NASIONAL
Wapres: Perang Lawan Narkoba Perlu Sinergisme
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat regional, nasional dan internasional. "Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional; terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi dan operasi bersama," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi, katanya. "Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya. Memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, lanjut Wapres, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. "Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," katanya. Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas, jelas Wapres. "Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," tukasnya. Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba. "Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya. (mth)
Ketua MPR: Latihan Lawan Terorisme TNI di MPR/DPR Jaga Kedaulatan NKRI
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan kegiatan latihan penanggulangan ancaman terorisme yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kompleks MPR/DPR RI di Jakarta, Minggu, merupakan upaya melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kegiatan latihan Satuan Penanggulangan Terorisme (Satgultor) TNI di Kompleks MPR/DPR RI bukan semata-mata hanya untuk melindungi para anggota dewan atau pejabat publik yang beraktivitas di sana. Namun lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk melindungi kedaulatan rakyat sebagai bagian tidak terpisahkan dari keberadaan kompleks Majelis,” kata Bambang Soesatyo, atau yang populer dengan nama Bamsoet, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menerangkan Kompleks MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, merupakan salah satu objek vital negara yang tidak boleh jatuh ke tangan teroris. “Oleh karena itu Satgultor TNI harus senantiasa waspada dan siap siaga terhadap segala kemungkinan. Salah satunya dengan menggelar latihan secara berkala di Kompleks Majelis,” terang Bamsoet usai menyaksikan acara latihan. Dalam keterangan yang sama, Bamsoet memuji keahlian anggota satuan yang terdiri dari tiga pasukan khusus, yaitu Satuan-81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo-90 Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Menurut Bamsoet, tiga pasukan khusus yang tergabung dalam Satgultor memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pasalnya, Satgultor TNI tidak hanya mampu menundukkan teroris yang bersenjata api, tetapi juga para pelaku yang menggunakan senjata biologis. Satuan khusus itu, kata Bamsoet, juga mampu menanggulangi serangan teror saat situasi pandemi atau wabah penyakit. “Latihan berkala akan semakin meningkatkan kemampuan para prajurit pilihan dari tiga matra TNI. Dengan demikian, mereka senantiasa siap memenuhi setiap panggilan tugas yang dapat datang kapanpun,” terang Bamsoet. Dalam keterangan yang sama, ia mengatakan Satgultor TNI juga harus didukung oleh kesiapan alat utama sistem persenjataan. “Untuk mencapai kekuatan pokok minimum (MEF) hingga 2044, Kementerian Pertahanan setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp1.750 triliun. Tugas Kementerian Keuangan beserta seluruh komponen pemerintahan mencari sumber pendanaannya. Besarnya anggaran tersebut sangat realistis mengingat luasnya wilayah dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia,” tegas Bamsoet. (mth)
Orang Tua Terpapar Covid-19, Anak Bisa Diasuh di Balai Kemensos
Jakarta, FNN - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyatakan pihaknya menyiapkan layanan pengasuhan anak di balai Kemensos, apabila orang tua tengah menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19. "Bagi orang tua yang tengah menjalani perawatan COVID-19, maka anak-anak mereka harus tetap bisa dalam pengasuhan untuk sementara waktu di balai Kemensos," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. "Seluruh balai harus siap melayani keluarga yang membutuhkan pertolongan dan menjadi tempat bagi anak yang masih membutuhkan pengasuhan, ” tambahnya. Sebanyak 41 balai-balai Kementerian Sosial yang tersebar di seluruh Indonesia disiapkan guna merespon kasus tersebut. Hal tersebut sesuai arahan Menteri Sosial bahwa setiap balai rehabilitasi sosial memberikan layanan multifungsi. "Selain peningkatan layanan menjadi multifungsi, setiap balai milik Kementerian Sosial harus memiliki kapasitas untuk merespon kasus-kasus anak. Di 41 balai-balai itu berfungsi sebagai tempat aduan, termasuk jika ada anggota keluarga anak atau orang tuanya terpapar COVID-19, ” katanya. Ia menjelaskan berdasarkan kerja sama dengan United Nations Children's Fund (Unicef) terdapat Standard Operating Procedure (SOP) bagi anak-anak yang terdampak COVID-19. Sedangkan bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) COVID-19 masih bisa dilayani di balai-balai dengan menyiapkan tempat khusus untuk menjalani isolasi. Keputusan untuk isolasi mandiri bisa dilihat langsung dari hasil tes usap yang secara fisik dicek oleh para petugas kesehatan di 41 balai tersebut. “Isolasi bagi OTG di balai yang ada di Jakarta berkapasitas 38 kamar, sedangkan di balai Bekasi, yaitu di balai Budi dharma dan Pangudi luhur masing-masing berkapasitas 10 kamar, satu orang satu kamar,” kata Harry Hikmat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menyatakan, setiap anak berhak untuk sehat dan bahagia, sehingga membutuhkan kurikulum yang tidak membebani mereka. Dia mengatakan upaya pendampingan anak-anak itu tidak sekedar fisik, melainkan harus juga dari sisi psikis. Dalam situasi seperti ini, perlu dibuat program hiburan agar anak-anak yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena COVID-19 bisa tetap bermain. “Buatlah anak-anak Indonesia agar tetap gembira dan bahagia, jangan dibebani dengan target kurikulum, terlebih jangan sampai sakit dan stres, ” demikian Seto Mulyadi. (sws)
Persyaratan Domisili Peserta Vaksin Dihapus
Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan menghapus persyaratan domisili kepada target sasaran vaksinasi COVID-19 di seluruh pos pelayanan milik pemerintah dalam rangka mempercepat target pencapaian 1 juta dosis per hari. "Pos pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP," kata Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Dalam edaran itu dinyatakan percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakuan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerja sama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha. “Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes di antaranya ada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes," katanya. Maxi mengatakan seluruh pos pelayanan tersebut difungsikan untuk optimalisasi vaksinasi pada Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan. Maxi menambahkan surat edaran itu ditujukan kepada Seluruh Direktur rumah sakit vertikal Kemenkes, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. "Pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan," katanya. Untuk itu, kata Maxi, semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai. "Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. Vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang dialokasikan dan didistribusi pada setiap termin, katanya, dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke 1 dan dosis ke 2 bagi yang memerlukan dan datang ke tempat pelayanan vaksinasi. Mempertimbangkan interval vaksin COVID-19 Sinovac dosis 1 ke 2 adalah 28 hali dan vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah 8 hingga 12 minggu, katanya, maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk dua dosis pada waktu yang bersamaan. ( sws)
Hari Ini Vaksinasi Massal di Seluruh Polda dan Polres
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaksanakan vaksinasi massal serentak 34 polda dan jajaran polres, polsek seluruh Indonesia hari ini Sabtu 26 Juni 2021, dalam rangka mendukung program Serbuan Vaksinasi Nasional 1 juta dosis/hari dan HUT Bhayangkara ke-75. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan vaksinasi massal Polri itu merupakan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait satu juta dosis per hari. "Target pelaksanaan vaksinasi besok sebanyak 1 juta, melibatkan 54.482 vaksinator dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," tutur Argo. Selain itu, kata Argo, pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 yang diperingati di tengah pandemik COVID-19. "Tentunya sebagaimana tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju," ujarnya. Argo menyebut, penyelenggaraan vaksinasi massal dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus SARS-CoV-2 atau Corona. Meski telah divaksinasi, Argo tetap mengimbau kepada masyarakat yang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari. "Tentunya diharapkan tercapai 'herd immunity' di lingkungan masyarakat," ujar Argo. Menjelang Hari Bhayangkara ke-75, selain vaksinasi 1 juta dosis per hari, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 cairan antiseptik. Baksos dilakukan mulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021. Serta kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti kegiatan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kepala Bidang Yankes Pusdokkes Polri Kombes Pol dr. Farid Armansyah menyebutkan, vaksinasi massal ini gratis bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Pada hari pelaksanaan, kata dia, masyarakat cukup mendatangi kantor kepolisian tingkat polda, maupun polres untuk dapat divaksin COVID-19. "Syaratnya cukup bawa KTP dan usia di atas 18 tahun ke atas," kata Farid. Di tingkat Mabes Polri, kegiatan vaksinasi massal di Lapangan Bhayangkara digelar Sabtu (26/6), rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo. (sws)
Raja Jogja Putuskan Tutup Keraton
Yogyakarta, FNN - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan untuk menutup sementara sejumlah destinasi wisata milik Keraton Yogyakarta menyusul tingginya kasus penularan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. "Penutupan wisata Keraton ini adalah salah satu upaya untuk menekan penambahan kasus COVID-19 di DIY," kata Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Yogyakarta GKR Condrokirono melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat. Menurut Condrokirono, penutupan sementara Wisata Keraton Yogyakarta berlangsung selama satu pekan mulai Sabtu (26/6) hingga Jumat (2/7). Lokasi wisata yang ditutup antara lain Museum Kereta Keraton , Kompleks Pagelaran , Keben/Kompleks Kedhaton (Museum Keraton) , Tamansari , serta Puralaya Imogiri dan Kotagede. Dikatakan GKR Condrokirono, penutupan tempat wisata milik Keraton Yogyakarta tersebut dilakukan atas "dhawuh dalem" atau titah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Penutupan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga besar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Abdi Dalem, beserta warga masyarakat Yogyakarta dari COVID-19," ujar putri kedua Sultan HB X ini. Di samping itu, selama penutupan berlangsung, akan dilakukan pembersihan dan sterilisasi total pada lokasi-lokasi wisata milik keraton tersebut. Pembersihan lokasi-lokasi wisata, menurut dia, sejatinya tidak hanya dilakukan saat masa pandemi saja, melainkan saat situasi normal juga selalu secara berkala. "Setelah adanya pandemi, pembersihan dilakukan lebih intens dan terjadwal untuk meminimalisir penyebaran virus. Kita upayakan yang terbaik," kata dia. Ia juga senantiasa mengimbau agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. "Semoga kita semua senantiasa sadar dan tetap mawas diri," tutup Condrokirono. Pada Kamis (24/6), kasus konfirmasi COVID-19 di DIY bertambah 791 kasus sehingga secara kumulatif mencapai 55.463 kasus. Sementara kasus sembuh bertambah 258 kasus menjadi 46.644 kasus dan meninggal bertambah 11 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 1.422 kasus. (sws)
DPD Apresiasi Bengkulu Masuk Program Reforma Agraria
Bengkulu, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Riri Damayanti mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang memasukkan Provinsi Bengkulu ke dalam program reforma agraria. Riri meyakini jika program ini berjalan dengan baik maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Bengkulu. "Ini kabar bagus karena semangatnya untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Dua hal ini memang jadi masalah utama di Bengkulu sejak sebelum pandemi sampai sekarang," kata Riri di Bengkulu, Jumat. Menurutnya, program reforma agraria ini akan membuat banyak lahan tidur di Bengkulu menjadi lebih produktif dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, program ini dinilai menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan perekonomian nasional di tengah dampak buruk yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Di sisi lain, anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini menekankan agar pemerintah daerah menguatkan peran penyuluh pertanian agar hasil dari lahan yang diberikan benar-benar bisa memberikan kesejahteraan. Riri juga meminta pemerintah melibatkan organisasi petani serta penggiat sosial dalam pengawasan program reforma agraria ini, agar tidak ada masyarakat yang kemudian menjual lahan yang telah diberikan. "Pastikan kalau lahan yang didapat petani bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk sejahtera setelah mengolah tanah, bukan dengan diperjualbelikan demi nafsu konsumtif yang tidak seberapa," paparnya. Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menerangkan Provinsi Bengkulu masuk dalam daftar prioritas pembangunan wilayah Sumatera pada program reforma agraria. Beberapa daerah yang ditunjuk yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kementerian ATR/BPN berharap berbagai isu yang menjadi kendala dapat diselesaikan melalui kawasan andalan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional. Dengan demikian, suatu kawasan dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonom. (mth)
Kasau Tinjau Latihan Bersama TNI AU dengan Amerika Serikat
Pekanbaru, FNN - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meninjau pelaksanaan latihan bersama antara TNI AU dengan United State (US) Pacific Air Force (PACAF) Amerika Serikat, Sandi Cope West 2021 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. "Pelaksanaan latihan Cope West pada tahun berikutnya diharapkan agar direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai platform lainnya, salah satunya adalah materi air refueling yang menggunakan pesawat tanker," kata Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat. Selain itu, Kasau juga menekankan menjadikan latihan tersebut kesempatan guna meningkatkan kemampuan, termasuk juga dalam membina penerbang-penerbang muda TNI AU yang butuh pengalaman dalam melaksanakan suatu misi operasi udara. Kasau juga meninjau ruang Base Central Debrief System (BCDS). BCDS merupakan fasilitas latihan yang berfungsi memantau seluruh pergerakan pesawat saat melaksanakan latihan pertempuran di udara, termasuk saat pesawat melaksanakan penembakan, menggunakan roket, bom, dan melihat akurasi dari hasil penembakan tersebut. Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Andi Kustoro menjelaskan bahwa BCDS juga mampu menampilkan secara audio visual saat pesawat sedang melaksanakan latihan pertempuran udara secara real time. Fasilitas latihan ini turut digunakan saat Latma Cope West 2021 yang telah berlangsung sejak 14 Juni 2021. "Melalui layar monitor di ruang BCDS, ditampilkan jalannya latihan pertempuran udara, sebagai bahan evaluasi pada saat debrief yang diikuti oleh peserta latihan," kata Marsma TNI Andi Kustoro. Direktur Latihan dari TNI AU Kolonel Pnb Jajang Setiawan memaparkan sejarah penyelenggaraan latihan cope west pertama di Medan pada tahun 1995, hingga Cope West 2021 di Lanud Roesmin Nurjadin saat ini. Jajang juga Danwing 6 Lanud Rsn menyebutkan sejumlah materi latihan, di antaranya berkaitan dengan Basic Fighter Manuver (BFM), Air Combat Manuver (ACM), dan Air Combat Tactic (ACT). Selain melaksanakan materi latihan, Cope West 2021 juga melaksanakan latihan pertempuran udara jarak jauh atau Beyond Visual Range (BVR). Materi ACT dengan BVR ini, kata dia, sudah dapat dilaksanakan karena pesawat F-16 TNI AU yang telah upgrade melalui program Falcon Star E_MLU telah didukung dengan teknologi dan persenjataan rudal air to air yang memadai. Kolonel Jajang menegaskan bahwa latihan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mulai dari kedatangan maupun selama latihan berlangsung. Ia mengatakan bahwa latihan bersama Cope West merupakan ajang berlatih, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman antara penerbang tempur pesawat F-16 TNI AU dan US PACAF. TNI AU, kata dia, melibatkan sejumlah pesawat F-16 dari dua skadron tempurnya, Skadron Udara 3, Lanud Iswahjudi, dan Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin. "Sementara itu, USAF melibatkan 6 unit F-16 yang berasal dari 13th Fighter Squadron US PACAF yang berpangkalan di Misawa, Jepang," katanya. (mth)
Kominfo Pastikan Telekomunikasi PON Papua Lancar
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan telekomunikasi saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Jayapura, Papua, akan berjalan dengan lancar. "Persiapan Kominfo untuk mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Panitian Besar PON menjadi penting dan krusial," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate, saat acara virtual Forum Barat Merdeka 9 "Mengintip Kesiapan PON XX Papua", Kamis. Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi saat ini sedang membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai titik, termasuk di wilayah Papua. Menurut Johnny, pembangunan infrastruktur melihat situasi terkini tidak mungkin selesai menjelang penyelenggaraan PON XX tahun ini, namun, pemerintah mengupayakan lebar pita atau bandwidth cukup. "Kita akan mengambil seluruh langkah untuk memastikan tersedianya layanan telekomunikasi dan bandwidth yang cukup untuk sebelum, selama dan setelah PON," kata Johnny. Lalu lintas telekomunikasi pada perhelatan olahraga nasional itu diperkirakan akan besar sehingga Kominfo sudah menyiapkan antisipasi berupa cadangan, backup, telekomunikasi terutama di tempat penyelenggaraan PON, penginapan atlet dan lokasi penyelenggara kegiatan. Beberapa waktu lalu, kabel serat optik bawah laut di di Papua sempat putus sehingga menyebabkan wilayah Papua tidak mendapat akses telekomunikasi. Johnny menegaskan kabel tersebut sudah selesai diperbaiki dan transmisi data dari wilayah Indonesia Barat ke Papua maupun sebaliknya sudah pulih dan bisa berjalan. "Saat ini serat optik sudah kembali normal seperti sebelum putus," kata Johnny. Kementerian saat itu segera menggandeng operator seluler untuk memperbaiki kabel serat optik bawah laut, yang putus karena aktivitas alami di dasar laut. "Kami mengambil langkah cepat bersama operator seluler untuk pemulihan, membangun kabel bawah laut di kedalaman yang sama, namun, dengan rute baru," kata Johnny. Setelah pemulihan jaringan telekomunikasi tersebut, saat ini pemerintah sedang meningkatkan kapasitas telekomunikasi di lokasi tersebut. Selain dari pemerintah, menurut Johnny, operator seluler juga berkomitmen untuk memastikan kualitas infrastruktur dan telekomunikasi di Papua, termasuk menyediakan cadangan ketika diperlukan. Di luar masalah kesiapan infrastruktur telekomunikasi, Johnny mengingatkan masyarakat untuk menggunakan ruang digital dengan bijak ketika periode PON XX Papua nanti, yang juga akan bisa ditonton melalui platform digital. (mth)
Menjawab Keraguan PON Papua
Jakarta, FNN - Setelah Papua ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 delapan tahun lalu, Gubernur Lukas Enembe cuma khawatir terhadap satu hal; apakah pembangunan infrastruktur bisa selesai tepat waktu? Pada 2019, Gubernur Lukas Enembe pun mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar PON 2020 Papua diundur karena pembangunan infrastruktur yang baru mencapai 50 persen. Akan tetapi, presiden tidak menerima alasan tersebut dan tetap menginstruksikan agar PON tetap terlaksana pada 2020 namun dengan pengurangan jumlah cabang olahraga dari 47 menjadi 37 cabang. Tujuh tahun pun berlalu. Namun kekhawatiran itu justru semakin meningkat, tidak hanya soal keraguan penyelesaian venue, tetapi juga ketakutan terhadap musuh tak kasat mata, yang tidak seorang pun tahu kapan akan berakhir; COVID-19. Tahun 2020 yang seharusnya menjadi pestanya olahraga pun justru dikacaukan corona. PON Papua yang sedianya digelar 20 Oktober-2 November 2020 menjadi satu dari sekian banyak agenda yang terdampak penundaan. Tepatnya pada 23 April 2020, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengumumkan PON Papua ditunda hingga Oktober 2021. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Alasannya jelas, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada saat itu mulai meningkat dan pembangunan venue ikut terhambat. Pemerintah juga tak mau mengorbankan kesehatan dan keselamatan seluruh atlet. Satu tahun berlalu. Namun PON Papua masih dihadapkan berbagai tantangan dan keraguan pada 100 hari menjelang pembukaan dimulai pada 12 Oktober mendatang. Meski demikian, tantangan dan keraguan itu perlahan mulai menemukan jawaban. Persiapan Papua sebagai tuan rumah PON di tengah pandemi COVID-19 tetap berjalan lancar, salah satunya penyelesaian pembangunan empat arena olahraga untuk PON. Keempat arena tersebut yaitu arena akuatik, yang telah disertifikasi Federasi Renang Dunia (FINA), Istora Papua Bangkit, arena cricket serta lapangan hockey indoor dan outdoor. Dari isu keamanan, penolakan, hingga kesehatan Tantangan tak berhenti di situ. PON Papua juga sempat diragukan publik di tengah isu keamanan antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun Panitia Besar atau PB PON Papua berani menjamin bahwa Papua sangat aman untuk menggelar pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut. Lagi pula menurutnya, lokasi insiden baku tembak yang terjadi belakangan ini jauh dari lokasi arena pertandingan maupun tempat tinggal kontingen. “Keamanan sudah disiapkan dengan sangat profesional oleh Polri dan TNI...Gubernur Papua Lukas Enembe telah menjamin Papua aman. Sementara Kapolda Papua dan Panglima Kodam Cenderawasih Papua berani mempertaruhkan jabatannya untuk keamanan PON. Saya kira itu jaminan yang sangat luar biasa. Sangat disayangkan kalau masih ada yang ragu,” ujar Sekretaris Umum PB PON Ellia I Loupatty dalam konferensi pers di Jakarta, 24 April 2021. Ellia memastikan TNI dan Polri akan siaga 24 jam menjaga arena dan tempat tinggal kontingen. Selain itu, panitia juga akan menerapkan protokol keamanaan yang ketat yang diberlakukan sejak tamu tiba di Papua. Mereka akan diminta melakukan verifikasi data sebelum mendapat kartu identitas yang menjadi akses utama ke arena PON. “Tidak perlu ragu untuk keamanan PON. Pemerintah daerah dan pusat sangat serius menjaga PON agar berlangsung aman dan nyaman. Kami juga tidak mau malu sehingga berusaha agar tidak ada insiden selama PON,” kata Ellia menegaskan. Tantangan lain justru datang dari tuan rumah sendiri ketika pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika mengancam penolakan PON Papua karena belum jelasnya penyediaan anggaran dari PB PON. “Apabila nantinya tetap tidak ada transparansi dari PB PON maka Kabupaten Mimika akan menolak menjadi tuan rumah,” kata Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng, 25 Mei 2021. Demikian pula dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang menyatakan menolak PON XX karena tidak adanya kejelasan soal anggaran, sedangkan pemerintah daerah sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah dari APBD untuk pembangunan venue pertandingan pesta multiajang nasional tersebut. “Dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama kami, PB PON sama sekali tidak menunjukkan berapa jumlah anggaran untuk pelaksanaan PON di Kota Jayapura,” ungkap Benhur. Namun Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman telah menjamin masalah itu segera terselesaikan. Kunci utamanya hanya memperbaiki komunikasi yang tidak berjalan mulus antara PB PON dan empat klaster penyelenggara PON. “Saya sudah datang ke Papua dan menyelesaikan masalah ini. Untuk Kota Jayapura sudah berjalan mengikuti arahan,” kata Marciano, 8 Juni 2021. “Untuk Mimika, kami sudah berbicara dengan pak bupati. Kami dengarkan keinginan beliau, dan masalah yang muncul saat pertemuan dengan PB PON sudah kami komunikasikan dan insyaallah semua berjalan kembali,” kata dia. PB PON pada 11 Juni lalu pun sudah melakukan penyerahan anggaran kepada Ketua Umum Sub PB PON Kota Jayapura Benhur Tomi Mano sebesar Rp108 miliar. Penyerahan anggaran juga telah dilakukan dengan Sub PB PON Kabupaten Jayapura yang mendapat jatah Rp95 miliar. Dia berharap penyerahan anggaran tersebut tidak hanya berupa seremonial semata, tetapi bisa segera dicairkan dalam waktu dekat. “Supaya tidak terkesan hanya di atas kertas, tetapi memang betul-betul diwujudnyatakan secara fisik supaya semua panitia yang sudah dibagi tugas dalam mensukseskan kegiatan ini bisa bekerja cepat. Sangat sulit, saya terus terang, ngeri juga saya melihat situasi ini, sangat sulit," ungkapnya. Kendala semacam itu boleh dibilang tantangan yang tak seberapa karena masih bisa diselesaikan lewat jalur komunikasi. Tantangan selanjutnya—dan mungkin yang tersulit karena tak bisa diatasi dengan jalur negosiasi—adalah menekan laju kasus baru COVID-19 agar PON Papua, yang hanya tersisa tiga bulan, tidak kena imbasnya apalagi Presiden Joko Widodo telah menegaskan tak ingin lagi PON Papua kembali ditangguhkan. Demi mencegah penularan selama gelaran PON, Presiden Jokowi telah menginstruksikan percepatan vaksinasi bagi atlet dan masyarakat di sekitar venue. Kementerian Kesehatan melalui Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Harry Papilaya mengatakan pihaknya terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bertugas mengawal PON. Sementara itu, vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Untuk protokol kesehatan, mereka saat ini masih menyiapkan protokol kesehatan terbaru yang menyesuaikan protokol kesehatan Olimpiade Tokyo. “Vaksinasi di Papua sudah sesuai standar dan sudah masuk tahap keempat untuk masyarakat umum,” kata Harry. Dengan adanya cakupan vaksinasi yang meluas, dibarengi dengan upaya pengendalian kasus baru COVID-19 pun kian menambah optimisme PON Papua bisa digelar dengan aman tanpa ada risiko penularan. Penundaan satu tahun rasanya sudah cukup. Jangan sampai usaha dan kerja keras seluruh pihak dan penantian atlet sia-sia. Sebab jika terlaksana, PON Papua bisa menjadi upaya pemulihan yang dapat membangkitkan harapan di tengah ketidakpastian situasi pandemi saat ini. Namun ingat, itu semua harus berjalan dengan aman. (mth)
POPULER
