NASIONAL
Polri Lakukan Deteksi Unggahan Ujaran Kebencian dan Provokasi
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang melakukan deteksi terhadap unggahan yang mengandung narasi ujaran kebencian, hoaks, provokasi dan SARA. "Siber patrol melakukan 'mapping' dan 'profiling' setiap konten-konten ujaran kebencian, provokasi dan hoaks," kata Irjen Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Menurut Dedi, pihaknya sudah mendeteksi adanya unggahan provokasi terhadap institusi Polri ataupun Densus 88. Patroli Siber Polri akan mengingatkan pemilik akun terkait unggahannya yang bermuatan SARA maupun provokasi. "Intinya penyebar akan diingatkan oleh tim," kata Dedi. Sebelumnya Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga mubalig terkait aktivitas lembaga pendanaan milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiga mubalig tersebut, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah dan Anung Al Hamat. Ketiganya terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Hasil penyidikan Densus 88, Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA), sedangkan Farid Ahmad Okbah merupakan anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sedangkan Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa. LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok JI. Sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok JI. Penangkapan Ahmad Zain An-Najah menyeret Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena statusnya sebagai anggota Komisi Fatwa lembaga agama tersebut. MUI telah menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah sebagai anggota Komisi Fatwa, terhitung sejak hari ditangkapnya. Selain itu, MUI menyerahkan penanganan perkara dugaan keterlibatan Ahmad Zain An-Najah dalam jaringan JI ke kepolisian. MUI menyatakan mendukung penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme serta berkomitmen mendukung upaya untuk melawan segala ancaman teror di Indonesia. "Kami tentunya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, kepada Densus 88," kata Ketua MUI Cholil Nafis dalam siaran video MUI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. (mth)
Ada Logo PDIP di Kursi Panglima TNI dan Kursi KSAD
By Asyari Usman Effendi Simbolon hebat. Pada 3 September 2021, kader senior PDIP ini bergegas membeberkan bocoran bahwa dalam waktu dekat Jenderal Andika Perkasa akan menjadi panglima TNI dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman akan menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Tak meleset sedikit pun, kedua jenderal ini kemarin (17/11/2021) dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki kedua posisi itu sesuai “janji” Effendi. Hadiah yang tertangguhkan untuk Andika, hadiah yang terlalu awal untuk Dudung. Kedua pengangkatan ini sarat dengan noda politik. Noktah pertama noda-noda itu adalah Effendi Simbolon. Sedangkan limbah politik yang melumuri kedua pengangkatan ini adalah PDIP. Lambang Banteng Moncong Putih membayang di belakang kursi Panglima dan kursi Kepala Staf. Ini bisa terjadi berkat manuver Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri (BU Mega). Terlalu panjang untuk diuraikan peranan Bu Mega dalam kedua pengangkatan ini. Cukuplah dikatakan bahwa Andika dan Dudung adalah favorit beliau. Tapi, apakah ada masalah kalau Bu Mega memfavoritkan kedua jenderal itu? Tentu tidak, kalau bekas tangan Bu Ketum tidak tertempel di kursi kedua pejabat tinggi militer itu. Sebaliknya, tentu menjadi masalah karena bekas tangan itu bukan sekadar tempelan debu yang akan segera lenyap. Tempelan tangan Bu Mega itu adalah celupan cat permanen berwarna merah. Inilah masalah besar. Kedua kursi itu kini menjadi “milik” PDIP, tepatnya milik Bu Mega. Apa dasarnya? Silakan kembali ke cerita Effendi Simbolon. Cerita ini merupakan bukti kuat bahwa Andika dan Dudung adalah hasil “fit and proper test” di markas PDIP. Sebagai “pemilik” kedua kursi terkuat itu, Bu Mega tentu wajar mengharapkan kedua penghuninya menjaga “silaturahmi” yang intensif dengan beliau dan dengan para petinggi partai. Harapan ini kelihatannya sulit dielakkan oleh kedua jenderal. Meskipun para pemerhati politik yakin Andika dan Dudung tidak akan terjebak menjadi “petugas partai”. Sangat mungkin kedua jenderal itu tidak akan terperangkap ke dalam agenda PDIP meskipun mereka berutang budi kepada Bu Mega. Sebab, mereka adalah tentara yang sudah malang-melintang menjaga taman Sapta Marga agar tidak dimasuki oleh tikus-tikus politik. Tapi, persoalannya, ada iming-iming yang menjanjikan. Bisa saja kedua jenderal yang baru dilantik itu tergoda. Bagaimanapun juga, Andika dan Dudung pasti punya ambisi. Sangat manusiawi. PDIP punya kekuasaan besar. Bu Mega sangat bisa berperan sebagai “king maker”. Artinya, kedua jenderal itu, khususnya Andika, sangat mungkin dibuat menjadi “raja” oleh Bu Mega. Sekarang saja pun sudah mulai disebut-sebut Andika-Puan atau Puan-Andika untuk Pilpres 2024. Mungkinkah ini terjadi? Sangat. Sebab, Puan perlu orang kuat dan relatif muda sebagai pendamping. Mungkinkah mereka menang? Bisa saja. Bagaimana dengan Dudung? Mulai hari ini, proyeksi kursi panglima TNI untuk beliau hampir pasti menjadi kenyataan. Dudung sangat dekat dengan Bu Mega. Pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani tentu sangat penting bagi Bu Ketum. Dalam hal ini, menempatkan Dudung di Mabes TNI akan menjadi prioritas berikutnya bagi Bu Mega. Nah, maukah Dudung sebagai panglima TNI nantinya menyediakan diri untuk mengamankan Puan 2024? Memang belum tentu. Sebab, di tubuh TNI banyak jenderal lain yang harus didengarkan oleh panglima. Lagi pula, TNI bukanlah perseroan keluarga yang bisa diarah-arahkan untuk kepentingan pribadi. Tapi, harap dicatat, apa yang tak bisa dilakukan oleh seorang panglima TNI? Semoga saja kedua jenderal yang baru dilantik kemarin sebagai panglima TNI dan KSAD tidak tergiring ke posisi petugas partai.[] (Penulis waratawan senior FNN)
Pengamat Empat Isu Butuh Perhatian Panglima TNI Dan Kasad Baru
Jakarta, FNN - Pengamat militer dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, menyebutkan, ada empat isu mendesak yang butuh perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kedua jenderal itu (abituren Akademi Militer 1987 dan 1988) baru dilantik di jabatan baru mereka masing-masing oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 17 November 2021. Menurut Aliabbas, bila melihat dari survei terbaru yang dilakukan salah satu media massa, ada empat isu mendesak yang membutuhkan perhatian, yaitu kedisiplinan, kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan. "Perbaikan dan penataan di empat isu ini secara pararel menjadi krusial mengingat TNI AD hingga kini memiliki satuan kewilayahan yang memungkinkan ada gesekan langsung dengan masyarakat," kata dia, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Menurut dia, karena masih terjadi sejumlah insiden yang terkait pelanggaran hukum dan disiplin, maka publik tentu menanti terobosan komprehensif yang akan dilakukan Abdurachman. Perbaikan itu bukan hanya sekadar melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup pada rekrutmen, pendidikan, karier dan kesejahteraan. Sebagai kepala staf TNI AD, tugas pokoknya adalah memelihara dan membina kemampuan serta kekuatan tempur satuan-satuan di jajarannya, untuk kemudian dipergunakan oleh panglima TNI. Dalam survei itu, mayoritas publik sudah yakin TNI telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menyelesaikan tantangan di sektor pertahanan dan keamanan. Namun, publik menyoroti pentingnya TNI konsisten membangun kualitas SDM-nya. "Guna menjaga kontinuitas, tentunya kami berharap, baik Andika Perkasa maupun Dudung Abdurrachman dapat saling bekerja sama dalam membangun SDM TNI AD yang lebih profesional. Program ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi konkret visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni membangun SDM," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, kata di, keberlanjutan inisiatif dan program seperti keterbukaan proses rekrutmen personel TNI AD ada baiknya juga diperkaya dengan membuka saluran langsung pengaduan yang melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan ataupun juga kelompok masyarakat sipil. "Hal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa proses rekrutmen berjalan lebih terbuka dan adil-jujur," jelas dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy ini. Di sisi lain, menurut Anton pelaksanaan tour of duty dan tour of area yang menerapkan prinsip indiskriminasi juga patut diteruskan untuk menghindari kecenderungan penugasan prajurit di wilayah tertentu saja. Dengan demikian, lanjut dia, perjalanan karier prajurit TNI AD semakin kaya pengalaman, beragam dan lintas wilayah serta berjalan secara adil. "Mengingat keduanya mendapatkan dukungan politik dari DPR, kiranya agar dua elit militer ini menunjukkan komitmen terbuka dan terukur untuk menjauhkan TNI terutama TNI AD tidak terlibat dalam politik praktis," katanya. Sekalipun pemilihan umum masih beberapa tahun lagi, kata dia, dinamika politik nasional akan mulai menghangat sejak 2022 karena ada sekitar 101 jabatan kepala daerah akan habis masa tugas pada 2022 dan diisi pejabat sementara. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini pun meminta agar mempertimbangkan ulang kemungkinan ada perwira tinggi TNI aktif ditunjuk sebagai pejabat sementara kepala daerah. "Dengan menjabat posisi pejabat (kepala daerah) sementara, mau tidak mau, perwira aktif akan bersentuhan langsung dengan politik praktis. Apalagi, pemilu, pilpres dan pilkada akan digelar pada 2024," kata dia. Pada titik itu, kata dia, menguji konsistensi salah satu fokus utama Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR yakni penguatan pelaksanaan tugas TNI yang berdasarkan Undang-undang. Disebutkannya, mengisi jabatan pelaksana tugas kepala daerah tidak termasuk dalam 10 pos yang dapat dipegang perwira TNI aktif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI, yakni di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung. "Sudah semestinya pemerintah memperkuat komitmen ini dengan tidak menjadikan perwira aktif TNI sebagai pejabat sementara kepala daerah," kata dia. (MD).
Tes Tertulis Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Digelar Terpusat Di Jakarta
Jakarta, FNN - Tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi ratusan pendaftar anggota KPU dan Bawaslu yang lulus seleksi penelitian administrasi berlangsung secara terpusat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 24-25 November 2021, kata Ketua Tim seleksi, Juri Ardiantoro. “(Tes) akan dilaksanakan sesuai jadwal,” kata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tim Seleksi lewat Keputusan No: 138/TIMSEL/XI/2021 menetapkan 629 orang dari total 868 pendaftar anggota KPU dan Bawaslu ditetapkan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sehingga mereka dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi. Dari 629 orang yang lulus tahap penelitian administrasi itu, 352 di antaranya merupakan pelamar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sementara 277 lainnya merupakan pendaftar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terang Juri. Ia lanjut menunjukkan mayoritas pelamar yang lulus seleksi penelitian administrasi berasal dari Jawa dan Sumatera. Dikutip dari Antara, jumlah pelamar anggota KPU dari Jawa yang lulus seleksi administrasi mencapai 158 orang, kemudian Sumatera 77 orang, Sulawesi 47 orang, Maluku dan Papua 27 orang, Kalimantan 26 orang, serta Bali dan Nusa Tenggara 17 orang. Sementara itu, jumlah pelamar anggota Bawaslu dari Jawa yang lulus seleksi administrasi sebanyak 143 orang, Sumatera 58 orang, Sulawesi 33 orang, Kalimantan 17 orang, Maluku dan Papua 15 orang, terakhir Bali dan Nusa Tenggara 11 orang. Nama-nama lengkap peserta seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang lulus penelitian administrasi dapat dilihat di laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Tim Seleksi juga akan menyiarkan nama-nama yang lulus tahapan administrasi itu di beberapa media cetak nasional, yaitu Jawa Pos, Sindo, dan Kontan. Dalam daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi, ada beberapa nama petahana komisioner KPU dan Bawaslu. Petahana komisioner KPU yang lulus seleksi, yaitu Ilham Saputra, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Hasyim Asy'ari. Sementara itu, petahana komisioner Bawaslu yang lulus seleksi, yaitu Abhan, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. Seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 berlangsung sejak 15 Oktober 2021 sampai 7 Januari 2022. Tahapan seleksi, yaitu pengumuman pendaftaran pada 15-17 Oktober, penerimaan pendaftaran 18 Oktober-15 November, penelitian administrasi 10 November-16 November, pengumuman seleksi administrasi 17 November 2021. Tahapan berikutnya seleksi tertulis dan penulisan makalah 24 November, tes psikologi 25 November, pengumuman seleksi tertulis dan psikologi 3 Desember, tes psikologi lanjutan 9-11 Desember, tes kesehatan 26-30 Desember, wawancara calon anggota Bawaslu 26-27 Desember, wawancara calon anggota KPU 28-30 Desember, dan penyampaian hasil ke Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2022. (MD).
Wakil Ketua MPR Dorong Upaya Penyelamatan Garuda Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, karena merupakan maskapai strategis dan kebanggaan Indonesia yang harus diselamatkan dengan berbagai langkah-langkah penyelamatan. "Garuda Indonesia sangat lekat dengan masyarakat, terlebih merupakan kebanggaan kita bersama, sehingga perlu dilakukan penyelamatan agar Garuda Indonesia tidak bangkrut," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Dia juga mendukung langkah restrukturisasi dan pemulihan kinerja Garuda Indonesia yang merupakan langkah penyelamatan yang akan didukung bersama. Langkah itu, menurut dia, sangat penting untuk mewujudkan Garuda Indonesia yang lebih adaptif dan efisien dalam pembiayaannya. Syarief juga menilai, Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap BUMN-BUMN yang menyangkut hidup orang banyak, karena beberapa tahun terakhir, banyak BUMN yang pailit dan terancam bangkrut. "Pemerintah harus bisa mendeteksi BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Garuda Indonesia untuk segera diselamatkan," ujarnya pula. Dia juga meminta Pemerintah harus menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di berbagai BUMN termasuk Garuda Indonesia, agar dapat terus tumbuh dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal politis. (mth)
Presiden Berpesan ke Jenderal Dudung Agar Bantu Program Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo berpesan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman agar TNI AD membantu pelaksanaan program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pesan Presiden tersebut disampaikan Jenderal Dudung dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, usai dirinya dilantik menjadi Kasad sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal dari Letnan Jenderal. “Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI AD harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya,” kata Dudung yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dudung kemudian mengatakan “Kami dari TNI AD siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” Selanjutnya, kata lulusan Akademi Militer 1988 ini, Presiden Jokowi juga berpesan agar kesejahteraan prajurit TNI dapat ditingkatkan. "Pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit karena prajurit yang lebih utama," ujarnya. Jenderal Dudung mengatakan akan menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk mempedomani delapan wajib TNI, terkhusus butir ke delapan. “Menjadi contoh dan mempelopori segala usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling. TNI AD harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat,” katanya. Dudung juga menekankan akan mengimplementasikan visi misi Panglima TNI Andika Perkasa. Ia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Andika, yang sebelumnya merupakan Kasad. “Kami akan lanjutkan apa yang sudah dirintis,” ujar Dudung. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada 2018-2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh Presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Dia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baligho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Presiden Jokowi Lantik Dudung Abdurachman sebagai Kasad
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi menjadi Panglima TNI. Pengangkatan Dudung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/TNI/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Tonny Harjono pada upacara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan Dudung Abdurachman sebagai Kasad. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dudung mengucap sumpah jabatan. Dudung melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi saksi berita acara pengangkatan sumpah jabatan tersebut. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TNI/ Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI yang menaikkan pangkat Dudung sebanyak satu tingkat lebih tinggi dari letnan jenderal menjadi jenderal. Turut hadir dalam pelantikan Dudung sebagai Kasad, antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan para pejabat terkait lainnya. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada tahun 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018—2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Ia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baliho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Presiden Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Andika saat mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu. Andika melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Seusai mengucapkan sumpah jabatan, Andika Perkasa dan Presiden Jokowi menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan yang disaksikan dua orang saksi, salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan di bahu Andika sekaligus menyerahkan tongkat komando Panglima TNI. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, antara lain Ibu Negara Iriani Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetoyo, dan pejabat terkait lainnya. Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (8/11) menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11). Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Andika Perkasa adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika Perkasa lahir di Bandung, 21 Desember 1964 adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987. Ia mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri Kopassus Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) selama 12 tahun. Selanjutnya, Andika menjadi Sespri Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Komandan Resimen Induk (Danrindam) Kodam Jaya/Jayakarta di Jakarta, Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono tersebut kemudian menduduki posisi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat pada bulan November 2013 sehingga Andika pun menjadi perwira tinggi bintang satu. Perjalanan kariernya meningkat saat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan pangkat mayor jenderal, 2 hari setelah pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014—2019. Selanjutnya, alumnus The Military College of Vermont, Norwich University, Vermont, USA ini melanjutkan karier militernya sebagai Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada tanggal 30 Mei 2016. Setelah beberapa kali berganti jabatan, pemegang gelar lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 2000 tersebut dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada tanggal 22 November 2018. Selama menjabat sebagai Kasad, Andika Perkasa aktif membantu pemerintah menjalankan program Serbuan Vaksin guna mencapai target vaksinasi nasional dengan mengerahkan anggota TNI AD. Andika Perkasa juga menunjukkan sikap tegas dengan memecat 31 prajuritTNI AD yang terkait dengan penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2020. Sebagai Kasad, Andika juga memerintahkan penghapusan aturan tes keperawanan dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD seperti pernyataannya pada tanggal 11 Agustus 2021. (mth)
Bangkit di Tengah Keterpurukan
Perekonomian Indonesia terpuruk saat pandemi Covid-19 melanda dunia. Namun ada satu sektor yang mampu bertahan dan bangkit yakni UMKM yang memanfaatkan pasar digital. Permana masih bisa tersenyum selama masa work from home (WFH). Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebuah lembaga negara ini punya usaha sampingan bersama sang istri. Mereka berjualan siomay secara online melalui platform GoFood. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi Covid-19, memacu Permana untuk bangkit dan berjuang. Bagi Permana pandemi justru membawa berkah tersendiri. Banyak pesanan siomay yang datang masuk lewat GoFood. Apalagi pada saat WFH, sehari-hari ia bersama sang istri semakin disibukkan melayani pesanan konsumen. “Lumayanlah Mas, ada tambahan pemasukan,” kata ayah dari dua orang anak ini. Ia mengaku pemasukan tambahan itu bisa meringankan beban cicilan rumah dan kendaraan, Selasa (16/11). Permana berkisah, mulanya sang istri hanya iseng membuat siomay kemudian dijajakan di lapak sederhana. Setiap hari dagangannya selalu habi. Dari situ muncul ide untuk menjajakan siomay lewat online. Warga Perumahan Cimone Permai, Karawaci, Tangerang itu memilih berjualan melalui GoFood. Pengalaman menarik dialami oleh Ferdian Firmansyah. Pemilik Kedai Sop dan Sate YY Net di Perumahan Puri Bojong Lestari, Pabuaran, Bojonggede, Bogor itu mengubah warnetnya menjadi kedai makan. Kedai sop ini, kata Ferdi - panggilan akrabnya - awalnya hanya sambilan, di samping bisnis utama rental internet. Namun, lama kelamaan bisnis internet makin suram. Perlahan namun pasti, kedainya berkembang. Keadaan makin membaik ketika awal pandemi tahun 2020, pelanggannya makin banyak. Akhirnya warung internet ditutup, lalu ruangannya dipakai buat memperluas warung sop dan sate tersebut. “Nama YY Net tetap kami pertahankan,” papar Ferdi di lapaknya Selasa (16/11).. Peningkatan omset semakin meroket setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM. “Kami hampir kuwalahan melayani pembeli lewat online,” katanya. Selama pandemi, kata Ferdi secara umum pendapatan warung menurun, akan tetapi secara khusus pendapatan via online, justru meningkat cukup tinggi. “Peningkatan order lewat GoFood meningkat sekitar 35 persen,” kata Ferdi tampak senang. “Kenapa memilih GoFood karena lebih simpel dan banyak promosi. Kita sering mendapatkan souvernir dari GoFood. Kita sering mendapatkan hadiah dan bingkisan lainnya,” tegas Ferdi. Hal baik lainnya jika dibandingkan dengan platform lain, kata Ferdi adalah perhatian Go Food terhadap mitra cukup nyata, misalnya secara berkala mitra diberikan hand sanitizer, masker, dan selotip gratis. Apalagi kalau ikut dalam komunikasi GoFood atau webinar GoFood, akan semakin banyak souvenir yang didapatkan. Tak hanya itu, kata Ferdi, GoFood memberikan kemudahan dalam bertransaksi, misalnya saat terjadi pembatalan order. “Jika ada order batal, kompensasi dari GoFood mudah dan simpel. Ini yang saya suka,” tegasnya. GoFood menjadi pilihan warga urban untuk pesan makanan sesuai selera. Banyak pilihan di galeri makanan yang bisa dipesan melalui GoFood. Inilah yang membuat Tama, seorang mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Depok, terbiasa memesan makanan via GoFood. Mahasiswa baru ini masih menjalani kuliah secara online. Saat tidak berselera makanan di rumah, dia meraih smartphone dan menengok galeri makanan di GoFood. “Mau makan apa aja sekarang bisa. Gampang pilih makanan,” ujarnya. Dari sisi pelaku usaha seperti Permana dan Ferdian, GoFood membuat operasional usaha makanan lebih efisien. Pencarian variasi makanan dan transaksi dapat dilakukan secara cepat dan akurat. GoFood adalah salah satu layanan yang diberikan platform digital Gojek. Aplikasi Gojek yang berdiri pada tahun 2010, awalnya hanya menawarkan layanan antar-jemput transportasi. Pada tahun-tahun berikutnya Gojek mulai berinovasi menambahkan fitur lain seperti antar-makanan (GoFood), paket barang (GoSend), pembayaran digital (GoPay), pesan antar belanjaan (GoMart), layanan streaming dan hiburan (GoGames, GoPlay, GoTix). Kontribusi GoFood Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Pasalnya, penularan massif virus ini menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas manusia, yaitu interaksi fisik antar-manusia. Karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka interaksi antar-manusia dikendalikan, antara lain melalui kebijakan stay at home (diam di rumah), work from home (bekerja di rumah), social dan physical distancing (menjaga jarak). Itulah sebabnya pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan membuat masyarakat mengandalkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini telah mengakselerasi gaya hidup digital dengan cepat. Masyarakat memilih bertransaksi dengan aman dan nyaman. Transaksi berbasis digital pun menunjukkan tren melonjak selama pandemi. Riset menunjukkan selama masa pandemi waktu berselancar di platform digital meningkat dari semulai 3,7 jam per hari menjadi 4,2 jam - 4,7 jam per hari. Data riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menunjukkan mitra UMKM GoFood memperoleh kenaikan pendapatan sebesar 66% pada tahun 2021. Dengan kata lain, para penjual makanan di GoFood mengalami kenaikan keuntungan sebesar 66% selama pandemi tahun kedua (2021). Bisa dibandingkan dengan pemulihan pendapatan mitra GoCar dan GoRide yang hanya 24% dan 18%. Artinya, platform digital Gojek bermanfaat sebagai tempat mencari nafkah. Riset berjudul “Dampak Ekosistem Gojek terhadap Perekonomian Indonesia 2021: Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, ini secara keseluruhan ekosistem Gojek dan GoTo Financial memberikan kontribusi hingga Rp 249 triliun atau setara 1,6% PDB Indonesia. Ekosistem Gojek dan GoTo Financial membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang dihajar pandemi Covid-19. Kontribusi itu tidak lepas dari layanan GoFood dan GoCar dan GoRide. Riset itu juga menunjukkan 65% konsumen lebih sering menggunakan layanan GoFood. Bahkan, sebagian besar konsumen (73%) memanfaatkan layanan GoFood untuk memesan makanan untuk keluarga atau teman. VP Corporate Communication Gojek Audrey P. Petriny mengungkapkan pada 2021 pertumbuhan menu makanan dalam layanan GoFood telah mencapi lebih dari 34 juta menu dengan lebih dari 1 juta mitra usaha. “Kami berkomitmen memberikan layanan kuliner terbaik bagi pelanggan melalui tiga pilar utama, yaitu variasi menu makanan dan minuman terlengkap, inovasi yang mendorong kenyamanan menjelajah dan memesan makanan, serta layanan yang setara dengan nilai yang dikeluarkan pelanggan,” katanya. Reporter: Budi Sucahyo Editor: Sri Widodo
Presiden Akan Melantik Panglima TNI Pada Rabu
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengagendakan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Rabu besok, 17 November 2021. "Beliau menyampaikan besok (Rabu) akan dilaksanakan pelantikan Panglima," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Pelantikan tersebut akan dilakukan di Istana Negara. "Selain pelantikan Panglima TNI akan ada pelantikan dubes-dubes," tambah Heru, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, November 2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada Sabtu, 6 November 2021. Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Andika Perkasa sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Andika juga pernah mengemban jabatan penting di tubuh TNI sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD). Andika juga pernah bertugas memimpin teritorial saat menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura pada 2016. Sebelum menjadi Pangdam XII, Andika adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang mengawal Presiden Jokowi. (MD).
POPULER
