NASIONAL
Mensos Gandeng BI dan Fintech Luncurkan Aplikasi untuk Bansos
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) untuk membuat aplikasi terkait penyaluran bantuan sosial, guna mencegah terjadinya korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya. “Mungkin teman-teman menanyakan bagaimana kasus kemarin, kami akan memperbaikinya. Kami sudah siapkan software, kami dibantu BI dan pengawasan OJK, dan teman-teman muda di fintech, e-commerce (niaga daring) untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa dimana saja, bukan di e-waroeng saja,” kata Risma dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Risma mengatakan kerja sama peluncuran aplikasi tersebut merupakan satu dari sekian banyak upayanya untuk mencegah terjadinya tidak pidana korupsi bansos. Peluncuran aplikasi tersebut rencananya akan digelar pada 17 Agustus 2021. “Kami sudah siapkan. Mudah-mudahan kita bisa launching 17 Agustus,” ujarnya. Ia menjelaskan teknologi di aplikasi tersebut akan fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi penerima bansos. Aplikasi tersebut juga bisa disinkronkan dengan berbagai platform sehingga akan mudah digunakan. “Jadi nanti belanja bisa dimana saja, bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu. Bagaimana dengan kondisi di tempat lain? Nanti akan kami sesuaikan, karena kami punya cara untuk mengondisikan bagaimana nanti, meskipun HP-nya masih zadul (zaman dulu),” ujarnya. Aplikasi tersebut juga akan mencegah penyalahgunaan bansos oleh penerima, misalnya menggunakan bansos untuk membeli rokok atau minuman keras. “Kami akan cut, jadi sesuai perintah Presiden agar tidak ada belanja rokok, tidak ada belanja untuk miras. Maka dengan dengan fitur itu, kami bisa membatasi untuk belanja, karena tidak bisa belanja, jika pembayarannya digunakan untuk membeli miras atau rokok,” ujarnya. (mth)
KPSI Dorong Kriteria Penerima BSU Diperluas
Jakarta, FNN - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan apresiasinya atas Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan pemerintah kepada pekerja terdampak COVID-19 dan mendorong cakupan kriterianya diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang. "Kita setuju bantuan subsidi upah, tapi kriterianya harus diperbaiki. Kriteria tentang penerima BSU itu harus diperbaiki," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers terkait kondisi pekerja saat PPKM, dipantau dari Jakarta, Senin. Sebelumnya pemerintah mengumumkan akan memberikan subsidi upah kepada pekerja terdampak COVID-19 dengan kriteria pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4, peserta yang membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan masuk dalam sektor terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Masing-masing pekerja yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan bantuan Rp1 juta untuk dua bulan atau Rp500.000 per bulan, yang langsung diberikan sekaligus melalui transfer bank. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 8 juta orang penerima BSU 2021, menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Said mengatakan bahwa beberapa daerah yang menjalankan PPKM Level 4 memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta dengan banyak pekerjanya juga terdampak pandemi, baik mengalami pemotongan upah atau dirumahkan. Karena itu, dia mendorong agar penyaluran itu lebih tepat sasaran, menyasar pekerja yang dirumahkan dan mengalami pengurangan gaji hingga berada di bawah Rp3,5 juta meski upah sebelum dipotong berada di atas angka tersebut. Dia juga mendorong agar penyaluran dapat dilakukan dengan cepat mengingat PPKM Level 4 akan berlangsung sampai dengan 4 Agustus 2021, jika tidak diperpanjang kembali. (mth)
Mendagri Harap Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Instruksinya
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah segera menindaklanjuti Instruksinya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Kita berharap dengan adanya Instruksi Mendagri yang substansinya dibuat tim bersama, kepala daerah dapat segera melakukan langkah lanjutan," ujar Mendagri dalam keterangan pers virtual di Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Tito mengatakan dirinya telah mengeluarkan tiga instruksi, yakni Nomor 24/2021, 25/2021, dan 26/2021 yang mengatur tentang Perpanjangan PPKM Tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021. Instruksi Mendagri Nomor 24/2021 mengatur tentang PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri Nomor 25/2021 mengatur tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Instruksi Mendagri Nomor 26/2021 mengatur tentang Penerapan PPKM Level 3, 2, dan 1. Tito berharap kepala daerah bisa menindaklanjuti instruksi tersebut dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan produk kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota. "Kalau bisa kebijakannya lebih spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing, tetapi tidak melampaui Instruksi Mendagri yang berlaku nasional," kata Tito. Menurut Tito, rakor Forkopimda perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota. Namun dia berharap koordinasi tidak hanya dilakukan kepala daerah dengan unsur pemerintah melainkan juga dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang bisa menjadi mitra. Dia menekankan upaya persuasif dan sosialisasi harus selalu dikedepankan dalam mendisiplinkan masyarakat. Sementara langkah penegakan hukum harus menjadi jalan terakhir. "Kita tahu masyarakat sedang mengalami tekanan karena krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi kita perlu mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu mohon kerja sama semua pihak, termasuk tokoh masyarakat agar kebijakan betul-betul efektif," ujarnya. (mth)
Ketua Satgas COVID-19 Minta Masyarakat Terapkan Prokes
Jakarta, FNN - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan, saat meninjau Wisma Atlet Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang akan dipergunakan sebagai Pusat Isolasi Terpadu untuk pasien COVID-19. Menurut dia, protokol kesehatan adalah hulu untuk menekan kenaikan angka kasus COVID-19 di Indonesia. "Tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak dijaga selalu," kata Ganip di sela-sela tinjauannya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Dia meninjau fasilitas tersebut guna memastikan fasilitas, tenaga medis dan non-medis, juga kondisi ruangan sudah siap untuk mulai menerima warga yang dinyatakan positif COVID-19. Pusat Isolasi Terpadu ini nantinya diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), agar proses isolasi lebih terpantau. Pusat isolasi terpadu Wisma Atlet Jalak Harupat memiliki 44 kamar yang diperuntukkan bagi 80 pasien, terdiri atas 12 kamar berada di lantai 1, dan masing-masing 16 kamar di lantai dua dan tiga. Satu kamar terdiri dari dua ruang tidur, ruang tamu, dan dapur. Menurut Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, pengoperasian pusat isolasi terpadu ini hanya tinggal menunggu kesiapan dari para personil. "Setelah ini kami akan menginventarisasi dari sisi SDM untuk kita lihat ketersediaan dan kesiapannya. Kalau sudah rampung, insyaallah bisa langsung beroperasi secepatnya" kata Dadang. Dadang menyebutkan, saat ini kebutuhan tenaga kesehatan untuk isolasi terpadu di Wisma Atlet Jalak Harupat adalah 8 dokter, 16 perawat, dua sanitarian, dua nutrisianis, dan dua Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Turut hadir dalam tinjauan tersebut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjono, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II TNI Marsdya Imran Baidirus. Panglima TNI mengatakan, saat ini kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, dia mengingatkan seluruh komponen bangsa harus bekerja bersama-sama secara serius untuk menangani pandemi COVID-19. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap kesiapan fasilitas isolasi terpadu tersebut. Sebelumnya, Kepala BNPB bersama rombongan sudah terlebih dahulu meninjau RSUD Al-Ihsan untuk agenda yang sama. (mth)
Indonesia Terima 300 Konsentrator, 100 MT Oksigen Medis dari India
Jakarta, FNN - Indonesia pada Sabtu (24/7) telah menerima dukungan Pemerintah India untuk penanganan pandemi COVID-19, yakni berupa 300 unit konsentrator oksigen dan 100 metrik ton (MT) oksigen cair medis. Seluruh bantuan yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut telah diserahterimakan oleh Dubes India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti kepada Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Pusat Krisis, Eka Jusup Singka. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah India atas bantuan yang telah disampaikan, yang akan sangat berguna dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Minggu. Dalam sambutannya, Dubes India untuk Indonesia menyampaikan komitmen dan harapan India untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam penanganan pandemi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Konsentrator dan oksigen medis yang diterima langsung disalurkan melalui Kementerian Kesehatan kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Pada kesempatan sebelumnya, Indonesia juga pernah mengirimkan bantuan serupa kepada India, saat negara tersebut mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa pada Mei lalu. India merupakan negara mitra komprehensif strategis bagi Indonesia di kawasan, dan kedua negara terus mengembangkan kerja sama di berbagai bidang, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral. (mth)
Presiden Main Sandiwara
By M RIzal Fadillah Bandung, FNN - Tiba-tiba di group wa muncul video Presiden datang ke apotik pinggir jalan di Bogor lalu menanyakan obat anti virus dengan nama yang ditulis di kertas. Penjaga toko obat menjawab obat tidak ada baik yang generik maupun paten. Presiden bertanya mencarinya di mana, jawabnya tidak tahu. Cukup sekian. Mungkin misi atau pesannya adalah bahwa obat penting itu kini tidak ada di toko obat atau apotik. Jadi distributor atau mungkin industri farmasi tidak memasok di pasaran. Presiden Jokowi mengingatkan fakta kelangkaan tersebut. Bagus-bagus saja. Meski jadi aneh juga permainan yang dishoot kamera termasuk para bapak polisi tersebut. Sidak? Tidak juga tampaknya. Dari gaya pelayan toko obat itu melayani mudah dibaca sebagai settingan. Apalagi dia tahu itu direkam dari depan dan belakang. Hebat-hebatnya Presiden Jokowi membeli obat di apotik pinggir jalan. Kesimpulannya adegan itu boong-boongan. Pencitraan Presiden yang sedang bermain sandiwara. Mengerikan dan menyedihkan sekali, di tengah serius-seriusnya penanganan pandemi covid 19 yang telah banyak membawa korban meninggal ini, masih sempat Presiden bermain sandiwara beli-belian obat. Pesan drama tersebut pasti tidak akan sampai pada sasaran. Lalu kepada siapa Presiden sedang mengarahkan pesan? Kepada Menteri atau industri farmasi, penimbun atau apotik? Atau mungkin kepada rakyat semesta? Seharusnya Presiden tak perlu drama seperti itu, jika ada informasi tentang kelangkaan obat, tinggal perintahkan jajaran kementrian dan aparat untuk bergerak. Mencari akar masalah dan mengatasi dengan sebaik-baiknya. Sandiwara satu babak ini sia-sia dan hanya membuktikan bahwa Presiden memang tidak profesional atau amatiran dalam mengelola negara. Pemuji akan mengacungkan jempol bahwa Presiden sidak, tetapi pengeritik melihat ini hanya sidak-sidakan. Artinya ini adalah drama kontroversi. Dan sungguh tidak bagus mendidik publik dengan pola akting yang multipersepsi. Sejak malam-malam mendatangi warga bagi-bagi obat dan sembako kemudian kini akting obat apotik tampaknya Presiden ingin mengulangi sukses kampanye saat Pilpres. Sayangnya ini bukan momen kampanye yang lebih banyak imajinasi daripada realisasi. Saat ini adalah waktu untuk mengambil keputusan yang konsisten, bijak, dan tulus. Melayani masyarakat keseluruhan dengan maksimal. Jauh dari kepura-puraan. Rakyat sudah muak dengan perilaku bermain-main di tengah ancaman serius yang dapat membawa angka kematian yang semakin tinggi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Polisi Pastikan Video Demo Rusuh Hoaks
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan video dengan narasi demonstrasi serentak yang berlangsung Sabtu, 24 Juli 2021, berujung rusuh, sebagai kabar bohong atau hoaks. "Itu video hoaks," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, di Jakarta, Sabtu. Argo menjelaskan, fakta sebenarnya video demonstrasi berakhir rusuh yang beredar di media sosial merupakan peristiwa demonstrasi menolak omnibus law Cipta Kerja setahun yang lalu. "Faktanya adalah demonstrasi itu merupakan peristiwa lama saat demo menolak omnibus law Ciptaker di Jakarta, pada 8 Oktober 2020," ujar Argo sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Argo mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Masyarakat jangan mudah termakan hoaks. Saring sebelum sharing," ujar Argo. Menurut Argo, sampai dengan saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) berjalan aman, damai dan kondusif. Ia memastikan tidak ada demonstrasi yang berlangsung sepanjang Sabtu, 24 Juli 2021, termasuk di Jakarta. "Situasi aman dan kondusif. Tidak ada gangguan yang berarti," kata Argo. Selain itu, Polri juga telah menyematkan label hoaks terhadap video yang beredar di media sosial melalui akun Instagram @divisihumaspolri. (MD).
Wakil Ketua DPR Heran Obat Terapi Covid 19 Hilang di Pasaran
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan hilangnya peredaran obat terapi Covid-19 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sidak ke salah satu apotek di Bogor, Jawa Barat. Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23 Juli 2021) menjelaskan, obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang dicari oleh presiden tersebut sebagian besar adalah produk BUMN Farmasi seperti Oseltamivir produksi Indofarma, Favipiravir, dan Azithromycin produksi Kimia Farma. Dasco yang juga Ketua Satgas Lawan Ccovid-19 DPR RI mengatakan, dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan para direktur utama BUMN Farmasi beberapa waktu lalu memastikan obat-obatan untuk terapi Covid-19 tersebut telah diproduksi melebihi kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan obat selama pandemi ini. "Saya heran kenapa obat-obatan terapi Covid-19 itu saat ini seolah-olah hilang di pasaran. Padahal, para direktur utama BUMN Farmasi dalam rapat bersama Komisi VI memastikan bahwa mereka telah memproduksi lebih dari jumlah kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan di pasaran selama pandemi ini," katanya. Oleh karena itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta kepada aparatur pemerintah serta pihak kepolisian agar menyelidiki hilangnya obat-obatan tersebut Sebab, kata dia, jangan sampai dugaan buruk terjadi, yakni adanya penimbunan obat-obatan untuk terapi COVID-19 tersebut oleh sebagian pihak. "Saya meminta pemerintah serta aparat kepolisian supaya menyelidiki hilangnya obat-obatan ini. Jangan sampai ada dugaan penimbunan obat terapi Covid-19 karena kepanikan masyarakat terhadap pandemi sekarang," ucap Dasco sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Sebelumnya pada Jumat (23/7), Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan obat terapi Covid-19 di sebuah apotik, di Bogor. Namun, apoteker menjawab stok Oseltamivir kosong. Presiden menanyakan kembali di mana ia harus mencari obat tersebut. Apoteker mengatakan, pihaknya sudah lama tidak menerima pasokan Oseltamivir. Terakhir, stok Oseltamivir yang sempat tersisa adalah merek Fluvir. "Tetapi, sekarang juga sudah kosong," kata apoteker wanita tersebut. Presiden kemudian menanyakan lagi ketersediaan obat jenis Favipiravir. Apoteker juga menjawab tidak punya stoknya, begitu juga dengan vitamin D3. Apotek tersebut hanya memiliki vitamin D3 1000, sedangkan D3 5000 sudah habis. Kepada Jokowi, apoteker menyampaikan, pihaknya sudah memesan lagi produk vitamin tersebut, namun tidak dapat. Hingga akhirnya Presiden menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberitahu bahwa obat-obatan yang ia cari untuk terapi Covid-19 kosong di pasaran. (MD).
Jokowi Game Over?
by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Seperti dalam tulisan penulis sebelumnya. Sejarah jatuhnya Presiden Indonesia tidak pernah berdiri sendiri. Keterlibatan asing aseng, oposisi dan pembusukan dari dalam internal rezim sendir sangat kuat, bahkan menjadi penentu utama kejatuhan suatu rezim. Kejatuhan Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid adalah contohnya. BJ. Habibie dan Megawati, Presiden yang hanya di tengah jalan. Hanya melanjutkan sisa jabatan dari presiden sebelumnya, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Dari enam presiden, satu-satunya Presiden Indonesia yang selamat sampai akhir masa jabatan, hanyalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden keenam RI. Jokowi saat ini sedang menghadapi ujian besar. Pandemi Covid-19, korupsi besar-besaran, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ambang kebangkrutan dan hancur-hancuran. BUMN punya utang gila-gilaan, akibat dikelola denan cara yang tidak profesional. Semua itu buntut dari bagi-bagi kue kekuasaan kepada tim sukses. Jokowi dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19. Publik mulai mencium aroma tak sedap. Bukan pandemic, tetapi plandemi. Gonta-ganti istilah penanganan Covid-19 tidak menyentuh substansi persoalan. Menjadi tertawaan dan cemoohan publik. Covid-19 makin menjadi-jadi. Parahnya lagi, kabinet Jokowi mulai pecah. Terjadi rivalitas yang sangat tajam antar kekuatan politik pendukung Jokowi. Contoh terbaru adalah, soal rangkap jabatan Ari Kuncoro yang melanggar Statuta Universitas Indonesia (UI). Setelah PP direvisi tentang bolehnya rangkap jabatan di statuta UI, tiba-tiba Ari Kuncoro mundur sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Kode pembusukan dari internal kabinet? Gonjang-ganjing memanasnya situasi politik nasional pasca PPKM darurat. Situasi ini kalau meminjam candaan ekonom senior Faisal Basri, PPKM rasa ayam geprek. PPKM level 3 dan 4. Tidak terlepas dari rivalitas internal kabinet Jokowi. Puan Maharani misalnya, mulai bersuara keras terhadap Presiden Jokowi. Pua memberi sinyal terkait posisi Kepala BIN mau diusik, dari Budi Gunawan, orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawatti Soekarnoputri. Kabarnya Kepala BIN akan diberikan kepada Perwira TNI bintang empat atau bintang tiga. Begitu pula dengan perlawanan terhadap Luhut Binsar Panjaitan (LBP) oleh beberapa menteri dan kepala daerah mulai tampak. Kabarnya, terjadi rivalitas yang sengit dalam perebutan posisi Panglima TNI, Kepala BIN dan Menko Polhukam. Panglima TNI yang sekarang Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebentar lagi pensiun. Posisi Panglima TNI kabarnya diperebutkan oleh dua matra, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kabar yang terdengar di publik, Persiden Jokowi menjanjikan angin syurga kepada Kapala Staf Angkatan Darat dan Laut untuk menjabat Panglima TNI. Ini sama dengan TNI diadu domda. Kepala BIN, Budi Gunawan mulai digoyang. Konon, Andika Perkasa bakal diplot menjadi Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan bila gagal menjadi Panglima TNI. Budi Gunawan digeser menjadi Menko Polhukam. Menariknya, PDIP menolak pergeseran posisi Budi Gunawan dari Kepala BIN. PDIP kabarnya meradang ingin tetap mempertahankan posisi Kepala BIN untuk Budi Gunawan. Serunya lagi, Panglima TNI yang sekarang, kabarnya sudah dikavling untuk menggantikan posisi Menko Polhukam yang akan ditinggalkan Mahfud MD. Rumor yang berkembang, Jokowi sendiri ingin Hadi Tjahjanto, Panglima TNI sekarang sebagai Menko Polhukam. Tak selesai disitu. Sekarang di internal kabinet Jokowi, berhembus kencang agar Jokowi mencopot LBP. LBP dianggal gagal sebagai Koordinator PPKM darurat. Suara-suara di luar pemerintahan pun santer terdengar, agar Jokowi berani mencopot LBP. Walaupun rasanya tidak mungkin Jokowi mencopot LBP. Jangan-jangan malah LBP yang mencopot Jokowi. Pecah kongsi kabinet Jokowi, kabarnya dimanfaatkan oleh salah satu faksi di kabinet Jokowi. Sehari setelah Idul Adha. Tiba-tiba ribuan massa turun ke jalan-jalan di kota Bandung. Anehnya, polisi tidak turun tangan membubarkan massa aksi. Kebanyakan dari komunitas ojek online. Isunya lagi, aksi massa serupa akan menjalar ke beberapa kota di Indonesia sebagai upaya menekan Jokowi. Tagar Jangan Tunggu 2024 trending topic di media sosial. Konflik kabinet Jokowi dan pengkondisian simpul-simpul massa, maupun komunitas masyarakat akan membuat Jokowi benar-benar game over. Tagar Jangan Tunggu 2024 yang sedang trending topic kemungkinan saja akan terbukti. Jokowi dijerumuskan oleh orang terdekatnya. Momen PPKM Darurat rasa ayam geprek. Pedasnya bisa membuat Jokowi su'ul khatimah sebagai orang nomor satu di Indonesia sebelum genap 7 tahun menjadi presiden. Pelan-pelan kan meledak sebelum 2024? Wallahua'lam bish-shawab. Penulis adalah Pegiat Da’wah dan Sosial.
UI Dibungkam: Runtuh atau Bangkit
Oleh Ahmad Dayan Lubis Medan, FNN - Sejarah yang membentang panjang menunjukkan bahwa UI dan seluruh elemennya hingga hari ini memiliki kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Sebagai salah satu kampus terkemuka di Indonesia, suaranya selalu mampu mewakili puluhan kampus lainnya di Indonesia. Pengaruh UI, Suara Kritis dan Pembungkaman Dari sisi gagasan-gagasannya, daya tekannya, dan bahkan kekuatan gelombang protesnya lebih kuat. Karena itu bagi penguasa mematikan atau membungkam UI menjadi sangat penting ketika ingin suara-suara kritis hilang. Ketika suara kritis hilang kekuatan oligarki dan kawan-kawannya semakin leluasa berbuat sesukanya. Apalagi jika sudah tidak ada kritik yang memiliki power di tengah dominannya relasi kuasa antara oligarki ekonomi dan oligarki politik. Sebagai seorang aktivis yang berasal dari UIN Jakarta saya melihat, merasakan dan mengakui power UI di hampir setiap episode gerakan. Misalnya ketika tahun 1997 hingga tahun 1998. Kampus kampus lain sudah bergerak berbulan-bulan dari kampus ke kampus tetapi ketika UI belum bergerak memang berbeda daya pengaruhnya. Tetapi ketika UI sudah bergerak pengaruhnya begitu terasa. Kendati pun gagasannya sama atau bahkan lebih brilliant akan berbeda jika itu muncul dari UI (sebenarnya ada juga beberapa kampus lain, tetapi konteks tulisan ini adalah UI, maka itu yang saya sebut). Itulah sebabnya, teman-teman yang mengerti peta gerakan dan jujur tak jarang merekamkan pikiran dan gagasannya ke UI, lalu suara itu datang dari the yellow jaket. Atau ada juga yang lebih lihai, biarkan UI ikut menyuarakan di babak akhir. Sebab anak UI, jika kemudian jadi tokoh biasanya memang karena kapasitasnya dan integritas, bukan karena mulutnya yang besar dan selalu menyebut nyebut dirinya aktivis. Lihat saja tokoh mahasiswa 98. Yang sibuk ngaku-ngaku dan minta diakui dengan mulut besarnya siapa? Padahal dia berkhianat kepada cita-cita reformasi. Mungkin ini ciri calon mahasiswa yang tersingkir dari testing masuk Perguruan tinggi ternama. Kembali ke UI, karena itu mematikan suara kritis dari UI itu semacam 'plandemi' yang sesungguhnya satu paket dengan mutilasi pilar reformasi. Asal tahu saja, ini pos-pos terakhir yang tersisa. Skenarionya. Naiklah jadi petinggi UI orang yang lemah tetapi kuat syarat akademiknya sehingga memenuhi syarat. Kemudian buat ia menjatuhkan dirinya sendiri karena kelemahannya. Lalu tsunami bullying meraksasa dan dia mundur. Anda tahu apa yang terjadi? Pilar-pilarnya rontok seketika. Memakai jaket kuning itu memalukan, aktivisnya bahkan tidak kritik petingginya tetapi yang lain. Pesannya, kritik mereka tentang the king of lip itu hanyalah banjir kecil yang coba menghantam tembok raksasa. Ya keok, airnya balik ke Depok. Suara itu tidak perlu didengar dan tidak berpengaruh. Anak UI yang kritis, malu, jaket kuning mulai pudar, akhirnya lemah dan pos-pos terakhir sudah di ambang sore yang gelap. Masukkan kepalanya ke dalam comberan, maka jasnya akan kotor dan bau sebagai tetesan dari air got. Baunya semakin menyengat ke segala penjuru. Bangkitlah UI Bersama Darah Juang Rakyat Maka, anak UI dan seluruh jiwa pejuang yang ada di dalamnya harus segera bangkit sebelum lonceng kematian benar benar berbunyi. Belum terlambat. Nama besarmu takkan bisa dengan mudah pudar. Sejarah tidak akan pernah mengingkari itu. Kamu kebanggaan rakyat Indonesia. Darahmu merah dengan jiwa pejuang. Kepadamu ratusan juta rakyat berharap dan masih percaya. Bangunlah jiwamu, majulah serentak, bangsa ini menantimu. Terhadap semua bully-an, anggaplah itu tamparan keras yang membangkitkan gairahmu. Tak perlu kau ingkari. Aku menanti gerakanmu yang spektakuler, cerdas, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Mereka bermain. Namun permainan mereka dibongkar, dipatahkan, dicuci. Horas laeku di UI. Izinkan aku sapa engkau lae, itu panggilan sayang kami yang di dalamnya tersimpan kepercayaan dan harapan. Jangan banyak kali lagi melamun, menyesal, apalagi air mata lemah. Bangun jiwamu. Kami pecinta merah putih bersamamu. Merah putih bendera kita, bintangnya jauh di atas malam hari. Tidak dekat. Bangkitlah jiwamu! Penulis, Pemerhati Kampus Perjuangan.
POPULER
