NASIONAL
Kemenkop dan KPPU Perpanjang Nota Kesepahaman Pengawasan Kemitraan
Jakarta, FNN - Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bidang Pengawasan Kemitraan. “KPPU menyadari dalam pelaksanaan tugas kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM, kami tidak dapat bekerja sendiri. Itulah sebabnya hari ini kami melakukan permintaan kepada bapak Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki) untuk perpanjangan nota kesepahaman yang sebelumnya telah terjalin sejak 2016,” ujar Ketua Umum KPPU Kodrat Wibowo di Jakarta, Senin. Sejak terjalin dari tahun 2016, ujar dia, belum banyak implementasi program kerja maupun kegiatan kerjasama yang dilaksanakan. Namun, dikatakan terdapat beberapa yang telah terimplementasi seperti kegiatan pertukaran informasi dan data, diskusi koordinasi terkait pengawasan kemitraan, serta KPPU dan KemenkopUKM menjadi motor dan inisiator pembentukan satuan-satuan tugas kemitraan dengan pemerintah daerah dalam beberapa komoditas. Utamanya dalam komoditas pangan dan ternak. “Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap ke depannya kerja sama dan kolaborasi antara KPPU dengan Kemenkop dapat berjalan lebih intens, lebih dekat lagi, khususnya dalam upaya mengkoordinasikan segala upaya kemitraan kami di berbagai sektor, baik di tingkat pusat juga daerah," sebut Kodrat. Menteri KemenkopUKM Teten Masduki menambahkan bahwa sejak Juli hingga Desember 2020, banyak survei yang menyatakan sektor yang paling berdampak pada UMKM itu pada bidang makanan dan minuman serta transportasi dan parawisata. Hal itu, ujar Teten Masduki, terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi dan pola bekerja yang kini di dalam rumah. Karena itu, jelas dia, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan upaya yang luar biasa dalam menciptakan iklim usaha UMKM di tengah keterbatasan aktivitas saat ini. Sebagai informasi, ruang lingkup nota kesepahaman ini melingkupi pembentukan satuan tugas, pertukaran data dan informasi, bantuan ahli atau narasumber, koordinasi, advokasi, sosialisasi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. (mth)
Sebanyak 63.000 Prajurit TNI Dikerahkan Jadi "Tracer" Kontak Erat COVID-19
Jakarta, FNN - Sebanyak 63.000 prajurit TNI dikerahkan menjadi tenaga pelacak (tracer) orang-orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, kata Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat jumpa pers di Jakarta, Senin. Pengerahan itu merupakan upaya TNI membantu pemerintah meningkatkan rasio tracing (pelacakan) sehingga penyebaran COVID-19 dapat cepat terkendali, terang Hadi. Setidaknya ada dua cara pelacakan yang akan ditempuh TNI dalam melacak mereka yang kontak erat dengan pasien COVID-19, yaitu cara manual dan digital. Pelacakan secara digital akan jadi langkah pertama yang dilakukan para tracer dari TNI. Para prajurit yang bertugas sebagai tracer nantinya akan menerima pemberitahuan/notifikasi dari Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah, kemudian petugas akan menghubungi dan mewawancarai warga lewat aplikasi pengirim pesan Whatsapp atau telepon. Namun, jika cara digital itu tidak dapat dilakukan, maka para tracer yang di antara merupakan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), akan langsung mendatangi rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai kontak erat pasien COVID-19 dan melakukan wawancara. Nantinya setelah wawancara, para anggota tracer akan melapor ke Puskesmas di tingkat desa. Laporan itu diteruskan ke Dinas Kesehatan di tiap kabupaten/kota dan provinsi, kemudian ke tingkat pusat agar dapat masuk ke laporan nasional, terang Panglima TNI. Terkait dengan pelaksanaan tracing secara digital, Panglima TNI menyampaikan anggotanya telah mendapatkan pelatihan secara virtual. Dalam pelatihan itu, para anggota TNI mempelajari cara kerja aplikasi Silacak yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Di samping pelatihan, TNI juga telah menggelar simulasi pelacakan kontak erat pasien COVID-19 secara digital. Tidak hanya anggota TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengerahkan 7.000 tracer tambahan. Panglima menyampaikan pengerahan total puluhan ribu tenaga tracing itu merupakan bagian dari penerapan konsep perang semesta melawan pandemi COVID-19. “Kalau kita samakan dengan konsep perang semesta, BNPB ini dari komponen masyarakat yang diperbantukan secara total. Saya yakin dengan konsep semesta ini, keinginan kita semua menekan kasus aktif bisa terealisasi sampai ke angka paling rendah,” sebut Panglima TNI. Dalam kesempatan yang sama, Panglima kembali mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti salah satunya memakai masker. “Walaupun kita sudah divaksin baik yang pertama maupun kedua, saya hadap masyarakat terus semangat menggunakan masker. Ingat, masker akan melindungi kita dari paparan COVID-19,” kata Panglima. (mth)
Mensos Gandeng BI dan Fintech Luncurkan Aplikasi untuk Bansos
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) untuk membuat aplikasi terkait penyaluran bantuan sosial, guna mencegah terjadinya korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya. “Mungkin teman-teman menanyakan bagaimana kasus kemarin, kami akan memperbaikinya. Kami sudah siapkan software, kami dibantu BI dan pengawasan OJK, dan teman-teman muda di fintech, e-commerce (niaga daring) untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa dimana saja, bukan di e-waroeng saja,” kata Risma dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Risma mengatakan kerja sama peluncuran aplikasi tersebut merupakan satu dari sekian banyak upayanya untuk mencegah terjadinya tidak pidana korupsi bansos. Peluncuran aplikasi tersebut rencananya akan digelar pada 17 Agustus 2021. “Kami sudah siapkan. Mudah-mudahan kita bisa launching 17 Agustus,” ujarnya. Ia menjelaskan teknologi di aplikasi tersebut akan fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi penerima bansos. Aplikasi tersebut juga bisa disinkronkan dengan berbagai platform sehingga akan mudah digunakan. “Jadi nanti belanja bisa dimana saja, bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu. Bagaimana dengan kondisi di tempat lain? Nanti akan kami sesuaikan, karena kami punya cara untuk mengondisikan bagaimana nanti, meskipun HP-nya masih zadul (zaman dulu),” ujarnya. Aplikasi tersebut juga akan mencegah penyalahgunaan bansos oleh penerima, misalnya menggunakan bansos untuk membeli rokok atau minuman keras. “Kami akan cut, jadi sesuai perintah Presiden agar tidak ada belanja rokok, tidak ada belanja untuk miras. Maka dengan dengan fitur itu, kami bisa membatasi untuk belanja, karena tidak bisa belanja, jika pembayarannya digunakan untuk membeli miras atau rokok,” ujarnya. (mth)
KPSI Dorong Kriteria Penerima BSU Diperluas
Jakarta, FNN - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan apresiasinya atas Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan pemerintah kepada pekerja terdampak COVID-19 dan mendorong cakupan kriterianya diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang. "Kita setuju bantuan subsidi upah, tapi kriterianya harus diperbaiki. Kriteria tentang penerima BSU itu harus diperbaiki," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers terkait kondisi pekerja saat PPKM, dipantau dari Jakarta, Senin. Sebelumnya pemerintah mengumumkan akan memberikan subsidi upah kepada pekerja terdampak COVID-19 dengan kriteria pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4, peserta yang membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan masuk dalam sektor terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Masing-masing pekerja yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan bantuan Rp1 juta untuk dua bulan atau Rp500.000 per bulan, yang langsung diberikan sekaligus melalui transfer bank. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 8 juta orang penerima BSU 2021, menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Said mengatakan bahwa beberapa daerah yang menjalankan PPKM Level 4 memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta dengan banyak pekerjanya juga terdampak pandemi, baik mengalami pemotongan upah atau dirumahkan. Karena itu, dia mendorong agar penyaluran itu lebih tepat sasaran, menyasar pekerja yang dirumahkan dan mengalami pengurangan gaji hingga berada di bawah Rp3,5 juta meski upah sebelum dipotong berada di atas angka tersebut. Dia juga mendorong agar penyaluran dapat dilakukan dengan cepat mengingat PPKM Level 4 akan berlangsung sampai dengan 4 Agustus 2021, jika tidak diperpanjang kembali. (mth)
Mendagri Harap Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Instruksinya
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah segera menindaklanjuti Instruksinya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Kita berharap dengan adanya Instruksi Mendagri yang substansinya dibuat tim bersama, kepala daerah dapat segera melakukan langkah lanjutan," ujar Mendagri dalam keterangan pers virtual di Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Tito mengatakan dirinya telah mengeluarkan tiga instruksi, yakni Nomor 24/2021, 25/2021, dan 26/2021 yang mengatur tentang Perpanjangan PPKM Tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021. Instruksi Mendagri Nomor 24/2021 mengatur tentang PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri Nomor 25/2021 mengatur tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Instruksi Mendagri Nomor 26/2021 mengatur tentang Penerapan PPKM Level 3, 2, dan 1. Tito berharap kepala daerah bisa menindaklanjuti instruksi tersebut dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan produk kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota. "Kalau bisa kebijakannya lebih spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing, tetapi tidak melampaui Instruksi Mendagri yang berlaku nasional," kata Tito. Menurut Tito, rakor Forkopimda perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota. Namun dia berharap koordinasi tidak hanya dilakukan kepala daerah dengan unsur pemerintah melainkan juga dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang bisa menjadi mitra. Dia menekankan upaya persuasif dan sosialisasi harus selalu dikedepankan dalam mendisiplinkan masyarakat. Sementara langkah penegakan hukum harus menjadi jalan terakhir. "Kita tahu masyarakat sedang mengalami tekanan karena krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi kita perlu mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu mohon kerja sama semua pihak, termasuk tokoh masyarakat agar kebijakan betul-betul efektif," ujarnya. (mth)
Ketua Satgas COVID-19 Minta Masyarakat Terapkan Prokes
Jakarta, FNN - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan, saat meninjau Wisma Atlet Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang akan dipergunakan sebagai Pusat Isolasi Terpadu untuk pasien COVID-19. Menurut dia, protokol kesehatan adalah hulu untuk menekan kenaikan angka kasus COVID-19 di Indonesia. "Tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak dijaga selalu," kata Ganip di sela-sela tinjauannya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Dia meninjau fasilitas tersebut guna memastikan fasilitas, tenaga medis dan non-medis, juga kondisi ruangan sudah siap untuk mulai menerima warga yang dinyatakan positif COVID-19. Pusat Isolasi Terpadu ini nantinya diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), agar proses isolasi lebih terpantau. Pusat isolasi terpadu Wisma Atlet Jalak Harupat memiliki 44 kamar yang diperuntukkan bagi 80 pasien, terdiri atas 12 kamar berada di lantai 1, dan masing-masing 16 kamar di lantai dua dan tiga. Satu kamar terdiri dari dua ruang tidur, ruang tamu, dan dapur. Menurut Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, pengoperasian pusat isolasi terpadu ini hanya tinggal menunggu kesiapan dari para personil. "Setelah ini kami akan menginventarisasi dari sisi SDM untuk kita lihat ketersediaan dan kesiapannya. Kalau sudah rampung, insyaallah bisa langsung beroperasi secepatnya" kata Dadang. Dadang menyebutkan, saat ini kebutuhan tenaga kesehatan untuk isolasi terpadu di Wisma Atlet Jalak Harupat adalah 8 dokter, 16 perawat, dua sanitarian, dua nutrisianis, dan dua Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Turut hadir dalam tinjauan tersebut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjono, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II TNI Marsdya Imran Baidirus. Panglima TNI mengatakan, saat ini kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, dia mengingatkan seluruh komponen bangsa harus bekerja bersama-sama secara serius untuk menangani pandemi COVID-19. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap kesiapan fasilitas isolasi terpadu tersebut. Sebelumnya, Kepala BNPB bersama rombongan sudah terlebih dahulu meninjau RSUD Al-Ihsan untuk agenda yang sama. (mth)
Indonesia Terima 300 Konsentrator, 100 MT Oksigen Medis dari India
Jakarta, FNN - Indonesia pada Sabtu (24/7) telah menerima dukungan Pemerintah India untuk penanganan pandemi COVID-19, yakni berupa 300 unit konsentrator oksigen dan 100 metrik ton (MT) oksigen cair medis. Seluruh bantuan yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut telah diserahterimakan oleh Dubes India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti kepada Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Pusat Krisis, Eka Jusup Singka. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah India atas bantuan yang telah disampaikan, yang akan sangat berguna dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Minggu. Dalam sambutannya, Dubes India untuk Indonesia menyampaikan komitmen dan harapan India untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam penanganan pandemi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Konsentrator dan oksigen medis yang diterima langsung disalurkan melalui Kementerian Kesehatan kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Pada kesempatan sebelumnya, Indonesia juga pernah mengirimkan bantuan serupa kepada India, saat negara tersebut mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa pada Mei lalu. India merupakan negara mitra komprehensif strategis bagi Indonesia di kawasan, dan kedua negara terus mengembangkan kerja sama di berbagai bidang, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral. (mth)
Presiden Main Sandiwara
By M RIzal Fadillah Bandung, FNN - Tiba-tiba di group wa muncul video Presiden datang ke apotik pinggir jalan di Bogor lalu menanyakan obat anti virus dengan nama yang ditulis di kertas. Penjaga toko obat menjawab obat tidak ada baik yang generik maupun paten. Presiden bertanya mencarinya di mana, jawabnya tidak tahu. Cukup sekian. Mungkin misi atau pesannya adalah bahwa obat penting itu kini tidak ada di toko obat atau apotik. Jadi distributor atau mungkin industri farmasi tidak memasok di pasaran. Presiden Jokowi mengingatkan fakta kelangkaan tersebut. Bagus-bagus saja. Meski jadi aneh juga permainan yang dishoot kamera termasuk para bapak polisi tersebut. Sidak? Tidak juga tampaknya. Dari gaya pelayan toko obat itu melayani mudah dibaca sebagai settingan. Apalagi dia tahu itu direkam dari depan dan belakang. Hebat-hebatnya Presiden Jokowi membeli obat di apotik pinggir jalan. Kesimpulannya adegan itu boong-boongan. Pencitraan Presiden yang sedang bermain sandiwara. Mengerikan dan menyedihkan sekali, di tengah serius-seriusnya penanganan pandemi covid 19 yang telah banyak membawa korban meninggal ini, masih sempat Presiden bermain sandiwara beli-belian obat. Pesan drama tersebut pasti tidak akan sampai pada sasaran. Lalu kepada siapa Presiden sedang mengarahkan pesan? Kepada Menteri atau industri farmasi, penimbun atau apotik? Atau mungkin kepada rakyat semesta? Seharusnya Presiden tak perlu drama seperti itu, jika ada informasi tentang kelangkaan obat, tinggal perintahkan jajaran kementrian dan aparat untuk bergerak. Mencari akar masalah dan mengatasi dengan sebaik-baiknya. Sandiwara satu babak ini sia-sia dan hanya membuktikan bahwa Presiden memang tidak profesional atau amatiran dalam mengelola negara. Pemuji akan mengacungkan jempol bahwa Presiden sidak, tetapi pengeritik melihat ini hanya sidak-sidakan. Artinya ini adalah drama kontroversi. Dan sungguh tidak bagus mendidik publik dengan pola akting yang multipersepsi. Sejak malam-malam mendatangi warga bagi-bagi obat dan sembako kemudian kini akting obat apotik tampaknya Presiden ingin mengulangi sukses kampanye saat Pilpres. Sayangnya ini bukan momen kampanye yang lebih banyak imajinasi daripada realisasi. Saat ini adalah waktu untuk mengambil keputusan yang konsisten, bijak, dan tulus. Melayani masyarakat keseluruhan dengan maksimal. Jauh dari kepura-puraan. Rakyat sudah muak dengan perilaku bermain-main di tengah ancaman serius yang dapat membawa angka kematian yang semakin tinggi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Polisi Pastikan Video Demo Rusuh Hoaks
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan video dengan narasi demonstrasi serentak yang berlangsung Sabtu, 24 Juli 2021, berujung rusuh, sebagai kabar bohong atau hoaks. "Itu video hoaks," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, di Jakarta, Sabtu. Argo menjelaskan, fakta sebenarnya video demonstrasi berakhir rusuh yang beredar di media sosial merupakan peristiwa demonstrasi menolak omnibus law Cipta Kerja setahun yang lalu. "Faktanya adalah demonstrasi itu merupakan peristiwa lama saat demo menolak omnibus law Ciptaker di Jakarta, pada 8 Oktober 2020," ujar Argo sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Argo mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Masyarakat jangan mudah termakan hoaks. Saring sebelum sharing," ujar Argo. Menurut Argo, sampai dengan saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) berjalan aman, damai dan kondusif. Ia memastikan tidak ada demonstrasi yang berlangsung sepanjang Sabtu, 24 Juli 2021, termasuk di Jakarta. "Situasi aman dan kondusif. Tidak ada gangguan yang berarti," kata Argo. Selain itu, Polri juga telah menyematkan label hoaks terhadap video yang beredar di media sosial melalui akun Instagram @divisihumaspolri. (MD).
Wakil Ketua DPR Heran Obat Terapi Covid 19 Hilang di Pasaran
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan hilangnya peredaran obat terapi Covid-19 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sidak ke salah satu apotek di Bogor, Jawa Barat. Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23 Juli 2021) menjelaskan, obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang dicari oleh presiden tersebut sebagian besar adalah produk BUMN Farmasi seperti Oseltamivir produksi Indofarma, Favipiravir, dan Azithromycin produksi Kimia Farma. Dasco yang juga Ketua Satgas Lawan Ccovid-19 DPR RI mengatakan, dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan para direktur utama BUMN Farmasi beberapa waktu lalu memastikan obat-obatan untuk terapi Covid-19 tersebut telah diproduksi melebihi kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan obat selama pandemi ini. "Saya heran kenapa obat-obatan terapi Covid-19 itu saat ini seolah-olah hilang di pasaran. Padahal, para direktur utama BUMN Farmasi dalam rapat bersama Komisi VI memastikan bahwa mereka telah memproduksi lebih dari jumlah kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan di pasaran selama pandemi ini," katanya. Oleh karena itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta kepada aparatur pemerintah serta pihak kepolisian agar menyelidiki hilangnya obat-obatan tersebut Sebab, kata dia, jangan sampai dugaan buruk terjadi, yakni adanya penimbunan obat-obatan untuk terapi COVID-19 tersebut oleh sebagian pihak. "Saya meminta pemerintah serta aparat kepolisian supaya menyelidiki hilangnya obat-obatan ini. Jangan sampai ada dugaan penimbunan obat terapi Covid-19 karena kepanikan masyarakat terhadap pandemi sekarang," ucap Dasco sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Sebelumnya pada Jumat (23/7), Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan obat terapi Covid-19 di sebuah apotik, di Bogor. Namun, apoteker menjawab stok Oseltamivir kosong. Presiden menanyakan kembali di mana ia harus mencari obat tersebut. Apoteker mengatakan, pihaknya sudah lama tidak menerima pasokan Oseltamivir. Terakhir, stok Oseltamivir yang sempat tersisa adalah merek Fluvir. "Tetapi, sekarang juga sudah kosong," kata apoteker wanita tersebut. Presiden kemudian menanyakan lagi ketersediaan obat jenis Favipiravir. Apoteker juga menjawab tidak punya stoknya, begitu juga dengan vitamin D3. Apotek tersebut hanya memiliki vitamin D3 1000, sedangkan D3 5000 sudah habis. Kepada Jokowi, apoteker menyampaikan, pihaknya sudah memesan lagi produk vitamin tersebut, namun tidak dapat. Hingga akhirnya Presiden menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberitahu bahwa obat-obatan yang ia cari untuk terapi Covid-19 kosong di pasaran. (MD).
POPULER
