NASIONAL
Akademisi: COVID-19 Misteri yang Menggetarkan Hati
Jakarta, FNN - Dosen Paramadina Graduate School Abdul Malik Gismar mengatakan ketidakpastian dan keresahan yang timbul akibat COVID-19 menjadi sesuatu yang misterius dan diistilahkan dengan "mysterium tremendum" atau misteri yang menggetarkan hati. Menurut Malik dalam diskusi virtual Paramadina Publik Policy Institute (PPPI) di Jakarta, Selasa, ketika seseorang dihadapkan pada misteri yang menggetarkan hati dan diliputi ketidakpastian maka ia memiliki kecenderungan untuk berpaling kepada Tuhan untuk berserah diri (agama). Berdasarkan data yang diambil dari Facebook sejak 1 Januari 2021 hingga 23 Juli 2021 menujukkan bahwa 786,8 ribu percakapan dengan kata kunci “COVID” dan “Corona” dikaitkan dengan religiusitas, kata Malik. “Percakapan mengenai COVID berbicara Tuhan dan ritual agama. Dan ini lintas agama, tidak terpaku hanya satu agama saja,” ujarnya. Menurut dia, sikap berserah itu dapat bermakna dua hal yang dapat berarti baik dan kurang baik, terutama dalam situasi konkret penanganan pandemi itu sendiri. Sikap berserah kepada Tuhan dapat menimbulkan harapan dan memiliki artian yang baik serta bisa meningkatkan imun, kata Malik. Di sisi lain, sikap itu juga dapat menimbulkan sikap abai terhadap protokol kesehatan. “Di satu sisi agama memberi asa dan itu penting karena bisa menjadi lebih optismis dalam situasi ketidakpastian. Tapi di sisi lain, bisa juga menghasilkan fatalisme atau menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan serta melupakan protokol kesehatan dan justru meremehkan COVID-19,” ujarnya. Untuk itu, menurutnya penyediaan informasi yang kredibel patut menjadi perhatian pemerintah untuk memutus rasa ketidakpastian dan informasi yang tidak benar di masyarakat demi penaganan pandemi COVID-19 yang lebih baik. (mth)
IDI Berkolaborasi dengan Masyarakat Bantu Nakes di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berkolaborasi bersama Anak Bangsa Peduli ikut menyediakan kebutuhan para tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, salah satunya alat pelindung diri (APD) sesuai referensi dari Tim Mitigasi IDI. Ketua Tim Mitigasi IDI, dr Moh. Adib Khumaidi mengatakan ini bisa menjadi salah bentuk upaya perlindungan termasuk dorongan moral bagi para tenaga kesehatan. "Selain ini juga menjadi satu upaya untuk dorongan moral bagi tenaga medis, diharapkan juga bisa menjadi suatu kolaborasi di dalam dukungan untuk menjaga kesehatan, melindungi dan membantu teman-teman tenaga kesehatan," kata dia dalam konferensi pers yang digelar IDI, Selasa. Di sisi lain, dukungan yang ingin diberikan pada tenaga medis juga dalam bentuk produk kebutuhan selama isolasi mandiri. Menurut Adib, tak hanya masyarakat, para tenaga kesehatan juga mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan vitamin hingga obat selama isolasi mandiri. "Yang isoman jangan sampai sakitnya lebih parah, termasuk akses untuk obat. Kami mendapatkan antibiotik juga sulit, vitamin pun sulit. Kami berusaha untuk kemudian didukung. Tetapi tentunya kami berharap teman-teman nakes menyampaikan pada kami, sehingga bisa kami support," tutur dia. "Teman-teman tenaga kesehatan yang terpapar (COVID-19) untuk dokter sudah lebih dari 3000 sebenarnya. Pada Juli ini yang melakukan isoman sebenarnya cukup banyak. Inilah yang kemudian menjadi suatu kewajiban bagi organisasi (membantu), didukung civil society, kita support ini," sambung Adib. Adib menuturkan, IDI berencana berkoordinasi dengan organisasi kesehatan lainnya seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam melebarkan gerakan membantu tenaga kesehatan ini. Tenaga kesehatan yang sedang menjalani isolasi mandiri nanti bisa menghubungi call center 0859106505279, lalu mengisi form yang diberikan tim. Selanjutnya, tim akan memverifikasi data dan melakukan pencatatan via sistem. Paket bantuan nantinya dikirimkan kepada mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Di sisi lain, kepedulian pada tenaga medis ini juga demi menjaga agar tidak ada lagi dari mereka yang harus meregang nyawa di tengah upaya penanggulangan COVID-19. Data Tim Mitigasi IDI per 17 Juli 2021 mencatat, sudah sekitar 1323 orang tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Adib berharap, gerakan membantu tenaga medis ini bisa menjadi role model yang juga dilakukan orang-orang di luar sana. "Kami harapkan ini menjadi role model yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk bisa mendukung kesehatan, membantu tenaga kesehatan sebagai bagian kita masih ingin tetap sehat, tetap bisa melayani masyarakat Indonesia," demikian kata Adib. (mth)
KPK Jelaskan Proses TWK Tak Langgar Etik dari Hasil Pemeriksaan Dewas
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal proses tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak langgar etik berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. "Terkait pengaduan atas dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK dalam TWK pada proses pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, kami sampaikan kembali bahwa dewas telah memeriksa pihak-pihak yang diyakini mengetahui informasi dan keterangan fakta yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti terkait atas pengaduan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ali mengatakan para terperiksa yang terdiri dari lima orang Pimpinan KPK sebagai pihak terlapor, tiga orang dari pihak pelapor, tiga orang dari pihak internal KPK, dan lima orang dari pihak eksternal telah menyampaikan informasi yang mereka ketahui secara lengkap kepada dewas. Selain itu, kata dia, dewas juga memeriksa dokumen dan rekaman yang memuat 42 bukti. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dewas menegaskan bahwa dalam proses dan pelaksanaan TWK tidak ada unsur kode etik yang dilanggar. "Dewas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan bahwa tujuh poin pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dimaksud tidak memiliki kecukupan bukti sehingga tidak memenuhi syarat dilanjutkan ke sidang etik," ucap Ali. Dewas, lanjut Ali, terbuka terhadap semua pihak yang mengetahui atau memiliki informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan insan KPK untuk menyampaikan pengaduannya. Dewas juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap insan KPK secara profesional dan transparan. "Tentu dalam rangka memastikan agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di lembaga ini taat asas dan peraturan serta mengedepankan nilai-nilai etik dan pedoman perilaku insan KPK," tutur-nya. Sebelumnya, Dewas KPK mengatakan tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan ke sidang etik terkait dugaan pelanggaran etik lima orang Pimpinan KPK yang dilaporkan para pegawai. "Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Pengaduan kepada Dewan Pengawas, tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Sidang Etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7). Laporan dilayangkan oleh para pegawai KPK, yaitu Yudi Purnomo, Abdan Syakuro, dan Nita Adi Pangestuti sedangkan pihak terlapor adalah Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar. Para pelapor mengajukan tujuh butir pengaduan terkait penyusunan Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN seperti Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan pasal mengenai TWK dalam rapat pimpinan 25 Januari 2021 ke dalam draf Perkom No. 01 Tahun 2021 sebelum dibawa ke Kemenkumham untuk rapat harmonisasi. Selanjutnya, Firli menghadiri sendirian rapat pembahasan draf Perkom No. 01 Tahun 2021 pada 26 Januari 2021 di Kemenkumham dengan membawa draf perkom yang telah ada tambahan pasal mengenai TWK. (mth)
Jokowi Sebaiknya Kibarkan Bendera Putih
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Bukan semata beratnya pandemi yang harus ditangani dengan serius dan dana besar, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat yang sulit didongkrak untuk meningkatkan kewibawaan Pemerintah yang menjadi problem terbesar dalam pengelolaan negara. Sementara soliditas kabinet juga nampak semakin mengendur. Kecenderungan Pemerintahan Jokowi yang kekiri-kirian membuat rakyat resah. RRC bukan sahabat baik buat bangsa kita walaupun pengaruhnya tak bisa dinafikan. Ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Komunis Cina (PKC) oleh seorang Ketua Umum Partai telah menuai kritik dan kecaman. Komunis masih menjadi musuh berbahaya bagi negara Republik Indonesia. Desakan untuk mundur dari jabatan Presiden mulai terdengar dan semakin ramai. Tentu belum dalam bentuk aksi lapangan. Mungkin faktor pandemi yang masih menakutkan. Meskipun demikian semangat perubahan itu cukup kuat bagai api dalam sekam. Presiden Jokowi hingga kini belum bisa menunjukkan prestasi yang menjanjikan dalam upaya mengangkat kewibawaan pemerintahannya. Hangatnya aspirasi di media sosial benar bukan ukuran tetapi hal itu selayaknya menjadi bahan bacaan serius bagi Pemerintah. Media sosial adalah sarana artikulasi politik efektif di tengah kemacetan lembaga penyalur aspirasi yang bernama DPR. Partai Politik kini sedang sakit gigi dan terkooptasi. Ada fenomena menarik saat ini yakni TNI yang mulai menggeliat. Agenda latihan bersama TNI AD dengan pasukan Amerika Serikat "Garuda Shield" di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Utara tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus yang akan datang bukan agenda biasa. Ada nuansa psiko-politis dan gambaran dari peta pertarungan lokal, nasional, maupun global. Amerika versus China. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berkunjung ke negara Asia Tenggara Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk menangkal pengaruh China di kawasan khususnya dalam konflik Laut China Selatan. Pengamat militer Kanjeng Senopati menganalisis bahwa latihan gabungan terbesar yang juga melibatkan Australia, Thailand, dan India ini dapat dilihat dari "two lines of government power" yang "hidden" yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Kekuatan militer di negeri ini punya jalan yang bisa saja berbeda dengan oligarki pemerintahan Jokowi. Kehadiran ribuan pasukan Amerika adalah tekanan politik bagi pemerintahan Jokowi yang pro-China. Tentu hal ini akan menambah beban fikiran baru untuk mampu bertahan. Teringat dulu saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto yang nyatanya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik Amerika pula. Atmosfir dukungan yang lemah dari rakyat kepada Jokowi membuka pintu bagi kekuatan global untuk masuk lebih cepat. Apalagi umat Islam di Indonesia itu sangat anti kepada para pendukung komunis. Pemerintah Jokowi tidak bersahabat dengan potensi kekuatan umat Islam. Peristiwa 1965 dalam bentuk yang sedikit berbeda bukan hal mustahil untuk terulang. Karenanya demi kebaikan bangsa dan arah perkembangan politik yang sudah mulai terbaca. Masa depan bukan milik Jokowi. Perlu perenungan seksama sekaligus ini adalah momen yang tepat untuk segera mengibarkan bendera putih. Demi bendera merah putih. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Kemenkop dan KPPU Perpanjang Nota Kesepahaman Pengawasan Kemitraan
Jakarta, FNN - Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bidang Pengawasan Kemitraan. “KPPU menyadari dalam pelaksanaan tugas kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM, kami tidak dapat bekerja sendiri. Itulah sebabnya hari ini kami melakukan permintaan kepada bapak Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki) untuk perpanjangan nota kesepahaman yang sebelumnya telah terjalin sejak 2016,” ujar Ketua Umum KPPU Kodrat Wibowo di Jakarta, Senin. Sejak terjalin dari tahun 2016, ujar dia, belum banyak implementasi program kerja maupun kegiatan kerjasama yang dilaksanakan. Namun, dikatakan terdapat beberapa yang telah terimplementasi seperti kegiatan pertukaran informasi dan data, diskusi koordinasi terkait pengawasan kemitraan, serta KPPU dan KemenkopUKM menjadi motor dan inisiator pembentukan satuan-satuan tugas kemitraan dengan pemerintah daerah dalam beberapa komoditas. Utamanya dalam komoditas pangan dan ternak. “Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap ke depannya kerja sama dan kolaborasi antara KPPU dengan Kemenkop dapat berjalan lebih intens, lebih dekat lagi, khususnya dalam upaya mengkoordinasikan segala upaya kemitraan kami di berbagai sektor, baik di tingkat pusat juga daerah," sebut Kodrat. Menteri KemenkopUKM Teten Masduki menambahkan bahwa sejak Juli hingga Desember 2020, banyak survei yang menyatakan sektor yang paling berdampak pada UMKM itu pada bidang makanan dan minuman serta transportasi dan parawisata. Hal itu, ujar Teten Masduki, terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi dan pola bekerja yang kini di dalam rumah. Karena itu, jelas dia, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan upaya yang luar biasa dalam menciptakan iklim usaha UMKM di tengah keterbatasan aktivitas saat ini. Sebagai informasi, ruang lingkup nota kesepahaman ini melingkupi pembentukan satuan tugas, pertukaran data dan informasi, bantuan ahli atau narasumber, koordinasi, advokasi, sosialisasi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. (mth)
Sebanyak 63.000 Prajurit TNI Dikerahkan Jadi "Tracer" Kontak Erat COVID-19
Jakarta, FNN - Sebanyak 63.000 prajurit TNI dikerahkan menjadi tenaga pelacak (tracer) orang-orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, kata Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat jumpa pers di Jakarta, Senin. Pengerahan itu merupakan upaya TNI membantu pemerintah meningkatkan rasio tracing (pelacakan) sehingga penyebaran COVID-19 dapat cepat terkendali, terang Hadi. Setidaknya ada dua cara pelacakan yang akan ditempuh TNI dalam melacak mereka yang kontak erat dengan pasien COVID-19, yaitu cara manual dan digital. Pelacakan secara digital akan jadi langkah pertama yang dilakukan para tracer dari TNI. Para prajurit yang bertugas sebagai tracer nantinya akan menerima pemberitahuan/notifikasi dari Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah, kemudian petugas akan menghubungi dan mewawancarai warga lewat aplikasi pengirim pesan Whatsapp atau telepon. Namun, jika cara digital itu tidak dapat dilakukan, maka para tracer yang di antara merupakan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), akan langsung mendatangi rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai kontak erat pasien COVID-19 dan melakukan wawancara. Nantinya setelah wawancara, para anggota tracer akan melapor ke Puskesmas di tingkat desa. Laporan itu diteruskan ke Dinas Kesehatan di tiap kabupaten/kota dan provinsi, kemudian ke tingkat pusat agar dapat masuk ke laporan nasional, terang Panglima TNI. Terkait dengan pelaksanaan tracing secara digital, Panglima TNI menyampaikan anggotanya telah mendapatkan pelatihan secara virtual. Dalam pelatihan itu, para anggota TNI mempelajari cara kerja aplikasi Silacak yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Di samping pelatihan, TNI juga telah menggelar simulasi pelacakan kontak erat pasien COVID-19 secara digital. Tidak hanya anggota TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengerahkan 7.000 tracer tambahan. Panglima menyampaikan pengerahan total puluhan ribu tenaga tracing itu merupakan bagian dari penerapan konsep perang semesta melawan pandemi COVID-19. “Kalau kita samakan dengan konsep perang semesta, BNPB ini dari komponen masyarakat yang diperbantukan secara total. Saya yakin dengan konsep semesta ini, keinginan kita semua menekan kasus aktif bisa terealisasi sampai ke angka paling rendah,” sebut Panglima TNI. Dalam kesempatan yang sama, Panglima kembali mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti salah satunya memakai masker. “Walaupun kita sudah divaksin baik yang pertama maupun kedua, saya hadap masyarakat terus semangat menggunakan masker. Ingat, masker akan melindungi kita dari paparan COVID-19,” kata Panglima. (mth)
Mensos Gandeng BI dan Fintech Luncurkan Aplikasi untuk Bansos
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) untuk membuat aplikasi terkait penyaluran bantuan sosial, guna mencegah terjadinya korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya. “Mungkin teman-teman menanyakan bagaimana kasus kemarin, kami akan memperbaikinya. Kami sudah siapkan software, kami dibantu BI dan pengawasan OJK, dan teman-teman muda di fintech, e-commerce (niaga daring) untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa dimana saja, bukan di e-waroeng saja,” kata Risma dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Risma mengatakan kerja sama peluncuran aplikasi tersebut merupakan satu dari sekian banyak upayanya untuk mencegah terjadinya tidak pidana korupsi bansos. Peluncuran aplikasi tersebut rencananya akan digelar pada 17 Agustus 2021. “Kami sudah siapkan. Mudah-mudahan kita bisa launching 17 Agustus,” ujarnya. Ia menjelaskan teknologi di aplikasi tersebut akan fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi penerima bansos. Aplikasi tersebut juga bisa disinkronkan dengan berbagai platform sehingga akan mudah digunakan. “Jadi nanti belanja bisa dimana saja, bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu. Bagaimana dengan kondisi di tempat lain? Nanti akan kami sesuaikan, karena kami punya cara untuk mengondisikan bagaimana nanti, meskipun HP-nya masih zadul (zaman dulu),” ujarnya. Aplikasi tersebut juga akan mencegah penyalahgunaan bansos oleh penerima, misalnya menggunakan bansos untuk membeli rokok atau minuman keras. “Kami akan cut, jadi sesuai perintah Presiden agar tidak ada belanja rokok, tidak ada belanja untuk miras. Maka dengan dengan fitur itu, kami bisa membatasi untuk belanja, karena tidak bisa belanja, jika pembayarannya digunakan untuk membeli miras atau rokok,” ujarnya. (mth)
KPSI Dorong Kriteria Penerima BSU Diperluas
Jakarta, FNN - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan apresiasinya atas Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan pemerintah kepada pekerja terdampak COVID-19 dan mendorong cakupan kriterianya diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang. "Kita setuju bantuan subsidi upah, tapi kriterianya harus diperbaiki. Kriteria tentang penerima BSU itu harus diperbaiki," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers terkait kondisi pekerja saat PPKM, dipantau dari Jakarta, Senin. Sebelumnya pemerintah mengumumkan akan memberikan subsidi upah kepada pekerja terdampak COVID-19 dengan kriteria pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4, peserta yang membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan masuk dalam sektor terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Masing-masing pekerja yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan bantuan Rp1 juta untuk dua bulan atau Rp500.000 per bulan, yang langsung diberikan sekaligus melalui transfer bank. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 8 juta orang penerima BSU 2021, menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Said mengatakan bahwa beberapa daerah yang menjalankan PPKM Level 4 memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta dengan banyak pekerjanya juga terdampak pandemi, baik mengalami pemotongan upah atau dirumahkan. Karena itu, dia mendorong agar penyaluran itu lebih tepat sasaran, menyasar pekerja yang dirumahkan dan mengalami pengurangan gaji hingga berada di bawah Rp3,5 juta meski upah sebelum dipotong berada di atas angka tersebut. Dia juga mendorong agar penyaluran dapat dilakukan dengan cepat mengingat PPKM Level 4 akan berlangsung sampai dengan 4 Agustus 2021, jika tidak diperpanjang kembali. (mth)
Mendagri Harap Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Instruksinya
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah segera menindaklanjuti Instruksinya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Kita berharap dengan adanya Instruksi Mendagri yang substansinya dibuat tim bersama, kepala daerah dapat segera melakukan langkah lanjutan," ujar Mendagri dalam keterangan pers virtual di Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Tito mengatakan dirinya telah mengeluarkan tiga instruksi, yakni Nomor 24/2021, 25/2021, dan 26/2021 yang mengatur tentang Perpanjangan PPKM Tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021. Instruksi Mendagri Nomor 24/2021 mengatur tentang PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri Nomor 25/2021 mengatur tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Instruksi Mendagri Nomor 26/2021 mengatur tentang Penerapan PPKM Level 3, 2, dan 1. Tito berharap kepala daerah bisa menindaklanjuti instruksi tersebut dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan produk kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota. "Kalau bisa kebijakannya lebih spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing, tetapi tidak melampaui Instruksi Mendagri yang berlaku nasional," kata Tito. Menurut Tito, rakor Forkopimda perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota. Namun dia berharap koordinasi tidak hanya dilakukan kepala daerah dengan unsur pemerintah melainkan juga dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang bisa menjadi mitra. Dia menekankan upaya persuasif dan sosialisasi harus selalu dikedepankan dalam mendisiplinkan masyarakat. Sementara langkah penegakan hukum harus menjadi jalan terakhir. "Kita tahu masyarakat sedang mengalami tekanan karena krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi kita perlu mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu mohon kerja sama semua pihak, termasuk tokoh masyarakat agar kebijakan betul-betul efektif," ujarnya. (mth)
Ketua Satgas COVID-19 Minta Masyarakat Terapkan Prokes
Jakarta, FNN - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan, saat meninjau Wisma Atlet Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang akan dipergunakan sebagai Pusat Isolasi Terpadu untuk pasien COVID-19. Menurut dia, protokol kesehatan adalah hulu untuk menekan kenaikan angka kasus COVID-19 di Indonesia. "Tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak dijaga selalu," kata Ganip di sela-sela tinjauannya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Dia meninjau fasilitas tersebut guna memastikan fasilitas, tenaga medis dan non-medis, juga kondisi ruangan sudah siap untuk mulai menerima warga yang dinyatakan positif COVID-19. Pusat Isolasi Terpadu ini nantinya diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), agar proses isolasi lebih terpantau. Pusat isolasi terpadu Wisma Atlet Jalak Harupat memiliki 44 kamar yang diperuntukkan bagi 80 pasien, terdiri atas 12 kamar berada di lantai 1, dan masing-masing 16 kamar di lantai dua dan tiga. Satu kamar terdiri dari dua ruang tidur, ruang tamu, dan dapur. Menurut Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, pengoperasian pusat isolasi terpadu ini hanya tinggal menunggu kesiapan dari para personil. "Setelah ini kami akan menginventarisasi dari sisi SDM untuk kita lihat ketersediaan dan kesiapannya. Kalau sudah rampung, insyaallah bisa langsung beroperasi secepatnya" kata Dadang. Dadang menyebutkan, saat ini kebutuhan tenaga kesehatan untuk isolasi terpadu di Wisma Atlet Jalak Harupat adalah 8 dokter, 16 perawat, dua sanitarian, dua nutrisianis, dan dua Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Turut hadir dalam tinjauan tersebut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjono, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II TNI Marsdya Imran Baidirus. Panglima TNI mengatakan, saat ini kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, dia mengingatkan seluruh komponen bangsa harus bekerja bersama-sama secara serius untuk menangani pandemi COVID-19. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap kesiapan fasilitas isolasi terpadu tersebut. Sebelumnya, Kepala BNPB bersama rombongan sudah terlebih dahulu meninjau RSUD Al-Ihsan untuk agenda yang sama. (mth)
POPULER
