NASIONAL
Menkes Pastikan Vaksinasi "Booster" dengan Vaksin Moderna untuk Nakes
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelaksanaan vaksinasi ketiga sebagai "booster" bagi tenaga kesehatan menggunakan vaksin Moderna. "Kami memastikan bahwa vaksinasi ketiga, 'booster', dengan vaksin Moderna itu kita berikan ke seluruh tenaga kesehatan kita, sudah didistribusikan ke seluruh provinsi," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin. Budi Gunadi menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui "video conference". "Saya mohon sekali agar (vaksinasi) itu segera disuntikkan ke seluruh tenaga kesehatan kita agar mereka lebih siap menghadapi kalau adanya nanti pasien pasien yang masuk," ungkap Budi. Ia juga meminta agar tidak ada yang menyerobot vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan tersebut. "Saya pesankan di sini, ke semua komponen masyarakat, tolong, secara etika masih banyak rakyat Indonesia belum dapat vaksin, ada 140 juta yang belum mendapatkan dosis pertama karena baru mendapatkan itu sekitar 68 juta atau 70 juta (yang divaksin), masih ada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses vaksin pertama," tambah Budi. Budi Gunadi menegaskan bahwa stok vaksin yang dimiliki pemerintah cukup namun vaksinasi ketiga baru akan diberikan untuk tenaga kesehatan. "Jadi tolong bapak ibu, sekali lagi vaksinnya ada, 'booster' ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan karena mereka membantu kita tapi sisanya, tolong kita berikan kepada 140 juta saudara-saudari kita belum mendapatkan vaksin," ungkap Budi. Menkes menyebut dirinya tahu ada banyak orang yang ingin mendapatkan vaksinasi ketiga. "Saya tahu banyak yang ingin mendapatkan 'booster' ketiga, vaksin ketiga, tolong berikan itu kepada tenaga kesehatan yang harus berjuang mati dan hidup dalam peperangan pada pandemi ini dan tolong kita utamakan saudara-saudara kita 140 juta rakyat Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap vaksin," tambah Budi. Berdasarkan data Satgas COVID-19, sudah ada 47.478.168 orang yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan sebanyak 20.673.079 orang yang mendapat vaksinasi dosis kedua dengan menggunakan berbagai merek vaksin. Jumlah tersebut adalah sekitar 24,49 persen dari total populasi Indonesia. Pemerintah menargetkan dapat memvaksinasi 208.265.720 orang sehingga pemerintah terus menggenjot vaksinasi harian, termasuk dengan menargetkan 2 juta dosis per hari mulai Agustus ini. Sedangkan vaksinasi "bosster" adalah vaksinasi yang diperlukan untuk memperkuat respons antibodi terhadap varian baru apalagi kematian para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia dari Maret 2020 hingga Juli 2021 telah mencapai 1.141 jiwa. Menurut penelitian yang dilakukan Bio Farma, idealnya vaksinasi booster dilakukan 6 bulan setelah vaksinasi kedua di lakukan. Indonesia telah mendapat 3 juta dosis vaksin Moderna pada 11 Juli 2021 dari Amerika Serikat melalui mekanisme COVAX Facility. (mth)
PDIP Tegaskan Pelatihan Asisten Nakes Tak Bermotif Elektoral
Jakarta, FNN - DPP PDI Perjuangan menegaskan pelatihan asisten tenaga kesehatan (nakes) tidak ada motif elektoral bagi partainya, namun merupakan wujud kerja kemanusiaan dan gotong royong untuk mengatasi pandemi COVID-19. "Tak ada motif elektoral. Makanya pelatihan dibuat terbuka untuk siapa pun, tanpa memperhatikan latar belakang partai politiknya," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membuka latihan asisten nakes itu, yang digelar secara daring dan luring dari Gedung Sekolah Partai PDIP, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin. Menurut Hasto, meski pelatihan ini dilakukan PDI Perjuangan, tapi rekruitmen pesertanya terbuka. "Karena yang penting itu kerja kemanusiaan. Kita harus bersama-sama sebagai warga bangsa. Itu pesan Ibu Megawati. Tak ada kata terlambat," ujarnya dalam siaran persnya. Bersama Hasto, hadir Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu, dan Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo hadir secara virtual. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu menginstruksikan agar kerja gotong royong dilakukan seluruh elemen bangsa, dengan berbasis semangat kemanusiaan. Hal itu pun sejalan dengan ideologi bangsa, Pancasila, dimana salah satunya menekankan pentingnya persatuan Indonesia. Apalagi, pandemi COVID-19 secara nyata memang berdampak luar biasa pada kehidupan masyarakat, katanya pula. Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin juga bekerja keras memimpin gerakan mengatasi permasalahan yang muncul. Dalam konteks itu, rakyat dan berbagai elemen sudah sepantasnya bersatu dan ikut bergotong royong, ujar dia. "Penting bagi kita untuk berada dalam satu kesatuan gotong royong tanpa membedakan pilihan politik. Sebab ini persoalan bersama, persoalan Indonesia. Namun masih ada yang nyinyir, dan melakukan manuver-manuver politik. Kalau sudah kerja keras untuk rakyat, mungkin kritikannya bisa diterima. Tapi ada saja yang bicara tanpa melakukan apa-apa," kata Hasto. Dia pun mengajak semua elemen bangsa mengedepankan energi positif dan gotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kepada para peserta pelatihan, Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, untuk terus bergotong royong di masa pandemi. Nantinya para peserta pelatihan akan diintegrasikan dengan satgas COVID-19 baik pusat maupun daerah, sehingga bisa terlibat dalam penanganan pandemi. "Mari bekerja dengan semangat agar memastikan rakyat lebih baik. Mari kita kesampingkan motif politik elektoral. Namun mengutamakan bahwa rakyat bisa semakin menemukan optimisme dalam menghadapi pandemi," ujar Hasto. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu menjelaskan pelatihan ini diikuti oleh 982 peserta dari seluruh Indonesia. Latar belakang pendidikannya bermacam-macam, dari SMK Kesehatan hingga diploma 1, Diploma 3, dan S1 Kesehatan. "258 pesertanya berjenis kelamin laki-laki dan 726 pesertanya perempuan," kata Sri Rahayu. Narasumber adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Satgas COVID-19 Ganip Warsito, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan sejumlah ahli kesehatan yang akan berbagi pengalaman serta panduan dalam menghadapi pandemi ini. Fakta lapangan yang ditangkap oleh PDIP, banyak pasien COVID-19 yang masih terus meningkat, dimana fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien, sehingga banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri. Dalam isolasi mandiri pun, banyak yang tidak bisa dikontrol oleh nakes karena kekurangan tenaga. "Oleh karena itu sangat penting PDI Perjuangan ambil bagian bergotong royong dalam memberikan pendampingan dan edukasi bersama-sama petugas kesehatan atau satgas COVID-19 di seluruh Indonesia dengan mengadakan kegiatan pelatihan ini," kata Sri Rahayu. (mth)
Menkes: Skenario Terburuk 70 Ribu Kasus COVID per Hari Tak Terjadi
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memiliki skenario terburuk penambahan kasus COVID-19 harian hingga sebesar 70 ribu kasus, namun hal itu berhasil dicegah dan tidak terjadi. “Skenario sebelumnya terburuk 70 ribu penambahan kasus COVID-19 per hari. Kita lihat, kita bersyukur peak-nya (puncak) itu terjadi di 57 ribu per hari, itu dengan peningkatan testing (pengujian) luar biasa,” kata Budi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin. Budi mengatakan salah satu penyebab skenario terburuk bisa dihindari adalah dengan peningkatan secara signifikan kapasitas tes. Awalnya, pemerintah melakukan tes sebanyak 50 ribu per hari. Jumlah kemampuan tes kemudian naik hingga mencapai 200 ribu tes per hari dan akan terus dilipatgandakan. “Kami akan terus meningkatkan testing ini,” ujarnya. Peningkatan kapasitas tes juga dibarengi dengan pelacakan dan perawatan. Hal ini agar kondisi di lapangan tergambarkan secara faktual dan aktual, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan pasien. “Jadi kita bersyukur, dengan peningkatan kapasitas testing selama sebulan terakhir, dari 50 ribuan sampai 200 ribuan tes, dari kasus yang kita prediksi 70 ribu, kita amati puncaknya 57 ribu” ujar dia. Menurut Menkes, puncak penambahan kasus COVID-19 secara harian sejauh ini berada di 57 ribu kasus, dan tren penambahan kasus COVID-19 saat ini telah menurun. Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar seluruh pihak tetap waspada dan antisipatif terhadap persebaran virus Corona varian Delta, meskipun tren penularan kasus COVID-19 telah menurun. “Bapak Presiden menekankan selain kita bersyukur kita harus tetap waspada, karena memang virus ini sulit diduga, terjadi dimana-mana persebarannya, di seluruh dunia,” ujarnya. “Kita bersyukur karena kerja keras kita sudah turun, tapi harus tetap waspada,” ia menambahkan.
Sejak Pandemi 436 Pegawai KPK Positif Corona
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 436 pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal 2020 sampai dengan 31 Juli 2021. "Kami mencatat sejak awal 2020 sampai dengan 31 Juli 2021 jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 436 orang. Khusus pada Kedeputian Penindakan berjumlah 141 orang," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. Sedangkan khusus untuk tahun 2021 ini, kata dia, sebanyak 169 pegawai terpapar Covid-19 dan dari jumlah tersebut, 41 pegawai berasal dari Kedeputian Penindakan. "KPK juga mengalami duka yang mendalam karena selama kurun waktu 2020-2021, sebanyak 10 orang pegawai KPK meninggal dunia dan terakhir adalah Penyidik KPK almarhum Kompol Ardian Rahayudi," ucap Ali sebagaimana dikutip dari Antara. Lebih lanjut, ia mengatakan KPK terus berjuang melawan dan berupaya menyelamatkan insan KPK dari wabah Covid-19. Ia mengungkapkan, beberapa pegawai KPK telah sembuh. Berdasarkan data terakhir, hingga akhir Juli 2021 masih terdapat 44 orang di lingkungan KPK yang masih terpapar Covid-19. Empat orang di antaranya masih dirawat di rumah sakit. Ali menegaskan, dalam situasi pandemi dan keterbatasan personel KPK seperti saat ini, lembaganya memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan. "Meski begitu, KPK tetap mengutamakan keselamatan jiwa insan KPK karena keselamatan jiwa merupakan hukum tertinggi, salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi)," kata Ali. Oleh karena itu, kata dia, KPK menyesuaikan teknis pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi melihat kasus positif Covid-19 yang masih relatif tinggi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali yang menimpa beberapa pegawai KPK. "Mari kita terus berdoa dan berupaya semoga teman-teman yang sedang sakit segera sehat, pandemi segera berlalu, dan negeri ini kembali pulih," ujar dia. (MD).
Polisi Presisi
Oleh Sugengwaras PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan) adalah gagasan Komjen Pol Sigit Listyo Prabowo, yang dijadikan andalan dalam menembus jabatan Kapolri, yang akhirnya dijadikan pedoman kerja dalam kegiatan Polri selama di bawah kepemimpinannya. Ini luar biasa, karena jika Polri komitmem dan konsisten, sama halnya pedoman kerja/kegiatan Kapolri LSP benar-benar menjadi harapan rakyat bangsa, meskipun nyaris berbenturan dengan pedoman kerja/kegiatan Jendral Polisi Tito Karnavian sewaktu menjabat Kapolri sebelumnya, yang populer dengan telah mencanangkan Democratic Policy. Tampaknya Jendral Tito terbelenggu pada pemikirannya sendiri, yang bermimpi mengabaikan kemampuan TNI dan merasa paling mampu sendiri. Meskipun ada perbedaan keduanya, namun sama-sama berlandaskan doktrin Polisi TRI BRATA dan CATUR PRASETYA POLRI. Jika kita cermati lebih dalam, sebenarnya doktrin Tribrata dan Catur Prasetya yang dirumuskan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala PTIK yang berpangkat Letkol Polisi, ada beberapa makna butir yang perlu direnungkan kembali. Kelemahan doktrin itu menjadi lebih jelas ketika kita sandingkan dan bandingkan dengan doktrin TNI, SAPTA MARGA dan SUMPAH PRAJURIT. Tersurat dan tersirat, bahwa TRI BRATA mengatasnamakan satuan Polri, sedangkan Sapta Marga mengatasnamakan satuan TNI. Di sisi lain, Catur Prasetya Polri, mengatas namakan individu atau perorangan Polri, sedangkan Sumpah Prajurit juga mengatasnamakan individu atau perorangan TNI. Sapta Marga yang mencakup peran dan tugas WNI dan prajurit sebagai garda terdepan serta benteng terakhir negara, terukur untuk dicapai oleh satuan, dan Sumpah Prajurit terukur untuk dicapai oleh seorang prajurit. Sedangkan TRI BRATA, pada butir kedua mencakup kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan sama sekali tidak menyinggung kejujuran Padahal kebenaran dan keadilan harus dilandasi kejujuran, agar benar dan adil bedasarkan pikiran, ucapan dan tindakan secara jujur yang sebenar benarnya. Begitu juga, dalam Catur Prasetya Polri, tidak mungkin sebagai insan Bhayangkara mampu meniadakan segala bentuk, jenis dan sifat gangguan keamanan, menyelamatkan jiwa, harta benda dan hak azasi manusia serta menjamin keselamatan manusia dan kepastian hukum (iimposible) Maka hendaknya Polri perlu untuk merenungkan dan berbenah diri, guna menyesuaikan doktrin sebagai landasan jatidiri untuk menjalankan peran, fungsi dan tugasnya Kembali terkait Polisi Presisi , demi marwah dan citra kepolisian, maka Jendral LSP harus konsisten dan komitmen, untuk independensi dan konfidensi mewujudkan satunya kata dengan perbuatan, meskipun harus berjibaku dan berhadapan dengan pihak manapun dan siapapun Dengan kata lain, Kapolri harus cerdas, jeli, peka dan peduli dalam memprediksi segala jenis, bentuk dan sifat gangguan keamanan, yang dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, efektif, efisien dan transparan. Kongkritnya, Kapolri jangan seperti Lidah Tak Bertulang dalam penegakan dan tindakan hukum, seperti pengabaian terhadap bahaya komunis/PKI, diskriminasi terhadap ulama termasuk HRS, Munarman dan kawan kawan, kasus penembakan terhadap 6 orang FPI laskar HRS di KM 50 jalan Tol Japek, kerumunan akibat kegiatan presiden Jokowi, Gibran, Kofifah, pelemahan KPK, membludaknyaTKA Cina ke Indonesia, munculnya UU dan peraturan perundang undangan yang tidak pro-rakyat, besarnya hutang yang berlebihan dan beresiko signifikan terhadap obyek strategis negara, bancakan dengan koruptor Harun Masiku, Joko Chandra dan lain lain, agar niat dan tekad Kapolri tidak berubah menjadi bumerang dan ngebadik pada dirinya sendiri. Namun semuanya kembali dan sangat tergantung niat dan nyali Jendral LSP, apakah ingin hidup mulya atau hidup hina nistapa. Wait and see.... *) Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI )
Psikolog: Tiap Orang Perlu Tanamkan Pikiran Positif Saat Situasi COVID
Denpasar, FNN - Staf Sub Bagian Psikologi Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Sanglah, Denpasar Lyly Puspa Palupi mengatakan untuk menjaga kesehatan jiwa setiap orang perlu berusaha menanamkan pikiran positif terutama dalam situasi pandemi COVID-19. "Individu perlu berusaha untuk bersikap dan berpikir positif dalam menghadapi situasi ini. Kondisi sulit ini dialami oleh hampir seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Mencoba untuk selalu bersyukur untuk hal-hal yang masih dimiliki, misalnya kesehatan, usia yang panjang, pekerjaan, keluarga," kata Lyly saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Minggu. Ia menjelaskan bahwa tetap menanamkan pikiran positif dalam situasi COVID-19 ini menjadi salah satu cara menghindari munculnya gangguan-gangguan kejiwaan. Dalam situasi pandemi ini, efek psikologis yang paling sering muncul di masyarakat adalah rasa takut dan cemas akan terpapar virus COVID-19. Selain itu, terbatasnya akses dan kebebasan untuk melakukan aktivitas, seperti bekerja, sekolah, bersosialisasi, dan lainnya. "Karena kondisi ini berlangsung cukup lama dan belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir, sehingga masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi. Ada yang bisa beradaptasi tanpa banyak kendala, namun tidak sedikit juga merasa kesulitan. Sehingga, secara psikis mengalami efek seperti masalah kecemasan, stres, hingga depresi," katanya. Selain itu, perlunya memilah dan memilih pemberitaan yang ingin diketahui dan bermanfaat. Yyang perlu dilakukan adalah membatasi dan memilah-milah informasi yang dibaca. "Jika dirasakan sudah tidak nyaman lagi mengikuti berita-berita COVID-19, silahkan jeda sejenak, alihkan perhatian ke hal-hal lain atau informasi yang membuat hati lebih gembira dan positif," katanya. Dikatakannya, situasi yang memerlukan pendampingan psikolog apabila seorang individu mulai merasa terganggu fungsinya sehari-harinya. Salah satunya, mengganggu pekerjaan, proses belajar, dan merasa tidak ada pihak yang bisa memberikan dukungan dan membantu masalah yang dihadapi. (mth)
Ketua DPD RI: Pengelolaan Limbah Medis COVID-19 Harus Maksimal
Madiun, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta penanganan limbah medis COVID-19 di Tanah Air harus dilakukan dengan maksimal agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan dampak bagi lingkungan. Menurutnya, limbah medis atau infeksius penanganan COVID-19 yang termasuk B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), akan menjadi sumber penularan baru COVID-19 jika tidak dikelola dengan baik. Ia menilai penanganan limbah medis COVID-19 masih belum maksimal. "Penanganan limbah medis COVID-19 tidak boleh dianggap sepele. Harus dikerjakan cepat, aman, dan efisien sebagai bagian penting dari upaya mengurangi penyebaran COVID-19 dan penyakit lainnya," ujar LaNyalla di sela masa reses di Madiun, Jawa Timur, Minggu. Berdasarkan catatan pemerintah, terdapat sekitar 18.460 ton limbah medis per 27 Juli 2021. Limbah tersebut berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, RS darurat COVID-19, wisma isolasi, tempat karantina mandiri, hingga uji deteksi, maupun vaksinasi. Limbah itu antara lain berupa pakaian medis, sarung tangan, "face shield", baju hazmat, alat pelindung diri, infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, alat PCR, antigen, dan alkohol pembersih swab. "Saya dengar pemerintah menyiapkan dana Rp1,3 triliun untuk pengelolaan limbah B3 medis tersebut. Dengan dana sebesar itu penanganannya harus lebih sistematis dan tepat," lanjutnya. Pada masa pandemi, produksi limbah medis mencapai sebanyak 383 ton per hari. Sampai saat ini, baru 4,1 persen rumah sakit di Indonesia yang memiliki fasilitas pembakaran limbah medis B3 atau insinerator yang berizin. Sementara itu ada 20 pelaku usaha pengelolaan limbah di seluruh Indonesia, tetapi hampir semuanya di pulau Jawa. Oleh karena itu, LaNyalla menginginkan supaya instrumen untuk pengelolaan limbah medis merata di semua daerah. "Segera dibangun alat-alat pemusnah limbah B3 medis di tiap kota atau kabupaten, minimal provinsi. Apakah memakai insinerator atau alat lain itu terserah pada Kementerian Lingkungan Hidup," kata Senator asal Jawa Timur itu. Selain dimusnahkan, LaNyalla mengusulkan, limbah medis yang berpotensi untuk didaur ulang sebaiknya didaur ulang menjadi produk baru. Tetapi tetap harus memperhatikan faktor keamanan dan dan kesehatan. "Kalau memungkinkan didaur ulang, kenapa tidak. Justru lebih bagus, karena nantinya akan menambah nilai ekonomi," terang Mantan ketua Umum PSSI itu. LaNyalla juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati membuang alat medis yang telah digunakan. Hal itu agar tidak membahayakan orang lain. "Lebih baik limbah dari kita seperti masker langsung dibakar saja dari pada dibuang ke tempat sampah," katanya. (mth)
Pesawat Tempur F-16 TNI AU Patroli Pulau Terluar di Selat Malaka
Pekanbaru, FNN - Pesawat Tempur F-16 yang bermarkas di Skuadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, menggelar patroli udara di Selat Malaka dan Selat Karimata. Tujuannya, memantau kondisi pulau-pulau terluar di Indonesia barat itu. "Operasi patroli udara untuk pengamanan dan pemantauan kondisi terkini pulau-pulau terluar wilayah Indonesia barat. Antara lain, Pulau Berhala, Pulau Batu Mandi, dan Pulau Rupat, Provinsi Riau," kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Andi Kustoro dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu, 31 Juli 2021. Dia mengatakan, berdasarkan pantauan diketahui kondisi pulau terluar di Selat Malaka dan Karimata masih aman. Sejauh ini belum ditemukan pelanggaran wilayah dan potensi ancaman di udara dan permukaan. Andi menyebutkan seluruh anggota Skuadron Udara 16, yakni penerbang dan ground crew untuk mempersiapkan pelaksanaan operasi dengan sepenuh hati agar hasil yang dicapai lebih maksimal. "Meski operasi dilakukan pada masa pandemi, diharapkan para prajurit Skuadron Udara 16, terutama para penerbang tetap semangat demi Indonesia tercinta," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. "Operasi Patroli Udara dengan Sandi Operasi Lintas Rajawali-21 dilaksanakan secara terjadwal sepanjang tahun di bawah kendali Komando Operasi TNI AU I sesuai dengan tatanan tugas dan tanggung jawab TNI AU," katanya. Dalam operasi pesawat termpur tersebut, Komandan Skuadron Udara 16 Letkol Penerbang Andri Setyawan bertindak sebagai flight leader dalam Operasi Lintas Rajawali-21 dan tidak ditemukan kendala selama patroli. (MD).
Covid19 dan Bertapa 40 Hari
By M Rizal Fadillah CENDEKIAWAN muslim, Guru Besar Hukum Tata Negara, dan tentu Menkopolhukam Mahfud MD buat kejutan dan kehebohan lagi. Kali ini soal obat Covid 19 yang menurutnya sangat manjur menyembuhkan. Ia menyatakan telah mempresentasikan obat Covid 19 kepada Presiden Jokowi. "Ini ada obat hasil bertapa 40 hari. Saya menghadap untuk presentasi, ini sudah dicoba orang se-kampung sembuh semua, padahal waktu itu belum ada covid 19". Tentu menggelikan bagaimana itu adalah obat Covid 19 yang dapat menyembuhkan orang se-kampung padahal katanya belum ada Covid 19. Orang se-kampung itu sakit apa ya, kan belum ada Covid. Mahfud MD tidak menyebut nama obat dan di kampung mana itu terjadi. Cerita itu disampaikan saat pertemuan virtual dengan ulama dan ormas keagamaan. Netizen mengomentari nyinyir. Di antaranya "Bhahaha...sial ketemu sampe mencret gua !! Mpud mpud bisa aja Lo dah tua kok ttp bego" Ada pula "Astaga bangun tidur lihat berita ini langsung mules". Ada lagi "pud pud eling pud". Dan banyak komentar lucu lainnya. "Hasil bertapa 40 hari" dipresentasikan kepada Presiden, apa relevansinya ? Apakah memang Presiden menyukai hal-hal yang mistik sehingga Mahfud MD yang latar belakang pendidikannya menuntut rasionalitas tinggi harus menyesuaikan dengan kebiasaan Presiden? Atau untuk meyakinkan bahwa obat Covid itu telah ditemukan di kampung kita sendiri sebelum Covid itu ada ? Meskipun demikian cara berfikir Mahfud MD di hadapan para ulama itu dinilai menyedihkan. Melanggar kaedah berfikir rasional. Berfikir rasional adalah kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian baik berupa fakta, opini, maupun data (Ricetto dan Tregoe--2001). Cerita hasil bertapa 40 hari tidak jelas fakta, opini, dan datanya. Terlalu naif mengaitkan obat Covid dengan bertapa 40 hari. Meskipun dikaitkan dengan terapi ketenangan jiwa. Tapi sudahlah, hanya disayangkan saja cerita itu disampaikan di depan ulama dan konteksnya hasil dari presentasi kepada Presiden. Soal mistik yang diangkat-angkat Mahfud jangan-jangan nanti ada yang memframing bahwa Presiden Jokowi tidak terkena Covid 19 karena memelihara cebong di kolam Istana. Atau nanti ada sang penjilat ngomong bahwa obat Covid adalah anak katak atau cebong-cebong yang dijampi-jampi dan disentuh oleh Jokowi. Lebih parah lagi jika ada presentasi bahwa obat Covid yang manjur adalah obat yang dibawa bertapa 40 hari di pinggir kolam Istana. Lalu Mahfud MD pun menceritakan hal ini di depan para ulama. Ah ada ada saja, pak Menteri kita ini. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bukan Cuma Dahlan Iskan Yang Pusing!
by Zainal Bintang Jakarta FNN - Nama Akidi Tio mendadak menjadi trending topic. Menjadi pembicaraan hangat semua media mainstream, baik cetak, televisi, dan juga online. Apalagi media sosial (medsos). Meskipun sudah almarhum pada usia 89 tahun 2009, masih patuh menyumbang untuk kemanusiaan. Itu terlihat ketika wakil keluarganya memegang sebuah styrofoam ukuran sedang dengan tulisan huruf kapital kata-kata: “Sumbangan Untuk Penanggulangan Covid-19 dan Kesehatan di Palembang-Sumsel. Dari Bapak Akidi Tio Dan Keluarga Besar sebesar Rp. 2 Triliun”. Angkanya yang mencengangkan. Seperlima APBD 2021 Propinisi Sumatera Selatan yang jumlahnya Rp. 10.5 triliun. Apalagi dengan APBD 2021 Kota Palembang hanya hanya Rp. 4.3 triliun. Juga masih jauh lebih besar dibanding jumlah dana yang dikumpulkan oleh Media Group pimpinan Surya Paloh bersama Yayasan Sukma ketika terjadi Tsunami di Aceh akhir 2004 yang hanya berhasil mengumpulkan kurang lebih Rp. 138 miliar. Itupun sudah sempat heboh. Dalam pemberitaan KOMPAS.com, Senin (26/7/2021), tertulis begini: “Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp 2 triliun untuk penanggulangan Covid-19 dari pihak yang mengatasnamakan keluarga almarhum Akidi Tio. Hibah itu diserahkan melalui Polda Sumsel yang prosesinya pada Senin (26/7/2021). Ini terungkap melalui akun media sosial resmi Humas Polda Sumsel. “Kapolda Sumsel Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S, MM., menerima hibah/CSR dari keluarga alm. Akidi, Senin (26/7) bertempat di ruang Rekonfu Mapolda Sumsel,” tulis akun facebook Humas Polda Sumsel dalam unggahannya. Penyerahan Hibah/CSR disaksikan Gubernur Propinsi Sumsel H. Herman Deru, Dandrem 004 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.I.P., S.sos., Kadinkes Lesty Nurainy Apt, M.Kes. Penyerahan Hibah dalam rangka penanganan Covid-19 di Propinsi Sumatera Selatan”. Dana hibah atau CSR? Bukankah CSR itu berarti tanggung jawab sosial perusahaan? Artinya, itu kewajiban yang diperlakukan menurut UU. Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (TJSL). TJSL tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan, dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. TJSL itu terpatri dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Mungkin yang lupa dipertanyakan para awak media di Palembang kepada Gubernur, bahwa, jika sekiranya sumbangan itu adalah dana hibah dari CSR, maka bidang usaha yang mana milik almarhum yang terkena beban CSR itu? Tentu yang bisa menjelaskan hal ini adalah pakar keuangan dan perpajakan. Saya bukan ahlinya. Siapa Akidi Tio? Menjadi jelas, setidaknya bagi saya setelah membaca artikel di kanal Youtube pribadi “disway” asuhan DI (Dahlan Iskan) mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN). Judul tulisan “Bantuan 2 T”, disiarkan Rabu, 28 Juli 2021. Saya kutipkan disini potongan tulisan perintis kerajaan media “Jawa Pos Group” itu, tentang siapa almarhum Akidi Tio. Berikut ini petikan dialog DI dengan Prof. Dr. Hardi Darmawan, wakil dan sekaligus dokter keluarga almarhum. "Resminya bantuan itu nanti untuk kapolda, gubernur, atau Pemprov Sumsel?" tanya saya”. "Ke Kapolda Sumsel Pak Eko Indra Heri," ujar Prof Hardi. “Siapa yang menentukan bahwa bantuan itu untuk Kapolda Sumsel? Apakah atas arahan Prof Hardi?" tanya saya lagi. "Bukan arahan saya. Itu langsung keinginan keluarga. Untuk diberikan ke Kapolda," jawab Prof Hardi. "Bantuan itu nanti bentuknya uang kontan, cek, atau transfer? Atau berbentuk bantuan bahan makanan?". “Bentuknya uang. Akan ditransfer besok," jawab Prof Hardi kemarin sore. Berarti hari ini”. "Apakah boleh ditransfer ke rekening Polda? Juga apakah boleh dikirim ke rekening pribadi Kapolda?" tanya saya sambil mengingatkan aturan yang ada. “Masih diatur. Mungkin disiapkan rekening khusus”. Pengusaha yang menyumbang Rp 2 triliun itu, meninggal tahun 2009 lalu. Saat itu Tio berusia 89 tahun. Berarti 101 tahun hari ini. Beliau meninggal akibat serangan jantung. Makamnya juga di Palembang”, tulis DI. Tulisan itu diposting hari Rabu, 28 Juli 2021 jam 04.40. Setelah saya baca, karena penasaran, maka jam lima pagi lewat sepuluh menit, saya kirim pesan WhatsApp kepada bung DI. “Selamat pagi bung DI. Sebagai wartawan kawakan, mengapa anda tidak meminta dari Prof. Hardi Darmawan, identitas salah seorang atau semua tujuh orang anak almarhum Akidi Tio yang misterius itu? Between, tulisan anda "2 T" cukup menggoda. Menggoda untuk mengetahui: (1). Bagaimana reaksi Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Karena ada peraturan pembatasan transfer untuk uang kartal, hanya diperbolehkan 100 juta saja. (2). Bagaimana reaksi Menteri Keuangan yang lagi nafsu berburu sumber pajak/Wajib Pajak baru? Trims. Salam sehat selalu”. Saya menutup pesan itu. Terkait pertanyaan saya, mengapa DI tidak minta alamat dan nomer kontak seluruh tujuh anak almarhum Akidi Tio, akhirnya DI membalas WA saya pada sore hari jam 15.38 Wib dengan menulis: “tentu saja saya minta ke beliau ha ha”. Saya balas lagi : “tentu saja saya percaya anda melakukannya”. Akhirnya, Kamis 29/07/21) DI kembali menulis di kanal “disway” judulnya: “Pusing 2T”. Saya sarankan, lebih baik lagi jika pembaca yang budiman mau membaca sendiri tulisan itu secara lengkap di internet. Namun, saya kutipkan bahagian tengah tulisan itu. DI menulis, “sayangnya tidak ada penjelasan rinci dari ahli waris Akidi Tio. Pokoknya: menyumbang kapolda Rp 2 triliun. Saya tidak tahu apakah akan ada dokumen yang menyertai transfer dana itu. Yang jelas tidak ada dokumen apa pun yang ditandatangani Selasa lalu”. Lanjutan tulisan DI, “hari itu, Selasa siang lalu, dikira hanya ada acara rutin di ruang rapat lantai 3 Polda Sumsel. Wartawan tulis tidak boleh naik ke lantai 3. Hanya fotografer yang diizinkan. Wartawan menunggu di lantai bawah, menunggu para pejabat itu turun untuk diwawancarai secara door stop”. Pada bahagian akhir DI bertutur, “saya juga ingin menghubungi Prof Hardi sekali lagi kemarin sore. Saya ingin bertanya apakah dana itu jadi ditransfer kemarin. Telepon saya itu di-reject. WA saya juga tidak dibalas, meski ada tanda sudah dibaca. Tapi saya tetap hormat. Sehari sebelumnya beliau telah banyak menjawab pertanyaan saya. Saya pun menghubungi Ibnu Holdun, wartawan Sumatera Ekspres yang telah ke rumah Heryanti. (Ini nama anak perempuan Akidi yang tinggal di Palembang, yang menghadiri upacara itu di Polda. Nama dan no Hp-nya rupanya berhasil juga diperoleh lantaran kegigihan seorang DI). Rumah itu, kata Holdun, kosong. Pagarnya ditutup dan dikunci”. “Rumah itu lebih bagus dari tetangga sekitar. Tetapi tidak mencerminkan rumah orang kaya raya. Lihatlah sendiri foto rumah itu di bagian lain tulisan ini. Saya menyadari masih begitu banyak pertanyaan di seputar sumbangan Rp 2 triliun ini. Akidi telah menampar begitu banyak konglomerat negeri ini. Dan ia tidak peduli. Ia sudah 11 tahun mati. Akidi telah lama meninggal dunia. Tapi namanya hidup kembali. Akidi telah mengalahkan orang-orang yang masih hidup menjadi seolah-olah sudah lama mati”. Beginilah humor getir ala DI. Saya sudah bersahabat baik dengan DI sejak tahun 1975. Kami sama-sama memulai karier sebagai wartawan, pencari dan penulis berita yang diburu dari lapangan, sebelum akhirnya berubah menjadi pemimpin media milik sendiri. Dalam kenyataannya, DI jauh lebih sukses. Dalam tulisannya yang berjudul “Ai Lap Yu Pul” diunggah Selasa (27 Juli 2021) yang mencoba melacak jejak Akidi Tio, Ilham Bintang (IB) pendiri “kerajaan” rumah produksi “Cek & Ricek” juga menghubungi tokoh Palembang Anwar Fuadi. Ternyata Fuadi pun sebagai tokoh yang luas pergaulan, tidak tahu sama sekali siapa itu keluarga Akidi Tio, kata IB yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Maka, DI dan IB gagal menggeledah tokoh masyarakat Sumatera Selatan untuk menggali lebih dalam, “siapakah gerangan sang dermawan yang baik hati dan rendah hati itu?” Dipastikan seluruh hati rakyat Indonesia sangat terharu, bangga dan bersyukur, ternyata masih ada manusia sederhana. Manusia yang sama sekali tidak dikenal atau dikenal di kalangan dunia persilatan pengusaha keturunan taipan kelas naga. Tetapi, berani untuk tampil beda. Meminjam istilah DI, “Akidi telah menampar begitu banyak konglomerat negeri ini. Dan Akidi tidak peduli. Akidi sudah 11 tahun mati lalu”. Pastinya, hari-hari ini, bukan cuma DI yang pusing. orang lain pun kebagian pusing. Ditandai berhamburan begitu banyak pernyataan di media yang saling bertabrakan. Salah satunya diberitakan di media, Kamis (29/07/2021), bahwa Kementerian Keuangan mengatakan “sumbangan almarhum pengusaha Akidi Tio sebesar Rp. 2 triliun sebagai penerimaan hibah negara”. Kamis, 29 Juli 2021, Media Indonesia menurunkan judul berita, “BI Angkat Bicara Soal Transfer Bantuan Covid-19 Rp. 2 Triliun”. Kepala Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pihaknya tidak mengetahui perihal sumbangan untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan itu. "Kalau menyangkut perpindahan uang, mungkin saya masuk ke situ. Kalau soal sumbangannya itu sendiri, mohon maaf saya tidak tahu, tidak punya informasi tentang itu," kata Erwin saat diwawancarai Metro TV, Kamis (29/7/2021). Benarlah kata Kapolda Sumsel, "saya hanya makelar kebaikan saja. Terkait alokasi, nanti akan ada ahli-ahli yang lebih paham. Saya hanya membantu menyampaikan seperti dengan gubernur, pangdam, dan steakholder terkait lainnya," ujarnya seperti ditulis di Kompas.com. Pesan WhatsApp dari teman lama masuk ke Hp saya: Tolong bilangin kepada bung DI, bukan cuma dia yang pusing, seluruh republik sepertinya dibuat terbingung-bingung juga. Tetapi sambil berdoa semoga sumbangan itu cepat dicairkan oleh negara. Mudah-mudahan bung DI mau juga membaca tulisan ini. Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.
POPULER
