NASIONAL
INFID Dorong Pemda, DPRD, dan Masyarakat Wujudkan Kabupaten/Kota HAM
Jakarta, FNN - Senior Program HAM dan Demokrasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Abdul Waidl mendorong kerja sama antara pemerintah daerah (pemda), DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan kabupaten/kota HAM di seluruh Indonesia. “Kalau kita berbicara konsep kabupaten/kota HAM, ini tentu saja mengandalkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, pemangku kepentingan lain, dan dari sektor bisnis,” ujar Abdul Waidl saat menjadi pemateri webinar nasional bertajuk “Peran Negara dalam Mewujudkan Kota Ramah HAM” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Fakultas Hukum Untag Sby, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui kerja sama itu, ujar dia, upaya mewujudkan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia pun dapat diterapkan secara optimal di Indonesia. Selama ini, Abdul Waidl memandang sebagian besar pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, beranggapan bahwa kewajiban menegakkan prinsip HAM merupakan tugas pemerintah pusat.\"Selama ini, orang berpikir bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi warga negara adalah negara di pemerintah pusat. Selama ini, ketika berbicara negara selalu diafiliasikan pada pemerintah pusat,\" ujar dia.Padahal, kata dia lagi, pemerintah daerah pun berkewajiban untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat memperoleh pelayanan dan pemenuhan HAM secara baik, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.Kemudian, ia juga menyampaikan INFID bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Kepresidenan, dan pemerintah kota/kabupaten melalui Festival HAM 2021 memang telah menggiatkan terwujudnya kabupaten/kota HAM. Meskipun begitu, kata Abdul Waidl, pengimplementasian kabupaten/kota yang ramah dan peduli terhadap HAM tidak hanya bergantung pada pihak-pihak tersebut, tetapi juga melalui kerja sama yang baik antara seluruh unsur di dalam daerah.“Jadi, semua harus bersama-sama mengupayakan dan mewujudkan agar prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat sungguh-sungguh diterapkan dalam pembangunan di daerah,” katanya pula. (sws, ant)
Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi Pemerintah, Pekerja Ancam Mogok Nasional Pada 6 Desember 2021
Jakarta, FNN – Para pekerja tidak puas dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi keputusan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, para buruh mengancam tetap melakukan aksi mogok kerja pada Senin sampai Rabu, 6 sampai 8 Desember 2021. Ancaman mogok kerja nasional tersebut dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Tuntutan mereka tetap sama, menolak penghitungan kenaikan Upah Minimum Pekereja (UMP) 2022 yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. “Yang bisa membatalkan mogok nasional hanya jika tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata Iqbal. "Mogok nasional tetap kita rencanakan 6-8 Desember 2021. Jika keputusan gubernur tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota tetap menggunakan PP 36, mogok nasional," ucapnya. Buruh meminta agar pemerintah melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Dia juga mengingatkan, peraturan dalam UU tersebut ditangguhkan. "Jika pemerintah memaksakan kehendak tidak menjalankan putusan MK, atau para menteri mencoba merevisi-revisi peraturan, itu tidak diperintahkan oleh MK. Sekali lagi saya ulang tidak ada perintah MK merevisi peraturan. MK jelas menangguhkan kalau sudah ada peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Atau tidak mneerbitkan bila mana peraturan itu belum ada," katanya. Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menanggapi rencana aksi mogok kerja nasional yang disiapkan para buruh tersebut. Direktur Apindo Research Institute, P. Agung Pambudhi menjelaskan, mogok kerja merupakan hak dari para pekerja dan diatur dalam sederet peraturan ketenagakerjaan. Akan tetapi, mogok kerja nasional yang akan digelar dalam waktu dekat itu dipandang tidak sesuai dengan aturan yang ada. "Dalam UU Ketenagakerjaan, mogok yang ada adalah mogok kerja, yang merupakan akibat gagalnya dari perundingan," ucapnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis, 25 November 2021. Menurut Agung mogok kerja yang sesuai dengan aturan adalah dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan pengusaha. Jika perundingan itu gagal, maka pekerja berhak melakukan mogok kerja. Jika dlihat aturan yang lebih teknis, bisa dibaca pada pasal 140 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Kenagakerjaan. Dalam UU tersebut, mogok kerja dapat dilaksanakan bila ada pemberitahuan SP (Serikat Pekerja) atau SB (Serikat Buruh) secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya dan memuat alasan mogok kerja. “Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah," ujarnya. (M.Anwar Ibrahim D./FNN).
Buruh Tuntut Pemerintah Patuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, FNN - Pekerja yang menyebutkan dirinya Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. Mereka mendesak supaya pemerintah patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU tentang Cipta Kerja yang harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Selama revisi tersebut, mereka meminta seluruh peraturan pemerintah (PP) yang sudah diterbitkan sejak Omnibuslaw di undangkan, supaya dicabut. Artinya, segala PP yang menyangkut buruh, termasuk mengenai ketentuan upah minimal dikembalikan ke aturan yang sudah ada sebelumnya. Massa Gebrak aksi unjuk rasa yang dilakukan di Patung Kuda, Jakarta Pusat merupakan gabungan dari berbagai serikat, yakni KASBI, KPBI, SGBN, LMN-DN, KPA, LBHJak, Sindikasi, Sempro, dan KPR. "Standar upah layak itu paling tidak ada enam kriteria. Bagaimana buruh bisa memenuhi persoalan pangannnya, buruh bisa memenuhi persoalan sandang, buruh bisa memenuhi persoalan papan, buruh bisa memenuhi persoalan pendidikan, kesehatan, dan sosialnya," kata salah satu juru bicara Gebrak dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, Senin, 29 November 2021 Buruh menilai pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut. Sikap pemerintah yang hanya melihat inflasi dalam penentuan upah dinilai kurang tepat. “Selama ini, penentuan upah kalau mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, justru hanya berdasarkan inflasi," ucap Nining. "Bayangkan di mana letak tanggung jawab negara untuk memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang ada justru sebaliknya," ujarnya. Dia mengatakan, aturan penentuan upah layak jika hanya didasarkan inflasi tidak memberikan perlindungan dan juga peningkatan kesejahteraan para buruh. "Praktiknya hari ini justru jauh dari perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Yang ada adalah bagaimana kemiskinan masyarakat semakin tersistematis," ujarnya. Massa Gebrak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang standar upah layak. “Konstitusi kita menyampaikan bagaimana kebutuhan hidup layak, bukan kemudian hidup minimum. Kita mendesak kepada presiden agar membuat satu keputusan presiden tentang upah layak yang berlaku dari Sabang sampai Merauke," ucapnya. Massa Gebrak yang melakukan demonstrasi akhirnya bubar dengan tertib sekitar pukul 18.00. Begitu massa membubarkan diri, jalan Medan Merdeka Barat pun dibuka. Tidak lama kemudian, arus lalu lintas lancar. (M.Anwar Ibrahim/FNN).
Reuni 212 Batal Digelar di Jakarta
Jakarta, FNN – Kegiatan Reuni 212 batal digelar di sekitar Monumen Nasional (Monas), dan juga di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sebagai gantinya, kegiatan tesebut akan dilangsungkan di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kepastian pembatalan tesebut disampaikan Ketua Panitia Panitia Reuni 212, Eka Jaya dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Keterangan Eka tersebut juga bisa ditonton di FNN TV Channel Yotube. “Pelaksanaan Reuni 212 Tahun 2021 akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan Protokol Kesehatan di Masjid Az Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat sekaligus do’a bersama untuk almarhum Ust Ameer Azzikra putra alm. KH M Arifin Ilham dan disiarkan secara virtual dan live streaming,” kata Eka. Keputusan meniadakan kegiatan Reuni 212 di Jakarta diambil setelah mendengarkan masukan dari para ulama dan tokoh 212 serta paparan dari pihak lainnya. Bagi alumni 212 di berbagai daerah dianjurkan membuat acara yang sama dengan tetap menjaga ciri khas 212 dan protokol kesehatan. Panitia mengimbau dan mengintruksikan kepada seluruh Alumni 212 supaya mengadakan aksi kemanusiaan berupa: pembagian paket sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok), bedah rumah, membersihkan tempat ibadah, membersihkan sungai, pengobatan gratis dan program lainnya. Di awal siaran persnya, Eka mengatakan, acara Reuni 212 adalah milik Umat Islam, bahkan milik Bangsa Indonesia, sehingga kami betul-betul sangat memperhatikan aspirasi umat dan masukan dari para ulama dan tokoh serta pihak terkait dalam setiap Acara Reuni 212. Acara Reuni 212 kapan dan di mana saja digelar wajib menjaga ciri khas 212, yaitu persaudaraan dan persatuan, eamanan da perdamaian, ketertiban dan kebersihan, serta akhlaq kharimah. Terkait dengan acara Reuni 212 tahun 2021 ini banyak umat berharap tahun ini digelar secara terbuka tepat pada Kamis, 2 Desember 2021, karena aneka acara di mana-mana sudah diizinkan digelar secara terbuka. Panitia Reuni 212 Tahun 2021 telah bekerja keras mengurus perizinan tempat yaitu di Lapangan Monas (sesuai sejarah 212 itu sendiri ) dan di Bundaran Patung Kuda dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Setelah berbagai usaha dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan Reuni 212 tahun 2021 tidak digelar di Jakarta. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan rencana kegiatan Reuni 212 tidak mungkin dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. "Mereka (reuni 212) tidak jadi di Monas ya. Tidak jadi di Monas, karena sampai saat ini Monas belum dibuka," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 November 2021. Riza menyebutkan, pihaknya menghormati dan menghargai keinginan dari pihak persaudaraan alumni 212 untuk melaksanakan kegiatan reuni Akan tetapi, ia mengingatkan Jakarta sampai saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. "Harus diingat sekarang ini kita masih di masa Covid-19 sekali pun DKI Jakarta sudah memasuki level 1. Apalagi ini sudah memasuki akhir tahun," ujar Riza. (M.Anwar Ibrahim/FNN).
Poros Sahabat Nusantara Minta Ketua DPD RI Jadi Pembina
Jakarta, FNN - Poros Sahabat Nusantara (POSNU) meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar bersedia menjadi pembina organisasi tersebut. "Kami berharap Ketua DPD RI bisa menjadi pembina kami (POSNU)," kata Ketua DPP POSNU, Erlina Dian Karmila saat menemui menemui LaNyalla di Rumah Dinas Ketua DPD RI di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu. Erlina mengatakan sejauh ini POSNU terus bergerak melibatkan diri untuk membangun bangsa dan negara melalui berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan. "Embrio kami berasal dari PBNU. Kami berangkat dari NU, PMII, Ansor, IPNU, dan lainnya," jelas dia. Selama ini, katanya, masing-masing organisasi yang terafiliasi di bawah PBNU bergerak sendiri-sendiri. Pada akhir 2020 terbentuk POSNU dan mulai bergerak Januari 2021. Beberapa kegiatan yang dilakukan lebih menekankan kepada ritual keagamaan. Pada Januari 2022, ujar dia, POSNU akan melaksanakan lima kegiatan di lima pesantren di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, sosialisasi tentang kesehatan telah dilakukan di beberapa pesantren. Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan terima kasih kepada POSNU atas amanah yang diberikan dan akan menjalankannya dengan baik sebagai pembina POSNU. "Doakan agar saya amanah mengemban tugas baru saya sebagai pembina POSNU," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur tersebut meminta POSNU agar ikut ambil bagian dalam menyejahterakan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai hal positif termasuk tidak tinggal diam mengoreksi arah perjalanan bangsa. "Saya berharap POSNU ikut mendorong tercapainya tujuan utama bangsa ini, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat," ujar dia. La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menyatakan kesiapannya untuk memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 16-19 Desember 2021. “Pada era mendatang, pemuda memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi pembangunan bangsa,” kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur ini akan hadir dan memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika untuk menggugah kesadaran anak muda, sehingga bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol arah perjalanan bangsa. "Arah bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud,” ujar La Nyalla. Selain itu, La Nyalla juga telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina, sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI) Yuma Shannelom. Sebelumnya, HAPSI meminta kesediaan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk memberikan sambutan pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Ia mengatakan bahwa 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di perhelatan tersebut. "Kami mengundang Pak La Nyalla untuk hadir pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Kami juga meminta Bapak menjadi Ketua Dewan Pembina kami. Kami berharap Pak La Nyalla berkenan menjadi Ketua Dewan Pembina kami dan bersedia memberikan sambutan," ujar Yuma. Yuma menjelaskan, usai menggelar rapat kerja (raker), terdapat sejumlah program yang telah dirumuskan. Salah satunya adalah menggelar fashion show pada acara pertemuan Pemuda Asia-Afrika bulan depan. Selain itu, mereka juga akan menggelar festival film untuk menggali potensi masyarakat di daerah. "Ini adalah raker pertama setelah empat tahun HAPSI berdiri. Program jangka pendek dan jangka panjang telah kami rumuskan," kata dia. Wakil Ketua Umum HAPSI Shanker RS menambahkan, dalam kegiatan itu akan dilombakan film televisi dengan menggunakan bahasa daerah. "Ini adalah upaya kami untuk memberikan ruang berkreasi bagi potensi hebat yang berada di daerah. Nantinya film ini akan diputar di televisi. Ini upaya untuk melestarikan adat dan budaya Indonesia," kata Shanker. (sws, ant)
Ketua DPD RI Siap Beri Sambutan di Konferensi Pemuda Asia-Afrika
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan kesiapannya untuk memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 16-19 Desember 2021. “Pada era mendatang, pemuda memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi pembangunan bangsa,” kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur ini akan hadir dan memberi sambutan pada Konferensi Pemuda Asia-Afrika untuk menggugah kesadaran anak muda, sehingga bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol arah perjalanan bangsa. "Arah bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud,” ujar La Nyalla. Selain itu, La Nyalla juga telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina, sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI) Yuma Shannelom. Sebelumnya, HAPSI meminta kesediaan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk memberikan sambutan pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Ia mengatakan bahwa 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di perhelatan tersebut. "Kami mengundang Pak La Nyalla untuk hadir pada pertemuan Pemuda Asia-Afrika. Kami juga meminta Bapak menjadi Ketua Dewan Pembina kami. Kami berharap Pak La Nyalla berkenan menjadi Ketua Dewan Pembina kami dan bersedia memberikan sambutan," ujar Yuma. Yuma menjelaskan, usai menggelar rapat kerja (raker), terdapat sejumlah program yang telah dirumuskan. Salah satunya adalah menggelar fashion show pada acara pertemuan Pemuda Asia-Afrika bulan depan. Selain itu, mereka juga akan menggelar festival film untuk menggali potensi masyarakat di daerah. "Ini adalah raker pertama setelah empat tahun HAPSI berdiri. Program jangka pendek dan jangka panjang telah kami rumuskan," kata dia. Wakil Ketua Umum HAPSI Shanker RS menambahkan, dalam kegiatan itu akan dilombakan film televisi dengan menggunakan bahasa daerah. "Ini adalah upaya kami untuk memberikan ruang berkreasi bagi potensi hebat yang berada di daerah. Nantinya film ini akan diputar di televisi. Ini upaya untuk melestarikan adat dan budaya Indonesia," kata Shanker. (mth)
BPBD Banten Imbau Nelayan dan Pelayaran Waspada Gelombang Tinggi
Lebak, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengimbau nelayan dan pelaku pelayaran di perairan Selat Sunda bagian selatan waspada gelombang tinggi hingga mencapai empat meter disertai angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana saat dihubungi, Ahad, mengatakan nelayan dan pelaku pelayaran hingga satu pekan ke depan dapat meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca buruk di Perairan Selat Sunda bagian selatan. Cuaca buruk itu hingga peluang ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda bagian selatan mencapai empat meter dan disertai angin kencang. Selain itu juga pengemudi yang melintasi pesisir Pantai Karang Taraje Cibareno dan Bayah waspada karena sejumlah titik ruas jalan di daerah itu terjadi longsor. Karena itu, nelayan dan pelaku pelayaran di Perairan Selat Sunda bagian selatan yang beroperasi di sekitar Pantai Labuan, Panimbang, Sumur, Cikeusik, Binuangeun, Bagedur, Suka Hujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulomanuk Tanjung Panto dan Sawarna dapat meningkatkan waspada guna menghindari kecelakaan laut. "Kami melihat cuaca pesisir perairan Selat Sunda bagian selatan cukup membahayakan bagi nelayan perahu kincang," katanya menjelaskan. Saat ini pelaku pelayaran yang melintasi perairan Selat Sunda bagian selatan cukup ramai dilintasi Kapal tugboat dan Kapal tongkang yang mengangkut batu bara dari Pulau Sumatera ke PT Cemendo Gemilang pabrik Semen Merah Putih maupun ke PLTU Labuhan, Pandeglang. Selain itu juga perairan samudera juga ramai dilintasi pelaku pelayaran dari berbagai negara dan kebanyakan mereka kapal barang. "Kita minta pelaku pelayaran agar waspada untuk menghindari kecelakaan laut, termasuk nelayan," ujarnya menjelaskan. Menurut dia, BPBD Banten meminta nelayan tradisional sebaiknya tidak beraktivitas melaut sepanjang cuaca buruk. Begitu pula wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas berenang maupun mancing di sekitar pantai. Sebab, kata dia, berdasarkan laporan seorang nelayan tengah menjala atau menjaring ikan di Pantai Karisma, Pandeglang, terseret gelombang tinggi hingga menghilang. "Kami minta nelayan dan pelaku pelayaran dapat mematuhi peringatan imbauan agar terhindar dari kecelakaan laut," katanya. (mth)
Satgas TNI Yonif 123 Berikan Bantuan Tas-Buku Anak di Perbatasan
Merauke, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali di bawah Kolakopsrem 174/ATW Merauke menjadi guru serta memberikan bantuan tas sekolah dan buku kepada siswa sekolah PAUD-SD RT 03 Yakyu, Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Satgas Pamtas Yonif 123/RW Letkol Inf Goklas P.Silaban dalam keterangan diterima, Minggu, mengatakan pemberian buku dan tas sekolah merupakan program Satgas yang dipimpinnya untuk memotivasi anak supaya semangat dalam menuntut ilmu. "Sehingga di kemudian hari bisa berprestasi demi meraih cita-cita yang diinginkan. Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Pos Satgas agar selalu peduli terhadap anak-anak dan mengajari ilmu pendidikan,"katanya. Dansatgas Letkol Goklas Silaban mengakui, siswa tidak setiap hari bisa tatap muka masuk sekolah karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19. Sementara itu, Danpos Yakyu Letda Inf Darwin Simanullang bersama anggota turun langsung ke lokasi memberikan sejumlah buku dan tas sekolah untuk anak-anak tersebut. Danpos Yakyu Letda Inf Darwin Simanullang mengatakan, pemberian buku dan tas merupakan wujud kepedulian satgas TNI terhadap anak di batas negeri ini. "Ke depan hal ini akan terus menjadi agenda kegiatan Satgas,”ujarnya. Siswa penerima bantuan tas sekolah dan buku, Samson dan Raily mengucapkan terima kasih dan sangat senang kepada Satgas TNI yang telah memberikan bantuan tas sekolah. "Senang belajar, apalagi tas dan bukunya baru sekali, terima kasih bapak tentara," kata Samson dan Raily dengan nada gembira. (mth)
Sepekan, Kesiapan KTT G20 Bali hingga BI Optimistis Ekonomi Pulih
Jakarta, FNN - Terdapat sejumlah berita penting dan menarik perhatian selama sepekan terakhir seperti kesiapan Indonesia selenggarakan KTT G20 tahun 2022, hingga BI optimistis ekonomi RI pulih tahun 2022, tumbuh hingga 5,5 persen. Berikut rangkuman berita yang banyak menarik perhatian masyarakat mulai 22 sampai 28 November 2021: 1. Luhut pastikan kesiapan Indonesia selenggarakan KTT G20 tahun 2022 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Simak selengkapnya di sini 2. Erick Thohir ingin pelabuhan Indonesia jadi super hub di Asia Tenggara Menteri BUMN Erick Thohir ingin pelabuhan Indonesia menjadi super hub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan kawasan-kawasan lainnya usai adanya penyatuan Pelindo. Simak selengkapnya di sini 3. Airlangga optimistis ekonomi triwulan IV-2021 tumbuh hingga 6 persen Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 akan tumbuh di antara lima persen hingga enam persen. Simak selengkapnya di sini 4. Pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja Pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Simak selengkapnya di sini 5. BI optimistis ekonomi RI pulih tahun 2022, tumbuh hingga 5,5 persen Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2022 dan bertumbuh dalam rentang 4,7 persen sampai 5,5 persen. Simak selengkapnya di sini (mth)
Satgas Yonif 512 Bagikan Pakaian untuk Warga Perbatasan RI-PNG
Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Kalilapar dipimpin Danpos Letda Inf Wahyu Luhur Priyono membagikan pakaian kepada warga perbatasan Kampung Sach dan Kampung Kalilapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Letkol Inf Taufik Hidayat dalam keterangan diterima, Minggu, mengatakan pembagian pakaian dilakukan satgas TNI di Kampung Sach Dan Kampung Kalilapar 2 karena kedua kampung tersebut merupakan kampung binaan Pos Kalilapar. "Pembagian ini merupakan wujud nyata perhatian Satgas Yonif 512/QY terhadap warga di perbatasan Papua-PNG," ungkap Dansatgas. Dansatgas Letkol Taufik mengakui, masyarakat menyambut dengan baik dan merasa sangat terbantu dengan keberadaan Pos TNI serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah perbatasan. Sementara itu, tokoh adat kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda (60) mengucapkan terima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif 512 Mekanis melalui Danpos Letda Inf Wahyu dan anggota Pos Kalilapar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan. "Terima kasih wujud cinta kasih Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY kepada masyarakat," kata tokoh adat di perbatasan Paulus Maunda. (mth)
POPULER
