NASIONAL
Panglima TNI Rapat Bersama Bahas Kasus Pelanggaran Hukum Militer
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa rapat bersama dengan jajaran Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, AU dan AL serta staf bidang hukum guna membahas pelanggaran hukum disiplin militer yang memenuhi unsur tindak pidana umum.\"Intinya, jika sudah ada penggunaan kekerasan, tidak bisa membenarkan satu pihak yang benar karena sudah ada kekerasan juga,\" kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melalui kanal YouTube yang dipantau di Jakarta, Senin.Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut menegaskan jika sudah ada unsur kekerasan yang dilakukan aparat sudah pasti terkena hukuman.\"Kalau sudah melakukan kekerasan, pasti kena. tidak bisa ditawar-tawar,\" tegas Panglima TNI. Panglima menegaskan setiap anggota TNI yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hukum akan diusut tuntas sesuai aturan yang ada.Hal tersebut dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan sesuai dengan penggunaan undang-undang yang berlaku.Langkah tersebut ditujukan agar memberikan efek jera bagi setiap personel TNI yang telah melakukan pelanggaran hukum atas perbuatannya.\"Penyidikan harus maksimal sehingga tindak lanjutnya juga bisa maksimal,\" ujar Jenderal Andika Perkasa.Terakhir, Panglima TNI menegaskan akan mengusut secara tuntas dan bertindak tegas bagi siapa pun prajurit yang melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (mth)
Pansus: Pemerintah Miliki Pertimbangan Matang Putuskan Nama Nusantara
Jakarta, FNN - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia menilai pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara.\"Kami menilai sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis, dan filosofis yang nanti ada penjelasan dalam RUU ini kenapa disebut Nusantara,\" kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dia mengatakan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, nama Nusantara tersebut sudah disetujui semua fraksi dan telah diputuskan untuk dimasukkan dalam RUU tersebut. Namun, menurut dia, agar tidak terjadi kebingungan, maka harus diperjelas redaksional terkait kata \"Ibu Kota Negara Nusantara\" dalam Pasal 1 ayat 2 agar tidak terjadi multitafsir.\"Kalau tidak diperjelas nanti ada anggapan apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganti menjadi Nusantara. Saya menilai agar tidak terjadi kebingungan maka disebutkan \'Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara\',\" ujarnya, Menurut dia, Pansus sebenarnya baru tahu nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan dalam Rapat Panja RUU IKN.Dia mengatakan terkait adanya 80 usulan nama IKN yang disampaikan Menteri Suharso, itu merupakan ranah pemerintah dan akhirnya diputuskan nama Nusantara.\"Tadi kami tanya kira-kira nama IKN mau diputuskan kapan, apakah diserahkan kepada pemerintah atau disebutkan langsung dalam RUU ini. Lalu kami sepakat langsung dimasukkan saja dalam satu bagian dalam keputusan dan ditanyakan apakah pemerintah sudah ada nama, dijawab sudah yaitu Nusantara,\" katanya. (mth)
Wagub DKI Tegaskan Jakarta Masih Penuhi Syarat PTM 100 Persen
Jakarta, FMM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di Jakarta masih memenuhi syarat meskipun adanya temuan kasus COVID-19 varian Omicron meningkat.\"Kami semua masih dapat mengatasi, menangani, dan mengendalikan dengan baik,\" kata Riza Patria di Perpustakaan Nasional Jakarta, Senin.Menurut Riza Patria, pelaksanaan PTM 100 persen tergantung pada capaian vaksinasi dan status level PPKM. \"Jika level PPKM di Jakarta masih level satu atau dua, maka PTM 100 persen dapat dilaksanakan,\" katanya.Dukungan lainnya, kata dia, capaian vaksinasi di DKI Jakarta, misalnya untuk pendidik sudah di atas 90 persen, tenaga kependidikan di atas 89 persen, lansia di atas 71 persen, dan peserta didik sudah 98 persen.\"Meskipun sudah ada 15 sekolah ditutup sementara dari 10.429 sekolah pelaksana PTM 100 persen, karena ada siswa dan guru yang terpapar COVID-19, yakni 16 siswa dan tiga guru, tapi pelaksanaan PTM 100 persen masih memenuhi syarat,\" katanya. Menurut Riza, dari 15 sekolah yang ditutup sementara selama lima hari, sebagian besar sudah kembali melaksanakan PTM, hanya beberapa sekolah yang masih ditutup sementara.Riza menjelaskan, dari belasan kasus COVID-19 di sekolah, tidak ditemukan kasus varian Omicron.Riza juga meminta kepada orang tua untuk memastikan anak-anak melaksanakan protokol kesehatan dan kembali ke rumah setelah PTM di sekolah.\"Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, patuh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Pastikan setelah sekolah,kembali ke rumah, tidak mampir-mampir bermain dan lain sebagainya,\" ucapnya. (mth)
Kemenag Hentikan Sementara Pengiriman Jamaah Umrah
Jakarta, FNN - Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jamaah umrah mulai 15 Januari dalam upaya mengevaluasi skema One Gate Policy (OGP) termasuk memantau perkembangan varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi.\"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi,\" ujar Hilman, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, dalam siaran yang diikuti dari Jakarta, Ahad.Pemberangkatan jamaah umrah masa pandemi ini sudah berjalan delapan hari sejak penerbangan perdana pada 8 Januari 2022. Sekitar 1.731 jamaah telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta.Skema OGP mewajibkan seluruh jamaah umrah yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede langsung melakukan penapisan (screening) kesehatan dan kelengkapan dokumen. Ia menjelaskan jamaah umrah yang berangkat 8 Januari akan kembali ke Indonesia tanggal 17 Januari 2022. Sekembalinya jamaah ke Indonesia, Kemenag akan mengevaluasi serta melihat ada atau tidaknya jamaah yang terdeteksi Omicron.\"Jamaah umrah akan diberangkatkan sampai tanggal 15 Januari 2022 dan kita coba hentikan sementara dalam rangka evaluasi,\" kata dia.Hilman mengatakan penyelenggaraan umrah hampir sama seperti perjalanan ke luar negeri. Kemenag hanya berperan memfasilitasi persiapan pemberangkatan, sementara yang berperan lebih banyak adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).\"Jadi di sini yang berperan swasta dan ini menjadi B to B (Bisnis to Bisnis). Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih, artinya visa diajukan ke Arab Saudi melalui vendor dan jika memenuhi syarat maka bisa berangkat dan sangat jauh berbeda dengan penyelenggaraan haji, Kemenag berperan ikut mengendalikan dari seluruh prosedur atau proses yang dilakukan jamaah haji,\" kata dia.Usai menggelar evaluasi dengan kementerian terkait, Kemenag akan memutuskan apakah akan kembali memberangkatkan atau menghentikan sementara perjalanan umrah.\"Kami hanya mendorong PPIU untuk lebih perlahan mengirim jamaah, jangan terlalu banyak, jangan dilakukan secara dadakan dan kami akan segera mengumumkan hasil evaluasi. Sekali lagi bahwa mekanisme buka tutup ini dilakukan seiring perkembangan Omicron di Indonesia dan Arab Saudi,\" kata Hilman. (mth)
Pertamina Pasang Reaktor untuk Percepat Revitalisasi Kilang Balongan
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) mulai memasang reaktor yang menjadi peralatan inti Residue Catalytic Cracking atau RCC untuk mempercepat revitalisasi Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Tengah.Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya mengatakan kemajuan proyek peremajaan RCC sudah mencapai 64,02 persen hingga awal 2022.“Kami mengharapkan unit RCC Pertamina akan on stream sesuai target di tahun 2022,\" ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.RCC merupakan fasilitas penting dalam proses pengolahan minyak bumi karena berfungsi untuk meningkatkan nilai produk dengan bantuan katalis.Pertamina memproyeksikan unit RCC memiliki kapasitas pengolahan sebesar 83 ribu barel per hari. Unit RCC juga menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti propilen, elpiji, nafta, light cycle oil, dan decant oil.Manajer Umum Proyek Balongan Nugroho menuturkan bahwa perseroan berkomitmen untuk mengelola optimasi unit RCC dengan melakukan peremajaan dan penggantian berbagai peralatan yang kritikal.\"Kami pastikan peralatan utama dalam Proyek Revitalisasi RCC ini sudah tiba, yaitu orifice chamber dan reaktor sudah datang. Berikutnya, tim Project Balongan akan bergerak memasang peralatan tersebut pada agenda pemeliharaan kilang pada Februari 2022,” jelas Nugroho.Pemasangan orifice chamber yang memiliki diameter 4,16 meter dan panjang 16,18 meter dilaksanakan dengan standar HSSE yang ketat.Adapun reaktor pada unit RCC berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi catalytic cracking untuk merekahkan rantai karbon dari umpan minyak berat bernilai jual rendah menjadi produk dengan rantai karbon lebih pendek yang mempunyai nilai lebih tinggi, seperti propilen, elpiji, nafta, light cycle oil, dan decant oil.Reaktor RCC memiliki memiliki diameter 11,5 meter, panjang 41,6 meter, dan berat kotor 782 ton.“Reaktor ini merupakan salah satu yang terberat pernah dimobilisasi di Kilang Balongan,” terang Nugroho.Selain peremajaan RCC di Kilang Balongan, Pertamina juga tengah mengimplementasikan Proyek Strategis Nasional RDMP Balongan yang bertujuan untuk menaikkan kapasitas pengolahan kilang dari 125 barel per hari menjadi 150 barel per hari.Selain itu, proyek RDMP Balongan juga bertujuan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan hingga setara Euro V.“Setelah kedua alat existing di RCC Balongan diganti dengan yang baru, maka keandalan dan produksi Kilang Balongan akan meningkat. Kami berharap peremajaan RCC Balongan akan berkontribusi besar dalam menyokong peningkatan produksi BBM nasional,” pungkas Nugroho. (mth)
Lantamal Ambon Gelar Tabur Bunga Peringati Pertempuran Laut Aru
Ambon, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menggelar upacara dan tabur bunga di Ambon, Sabtu untuk memperingati hari Dharma Samudera untuk mengenang peristiwa Pertempuran Laut Aru.\"Upacara peringatan dan tabur bunga ini untuk mengenang peristiwa gugurnya Komodor Yos Sudarso dalam perang di Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962,\" kata Komandan Lantamal IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina saat memimpin peringatan tersebut. Upacara peringatan dilaksanakan di Mako Lantamal Ambon, sedangkan tabur bunga menggunakan KRI Madidihang - 855 di perairan Teluk Dalam Ambon, Kecamatan Baguala.Menurut Said, sejarah perjuangan Yos Sudarso itu bukan saja menjadi bagian sejarah tetapi melahirkan semangat patriotisme serta cinta bangsa dan negara yang melampaui kecintaan kepada diri sendiri. \"Mari kita mengenang sejarah kegigihan dan perlawanan para pejuang di laut Arafura yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi NKRI tercinta. Perjuangan ini mengajarkan kita untuk membangkitkan jiwa ksatria yang tertanam dalam sanubari,\" katanya.Selaras dengan semangat \"Jalesveva Jayamahe\" Said berharap peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2022 menginspirasi semua personil TNI-AL untuk terus membangun dan membangkitkan kembali kejayaan sebagai bangsa pelaut, yang irama nafasnya seiring dengan irama gelombang samudera.Selain upacara dan tabur bunga dari atas geladak KRI Madidihang - 855, Jseluruh jajaran Lantamal IX Ambon juga menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha, Tantui, pada Jumat (14/1).Peringatan tersebut diikuti Danguspurla Koarmada III Laksma TNI Ashari Alamsyah CHRMP, Wadan Lantamal IX, Kepala Satuan Guspurla III, pejabat utama Lantamal IX dan Guspurla III, para Kasatker, perwira, bintara, tamtama, PNS serta Ketua Jalasenastri Korcab IX DJA III dan pengurus. (mth)
Polres Kudus Tangkap Empat Pelaku Perampokan yang Melukai Korbannya
Kudus, FNN - Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, menangkap empat dari enam komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan beserta barang bukti hasil kejahatan serta senjata tajam untuk melukai korbannya.Menurut Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama didampingi Kasat Reskrim AKP Agustinus David P. di Kudus, Jumat, keempat pelaku ditangkap pada hari Rabu (12/1) dan Kamis (13/1) di sejumlah tempat yang berbeda.Disebutkan pula sejumlah barang bukti terdiri atas telepon selular korban dalam kondisi rusak, sebuah celurit dan gobang, serta dua unit sepeda motor yang digunakan pelaku.\"Hampir semua pelaku ditangkap di luar kota, sedangkan dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran karena bersembunyi di luar kota,\" ujarnya.Keempat pelaku yang ditangkap, yakni berinisial BD (19) asal Desa Gribig, Kecamatan Gebog, RW (17) asal Demaan, Kecamatan Kota, AZ (18) asal Desa Peganjaran, Kecamatan Bae, serta GD (15) yang juga warga Kudus yang merupakan pelaku eksekusi pembacokan punggung dan kepala korbannya.Sementara itu, pelaku pembacokan tangan korban hingga terputus berinisial A yang juga masih di bawah umur. Hingga kini masih dalam pencarian orang (DPO) bersama pelaku lainnya berinisial M.Para pelaku tersebut, kata dia, memang sengaja mencari sasaran sehingga berputar-putar di sekitar kota Kudus dan menemukan ada korban berinisial MIS (23) yang merupakan warga Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kudus seorang diri di Taman Bumi Wangi Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kamis (6/1) pukul 02.00 WIB.Dari keenam pelaku tersebut, ada yang bertugas mengawasi dan tetap di sepeda motor dan ada yang melakukan perampasan telepon selular milik korban serta melakukan pembacokan.\"Sebelum melancarkan aksinya, para pelaku juga minum-minuman keras,\" ujarnya.Bagus, salah satu pelaku, membenarkan bahwa teman-temannya saat menjalankan aksinya memang dalam mabuk.\"Rencananya ingin merampas sepeda motor dan HP korban. Namun, setelah melakukan pembacokan mengurungkannya. HP yang telanjur dirampas juga dibuang,\" ujarnya. (sws)
Basmi KKN, Selamatkan Indonesia dari Oligarki Perusak NKRI
Jakarta, FNN - Berakhirnya Rezim Orde Baru tidak mengakibatkan berhentinya KKN di pemerintahan. Gerakan Perubahan 98 yang memperjuangkan dihapuskannya KKN semakin hari semakin tidak menunjukkan kemajuan. Para oknum sipil, tentara dan polisi telah memperluas KKN lewat pemerintahan dengan menjadikan diri mereka sebagai boneka para oligarki untuk merampok negeri ini. Bahkan kerakusan merampok negeri ini telah dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pimpinan bangsa ini. Sebagian besar perangkat kenegaraan menutup mata dan diam berjuta bahasa. Mereka tidak berani untuk berbicara dan bertindak mencegah KKN terjadi. Bahkan berlomba-lomba para oknum pejabat negara memperkaya diri dan keluarga serta kelompoknya dengan cara KKN yang paling memalukan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan ketika seorang dosen dari kampus negeri yang merupakan seorang ASN berani membawa permasalahan KKN yang dilakukan oleh anak-anak dari keluarga presiden ke dalam ranah hukum dan bukan melakukan fitnah maka kami para aktifis 98 mendukung sikap saudara Ubedillah Badrun untuk memperkarakan anak-anak Presiden di KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan cita cita kemerdekaan. Untuk menguatkan dukungan tersebut maka kami, aktivis 98 dari berbagai latar belakang dan organ pergerakan menyatakan bahwa : 1. Mendukung sikap Saudara Ubedillah Badrun dalam memperkarakan dua anak dari Bapak Presiden Joko Widodo yang bernama :Gibran Rangkabuming dan Kesang Pangarep. 2. Mendukung upaya berbagai pihak yang ingin mengurangi dan membasmi dengan signifikan perilaku KKN di berbagai sektor terutama di pemerintahan. 3. Meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan bersikap adil dalam menuntaskan kasus ini dan kasus-kasus KKN lainnya. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk terus berjuang melawan siapapun yang melakukan kejahatan KKN dalam pemerintahan siapapun. 5. Mengajak semua elemen untuk bersatu menjaga dan menyelamatkan bangsa ini dari kerusakan yang dibuat oleh para Oligarki ,Boneka Penguasa dan Penguasa Boneka. Aktivis 98 Lintas Organ, antara lain: Henri Basel (UNJ-FKSMJ) Apek Saiman (Untag FKSMJ) Yusuf Blegur (Untag-FKSMJ) Nanang Djamaludin (Untag FKSMJ) Sopan Ibnu Sahlan (FKSMJ-Unsyat) Eq Kertanegara (FrontJak) Samson (Univ Bung Hatta Padang) Agung Dekil (APP Forkot) Djulayha (APP Forkot) EBet (Univ Budi Luhur Forbes) Dodi Ilham (UPN FKSMJ) Komeng (MERCUBUANA FIS) Didu (ABA ABI Front Jak) Lili Erawati (Fksmj-USNI Ketua Senat) Ridwan Muchtar. (Fksmj - USNI) Dr. Indra (Univ YARSI-FKSMJ) Helsusandra Syam (FKSMJ - Univ Budi Luhur) (sws).
Pengamat Sebut Penghapusan Anggaran Lahan Kantor Kecamatan Logis
Jakarta, FNN - Pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penghapusan anggaran pembelian lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan dalam RAPBD Jakarta 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kebijakan logis.Menurut Uchok yang juga Direktur Eksekutif CBA pertimbangan Kemendagri yang menghapus anggaran pengadaan lahan itu sama dengan meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada dan itu sudah tepat, karena jika membeli lahan baru malah akan terjadi pemborosan.\"Saya melihat, pertimbangan pihak Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI membeli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang kalau memang Pemda DKI masih punya aset sendiri,\" ucapnya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Bahkan menurut Uchok, keputusan penghapusan anggaran pengadaan lahan Kecamatan Mampang Prapatan yang diambil oleh Kemendagri tersebut disetujui oleh publik Jakarta.Uchok sendiri mengungkapkan ini usai mengetahui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Selasa (11/1).Uchok sendiri mempertanyakan tindakan Prasetyo selaku pimpinan legislator yang meributkan anggaran itu karena menurutnya Kemendagri memiliki keinginan mencegah adanya calo dalam proyek tersebut.\"Dengan hilangnya anggaran pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, pihak Kemendagri sama saja telah menghilangkan rezeki para \'calo\' dalam proyek tersebut,\" tuturnya.Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meributkan soal keputusan Kemendagri yang menghapus anggaran pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (11/1) itu menilai pengadaan lahan baru dan pembangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan adalah kebutuhan mendesak, ia pun berencana melakukan negosiasi dengan Kemendagri agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD 2022.Alasan Prasetyo ingin mempertahankan seperti tidak ada akses dan banjir juga disebutnya tidak masuk akal. Karena itu, ia menyarankan Kemendagri tetap pada hasil evaluasi sekarang menghapus anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan.\"Alasan ini tidak masuk akal dan hanya pengadaan yang akibatnya hanya untuk potensi kebocoran anggaran. Apalagi disebabkan banjir, saat ini Jakarta, kalau turun hujan, pasti tergenang kok,\" ucapnya. (mth)
Kemenkumham Sumbar Dirikan "Pojok Media" Kuatkan Sinergi
Padang, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) mendirikan pojok media atau \"media corner\" sebagai upaya menguatkan sinergi dengan insan pers di provinsi setempat.Pojok media tersebut diluncurkan secara resmi usai acara penandatanganan komitmen zona integritas dan deklarasi janji kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, di Padang, Kamis.\"Pojok media ini sengaja didirikan untuk membangun sinergitas kami dengan insan pers demi mewujudkan keterbukaan informasi publik,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang.Ia mengatakan pojok media yang didirikan di sudut kantor Kemenkumham Sumbar itu diperuntukkan bagi para wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Kanwil Kemenkumham provinsi setempat.Dilengkapi fasilitas penunjang berupa jaringan internet, layar yang berisi agenda kegiatan di Kanwil Kemenkumham Sumbar, dan lainnya.Ia mengatakan media adalah mitra bagi pihaknya untuk meneruskan informasi serta program Kemenkumham Sumbar kepada masyarakat.\"Media adalah mitra kerja kami dalam hubungan kerja yang profesional. Kami butuh dukungan rekan-rekan pers supaya tugas Kemenkumham Sumbar berjalan dengan baik,\" katanya.Mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten itu menyatakan instansi yang dipimpinnya selalu terbuka terhadap kritik pemberitaan yang sesuai dengan fakta, kaedah, dan etik jurnalistik.Menurut Andika selain berperan untuk menyebarluaskan informasi, media saat ini juga memiliki peran penting dalam menjernihkan informasi di tengah masyarakat.\"Di era digital saat ini informasi begitu cepat tersebar, termasuk informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu media punya peran dalam menjernihkan informasi yang beredar,\" katanya.Ia berharap kemitraan yang sudah terjalin sejauh ini antara Kanwil Kemenkumham Sumbar dengan media bisa dipertahankan serta ditingkatkan. (mth)
POPULER
