NASIONAL
Presiden Jokowi Kenakan Pakaian Adat Lampung saat Upacara HUT ke-76 RI
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memilih untuk mengenakan pakaian adat dari Lampung saat menjadi inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa. Presiden Jokowi mengenakan baju lengan panjang warna putih dan celana warna senada. Pada bagian pinggang dililitkan sarung khas Lampung warna merah yang ditenun dengan benang emas. Penggunaan sarung di luar celana dengan panjang mencapai lutut. Presiden juga menyematkan selendang merah yang motifnya senada dengan sarung. Di pinggang Presiden, melingkar ikat pinggang merah dengan asesoris lingkaran berwarna emas. Tidak ketinggalan Presiden Jokowi memakai ikat kepala berwarna merah dengan corak kuning. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, Presiden memakai masker putih. Sedangkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengenakan busana nasional dengan kain songket. Baju kurung yang dikenakan Ibu Negara berwarna kuning terang dengan kain songket warna senada serta selendang yang ditaruh di bahu kiri. Sedangkan jilbab Ibu Negara juga berwarna kuning, tidak ketinggalan masker berwarna putih. Dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ini Kolonel Pnb. Putu Sucahyadi didapuk menjadi Komandan Upacara. Pria kelahiran Denpasar, 9 Oktober 1977, ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999. Saat ini ia menjabat sebagai Asops Kosekhanudnas II Makassar. Bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Inf. Suryadi Nataatmaja. Saat ini pria lulusan Akademi Militer tahun 2012 tersebut bertugas sebagai Danki Pandu Udara Denpandutaikam Brigif Para Raider 18/2 Kostrad. Adapun bertindak sebagai Perwira Upacara ialah Brigadir Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya. Lahir di Bangkalan, 10 November 1971, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993. Paskibraka 2021 dibagi menjadi dua tim yaitu Tim Indonesia Tangguh yang bertugas untuk mengibarkan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan Tim Indonesia Tumbuh bertugas untuk di Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih Ardelia Muthia Zahwa yang merupakan perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Ardelia, kelahiran Tebing Tinggi, 6 Desember 2004, saat ini menempuh pendidikan di SMA Harapan I Medan. Tiga lainnya dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Aditya Yogi Susanto sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Gorontalo, Dika Ambiya Rahman sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat, dan Ridho Hadfizar Armadhani sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Lampung. (mth)
Puan: Tugas Baca Teks Proklamasi Punya Makna Tersendiri
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan tugas sebagai pembaca Teks Proklamasi dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Selasa, memiliki makna tersendiri bagi dirinya. "Tugas ini dipercayakan kepada saya terkait posisi selaku Ketua DPR RI. Namun saya termasuk orang yang tidak percaya begitu saja akan sebuah kebetulan belaka, bahwa kakek saya saat itu yang didaulat membacakan Teks Poklamasi dan 76 tahun kemudian cucu perempuannya yang didaulat untuk membacakan teks yang sama," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta. Menurut dia, tugas membaca Teks Proklamasi yang 76 tahun lalu dibacakan Bung Karno memiliki makna tersendiri baginya sebagai cucu Sang Proklamator. Dia mengaku bisa merasakan bagaimana suasana tidak menentu akibat Perang Dunia II saat Soekarno-Hatta memproklamirkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. "Hari ini, suasana tidak menentu yang sama dirasakan dunia akibat ‘perang’ melawan COVID-19 dan varian Delta," ujarnya. Karena itu, Puan mencoba merenungi pesan di balik tugas yang diberikan kepada dirinya sebagai pembaca Teks Proklamasi pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dalam rangka HUT ke-76 RI ini. "Apa makna dari tugas ini, itu yang terus coba saya renungi, pesan dan misi apa yang saya emban? Satu hal yang saya resapi sejak hari saya dilantik sebagai Ketua DPR RI bahwa saya harus terus menjaga dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang diinginkan para 'founding fathers' kita dan pejuang-pejuang terdahulu," katanya. Menurut dia, Indonesia yang merdeka harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi ,dan berkepribadian dalam budaya bangsanya. Puan mejelaskan Proklamasi adalah bukti bahwa kemerdekaan bisa diraih kalau bangsa Indonesia bersatu dan mempunyai cita-cita bersama. “Bahwa kalau bangsa kita bergotong royong, apa pun bisa kita wujudkan. Proklamasi itu awal dari proses membangun republik ini menjadi Indonesia Maju dan Hebat," ujarnya. (mth)
HUT ke-76 RI, Sri Mulyani: Indonesia Tangguh Hadapi Krisis
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia merupakan bangsa yang tangguh dalam menghadapi berbagai krisis seperti dalam meraih kemerdekaan dan melawan pandemi COVID-19. “Seperti krisis-krisis sebelumnya, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu mengatasi tantangan hari ini dan ke depan,” katanya dalam akun instagram pribadinya @smindrawati di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani menuturkan Indonesia didirikan dengan cita-cita mulia melalui perjuangan yang tangguh untuk menghadapi banyak ketidakmudahan. Ia menjelaskan perjuangan Bangsa Indonesia dahulu adalah melawan penjajah agar bisa bebas serta merdeka dan saat ini giliran masyarakat untuk berjuang bersama melawan pandemi. Perjuangan masyarakat melawan pandemi COVID-19 dapat dilakukan salah satunya dengan upaya menjaga disiplin protokol kesehatan agar penyebaran virus dapat ditekan. “Esensi perjuangannya masih sama, berjuang untuk bisa melalui pandemi ini,” ujarnya. Sri Mulyani optimis Indonesia akan mampu keluar dari krisis seperti sebelum-sebelumnya yang tidak hanya tangguh melainkan juga terus tumbuh. “Kita juga bisa turut berjuang dengan selalu menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Ayo berjuang bersama. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-76. Merdeka!,” tegasnya. (mth)
Binance Crypto Serahkan Dua Tangki Oksigen Cair untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari program "Crypto Against COVID" yang sedang berlangsung, Binance Charity mengirimkan dua tangki oksigen cair dengan total 40.000 liter (setara 5.000 silinder) kepada Indonesia yang akan diterima Kementerian Kesehatan RI. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima vaksin sebagai bagian dari upaya COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) yang salah satunya diinisiasi Binance Charity. Dalam kemitraan dengan UNICEF, Binance Charity telah menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk mendukung upaya COVAX yang dipimpin oleh PBB. Pada akhir tahun 2021, tujuan dari upaya ini adalah untuk membantu mengirimkan vaksin yang bersumber dari COVAX ke lebih dari 250.000 orang di 11 negara, meliputi Indonesia, Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda, Mesir, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Ukraina, dan Brasil. Kepala Binance Charity, Helen Hai dalam siaran pers, Senin mengatakan, "Varian Delta telah membawa gelombang keruntuhan dan kehancuran baru yang tak ada hentinya ke banyak daerah, banyak di antaranya berharap yang terburuk telah berlalu." "Kami sangat sedih melihat orang-orang Indonesia mengalami bulan yang paling memukul sejauh ini. Kami mendukung mereka dan menawarkan dukungan kami dalam mengatasi ini. Hari-hari yang lebih cerah akan datang.” kata Kepala Binance Charity, Helen Hai dalam siaran pers, Senin. Binance Charity kemudian meluncurkan "Crypto Against COVID" pada Januari 2020, yang memberikan 5 juta dolar untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia, termasuk 2 juta APD (alat perlindungan diri) kepada 400 rumah sakit di 26 negara. Pada Mei, Binance Charity mengirim dua tangki oksigen cair ke India dan baru-baru ini ada sumbangan 100.000 masker dan 50 ventilator ICU (intensive care unit). Vietnam akan menerima instrumen PCR (Polymerase Chain Reaction) canggih, yang mampu memproses 400 tes COVID per hari. (mth)
LaNyalla: Jangan Sekali-kali Tinggalkan Sejarah
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kembali ucapan Presiden Soekarno agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. "Tidak mengherankan bila Presiden Soekarno mengingatkan kita semua, agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," kata La Nyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. La Nyalla menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, karena lahir dari kerajaan dan kesultanan Nusantara, yang telah memiliki peradaban yang unggul. Para raja dan sultan Nusantara, juga secara langsung turut membentuk lahirnya negara ini melalui dukungan mereka kepada para pendiri bangsa saat itu. "Dalam sejarah, bagaimana para sultan dan raja Nusantara memberikan sumbangan mereka kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satunya sumbangan uang 13 juta gulden dari Sultan Siak dan pesawat kepresidenan serta emas Monas dari tokoh dan rakyat Aceh," ujar La Nyalla. Selain itu, sumbangsih para tokoh pejuang kemerdekaan, yang terdiri dari tokoh pergerakan, militer, ulama dan agamawan, hingga kaum terdidik dan cendekiawan. "Mereka menyumbangkan pikiran jernih dalam Sidang BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menghasilkan karya agung bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata La Nyalla. La Nyalla menegaskan, sejarah bangsa Indonesia tangguh, mewarisi negara besar. Sehingga, negara yang seharusnya mampu memakmurkan rakyatnya dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. La Nyalla mengajak semua peserta Sidang Tahunan MPR untuk memfokuskan pikiran dan hati sebagai negarawan sejati, untuk bersama melangkah mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dalam sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR/DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022, digelar secara luring dan daring. Dari daftar hadir terdapat sebanyak 311 dari 363 anggota legislatif yang menghadiri acara. (MD).
Jokowi Sebut Pandemi Seperti Api
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Karena demikian, jika memungkinkan harus dihindari tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. “Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi mengatakan keinginan agar pandemi bisa menerangi semua untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi itu seperti kawah candra dimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi dikatakan Presiden, memberikan beban yang berat kepada semua, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa semua untuk menghadapi dan mengelolanya. "Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah," tutur Presiden. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada semua, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada semua. "Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan," ujar Jokowi. Dalam acara tersebut, okowi mengenakan baju adat Baduy. Hadir pada pidato kenegaraan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma’ruf Amin; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia; dan Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Hadir pula sebagian secara virtual Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri; Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Hamzah Haz; Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla; Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; serta istri Mantan Presiden Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kemudian ada pula para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional. Selain itu para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta para Ketua Umum Partai Politik. (MD).
Wakil Ketua MPR Berikan Apresiasi kepada Veteran di Jakarta
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memberikan apresiasi atas jasa para pejuang dengan menyalurkan paket bantuan kepada 76 veteran dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jakarta pada Sabtu (14/8). Hidayat, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa apresiasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-76 itu diberikan atas jasa perjuangan para veteran sebagai abdi negara dan telah merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia juga menyatakan harapannya agar para veteran selalu mendapat karunia kesehatan, keberkahan umur, dan dapat mewariskan semangat juang maupun patriotisme kepada generasi penerus. "Agar cita-cita proklamasi Indonesia bisa terus dijaga dan diwariskan sampai nanti satu abad Indonesia merdeka hingga seterusnya,” kata Hidayat. Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu menerangkan Fraksi PKS khususnya di Komisi I DPR RI mendukung revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para veteran. Dia mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana UU Veteran hanya menetapkan tunjangan bagi veteran paling besar adalah Rp2 juta per bulan, yang mana jumlah tersebut jauh lebih rendah dari upah minimum yang besarannya sekitar Rp3-4 juta per bulan. Hidayat menyebut Fraksi PKS di DPR RI sangat terbuka untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi para veteran. Ketua DPC LVRI Kota Jakarta Pusat Letkol Purn. Slamet Subuh menyambut positif apresiasi dan perhatian yang diberikan Wakil Ketua MPR itu. Slamet berharap anggota DPR maupun MPR lainnya dapat turut serta memperhatikan dan membantu veteran, termasuk di daerah pemilihannya masing-masing. “Kami sangat menghormati dan apresiasi tinggi kepada Bapak yang telah memperhatikan kami, ketulusan Bapak ada di hati kami,” ujar Slamet. Turut hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua DPD LVRI Provinsi DKI Jakarta Marsekal Muda TNI Purn Sri Budjono beserta seluruh jajaran dan anggotanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah orang. (mth)
Dedi Mulyadi Kaget Ada WNI Cina Kerja di Pabrik
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi terkejut menemukan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China yang bekerja menjadi pencatat keluar-masuk barang dan mobil di salah satu pabrik di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jabar. ”Saya heran, karena seharusnya WNA itu bekerja di tenaga terampil,” kata Dedi dalam sambungan telepon seluler di Karawang, Sabtu. Keberadaan WNA asal China itu ditemui saat Dedi akan menemui kembali warga Kecamatan Sukasari yang hutan bambunya dibabat oleh orang mengaku memiliki izin perhutanan sosial untuk dijadikan kebun pisang. Di perjalanan Dedi melihat sebuah truk semen besar yang melintas. Rupanya truk tersebut menuju ke pabrik hebel yang berada di jalur Maracang-Babakan Cikao. Akhirnya ia menuju ke pabrik tersebut untuk meminta penjelasan. Sesampainya di lokasi, Dedi bertemu dengan dua orang pria penjaga yang bertugas mencatat keluar masuk barang dan mobil. Salah satu pria tersebut rupanya seorang WNA China yang mengaku bernama Lauchen. WNA tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Dedi yang menanyakan siapa penanggung jawab perusahaan. Ia mengaku hanya tahu bahwa bosnya bernama Tayo yang juga seorang WNA China dan sedang pulang ke negara asalnya. Atas temuan itu, Dedi langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Titov Firman. Dedi menanyakan apakah boleh dan lazim seorang WNA bekerja menjadi petugas pencatat keluar masuk barang dan mobil di sebuah perusahaan. Karena semestinya WNA itu bekerja sebagai tenaga terampil. Atas temuan dan laporan itu, Titov mengaku akan menindaklanjutinya, agar ada kejelasan mengenai WNA China yang bekerja di pabrik hebel tersebut. (sws)
Menko Airlangga Pastikan Perlindungan Sosial Masyarakat Sudah Berjalan
Solo, FNN - Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan perlindungan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah berjalan. "Bagaimana kesehatan bisa dijaga dan saat ini di Pulau Jawa (kasus COVID-19) sudah mulai landai," katanya usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung Solo, Sabtu. Selain itu, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga sudah mulai landai, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan. "Kalau di Solo sudah landai dan harapannya ini terus dijaga," katanya. Pada kesempatan tersebut, Airlangga yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan kepada masyarakat setempat berupa ayam dan telur sebanyak 1 ton. "Silaturahmi ini untuk mengutarakan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID-19 di Solo. Kami juga memberikan bantuan berupa konsentrator oksigen ada 100 unit, paket sembako ada 10.000 paket, telur ayam 500 kg, daging ayam beku 500 kg, dan 10.000 masker," katanya. Mengenai pertemuan tersebut, Gibran mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan pada pertemuan tersebut. "Ya, membicarakan tentang COVID-19, penyaluran bantuan," katanya. Untuk bantuan dari Menko Bidang Perekonomian tersebut, dikatakannya, akan segera diserahkan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. "Nanti biar diatur Dinas Sosial, tidak boleh lama-lama karena ada ayam beku juga, jadi segera didistribusikan ke warga," katanya. (mth)
Ormas Islam Berharap Pemerintah Aktif Bangun Dialog dalam Hadapi COVID
Jakarta, FNN - Para pimpinan ormas Islam berharap agar pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu mengemuka dalam dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), pada Jumat malam (13/8). "Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak di antara kita di dalam menghadapi pandemi," kata Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia KH. Muflich Chalif Ibrahim kepada Menko Polhukam Mahfud MD, seperti dikutip dalam siaran persnya, Sabtu. Hal serupa ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj. Menurutnya, penting sekali menjaga silaturahim dan persatuan nasional, antara lain dengan membangun dialog dengan ormas mengingat besarnya peran ormas Islam dalam ikut mendirikan negara. "Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain daripada imbauan Alquran, juga untuk menjaga persatuan nasional," papar Said Aqil yang juga Ketua Umum LPOI. Kiai Said mencontohkan berbagai pertikaian yang terjadi di kawasan Timur Tengah, antara lain karena di negara-negara itu tidak ada ormas yang besar, yang bisa mempersatukan umat. "Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda," ujarnya sembari mengingatkan pemerintah bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama. Pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik. "Kritik dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah," jelas Khairan. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyoroti khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi subtansi maupun pihak yang menyampaikan pesan. Ia meminta Menko Mahfud tampil membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Figur Mahfud, lanjut TGB, sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah. Menurut mantan Gubernur NTB itu, sosok Mahfud MD memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan. "Saya berharap pak Menko lebih rajin untuk memberikan 'kalimatul fasl', memberikan kejelasan-kejelasan bukan sekadar penjelasan. Menurut saya, bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu, jadi mohon pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat," tambah TGB. Dia berharap Menko Mahfud tidak kehilangan kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kepada yang pro terhadap pemerintah maupun bagi mereka yang sering mencela pemerintah. "Saya mengajak pak Menko yang sudah terus menerus melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini diseluruh teman teman di pemerintahan. Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan yang sama dan membuka komunikasi untuk semua," ujarnya. Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah, Lukmanul Hakim. Figur Menko Polhukam, kata Lukmanul, merepresentasikan basis dari keormasan. "Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang utamanya terkait dengan wilayah bapak, kami sangat berharap bapak tampil menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa diterima masyarakat," ujar Lukmanul. Mendengar masukan para pimpinan ormas Islam ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran untuk menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan. Kepada para pimpinan ormas Islam ini, Mahfud menjelaskan dalam berbagai kesempatan sering kali agama dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dirinya intens melakukan safari virtual ke ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama untuk mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat. Untuk diketahui, ormas yang tergabung dalam LPOI adalah ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada pula Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Persatuan Ummat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdatul Wathan. (mth)
POPULER
