NASIONAL
Ikatan Cinta
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Setelah ramai bacaan "kenegaraan" Presiden Jokowi komik Sin Chan kini cuitan Mahfud MD soal asyik menikmati sinetron "Ikatan Cinta" dikomentari Netizen. Masalahnya bangsa Indonesia saat ini sedang serius menghadapi lonjakan angka korban pandemi Covid 19. Terkesan Menko Polhukam tidak peka dengan penderitaan rakyat Indonesia. Sempat-sempatnya pamer kegiatan dengan menonton sinetron. PPKM Darurat menyulitkan rakyat akibat mobilitas yang terganggu. Ekonomi keluarga menjadi morat marit. Pengangguran terjadi dimana-mana dan usaha-usaha gulung tikar. Mencoba eksispun diobrak-abrik oleh petugas yang berdalih menjalankan tugas. Tidak ada pola yang sistematis dalam penanganan. Main labrak sok disiplin. Wajar jika disana sini ada perlawanan. Luhut sang Koordinator Jawa-Bali yang asalnya sangat jumawa dan yakin dapat cepat mengendalikan pandemi ternyata brat bret brot juga terhuyung-huyung dalam bekerja. Lalu minta bantuan internasional yang tentu saja China termasuk di dalamnya. "Skenario terburuk sudah disiapkan" kata Luhut. Ya itulah, SOS dunia, bendera putih. Di sisi lain Menteri masih sempat pula piknik ke luar negeri. Meninves Bahlil Kahadilia dan Mendag M Luthfi di tengah PPKM berada di New York berjalan-jalan tanpa masker. Lucunya Presiden menurut Pramono Anung kecewa atas Menteri yang melawat ke luar negeri. Aneh, ke Amerika tanpa koordinasi istana. Pura-pura atau benar-benar "lost of control" ? Kembali ke Ikatan Cinta Mahfud MD yang mengomentari soal skenario pembunuhan yang tanpa ilmu. Pengakuan bukan bukti utama dalam pidana, kata Mahfudz. Begitu peduli dengan sinetron cinta yang ada pembunuhannya. Lupa bahwa di alam sebenarnya ada enam anak bangsa dibunuh dengan biadab oleh aparat yang Mahfud menganggap biasa saja. Mahfud tidak ngerti ilmu hukum pidana, peristiwa pembunuhan seperti itu adalah kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat, Professor ! Ikatan Cinta adalah kisah kepanikan. Mahfud panik lari ke dunia sinetron. Bahlil dan Luthfi lari ke Amerika. Luhut lari ke China. Jokowi mungkin lari ke ruang semedi. Tidak cepat mengambil alih komando pandemi. Istana sebenarnya sedang panik dalam tiga dimensinya kesehatan, ekonomi, dan politik. Kesehatan karena lonjakan korban yang meninggal mencapai 70 ribu, ekonomi macet dan hutang di atas 6000 trilyun, politik mendapat serangan dari oposisi yang menilai Jokowi anti demokrasi dan melanggar hak asasi. PPKM Darurat adalah awal dari pengibaran bendera putih untuk kedaruratan multi dimensi. Semua itu karena ulah Jokowi sendiri. Akibat dari sikap dan kebijakan yang lebih mengutamakan ikatan cinta istana ketimbang cinta rakyat. Ikatan cinta rakyat kepada istana akan semakin longgar bahkan mungkin segera lepas. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Perlu Waspadai TKA China Komunis Angkat Senjata
by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Publik banyak bertanya-tanya. Ada apa dibalik kebijakan PPKM Darurat Pemerintah Jokowi? Kenapa bukan dari setahun yang lalu diberlakukan PPKM Darurat? Benarkah rezim Jokowi menyimpan agenda tersembunyi dibalik berlakunya PPKM Darurat? Kabarnya, pemerintah Jepang mulai mengevakuasi warganya dari Indonesia. Amerika Serikat juga mengeluarkan travel warning level 3. Sedangkan Inggris dan Australia menyarankan tidak agar warga negara tidak bepergian ke Indonesia. Benarkah sikap pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Australia tersebut semata-mata hanya karena lonjakan kasus covid-19 yang makin menggila di Indonesia? Atau ada desas-desus Tenaga Kerja Asing (TKA) China komunis bakal angkat senjata di Indonesia? Apa jadinya kalau TKI komunis Bejing yang tiap masuk ke Indoonesia antara 500-1.000 orang seperti diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Rudi Ma’ud saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu benar. Artinya dalam setahun ada sekitar 182.00 sampai 365.000 orang TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Dalam lima tahun terakhir saja diperkirakan sekitar 910.000 sampai 1.825.000 orang TKI China yang sudah berada di Indonesia. Ciri-ciri yang tampak dari pata TKA China tersebut adalah berpenampilan tegak dan kekar. Seperti orang yang pernah mengikuti latihan wajib militer di China komunis. Tampilan dan jumlah mereka yang membuat msayarakat untuk curiga kepada pemerintah Jokowi. Persoalnya, isu masuknya ribuan, bahkan jutaan TKA China komunis ke Indonesia selama PPKM Darurat menuai kontroversi di mana-mana. TKA China mewarnai dan mendominasi perbincangan hangat di ruang-ruang publik. Wajar saja bublik khawatir sekaligus cemas. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jokowi memberikan karpet merah untuk TKA China komunis. Apalah ada skenario besar tersebung dibalik masuknya TKA China komunis ke Indonesia ditengah PPKM Darurat? Bukan tanpa alasan bila muncul kekhawatiran. Kasus Tibet, Angola dan Zimbabwe merupakan contoh nyata yang wajib untuk dijadikan pelajar. Semua dimulai dengan menjadi pekerja. Mula-mula tentara China komunis berkedok TKA masuk Tibet. Tidak lama berselang setelah menjadi TKA, mereka lalu angkat senjata untuk mengusai Tibet. Selanjutnya Tibet takluk dibawah kekuasaan China komunis. Pemimpin Tibet Dalai Lama diusir dari negaranya. Kemudian terjadi di belahan benua Afrika. Angola dan Zimbabwe kini ditaklukan oleh China komunis. Ditaklukan melalui utang yang menggung. Angola dan Zimbabwe terjerat utang. Sementara kasus Indonesia, gabungan dari kasus di tiga negara tersebut. Pencaplokan Indonesia melalui masuknya TKA China komunis dan dijerat dengan utang. Siapa yang bisa menjamin kalau tiba-tiba TKA China komunis tidak akan angkat senjata di tengah situasi Indonesia yang semakin tidak menentu? PPKM Darurat mirip-mirip darurat sipil. Seperti; pemberlakuan jam malam, penyekatan kawasan strategis dan rakyat dikurung di dalam rumah. Sementara TKA China bebas masuk Indonesia. Yang lebih tragis lagi, ditengarai rezim Jokowi sekarang mulai sempoyongan. Indonesia diambang multi dimensi kebangkrutan. Rakyat mulai kelaparan. Covid-19 semakin menjadi-jadi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin berucap, kondisi genting. Indonesia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kecurigaan pemberlakuan mirip jam malam selama PPKM Darurat menuai selentingan. TKA China komunis disebar ke beberapa daerah strategis Indonesia. Katanya, pengkondisian. Cipta kondisi untuk agenda politik tertentu. Lagi-lagi, wajar kalau masyarakat, khususnya umat Islam curiga Penulis jadi teringat dengan kegagalan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 1965. Kita harus belajar dari kegagalan kudeta PKI tahun 1948 dan 1965 tersebut. Konon, Komunis Gaya Baru yang sedang mengganti haluan dan tampilan. Menggunakan isu Covid-19 sebagai pintu yang strategis untuk masuk menaklukan Indonesia. Kalau dulu kita kenal angkatan kelima. Para buruh dan tani dipersenjatai. Sekarang, kabarnya TKA China komunis yang dipersenjatai. Waspada tingkat tinggi sangat diperlukan. TNI, Polri, ummat Islam dan pecinta NKRI harus mewaspadai bila skenario ini benar-benar terjadi. Selain harus waspada, jangan mau untuk diadu domba sesama anak bangsa. Saatnya TNI, Polri, ummat Islam bersama ummat beragama lain bersatu padu untuk mempertahankan NKRI dari ancaman China komunis dan Komunis Gaya Baru. Penulis adalah Pegiat Dakwah dan Sosial.
Kasad: RSPAD dan RS TNI AD Jadi Rujukan COVID-19 Didukung Maksimal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan RSPAD Gatot Soebroto dan RS TNI AD yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 akan mendapatkan dukungan maksimal. "TNI Angkatan Darat akan mendukung semaksimal mungkin untuk RSPAD dan RS TNI AD yang menjadi rujukan COVID-19, sehingga terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien COVID-19," kata Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, dalam siaran TNI AD diterima di Jakarta, Jumat. Kemudian, Kasad juga memerintahkan jajaran untuk segera melengkapi kebutuhan dan penambahan fasilitas bagi rumah sakit milik TNI AD yang menjadi rujukan mengingat jumlah pasien terpapar COVID-19 yang terus meningkat. Kasad menyampaikan itu pada telekonferensi bersama RSPAD Gatot Soebroto dan RS TNI AD yang menjadi rujukan COVID-19 wilayah Pulau Jawa. "Segera kirim kebutuhan alkes dari Rumah Sakit Dustira kepada Aslog agar segera dikomunikasikan via Whatsapp dan langsung dibuat pengajuan kepada Kementerian Pertahanan," kata Kasad. Kepala Rumah Sakit Tingkat II dr Soedjono, Magelang, mengajukan soal pengadaan alat video laryngoscope yang akan digunakan untuk kebutuhan tenaga kesehatan khususnya bagian anestesi. “Kami mohon bantuan video laryngoscope bapak, karena cukup urgen untuk kebutuhan dokter anestesi saat melakukan intubasi sehingga tidak perlu melihat langsung ke dalam saluran napas atau tenggorokan pasien,” kata Kepala Rumah Sakit dr Soedjono Magelang, Kolonel Ckm dr Deddy Firmansyah. Asisten Logistik Kasad langsung menindaklanjuti permintaan tersebut. Seluruh dukungan akan diberikan kepada RSPAD Gatot Soebroto dan RS TNI AD yang menjadi rujukan COVID-19 khusus wilayah Pulau Jawa, sehingga dapat terus memaksimalkan perawatan kepada seluruh pasien COVID-19. (mth)
Peneliti: Peraturan Turunan UU Otsus Harus Perkuat Peran Gubernur
Jakarta, FNN - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan peraturan turunan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus memperkuat peran dan kewenangan gubernur untuk memaksimalkan penerapan regulasi tersebut. “Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah (PP) yang memperkuat kewenangan gubernur untuk menjalankan kekhususan UU Otsus Papua,” kata Cahyo di Jakarta, Jumat. Menurut Cahyo, Pemerintah bisa memberikan kewenangan yang besar pada gubernur untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik hingga kewenangan mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah juga bisa memberikan kewenangan kepada gubernur berkaitan dengan hal-hal konkret lain yang mendukung pembangunan Papua, seperti membuat sekolah khusus pendidikan guru dan pelayanan kesehatan bergerak. Cahyo menambahkan, isu lain yang tak kalah penting adalah mengenai hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi isu krusial dalam dinamika sosial politik di Papua. Menurut dia, Pemerintah bisa memberi kewenangan dan kekuasaan kepada gubernur untuk menyelesaikan persoalan HAM, misalnya dengan cara membentuk Komnas HAM di Papua atau gubernur punya kewenangan untuk mendorong pengadilan HAM ataupun rekonsiliasi. Selain itu, menurut Cahyo, peran gubernur juga penting diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU Otsus Papua sesuai dengan aspirasi orang asli Papua, begitu juga keterkaitan lanjutan dengan bupati dan wali kota. Ia berpandangan hubungan yang saling bersinergi dengan baik di antara para pemangku kebijakan di Papua juga sangat dibutuhkan nantinya. “Intinya perlu ada koordinasi, kerja sama, dan sinergi di antara seluruh pemerintah daerah yang ada di Papua, bukan saling berkontestasi sendiri,” ujar Cahyo. (mth)
Kapolri Prediksi "Herd Immunity" Terbentuk Bulan Agustus dan September
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memprediksi kekebalan komunal masyarakat atau herd immunity dapat terbentuk para rentang waktu bulan Agustus hingga September 2021. Keyakinan akan terbentuknya herd immunity tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Polri berkerja sama dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di SMA Negeri 38 Jakarta dan PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) di Universitas Indraprasta, Jakarta, Kamis. "Dengan adanya peran pemuda dan mahasiswa menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemik COVID-19 ini, sehingga target akhir tahun paling tidak menjelang Agustus hingga September, herd immunity segera terwujud," kata Sigit melalui keterangan tertulis-nya. Dihadapan mahasiswa peserta vaksinasi COVID-19, Sigit menyampaikan bahwa dengan terbentuknya kekebalan komunal masyarakat sebagaimana telah ditargetkan oleh pemerintah, maka pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik. Sebagaimana diketahui, pandemik COVID-19 telah merusak sendi-sendi kehidupan, berdampak pada sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat. "Dengan terbentuknya herd immunity, masyarakat diharapkan bisa kembali melaksanakan aktivitas-nya sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit. Mantan Kabareskrim Polri ini menilai, rasa optimistis terbentuknya herd immunity dalam waktu dekat ini terlihat dari antusiasme yang tinggi para peserta vaksinasi yang diselenggarakan oleh PB HMI dan PB SAMMI. Vaksinasi tersebut ditujukan untuk pelajar atau anak dengan rentang usia 12 tahun ke atas. "Hari ini dilaksanakan kegiatan vaksinasi untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas dari mulai SMP, SMU, dan juga anak-anak SD yang sudah bisa divaksin. Tentunya kami melihat anak-anak pun antusias untuk divaksin ini merupakan kabar baik untuk kita semua," ucap Sigit. Jenderal bintanng empat itu berharap, kolaborasi vaksinasi massal ini bisa berlanjut ke seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat, kunci penanganan pandemik COVID-19 berada pada sinergitas, kerja sama dan saling bergandengan tangan antar-kelompok. "Upaya akselerasi vaksin dalam rangka membentuk herd immunity yang tentunya kami tunggu-tunggu sehingga kemudian kehidupan masyarakat bisa kembali pelan-pelan pulih normal. Tentunya kita harapkan ini semua bisa segera tercapai," ujar Sigit. Dalam kesempatan itu, Sigit kembali mengingatkan bahwa protokol kesehatan tetap diterapkan setelah divaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi massal Polri bersama PB HMI di SMA Negeri 38 menargetkan seribu orang per hari. Acara berlangsung selama dua hari tanggal 15-16 Juli 2021. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 13 orang vaksinator yang terdiri dari lima vaksinator Polri dan delapan vaksinator dari HMI. Dalam kegiatan ini, panitia juga menyajikan hastag atau tanda pagar #remajaambilperan, dengan tujuan menyukseskan vaksinasi massal remaja. Sementara vaksinasi massal PB SEMMI yang diselenggarakan di Universitas Indraprasta juga menargetkan seribu orang per hari yang disuntik vaksin. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan itu sejumlah 15 orang vaksinator dari Biddokkes Polda Metro Jaya. (mth)
Petugas Menjaga Titik Penyekatan di Lintas Bawah Mampang Prapatan
Jakarta, FNN - Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta menjaga titik penyekatan di jalan lintas bawah (underpass) Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk mengendalikan mobilitas masyarakat. Pantauan ANTARA di Jalan Mampang Prapatan, petugas memasang barikade di depan terowongan menuju jalan lintas bawah arah Jalan Rasuna Said, Kuningan. Pengendara atau pekerja yang bukan termasuk sektor kritikal dan esensial diarahkan melewati Jalan Tendean. Sedangkan pekerja sektor kritikal dan esensial yang melengkapi diri dengan surat izin diperkenankan melewati lintas bawah. Jalur lintas bawah Mampang Prapatan hanya disekat satu jalur yakni Mampang Prapatan menuju Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan ( Jaksel). Sedangkan jalur sebaliknya di lintas bawah dari Jalan Rasuna Said menuju Mampang Prapatan masih dibuka. Selain itu, kendaraan bus TransJakarta dan ambulans diperbolehkan melintas di titik penyekatan lintas bawah Mampang Prapatan selama PPKM Darurat. Lintas bawah Mampang Prapatan merupakan salah satu titik penambahan penyekatan dari total 100 titik penyekatan yang berlaku pada Kamis ini. Polda Metro Jaya mencatat total jumlah personel yang bertugas dalam penyekatan di lintas bawah Mampang Prapatan mencapai 42 orang. Personel tersebut terdiri atas Satuan Lalu Lintas sebanyak 10 orang, Sabhara (6), Brimob (10), TNI (10) dan Pemda (6). (mth)
Arie Karimah: Suntikan Booster yang Kontra
Jakarta, FNN - Pemerintah berencana memberi suntikan booster (vansin ketiga) untuk tenaga kesehatan. Pro dan kontra mulai ada. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent, Alumni ITB, Pro-kontra akan selalu ada. Regulator seperti FDA, CDC dan WHO tentu akan berpikir dengan kacamata yang berbeda dengan produsen vaksin, yang harus melakukan riset dan pengembangan, serta praktisi yang melihat realita di lapangan. Adanya ketidaksetujuan WHO, kata Arie Karimah seperti diungkap dalam akun Facebook-nya itu lebih karena, jika negara-negara maju memberikan suntikan 3 kali kepada warganya, maka akan berdampak pada negara-negara berkembang dan miskin. Di sana rakyatnya mungkin masih kesulitan mendapatkan suntikan pertama akan merasakan ketidakadilan. “Jatah itu bisa jadi sudah digunakan untuk menyuntikkan booster ke warga negara maju,” ungkapnya. WHO tentu juga menyinggung tentang belum cukupnya bukti ilmiah kebutuhan suntikan booster. Tapi WHO tidak berbicara tentang bagaimana jika kasus breakthrough infections yang cukup tinggi dan kematian nakes juga terus meningkat? “Sementara vaksin yang digunakan dalam program nasional memiliki efikasi hanya 51%,” lanjut Arie Karimah. Menurutnya, ketidaksetujuan FDA dan CDC lebih disebabkan, mereka meyakini dengan suntikan 2 kali vaksin berefikasi 95% sudah cukup melindungi warga mereka. Tapi, FDA dan CDC tidak menyinggung tentang tingginya kasus breakthrough infections dan kematian nakes pada program vaksinasi nasional dengan produk berefikasi 51%, yang tidak digunakan di negara mereka. (mth)
Menhan Perintahkan Ubah Fasilitas-Fasilitas Kemhan Menjadi Rumah Sakit Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (14/7), meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa (Pusbahasa) Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan sebagai rumah sakit satelit bagi RS dr. Suyoto di Bintaro, Jakarta Selatan, yang selama ini telah melayani pasien Covid-19. Adanya ruangan tambahan yang berlokasi di Pusdiklat Jemenhan dan Pusbahasa Badiklat Kemhan ini sangat dibutuhkan karena saat ini pasien Covid-19 yang datang dan dirawat di RS dr. Suyoto dengan kondisi sedang sampai dengan berat jumlahnya meningkat tajam dan menyebabkan tak tertampungnya pasien. “Kami mengalihkan beberapa kegiatan pokok. Sarana-sarana yang ada terutama badan pendidikan latihan, sarana pendidikan kita sementara kita alihkan. Kita hentikan kursus-kursus. Siswa kita pulangkan, mereka laksanakan kursus virtual. Ruangan-ruangan kita ubah menjadi RS darurat,” kata Menhan Prabowo, Rabu. Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa memiliki daya tampung sebanyak 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satelit, akan siapkan pula ruang ICU dan HCU dengan dua ventilator, dan akan dilengkapi dengan oksigen generator untuk mendukung kebutuhan oksigen pasien. Rumah sakit satelit ini juga akan dilengkapi dengan perangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto, termasuk diantaranya Dokter Umum, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Paru, serta Dokter Anestesi. RS satelit ini akan menampung pasien Covid-19 dengan status sedang. Selain meninjau kesiapan Pusdiklat Bahasa, Menhan menyatakan bahwa saat ini sedang disiapkan fasilitas tambahan di Badiklat Kemhan Salemba, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor serta Mess Stand By Force di IPSC, Sentul, sehingga jumlah tempat tidur yang disiapkan oleh Kemhan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid mencapai 1.650 tempat tidur di Jabodetabek. “Jadi kita berhasil dalam waktu dekat menambah tempat tidur kurang lebih 1.650. Dengan instalasi ICU, IGD, dukungan ventilator, oksigen, dan sebagainya,” ujar Menhan. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selama ini sudah bekerja, baik tenaga kesehatan organik RS Suyoto maupun komponen pendukung. “Saya lihat upaya keras staf Kemhan, para dokter, para tenaga kesehatan, para relawan juga banyak dari daerah-daerah sebagai komponen pendukung. Kita ada komponen pendukung kesehatan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun di RS Suyoto sebagian kami pindahkan ke sini,” kata Menhan Prabowo. Sejak awal pandemi Covid-19, RS dr. Suyoto yang berada di bawah Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan di Bintaro Jakarta Selatan telah menjadi RS rujukan bagi pasien Covid-19, baik pegawai Kemhan, personel TNI dan keluarganya serta masyarakat umum, dengan persentase pasien masyarakat umum sekitar 80 persen. RS dr. Suyoto memiliki kapasitas sekitar 236 tempat tidur, namun saat ini dihadapkan kepada jumlah pasien khususnya pasien Covid-19 yang meningkat tajam, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang memadai. Saat ini RS dr Suyoto telah menambah dua tenda di depan IGD Suyoto yang menampung 28 tempat tidur dan 40 tempat tidur lainnya di asrama dengan masing-masing dilengkapi fasilitas oksigen sentral. (mth)
Puan: VGR Tidak Boleh Hilangkan Hak Rakyat Peroleh Vaksin Gratis
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah bahwa vaksin gotong royong (VGR) untuk individu tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis yang diberikan negara. Puan menilai vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. "Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya vaksin gotong royong," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa VGR untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah dengan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau. Menurut dia, makin cepat program vaksinasi yang dibantu seluruh elemen bangsa maka makin cepat bangsa Indonesia mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan keluar dari pandemi. "Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itu adalah esensi gotong royong dalam vaksin gotong royong ini," ujarnya. Puan mengatakan bahwa Pemerintah harus membuat aturan main yang jelas tentang VGR individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat. Menurut mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hal tersebut termasuk sosialisasi bahwa VGR tidak menggunakan dana APBN atau vaksin hibah. "Harus disampaikan terus-menerus bahwa vaksin gotong royong bukan dari APBN, bukan menggunakan uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari mana pun. Saya berharap tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat," katanya. Ia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani VGR untuk individu sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah. Menurut dia, harus dipastikan faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis. "Harus dijelaskan dua jenis program vaksinasi ini beda kamar. Tidak saling terhubung sama sekali," ujarnya. Puan menilai kalaupun vaksin gotong royong dan vaksin gratis terhubung, itu terkait ikhtiar dan semangat bersama untuk mempercepat vaksinasi agar bangsa Indonesia cepat keluar dari masa-masa sulit. (mth)
Kutukan Rakyat
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Suara rakyat adalah suara tuhan "vox populi vox dei" karenanya hati-hati dalam bertindak atau membuat kebijakan, apakah sesuai dengan kemauan rakyat atau tidak. Terhadap sikap atau kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi bahkan menyakiti rakyat akan berisiko berat. Kezaliman merupakan sesuatu hal yang dapat memancing murka-Nya. Tentu berbeda makna dengan kutukan atau tuah mistis seperti ceritra "The Curse of Tutanskhment's Tomb", "Da Billy Goat Curse", ataupun film "The Curse of The Golden Flower". Kutukan rakyat disini adalah jeritan kepedihan karena perlakuan yang tak adil, menistakan, dan menginjak-injak kebenaran. Dalam kaitan keagamaan maka itu adalah do'a agar Allah menimpakan adzab atau keburukan pada penganiaya. Ucapan HRS saat menerima ketukan palu vonis hakim "sampai jumpa di pengadilan akherat" adalah do'a yang mengancam. Do'a orang yang tidak berdaya menghadapi hukum palsu dunia yang penuh rekayasa dan arogan. Negara tak boleh kalah, katanya. Maksudnya adalah HRS harus dihabisi. Organisasi FPI harus dihancurkan dan difitnah. Pengawalnya dibantai sebagai tekanan agar HRS menyerah. Kezaliman kepada HRS dan organisasinya menjadi bagian kezaliman rezim kepada umat Islam. Sesak rasanya umat mayoritas dibawah pemerintahan Jokowi. Sulit bersimpati atas duka umat. Artis dan penjilat jauh lebih dihargai daripada tokoh agama dan ulama. Meski dinafikan tetapi faktanya Islamophobia terjadi. Sebutan radikal, intoleran, ekstrem dan sejenisnya disemburkan untuk mencemari umat. Pasukan sampah dikerahkan untuk membentengi dan menjadi juru ejek. Buzzer sebutannya si tukang dengung yang berisik. Soal mutu dengungan tidak penting karena tugasnya hanya menebar racun nista atau dusta. Yang penting adalah agar umat gelisah, resah, bahkan mungkin marah-marah. Untuk sekedar melegitimasi tuduhan radikal, intoleran, dan ekstrim itu. Meminjam istilah Moeldoko mereka sebenarnya adalah lalat politik yang berterbangan di sekitar sampah yang berbau busuk. Dan para Buzzer itu berebutan mengais makanan dari tumpukan sampah Istana tersebut. Kutukan rakyat "People's Curse" berbahaya bagi penguasa. Artinya ia atau mereka sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari rakyat. Rakyat sangat berharap ada perubahan segera demi perbaikan. Ikhtiar dilakukan melalui kritik, pembangkangan, maupun do'a-do'a. Penderitaan itu dekat pada kabulnya do'a. Penguasa arif akan takut pada do'a orang alim. Sementara penguasa lalim akan semakin zalim pada orang alim. Pandemi Coronavirus menjadi momentum untuk memulihkan kewibawaan atau menghancurleburkan kekuasaan. Penguasa gerombolan biasanya sulit untuk disadarkan oleh ujian. Di tengah kesulitan masih berusaha mengeruk keuntungan. Rakyat pun hanya dijadikan batu loncatan untuk melompat dari satu rekening kepada rekening lain yang lebih banyak. Kutukan rakyat akan mampu meredam dan menggoyahkan. Jika kekuasaan ilahi sudah datang untuk membantu maka tak ada kekuatan untuk bertahan. Penguasa angkuh itu akan segera bersimpuh tak berdaya. Kuburan amblas dengan rintihan memelas. Frustrasi dan penyesalan diri. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
POPULER
