NASIONAL
Harun Masiku tidak Masuk Situs Interpol Karena Alasan Teknis
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjelaskan alasan kenapa nama mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku tidak masuk dalam situs resmi National Central Bureau (NCB) Interpol setelah diterbitkannya red notice. Sekretaris NCB Hubungan Internasional (Hubiter) Polri Brigadir Jenderal Amur Chandra mengatakan, hal tersebut karena alasan teknis dari penyidik Polri maupun KPK yang tidak memilih kolom publikasi untuk umum red notice Harun Masiku yang ada pada kolom bawah situs Interpol Lyon. "Dalam mekanisme kami meminta kepada Interpol dalam menerbitkan 'red notice' itu, pada kolom bawah Interpol Lyon itu menyertakan dua kolom permintaan apakah 'red notice' itu di-'publish' atau tidak, pilihan itu tergantung penyidik kami yang meminta," kata Amur, di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2021. Amur menjelaskan, mekanisme penerbitan red notice Harun Masiku sudah selesai dan penyidik KPK maupun Polri memilih untuk tidak mempublikasikannya kepada masyarakat umum. Menurut dia, jika penyidik meminta untuk di-publish maka red notice Harun Masiku masuk ke situs yang bisa dilihat orang umum. "Jadi orang yang melihat website (situs) itu melihat bisa mengetahui," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Amur memastikan, walau red notice tersebut tidak dipublikasikan untuk umum, tetapi sudah masuk dalam jaringan i427 Interpol yang tersebar ke 124 negara anggota. Data tersebut masuk ke dalam data setiap pintu perlintasan. "Jadi pada saat itu penyidik minta tidak untuk di-publish tentunya keinginan untuk percepatan," kata Amurm Menurut Amur, akan sulit lagi jika penyidik meminta untuk red notice Harun Masiku dipublikasikan. Hal itu karena akan ada pertanyaan dari Interpol Lyon yang berkedudukan di Prancis yang dikhawatirkan memperlambat proses pencekalannya. "Apabila minta dipublis, Intepol Lyon akan bertanya kembali ke penyidik, kenapa ini minta di-publish. Apakah perkaranya sangat besar dan memerlukan penanganan segera? Banyak nanti akan 'tiktoknya', pertanyaan berulang kembali. Sedangkan penyidik yang inginkan percepatan," tutur Amur. Alasan lain tidak dipublikasi-nya pencekalan terhadap Harun Masiku, karena penyidik ingin ada kerahasiaan, menghindari masyarakat umum melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengambil data dari situs tersebut. "Kalau masyarakat umum melihat itu nanti, kami khawatirkan ada sesuatu hal yang dibikin-bikin. Bisa mengambil dari situs itu dan bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, kami pilih tidak di-publish," ujar Amur. Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. (MD).
Ketua Apeksi Ingatkan Potensi Gejolak Sosial di Masyarakat Bawah
Bogor, FNN - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengingatkan semua pemerintah kota mengantisipasi potensi gejolak sosial di masyarakat bawah yang terdampak --secara ekonomi-- pembatasan aktivitas warga karena pandemi COVID-19. "Harus hati-hati dan juga fokus membangun harmoni di masyarakat bawah. Jangan hanya fokus pada protokol kesehatan, tapi mengabaikan aspek sosial ekonominya. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apeksi secara virtual dari Balai Kota Bogor, Senin. Menurut dia, masyarakat bawah yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja, atau penghasilannya menurun drastis, harus mendapat perhatian dan diberikan bantuan. Ia juga mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan dampak psikologis pada anak-anak terdampak COVID-19. "Pada prinsipnya, saya mengimbau seluruh pemerintah kota, untuk memberikan perhatian pada aspek psikologis anak-anak tersebut," katanya. Dia mengatakan pandemi COVID-19 membuat ada keluarga yang ayah atau ibunya meninggal dunia, bahkan ada ayah dan ibunya meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya. "Anak-anak yang masih membutuhkan biaya dan perhatian itu, kehilangan orang tuanya yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentunya, secara psikologis juga mengalami guncangan," kata Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor itu. Di Kota Bogor, katanya, pemerintah kota mendata anak-anak yang kehilangan orang tua seperti itu dan memberikan bantuan. Sekitar 300 anak yatim dan piatu di daerah itu. Mereka terguncang bukan saja secara dampak ekonomi tetapi juga psikis dan sosial. "Kondisi seperti ini sering luput dari perhatian," katanya. Perhatian dalam bentuk bantuan paket sembako, menurut dia, belum cukup untuk membantu anak-anak tersebut, karena kebutuhan mereka berupa pendidikan, kesehatan, bimbingan dan konseling, sehingga diperlukan gerakan yang sistematis. Ia juga mengatakan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor membuka Posko Logistik Darurat, sejak diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 3 Juli lalu. Melalui Posko Logistik Darurat tersebut, satgas menggalang bantuan dari para donator, baik lembaga pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, komunitas, maupun perorangan. Bantuan dari donatur, antara lain paket sembako, bahan makanan, obat-obatan, masker, dan peti jenazah. Berbagai bantuan itu kemudian didistribusikan kepada warga yang membutuhkan, yakni warga terpapar dan terdampak COVID-19. Dia juga mengaku menggalang bantuan dari aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor untuk menyisihkan sebagian gajinya, membantu pelaku usaha mikro dan warga terdampak. "Saya mengusulkan, dana yang digalang oleh ASN Kota Bogor juga disisihkan untuk membantu anak-anak yatim piatu," katanya. (mth)
Kowani: Lansia Berperan dalam Tingkatkan Kepatuhan Prokes Keluarga
Jakarta, FNN - Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan lansia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan pada generasi muda dalam keluarga. “Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa orang yang lebih tua cenderung mematuhi protokol kesehatan dari pada yang lebih muda,” ujar Giwo dalam webinar lansia berdaya mendukung tumbuh kembang anak yang dipantau di Jakarta, Ahad. Orang yang lebih tua cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pengetatan yang dilakukan pemerintah dibandingkan yang lebih muda. Perempuan lansia cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pengetatan yang dilakukan pemerintah dibandingkan pria lansia. Perempuan lansia cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap protokol kesehatan (prokes). Bahkan meskipun kurang memiliki pengetahuan tentang aturan pemerintah, tapi tetap mematuhi prokes. “Dalam masa pandemi COVID-19, perempuan memiliki peranan penting dalam ketahanan keluarga. Termasuk lansia, yang biasanya merawat, mendampingi dan memberikan kasih sayang tanpa batas,” kata dia. Oleh karena itu, lansia memiliki peran penting dalam perubahan perilaku pada masa pandemi. Mulai dari memahami cara pencegahan masuknya virus, memperhatikan upaya peningkatan imunitas diri sendiri dan anggota keluarga, mengingatkan keluarga untuk menaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan rumah, mengingatkan anggota keluarga untuk mengikuti vaksinasi hingga mengingat untuk selalu menjadi contoh terbaik. “Sebagai lansia juga perlu menjadi teladan yang baik di rumah. Untuk itu perlu adanya pendekatan yang berbeda terhadap cucu maupun anggota keluarga lainnya,” tambah dia. Giwo juga mengajak lansia perempuan untuk menjadi nenek yang cerdas, mulai dari cerdas kodrati, cerdas tradisi, cerdas sosial, dan cerdas profesi. Dokter spesialis anak, dr Nurul Iman Nilam Sari MHKes SpA(K), mengatakan pandemi memiliki dampak pada tumbuh kembang anak. Mulai dari sakit akibat COVID-19, gangguan nutrisi, akses kesehatan terbatas, perubahan pola belajar mengajar, kehilangan orang tua hingga kekerasan pada anak. “Untuk itu orang tua maupun anggota keluarga yang berada di rumah perlu menaruh perhatian serius pada kesehatan anak. Mulai dari mengajarkan taat prokes, memberikan nutrisi yang adekuat untuk meningkatkan imunitas tubuh anak,” kata Nurul. Orang tua maupun lansia yang ada di rumah juga perlu memberikan perhatian lebih pada anak, dengan mengajaknya bermain dan melakukan aktivitas bersama. Hal itu dikarenakan pandemi dapat membuat stres, tidak hanya dewasa tetapi juga anak-anak. (mth)
Luhut Klaim Pemerintah Terus Tingkatkan Testing COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintah terus meningkatkan testing dan tracing (pemeriksaan dan pelacakan) kasus COVID-19 di Jawa dan Bali. "Ke depannya tracing yang dilakukan oleh TNI dan Polri perlu tetap didorong, meski didahului dengan pencatatan manual dan paralel dengan perekrutan digital tracer untuk meng-input ke aplikasi SILACAK (Sistem Informasi Pelacakan)," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Testing Tracing di 7 Wilayah Aglomerasi, Sabtu (7/8), menyebut data testing sejak 1 Agustus 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Luhut menuturkan pemerintah bersama TNI, Polri dan lembaga lainnya akan terus berkoordinasi, memantau serta mengejar target tracing sebagai bentuk mitigasi terhadap penyebaran kasus COVID-19 di area Jawa dan Bali. "Tujuan dari testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) adalah untuk menemukan kasus-kasus baru secara cepat, sehingga bisa mencegah penularan dan mempercepat tindakan treatment (perawatan) untuk penyembuhan," tuturnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di SILACAK dan TNI/Polri, jumlah akun terus bertambah, begitu pula tenaga pelacak (tracer). "Total akun SILACAK dari TNI Polri akhir-akhir ini kita pantau pertambahannya sudah cukup banyak. Pun, jumlah tracer aktif per provinsi sudah tinggi di daerah Jawa dan Bali," tambah Menkes Budi. Peningkatan jumlah pemeriksaan atau testing serta vaksinasi menjadi dua langkah intervensi untuk menekan angka kematian akibat COVID-19. Pemerintah juga menggencarkan testing dan tracing di kawasan perumahan padat penduduk di wilayah aglomerasi guna memutus penularan COVID-19 varian Delta. (mth)
KPK Jelaskan Soal Perjalanan Dinas Pegawai Dapat Ditanggung Panitia
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal perjalanan dinas pegawainya dapat ditanggung oleh panitia penyelenggara berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021. Dengan beralihnya status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1 Juni 2021, kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu, KPK perlu melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait dengan perjalanan dinas. KPK pun menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. "Dalam perpim (peraturan pimpinan) dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Perlu kami sampaikan, bilamana pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK juga tidak diperkenankan menerima honor," kata Ali dalam keterangannya. Meski demikian, lanjut dia, dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran KPK dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Hal tersebut sebagaimana isi Pasal 2A perpim tersebut. 1. Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. 2. Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Ali mengatakan sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antarlingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga. "Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta," ungkap Ali. Ia juga menegaskan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi apalagi suap. "Sharing pembiayaan ini mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal, program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal. Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut," tuturnya. Kendati demikian, kata Ali, untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK. Ia menyatakan bahwa pegawai KPK dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh dewan pengawas dan inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan. "Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," ujar Ali. (mth)
Jangan Buka Masker Walau Hanya Semenit Demi Foto Bersama
Jakarta, FNN - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengingatkan Anda tak kendor menerapkan protokol kesehatan termasuk melepas masker walau hanya satu menit demi berfoto bersama saat ini. "Foto bersama cuma 1 menit buka masker, padahal ada satu hal yang selalu mengintai kita kalau kita lengah," ujar dia dalam acara webinar bertajuk "Hoaks, Fakta, Sains, Pejuang Isoman COVID-19, Sabtu. Bukan hanya perlu taat mengenakan masker termasuk saat berada di luar rumah, Anda juga diingatkan tetap rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas demi mencegah terkena COVID-19 dan tidak berkontribusi pada peningkatan kasus di masyarakat. Menurut Nadia, lonjakan kasus COVID-19 beberapa bulan lalu, antara lain akibat tingginya mobilitas orang-orang dan mulai lengahnya mereka pada prokotol kesehatan seperti tak lagi menjaga jarak satu meter dalam berkegiatan seperti rapat, berkerumun di pesta pernikahan yang tidak terdapat aturan pembatasan jumlah tamu dan makan di restoran beramai-ramai. "Peningkatan kasus yang sangat signfikan yakni akibat lengahnya protokol kesehatan ditambah mobilitas kita yang tinggi. Masyarakat kendor dengan protokol kesehatan. Restoran ramai kembali, mulai makan bukan hanya bersama keluarga tetapi bersama teman-teman, rapat tanpa protokol kesehatan jaraknya sudah tidak 1 meter lagi," kata dia. Di sisi lain, berbeda dari tahun lalu, saat ini muncul berbagai varian virus akibat mutasi yang terjadi, salah satunya varian Delta. Varian ini lebih cepat menular dengan risiko penularan 60 persen lebih tinggi dari varian Alfa atau virus aslinya (yang berasal dari Wuhan, China). Varian Delta juga meningkatkan jumlah kasus yang membutuhkan perawatan, menurunkan efektivitas vaksin walau sampai saat ini vaksin-vaksin yang ada masih efektif melawan virus termasuk varian Delta. "Varian Delta juga lebih cepat menular di antara anak-anak sekolah, CT Value lebih rendah kalau positif 16, 20 padahal sebelumnya 25, 30, 32," tutur Nadia. Munculnya varian baru SARS-CoV-2 ini akibat semakin banyaknya infeksi pada suatu populasi yang kemudian meningkatkan kejadian mutasi virus. "Perlu diperhatikan juga, kalau semakin banyak infeksi yang muncul, maka mutasi virus akan semakin meningkat. Makanya varian Delta muncul karena begitu banyak infeksi yang terjadi di India, akhirnya menimbulkan varian atau virus baru yang berbeda dari virus aslinya (dari China)," kata Nadia. Seseorang yang terkena COVID-19 umumnya mengalami gejala infeksi saluran pernapasan, seperti batuk, pilek, demam, sakit seluruh badan, hilang indera penciuman dan perasa, bahkan sering juga didahului dengan diare. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyatakan, dalam dua penelitian berbeda dari Kanada dan Skotlandia, disebutkan pasien yang terinfeksi varian Delta lebih mungkin dirawat di rumah sakit daripada pasien yang terinfeksi Alfa atau strain virus asli. (mth)
Iuran Memberi Terang: Mengurai Nilai Kepahlawanan di Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Pada peringatan Hari Pahlawan 60 tahun yang lalu, Ir Soekarno menyampaikan betapa pentingnya menghargai jasa para pahlawan sebagai salah satu ciri sebuah bangsa yang besar. Istilah pahlawan sering diartikan sebagai seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk membela kebenaran demi membantu orang lain. Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih melanda negara kita, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan, kerja sama, serta tolong menolong dari seluruh lapisan masyarakat agar dampak yang ditimbulkan dapat teratasi. Selain menyerang dari sisi kesehatan, pandemi juga melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat. Dari sisi kesejahteraan hidup, situasi sulit ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan utamanya masyarakat kecil. Melihat kondisi tersebut, tentu saja dibutuhkan sikap kepedulian terhadap sesama agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan antar masyarakat yang signifikan serta beban hidup yang semakin berat dirasakan. Rasa kepedulian ini dapat menjadi pemantik awal munculnya sikap-sikap kepahlawanan. Situasi Covid-19 membuka mata kita bahwa nilai-nilai kepahlawanan sangat dapat kita teladani dan aplikasikan. Beberapa nilai kepahlawanan itu diantaranya ikhlas, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, keberanian, persatuan dalam perbedaan serta nasionalisme. Tenaga medis yang menjadi garda terdepan yang diberitakan banyak gugur dalam tugasnya membuktikan bahwa mereka telah menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dengan memiliki jiwa pengorbanan yang begitu tinggi. Sama seperti saat para pahlawan kemerdekaan berjuang melawan penjajah, saat ini para pejuang di garda terdepan tersebut juga sedang berjibaku melawan kekangan pandemi Covid-19. Kehidupan bermasyarakat tidak lagi sama dikarenakan sebagian besar orang tidak dapat berkuasa atas dirinya sendiri seperti sebelumnya, sehingga perlu adanya percepatan untuk meraih kembali hal-hal tersebut. Kemerdekaan menjadi kunci agar setiap individu dapat melepaskan diri dari segala tekanan, sehingga dapat leluasa mengembangkan diri sendiri yang apabila dilakukan secara masif dapat berdampak pada pembangunan nasional. Ir Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas, yang bisa diartikan sebagai perpindahan dari alam penjajahan menuju alam merdeka, sehingga ketika sebuah kemerdekaan diraih, rakyat akan dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Merdeka dari pandemi saat ini menjadi cita-cita bersama. Sejarah mencatat bahwa setiap era memiliki pahlawannya masing-masing, mereka muncul melawan keadaan-keadaan sulit yang berbeda antar generasi satu dengan yang lain serta tentunya dengan cara perjuangannya masing-masing. Hal tersebut terus berlanjut hingga masa sekarang. Apabila pahlawan pada zaman penjajahan adalah para pejuang yang mengangkat senjata mengusir para penjajah, maka pahlawan saat adalah mereka yang berjuang untuk menyejahterakan masyarakat menepis kesulitan-kesulitan saudaranya dengan tidak mengenal kasta, agama, suku dan budaya. Situasi pandemi ini menggugah mereka yang mapan dari segi ekonomi untuk berbagi pada mereka yang terkena terpaan badai krisis yang belum diketahui kapan akan berhenti. Bahkan istilah pahlawan kemanusiaan juga disematkan pada mereka yang secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Gugurnya 545 dokter serta 445 perawat dalam tugas, menjadi bukti bahwa semangat kepahlawanan masih terus menyala. Ibu pertiwi masih terus melahirkan pejuang. Sementara rekan-rekan seperjuangan yang lain masih berusaha menahan rasa lelah dan rindu pada keluarga. Masih banyak sosok-sosok lain yang terus bekerja meski dalam sunyi. Guru yang terus mengajar dan mendidik tidak luput dari sematan pahlawan masa kini. Pandemi Covid-19 tidak menggoyahkan semangat dedikasinya dalam memberikan perhatian kepada murid-muridnya, kepedulian mereka tidak surut karena situasi yang serba membatasi. Meski mereka harus berjibaku dengan keadaan baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, mereka tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Waktu dan tenaga para pengajar ini tercurah lebih panjang dari biasanya, jam istirahatnya berkurang, bahkan mereka memakai waktu malamnya untuk belajar cara-cara baru dalam mengajar serta mempersiapkan bahan pembelajaran esok harinya. Kurir yang membantu distribusi bantuan sosial, alat kesehatan, dan kebutuhan pokok tidak jarang ditemui melepas penatnya di pinggir jalan, tidak jarang di tengah malamnya pun masih di jalan, sementara yang lainnya berusaha membatasi diri dari beraktivitas di luar. Penggali kubur yang tidak pernah disorot kamera siang malam menggali liang lahat serta membantu menguburkan jenazah korban Covid-19 dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak lagi sosok-sosok yang jarang diberitakan namun besar perannya untuk membantu negeri hadapi pandemi. Sosok-sosok pahlawan masa kini begitu nyata adanya, begitu dekat di sekeliling kita. Nilai-nilai kepahlawanan bisa dimulai dari melakukan hal-hal kecil yang dapat membantu sesama, sekarang, dan dimulai dari diri sendiri. Kita juga bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar. Mulai dari melaksanakan saran dan himbauan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, memberi dukungan bagi kerabat, memastikan agar mendapat pasokan makanan dan obat-obatan memadai, ikut penggalangan dana, serta tidak henti-hentinya mengirim doa. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia tidak boleh lagi hanya terjebak pada aktivitas yang monoton, seperti yang sering Presiden Joko Widodo himbau. Pada situasi pandemi seperti sekarang ini setiap anggota masyarakat perlu melakukan hal-hal baru yang dapat dilakukan demi ikut iuran memberi terang bagi negerinya. Melalui kepemimpinan yang baik serta didukung persatuan dan kesatuan rakyat yang kokoh, kemerdekaan yang selalu diimpikan dapat diraih, proklamasi kemerdekaan dapat dikumandangkan, bendera merah putih dapat dikibarkan dengan gagah. Hari ini, kita bisa lepas dari keterjajahan atas pandemi Covid-19 apabila semua orang mau bersatu padu, bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, menyingkirkan kepentingan pribadi dan golongan, bekerja dan berkarya semata-mata demi cita-cita mulia bersama. Drs. Moh Hatta pernah mengatakan bahwa pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Hal ini menunjukkan bahwa di masa-masa gelap seperti sekarang ini perlu banyak lagi sosok-sosok pembawa cahaya. Di masa-masa sulit ini perlu lebih banyak lagi sosok-sosok pahlawan yang dengan sukarela menyingkirkan setiap kesedihan dan kepedihan, perlu lebih banyak persatuan dan gotong royong untuk membuat negeri ini kembali bangkit dan bersinar. Semua perlu iuran memberi terang. Semoga kita segera merdeka dari pandemi Covid-19. (mth)
Imigrasi Makassar Deteksi WN Singapura Masuk Secara Ilegal
Makassar, FNN - Petugas Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mendetensi seorang warga negara (WN) Singapura Mahedy bin Ismail, karena masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa disertai dokumen administrasi lengkap. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel Dodi Karnida, di Makassar, Jumat, mengatakan Mahedy bin Ismail adalah WN Singapura yang masuk ke Indonesia karena istrinya adalah warga negara Indonesia. "Jadi Mahedy bin Ismail ini masuk ke Indonesia karena istrinya orang Indonesia. Untuk sementara kami detensi dulu di Kantor Imigrasi Makassar " ujarnya. Dodi Karnida menjelaskan, sebelum mendetensi Mahedy, pihaknya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga negara asing berada di Kota Makassar yang memperistrikan seorang warga negara Indonesia. Ia mengatakan, berdasarkan informasi itu kemudian dilakukan operasi intelijen yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 30 Juli 2021, di Pondok Anugerah, dan menemukan Mahedy bin Ismail. Petugas pelaksana kemudian meminta dokumen keimigrasian kepada Mahedy, namun tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan, paspor atau kartu identitas lainnya. "Karena tidak dapat menunjukkan semua dokumen identitas yang ditanyakan oleh petugas, akhirnya Mahedy kami bawa ke kantor untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan memang betul, dia mengakui masuk Indonesia secara ilegal," katanya. Dodi menuturkan, dari pengakuan Mahedy juga diketahui jika dirinya telah menikahi seorang warga negara Indonesia atas nama Siti Aminah pada 2009 lalu di Malaysia. Ia juga mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura untuk Indonesia di Jakarta. Dari koordinasi tersebut, Kedubes Singapura bagian konsuler mengonfirmasi bahwa Mahedy bin Ismail merupakan warga negara Singapura. Usai koordinasi tersebut, kemudian diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (emergency travel document) atas nama Mahedy bin Ismail oleh Kedutaan Besar Singapura menunggu keputusan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. "Pada tanggal 4 Agustus 2021, atas permintaan Kedutaan Besar Singapura dilaksanakan telepon konferensi dengan melibatkan Mahedy bin Ismail, Kedubes Singapura, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar," ujarnya pula. Mahedy bin Ismail juga terakhir kali masuk ke Indonesia pada 2018 tanpa menggunakan dokumen perjalanan dan tanpa melewati tempat pemeriksaan Imigrasi, dengan tujuan untuk berkumpul bersama istri yang telah pulang ke Indonesia lebih dahulu dikarenakan alasan kesehatan. "Yang bersangkutan masuk melalui jalur tradisional/ilegal dari Batam, sehingga data perlintasan dan keberadaan yang bersangkutan di Indonesia tidak tercatat di dalam sistem keimigrasian," ujarnya lagi. Atas perbuatannya itu, Mahedy bin Ismail diduga melanggar aturan keimigrasian Pasal 119 ayat (1) UU. No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terkait dugaan pelanggaran, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar masih melakukan penyelidikan untuk menemukan fakta dan bukti terkait lainnya. (mth)
Latihan Garuda Shield tidak Cederai Kebijakan Politik Bebas Aktif
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, latihan bersama Garuda Shield antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army) tidak mencederai kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. "Bagi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif tentu latihan bersama tidak dapat dimaknai seolah Indonesia lebih mendekat dengan Amerika Serikat dibanding negara lain, utamanya China," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021. Belakangan ini AS dan China terlibat persaingan untuk mendapatkan dominasi di berbagai belahan dunia. Perebutan pengaruh tersebut lebih intensif di Laut China Selatan. Indonesia bagi AS dan China, lanjut Hikmahanto, menjadi negara kunci untuk diperebutkan karena nilai strategis dalam banyak aspek. "Dalam posisi demikian, Indonesia mendapat banyak tawaran yang datangnya dari kedua negara yang memperebutkannya. Mulai dari hutang luar negeri, pemberian vaksin gratis hingga latihan bersama antar militer," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan tawaran itersebut diharapkan Indonesia lebih condong ke salah satu pihak. "Bagi Indonesia tentu tawaran-tawaran yang diberikan tidak perlu ditolak, justru harus diterima dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan nasional," ujarnya. Hikmahanto mengatakan, politik luar negeri bebas aktif harus dimaknai sebagai kebijakan Indonesia yang berteman dengan semua negara. Selain itu, bermakna menerima berbagai tawaran dari negara mana pun sepanjang tidak mencederai kepentingan Indonesia. "Politik luar negeri Indonesia harus mengabdi pada kepentingan nasional," tuturnya. Dalam konteks demikian, Garuda Shield tidak dapat dimaknai atau disebut Indonesia lebih condong kepada AS. "Bahkan merupakan persepsi yang salah bila Garuda Shield dianggap menciderai politik luar negeri bebas aktif," kata Hikmahanto. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebelumnya mengatakan, tujuan utama dari latihan bersama tersebut adalah agar prajurit AD yang terlibat dapat mengembangkan jejaring mereka dengan para prajurit AS. Selain itu dimaksudkan menimba pengalaman dan pengetahuan teknik berperang. (MD).
Kapolda Sumsel Minta Maaf Atas Heboh Dana Rp 2 Triliun
Sumatera Selatan, FNN - Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jendral Polisi Eko Indra Heri sampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat ihwal dana hibah Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio (warga asal Langsa, Aceh Timur, Provinsi Aceh) yang belum jelas keberadaannya. Permohonan maaf tersebut disampaikan Kapolda didampingi oleh Kepala Bidang Humas Komisaris Besar Polisi Supriyadi di gedung promoter Markas Polisi Daerah Sumatera Selatan, Palembang, Kamis. "Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kapolri, Pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat termasuk Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem," kata dia. Ia mengakui, kesalahan ada pada dirinya secara pribadi karena tidak berhati-hati dalam memastikan donasi yang diproyeksikan untuk penanggulangan COVID-19 Sumatera Selatan yang dimandatkan kepadanya tersebut sampai akhirnya menimbulkan kegaduhan. "Kegaduhan yang terjadi dapat dikatakan sebagai kelemahan saya sebagai individu. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf, Ini terjadi akibat ke tidak hati-hatian saya," kata dia. Kegaduhan dana hibah tersebut bermula saat itu dirinya dihubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Lesty Nurainy dan dokter keluarga almarhum Akidi Tio, Hardi Darmawan di rumah dinasnya, Jumat (23/7), untuk membicarakan pemberian donasi. "Saat itu saya sebagai kapolda hanya dipercayakan untuk menyalurkan bantuan ini uangnya diminta untuk dikawal transparansinya saja," ungkap dia. Namun karena menaruh kepercayaan terhadap inisiasi kemanusiaan tersebut lantas tidak terlalu mendalami kepastiannya, sebab sudah diyakinkan uang tersebut tinggal diproses pencairannya saja. Hingga akhirnya sampai saat ini uang tersebut masih belum jelas keberadaannya dan berujung kepelikan bagi kedua belah pihak. Ia menjelaskan, sama sekali tidak mengenal anak perempuan almarhum Akidi Tio yang bernama Heryanti melainkan hanya mengenal ayahnya dan anak sulungnya yang bernama Johan saja. "Saya hanya kenal dengan Akidi Tio saat di Palembang dan Johan saat saya bertugas di Aceh Timur, sedangkan Heriyanti saya sama sekali tidak kenal dia," tandasnya. (sws)
POPULER
