NASIONAL
Wapres Janji Tangani 212 Kabupaten Miskin Ekstrem
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 akan dilakukan di 212 kabupaten/kota, di mana 70 persennya merupakan wilayah pesisir.\"Setelah kita lakukan upaya penanganan tahun 2021 di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi, maka pada tahun 2022 direncanakan sekitar 212 kabupaten/kota yang akan kita tangani,\" ujar Wapres saat memberikan keterangan pers seusai memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pesisir, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.Wapres menyampaikan pada tahun 2021, dari 35 kabupaten/kota yang ditangani, sebanyak 24 kabupaten atau 70 persen di antaranya merupakan wilayah pesisir.Di tahun 2022, dari target 212 kabupaten/kota yang akan ditangani, 70 persennya juga wilayah pesisir.\"Di tahun 2022 ternyata dari 212 kabupaten/kota, 147 di antaranya, 69 persen, atau 70 persen lah, juga wilayah pesisir,\" jelas Wapres.Wapres mengatakan dalam rapat tersebut, disamping membahas penanganan kemiskinan secara keseluruhan, dirinya beserta kementerian dan lembaga terkait juga melakukan upaya penekanan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di pesisir.\"Kita melibatkan Kementerian Kelautan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan untuk pendidikan dan pelatihan,\" jelasnya.Wapres juga mengundang TNI Angkatan Laut karena memiliki program pembinaan wilayah bahari serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program penanganan kemiskinan di daerah.\"Kita sudah lebih awal melakukan rencana aksi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah lebih awal. Dengan harapan di tahun 2022, 212 kabupaten/kota sudah kita tuntaskan, sehingga sisanya nanti itu bisa diselesaikan 2023, dan tahun 2024 kemiskinan ekstrem sudah nol persen,\" ujarnya. (sws, ant)
FOI Targetkan Gerakan Satu Juta Ibu Tekan Masalah Pangan
Jakarta, FNN - Organisasi sosial, Foodbank of Indonesia (FOI) menargetkan gerakan yang melibatkan satu juta ibu menjadi relawan untuk bersama menekan masalah pangan seperti kelaparan dan kekurangan gizi terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak.\"Kami akan gerakkan terus sejuta ibu untuk bergerak menghapus kelaparan dan kurang gizi untuk masa depan Indonesia,\" kata Pendiri FOI Hendro Utomo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan pada 2019 hingga saat ini, organisasi tersebut melakukan aksi 1.000 ibu yang ternyata diikuti hampir 4.500 ibu-ibu di 20 kabupaten/kota di Tanah Air dalam kampanye \"Bikin Dapur Ngebul\".Melalui kampanye itu, lanjut dia, para ibu diharapkan dapat mengajak keluarga kembali berkegiatan di dapur mengolah makanan dan membuka akses pangan bagi anak-anak.Gerakan tersebut semakin digencarkan FOI mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah warga miskin di Indonesia yang meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi COVID-19.Sedangkan, survei FOI pada 2020 di 14 kota dan kabupaten di Tanah Air menunjukkan bahwa di permukiman padat, anak yang belajar di sekolah pada tingkat dini (PAUD) dalam keadaan lapar mencapai sekitar 50 persen.Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama khususnya para ibu di Indonesia karena anak merupakan masa depan bangsa. Ibu memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan makanan anak dan keluarga.Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi menekan masalah pangan, FOI memberikan penghargaan kepada ibu-ibu relawan yang membuka akses pangan melalui \"Anugerah Ibu Teladan\" yang sekaligus memaknai Hari Ibu.\"Ibu yang memberikan kita gizi pertama saat kita lahir. Ibu yang merawat dan membesarkan kita dengan kasih dan nilai-nilai,\" imbuh Hendro.Terdapat empat kategori penghargaan Ibu Teladan yakni penggerak masyarakat, akademisi/peneliti, dunia usaha, dan pemangku kebijakan publik melalui masa penjurian pada 9-11 Desember 2021 oleh juri independen. (mth)
Ketua DPR Apresiasi Program Modernisasi Alutsista TNI AU
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara (AU) untuk meningkatkan kemampuan tempur.Menurut dia, terobosan dan inovasi harus terus dilakukan untuk menyiasati kendala penyediaan alutsista.\"Tidak sekadar memenuhi target MEF (Minimum Essential Force), tetapi harus menghasilkan lompatan teknologi dan terobosan sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam teknologi alutsista di kawasan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Puan mengemukakan hal itu ketika meninjau program Enhanced Mid Life Update (EMLU) pesawat tempur F-16 TNI AU di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Selasa (21/12).Dalam kesempatan itu Puan melihat langsung pesawat F-16 yang sudah diperbaharui kemampuan tempurnya.Puan juga melihat kokpit pesawat dan berdialog dengan dengan para penerbang Lanud Iswahjudi.Kedatangan Puan di Lanud Iswahjudi disambut langsung Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo bersama sejumlah perwira tinggi TNI AU.Fadjar menjelaskan bahwa program Falcon Star EMLU merupakan salah satu terobosan TNI AU dalam memodernisasi pesawat tempur F-16.Setelah menjalani program tersebut, kata Kasau, F-16 TNI AU berkemampuan melaksanakan pertempuran modern secara Beyond Visual Range (BVR).\"Melalui program Falcon Star EMLU, F-16 kini juga dilengkapi radar dengan jangkauan yang jauh dan BVR missile AIM-120 AMRAAM. Saat ini program Falconstar EMLU sudah menghasilkan 5 pesawat dari rencana 10 pesawat,\" ujarnya.Kasau menjelaskan bahwa program EMLU dilaksanakan sepenuhnya oleh personel TNI AU dengan pelatihan dari teknisi ahli dari Lockheed Martin, yang sekaligus bagian dari alih teknologi.Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan bahwa kunjungan Ketua DPR RI sangat penting sebagai sarana memotivasi para penerbang dalam melaksanakan tugas. (mth)
Pontjo Sutowo Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum FKPPI
Jakarta, FNN - Pontjo Sutowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) periode 2021-2026 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Jakarta, 20-22 Desember 2021.\"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Keluarga Besar (KB) FKPPI. Melalui Munas ke-10 ini, mereka telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026,\" kata dia, dalam penutupan Munas ke-10 itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Kembali menjadi Ketua Umum FKPPI yang saat ini berusia 43 tahun, kata Pontjo, merupakan sebuah kehormatan sehingga jabatan itu juga perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk membesarkan forum tersebut dalam tujuan bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.\"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, noblesse oblige, yaitu kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab,\" ujarnya.Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), menurut Pontjo, FKPPI tidak pernah dan tidak diperbolehkan membuat kegaduhan ataupun meresahkan masyarakat. Sebaliknya, energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI perlu digunakan untuk membela negara.\"Jadi, kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara,\" kata dia.Selain itu, Pontjo juga menyampaikan salah satu tekad FKPPI yang harus senantiasa diperjuangkan adalah berada di garis terdepan untuk menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks,\" kata dia.Tidak hanya itu, kata dia, FKPPI pun harus peka terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antarmasyarakat. Isu dan tindakan seperti itu, menurut dia, dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.\"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi, tidak saja dalam mengisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata dia.Ia menambahkan pula FKPPI harus siap untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara itu.Penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI itu ikut pula dihadiri Menteri Perindustrian sekaligus kader FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Sapriadi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Umum FKPPI, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Dudhie Makmun Murod. (mth)
Kisah Inspiratif Tiga Ibu Tangguh Memulai Bisnis
Jakarta, FNN - Peran seorang ibu lekat dengan kesibukannya dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak namun peran tersebut terus berkembang seiring zaman.Dengan hadirnya kemudahan teknologi, kini para ibu tetap bisa menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga, tapi juga mampu berkarya dalam mengejar impian dan harapannya dengan lebih mudah. Seperti yang dilakukan oleh Sherin Hawadi, Arlin Chondro dan Triana Rachmawati, tiga orang Ibu dengan latar belakang yang berbeda, namun mampu memanfaatkan kehadiran teknologi untuk terus bisa berkarya, di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga. Mari simak kisah berbagi peran mereka, sambil memberikan ucapan Selamat Hari Ibu kepada perempuan hebat di hidup kita masing-masing. Sang Dokter Gigi yang Banting Setir Jualan Baju Muslim di Shopee Berperan ganda sudah menjadi keseharian dari Sherin Hawadi. Selain berprofesi sebagai dokter gigi dan ibu rumah tangga, Sherin juga menjalankan bisnis fashion muslim, Syaline Hijab. Bisnis yang berdiri sejak 2018 itu bermula ketika Sherin mulai mengenakan hijab dan merasa kesulitan mencari busana muslim yang tertutup namun tetap mengikuti tren. Di tengah kesibukannya sebagai dokter gigi, Sherin kemudian memutuskan untuk mendirikan Syaline Hijab bersama sepupunya. Awalnya, ia menjual produknya melalui media sosial dan pelanggannya harus memesan secara langsung kepadanya. “Saat bisnis mulai berkembang, banyak pelanggan yang mulai mendorong agar produk saya juga bisa dibeli di Shopee,” jelas Sherin. Melihat banyaknya permintaan dari pelanggan, akhirnya Sherin memutuskan untuk membuka toko online Syaline Hijab di Shopee pada 2019. Tak dipungkiri, kehadiran produknya di Shopee banyak membantu pelanggan untuk melakukan pemesanan. Meski sempat mengalami penurunan saat pandemi, Sherin mengaku Syaline Hijab tetap dicari para penggemarnya. “Kalau mendekati Lebaran dan hari-hari spesial, penjualan di Shopee meningkat. Sekarang sudah ratusan sampai ribuan produk yang terjual setiap bulannya,” ujar Sharine. Meski sibuk sebagai dokter gigi dan pebisnis busana muslim, tak membuat Sherin meninggalkan perannya sebagai ibu. Baginya menjadi seorang ibu adalah tugas yang dijalankan 24 jam. Namun ini bukan berarti dengan menjadi ibu, kita harus rela meninggalkan mimpi-mimpi kita. “Membagi waktu menjadi dokter gigi, ibu, istri dan pengusaha tidak mudah. Tapi teknologi Shopee membantu saya buat bisa mengelola bisnis dengan lebih mudah, jadi saya bisa menjalankan berbagai peran dengan lebih baik,” jelas Sherin. Ia percaya bahwa tidak ada anaknya yang merasa ditinggal oleh Ibunya yang bekerja, justru hal itu membuat anaknya merasa bangga. “Saya juga jadinya merasa sangat bangga, percaya diri dan berani buat terus mengejar impian saya,” tutupnya. Berawal dari Anak Terkena Asma, Jadi Bisnis yang Bantu Sesama Apapun akan dilakukan seorang Ibu demi sang anak tercinta seperti Arlin Chondro seorang Ibu yang mengawali bisnisnya karena menciptakan produk untuk sang anak yang menderita asma. Berbagai cara ditempuh Arlin untuk memberikan yang terbaik agar gejala asma yang diderita sang anak dapat berkurang. “Ya salah satunya dengan mencoba alternatif lain untuk mengurangi efek samping dari obat-obatan, jadi saya belajar meracik sendiri essential oils hingga akhirnya menemukan racikan yang cocok untuk anak saya,’ paparnya. Lambat laun, racikan essential oils Arlin pun juga dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan kerabat sehingga Arlin kemudian memutuskan untuk serius memproduksi essential oils hasil racikannya pada 2016 silam. “Karena saya juga ingin produk ini dapat menjangkau dan membantu lebih banyak lagi orang yang membutuhkan dan memang ini sudah saya mulai sebelum essential oils booming ya seperti sekarang,” tambahnya. Sebagai seorang Ibu, Arlin memutuskan berjualan secara daring agar ia dapat mengatur waktu kesehariannya dalam mengurus bisnis dan keluarga. Untuk meningkatkan penjualan produk, Arlin direkomendasikan oleh temannya untuk berjualan melalui platform e-commerce,Shopee. Produknya kini dikenal dengan nama “Peek Me Naturals” dan setelah masuk ke platform Shopee rupanya penjualannya mencapai ribuan produk setiap bulan. “Dengan adanya kemudahan teknologi dari Shopee, saya tetap dapat hadir bagi anak-anak saya yang masih sekolah sehingga saya tidak ketinggalan tumbuh kembang mereka.” ungkapnya. Arlin merasa terbantu karena ia dapat mengatur bisnisnya dari mana pun sambil tetap memantau keluarga. Arlin berpesan bagi para Ibu bahwa kita tidak boleh ragu untuk memulai sesuatu karena walaupun sudah menjadi Ibu, wanita masih tetap bisa berkarya. Menurutnya, karya Ibu bukan hanya di lingkungan rumah dan untuk anak-anak saja, tapi juga bisa untuk sesama yang membutuhkan. Ibu Tangguh, Jadi Mitra Ojol Demi Anak Tercinta Siapa bilang ojol hanya pekerjaan untuk para pria? Ada Triana Rachmawati yang berbagi peran antara mengurus rumah tangga dengan pekerjaannya sebagai mitra pengantaran ShopeeFood. Perempuan yang akrab disapa Ade ini mulai berprofesi sebagai mitra pengantaran ShopeeFood sejak 6 bulan lalu. Keputusannya untuk bergabung menjadi mitra pun juga didukung penuh oleh kedua putrinya, karena mereka sadar bahwa semua ini dilakukan Ibu Ade seorang diri agar mereka bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. “Ya walaupun profesi ini banyak didominasi oleh laki-laki, tapi saya ngga berkecil hati. Karena saya juga merasa nyaman dan aman ya saat bekerja,” katanya. Ade biasa memulai dari jam 10 pagi dan bisa mengambil 10-12 pesanan setiap harinya. Penghasilannya sebagai mitra pun bisa membiayai kedua putrinya sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menjadi mitra ShopeeFood, Ade juga tidak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Berbagi peran ini memang tidaklah mudah, namun Ade tetap menjalaninya dengan suka cita. Setiap hari sebelum berangkat bekerja, Ade tetap menyempatkan untuk mengurus keperluan anak-anaknya dan juga menyiapkan sarapan. Ia juga tetap meluangkan waktunya untuk berkumpul dengan keluarganya setelah kembali dari bekerja. Bahkan di tengah pekerjaannya, ia masih meluangkan waktunya untuk mengantarkan putrinya. Tepat di momen perayaan Hari Ibu, ia berpesan untuk seluruh ibu-ibu yang harus bekerja sambil mengurus anak. Ia memberi semangat kepada para Ibu yang bekerja agar bisa melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, karena dengan cara itu setiap proses yang dijalani terasa baik. Tak lupa ia meminta agar para Ibu yang juga bekerja harus merasa bangga karena mampu menjalankan berbagai peran tanpa meninggalkan esensi dari seorang Ibu dalam Rumah Tangga. (sws)
Mahfud MD Berbagi Ilmu Politik Hukum di Kalsel
Banjarmasin, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berbagi ilmu politik hukum dalam seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).\"Apa yang akan dibuat pada suatu kebijakan itu namanya politik hukum untuk mencapai tujuan negara,\" kata Mahfud MD saat menjadi pembicara utama seminar nasional bertajuk \"Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia\" di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa.Mahfud mencontohkan pembuatan aturan atau tata cara pemilihan umum, hal itu termasuk dalam kajian politik hukum yang tak hanya yuridis normatif, namun jauh lebih kompleks dipadukan dengan ilmu politik.Sebagai guru besar Hukum Tata Negara dengan fokus pada bidang politik hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap ilmu politik hukum dapat terus dikembangkan para akademisi di Indonesia yang pada akhirnya membantu kemajuan bangsa.Selain Mahfud MD, seminar yang terselenggara atas kerja sama Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum ULM dan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Kalimantan Selatan itu, juga menghadirkan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sultan H. Khairul Saleh, Sesjampidum Kejaksaan Agung, Yunan Harjaka, Guru Besar UII Prof Dr. Ni\'matul Huda, S.H., M.Hum serta Dr. Anang Sopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn dari Fakultas Hukum ULM.Rektor ULM Prof Sutarto Hadi dalam sambutannya mengatakan politik hukum jadi isu yang sangat penting bahwa sebenarnya ilmu hukum dinamis dan perlu kajian-kajian dari para pakar.\"Ilmu ini sangat relevan, misalnya perubahan kepemimpinan, maka kebijakan-kebijakan baru juga keluar yang secara umum mengubah juga hukum yang berlaku di sebuah negara. Jadi, apa yang dipaparkan Prof Mahfud MD bisa diserap ilmunya untuk pengembangan hukum di daerah,\" katanya.Pada kesempatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Rektor ULM dan Rektor UII Prof Fathul Wahid terkait penguatan dan pengembangan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.Acara diakhiri dengan pelantikan Pengurus DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2025 dengan ketua terpilih Dekan Fakultas Hukum ULM Prof Dr Abdul Halim Barkatullah yang dikukuhkan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII Asmai Ishak. (mth)
Panglima TNI Perintahkan Prajurit yang Bawa Senjata di Papua Ditindak
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memerintahkan aparat penegak hukum di TNI dan TNI Angkatan Darat menindak tegas seorang prajurit Yonif 756/Wimane Sili yang membawa kabur satu pucuk senjata api organik jenis SS2 V1.“Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah memerintahkan seluruh penyidik dan aparat hukum TNI AD dan TNI melakukan proses hukum terhadap pelaku dan semua pihak yang membantu terjadinya tindak pidana tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Prantara Santosa sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.Kepala Pusat Penerangan TNI lanjut menerangkan tindakan Prada Yotam Bugiangge, prajurit yang membawa kabur senjata, telah melanggar beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.Dalam siaran tertulis yang sama, Prantara kembali membenarkan insiden pencurian senjata oleh Prada Yotam.“Bahwa benar (pelaku) telah meninggalkan dinas tanpa izin. Oknum (adalah) anggota Yonif 756, Kodam XVII/Cendrawasih di Kabupaten Keerom, Papua, (Prada YB) dengan membawa satu pucuk senjata api organik jenis SS2 pada Jumat (17/12) pukul 17.00 WIT,” sebut Prantara.Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga pada Minggu (19/12) menyampaikan senjata yang dibawa kabur itu tidak berisi peluru/amunisi.“Prada Yotam kabur membawa senpi SS1 tanpa membawa amunisi,” terang Kapendam XVII/Cendrawasih.Prada Yotam, Aqsha menerangkan, kabur saat bertugas bersama Kompi C Senggi di Kabupaten Keerom, Papua.Prada Yotam diketahui sempat menerima telepon sebelum meninggalkan tugas dan kabur dengan membawa sebuah senjata api.Sejauh ini, TNI dan aparat penegak hukum lainnya masih mencari keberadaan Yotam.Motif pencurian senjata itu juga sampai saat ini belum diketahui oleh aparat. (mth)
Panitia Muktamar NU Siapkan Penginapan bagi Muhibbin
Bandarlampung, FNN - Panitia Lokal Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama menyiapkan penginapan bagi muhibbin (pecinta) di pondok-pondok pesantren penyangga yang berjarak tidak jauh dari lokasi pembukaan muktamar.\"Untuk muhibbin dari luar daerah sudah kami siapkan tempat penginapan di pondok pesantren penyangga,\" kata Wakil Ketua Panitia Lokal Muktamar NU Selamet Anwar, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Senin.Menurut dia, untuk tamu muktamirin kebanyakan dari mereka menginap di Kota Bandarlampung, sehingga pihaknya memang bertugas melayani para muhibbin atau pengembira yang akan menyaksikan pembukaan muktamar di Pondok Pesantren Darussa\'adah, Gunungsugih.\"Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam mempersiapkan pembukaan muktamar,\" kata dia.Ia pun mengatakan bahwa persiapan pembukaan muktamar di Pondok Pesantren Darussa\'adah ini telah mencapai 99 persen.\"Persiapan sudah 99 persen, baik itu sarana prasarana dan pelayanan semua sudah siap,\" kata dia.Bahkan, lanjut dia, penyambutan untuk Presiden RI Joko Widodo yang direncanakan datang pada pembukaan muktamar telah disiapkan dengan matang dengan selalu berkoordinasi dengan Paspampres.\"Jadi insyaallah kami sudah siap. Besok tinggal gladi kotornya saja,\" ujarnya.Sebelumnya Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama mengumumkan bahwa jadwal muktamar di Lampung yang semula pada 23-25 Desember 2021 dimajukan menjadi 22-23 Desember 2021, sedangkan penutupan pada 24 Desember pagi.Pembukaan Muktamar ke-34 NU akan dilakukan di Pondok Pesantren Darussa\'adah, Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah, dan penutupanya direncanakan akan berada di UIN Radin Intan Lampung. (mth)
INFID Dorong Pemda, DPRD, dan Masyarakat Wujudkan Kabupaten/Kota HAM
Jakarta, FNN - Senior Program HAM dan Demokrasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Abdul Waidl mendorong kerja sama antara pemerintah daerah (pemda), DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan kabupaten/kota HAM di seluruh Indonesia. “Kalau kita berbicara konsep kabupaten/kota HAM, ini tentu saja mengandalkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, pemangku kepentingan lain, dan dari sektor bisnis,” ujar Abdul Waidl saat menjadi pemateri webinar nasional bertajuk “Peran Negara dalam Mewujudkan Kota Ramah HAM” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Fakultas Hukum Untag Sby, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui kerja sama itu, ujar dia, upaya mewujudkan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia pun dapat diterapkan secara optimal di Indonesia. Selama ini, Abdul Waidl memandang sebagian besar pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, beranggapan bahwa kewajiban menegakkan prinsip HAM merupakan tugas pemerintah pusat.\"Selama ini, orang berpikir bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi warga negara adalah negara di pemerintah pusat. Selama ini, ketika berbicara negara selalu diafiliasikan pada pemerintah pusat,\" ujar dia.Padahal, kata dia lagi, pemerintah daerah pun berkewajiban untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat memperoleh pelayanan dan pemenuhan HAM secara baik, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.Kemudian, ia juga menyampaikan INFID bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Kepresidenan, dan pemerintah kota/kabupaten melalui Festival HAM 2021 memang telah menggiatkan terwujudnya kabupaten/kota HAM. Meskipun begitu, kata Abdul Waidl, pengimplementasian kabupaten/kota yang ramah dan peduli terhadap HAM tidak hanya bergantung pada pihak-pihak tersebut, tetapi juga melalui kerja sama yang baik antara seluruh unsur di dalam daerah.“Jadi, semua harus bersama-sama mengupayakan dan mewujudkan agar prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat sungguh-sungguh diterapkan dalam pembangunan di daerah,” katanya pula. (sws, ant)
Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi Pemerintah, Pekerja Ancam Mogok Nasional Pada 6 Desember 2021
Jakarta, FNN – Para pekerja tidak puas dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi keputusan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, para buruh mengancam tetap melakukan aksi mogok kerja pada Senin sampai Rabu, 6 sampai 8 Desember 2021. Ancaman mogok kerja nasional tersebut dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Tuntutan mereka tetap sama, menolak penghitungan kenaikan Upah Minimum Pekereja (UMP) 2022 yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. “Yang bisa membatalkan mogok nasional hanya jika tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata Iqbal. "Mogok nasional tetap kita rencanakan 6-8 Desember 2021. Jika keputusan gubernur tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota tetap menggunakan PP 36, mogok nasional," ucapnya. Buruh meminta agar pemerintah melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Dia juga mengingatkan, peraturan dalam UU tersebut ditangguhkan. "Jika pemerintah memaksakan kehendak tidak menjalankan putusan MK, atau para menteri mencoba merevisi-revisi peraturan, itu tidak diperintahkan oleh MK. Sekali lagi saya ulang tidak ada perintah MK merevisi peraturan. MK jelas menangguhkan kalau sudah ada peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Atau tidak mneerbitkan bila mana peraturan itu belum ada," katanya. Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menanggapi rencana aksi mogok kerja nasional yang disiapkan para buruh tersebut. Direktur Apindo Research Institute, P. Agung Pambudhi menjelaskan, mogok kerja merupakan hak dari para pekerja dan diatur dalam sederet peraturan ketenagakerjaan. Akan tetapi, mogok kerja nasional yang akan digelar dalam waktu dekat itu dipandang tidak sesuai dengan aturan yang ada. "Dalam UU Ketenagakerjaan, mogok yang ada adalah mogok kerja, yang merupakan akibat gagalnya dari perundingan," ucapnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis, 25 November 2021. Menurut Agung mogok kerja yang sesuai dengan aturan adalah dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan pengusaha. Jika perundingan itu gagal, maka pekerja berhak melakukan mogok kerja. Jika dlihat aturan yang lebih teknis, bisa dibaca pada pasal 140 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Kenagakerjaan. Dalam UU tersebut, mogok kerja dapat dilaksanakan bila ada pemberitahuan SP (Serikat Pekerja) atau SB (Serikat Buruh) secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya dan memuat alasan mogok kerja. “Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah," ujarnya. (M.Anwar Ibrahim D./FNN).
POPULER
