NASIONAL
Rosan: Arsjad Rasjid Jadi Ketua Umum Kadin Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menyampaikan telah ada kesepakatan bahwa Arsjad Rasjid yang akan menjadi Ketua Umum Kadin selanjutnya menggantikan dirinya, sedangkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin. "Sudah ada kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden, keduanya setuju untuk dua-duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, yang satu jadi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad, tentunya ini akan dibawa ke munas," kata Rosan usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Sebelumnya, pengusaha Anindya Bakrie, putra dari Aburizal Bakrie, mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin dan bersaing dengan Arsjad Rasjid, yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. Rosan mengatakan dirinya sangat mengapresiasi langkah yang diambil Anindya Bakrie. Menurutnya, kesepakatan ini diambil Anindya dan Arsjad, sebagai solusi terbaik di tengah dinamika pemilihan Ketua Umum Kadin yang begitu sengit dalam beberapa waktu terakhir. Langkah musyawarah mufakat antara kedua pihak juga, kata Rosan, merupakan upaya untuk membuat kondisi bangsa menjadi lebih kondusif. "Kami dari Kadin, tentunya mencoba mencari solusi yang terbaik, dinamika pemilihan ketum ini tinggi, tapi selalu kondusif, kami selalu bertemu bertiga, cari yang terbaik untuk Kadin, bagaimana ke depannya bersinergi dengan pemerintah," ujarnya. Rosan mengatakan kesepakatan antara Anindya dan Arsjad ini telah disampaikan ke Presiden Jokowi secara tertulis. Presiden Jokowi disebut Rosan sangat mengapresiasi keputusan yang telah diambil. "Presiden apresiasi, dunia usaha ini selalu mencari solusi yang terbaik, tidak saling mau menang sendiri, dan tentunya saya dalam kesempatan ini sangat, sangat, sangat mengapresiasi Anindya Bakrie. Beliau 15 tahun sebagai wakil ketua umum, dan sangat memahami dinamika ini, dan beliau majunya sebagai ketua dewan pertimbangan," ujarnya. Anindya dan Arsjad akan disahkan masing-masing menjadi Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional Kadin pada 30 Juni-1 Juli 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. (mth)
FPPPI: Revisi UU ASN Upaya Politik-Hukum Ketidakpastian Status Pegawai
Jakarta, FNN - Ketua Umum Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Alfonsius Mathley menilai revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya politik-hukum untuk menyelesaikan tidak adanya kepastian hukum dan status kepegawaian pekerja publik akibat belum diatur dalam UU. "Kepastian hukum dalam status kepegawaian itu diperlukan bagi pegawai pelayanan publik sebagai aparatur sipil negara yang telah bekerja terus menerus terutama bagi mereka yang menerima SK sebelum 15 Januari 2014 dengan status pekerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak," kata Alfonsius dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang ASN, di Jakarta, Senin. Dia menyampaikan enam rekomendasi kepada Panja revisi UU ASN Komisi II DPR RI, pertama, FPPPI mendukung penuh disahkan-nya revisi UU ASN menjadi UU. Menurut dia, disahkan-nya RUU tersebut sangat penting untuk sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintah non-PNS di semua bidang yang berkategori 4 nomenklatur yaitu honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS yang diatur dalam Pasal 131a RUU ASN. Rekomendasi kedua, menurut dia, pengangkatan apabila dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan diprioritaskan pada mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang administrasi pelayanan publik dan mendekati masa pensiun. "Mengingat tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau pegawai kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS wajib mendapatkan gaji sekurang-kurangnya sesuai Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota," ujarnya. Dia menjelaskan, rekomendasi ketiga, agar revisi UU ASN tersebut memberikan peluang seluas-luasnya bagi pekerja pelayanan publik dari jenjang Sekolah Dasar. Hal itu menurut dia dilatarbelakangi karena pekerja pelayanan publik dengan ijazah SD dan SMP sepanjang hidupnya telah mengabdikan diri pada negara di wilayah pedalaman, terpencil, tertinggal, hingga di perbatasan negara seperti di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Aceh. "Keempat, mengingat prinsip kesetaraan dalam pengangkatan pekerja pelayanan publik perlu dilakukan kolektif, tidak politis, dan tidak terkait dengan kepentingan golongan atau pribadi. Maka diharapkan pekerja pelayanan publik dapat diproses dan diangkat menjadi PNS," tutur-nya. Alfonsius mengatakan, rekomendasi kelima, meminta DPR dan pemerintah memprioritaskan database yang dimiliki FPPPI untuk diakomodasi karena anggotanya telah memperjuangkan revisi UU ASN sejak lama. Dia menjelaskan, rekomendasi keenam, FPPPI mendukung penuh dan mendorong agar Komisi II DPR RI segera menyelesaikan revisi UU ASN. RDPU Panja revisi UU ASN tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dan dihadiri antara lain Ketua Ombudsman RI Moh. Najih, Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Alfonsius Mathley, dan perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas. (mth).
Wapres: Tol Langit Percepat Pemerataan Pembangunan Nasional
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan infrastruktur tol langit dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional dengan menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Wapres Ma’ruf Amin, saat menyampaikan pidatonya pada acara Raja Ampat E-Festival 2021 “Voyage to Digital Community”, yang diikuti secara daring, dari kediaman resmi wapres, di Jakarta, Senin, Program Tol Langit merupakan sebuah konsep akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi, untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, termasuk infrastruktur tol langit, guna menghubungkan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kontur geografis beragam, kata Wapres. Dengan adanya infrastruktur tol langit yang turut menjangkau wilayah timur Indonesia tersebut, Wapres berharap percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat tercapai. "Keberhasilan Program Tol Langit akan mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital di Tanah Papua Barat dan Papua dalam ekosistem digital nasional," ujarnya. Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak swasta untuk berkolaborasi agar digitalisasi di berbagai daerah terpencil Indonesia berjalan baik. "Saya minta Bank Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk bekerja sama dan berkolaborasi lebih erat, agar program digitalisasi dapat berjalan baik melalui peningkatan literasi digital," kata Wapres lagi. Wapres menyatakan, peningkatan literasi digital di masyarakat dapat memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, antara lain melalui sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Wapres juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program digitalisasi nasional, seperti Digital Leadership Academy, Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi bagi warga Papua dan Papua Barat. (mth)
Wapres: Perang Lawan Narkoba Perlu Sinergisme
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat regional, nasional dan internasional. "Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional; terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi dan operasi bersama," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi, katanya. "Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya. Memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, lanjut Wapres, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. "Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," katanya. Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas, jelas Wapres. "Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," tukasnya. Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba. "Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya. (mth)
Ketua MPR: Latihan Lawan Terorisme TNI di MPR/DPR Jaga Kedaulatan NKRI
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan kegiatan latihan penanggulangan ancaman terorisme yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kompleks MPR/DPR RI di Jakarta, Minggu, merupakan upaya melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kegiatan latihan Satuan Penanggulangan Terorisme (Satgultor) TNI di Kompleks MPR/DPR RI bukan semata-mata hanya untuk melindungi para anggota dewan atau pejabat publik yang beraktivitas di sana. Namun lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk melindungi kedaulatan rakyat sebagai bagian tidak terpisahkan dari keberadaan kompleks Majelis,” kata Bambang Soesatyo, atau yang populer dengan nama Bamsoet, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menerangkan Kompleks MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, merupakan salah satu objek vital negara yang tidak boleh jatuh ke tangan teroris. “Oleh karena itu Satgultor TNI harus senantiasa waspada dan siap siaga terhadap segala kemungkinan. Salah satunya dengan menggelar latihan secara berkala di Kompleks Majelis,” terang Bamsoet usai menyaksikan acara latihan. Dalam keterangan yang sama, Bamsoet memuji keahlian anggota satuan yang terdiri dari tiga pasukan khusus, yaitu Satuan-81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo-90 Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Menurut Bamsoet, tiga pasukan khusus yang tergabung dalam Satgultor memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pasalnya, Satgultor TNI tidak hanya mampu menundukkan teroris yang bersenjata api, tetapi juga para pelaku yang menggunakan senjata biologis. Satuan khusus itu, kata Bamsoet, juga mampu menanggulangi serangan teror saat situasi pandemi atau wabah penyakit. “Latihan berkala akan semakin meningkatkan kemampuan para prajurit pilihan dari tiga matra TNI. Dengan demikian, mereka senantiasa siap memenuhi setiap panggilan tugas yang dapat datang kapanpun,” terang Bamsoet. Dalam keterangan yang sama, ia mengatakan Satgultor TNI juga harus didukung oleh kesiapan alat utama sistem persenjataan. “Untuk mencapai kekuatan pokok minimum (MEF) hingga 2044, Kementerian Pertahanan setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp1.750 triliun. Tugas Kementerian Keuangan beserta seluruh komponen pemerintahan mencari sumber pendanaannya. Besarnya anggaran tersebut sangat realistis mengingat luasnya wilayah dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia,” tegas Bamsoet. (mth)
Orang Tua Terpapar Covid-19, Anak Bisa Diasuh di Balai Kemensos
Jakarta, FNN - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyatakan pihaknya menyiapkan layanan pengasuhan anak di balai Kemensos, apabila orang tua tengah menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19. "Bagi orang tua yang tengah menjalani perawatan COVID-19, maka anak-anak mereka harus tetap bisa dalam pengasuhan untuk sementara waktu di balai Kemensos," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. "Seluruh balai harus siap melayani keluarga yang membutuhkan pertolongan dan menjadi tempat bagi anak yang masih membutuhkan pengasuhan, ” tambahnya. Sebanyak 41 balai-balai Kementerian Sosial yang tersebar di seluruh Indonesia disiapkan guna merespon kasus tersebut. Hal tersebut sesuai arahan Menteri Sosial bahwa setiap balai rehabilitasi sosial memberikan layanan multifungsi. "Selain peningkatan layanan menjadi multifungsi, setiap balai milik Kementerian Sosial harus memiliki kapasitas untuk merespon kasus-kasus anak. Di 41 balai-balai itu berfungsi sebagai tempat aduan, termasuk jika ada anggota keluarga anak atau orang tuanya terpapar COVID-19, ” katanya. Ia menjelaskan berdasarkan kerja sama dengan United Nations Children's Fund (Unicef) terdapat Standard Operating Procedure (SOP) bagi anak-anak yang terdampak COVID-19. Sedangkan bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) COVID-19 masih bisa dilayani di balai-balai dengan menyiapkan tempat khusus untuk menjalani isolasi. Keputusan untuk isolasi mandiri bisa dilihat langsung dari hasil tes usap yang secara fisik dicek oleh para petugas kesehatan di 41 balai tersebut. “Isolasi bagi OTG di balai yang ada di Jakarta berkapasitas 38 kamar, sedangkan di balai Bekasi, yaitu di balai Budi dharma dan Pangudi luhur masing-masing berkapasitas 10 kamar, satu orang satu kamar,” kata Harry Hikmat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menyatakan, setiap anak berhak untuk sehat dan bahagia, sehingga membutuhkan kurikulum yang tidak membebani mereka. Dia mengatakan upaya pendampingan anak-anak itu tidak sekedar fisik, melainkan harus juga dari sisi psikis. Dalam situasi seperti ini, perlu dibuat program hiburan agar anak-anak yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena COVID-19 bisa tetap bermain. “Buatlah anak-anak Indonesia agar tetap gembira dan bahagia, jangan dibebani dengan target kurikulum, terlebih jangan sampai sakit dan stres, ” demikian Seto Mulyadi. (sws)
Persyaratan Domisili Peserta Vaksin Dihapus
Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan menghapus persyaratan domisili kepada target sasaran vaksinasi COVID-19 di seluruh pos pelayanan milik pemerintah dalam rangka mempercepat target pencapaian 1 juta dosis per hari. "Pos pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP," kata Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Dalam edaran itu dinyatakan percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakuan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerja sama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha. “Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes di antaranya ada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes," katanya. Maxi mengatakan seluruh pos pelayanan tersebut difungsikan untuk optimalisasi vaksinasi pada Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan. Maxi menambahkan surat edaran itu ditujukan kepada Seluruh Direktur rumah sakit vertikal Kemenkes, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. "Pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan," katanya. Untuk itu, kata Maxi, semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai. "Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. Vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang dialokasikan dan didistribusi pada setiap termin, katanya, dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke 1 dan dosis ke 2 bagi yang memerlukan dan datang ke tempat pelayanan vaksinasi. Mempertimbangkan interval vaksin COVID-19 Sinovac dosis 1 ke 2 adalah 28 hali dan vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah 8 hingga 12 minggu, katanya, maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk dua dosis pada waktu yang bersamaan. ( sws)
Hari Ini Vaksinasi Massal di Seluruh Polda dan Polres
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaksanakan vaksinasi massal serentak 34 polda dan jajaran polres, polsek seluruh Indonesia hari ini Sabtu 26 Juni 2021, dalam rangka mendukung program Serbuan Vaksinasi Nasional 1 juta dosis/hari dan HUT Bhayangkara ke-75. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan vaksinasi massal Polri itu merupakan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait satu juta dosis per hari. "Target pelaksanaan vaksinasi besok sebanyak 1 juta, melibatkan 54.482 vaksinator dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," tutur Argo. Selain itu, kata Argo, pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 yang diperingati di tengah pandemik COVID-19. "Tentunya sebagaimana tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju," ujarnya. Argo menyebut, penyelenggaraan vaksinasi massal dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus SARS-CoV-2 atau Corona. Meski telah divaksinasi, Argo tetap mengimbau kepada masyarakat yang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari. "Tentunya diharapkan tercapai 'herd immunity' di lingkungan masyarakat," ujar Argo. Menjelang Hari Bhayangkara ke-75, selain vaksinasi 1 juta dosis per hari, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 cairan antiseptik. Baksos dilakukan mulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021. Serta kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti kegiatan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kepala Bidang Yankes Pusdokkes Polri Kombes Pol dr. Farid Armansyah menyebutkan, vaksinasi massal ini gratis bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Pada hari pelaksanaan, kata dia, masyarakat cukup mendatangi kantor kepolisian tingkat polda, maupun polres untuk dapat divaksin COVID-19. "Syaratnya cukup bawa KTP dan usia di atas 18 tahun ke atas," kata Farid. Di tingkat Mabes Polri, kegiatan vaksinasi massal di Lapangan Bhayangkara digelar Sabtu (26/6), rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo. (sws)
Raja Jogja Putuskan Tutup Keraton
Yogyakarta, FNN - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan untuk menutup sementara sejumlah destinasi wisata milik Keraton Yogyakarta menyusul tingginya kasus penularan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. "Penutupan wisata Keraton ini adalah salah satu upaya untuk menekan penambahan kasus COVID-19 di DIY," kata Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Yogyakarta GKR Condrokirono melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat. Menurut Condrokirono, penutupan sementara Wisata Keraton Yogyakarta berlangsung selama satu pekan mulai Sabtu (26/6) hingga Jumat (2/7). Lokasi wisata yang ditutup antara lain Museum Kereta Keraton , Kompleks Pagelaran , Keben/Kompleks Kedhaton (Museum Keraton) , Tamansari , serta Puralaya Imogiri dan Kotagede. Dikatakan GKR Condrokirono, penutupan tempat wisata milik Keraton Yogyakarta tersebut dilakukan atas "dhawuh dalem" atau titah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Penutupan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga besar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Abdi Dalem, beserta warga masyarakat Yogyakarta dari COVID-19," ujar putri kedua Sultan HB X ini. Di samping itu, selama penutupan berlangsung, akan dilakukan pembersihan dan sterilisasi total pada lokasi-lokasi wisata milik keraton tersebut. Pembersihan lokasi-lokasi wisata, menurut dia, sejatinya tidak hanya dilakukan saat masa pandemi saja, melainkan saat situasi normal juga selalu secara berkala. "Setelah adanya pandemi, pembersihan dilakukan lebih intens dan terjadwal untuk meminimalisir penyebaran virus. Kita upayakan yang terbaik," kata dia. Ia juga senantiasa mengimbau agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. "Semoga kita semua senantiasa sadar dan tetap mawas diri," tutup Condrokirono. Pada Kamis (24/6), kasus konfirmasi COVID-19 di DIY bertambah 791 kasus sehingga secara kumulatif mencapai 55.463 kasus. Sementara kasus sembuh bertambah 258 kasus menjadi 46.644 kasus dan meninggal bertambah 11 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 1.422 kasus. (sws)
DPD Apresiasi Bengkulu Masuk Program Reforma Agraria
Bengkulu, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Riri Damayanti mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang memasukkan Provinsi Bengkulu ke dalam program reforma agraria. Riri meyakini jika program ini berjalan dengan baik maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Bengkulu. "Ini kabar bagus karena semangatnya untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Dua hal ini memang jadi masalah utama di Bengkulu sejak sebelum pandemi sampai sekarang," kata Riri di Bengkulu, Jumat. Menurutnya, program reforma agraria ini akan membuat banyak lahan tidur di Bengkulu menjadi lebih produktif dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, program ini dinilai menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan perekonomian nasional di tengah dampak buruk yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Di sisi lain, anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini menekankan agar pemerintah daerah menguatkan peran penyuluh pertanian agar hasil dari lahan yang diberikan benar-benar bisa memberikan kesejahteraan. Riri juga meminta pemerintah melibatkan organisasi petani serta penggiat sosial dalam pengawasan program reforma agraria ini, agar tidak ada masyarakat yang kemudian menjual lahan yang telah diberikan. "Pastikan kalau lahan yang didapat petani bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk sejahtera setelah mengolah tanah, bukan dengan diperjualbelikan demi nafsu konsumtif yang tidak seberapa," paparnya. Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menerangkan Provinsi Bengkulu masuk dalam daftar prioritas pembangunan wilayah Sumatera pada program reforma agraria. Beberapa daerah yang ditunjuk yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kementerian ATR/BPN berharap berbagai isu yang menjadi kendala dapat diselesaikan melalui kawasan andalan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional. Dengan demikian, suatu kawasan dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonom. (mth)
POPULER
