NASIONAL
Merindukan NU yang Ikhlas dan Tulus Berkhidmat untuk Umat
Jakarta, FNN - KH. Agus Solachul Aam Wahib Wahab, Ketum NU Khithah 1926 mengatakan sedih sekaligus prihatin, mendengar kabar adanya oknum Caketum PBNU yang diduga mendapat dana besar dari Israel untuk dipergunakan membiayai pencalonan dirinya. "Ada pula dugaan oknum yang didukung oleh para pengusaha yang katanya disebut 9 Naga dan konglomerat China untuk membiayai pencalonannya," lanjut Gus Aam. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al-Murtadla Al-Islami, Singosari, Malang KH Luthfi Bashori dalam artikel berjudul “Apa Benar di Muktamar Ada Risywah?” Terlepas hal ini baru dugaan, namun bau 'amis' tentang adanya permainan uang dalam penyelenggaraan Muktamar, sudah tercium sejak pada penyelenggaraan Muktamar yang dulu menempatkan KH SAS sebagai Ketum PBNU. "Tanpa turut membenarkan atau menegasikan kabar tersebut, rasanya saya sebagai dzuriyat Muassis NU sangat terpukul sekaligus terpanggil untuk ikut membenahi NU. Saat saya, Gus Wachid Muin, Gus Rozak, dan KH Hasib Wahab, almarhum KH Solahudin Wahid (Gus Solah), dan sejumlah Kiai 3 tahun lalu mendirikan Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926/KKNU 1926 atau yang lebih dikenal dengan istilah NU Khittah 1926, salah satu alasannya adalah keprihatinan tentang kondisi kekinian ditubuh NU," ujar Gus Aam. Pada beberapa waktu yang lalu, Gus Aam telah menulis kriteria yang semestinya dimiliki oleh Calon Ketum PBNU. Namun, sepertinya soal keikhlasan dalam mengelola Jam'iyyah, semata mencari ridlo Allah SWT, perlu dan penting diulang-ulang dan ditegaskan kembali. Perlu diketahui, menjadi Ketum PBNU berarti menjadi ketua Jam'iyah yang hanya berorientasi pada ridlo Allah SWT dan memiliki himmah untuk berkhidmat kepada umat. NU bukanlah perseroan, yang sejak didirikan memang bertujuan mencari profit, berorientasi pada materi. Maka semua calon Ketum PBNU harus terus menghayati NU sebagai jam'iyah dakwah, organisasi perjuangan, yang tidak sedikitpun memikirkan keuntungan materi baik untuk dirinya atau kelompoknya. Sekali lagi, NU adalah Jam'iyyah dakwah. Menarik NU dalam kerja-kerja profit oriented atau menariknya ke area politik praktis dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan harta dan tahta, adalah sebuah pengkhianatan terhadap Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Sebagai dzuriyat pendiri NU, saya merasa berkewajiban, bertanggungjawab, bahkan berhak mengingatkan siapapun agar tidak menjadikan NU sebagai jam'iyah untuk mencari dan mengumpulkan harta dunia. "Para Caketum PBNU harus kembali menginsyafi, dirinya hanyalah melanjutkan perjuangan NU, bukan pendiri NU yang bebas menentukan arah dan corak orientasi NU. Mereka, harus kembali merujuk khittoh yang ditetapkan pendiri NU agar tidak keluar dari rel perjuangan NU," kata Gus Aam mengingatkan. "Bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, Pengaruh ataupun kekayaan, Tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukanya demi kepentingan Agama dan Masyarakat." Kata-kata Hadratus Syekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari diatas, harus diresapi dan mengkristal dalam setiap sanubari Caketum PBNU dan seluruh anggota Jam'iyyah. Tidak boleh ada -meski hanya sebiji gandum- onggokan dunia dalam dada-dada jam'iyah NU. "Terakhir, saya berharap isu adanya pendana bahkan donatur dari Israel untuk caketum PBNU tidak benar. Karena itu jelas-jelas mengkhianati perjuangan dari Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari," ungkap Gus Aam. . Karena itu, penting bagi seluruh kader NU untuk turut mengontrol jalannya muktamar, dengan tanpa kenal lelah terus menghadirkan spirit keikhlasan dalam perjuangan serta hanya mengharap ridlo Allah SWT, sebagai pemandu sekaligus penjamin bersihnya perjuangan yang diemban NU. (mth)
Muktamar-34: Yahya Staquf Mulai “Diserang” Soal ke Israel (4)
Oleh: Mochamad Toha Usai melaporkan persiapan Muktamar ke-34 NU, 23-25 Desember 2021, di Lampung dan mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka gelaran itu, Ketum PBNU Said Aqil Sirodj, tiba-tiba menyinggung soal Israel. Said Aqil menyebut Israel tak layak dikunjungi karena menjajah Palestina. Ucapan Said Aqil yang tiba-tiba itu memantik pertanyaan apakah ini untuk menyinggung Yahya Staquf yang pernah mengunjungi Israel. Kepada wartawan, Rabu (6/10/2021), Said Aqil mengungkap, NU sempat ditawari untuk berkunjung ke Israel dua tahun lalu. Namun, tawaran itu ditolaknya atas alasan Israel yang tidak mau mengakui Palestina. “Masalah kemandirian bahwa kita sama-sama NU dan presiden juga sama berpendapat menjaga kemandirian jangan sampai kita terpengaruh oleh kepentingan luar,” kata Said Aqil. “Sikap Indonesia terhadap Palestina tetap jelas, keberpihakan ke Palestina. Selama Israel tidak mengakui negara Palestina, maka Indonesia tidak akan mengakui negara Israel secara politik,” lanjut Said Aqil. “Ibu Retno (Menteri Luar Negeri) pun seperti itu, selalu mengatakan seperti itu,” ungkap Said Aqil kepada wartawan seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (6/10/2021). Ia mengaku, dulu pendapatnya juga begitu waktu dua tahun yang lalu, NU ditawari berkunjung ke Israel, “Saya tolak selama Israel belum mengakui Palestina, tidak akan pernah, kalau sudah saling mengakui ayo,” ujarnya. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Said Aqil melaporkan soal hasil Munas dan Konbes NU yang menyepakati Muktamar NU akan digelar pada Desember 2021. Jokowi sempat bertanya ke Said Aqil mengenai pelaksanaan Muktamar NU yang berpotensi melibatkan banyak orang. Ia menegaskan, pelaksanaan Muktamar NU harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19. Said Aqil mengaku diminta lagi menjadi Ketum PBNU oleh sejumlah kiai. Meski begitu, dia mempersilakan kader-kader NU lain untuk berkompetisi. “Pokoknya silakan kompetisi kader-kader NU yang mau maju, silakan maju beberapa kiai sepuh antara lain Tuan Guru Turmudzi Lombok, Kiai Hasan Cirebon, Kiai Muhtadi Banten meminta kepada saya agar maju lagi, kiai-kiai sepuh dan beberapa teman,” ujar Said Aqil. Meski belum secara resmi mendeklarasikan diri untuk maju menjadi Ketum PBNU, Said Aqil menyatakan siap jika banyak diminta oleh sejumlah pihak. Sebagai kader, Said Aqil mengatakan harus selalu siap. “Kalau banyak permintaan ya saya siap dong, yang namanya kader kalau sudah banyak permintaan, siap. Walaupun sampai sekarang saya belum declare secara resmi, tapi permintaan sudah sangat banyak,” ujarnya. Yahya Staquf yang juga calon kuat Ketum PBNU pernah menghadiri acara di Israel. Dia menjadi pembicara di forum American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Israel yang dihadiri 2.400 orang. Dia kemudian memberi kuliah umum di The Truman Institute di Israel pada Rabu (13/6/2018). Setelah itu, Yahya Staquf juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Yahya Staquf mengungkap, sedang melakukan upaya memperkuat gerakan perdamaian lewat kunjungannya itu. “Upaya saya ini mengajak atau memperkuat gerakan perdamaian di tingkat akar rumput di masyarakat menjadi konsensus sosial. Semua orang mau perdamaian,” kata Yahya Staquf, Kamis (21/6/2018). Ketika menjadi pembicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel, Yahya Staquf berbicara soal jalan rahmah atau kasih sayang dengan mengajak dunia memilih jalan tersebut. Menurutnya, kalau ini menjadi konsensus sosial, aspirasi fundamental dari seluruh masyarakat, “maka kita harapkan ini akan menjadi penentu dari perilaku pemerintahnya dalam pergaulan internasional,” tuturnya. Yahya Staquf juga bicara dalam sesi lain dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Menurutnya, dalam kunjungannya ke Israel tersebu intinya adalah mengajak orang mengubah pola pikir. Ia juga katakan kepada teman-teman Yahudi di sana, bukan hanya mindset umat Islam yang harus berubah, mindset Yahudi harus berubah, mindset pemerintah Israel juga harus berubah. “Jika tidak berubah, tidak akan ada gunanya,” tutur Yahya Staquf. Apakah pernyataan Said Aqil yang menyial kunjungan ke Israel itu ditujukan pada Yahya Staquf, hanya Said Aqil yang tahu, selain Allah dan Malaikat. Diakui Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Maarif, saat ini calon kuat Ketum PBNU adalah Said Aqil Sirodj dan Yahya Cholil Staquf. “Ada dua calon yang sudah menguat, satu Kiai Said Aqil Sirodj sebagai incumbent,” katanya. “Kalau Yahya Staquf itu memang sudah declare, tetapi kalau Kiai Said siap maju karena diminta oleh banyak wilayah. Dia dianggap membawa NU lebih bagus, terutama di dunia pendidikan,” lanjutnya, Jumat (1/10/2021). Lawatan Yahya Staquf yang saat itu menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memicu kontroversi. Setidaknya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, lawatan Anggota Wantimpres Yahya Staquf ke Israel ketika itu melanggar etika diplomasi, konstitusi, dan aspek hubungan sosial keagamaan. Yahya Staquf datang ke Israel untuk menghadiri konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) yang digelar di Yerusalem selama 10-13 Juni 2018. Itulah kali pertama Forum Global AJC yang dilakukan di luar Amerika sejak lembaga advokasi Yahudi ini berdiri 112 tahun lalu. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menghadiri acara serupa yang dilangsungkan pada 2002 di Ibu Kota Washington DC, Amerika Serikat. Dari sisi konstitusi dan politik internasional, lanjut Muhyidddin, Indonesia memiliki sikap tegas, yakni tidak mengakui kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengenai Yerusalem yang digelar di Jakarta pada 2016, adalah memboikot barang-barang dari Israel. Apalagi, Muhyiddin menegaskan, Israel adalah satu-satunya negara yang tidak mau tunduk terhadap resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Jadi kami melihat kunjungan ini sangat merusak citra Indonesia di dunia internasional. Karena, kunjungan itu justru merusak hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina, dan hubungan Indonesia dengan negara Arab lainnya," tandasnya. Ditambah, kunjungan Yahya Staquf itu terjadi saat pasukan Israel gencar membunuhi demonstran Palestina di sepanjang perbatasan Jalur Gaza – Israel, yang menewaskan 139 orang tewas dan 10 ribu lainnya cedera. Muhyiddin menegaskan sebagai anggota Wantimpres, Yahya Staquf mesti memahami dirinya tidak bisa memenuhi undangan ke Israel. Atau berpikir dengan sekali kunjungan bisa menyelesaikan konflik Israel – Palestina. Tiga negara berpenduduk mayoritas muslim – Mesir, Yordania, dan Turki – yang telah membina hubungan diplomatik dengan Israel saja sampai saat ini belum mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Maukah warga Nahdliyin nantinya dipimpin Yahya Staquf yang mengakui negara Israel? Semua tergantung utusan Nahdliyin. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Tamsil Linrung: “Indikator Ketidakadilan Negara Sangat Mudah Diukur”
Oleh Rahmi Aries Nova *) HANYA segelintir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu senator asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung adalah satu diantaranya. Mantan anggota DPR tiga periode yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Terus meminta masukan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh-tokoh di dalam dan di luar pemerintahan. Tamsil tak canggung berhubungan bahkan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah Habib Rizieq Syihab. Ia juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku wakil rakyat. Di masa lalu Tamsil juga dekat dengan Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, di masa kini tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain. Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar/ahli, aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial? Dalam acara Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) yang ia selenggarakan di ICM Serpong pada Ahad (3/10) dihadiri oleh mahasiswa dan umum terkuak latar belakang mengapa saat ini konsitusi kita sudah berubah 98%. Menurut mantan anggota dewan Hatta Taliwang hal itu bermula dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial di akhir era Presiden Soeharto, dimana Presiden AS Bill Clinton mendesak Soeharto untuk menandatangi perjanjian dengan IMF. “Itulah dokumen penjajahan baru, pemerasan politik, liberalisasi politik. Pak Harto sempat ingin membatalkan, tapi akhirnya malah jatuh,” ungkap Hatta dalam diskusi. Hatta menyebut saat ini kita sudah tersesat, dan UUD yang kita miliki sudah kehilangan roh tidak bisa disebut sebagai UUD 1945 tapi UUD 2002, yang ratusan UU draftnya sudah jadi alias disiapkan oleh ‘penjajah baru’. Tak heran pengamat yang juga kolumnis FNN Rizal Fadilah menyebut yang terpenting saat ini adalah kembali ke UUD 1945. Sementara wartawan senior Hersubeno Arief melihat ada yang mengatur DPR dan Presiden saat ini ialah oligarki. Jadi saat ini sesungguhnya bukan pemerintah lagi yang berkuasa. Padahal menurut Anton Permana (Alumni Lemhannas PPRA LVIII Tahun 2018) konstitusi dibuat untuk menekan kekuasaan. Dan perubahan yang terjadi pada UUD dasar kita adalah sangat radikal bahkan bisa disebut sebagai kudeta konstitusi. Hasilnya saat ini kita bukan lagi menjadi negara demokrasi (rakyat mengontrol pemerintah) tapi otoriter (pemerintah mengontrol rakyat). Dalam sesi kedua diskusi juga dibahas ‘Hilangnya Arah Ekonomi Pancasila’ lewat paparan cerdas salah satu anggota Tim Perumus Ekonomi Jokowi-JK Awalil Rizky, yang menyebut bahwa saat ini angka pengangguran 46 juta jiwa dan angka kemiskinan (orang miskin) mencapai 110 juta jiwa. Dan disimpulkan oleh Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi Indonesia for global justice, bahwa jika amandemen UUD 1945 adalah transfer kekuasaan ke oligarki, dan kini diikuti dengan transfer kekuasaan ke rezim internasional. “Jangan pakai Pancasila untuk membungkus bangkai”, tegas Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementrian BUMN, di akhir diskusi. Sebagai penutup Tamsil mengungkapkan bahwa indikator ketidakadilan negara sangat mudah diukur, yaitu dengan kenyataan bahwa kewajiban negara dan hak rakyat yang belum terpenuhi saat ini. Sungguh sebuah acara DPM yang harusnya juga didengar oleh seluruh anggota DPR dan DPD yang ada di Senayan. Jangan mereka merasa seolah negara sedang baik-baik saja, padahal saat ini kita nyata-nyata tengah di jajah oligarki dan dalam proses menyerahkan diri ke rezim internasional (asing). *) Wartawan senior FNN
Kemenkeu Ingatkan Sumsel Akselerasi Serapan Dana COVID
Palembang, FNN - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu mengingatkan satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Sumatera Selatan mengakselerasi penyerapan dana APBN yang khusus dialokasikan negara untuk penanganan COVID-19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Lydia K Christyana di Palembang, Sumsel, Rabu, mengatakan, data menunjukkan per 30 September 2021 tercapai Rp199,3 miliar atau 43,83 persen dari target Rp454,8 miliar. "Kami meminta dipercepat, karena waktu efektif tinggal dua bulan lagi dan di Desember biasanya sudah tidak ada lagi kegiatan," kata Lydia dalam konferensi pers secara virtual. Ia mengatakan pemerintah telah menyediakan 19 item akun kegiatan dalam penyerapan dana COVID-19 tersebut. Data terkini menunjukkan untuk belanja barang terealisasi Rp33,82 miliar dari pagu anggaran Rp73,97 miliar atau tercapai 46 persen dari target. Kemudian, untuk belanja modal terealisasi Rp165,55 miliar dari pagu anggaran Rp380,92 miliar atau tercapai 43 persen dari target. Jika diamati dari besaran nominal realisasi, penyaluran dana penanganan COVID-19 di Sumsel tertinggi dilakukan Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp72 miliar, disusul Kemenkes Rp66 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp29 miliar. Namun, apabila dilihat dari persentase tingkat penyerapan/realisasi, maka persentase tertinggi dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan 97,66 persen, disusul Kementerian Perdagangan 92,29 persen, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 87,30 persen. Berdasarkan capaian terkini ini, Ditjen Perbendaharaan Negara meminta kementerian/lembaga dan satker untuk melakukan akselerasi sehingga mampu menyerap 100 persen dari anggaran APBN tersebut. "Ini menjadi tantangan bagi kami untuk menyadarkan satker kementerian/lembaga untuk mengakselerasi. Karena, jika lebih cepat, tentu akan berkontribusi pada pembentukan PDRB Sumsel," kata Lydia. (mth)
Risma Siapkan Delapan Titik "Buffer Stock" untuk Penyintas Banjir Luwu
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyiapkan delapan titik buffer stock atau stok kebutuhan pengaman sebagai respon untuk penyintas bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. “Ini harus diantisipasi. Di sini wilayahnya pegunungan dan aksesnya sulit. Harus dipastikan kebutuhan logistik masyarakat tetap bisa disiapkan, jika terjadi bencana di kemudian hari,” kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu. Saar mengunjungi lokasi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Desa Ilanbatu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (6/10), melalui observasi sepanjang perjalanan menuju lokasi didapati banyak titik-titik longsor. “Nah kalo terjadi longsor. Kemudian akses tertutup, yang saya khawatirkan kebutuhan pangan dari warga di beberapa titik ini tidak bisa terpenuhi,” kata dia. Dengan mendengarkan masukan dan pengamatan langsung, Mensos mengidentifikasi ada delapan titik lokasi rawan. Pada delapan titik inilah Kemensos akan mendirikan tempat penyediaan buffer stock. Pada setiap tempat tersebut akan disiapkan kebutuhan pokok berupa makanan siap saji, selimut, tenda gulung, family kit, matras, kasur lipat, beras, air bersih dan bahan bakar minyak. “Dengan adanya buffer stock (yang mudah diakses) diharapkan kebutuhan pangan masyarakat tidak terganggu,” katanya. Dia menjelaskan, untuk memastikan kelancaran penyediaan "buffer stock" , Kemensos akan bekerja sama dengan Bupati Luwu, Polri dan TNI. Secara bersama-sama dan terkoordinasi, instansi terkait tersebut akan menentukan beberapa titik yang ada rumahnya sebagai tempat penyediaan buffer stock. Selain akses jalan, bencana juga menimbulkan kerusakan pada alur sungai dan prasarana komunikasi. Untuk itu Risma akan berkordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo agar melakukan perbaikan. Di lokasi bencana, Risma dan rombongan berkeliling dan melihat dari dekat prasarana yang rusak diterjang banjir dan longsor. Risma juga meninjau dapur umum yang dikelola Tagana yang memasok makanan siap saji untuk penyintas bencana. Dia juga menyambangi posko kesahatan, shelter logistik dan kebutuhan para korban. Kepada masyarakat setempat, Risma menyampaikan duka mendalam untuk korban meninggal dunia. Dia memotivasi agar keluarga tabah dan ikhlas dalam menerima cobaan. Dia juga menyatakan, pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait bekerja membantu meringankan beban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga memberikan santunan kepada 4 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana yang terjadi pada Minggu (3/10), masing-masing sebesar Rp15 juta, sehingga totalnya Rp60 juta. Kemensos telah hadir sejak bencana terjadi melalui Tagana, dengan menyalurkan bantuan. Dari Gudang Regional Makassar, disalurkan bantuan berupa makanan siap saji sebanyak 300 paket, makanan anak 600 paket, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, family kids 200 paket, tenda gulung merah 200 paket, dan satu unit perahu karet. Nilai total bantuan ini Rp306.036.300. Kemudian dari Gudang Dinsos Provinsi Sulsel berupa makanan anak 100 paket, makanan siap saji 181 paket, matras 50 paket, tenda gulung merah 70 lembar, selimut 15 lembar, kasur 30 unit, peralatan dapur keluarga 15 paket, food ware 25 paket, family kit 100 paket, kids ware 50 paket. Dengan nilai bantuan Rp138.499.123. Dengan demikian, total bantuan sebesar Rp504.535.423. (mth)
Nato Berperan Penting Hancurkan Partai Komunis Indonesia
Bandung, FNN – Nato berperan penting dalam menghancurkan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). Jika bukan karena Nato, bumi pertiwi sudah menjadi komunis, dan Pancasila yang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berlaku lagi. “Peranan Nato sangat penting dalam menumpas PKI itu. Kalau Nato tidak ada, habislah Indonesia menjadi negara komunis,” kata sejarawan Universitas Padjadajaran (Unpad), Bandung, Prof. Ahmad Mansur Suryanegara dalam perbincangan dengan FNN. Nato yang dia maksud adalah Nasution dan Soeharto, bukan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO). Nasution adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan gerombolan PKI yang menjadi anggota Pasukan Cakrabirawa – pasukan pengamanan Presiden Soekarno ketika itu. Lolos dari penculikan dan pembunuhan, tetapi putrinya Ade Irma Suryani, gugur kena tembakan peluru tajam. Sedangkan Soeharto adalah mantan Presiden Indonesia. Ketika peristiwa G30S PKI terjadi, Seoharto adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia memerintahkan Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) – sekarang Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kolonel Sarwo Eddi Wibowo supaya mengambil-alih Radio Republik Indonesia (RRI) yang sudah dikuasai PKI. Kemudian, membersihkan pangkalan Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur yang dijadikan basis PKI. Ia yang ditemui di rumahnya, kawasan Margahayu, Bandung mengatakan, kesadaran akan sejarah di Indonesia sudah sangat tinggi. Di beberapa daerah ada istilah yang merujuk artinya adalah sejarah. Di Sumatera Barat ada Tambo Minang. Hikayat itu juga sejarah. Misalnya, hikayat Hang Tuah. Di Jawa ada namanya babata nagawi. Di kalangan pesantren juga ada tarikh. Ada tarikh Rasulullah. Di kalangan intelektual, menggunakan sejarah istilah-istilah barat. Ada history (sejarah), ada geschiedenis (Belanda), I'histoire (Prancis). Ada juga dari bahasa Latin. Semua kata sejarah ada di Indonesia, dan beragam atau bermacam-macam. Nah, karena beragam istilah, maka perlu disatukan. Kalau tidak salah, ujar Mansur, Sanusi Pane - seorang sastrawan cukup terkenal - mengusulkan agar menyatukan istilah tersebut kepada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Nah, diambillah dari bahasa Arab, yaitu syajarah (terdiri sya.ja.rah) yang artinya pohon. Memang, kalau dalam pewayangan kalau ada gunungan, di tengah-tengahnya ada gambar simbol ka’bah lalu diatasnya ada pohon, dikanan kirinya itu ada semacam penjaga ka’bah, itu namanya sajaratan hayyin atau sejarah kehidupan. Jadi, kalau wayang akan dimulai, tudungan digelarkan dulu. Peran wayang itu merupakan gambaran dari awal sampai akhir Indonesia. Jadi, Indonesia itu dalam perang itu antara yang lima dengan yang seratus. Yang lima itu namanya Pandawa, yang seratus itu Kurawa. Lima itu, pertama menyampaikan syahadat, kedua menggambarkan sholat, yang ketiga menggambarkan dzakat, keempat menggambarkan Ramadhan dan kelima adalah haji. Kelima tokoh inilah yang selalu menang di dalam sejarah karena memegang kalimat syahadat. Lima itu mengalahkan yang seratus. Lafal syahadat adalah Ayshadu Alla ilaha illallah wa ayshadu Anna Muhammadarrasulullah" (Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya). Jadi, ujarnya, kita sebagai bangsa Indonesia dingatkan, Islam itu walaupun ada lima, tapi karena inisiasinya dari kelompok-kelompok kecil, itu yang membuat kemenangan sampai akhir. Pasantren itu sendiri hanya 1/19 atau sepersembilan belas) dari kelompok bangsa ini. Menurut Mansur, kelompok kecil yang hanya 19 itu dari keseluruhan merupakan gambaran kemengan Indonesia. Jika kita bersandar ke Alqur’an, 19 itu ada dari ba sampai min, Bismillahirahmanirahim. Kita tidak pernah menyangka kemengan itu timbul dari kemengan Islam. "Umpama saya tambahkan sedikit, kemanusiaan itu selalu berangka tujuh. Kenapa? Karena kita itu dilahirkan ibu sembilan bulan tujuh hari, sembilan bulan itu artinya 9 dikali 30 sama dengan 270 ditambah 10 jadi 280. Rasulullah mengingatkan, janin (di dalam rahim seorang ibu) sekitar 40 hari berubah, 280 dibagi 40 itu adalah 7 artinya,' ucapnya. Maka langit 7 (lapis), bumi 7 (lapis), jumlah hari 7, tawaf tujuh, sya’i 7, Ka’bah 2 kali 7. Semuanya serba 7. Jumlah hari itu dari ahad sampai Sabtu. Kalau 9 bulan 7 hari itu mau makan apa? Bayi dalam perut ibu itu disebut megkomsumsi darah merah. Kalau selama 2 bulan 20 hari memakan ASI (Air Susu Ibu)- yang putih. Jadi, merah putih itu adalah Islam. , Rasulullah itu ada karena Allah memberikan dunia kepadaku. Allah menunjukkan dunia, Allah menunjukkan timur dan baratnya, dan memberikan warna yang sangat indah. Dalam kitab Imam Muslim, dalam bukunya jilidnya 10 halamannya 340. Jadi, Indonesia itu suatu daerah yang sebenarnya sudah ada gambaran dalam suatu bentuk keislaman. Berbagai usaha yang ingin mengubah proklamasi, 17 Agustus itu (tidak berhasil). Sebab ada kalimat, “Bertkat Rahmat Allah...” PKI (Partai Komunis Indonesia) sudah melakukan kudeta berkali-kali. Yang pertama sesudah proklamasi, di Cirebon, berusaha menggagalkan Konperensi Linggar Jati. Kedua, di Yogya, 12 Februai 1946, ketiga tahun 1946. Yang memimpin kudeta itu dipimpin oleh yang namanya Islami, yaitu Muhammad Yusuf. Kedua, juga nama Islam, Tan Malaka. Kudeta ketiga di Madiun tahun 1948. Pemimpinnya, menggunakan nama nabi, Muso dari Nabi Musa. Pemimpin kedua, Amir Syarifuddin. Walaupun namanya Islam, tetapi beragama Kristen dengan partainya, PKI. Kegagalan keempat, yaitu September akhir atau Oktober awal 1965 yang dikenang sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). G30S/PKI, atau kudeta keempat oleh PKI, dipimpin oleh DN Aidit (yang nama awalnya juga islami). Jadi, kita lihat kemerdekaan kita berkat Ramhat Allah. Sehingga, berbagai upaya kudeta atau membelokkan, betapa hebatnya mendapat bantuan militer sekali pun gagal. Gus Dur (mantan Presiden Abdurrahman Wahid) mengatakan, “Kualat PKI itu. Tidak akan mungkin mengubah proklamasi.” Nahdlatul Ulama sendiri sudah mengingatkan bahaya komunis gaya baru. Sebelum pengurus NU yang sekarang sudah menyatakan, NU perlu waspada. Secara khusus Gus Dur secara pribadi, bagaimanapun usaha komunis tidak pernah sukses, gagal. Komunis menjadi bahaya laten, kalau tersembunyi. Kalau muncul, kalau sudah muncul mudah dipukul. Kata Gus Dur ke saya secara pribadi, “Jika komunis muncul, tidak perlu bantuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) ikut campur. Kita selesaikan sendiri. Yang namanya Banser cukup kuat. Dengan PKI kok takut. Upaya bangkitnya kembali PKI tidak mungkin, kualat.” Itu kenyataan sejarah. Walaupun pemerintah membuat buku sejarah baru yang mengatakan mereka tuh seperti baik-baik saja, G30S bukan PKI dengan TNI, tetapi adalah TNI kontra TNI, Untung dengan Yani, tetapi pada 10 November 1965 kan mengatakan bahwa semua PKI harus menanggalkan ke-PKI- annya. PKI berusaha masuk ke organ-organ (yang ada di pemerinthan dan juga di masyarakat). Komunis gaya baru (masuk ke berbagai organ masyarakat) dan itu dilakukan dalam menghadapi Pak Harto (Soeharto). Dalam buku, “Api Sejarah”, saya menyebutkan mereka (komunis) masuk ke Indonesia dalam usaha mencari identitas. PKI atau penganut paham komunis, mencoba membuat sejarah baru. Sebelum melakukan revolusi, mereka menitipkan guru-guru sejarah. Sekarang, bukunya terlebih dahulu diterbitkan. Kemudian, guru-guru sejarah memulai mengubah pikiran masyarakat. (MD/M.Anwar Ibrahim/Job).
TNI Harus Fokus Pada Ancaman Kedaulatan di Papua
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI selalu sigap menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi dalam HUT ke 76 TNI di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/10). Menurut pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, instruksi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI itu merupakan bentuk perintah agar TNI antara lain fokus pada upaya mengatasi gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata. “Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang,” kata Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Selasa (5/10/2021). Kandidat doktor ilmu politik itu mengemukakan, penggunaan kekuatan TNI dapat dilaksanakan melalui OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dengan mengembangkan strategi operasi yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. “Menghadapi separatisme bukan hanya dengan cara-cara militer semata, melainkan juga dengan cara nirmiliter dengan mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional,” ujar Selamat Ginting yang malang melintang dalam liputan konflik di Papua. Dikemukakan, akar masalah separatisme dapat diatasi melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Separatisme merupakan ancaman nyata yang melakukan regenerasi secara cepat. Karena itulah, kata dia, TNI harus memahami fenomena dalam menyusun strategi pertahanan nirmiliter. Menurutnya, momentum demokratisasi sejak 1998-1999 dimanfaatkan oleh kelompok separatis guna mencapai tujuannya. Baik dengan menggunakan pola perjuangan nonbersenjata serta berusaha mencari perhatian dan dukungan internasional. Untuk menghadapi kecenderungan ancaman separatisme, lanjut Selamat Ginting, unsur pertahanan nirmiliter harus berperan aktif untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan efektif. Aparat pembinaan territorial (binter) TNI, kata dia, harus bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok separatis. “Ancaman separatisme berakar pada faktor-faktor nirmiliter sehingga harus dihadapi pula dengan pendekatan nirmiliter,” kata Selamat Ginting, mantan wartawan senior Republika. TNI, lanjutnya, harus bisa mengedepankan pendekatan nirmiliter dengan operasi binter untuk membawa seluruh warga Papua merasa nyaman tinggal dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia. Hal ini penting agar bibit-bibit separatisme tidak berkembang. Rasa kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dan dikembangkan di Papua. “Mumpung ada momentum bagus, yakni pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Papua.” Ancaman Terorisme Sedangkan mengenai ancaman terorisme, menurut Selamat Ginting, Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Penerapan undang-undang tersebut cukup efektif dan memberikan efek tangkal yang besar. Menurutnya, penanganan aksi kejahatan terorisme dapat dilakukan melalui pendekatan pertahanan militer. Secara hukum penanganan ancaman terorisme merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara untuk melindungi segenap warga bangsanya. Indonesia, lanjutnya, telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme. Yakni Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Terorisme Tahun 1997 serta Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999. Dikemukakan, dengan menyadari bahwa terorisme memiliki jaringan internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah terorisme. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapabilitas, serta pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perkembangan ancaman terorisme dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Lalu di mana posisi TNI? Menurut pengamat militer itu, penanganan terhadap ancaman terorisme, baik terorisme internasional maupun terorisme dalam negeri merupakan bagian dari tugas TNI. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI. Tugas tersebut, lanjutnya, dilaksanakan TNI dengan pola pendekatan preventif dan represif maupun koersif. Penanganan dengan pola preventif lebih diutamakan dengan mengintensifkan fungsi intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus yang dipersiapkan sebagai kekuatan responsif, serta pemberdayaan Komando Kewilayahan TNI dan satuan-satuan TNI. Fungsi intelijen yang dimiliki TNI dan jajarannya, kata Selamat Ginting, mempunyai tugas ikut dalam mengumpulkan informasi tentang kegiatan terorisme di seluruh wilayah kerja TNI. Sehingga TNI dapat mendayagunakan kemampuan intelijen yang berbasis manusia serta intelijen teknik. Ia meyakini, pelaku-pelaku aksi terorisme juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan aksinya. Sehingga fungsi intelijen TNI dalam penanganan terorisme harus mengoptimalkan kemampuan penginderaan dini berbasis human intelligent. “Tentu saja harus dilengkapi dengan sarana teknologi yang mampu mendeteksi kegiatan dan keberadaan pelaku kejahatan terorisme,” pungkas Selamat Ginting. (sws)
Some 266 Inpatients Receiving Treatment at Kemayoran Athlete's Village
Jakarta, FNN - Some 266 COVID-19 patients are still undergoing treatment at the Kemayoran Athlete's Village COVID-19 Emergency Hospital in Jakarta as per Tuesday. "The number of patients declined by nine," Colonel Aris Mudian, the coordinator for emergency hospitals for COVID-19, noted in a statement here on Tuesday. Mudian revealed that 275 inpatients were receiving care as per Monday, October 4. All patients confirmed positive for COVID-19 are being treated at towers Four, Five, Six, and Seven, he noted. They showed mild symptoms, he added. The Emergency Hospital can cater to nearly 7,937 patients. Currently, 7,671 beds are vacant. During the period from March 23, 2020, to October 5, 2021, a total of 128,218 patients were referred to the Athlete's Village Hospital. They have as many as 127,952 COVID-19 outpatients, with 126,319 having recovered, 1,037 others referred to other hospitals, and 596 patients that succumbed to COVID-19. Mudian also highlighted situation at the Pademangan Athlete's Village COVID-19 Emergency Hospital. Currently, 4,812 inpatients were recorded as per Tuesday. The figure declined by three from the day before (October 4) when the number of inpatients reached 4,815. They are being treated at Towers Eight, Nine, and 10. Mudian also furnished information on the condition of COVID-19 patients at the Pasar Rumput Apartment COVID-19 Emergency Hospital. Currently, 2,285 infected patients were undergoing treatment at the Pasar Rumput Apartment Hospital. The figure declined by 313 as compared to 2,598 people being treated as of Monday, October 4. The patients are receiving treatment in Tower One and Two. Coordinator of the Kemayoran Athlete's Village COVID-19 Emergency Hospital General Mayor Tugas Ratmono stated that centralized isolation facilities also offered health services and medical assistance to asymptomatic or mildly symptomatic COVID-19 patients, so that those with moderate and severe symptoms could be treated at the referral hospital. He compelled all stakeholders to always follow health protocols in a disciplined manner. Practicing vigilance by complying with the 5M health protocols was the most important aspect, so that COVID-19 cases did not spike again, he stated. "I have been here for more than a year. From the data, if there is negligence in implementing health protocols, then the number of patients who come in will definitely increase. The number of patients at the Athlete's Village accurately describes the condition of the COVID-19 pandemic," Ratmono pointed out. (sws)
Pemerintah Optimistis Menyelesaikan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem dengan mencapai angka hingga nol persen pada tahun 2024 atau 6 tahun lebih cepat daripada agenda dunia dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 tujuan dalam SDGs, yang tujuan pertamanya ialah tanpa kemiskinan untuk keselamatan manusia dan planet bumi sebagai ambisi pembangunan bersama hingga 2030. Meski demikian, dengan adanya krisis pandemi COVID-19 yang merebak mulai 2020, target agenda tanpa kemiskinan tersebut terancam tidak tercapai. Sebelumnya, PBB mencatat angka kemiskinan ekstrem di dunia mengalami penurunan sebanyak 26 persen dalam kurun waktu seperempat abad, mulai dari 1990 sebesar 36 persen menjadi 10 persen pada tahun 2015. Kemiskinan esktrem ialah kondisi masyarakat dengan keseimbangan kemampuan belanja di bawah 1,9 dolar AS per hari. Namun, laju penurunan angka kemiskinan ekstrem dunia tersebut mengalami perlambatan, bahkan berisiko berbalik menjadi meningkat dengan adanya krisis pandemi COVID-19. United Nations University (UNU) World Institute for Development Economics Research merilis dalam jurnalnya bahwa pandemi COVID-19 dapat menambah setengah miliar jiwa penduduk dunia menjadi miskin ekstrem. Hal tersebut menjadi sejarah dunia untuk kali pertama sejak tahun 1990, angka kemiskinan meningkat secara global. Saat ini PBB mencatat lebih dari 700 juta orang di dunia masih hidup dalam kategori miskin ekstrem, dengan berupaya mememuhi kebutuhan hidup paling dasar di bidang kesehatan, pendidikan serta akses sanitasi dan air bersih. Dampak krisis pandemi COVID-19 tersebut, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi, akan paling dirasakan oleh negara-negara berkembang karena paling berisiko selama dan setelah pandemi. Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP) memprediksi kerugian pendapatan di negara-negara berkembang lebih dari 220 miliar dolar AS, ditambah dengan 55 persen populasi dunia tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Sementara itu, di Indonesia penambahan angka kemiskinan kronis dan kemiskinan ekstrem terjadi akibat pandemi COVID-19. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengakui hal tersebut. "Iya betul, itu ada penambahan kemiskinan, baik yang kronis maupun yang ekstrem," kata Wapres di Jakarta, Kamis (23/9). Strategi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Jumlah kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta jiwa, dan sebanyak 10,86 juta jiwa di antaranya adalah masyarakat dengan kemiskinan ekstrem. Dalam upaya menyelesaikan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen, Pemerintah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian 20 persen pada tahun 2021, 35 persen pada tahun 2022, 35 persen pada tahun 2023, hingga sisanya 10 persen pada tahun 2024. Hingga akhir 2021, Pemerintah mengutamakan penyelesaian 2.096.771 orang miskin ekstrem di 35 kabupaten yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi hingga akhir 2021. Daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat ialah Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang; di Provinsi Jawa Tengah ada Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes; di Provinsi Jawa Timur ada Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep; serta di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Sementara itu, di Provinsi Maluku ada Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya; di Provinsi Papua Barat ada Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan; serta di Provinsi Papua ada Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai. Sebagai langkah mempercepat target penyelesaian di 35 daerah tersebut, Wapres terjun langsung ke tujuh provinsi terkait guna melakukan rapat kerja bersama para gubernur dan bupati. Hingga akhir September, Wapres telah mendatangi Jawa Barat dan Jawa Timur untuk memimpin rapat bersama jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten prioritas terkait. Dalam rapat tersebut, Wapres menegaskan bahwa tantangan utama yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem ialah memastikan dua program Pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat. Kedua program tersebut ialah bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin ekstrem di daerah. Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Jadi, anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem ini. Gubernur dan bupati tidak perlu memikirkan tentang anggaran yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Pada tahun anggaran (TA) 2021, Pemerintah telah menyiapkan Rp440,69 triliun untuk penanganan kemiskinan. Anggaran tersebut terbagi untuk program bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp272,12 triliun dan untuk program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas sebanyak Rp168,57 triliun. Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada gubernur dan bupati untuk melakukan pemutakhiran data terhadap masyarakat miskin ekstrem. Saat ini data rumah tangga miskin ekstrem tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2020 miliki Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan DTKS Kemensos, jumlah rumah tangga miskin ekstrem di 35 kabupaten tersebut sebanyak 889.210. Data tersebut belum sepenuhnya akurat. Namun, dengan keterbatasan waktu untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen, DTKS tersebut digunakan sebagai dasar untuk pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. Soal data diakui Wapres memang sekarang belum akurat betul. Akan tetapi, tidak mungkin mulai dari nol. DTKS inilah menjadi data awal dalam rangka pengurangan angka kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2024. (mth)
Kemnaker Terus Lakukan Reformasi Birokrasi Bidang SDM Aparatur
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan pembenahan dan penataan lewat tata kelola reformasi birokrasi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur salah satunya dengan menggelar acara Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). "Tujuan diselenggarakannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ini adalah untuk mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang analisis jabatan, analisis beban kerja dan pedoman perhitungan jumlah kebutuhan PNS, serta pedoman evaluasi jabatan," Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menurut pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Anwar menjelaskan dalam pengarahan tersebut bahwa Anjab adalah proses untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK ke depannya. Acara yang digelar di lingkungan Kemnaker di Jakarta pada Jumat itu bertujuan agar peserta mampu melakukan tugas sebagai analis jabatan guna menyusun uraian jabatan maupun melakukan analisis beban kerja untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS secara riil dan proporsional. Dalam implementasi pelaksanaan, penyusunan Anjab dan ABK dibuat berbasis aplikasi yang memudahkan ASN dalam memasukkan data sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu memudahkan melihat kebutuhan pegawai, proses integritas dan peta jabatan lebih praktis. "Nantinya hasil dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ini berupa uraian jabatan sangat memegang peranan penting dan mendasar serta merupakan titik awal dalam perencanaan berupa jumlah, kualitas dalam rekrutmen dan penempatan, serta penentuan besaran organisasi, dan dalam pengembangan SDM Aparatur berupa kinerja, peningkatan kompetensi serta penghasilannya," jelas Anwar. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan apresiasi kepada unit kerja yang telah menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Kemnaker. Dia juga mengharapkan peserta dapat memahami secara baik serta mampu melakukan analisa dan evaluasi kembali jabatan yang telah disusun di lingkungan unit kerja masing-masing. (mth)
POPULER
