NASIONAL
Teras Narang Desak RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Dituntaskan
Palangka Raya, FNN - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, yang telah berlarut-larut sejak kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, segera dituntaskan. "Apabila tidak kunjung tuntas dibahas RUU itu menjadi indikasi bahwa negara tidak serius dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat," kata Teras Narang melalui rilis diterima di Palangka Raya, Minggu. Padahal, lanjut dia, dalam sistem sosial dan bangunan kehidupan masyarakat hukum adat, Pancasila hidup dan kearifannya digali oleh Presiden Soekarno untuk dijadikan sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Senator asal Kalimantan Tengah itu mengatakan, jangan sampai menyebut negara ini Pancasila, tapi melupakan ruang sosial yang melahirkan dasar negara ini. Presiden Jokowi pun yang terpilih memimpin negara ini, tidak lepas dari dukungan masyarakat hukum adat. "Harus dipahami, tidak tuntasnya RUU Masyarakat Hukum Adat ini, menimbulkan tumpukan masalah atas pendekatan hukum sektoral yang selama ini dinilai merepotkan dan merugikan," kata Teras Narang. Menurut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) periode 2005-2015 itu, pendekatan baru terhadap masyarakat hukum adat yang sungguh berkeadilan, mestinya bisa dilakukan dalam kerangka membangun perekonomian nasional dan sesuai UUD 1945 Pasal 33 yang menekankan prinsip perekonomian nasional. Dia mengatakan prinsip yang tertera dalam UUUD 1945 itu antara lain kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. "Prinsip ini erat dengan kehidupan masyarakat hukum adat yang mestinya tidak dipersulit untuk mendapatkan hak mereka dalam terlibat membangun perekonomian nasional," kata Teras. Dia menambahkan, pengakuan konstitusi yang diteruskan dengan aturan terkait perlindungan lewat RUU MHA mesti jadi perhatian bersama. Parlemen dan pemerintah, jangan sampai dinilai hanya ramah pada investasi dengan produk omnibus law UU Cipta Kerja yang dapat lekas dituntaskan. Berbanding terbalik dengan proses penyusunan RUU MHA yang disebut sudah bertahun-tahun tak tuntas. "Berhasilnya metode omnibus law untuk UU Cipta Kerja, mestinya malah jadi momentum baik bagi parlemen dan pemerintah melakukan langkah serupa dalam menuntaskan RUU MHA. Itulah keadilan," tegasnya. Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu memahami, ada kerisauan bahwa RUU MHA akan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan investasi. Namun, dirinya tetap meminta pemangku kepentingan percaya terhadap konstitusi dan membuat pengaturan yang berkeadilan, agar investasi maupun perlindungan masyarakat adat, dapat berjalan beriringan. "Jadi harap agar RUU yang penting ini jangan hanya dijadikan alat politik pendulang suara, tapi tidak diselesaikan. Apalagi bila isinya juga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat adat, yang berharap tak lagi dipersulit dengan proses yang rumit dan tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang baik," demikian Teras Narang. (mth)
La Nyalla Minta BPKH Lebih Transparan dalam Alokasi Dana Haji
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk lebih transparan dalam mengalokasikan dana olahannya demi mengurangi polemik. LaNyalla menyampaikan hal tersebut menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat. "Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukkan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi. "Oleh sebab itu, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung," katanya. Selain itu, lanjut dia, investasi yang menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), sukuk korporasi memiliki imbal hasil yang beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen. "Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat," katanya. Penggunaan dana haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas. Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Tugas BPKH memang tidak mudah. Mereka bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga harus ada terobosan. Selama bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak berpolemik, kita akan mendukung langkah tersebut," kata LaNyalla. BPKH sendiri harus menyediakan sekitar Rp7 triliun dalam satu tahun untuk menutupi subsidi penyelenggaraan haji. Selain itu, BPKH juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu dianggarkan Rp2 triliun untuk jemaah. Sebelumnya, Kepala BPKH Anggito Abimanyu memastikan dana milik para jamaah haji yang tertunda keberangkatannya aman. Anggito juga memastikan bahwa dalam pengelolaan dana haji tidak ada investasi yang rugi. Selain itu, alokasi investasi dana haji juga tidak ditempatkan pada sektor infrastruktur. "Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ucapnya. Anggito juga mengatakan bahwa laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (mth)
Cegah Sebaran COVID-19, PT DLU Tuntaskan Vaksin Kru Kapal dan Karyawan
Surabaya, FNN - Penasihat Utama PT DLU Holding, Bambang Haryo Soekartono (dua kiri) bersama direksi mengumumkan telah menuntaskan vaksin kepada kru kapal dan karyawan di Surabaya, Selasa (8/6/2021). (ANTARA/Fiqih Arfani) Syukurlah, seluruh karyawan tanpa terkecuali, totalnya 2.700 orang, sudah dua kali disuntik vaksin Surabaya (ANTARA) - Perusahaan swasta pelayaran, PT Dharma Lautan Utama (DLU) mengumumkan telah menuntaskan vaksinasi untuk seluruh kru kapal dan karyawan sebagai wujud upaya mencegah penyebaran COVID-19. "Syukurlah, seluruh karyawan tanpa terkecuali, totalnya 2.700 orang, sudah dua kali disuntik vaksin," ujar Direktur Utama PT DLU, Erwin H Poedjono di Surabaya, Selasa. Menurut dia, kesehatan merupakan aset terbesar dari sumber daya manusia, sehingga berperan penting bagi perusahaan yang manfaatnya, juga untuk orang lain. Para kru kapal, kata Erwin, berada di garda terdepan yang berinteraksi maupun berkomunikasi dengan penumpang, sehingga harus benar-benar memiliki kesehatan yang baik. "Meski sudah ada tes COVID-19 saat akan masuk kapal, kami tetap tak mengendurkan protokol kesehatan. Selain masker, jaga jarak, hindari kerumunan hingga penyemprotan disinfektan, vaksinasi menjadi penting dilakukan," ucapnya. Sementara itu, pemilik sekaligus Penasihat Utama PT DLU Holding, Bambang Haryo Soekartono meminta penumpang tidak khawatir selama di kapal, karena protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. "Kapasitas kapal 50 persen, lalu satu tempat duduk dikosongi dan karyawan atau kru kapal divaksin. Semoga penumpang bisa lebih tenang menggunakan jasa pelayanan kami," kata dia. "Kami semua divaksin sinovac dan sudah dua dosis. Khusus untuk transportasi bidang pelayaran, kami mungkin yang pertama sudah vaksin seluruh karyawannya," tutur mantan anggota DPR RI tersebut. BHS, sapaan akrabnya, menegaskan ingin mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, sebab sektor transportasi publik ini sangat penting, karena terdapat usaha layanan jasa transportasi, logistik serta penumpang. Pihaknya akan memanfaatkan beberapa media, seperti televisi di kapal-kapal maupun pelabuhan untuk mengumumkan bahwa kru kapal PT DLU telah menjalani program vaksinasi. (mth)
Pemerintah Adakan Program Vaksin Gratis bagi Pelaut
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan program vaksinasi Covid-19 secara gratis kepada para petugas pelayanan transportasi publik termasuk para pelaut, yang bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 10 - 18 Juni 2021. “Kami sangat bersyukur para pelaut, para insan atau masyarakat maritim di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan yang telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi para pekerja transportasi termasuk para pelaut,” kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko dalam pernyataan pers, di Jakarta, Minggu. Wisnu mengatakan vaksinasi massal yang dilakukan di simpul-simpul transportasi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok merupakan bukti perhatian pemerintah kepada para pelaut dan juga masyarakat maritim. Mengusung tagline "Indonesian Heroes (Healthy and Ready Onboard Seafarers), kata Wisnu, kegiatan vaksinasi tersebut menargetkan 10.000 orang dan maksimal untuk 1.000 orang setiap harinya dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Pada kegiatan vaksinasi ini, kami menargetkan 10.000 orang yang dijadwalkan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 18 Juni mendatang. Apabila pada tanggal tersebut belum sesuai dengan target, maka kami akan perpanjang waktu agar mencapai target,” ujar Wisnu. Dia menegaskan pentingnya vaksinasi dalam mendukung kegiatan pelayanan kepelabuhanan dan transportasi laut baik logistik maupun penumpang untuk memberikan perlindungan dari risiko penyebaran Covid-19. Kegiatan vaksinasi ini diprioritaskan kepada para pelaut, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), supir truk, penumpang kapal, pekerja pelabuhan, serta masyarakat sekitar pelabuhan Tanjung Priok. “Bagi para pimpinan perusahaan, operator terminal, trucking dan pelayaran supaya memastikan bahwa karyawannya telah mendaftar untuk mengikuti vaksinasi massal covid 19 ini,” tegasnya. Vaksinasi ini penting untuk dilakukan agar kepercayaan diri para pelayan publik transportasi semakin meningkat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kegiatan pelayanan transportasi baik penumpang maupun logistik tetap dapat berjalan dengan baik dan para insan transportasi bisa bertahan dari pandemi ini. Karena para pelaku transportasi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok memiliki interaksi dan mobilitas yang sangat tinggi dengan masyarakat. Selama menunggu antrian vaksin, tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, dengan menjaga jarak saat duduk menunggu antrian, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Lokasi dan ruang tunggu yang disiapkan dengan mempertimbangkan akan hadir kurang lebih 1.500 orang per harinya dan selalu dijagai oleh petugas pengamanan bersama. “Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak baik instansi pemerintah maupun Stakeholders yang telah berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini,” tutupnya. (mth)
Anggota DPR Apresiasi Penambahan Kuota Volume Subsidi Elpiji 3 kg
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengapresiasi penambahan besaran kuota volume subsidi elpiji tiga kilogram dari 7,4-7,5 juta metrik ton menjadi 7,5-8 juta metrik ton dalam asumsi makro RAPBN 2022. “Kami menyambut baik hasil rapat tersebut karena salah satu usulan kami agar pemerintah menaikkan anggaran subsidi gas melon (elpiji tiga kilogram) disetujui. Angka yang ditetapkan ini persis sesuai dengan usulan kami. Ini tentunya dimungkinkan karena dukungan dari fraksi-fraksi lain," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu. Menurut dia, hasil penambahan besaran volume ini merupakan salah satu bentuk perjuangan bagi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Mulyanto mengemukakan bahwa berdasarkan pengamatan lapangan, masih banyak warga miskin yang belum menerima subsidi elpiji tiga kilogram ini. “Sebenarnya kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas 3 kg di lapangan. Karenanya Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi (barang dalam pengawasan) ini. Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi ini," ujarnya. Selain itu Mulyanto menambahkan kuota ini perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kelangkaan elpiji 3 kilogram di tengah masyarakat. “Kami sangat mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat masih belum pulih,” ujarnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran elpiji tiga kilogram sehingga tidak kelebihan kuota. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatakan sebanyak 12 pemerintah daerah di tingkat provinsi dan 154 pemerintah daerah di tingkat kabupaten maupun kota telah membuat kebijakan penggunaan elpiji nonsubsidi bagi ASN dan nonusaha mikro. Sementara itu terkait perkembangan harga jual eceran berbanding harga keekonomian elpiji tiga kilogram, rata-rata subsidi harga tahun 2021 berdasarkan perhitungan nilai subsidi hasil audit BPK dibagi dengan volume hasil audit BPK adalah sebesar Rp8.781 per kilogram. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 64,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga keekonomian yang sudah termasuk margin agen ditambah PPN adalah Rp12.000 per kilogram di mana harga jual eceran adalah Rp4.250 per kilogram. Sepanjang 2021, pagu subsidi untuk elpiji tiga kilogram adalah senilai Rp36,56 triliun. Pada tahun lalu, subsidi elpiji tiga kilogram tercatat mencapai Rp40,25 triliun. (mth)
Anggota DPR Dorong Kemandirian dan Transformasi PT PAL
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong kemandirian dan transformasi BUMN PT PAL Indonesia (Persero) secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi alat utama sistem senjata atau alutsista laut. Toha mengatakan bahwa upaya tersebut dapat ditempuh melalui kemandirian, artinya perusahaan galangan kapal terbesar tersebut tidak harus lagi mengimpor suku cadangnya. "Kemandirian PT PAL itu artinya PT PAL tidak harus mengimpor suku cadang yang lebih besar dari 50 persen, meskipun sekarang katanya 70 persen. Komponen itu dalam hitungan suku cadangnya sudah dibuat di dalam negeri 30 persen, di luar negeri. Tapi yang 30 persen itu nilainya 70 persen lebih daripada yang 30 persen yang di dalam negeri tadi,” kata Toha dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Komisi VI DPR RI mendorong dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,28 triliun yang diusulkan tahun 2021. Berdasarkan anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, Toha mendorong PT PAL untuk bisa memproduksi sendiri komponen-komponen untuk pembuatan kapal selam. Sesuai paparan, alokasi PMN PT PAL nantinya akan terbagi menjadi tiga kategori, yakni Rp10 miliar untuk SDM, Rp1 triliun untuk fasilitas, dan sisanya digunakan untuk peralatan Rp265,83 miliar. "Tentunya selain pelatihan, alih teknologi juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung untuk bisa mandiri. Meskipun diperlukan waktu, atau proses yang mungkin 5 tahunan ya itu yang pertama jadi mendorong PT PAL agar bisa mandiri,” ujar legislator tersebut. Hingga saat ini, Indonesia sudah memiliki pelaku industri strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Perusahaan pelat merah tersebut, umumnya melakukan pembelian produk sambil bekerja sama dengan negara produsen dinilai menjadi cara efektif membangun kemandirian nasional. Indonesia dapat terlibat dalam proses produksi atau perakitan alutsista di negara asal, sebelum kemudian perakitan dituntaskan di tanah air. “Negara kita adalah negara maritim, kita minta pemerintah proporsi lebih untuk pembangunan alutsista laut, lebih banyak daripada yang ada di udara maupun yang ada di darat. Kemudian, kita mendukung PT PAL untuk mereorganisasi secara menyeluruh agar kinerja mereka semakin meningkat termasuk lingkungan kerja juga semakin tertata rapih, dari struktur organisasi juga termasuk lingkungan kerjanya,” kata Toha. Sementara itu Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang menyampaikan bahwa PMN untuk kapal selam yang didapatkan perusahaannya, terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun. Suntikan modal negara itu telah digunakan untuk membangun fasilitas bengkel kapal selam yang dikunjungi oleh Komisi VI DPR RI. Sementara pada tahun ini, PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun. (mth)
Pemerintah Perpanjang Diskon 100 Persen PPnBM Kendaraan Bermotor
Jakarta, FNN - Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis, yang salah satu upayanya melalui pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. “Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Minggu. Perpanjangan pemberian insentif PPnBM DTP diusulkan oleh Menperin dan disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (11/6). Kementerian Perindustrian mencatat hingga saat ini potensi sektor otomotif didukung sebanyak 21 perusahaan, dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun dan serapan tenaga kerja langsungnya sebanyak 38 ribu orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. “Artinya, industri otomotif menjadi salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera dipercepat karena industri ini melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya mulai dari hulu hingga ke hilir,” paparnya. Sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program ini dimulai untuk mobil penumpang 1.500cc dengan kandungan lokal tertentu. Skemanya, per tiga bulan diberlakukan perubahan potongan pajak, yakni Maret-Mei diskon 100 persen, Juli-Agustus 50 persen, dan Oktober-Desember 25 persen. Seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut, kinerja industri otomotif dan penjualan mobil di tanah air menunjukkan tren yang positif. “Pemerintah memang akan melakukan evaluasi per tiga bulan untuk melihat dampak dari diskon PPnBM DTP untuk pembelian mobil baru,” ungkap Agus. Pada Maret saat awal diberlakukan diskon PPnBM ini, sudah ada kenaikan penjualan mobil baru hingga 28,85 persen. Bahkan, pada April 2021, lonjakan penjualan mencapai 227 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu (year on year/yoy). Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan. Melihat respons dan efek positif tersebut, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1.500 cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi bulan Desember 2021. Usulan perpanjangan diskon PPNBM DTP ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). “Pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini, yaitu Maret, April, dan Mei. Kalau kami melihatnya, tepat sasaran, dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ungkap Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto. Ia menilai program diskon 100 persen PPnBM DTP ini berjalan sukses, dengan semua pihak merasa diuntungkan, baik dari segi pelaku usaha otomotif, konsumen dan pemerintah. Tak hanya para pelaku industri otomotif yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan penjualan mobil yang signifikan, menurutnya, pemerintah pun berhasil meraih pendapatan PPN dan PPh dari meningkatnya penjualan mobil. Di sisi lain, konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih terjangkau. (mth)
Sepekan, Stimulus Listrik Dihentikan hingga Isu PPN Sembako
Jakarta, FNN - Sejumlah berita penting menarik perhatian selama sepekan terakhir seperti stimulus listrik mulai Juli 2021 dihentikan, realisasi PEN capai 29,9 persen, hingga cadangan devisa Mei turun. Kemudian, kegaduhan isu PPN sembako dan pendidikan hingga efek dominonya serta pergerakan pesawat yang telah mencapai di atas 60 persen. Berikut rangkuman berita yang banyak menarik perhatian masyarakat mulai 7 sampai 12 Juni 2021: 1. Stimulus listrik dihentikan mulai Juli 2021 Pemerintah akan menghentikan stimulus tarif listrik selama pandemi COVID-19 terhitung mulai Juli 2021 mendatang, sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian masyarakat di banyak daerah. "Triwulan III 2021 itu belum dapat dilaksanakan dan kemungkinan untuk dilaksanakan kemudian kami lihat kondisinya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana. 2. Realisasi PEN capai 29,9 persen Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga saat ini mencapai 29,9 persen dari total pagu anggaran Rp699,4 triliun. Menurut Airlangga, pencairan anggaran PEN bertambah Rp86,7 triliun dari realisasi kuartal I 2021 yang sebesar Rp123 triliun atau total saat ini menjadi Rp209 triliun. 3. Cadangan devisa Mei turun Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2021 mencapai 136,4 miliar dolar AS atau menurun dibandingkan April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 4. Menkeu sayangkan ada kegaduhan isu PPN sembako Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah saat ini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi sehingga ia sangat menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu sembako akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” katanya. 5. Efek domino PPN sembako dan pendidikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memaparkan efek domino yang ditimbulkan jika sembako dan sektor pendidikan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Kalau sembako keterangan resminya akan naik 12 persen. Wah bayangkan kalau sembako naik sekitar 12 persen kira-kira apa yang akan terjadi? Besar enggak?,” katanya. 6. Pergerakan pesawat capai di atas 60 persen Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pergerakan pesawat di Indonesia di tahun kedua pandemi COVID-19 semakin membaik, mencapai 60 persen dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. “Secara nasional pergerakan pesawat di Indonesia sudah di atas 60 persen. Sedangkan di Soekarno-Hatta kira-kira di atas 50 persen dibandingkan masa normal,” katanya. (mth)
Anggota DPR: Sembako dan Pendidikan Tak Boleh Kena Pajak
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu mengatakan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak. Hal itu lantaran ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara. "Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun. Anggota DPR RI itu menyebutkan Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan itu. "Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. "Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ujar anggota Komisi XI DPR ini. Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi COVID-19 berlalu. Menurut dia, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga terpercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi COVID-19. Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan. "Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak," ujar Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP. "Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," katanya. Terkait polemik itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menegaskan, rencana itu sifatnya internal, sehingga ia menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik. Ia memastikan pemerintah masih akan fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. "Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong," kata Sri Mulyani. "Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden," kata dia menambahkan. (mth)
Harga CPO di Jambi Turun Tajam Sebesar Rp285
Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Jambi pada periode 11-17 Juni 2021, mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp285 dari Rp10.547 menjadi Rp10.262 per kilogram, begitu juga dengan inti sawit dan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. "Hasil yang ditetapkan tim perumus harga CPO, TBS, dan inti sawit di Jambi pada periode kali ini adalah Tandan Buah Sawit (TBS) turun Rp31 dari Rp.1.904 menjadi Rp1.873 per kilogram, sedangkan inti sawitnya turun tipis Rp4 dari Rp6.541 menjadi Rp6.537 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, inti sawit, dan TBS sawit beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan dibanding beberapa periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait. Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.873 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.991 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp2.084 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.171 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.226 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.273 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.318 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.38 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.315 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.206 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (sws)
POPULER
