NASIONAL
Indonesia Terima Bantuan 1.000 Ventilator dari Australia
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menerima bantuan sebanyak 1.000 alat bantu pernapasan (ventilator) yang diberikan oleh Australia. Dukungan kerja sama pemerintah Australia berupa 1.000 ventilator telah tiba jelang tengah malam pada Jumat, 9 Juli 2021, di Indonesia, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut pihak Kemenlu RI, dukungan dalam bentuk bantuan ventilator itu adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Indonesia dan Australia sebagai negara sahabat dan mitra strategis komprehensif. Selain ventilator, Australia juga akan mengirimkan 2,5 juta dosis vaksin COVID-19, konsentrator oksigen, tabung oksigen, alat tes antigen, dan alat-alat kesehatan lainnya secara bertahap. Selain Australia, beberapa negara sahabat lainnya juga telah menawarkan dukungan kepada Indonesia dalam menangani lonjakan kasus COVID-19, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Uni Emirat Arab (UAE), India, China dan entitas internasional lainnya. Sebelumnya, sebagian dukungan kerja sama untuk penanganan pandemi dari Singapura juga telah tiba berupa ventilator, tabung oksigen, dan alat-alat kesehatan Lainnya. Selain itu, telah tiba pula sebagian konsentrator oksigen hasil pembelian dari Singapura. Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi perkembangan kenaikan kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19 yang terjadi di berbagai kawasan dunia akibat varian baru virus corona. (mth) Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru-Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. (mth)
Moeldoko Ajak Masyarakat Satukan Daya dan Kekuatan Hadapi COVID-19
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat untuk menyatukan daya dan kekuatan untuk mencari solusi menghadapi pandemi COVID-19. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Moeldoko meminta masyarakat tidak pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis COVID-19. “Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” kata Moeldoko dalam siaran pers tersebut. Moeldoko pun meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan, untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan kepada kemajuan bangsa ini. “Pemerintah tidak anti-kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” imbaunya. Demi menekan laju penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo pada hari Kamis (1/7) mengumumkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli. Selama pemberlakuan PPKM Darurat aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan. “PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko. Menurut dia, pemerintah telah mengupayakan penanganan pandemi dari segala lini baik dari segi realokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM Darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen. Moeldoko mengakui bahwa pengimplementasian PPKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan dari pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat baru berkurang 30 persen. Sedangkan PPKM Darurat baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di angka 50 persen. “Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperketat PPKM Darurat sampai tanggal 20 Juli,” tegas Moeldoko. Moeldoko menekankan ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi. Dia mengajak masyarakat untuk mentaati betul PPKM Darurat. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menarik rem darurat ini akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat, namun hal tersebut adalah pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama. “Indonesia pulih karena saya, Indonesia pulih karena kamu, dan Indonesia pulih karena kita,” kata Moeldoko. (mth)
Kemenkeu: Pembayaran Klaim Pasien COVID-19 Capai Rp10,6 Triliun
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebutkan realisasi pembayaran klaim pasien COVID-19 per 30 Juni 2021 telah dilakukan sebesar Rp10,6 triliun atau 100 persen dari pagu tahap pertama tahun ini. “Klaim untuk 2021 pasien COVID-19 penyelesaiannya diperbaiki sehingga lebih cepat,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Febrio menyatakan mekanisme klaim dan penyelesaian dispute diperbaiki melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 bagi RS Penyelenggara Pelayanan COVID-19. Sementara itu ia menuturkan untuk klaim tahap kedua tahun ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp11,97 triliun dan pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran tersebut saat ini masih dalam proses. Kemudian untuk tunggakan klaim pasien tahun lalu telah dibayar sebesar Rp5,6 triliun pada tahun ini, sedangkan kebutuhan tunggakan 2020 tahap II Rp2,69 triliun akan difasilitasi Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) agar dapat segera terselesaikan. Ia melanjutkan untuk tunggakan insentif dan santunan bagi 200.506 tenaga kesehatan tahun lalu telah dikaji BPKP sebesar Rp1,34 triliun atau 90,8 persen. Sementara untuk realisasi pembayaran insentif bagi 323.486 tenaga kesehatan tahun ini adalah sebesar Rp2,6 triliun dan pembayaran santunan kematian sebesar Rp49,8 miliar bagi 166 nakes. Selanjutnya, untuk akselerasi pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah telah dialokasikan melalui earmarked Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 sebesar Rp8,15 triliun. (mth)
KASAD Minta RS TNI AD Melaporkan Seluruh Kebutuhan Penanganan COVID-19
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa meminta fasilitas kesehatan dan rumah sakit milik TNI AD di seluruh Indonesia agar melaporkan semua kebutuhan penunjang untuk penanganan COVID-19. "Laporkan segala kebutuhan alat kesehatan maupun tenaga kesehatan yang menunjang penanganan COVID-19. Ini merupakan tanggung jawab bersama dalam menghadapi COVID-19 yang kembali meningkat," kata Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD di Jakarta, Jumat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengadakan telekonferensi secara rutin dengan para Kepala Kesehatan Kodam, Kepala Rumah Sakit TNI AD, serta jajaran terkait untuk menerima informasi dan memberikan arahan dalam penanganan COVID-19. Kasad terus rutin memantau kondisi COVID-19 di Tanah Air yang kini kembali meningkat. Ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis yang bertugas mulai kesulitan dalam menangani pasien yang jumlahnya selalu bertambah setiap hari. Pada telekonferensi, Kepala RSPAD Letjen TNI dr Albertus Budi Sulistya melaporkan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa soal ketersediaan tempat tidur di RSPAD ditingkatkan menjadi 381 unit dengan penambahan rumah sakit lapangan. Namun, RSPAD meminta dukungan tambahan dokter umum karena banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. “Untuk tenaga dokter, khusus dokter umum, kami harus mempersiapkan tenaga pengganti. Jika dimungkinkan belum lama kemarin ada Sarcab untuk tenaga dokter, yang sudah penempatan di batalyon pun, bisa kami rekrut kembali untuk menambah penguatan dokter umum di RSPAD,” kata Kepala RSPAD. Jenderal TNI Andika Perkasa juga menerima laporan dari Kepala Rumah Sakit Tingkat Il Ridwan Meureksa dan Rumah Sakit Tingkat IV Cijantung, mengenai rencana konversi ruangan untuk pasien COVID-19 serta soal dukungan untuk melengkapi alat kesehatan maupun tenaga kesehatan. Selain itu, Kepala Kesehatan Kodam lIl Siliwangi, Kepala Kesehatan Kodam IV/Diponegoro, Kepala Kesehatan Kodam V/Brawijaya juga memberikan laporan mengenai ketersediaan tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit yang terdapat di masing-masing daerah. (mth)
Sahroni Tidak Sepakat RS Khusus bagi Pejabat Negara Dibangun
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tidak sepakat dengan wacana yang disampaikan politisi PAN, Rosaline Rumaseuw, yang meminta pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut Sahroni, saat ini ketika kondisi susah, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama. "Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia menilai pejabat negara justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dikhususkan. Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan. "Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu ada rumah sakit khusus pejabat segala, semua lagi sama-sama susah," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara. Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat. (mth)
Puan Tekankan Pentingnya "Sense of Emergency" Tangani Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan pasien COVID-19 dengan prinsip rasa darurat atau "sense of emergency" sehingga tidak bisa dengan menerapkan prosedur yang biasa saja. "Jadi kita perlu bekerja dengan 'sense of emergency', tidak bisa prosedur-prosedur biasa diterapkan. Kalau kita hanya mengikuti prosedur biasa, maka RS Darurat Lapangan Tembak Surabaya ini tidak akan bisa cepat jadi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Hal itu dikatakan Puan saat meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Surabaya, Kamis. Langkah tersebut dilakukan Puan untuk melihat kesiapan rumah sakit tersebut dalam merawat pasien yang terpapar COVID-19. Dia mengatakan, masyarakat membutuhkan ruang perawatan sehingga jangan sampai pasien COVID-19 yang menunggu dan jangan sampai "dipingpong". Menurut dia, pembangunan RS Darurat Lapangan adalah salah satu contoh yang pernah disampaikannya bahwa Indonesia butuh terobosan untuk mengatasi persoalan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang di beberapa daerah sudah mencapai lebih dari 80 persen. "Kalau kita bisa bangun RS darurat yang cepat, maka ayo segera kita bangun. Kalau perlu alih fungsi beberapa lokasi menjadi rumah sakit, maka ayo segera kita alih fungsikan," katanya. Dalam keterangan tersebut dijelaskan, setelah tiba di RS Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Puan langsung menuju ruang ICU dan menemui para dokter serta tenaga kesehatan. Setelah itu, Puan menuju ruang UGD dan ruang perawatan, lalu mencoba salah satu tempat tidur di ruang perawatan, dan mengecek persediaan obat di ruang penyimpanan obat. Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek sudah menyiapkan 600 tempat tidur pasien, 10 dokter setiap hari, serta 100 perawat/bidan dan paramedis lainnya untuk merawat pasien COVID-19. Selain itu, di RS darurat itu juga tersedia ruang UGD, tabung oksigen, dan kipas angin. Selain meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Puan juga akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya. Vaksinasi itu akan berlangsung 20 hari, dimulai pada 6 Juli 2021 dengan target 50.000 orang per hari. Saat meninjau RS Darurat tersebut, Puan didampingi Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, dan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P. (mth)
Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade Tokyo 2021
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang terdiri atas 28 atlet dan 17 ofisial ke Olimpiade Musim Panas pada 23 Juli-10 Agustus 2021 di Tokyo, Jepang. “Rakyat menunggu saudara kembali ke Tanah Air dengan membawa medali yang membanggakan ke Indonesia. Semoga perjuangan saudara-saudara berhasil,” kata Presiden Jokowi dalam upacara pelepasan kontingen Indonesia di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Kontingen yang terdiri atas 28 atlet dan 17 ofisial itu dipimpin Chef de Mission (Ketua Kontingen) Rosan Roeslani. Kontingen Indonesia akan bertanding di delapan cabang olahraga yakni atletik, panahan, rowing, menembak, bulu tangkis, angkat besi, renang dan selancar. Presiden mengatakan dirinya sudah mengetahui bahwa para atlet telah berlatih keras untuk mencapai prestasi di Olimpiade Tokyo. Para atlet juga dinilai telah siap bertanding secara sportif, dan memiliki potensi untuk meraih medali juara. “Dan saya yakin perjuangan saudara-saudara akan membuahkan hasil,” kata Presiden. Presiden berpesan agar seluruh kontingen Indonesia terus menjaga kesehatan, stamina, dan motivasi. Para atlet juga harus fokus untuk meraih prestasi di ajang olahraga multi-cabang paling bergengsi di dunia itu. “Rakyat menaruh harapan besar kepada saudara-saudara dan prestasi saudara akan menjadi prestasi negara kita Indonesia,” kata Presiden Jokowi. Upacara pelepasan atlet ke Olimpiade ini digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di halaman depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta upacara lainnya mengikuti upacara pelepasan secara virtual. Turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari. Manpora Zainudin mengatakan seluruh atlet dan ofisial telah disuntik vaksin COVID-19 pada 26 Februari 2021 lalu. Olimpiade Musim Panas Tokyo, kata Zainudin, akan berlangsung pada 23 Juli-10 Agustus 2021. "Hasil kualifikasi melebihi dari target, dari rencananya awalnya hanya memberangkatkan 22 atlet, tapi dengan usaha dan kerja keras semua pihak kita bisa memberangkatkan 28 atlet," ujar Menpora. (mth)
Mendagri Minta Kepala Daerah Masifkan Sosialisasi PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memasifkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya. "Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya. Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM darurat. Menurut dia hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor. "Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh bapak presiden pada saat ratas (rapat terbatas), (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," kata Tito Karnavian. Selain berpesan soal kekompakan kepala daerah bersama forkopimda dalam melaksanakan PPKM darurat, ia juga meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing. Dengan begitu, Mendagri Tito berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah. Sebelumnya, Mendagri juga sudah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan PPKM darurat terletak pada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Pemerintah Pusat, bersama pemerintah daerah dan forkopimda, hingga masyarakat harus bergerak bersama, satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. (mth)
BMKG Jelaskan Penyebab Malam Terasa Lebih Dingin di Pulau Jawa
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan fenomena suhu udara malam yang dirasakan lebih dingin di beberapa daerah di Pulau Jawa disebabkan karena pergerakan udara dingin dan kering dari Australia. BMKG melalui rilis yang diterima di Jakarta, Rabu petang, menyatakan suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau, yaitu pada Juli-September. Saat ini wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju periode puncak musim kemarau. Periode tersebut ditandai pergerakan angin dari arah timur, yang berasal dari Benua Australia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal mengatakan bahwa pada Juli 2021 Australia berada dalam periode musim dingin di mana massa udara menjadi dingin dan kering. Pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia. "Angin monsoon Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia melewati perairan Samudera Hindia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga menyebabkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa juga lebih dingin," kata Herizal. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh terhadap suhu yang dingin di malam hari karena tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Kemudian langit yang cenderung bersih dari awan akan menyebabkan gelombang panjang radiasi sinar matahari dilepaskan ke atmosfer luar. "Sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari," katanya menambahkan. Sejumlah masyarakat juga menghubungkan fenomena udara dingin tersebut dengan "aphelion" atau posisi matahari yang berada pada titik terjauh dari bumi. Aphelion merupakan fenomena astronomis yang terjadi setahun sekali pada kisaran bulan Juli. Ia mengonfirmasi bahwa matahari saat ini berada pada titik aphelion namun kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak pada fenomena atmosfer permukaan. "Sementara itu, pada waktu yang sama, secara umum wilayah Indonesia berada pada periode musim kemarau. Hal ini menyebabkan seolah aphelion memiliki dampak yang ekstrem terhadap penurunan suhu di Indonesia," katanya. Dampak penurunan suhu ekstrem tersebut, kata Herizal, juga dapat menyebabkan beberapa tempat seperti Dieng dan dataran tinggi lainnya mengalami fenomena embun es atau embun upas yang menyerupai salju. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan berdasarkan pengamatan BMKG, saat ini rata-rata suhu minimum dan maksimum di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, umumnya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang berada di utara atau di sekitar garis khatulistiwa. "Suhu udara minimum berkisar antara 14-21 derajat Celcius dengan suhu terendah tercatat di Maumere, NTT dan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jatim," katanya. (mth)
Anies Tepat Prediksikan 100.000 Kasus COVID-19 pada Pekan Kedua Juli
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprediksikan secara tepat terkait jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta akan menembus 100.000 orang pada pekan kedua Juli 2021. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Rabu, kasus aktif COVID-19 yang isolasi mandiri atau menjalani rawat inap mencapai 100.062 orang sesuai penambahan kasus hari ini sebanyak 9.366 orang sehingga total kasus konfirmasi positif sebanyak 610.303 kasus. Sementara pertambahan pasien sembuh mencapai 3.707 orang dan tambahan korban meninggal dunia sebanyak 181 orang. Sebelumnya, Anies menyampaikan prediksikan kasus aktif COVID-19 di Jakarta menembus 100.000 orang itu saat rapat dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang membahas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Selasa (29/6). Saat itu, Anies menjelaskan bahwa apabila tidak dilakukan pengetatan segera, maka 100.000 kasus aktif di Jakarta akan tercapai antara 6-10 Juli 2021, sekaligus merevisi perkiraan sebelumnya kasus aktif COVID-19 di Jakarta akan menembus 100 ribu orang sekitar 8-13 Juli 2021. Karena prediksi tersebut, Anies menilai ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yakni Rumah Sakit Kelas A dikhususkan sepenuhnya untuk ICU COVID-19 dan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran khusus untuk penanganan pasien dengan gejala sedang-berat. Lalu, rumah susun diubah menjadi fasilitas isolasi terkendali untuk pasien dengan gejala ringan, mengubah stadion "indoor" dan gedung konvensi besar menjadi rumah sakit darurat penanganan kasus darurat kritis yang diusulkan untuk dalam satu manajemen di bawah RSDC Wisma Atlet. Selanjutnya juga memastikan kebutuhan tenaga kesehatan terpenuhi termasuk penambahan tenaga kesehatan dari luar DKI Jakarta, serta memastikan ketersediaan oksigen medis, Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan, dan obat-obatan. (mth)