya berpendapat Bea Cukai terus menjaga kontribusinya terhadap penerimaan negara hingga 31 Agustus 2021, sebesar 73,5 persen target APBN telah tercapai dan didorong oleh pertumbuhan kepabeanan 11,8 persen, bea keluar melonjak 890 persen dan cukai tumbuh 17,7 persen. Dengan demikian, Bendahara Negara berharap target pendapatan negara bisa dicapai tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi, meskipun dengan pertumbuhan yang memang cukup ambisius. “Seluruh jajaran harus terus cermat melihat bagaimana ekonomi dapat tumbuh dan pulih, memanfaatkan momentum pemulihan global, mengaitkan dan menjahit kegiatan produksi dalam nilai rantai global, serta menciptakan nilai tambah agar kita mendapatkan tidak hanya dari ekonomi, namun masyarakat mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kesempatan kerja dan kemakmuran,” tambahnya. Oleh karenanya, ia meminta Bea Cukai bisa melakukan reformasi dan terus memperbaiki diri di bidang penguatan integritas dan kelembagaan, memperbaiki pelayanan dan pemeriksaan, mencegah dan melakukan penindakan yang efektif, serta menjaga penerimaan negara dan mendukung perekonomian secara optimal. (mth)
Risma Marah-marah: Gagal Sebagai Komunikator Politik
Jakarta, FNN - Tanggapan pengamat komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, terhadap perilaku Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gorontalo, Jumat (1/10). Ada beberapa point yang disoroti oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas dan kandidat doktor ilmu politik dari Unas di Jakarta, Sabtu (2/10), ini. Menurutnya, proses komunikasi politik akan berjalan lancar karena peran faktor komunikator politik. Komunikator politik akan berjalan efektif apabila didukung oleh beberapa unsur yaitu penampilan dan sikap dari komunikator. "Penampilan komunikator baik secara verbal maunpun non verbal yang meliputi bicara, cara berpakaian, ekspresi verbal dan non verbal, kerapian, penggunaan kata dan bahasa sangat mempengaruhi proses komunikasi berlangsung," katanya. Bagaimana dengan penampilan Menteri Sosial Tri Rismaharini? Ginting mengatakan, Risma memiliki kelemahan tidak mampu mengelola konflik secara baik. Padahal, sebagai Menteri Sosial, ia adalah pejabat publik yang wajib memiliki kemampuan mengelola konflik sosial. "Dengan perilakunya yang tanpa kontrol, Risma bisa gagal menyampaikan pesan sebagai komunikator politik," lanjut Ginting. Sebagai menteri sosial, ia justru seperti orang yang anti-sosial. Kerap meledak-ledak tanpa kontrol sosial. Risma cenderung temperamental, sangat emosional di depan kamera. Padahal perilakunya dapat memicu konflik terbuka di depan publik. "Marah-marah di depan umum dan kerap tanpa kontrol menunjukkan Risma tidak memiliki manajemen komunikasi konflik secara baik. Ini yang membuat Risma terlihat belum matang secara politik, belum matang sebagai pemimpin publik," ungkap Ginting. Sebagai menteri sosial, lanjut Ginting, mestinya Risma lebih bijak dan mampu mengendalikan lingkungan sosial di mana ia berada. Marah boleh saja, tetapi harus diatur. "Bukan diumbar di depan umum," kritiknya. Ginting menambahkan, menteri sosial itu bukan seperti emak-emak di pasar. "Tidak boleh Risma secara histeris mengekpresikan kekecewaannya dengan marah-marah," tegasnya. "Kita harus beritahu dia, bukan malah memuji-mujinya, seolah perilakunya benar," ujar Ginting. Benar ketegasan sebagai pemimpin sangat penting. Tegas bukan berarti pemimpin yang emosional dan menimbulkan kontroversi yang menimbulkan konflik sosial. "Jangan lupa, Risma besar, karena media, baik media massa maupun media sosial. Namun Risma juga bisa terpuruk karena media akan memperlihatkan perilakunya sesuai fakta dan data di lapangan. Jadi, sebaiknya Risma segera introspeksi diri," tutur Ginting. (mth)
PON Papua: PON Dapat Tepis Anggapan Suram di Bumi Cenderawasih
Jayapura, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dapat menepis anggapan suram yang beredar terkait konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih. Padahal pada kenyataannya banyak hal baik lainnya seperti persaudaraan yang kuat hingga kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya PON Papua, Jaleswari Pramodhawardani berharap masyarakat luas dapat mengenal lebih jauh provinsi paling timur di Tanah Air tersebut. "Kita bisa melihat itu di bangunan fisik arena-arena yang sudah dibangun," kata Jaleswari Pramodhawardani dalam konferensi pers di Media Center Klaster Kabupaten Jayapura di Grand Allison Sentani, Jumat. "Saya rasa ini adalah arena kelas dunia, kelas internasional dan kalau saya boleh bilang ini adalah pertandingan olahraga terbesar di Pasifik setelah Olimpiade Australia," dia menambahkan. PON Papua secara resmi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (2/10/2021). Meski begitu persaingan telah dimulai dalam beberapa hari yang lalu. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri pun menjamin keamanan selama berlangsungnya pesta olahraga empat tahunan tersebut. Dia mengatakan Polda Papua telah menyiapkan kekuatan pengamanan sejumlah 9.371 personel di empat klaster dan daerah penyangga di Kabupaten Keerom. Rinciannya sebanyak 3.000-an di Kota dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan di Kabupaten Merauke dan Mimika masing-masing sekitar seribu lebih personel. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan personel TNI dan lainnya. Mathius menyebut secara keseluruhan, pengamanan untuk PON Papua melibatkan sekitar 22 ribu personel. "Saya bersyukur sampai hari ini situasi secara keseluruhan di Papua sangat aman, nyaman, dan kondusif," kata Mathius. "Tentunya, kami yang mendapat amanat dari negara dan PB PON untuk pengamanan dan gelar pasukan tersebut demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai selama berlangsungnya PON Papua," katanya. (mth)
Melayat Secara Daring Megawati Pimpin Doa Bersama untuk Almarhum Sabam Sirait
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memimpin doa bersama dengan keluarga besar PDIP untuk pendiri partai, Sabam Sirait yang meninggal pada Kamis pagi. Doa bersama itu dilakukan di sela rapat terbatas pemberian tali asih untuk 201 keluarga kader PDIP yang meninggal selama pandemi COVID-19, secara daring, Kamis. "Satu-satunya deklarator partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh pengurus partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati Soekarnoputri sebelum doa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Sabam adalah adalah panutan partai berlambang banteng moncong putih itu. Sabam tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kiprah Sabam sangat melekat dengan PDIP. Selain itu, Sabam juga cukup lama menjadi anggota DPR RI Gotong Royong sejak tahun 1967 hingga tahun 1982. Kemudian menjadi anggota DPR RI dari PDIP di tahun 1999 - hingga 2009. "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di surga. Dan kemudian keluarga mendapat rahmat penghiburan terbaik, dan kita pun dapat mewarisi seluruh nilai perjuangan beliau," kata Hasto. Doa secara khusus dibawakan oleh Ketua Bamusi Provinsi Lampung Ustaz Suparman Abdul Karim. Tampak sesekali Ketum Megawati Soekarnoputri mengusap air mata saat doa dibacakan. "Kami berdoa keluarga besar kami yang wafat karena virus corona, khususnya bapak deklarator kami bapak Sabam Sirait," ujar Ustaz Suparman dalam penggalan doanya. Doa dan penghormatan itu, selain dihadiri Megawati dan Hasto, juga diikuti oleh Wasekjen Sadarestuwati dan Ketua DPP PDIP bidang organisasi Sukur Nababan. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) PDIP M.Prananda Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani juga hadir di acara itu secara virtual. Sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakil walikota Semarang Hevearita G. Rahayu ikut hadir bersama ratusan pengurus daerah partai dari seluruh Indonesia. (sws, ant)
TVRI Tidak Mau Menayangkan Film Pengkhianatan G30S/PKI
Jakarta, FNN - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menayangkan pemutaran film "Pengkhianatan G 30 S PKI" dan sikap tersebut diambil berdasarkan sejumlah hal. Pernyataan tersebut disampaikan TVRI menjawab pertanyaan yang diajukan sejumlah pihak kepada TVRI dan stasiun-stasiun televisi lain tentang penayangan film G 30 S PKI. Setiap kali memasuki tanggal 30 September selalu muncul kontroversi mengenai pemutaran film ini. TVRI harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat, kata Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dalam pernyataan resmi, Kamis. "Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI," jelas Iman. Program-program pembelajaran sejarah yang tayang di TVRI dimaksud, menurut Iman, antara lain Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi ’65, Berdamai Dengan Sejarah. Program Mengingat Jejak Sejarah yang tayang pada 30 September 2021 serta penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 1 Oktober 2021. Sementara itu, beberapa hal yang mendasari TVRI tidak menayangkan film "G 30S PKI" antara lain bahwa sejak tahun 1998 pada masa pemerintah Presiden Habibie, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film "Pengkhianatan G 30 S PKI", "Janur Kuning", dan "Serangan Fajar" tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Oleh karena itu, pada 30 September 1998, TVRI dan TV swasta tidak menayangkan pemutaran film G 30 S PKI seperti yang diungkapkan Yunus Yosfiah dalam harian Kompas, 24 September 1998. Menteri Pendidikan ketika itu, Juwono Sudarsono, juga membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G 30 S PKI. PP Nomor: 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, pada Bagian Ketiga, Pasal 4 mengenai Tugas menyebutkan: TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ant, sws)
Presiden Jokowi Ditekan Oligarki Terkait Calon Panglima
Presiden Joko Widodo kali ini benar-benar dibuat “pusing”. Dari dua calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang jabatannya berakhir pada 8 November 2021, ia sulit menentukan. Kedua calon kuat Panglima TNI itu adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono. Kabarnya, sebenarnya ketiga matra TNI (Darat, Laut, dan Udara, mendukung Andika Perkasa. “Karena, Yudo Margono didukung oleh kelompok Oligarki yang dikoordinasi oleh jenderal pebisnis yang lebih ngutamain keamanan bisnisnya bersama Oligarki ketimbang nasib rakyat,” ujar sumber FNN.co.id. Untuk “memotong” upaya jenderal pebisnis yang punya banyak merangkap jabatan selain menteri itu, harus ada yang berani membongkar bisnis yang digelutinya, seperti yang dilakukan oleh Haris Azhar. Beberapa purnawirawan perwira tinggi seperti Hendro Priyono, termasuk yang enggan berhadapan dengan jenderal pebisnis ini, karena hubungan baiknya. Sehingga enggan mengkritisi meski marah. Siapa jenderal pebisnis yang dimaksud? Dialah Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. “Dia bersama Oligarki mendukung Yudo Margono menjadi Panglima TNI,” ujar sumber tadi. Jika ingin menghentikan langkah Luhut itu, kita harus mendukung Haris Azhar membongkar dugaan “keterlibatan” Luhut di Blok Wabu Intan Jaya yang ditengarai mengandung emas Rp 207 triliun. Seperti dalam Pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam unggahan video “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di YouTube Haris Azhar yang berbuntut laporan ke Polda Metro Jaya. Luhut merasa difitnah karena Fatia menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtra Group dimiliki sahamnya oleh Luhut, bermain dalam bisnis tambang di Papua, yakni di Blok Wabu. Blok Wabu merupakan ‘gunung emas’ yang belum terjamah di Kabupaten Intan Jaya. Saat dieksplorasi PT Freeport Indonesia, ditemukan potensi sumber daya emas sebesar 8,1 juta troy ounce di sana. Saya yakin, pejabat berwenang punya data soal yang bisa menekan Luhut agar tidak memaksakan kehendaknya. Kasihan Presiden Jokowi yang kini pusing mendapat tekanan terkait pemilihan Panglima TNI. “Presiden Jokowi terlalu banyak tekanan dari pendukung calon Panglima TNI itu. Salah satunya ya dari Luhut,” tegasnya. Juga, di lingkaran dalam Presiden Jokowi sendiri yang lebih memilih Yudo Margono. Tapi, yakinlah, sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi itu yang mampu tegas dalam bersikap. “Sampeyan pasti tahu, siapa yang akan dipilih Mas Jokowi,” ujar sumber lain yang dekat dengan Istana. (mth)
Jubir: Presiden Joko Widodo Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode maupun Perpanjangan Masa Jabatan
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, menekankan Presiden Joko Widodo menolak wacana jabatan presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun hingga 2027. "Dalam sikap politik, sekali lagi ini sikap politik Presiden Joko Widodo, menolak. Jadi kalau ingin mengatakan, tidak, tidak, tidak terhadap wacana tiga periode dan juga tidak, tidak, tidak terhadap masa perpanjangan jabatan presiden," ujar Fadjroel Rachman di Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan wartawan tentang wacana jabatan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga tahun yang belakangan mengemuka. . Ia mengatakan meskipun Jokowi menolak kedua wacana itu namun perdebatan wacana tersebut di publik tidak mungkin dihentikan, karena hal itu merupakan ciri negara demokrasi dan dilindungi konstitusi pada pasal 28 UUD 1945. "Jadi kita tidak boleh hentikan itu, termasuk kita tidak boleh mencampuri urusan dari MPR, karena pasal 3 (UUD 1945) mengatakan adalah wewenang mereka untuk mengubah menetapkan UUD kan, termasuk pasal 37 (UUD 1945) terkait wewenang MPR," jelasnya. Ia menekankan bahwa Jokowi ingin mengatakan, apa yang menjadi hak konstitusional warga negara wajib dilindungi dan dipromosikan pemerintah, dan apa yang menjadi wewenang dari lembaga-lembaga tinggi negara, harus dihormati. (anr, sws).
MAKI: Polri Perkuat Ditpikor dengan Rekrut Pegawai KPK Tak Lulus TWK
Jakarta, FNN - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara Polri akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri. “Perekrutan 56 orang pegawai KPK yang dianggap tidak lulus TWK justru akan memperkuat Ditpikor Bareskrim Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Boyamin ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Boyamin berharap agar 56 orang pegawai KPK menyetujui perekrutan tersebut dan mengambil keputusan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Niat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam memberantas korupsi selama ini. Bagi Boyamin, memberantas korupsi merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, meski tidak lulus TWK, 56 orang pegawai KPK tetap berhak untuk memperoleh apresiasi dan dapat mengabdi sebagai ASN. “Saya kira ini bentuk penghargaan Kapolri, karena sebenarnya orang-orang ini (56 orang pegawai KPK, Red) telah bersedia menjadi ASN. Ini bentuk loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada pemerintah juga,” ujar dia. Selain itu, Boyamin menambahkan, tujuan pembentukan KPK adalah untuk memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum agar bisa memberantas korupsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan merekrut pegawai KPK menjadi ASN Polri, Boyamin meyakini akan terjadi peningkatan semangat untuk memberantas korupsi. Mereka akan menjadi stimulus di Ditpikor Bareskrim Polri. “Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kapolri yang merekrut mereka,” kata Boyamin. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Sigit telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapatkan persetujuan. (mth)
POPULER
