NASIONAL
Jokowi Sebut Pandemi Seperti Api
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Karena demikian, jika memungkinkan harus dihindari tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. “Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi mengatakan keinginan agar pandemi bisa menerangi semua untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi itu seperti kawah candra dimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi dikatakan Presiden, memberikan beban yang berat kepada semua, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa semua untuk menghadapi dan mengelolanya. "Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah," tutur Presiden. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada semua, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada semua. "Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan," ujar Jokowi. Dalam acara tersebut, okowi mengenakan baju adat Baduy. Hadir pada pidato kenegaraan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma’ruf Amin; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia; dan Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Hadir pula sebagian secara virtual Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri; Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Hamzah Haz; Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla; Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; serta istri Mantan Presiden Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kemudian ada pula para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional. Selain itu para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta para Ketua Umum Partai Politik. (MD).
Wakil Ketua MPR Berikan Apresiasi kepada Veteran di Jakarta
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memberikan apresiasi atas jasa para pejuang dengan menyalurkan paket bantuan kepada 76 veteran dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jakarta pada Sabtu (14/8). Hidayat, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa apresiasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-76 itu diberikan atas jasa perjuangan para veteran sebagai abdi negara dan telah merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia juga menyatakan harapannya agar para veteran selalu mendapat karunia kesehatan, keberkahan umur, dan dapat mewariskan semangat juang maupun patriotisme kepada generasi penerus. "Agar cita-cita proklamasi Indonesia bisa terus dijaga dan diwariskan sampai nanti satu abad Indonesia merdeka hingga seterusnya,” kata Hidayat. Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu menerangkan Fraksi PKS khususnya di Komisi I DPR RI mendukung revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para veteran. Dia mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana UU Veteran hanya menetapkan tunjangan bagi veteran paling besar adalah Rp2 juta per bulan, yang mana jumlah tersebut jauh lebih rendah dari upah minimum yang besarannya sekitar Rp3-4 juta per bulan. Hidayat menyebut Fraksi PKS di DPR RI sangat terbuka untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi para veteran. Ketua DPC LVRI Kota Jakarta Pusat Letkol Purn. Slamet Subuh menyambut positif apresiasi dan perhatian yang diberikan Wakil Ketua MPR itu. Slamet berharap anggota DPR maupun MPR lainnya dapat turut serta memperhatikan dan membantu veteran, termasuk di daerah pemilihannya masing-masing. “Kami sangat menghormati dan apresiasi tinggi kepada Bapak yang telah memperhatikan kami, ketulusan Bapak ada di hati kami,” ujar Slamet. Turut hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua DPD LVRI Provinsi DKI Jakarta Marsekal Muda TNI Purn Sri Budjono beserta seluruh jajaran dan anggotanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah orang. (mth)
Dedi Mulyadi Kaget Ada WNI Cina Kerja di Pabrik
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi terkejut menemukan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China yang bekerja menjadi pencatat keluar-masuk barang dan mobil di salah satu pabrik di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jabar. ”Saya heran, karena seharusnya WNA itu bekerja di tenaga terampil,” kata Dedi dalam sambungan telepon seluler di Karawang, Sabtu. Keberadaan WNA asal China itu ditemui saat Dedi akan menemui kembali warga Kecamatan Sukasari yang hutan bambunya dibabat oleh orang mengaku memiliki izin perhutanan sosial untuk dijadikan kebun pisang. Di perjalanan Dedi melihat sebuah truk semen besar yang melintas. Rupanya truk tersebut menuju ke pabrik hebel yang berada di jalur Maracang-Babakan Cikao. Akhirnya ia menuju ke pabrik tersebut untuk meminta penjelasan. Sesampainya di lokasi, Dedi bertemu dengan dua orang pria penjaga yang bertugas mencatat keluar masuk barang dan mobil. Salah satu pria tersebut rupanya seorang WNA China yang mengaku bernama Lauchen. WNA tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Dedi yang menanyakan siapa penanggung jawab perusahaan. Ia mengaku hanya tahu bahwa bosnya bernama Tayo yang juga seorang WNA China dan sedang pulang ke negara asalnya. Atas temuan itu, Dedi langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Titov Firman. Dedi menanyakan apakah boleh dan lazim seorang WNA bekerja menjadi petugas pencatat keluar masuk barang dan mobil di sebuah perusahaan. Karena semestinya WNA itu bekerja sebagai tenaga terampil. Atas temuan dan laporan itu, Titov mengaku akan menindaklanjutinya, agar ada kejelasan mengenai WNA China yang bekerja di pabrik hebel tersebut. (sws)
Menko Airlangga Pastikan Perlindungan Sosial Masyarakat Sudah Berjalan
Solo, FNN - Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan perlindungan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah berjalan. "Bagaimana kesehatan bisa dijaga dan saat ini di Pulau Jawa (kasus COVID-19) sudah mulai landai," katanya usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung Solo, Sabtu. Selain itu, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga sudah mulai landai, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan. "Kalau di Solo sudah landai dan harapannya ini terus dijaga," katanya. Pada kesempatan tersebut, Airlangga yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan kepada masyarakat setempat berupa ayam dan telur sebanyak 1 ton. "Silaturahmi ini untuk mengutarakan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID-19 di Solo. Kami juga memberikan bantuan berupa konsentrator oksigen ada 100 unit, paket sembako ada 10.000 paket, telur ayam 500 kg, daging ayam beku 500 kg, dan 10.000 masker," katanya. Mengenai pertemuan tersebut, Gibran mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan pada pertemuan tersebut. "Ya, membicarakan tentang COVID-19, penyaluran bantuan," katanya. Untuk bantuan dari Menko Bidang Perekonomian tersebut, dikatakannya, akan segera diserahkan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. "Nanti biar diatur Dinas Sosial, tidak boleh lama-lama karena ada ayam beku juga, jadi segera didistribusikan ke warga," katanya. (mth)
Ormas Islam Berharap Pemerintah Aktif Bangun Dialog dalam Hadapi COVID
Jakarta, FNN - Para pimpinan ormas Islam berharap agar pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu mengemuka dalam dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), pada Jumat malam (13/8). "Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak di antara kita di dalam menghadapi pandemi," kata Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia KH. Muflich Chalif Ibrahim kepada Menko Polhukam Mahfud MD, seperti dikutip dalam siaran persnya, Sabtu. Hal serupa ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj. Menurutnya, penting sekali menjaga silaturahim dan persatuan nasional, antara lain dengan membangun dialog dengan ormas mengingat besarnya peran ormas Islam dalam ikut mendirikan negara. "Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain daripada imbauan Alquran, juga untuk menjaga persatuan nasional," papar Said Aqil yang juga Ketua Umum LPOI. Kiai Said mencontohkan berbagai pertikaian yang terjadi di kawasan Timur Tengah, antara lain karena di negara-negara itu tidak ada ormas yang besar, yang bisa mempersatukan umat. "Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda," ujarnya sembari mengingatkan pemerintah bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama. Pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik. "Kritik dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah," jelas Khairan. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyoroti khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi subtansi maupun pihak yang menyampaikan pesan. Ia meminta Menko Mahfud tampil membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Figur Mahfud, lanjut TGB, sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah. Menurut mantan Gubernur NTB itu, sosok Mahfud MD memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan. "Saya berharap pak Menko lebih rajin untuk memberikan 'kalimatul fasl', memberikan kejelasan-kejelasan bukan sekadar penjelasan. Menurut saya, bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu, jadi mohon pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat," tambah TGB. Dia berharap Menko Mahfud tidak kehilangan kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kepada yang pro terhadap pemerintah maupun bagi mereka yang sering mencela pemerintah. "Saya mengajak pak Menko yang sudah terus menerus melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini diseluruh teman teman di pemerintahan. Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan yang sama dan membuka komunikasi untuk semua," ujarnya. Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah, Lukmanul Hakim. Figur Menko Polhukam, kata Lukmanul, merepresentasikan basis dari keormasan. "Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang utamanya terkait dengan wilayah bapak, kami sangat berharap bapak tampil menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa diterima masyarakat," ujar Lukmanul. Mendengar masukan para pimpinan ormas Islam ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran untuk menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan. Kepada para pimpinan ormas Islam ini, Mahfud menjelaskan dalam berbagai kesempatan sering kali agama dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dirinya intens melakukan safari virtual ke ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama untuk mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat. Untuk diketahui, ormas yang tergabung dalam LPOI adalah ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada pula Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Persatuan Ummat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdatul Wathan. (mth)
Kemnaker Apresiasi Dedikasi dan Loyalitas Atnaker
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mengapresiasi tujuh atase Ketenagakerjaan (atnaker) yang telah memberikan dedikasi, loyalitas dan kinerja positif selama menjalankan tugas di negara penempatan. "Saya rasa banyak unit yang sangat membutuhkan informasi dan pengalaman para atnaker ketika mengatasi isu ketenagakerjaan sebagai dasar-dasar untuk perbaikan kebijakan program maupun kegiatan yang dilakukan unit kerja di Kemnaker," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Tujuh Atnaker tersebut adalah Atnaker Riyadh, Arab Saudi, Sa'dullah, Decky Haedar Ulum (Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi di Uni Emirat Arab), Budhi Hidayat Laksana (KBRI Kuala Lumpur di Malaysia), Budi Wikaningtyas (KBRI Bandar Seri Begawandi Brunei Darussalam), Alamsyah (KBRI Kuwait) dan Rosinna Manullang (KBRI Seoul di Republik Korea) dan Hadi Suseno (KBRI Amman di Jordania). Dua Atnaker yakni Suseno Hadi dan Alamsyah akan pindah tugas ke KBRI Riyadh di Arab Saudi dan Alamsyah menempati posisi baru di KBRI Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Sekjen Kemnaker Anwar menuturkan pengalaman dan pengetahuan para Atnaker selama bertugas di negara penempatan diharapkan dapat disumbangkan kepada unit-unit di lingkungan Kemnaker yang membutuhkan. Ia meyakini para Atnaker yang telah mengabdi di negara penempatan akan menjadi tim baru dan akan memberikan sesuatu yang baru bagi unit-unit di Kemnaker. Anwar berharap ke depan Kemnaker memiliki pola karir sistem yang sangat baku dan yang menunjukkan adanya prestasi kerja atau kinerja dengan tingkat jabatan atau promosi yang akan diemban atau diberi mandat. "Sehingga ini akan memacu siapapun untuk memotivasi diri agar bisa bekerja sebaik-baiknya," ujarnya Kepada Atnaker yang akan berpindah tugas ke negara penempatan, Anwar berpesan agar meneruskan kebaikan-kebaikan dan kebijakan yang dilakukan Atnaker sebelumnya. "Karena mereka pernah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai Atase, dia akan bisa berkarya lagi lebih baik berdasarkan pengelaman-pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya, " tuturnya. Atnaker Suseno memberikan apresiasi atas kepercayaan dan perhatian Kemnaker untuk menjadikannya sebagai Atnaker di Riyadh, Arab Saudi. Ia mengaku siap memberikan kontribusi positif bagi negara di negara penempatan baru di Riyadh, Arab Saudi. "Kami berkomitmen untuk terus bisa berkontribusi yang terbaik pada Kementerian baik saat bertugas di perwakilan maupun setelah kembali lagi ke tanah air," tuturnya. Sementara Sa'dullah mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Suseno Hadi sebagai pengganti dirinya sebagai Atnaker di Riyadh. "Selamat melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan selama kami menjalankan tugas. Kami akan siap bekerja sama dan membantunya," ujarnya. (mth)
Indef Sarankan Penerima Bantuan Sosial Diperluas
Jakarta, FNN - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyarankan pemerintah supaya memperluas sasaran penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu dilakukan guna menahan pelemahan perekonomian pada kuartal III-2021 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). “Kita tahu struktur ekonomi hampir 60 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Sekarang notabene konsumsi masyarakat dan konsumsi rumah tangga tertekan. Mau tidak mau, pemerintah fokus di perlindungan sosial terutama masyarakat yang belum menjadi sasaran bansos,” kata Abra kepada Antara di Jakarta, Jumat, 13 Agustus 2021. Menurut Abra, selama ini bansos hanya menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Padahal, masyarakat yang belum menjadi sasaran bansos bisa jadi kehilangan pendapatan karena terdampak PPKM. Oleh karena itu, diperlukan perluasan bansos guna menjaga daya beli mereka. Untuk memenuhi kebutuhan perluasan bansos tersebut, Abra menilai pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran di luar kesehatan dan perlindungan sosial. “Dari hasil evaluasi kami terhadap realisasi belanja pemerintah semester satu kemarin masih banyak yang belum terserap. Masih ada yang realisasi belanjanya di bawah 30 persen,” ucap Abra. Dari situ, pemerintah masih bisa memiliki anggaran sehingga tidak perlu menambah defisit atau menarik utang baru. “Daripada menambah defisit, menjadi beban APBN kita lagi nanti,” ujar Abra. (MD).
Faisal Basri: Hatta Gagas Koperasi untuk Hadapi Kaum Kapitalis
Jakarta, FNN - Ekonom Faisal Basri menyatakan, Proklamator RI Mohammad Hatta menggagas istilah koperasi sebagai persekutuan cita-cita, semacam persekutuan modal oleh rakyat demi menghadapi kaum kapitalis. “Menurut Hatta, koperasi merupakan gerakan menghimpun kekuatan rakyat yang berserakan dan tidak terorganisir di masa penjajahan untuk menghadapi kaum kapitalis," kata Faisal Basri dalam Talkshow "Pekan Bung Hatta" yang ditayangkan di Channel Youtube BKNP PDI Perjuangan, Jumat. Dalam dialog yang dipandu Aris Setiawan Jodi itu, Faisal menjelaskan, konsep ekonomi gagasan Hatta berasal dari bahan bacaan buku-buku dan pengalaman selama pengembaraan intelektualnya di dalam maupun luar negeri. Menurut alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu, gagasan ekonomi Hatta merupakan pemikiran alternatif dari kapitalisme pasca revolusi industri yang melihat sendiri betapa terjadi penghisapan para pemilik modal. Kala itu, lanjut dia, terjadi eksploitasi alam di Eropa sehingga muncul gerakan-gerakan untuk melawannya dari berbagai pemikiran. Seperti marxisme, sosialisme, dan pemikiran ekonomi yang disebut institusionalis. "Saat belajar di Eropa, Bung Hatta melihat bahwa kondisi ekonomi di Indonesia juga merupakan perpanjangan tangan dari kapitalisme global. Jadi, pemikiran ini telah digagas Bung Hatta sebelum kemerdekaan Indonesia," paparnya. Disebutkannya, pemikiran-pemikiran Hatta dikirim dari Belanda dalam bentuk tulisan yang dimuat di media perjuangan. Lalu berbaur dengan muatan lokal semangat dari Ki Hajar Dewantara dan semangat kebangkitan nasional dari Syarikat Dagang Islam. "Dari sana lahirlah pemikiran Bung Hatta yang sudah membumi untuk mempersiapkan Indonesia merdeka," ungkap Faisal. Menurutnya, ada tiga pilar dalam membangun koperasi yang luas. Pilar pertama, di hulu sebagai produksi yang dipegang oleh petani. Kedua, pilar perdagangan rakyat yang diwakili oleh syarikat dagang rakyat. Adapun pilar ketiga adalah lembaga keuangan rakyat, yang saat produksi dan keuntungan meningkat, menjadi tempat untuk menaruh uang atau modal. "Sebab jika uang ini ditaruh di bank, maka ia akan mengalir ke kota dan rakyat tetap akan kekurangan darah," tuturnya. Dia menambahkan, Hatta telah membidani lahirnya kongres koperasi pertama di Indonesia di tengah gagasan dan perdebatan antara tokoh bangsa saat itu. Faisal juga menilai bahwa kelebihan Bung Hatta, adalah mampu untuk memahami konteks sejarah dan sosiologi masyarakat Indonesia. Sehingga ia tidak ambil mentah-mentah apa yang didapat dari Barat. Ini seperti yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno. "Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan," kutip Faisal. Faisal menyimpulkan, ide-ide Bung Hatta berperan besar dalam landasan cetak biru perekonomian bangsa. “Kalau bisa dikatakan, pisau analisa ekonomi Indonesia berasal dari tulisan-tulisan Bung Hatta," kata Faisal. Rangkaian Talk Show "Pekan Bung Hatta" merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kebudayaan Nasional Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dalam mengenalkan sepak terjang, kisah dan inspirasi Bung Hatta kepada masyarakat luas. (mth)
Pemerintah Tegaskan Vaksinasi Bukan Syarat Masuk Tempat Ibadah
Jakarta, FNN - Pemerintah menegaskan vaksinasi tidak menjadi syarat untuk masuk tempat ibadah di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Sesuai Inmendagri No. 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2, penyesuaian tempat ibadah di wilayah PPKM Level 4 diatur dengan kapasitas maksimum 25 persen atau maksimal 20 orang," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Jodi menjelaskan ketentuan kapasitas maksimum 25 persen atau 20 orang itu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada saat konferensi pers yang diadakan pada Senin (9/8) lalu. "Syarat vaksin yang dimaksud oleh Menko Luhut adalah untuk masuk ke dalam mal, bukan ke tempat ibadah," tegas Jodi. Dalam opsi perpanjangan PPKM yang dilakukan mulai 10 Agustus 2021, terdapat roadmap yang memiliki penyesuaian dan akan diujicobakan dalam berbagai sektor. Dua penyesuaian itu diantaranya adalah tempat ibadah dan mal atau pusat perbelanjaan. Kapasitas maksimum untuk kedua tempat tersebut adalah 25 persen agar dapat membatasi kerumunan yang terjadi. Dalam menangani pandemi ini, pemerintah mengedepankan masalah kehati-hatian dengan baik. Oleh karena itu, penyesuaian akan terus dievaluasi dengan tetap meningkatkan cakupan vaksinasi, penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) yang baik, serta kepatuhan terhadap 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) terutama dalam penggunaan masker. (mth)
Kasad: Sejak Mei Seleksi Bintara Wanita Tidak Pakai Tes Keperawanan
Balikpapan, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa dalam rekrutan baru prajurit TNI-AD sudah tidak ada lagi tes atau pemeriksaan keperawanan bagi calon prajurit perempuan. "Sudah sejak Mei lalu, mulai diterapkan dalam seleksi penerimaan Bintara di setiap Kodam,” kata Jenderal Andika usai meninjau dan berbincang dengan prajurit TNI-AD dan US Army peserta Latihan Bersama Garuda Shield di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Amborawang, Samboja, 40 km utara Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis. Bintara adalah jenjang dimana calonnya harus lulusan SMA atau sederajat, dengan usia rata-rata 18 tahun, dan lulus menjalani pendidikan di Sekolah Calon Bintara (Secaba) yang berlangsung selama 5 bulan di Resimen Induk Kodam (Rindam) yang ada di setiap Kodam. Khusus untuk calon prajurit wanita, setelah lulus seleksi di Kodam, maka akan menjalani Secaba di Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Pusdik Kowad) di Bandung. Lulusan Secaba akan berpangkat sersan dua. Kasad Andika melanjutkan penghapusan tes keperawanan tidak hanya bagi calon prajurit, tapi juga sudah tidak diberlakukan lagi untuk calon istri dari prajurit pria yang mengajukan izin menikah. "Kalau prajurit kita sudah memilih, ya sudah. Emang kita mau ngapain,” seloroh Kasad. Di sisi lain, Kasad Andika menegaskan peniadaan aturan pemeriksaan genital atau kelamin, khususnya bagian dalam dari vagina dan cervix (rahim) untuk calon prajurit wanita. Tes tersebut untuk melihat kondisi hymen (selaput dara) apakah masih sempurna atau ruptured (sobek) seluruhnya ataupun sobek sebagian, adalah bagian dari perubahan untuk kemajuan yang diterapkan Angkatan Darat. Dalam kesempatan lain, Kasad menyebutkan, tes tersebut dianggap tidak lagi memiliki relevansi terhadap tujuan pendidikan militer. "Krena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi," tegasnya. Sebaliknya, sejumlah tes seperti buta warna, apakah calon mengidap penyakit atau kelainan yang bisa mengancam jiwa, justru semakin rinci dan ketat. Untuk tes buta warna misalnya, kini selain menggunakan metode tes Ishira, juga ditambah tes Hardy-Rand-Rittler. Dengan dua tes buta warna, buta warna sebagian yang juga lazim diderita di Indonesia, bisa terdeteksi. Dengan pemeriksaan kesehatan yang relevan namun lebih ketat itu diharapakan lolos calon prajurit yang memiliki kesamaptaan (kesempurnaan, ketangguhan) jasmani yang terbaik untuk dibina menjadi prajurit yang mumpuni. (sws)
POPULER
