NASIONAL
Moeldoko Kirim Somasi Ketiga kepada ICW
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirimkan surat somasi ketiga kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) agar dalam waktu 5 x 24 jam menunjukkan bukti-bukti tuduhan keterlibatan mengambil keuntungan dari peredaran obat Ivermectin dan ekspor beras. "Kami berunding dengan Pak Moeldoko, ya, sudah kalau orang salah siapa tahu mau berubah. Kami berikan kesempatan sekali lagi, kesempatan terakhir kepada saudara Egi, surat teguran ketiga dan terakhir. Kami tegas katakan kami berikan 5 x 24 jam untuk mencabut pernyataan dan minta maaf kepada Pak Moeldoko," kata penasihat hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat. Somasi pertama Moeldoko dilayangkan pada tanggal 30 Juli 2021, kemudian somasi kedua pada tanggal 6 Agustus 2021. Dalam kedua somasi tersebut, Otto meminta peneliti ICW Egi Primayogha memberikan bukti-bukti dari mengenai pernyataan soal Moeldoko mengambil rente dari peredaran Ivermectin serta menggunakan jabatannya untuk melakukan ekspor beras. "Apabila tidak mencabut dan meminta maaf, saya nyatakan dengan tegas bahwa kami sebagai penasihat hukum akan melapor ke polisi," kata Otto. Otto menyebut Moeldoko sudah memberikan waktu yang cukup kepada ICW untuk menjawab somasi pertama dan kedua. Akan tetapi, dia merasa tidak puas dengan surat jawaban ICW. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk berlindung di balik demokrasi tetapi mencemarkan nama orang lain. "Jadi, kalau sampai tidak minta maaf, kami akan lapor kepada yang berwajib, ke kepolisian. Mudah-mudahan Pak Moeldoko sendiri yang akan melapor ke kepolisian," kata Otto. Menurut Otto, Egi Primayogha tidak membalas somasi Moeldoko, tetapi yang membalas somasi adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. "Di surat dia disebut sebagai Koordinator ICW saja, bukan kuasa hukum saudara Egi, padahal yang tegas yang memberikan menyampaikan siaran pers dan diskusi publik adalah Egi sendiri dan temannya, jadi perbuatan pidana itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain," ujar Otto. Dalam surat balasan ICW tersebut, Otto menilai ICW tidak dapat membuktikan analisis mengenai dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras. "Balasan mereka benar-benar melakukan fitnah dan pencemaran nama baik karena mereka mengatakan melakukan penelitian sebelum mengungkap ke media," katanya. Dalam balasan surat, lanjut dia, ternyata bila dilihat metodologinya tidak ada interview, hanya mengumpulkan data sekunder. Dengan demikian, ini bukan penelitian karena ICW hanya membuat analisis dengan menggabung-gabungkan cerita yang ada di media. Isi lain surat balasan ICW itu, ungkap Otto, adalah ICW mengakui adanya misinformasi. "Kalau mereka misinformasi, lalu melontarkan di media massa, sepatutnya mereka meralat atau mencabut pernyataan semula karena sudah merugikan Pak Moel, nama baik sudah telanjur tercemar, tidak bisa entengnya mengatakan misinformasi lalu selesai, harus tegas mencabut dan memulihkan nama Pak Moeldoko," kata Otto. Dalam konferensi pers ICW pada tanggal 22 Juli 2021 disebutkan bahwa Moeldoko dalam jabatannya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) punya hubungan dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa, yaitu mengadakan program pelatihan petani di Thailand. Perseroan Terbatas (PT) Noorpay sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, produsen Ivermectin yang disebut-sebut sebagai salah satu obat COVID-19. Jejaring itu diduga mencari keuntungan di tengah krisis pandemi lewat relasi politik, apalagi putri Moeldoko, Joanina Rachman, adalah pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa. ICW juga mengungkapkan pada awal Juni 2021, Ivermectin didistribusikan oleh PT Harsen ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. (mth)
Mensos: Fitur "Usul" dan "Sanggah" Dorong Ketepatan Penyaluran Bansos
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan fitur "usul" dan "sanggah" di aplikasi Cek Bansos, mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masyarakat. Aktivasi dua fitur tersebut, menurut Risma, juga sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan, tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak, tapi mendapatkan bantuan (inclusion error). “Ini juga merupakan upaya untuk terus mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial,” kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. Risma mengatakan apabila terdapat perbedaan data yang disampaikan masyarakat dengan pemerintah daerah, maka akan diberlakukan mekanisme quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. “Kalau ada dispute (perselisihan) nanti akan dilakukan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi,” katanya. Menurut Risma, dalam UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Dua fitur tersebut sebagai implementasi dari ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial sejauh memang memenuhi ketentuan. Sebagai mandat dari undang-undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyarakat kurang mampu. Risma memberikan perhatian serius terhadap aspek akuntabilitas penyaluran bansos. Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, Risma blusukan ke rumah warga. Kepada penerima bantuan, Risma mengecek langsung kesesuaian antara komoditas yang sudah diterima dengan indeks bantuan. Catatan dari kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi. Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos, termasuk di dalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital. Risma menyatakan langkah tersebut untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur “usul”, atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur “sanggah”. Terbukanya akses masyarakat, dinilai Risma membawa dampak positif. Dengan dibukanya partisipasi masyarakat, maka proses pembaruan data juga semakin cepat. “Pemutakhiran data yang merupakan tugas pemerintah, makin terbantu dengan partisipasi masyarakat. Jadi jangan ada pandangan kewenangan pemerintah daerah ditiadakan,” kata dia. Sementara Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan akses masyarakat terhadap perbaikan data kemiskinan melalui fitur “usul-sanggah” pada situs Cek Bansos, sejalan dengan langkah KPK. Kebijakan tersebut, katanya, memberikan penguatan pada aspek pencegahan terhadap kerugian negara dengan melibatkan masyarakat. KPK, menurut dia, telah mengaktifkan aplikasi Jaga Bansos sebagai sarana masyarakat bila menemukan masalah dengan penyaluran bansos. “Adanya (fitur) “usul-sanggah” (pada situs Cek Bansos) ini yang kami harapkan. Kalau kami, kan ada di hilir dengan menyiapkan aplikasi Jaga Bansos,” kata Pahala. (mth)
Mantan Peneliti: Tempatkan Sains-Teknologi pada Posisi Strategis
Jakarta, FNN - Mantan peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jan Sopaheluwakan mengatakan perlu ada nasionalisme dalam menempatkan sains dan teknologi pada posisi strategis. "Ada nuansa nasionalisme bagaimana menempatkan sains dan teknologi itu pada posisi yang strategis," kata Jan Sopaheluwakan yang merupakan Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI pada 2006-2011 dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat. Menurut dia, lanskap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Indonesia harus semakin jelas ke depan dan bukan dihela oleh kepentingan politik yang transaksional sehingga arah kebijakan Iptek tidak menjadi pragmatis dan tidak sinkron. Dia menuturkan harus dihindari potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berlevel kementerian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang hanya berbentuk badan karena antara ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi saling berkaitan, tetapi berbeda satu sama lain. Pada kesempatan itu, Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian menawarkan dua opsi integrasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) di Kementerian Pertanian ke BRIN, yakni soft integration dan integrasi parsial. Pada opsi soft integration, Ketua Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian Tahlim Sudaryanto menuturkan kelembagaan tetap melekat di kementerian, tetapi program dan anggaran dikoordinasikan oleh BRIN. Pada opsi itu, keterkaitan riset dengan kebijakan/program kementerian masih terjaga, tidak menimbulkan gejolak dalam masa transisi. BRIN, kata dia, memang tidak memiliki kekuasaan penuh dalam koordinasi apabila opsi tersebut dipilih. Namun, Tahlim menuturkan opsi itu bisa menguatkan skema Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024. Pada opsi integrasi parsial, lanjut Tahlim, sebagian unit kerja litbang bertransformasi menjadi lembaga nonpenelitian dan pengembangan, dan sebagian berintegrasi dengan BRIN. Jika opsi itu dipilih, Tahlim menggarisbawahi perlunya pengunduran integrasi sepenuhnya ke BRIN dengan tidak dipatok hingga akhir 2022. Selain itu, jabatan fungsional peneliti masih dimungkinkan pada lembaga baru yang dibentuk Kementerian Pertanian. Selain itu, sebagian besar jabatan fungsional peneliti bisa berintegrasi dengan BRIN secara penuh. Tahlim mengatakan hasil kajian dua opsi integrasi itu telah disampaikan di berbagai forum, bukan hanya di internal Kementerian Pertanian, tapi juga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Sekretariat Negara. Integrasi penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu yang didorong pemerintah. Melalui surat 22 Juli 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian di 48 K/L untuk memastikan pengalihan peneliti di penelitian dan pengembangan ke BRIN tuntas 31 Desember 2022. Tersedia tiga opsi integrasi, yakni integrasi total, integrasi parsial atau konversi ke nomenklatur, tugas, dan fungsi berbeda. BRIN akan menerima program, sumber daya manusia riset dan aset lain. Untuk menjamin karier, BRIN dan K/L akan memetakan dan menentukan pejabat fungsional peneliti yang dialihkan atau tidak dialihkan. Bagi yang tidak dialihkan ke BRIN, pejabat fungsional bisa beralih ke jabatan fungsional di K/L. Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya mengatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan ekosistem riset dan inovasi Indonesia yang kuat. "Kita perlu membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat serta mewujudkan kolaborasi solid antara para pemangku kepentingan yang didukung oleh kebijakan-kebijakan terkait," kata Handoko di Jakarta, Selasa (10/8). Ekosistem riset dan inovasi yang kuat dan kolaborasi solid diperlukan untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki Indonesia agar bisa menjadi negara yang maju. Handoko mengatakan Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara maju dengan lahirnya Undang Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi kunci dan fondasi yang kokoh untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Tanah Air. (mth)
Anggota DPR RI Termuda Percha Leanpuri Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Komisi IX fraksi Nasdem Percha Leanpuri yang juga anak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengalami kondisi yang tak stabil usai melahirkan, sebelum diumumkan meninggal dunia Kamis (19/8). Mendiang diketahui sempat terpapar Covid-19 dan dirawat hingga pulih serta dinyatakan negatif sebelum melahirkan anak kembar di RSUP Dr Mohammad Hosein Palembang. Namun setelah melahirkan secara operasi caesar, kondisi Percha tak menentu. "Setelah melahirkan kondisinya naik-turun, kadang stabil kadang tidak stabil. Sempat kritis beberapa hari hingga akhirnya Allah berkehendak lain," ujar Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Akhmad Najib, dikutip CNN Indonesia, Kamis (19/8). Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Charles Meikyansah menyampaikan Percha Leanpuri menginggal dalam usia 35 tahun sekitar pukul 17.45 WIB di Sumatera Selatan, 10 hari pasca-melahirkan anak kembar. "Almarhumah meninggal dunia 10 hari setelah melahirkan dua anak kembarnya. Dari informasi yang kami terima, beliau menjalani operasi caesar pada 9 Agustus lalu," ungkap Charles dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021) malam. Kabag Humas Pemprov Sumsel Septriandi Setia Permana, sempat mengabarkan kondisi Percha sempat membaik. Hj Percha Leanpuri, B.Bus.,MBA, lahir di Belitang, OKU Timur pada 24 Juni 1986. Percha adalah Anggota DPR RI termuda dari Fraksi Partai Nasdem Dapil Sumatera Selatan II. Ia pula merupakan Duta Literasi Sumatera Selatan sejak 2018 lalu. Almarhumah adalah lulusan Victoria University dan University Of Ballarat Malaysia. Dia dikenal berprestasi termasuk di bidang seni dan modeling. Almarhumah pernah menjadi The best catwalk supermodel YAPMI Sumsel di 2001 dan pernah mewakili Indonesia sebagai penari di Floriade 2001, Amsterdam, Belanda. Pada 2009-2014 lalu, Percha tercatat sebagai Anggota DPD RI. Suaminya bernama Syamsudin Isaac Suryamanggala. Sebelum meninggal ia baru saja melahirkan anak kembar pada 9 Agustus 2021 melalui operasi caesar. Dikutip dari Tribunnews.com, arti nama Percha Leanpuri dari sang ayah Herman Deru. Percha Leanpuri adalah beberapa akronim. "Itu kan artinya Percha (Percampuran), sedangkan Leanpuri (Lematang, Ogan, Way Umpu, dan Komering)," jelasnya. Mencirikan Sumatera bagian Selatan. Jadi kalau orang tua saya dan saya pun selalu bikin nama anak begitu yang mengingatkan sesuatu," ujar Herman Deru yang lahir di Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, 17 November 1967. Keseharian Percha Leanpuri juga ditunjuk sebagai Duta Literasi Sumsel. Duta Literasi Sumsel, menurut Percha saat ini memang harus keterampilan dalam menyikapi perkembangan dunia digital dengan dibarengi untuk gemar membaca dan menulis. "Dengan perkembangan media sosial sekarang ini, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Sehingga tidak melanggar etika dan budaya sehingga bisa bersifat positif. Dengan kemajuan dunia digital juga, bisa dimanfaatkan untuk tetap membaca maupun menulis," ungkapnya. Percha Leanpuri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Boling Indonesia (PBI) periode 2019-2023 dalam Musyawarah Nasional 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018). Percha mendapat 10 suara dari 16 perwakilan pengurus provinsi (pengprov). Sebelumnya, ada tiga calon yang bersaing dalam Ketua PBI 2019-2023. Dua lainnya yaitu, Hermawan Irawan dan David Purnomo. Percha pun jadi wanita pertama yang memimpin PBI. "Terima kasih atas dukungan rekan-rekan Pengprov di Tanah Air. Juga untuk media yang selama ini aktif memberitakan boling," kata Percha dalam sambutannya. "Saya punya visi dan misi yang akan dijalankan bersama pengurus lainnya. Pertama, demi menjadikan boling Indonesia semakin berprestasi. Sekaligus, digemari masyarakat," ungkapnya. Selain itu, Percha bakal menyelenggarakan pembinaan atlet yang berkualitas, berjenjang dan terintegrasi. Juga, meningkatkan prestasi atlet dengan pendekatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Percha juga menegaskan untuk boling sebagai olahraga yang mampu meraih prestasi dalam setiap kejuaraan lntemasional. Salah satunya, dengan mengajukan sebagai tuan rumah AMF Bowling World Cup 2019. "Kami akan mendorong pembangunan Bowling Center di setiap provinsi. Melakukan konsolidasi pengrov PBI dalam rangka penambahan penguatan dan Kemandirian," ungkapnya "Juga menyosilisasikan olahraga boling ke media cetak online dan elektronik," tutur Percha. Percha memimpin induk organisasi boling di Tanah Air mendapat sambutan hangat banyak pihak.Termasuk, Wakil Ketua Pengprov PBI Sumsel Nirmala Dewi. "Menurut kami, Percha merupakan sosok yang tepat. Beliau masih muda, energik, berkomitmen, dan memiliki inisiatif," jelas Nirmala. Meski berasal dari Sumsel, Percha bakal fair kepada pengprov lainnya. Baik itu yang ada di pulau Jawa dan lainnya. Percha bakal merangkul semua pihak. Termasuk, generasi milenial yang bersama PBI memajukan boling Indonesia. Ada kisah di balik kehamilan Percha Leanpuri. Beberapa waktu lalu, Percha pernah bercerita kepada Tribun Sumsel terkait kehamilan keduanya itu. "Allah menggerakan hati Percha dan suami melalui Danis," kata Percha saat diwawancarai secara khusus oleh tim Tribun Sumsel di Griya Agung beberapa waktu lalu. Percha yang didampingi sang suami Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp.OG atau yang sering disapa Koko mengatakan, jaraknya dengan Muhammad Mandala Sultan Persya, dengan nama panggilan Danis, 7 tahun. "Sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu, Danis mintak adek. Danis tiba-tiba mintaknya, karena selama ini nggak pernah pengen adek," ceritanya. Ia pun melanjutkan, selama ini Percha dan suami juga nggak kepikiran untuk menambah lagi. Sebab sudah banyak kesibukan yang dijalani. Alhamdulillah juga udah punya Danis. Ternyata Allah punya rencana lain, Allah menggerakan hati Percha dan suami melalui Danis. Dimana dalam perjalanan suatu ketika saat di Kapal dari Jakarta ke Palembang Danis sambil tiduran di paha saya bilang, mami kapan diperutnya mami ada adek. Lalu pernah juga waktu di jalan mau ke Danau Shuji, mami tahun berapa Danis bakal punya adek? "Sampai bilang begitu, jadi sampai saya meneteskan air mata pada saat itu. Ternyata saya dan suami saja belum ada kepikiran itu, tapi Danis yang baru umur 7 tahun uda berpikir kesitu," katanya. Dari situ akhirnya tergeraklah hati Percha dan Koko untuk program. Ia pun mulai makan, makanan yang sehat-sehat. "Kalau sebelumnya kan asal comot aja kalau lapar, tapi kini makannya yang sehat-sehat. Tapi ini sekaligus melatih diri sendiri," ungkapnya. Menurutnya, ia serius untuk program kehamilan sejak tahun 2021. Alhamdulillah langsung dilancarkan oleh Allah. Sekali menjalankan program langsung jadi dan kembar. "Awalnya sempat shock, karena ada salah satu calon baby nya itu yang kata dokter, ya udahlah nggak usah diharapkannya yang satunya. Yang penting uda jadi yang satu ya, uda digituin," katanya. Tetapi ia tidak putus asa, dan terus berdoa meminta pada Allah supaya dua-duanya jadi. Alhamdulillah ternyata yang tadinya kecil jadi nyusul jadi besar. "Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja dan sehat. Waktu USG di 16 Minggu uda kelihatan jenis kelaminnya cowok dan cewek," katanya. Menurut Percha ia memang uda biasa membaca Al-Qur'an. Apapun yang terjadi didalam tubuh ini dari Allah, maka ketika dikasih titipan lagi dalam perut ini semakin bertambah bersyukur dan ingin dekat dengan Allah. Saat hamil Danis hatam lima kali Al-Qur'an, dan harapannya saat hamil ini juga bisa seperti itu. Semoga sempat lebih dari itu. Sebelum Ramadan tadi uda khatam satu kali dan ini sedang berjalan hampir setengah. (Dari berbagai sumber).
LaNyalla Minta Pameran Produk Lokal ke Negara Tujuan Ekspor Digalakkan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pameran produk lokal ke negara-negara tujuan ekspor bisa terus digalakkan. "Pameran-pameran produksi lokal yang dilakukan di luar negeri membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Sehingga harus digencarkan lagi, termasuk pameran-pameran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UMKM serta KBRI-KBRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. LaNyalla meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendorong agar ekspor produk UMKM diperluas. Pasalnya, banyak produk lokal yang mendapat pelanggan dari luar negeri setelah produknya dipamerkan di pameran Trade Expo Indonesia (TEI). Hal itu disampaikannya setelah mengetahui salah satu pelaku UMKM keripik buah dan sayur Malang dengan merek Momchips, mengaku mendapat banyak permintaan dari luar negeri setelah mengikuti TEI, khususnya Kanada, Turki, dan Jepang. Momchips sendiri merupakan UKM yang masuk dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan puluhan produk jenis keripik buah-sayuran dan diproduksi dengan kualitas tinggi. Beberapa jenis keripik Momchips antara lain keripik brokoli, wortel, paprika, bawang bombay, keripik durian, nangka, apel, nanas, salak, dan lainnya. LaNyalla pun mendorong pelaku UMKM di Malang dan sekitarnya tak ragu mengikuti program-program pameran dari pemerintah. "Walaupun pandemi Covid-19 membuat banyak negara menutup keran untuk produk dari luar negeri termasuk Indonesia, produk-produk lokal jangan sampai menghentikan usahanya untuk berekspor. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi para UMKM ini agar bisa terus menyalurkan produksinya hingga ke luar negeri sehingga omzet yang sempat menurun akibat pandemi bisa kembali meningkat," tutur senator asal Jawa Timur itu. Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mengingatkan banyak produk olahan makanan berkualitas yang masih dicari konsumen dari berbagai negara. Hanya saja, LaNyalla meminta pemerintah agar terus memberi pendampingan sehingga transaksi pembelian dari luar negeri berjalan dengan aman. "Sebab tidak sedikit pelaku usaha yang merugi, bahkan hingga nyaris bangkrut karena ditipu pembeli dari luar negeri. Pemerintah harus menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius," imbaunya. Penjualan produk keripik secara langsung kepada konsumen juga mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Konsumen dalam negeri pun disarankan untuk membeli produk-produk makanan lokal karena kualitasnya tak kalah dengan produksi luar negeri. "Bagi pelaku usaha makanan kering masih tetap bisa memanfaatkan penjualan online untuk meningkatkan penghasilan. Dan saya imbau kepada masyarakat untuk tidak beralih dari produksi dalam negeri. Kita harus terus mendukung produk-produk lokal," tutup LaNyalla. (sws)
Penghapusan Data Ganda Bantuan Sosial Selamatkan Uang Negara Rp 10,5 Triliun
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Kementerian Sosial (Kemensos) berpotensi menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 10,5 triliun per bulan karena telah menghapus 52,5 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). "Potensi penyelamatan keuangan negara karena dihapusnya 52,5 juta penerima tersebut bila diasumsikan setiap penerima menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu/bulan, maka totalnya menjadi Rp 10,5 triliun per bulan sebagai penyelamatan keuangan negara," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021. Pemerintah pada 2021 menambah alokasi anggaran untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) di bidang perlindungan sosial hingga mencapai Rp 187,84 triliun, antara lain untuk program bansos tunai, kartu sembako, bantuan beras, diskon listrik, dan tambahan kartu prakerja. Menurut Pahala, awalnya data penerima bansos di Kemensos terpecah-pecah, yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM), data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Ditjen Perlindungan Sosial, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada di Sekretariat Jenderal Kemensos. "Rekomendasi KPK ke Bu Menteri Sosial pada Desember 2020 telah ditindaklanjuti dengan baik dengan menggabungkan ketiga data itu. Aslinya ada 193 juta orang penerima, setelah digabung hilang sekitar 47 juta, jadi sisa 155 juta dan masih ada kemungkinan data ganda, jadi kami minta dicek lagi NIK (Nomor Induk Kepegawaian) di Kemendagri," ujar Pahala pula. Hasilnya saat ini tinggal 139 juta data penerima bantuan dan sudah termasuk pembaruan data dari pemerintah daerah. "Kami hitung ada 52,5 juta data penerima yang 'ditidurkan' karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak ber-NIK (kemungkinan penerima tidak ada/fiktif), serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh pemda," kata Pahala, sebagaimana dikutip dari Antara. Artinya 52,5 juta data yang awalnya masuk sebagai penerima bantuan tidak dapat digunakan lagi. "Kami apresiasi data ini, dan terus akan mendampingi karena awal ketidatepatan adalah ketidaktepatan data," ujar Pahala pula. Selain itu, KPK juga menyiapkan akses pengaduan di portal jaga.id. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan setidaknya 10 program KC-PEN untuk bidang perlindungan sosial. Pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) atau PKH bagi 10 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat adalah 40 juta orang selama 12 bulan, sehingga total anggarannya adalah Rp 28,3 triliun. Kedua, Program Kartu Sembako yang ditujukan untuk 18,8 juta keluarga, sehingga estimasi total penerima manfaat adalah 75,2 orang dengan alokasi anggaran Rp 49,89 triliun. Masing-masing keluarga mendapat Rp 200 ribu/bulan selama 14 bulan. Ketiga, Program Bansos Tunai bagi 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan anggaran Rp 300 ribu/keluarga yang diberikan pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran Rp 17,46 triliun. Keempat, Program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi upah dengan total alokasi anggaran Rp 20 triliun bagi 8,4 juta peserta. Ada penambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun bagi mereka yang sedang mencari kerja dan mengalami PHK, serta masih ada program lainnya. (MD).
Pemerintah Tak Ragu Tindak Pengganggu Upaya Penanganan Pandemi
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menyatakan pemerintah tak akan ragu untuk menindak pihak-pihak yang berusaha mengganggu upaya penanganan pandemi COVID-19. Rumadi di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya pemerintah untuk menangani dampak kesehatan dan juga dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 merupakan implementasi dari misi kemanusiaan dan misi kebangsaan untuk memastikan masyarakat Indonesia terlindungi. "Seluruh kebijakan pemerintah baik terkait dengan aspek kesehatan maupun menjaga daya tahan ekonomi masyarakat merupakan penerjemahan dari misi kemanusiaan dan kebangsaan," kata Rumadi melalui keterangan tertulis. Dalam mengusung misi kemanusiaan dan kebangsaan itu, kata Rumadi, pemerintah melakukan banyak sekali perubahan, baik dari aspek regulasi maupun birokrasi. Maka itu, ia menekankan pemerintah tak pernah ragu untuk menindak siapapun yang mengganggu misi kemanusiaan dan kebangsaan tersebut. Bentuk gangguan itu seperti berita bohong yang mengadu domba masyarakat, atau tindakan korupsi terhadap bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Penjelasan Rumadi tersebut juga sesuai dengan salah satu substansi di Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Tahunan MPR 2021 di Jakarta, Senin (16/8). Presiden menyampaikan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Pemerintah, kata Presiden, juga telah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan pasokan vaksin COVID-19. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin untuk semua bangsa. "Sebab, perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi," kata Presiden Jokowi, Senin lalu. Presiden Jokowi juga menyampaikan diplomasi vaksin menunjukkan peran aktif Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (mth)
Sesmenko Harap Satelit Multifungsi Satria Tumbuhkan Pusat Ekonomi Baru
Jakarta, FNN - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso berharap keberadaan satelit multifungsi nasional pertama yakni Satelit Republik Indonesia (Satria) akan mendorong munculnya berbagai pusat-pusat ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia. “Keberadaan satelit ini diharapkan akan mampu mendorong pemerataan akses internet bagi seluruh Indonesia yang pada akhirnya akan bisa mendorong munculnya berbagai aktivitas kegiatan dan pusat-pusat ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia,” kata Susiwijono saat Ground Breaking Ceremony Stasiun Bumi Proyek KPBU Satelit Multifunsi Pemerintah secara daring, Rabu. Susiwijono menyampaikan pada masa pandemi COVID-19 ini keberadaan infrastruktur digital menjadi semakin penting untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Sektor telematika juga selalu konsisten tumbuh positif walaupun pada kuartal II 2021 turun menjadi 6,87 persen dari yang sebelum double digit. Proyek Satria yang diselenggarakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), lanjutnya, sejalan dengan cita-cita pemerintah mewujudkan pemerataan akses informasi dan infrastruktur di Tanah Air, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemetaan konektivitas di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T (Terdepan Terpencil dan Tertinggal) serta di daerah-daerah perbatasan. “Melalui proyek strategis satria ini, diharapkan seluruh layanan publik, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi, pertahanan keamanan serta seluruh pelayanan publik di daerah di seluruh wilayah Indonesia sudah dapat terkoneksi melalui internet,” ujar Susiwijono. Lebih lanjut ia menyampaikan dampak positif keberadaan Satria terhadap perekonomian juga akan berdampak signifikan melalui peningkatan jaringan telekomunikasi, online link UKM transactional center, berbagai proses e-office dan berbagai layanan publik lainnya. “Seyogyanya setiap kementerian teknis dan lembaga terkait juga para pemerintah daerah perlu terus meningkatkan koordinasi dan integrasi terutama di dalam menyelesaikan berbagai isu teknis dan permasalahan operasional sehingga semua bisa disinergikan dan juga mendukung sepenuhnya operasi dari satelit Satria ini,” ujar dia. Adapun proyek satelit multifungsi Satria tercantum di dalam PP 109 tahun 2020 mengenai Proyek Starategis Nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama, PT Satelit Nusantara Tiga sebagai badan usaha pelaksana. Lalu, PT Surveyor Indonesia sebagai konsultan pengawas independen dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia sebagai penjamin infrastruktur. Proyek Satelit Satria mulai dipersiapkan sejak 2017 dan penandatangan kerja sama dilakukan pada Mei 2019. Peluncuran satelit ditargetkan pada kuartal II 2023 dan pada 17 November 2023 dapat beroperasi secara komersial. (mth)
Erick Thohir Tegaskan Akan Turun Layani dan Bantu Pasien yang Isoman
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan turun untuk menemani, melayani dan membantu para pasien yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. "Saya akan turun, untuk menemani, melayani, dan membantu para pasien isoman," ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram @erickthohir di Jakarta, Rabu. Menurut Erick Thohir, masyarakat Indonesia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Tanah Air. Erick mengatakan bahwa Relawan Anak Bangsa merupakan bentuk dari semangat gotong royong rakyat Indonesia, yang di-support juga oleh Pemerintah dan BUMN. Apresiasi khusus untuk 37 perusahaan yang tergabung membentuk Relawan Anak Bangsa, yang selama ini sudah mengambil peran membantu warga sejak awal pandemic. Semangat gotong royong inilah yang membuat kolaborasi Relawan Anak Bangsa x Relawan Berakhlak bisa berjalan dengan baik. Mendistribusikan paket bantuan untuk para pasien isoman. Menteri BUMN melihat langsung proses distribusi dan penyimpanan bantuannya pekan lalu, Alhamdulillah, luar biasa sekali. Erick Thohir juga berterima kasih kepada teman-teman pengusaha yang mau bergerak bersama dirinya, ikut bantu pasien isoman. Menteri BUMN mendoakan agar Tuhan membalas kebaikan yang dilakukan oleh mereka. "Saya percaya masih banyak orang baik di negeri ini yang bersikap saling peduli, dan ringan tangan untuk saling membantu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamin Ya Rabbal Alamin," kata Erick. "Selalu jaga kesehatan. Semoga Anda tidak merasa sendirian. Bersama-sama, kita lewati pandemi ini," tambahnya. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk membantu sepenuhnya gerakan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Menteri BUMN tersebut kemudian mendorong agar perusahaan-perusahaan BUMN bisa segera berkolaborasi dengan daerah lainnya juga dalam menyediakan bantuan termasuk makanan sehat, obat, vitamin, dan lain-lain, untuk masyarakat yang membutuhkan. Erick Thohir memastikan perusahaan-perusahaan BUMN akan turun membantu gerakan-gerakan kemanusiaan untuk membantu masyarakat seperti yang diinisiasi Forum Bandung BerAKHLAK pada masa pandemi COVID-19. (mth)
Insiden Tali Bendera Putus Terjadi di Babel
Pangkalpinang, FNN - Insiden tali pengikat Bendera Merah Putih putus mewarnai upacara Hari Ulang Tahun Ke-76 Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), namun Bendera Merah Putih tetap dapat berkibar hingga upacara berlangsung. Berdasarkan pantauan di lapangan upacara Pemprov Kepulauan Babel, di Pangkalpinang, Selasa pagi, saat memasuki prosesi pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera (paskibra) dan akan memulai membentangkan bendera, dengan tiba-tiba salah satu tali putus, sehingga prosesi pengibaran bendera tersebut terhenti sejenak. Insiden tali salah satu bendera terputus tersebut tidak berlangsung lama, karena petugas dengan cepat langsung memanjat tiang bendera untuk mengikatkan kembali tali bendera tersebut. Meski terjadi insiden tali pengikat bendera terputus tersebut, namun tidak mempengaruhi upacara bendera HUT Ke-76 RI yang diikuti seluruh Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel itu yang berlangsung aman, lancar, dan khidmat. Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai upacara HUT Ke-76 RI mengatakan pelaksanaan upacara 17 Agustus tahun ini penuh dengan khidmat dan diharapkan di seluruh Indonesia rasa bangga dan semangat kemerdekaan ini terus membara di setiap jiwa masyarakat. "Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara HUT Ke-76 RI dengan penuh kekhidmatan," ujarnya. Menurut dia, di tengah pandemi COVID-19 ini, semangat rasa bangga dan kemerdekaan betul-betul ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Babel. "Semangat ini harus kita tularkan betul, terlebih kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga bangsa ini tangguh, kuat dan tumbuh untuk ke depannya," katanya pula.(sws)
POPULER
