NASIONAL
Ketua DPR Ajak Masyarakat Optimistis Sambut Tahun 2022
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap semangat dan optimistis dalam menyambut tahun 2022.“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir dua tahun Indonesia menghadapi krisis COVID-19. Saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Puan menjelaskan berbagai persoalan telah dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2021. Dia mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk introspeksi bersama mengenai lonjakan kasus hebat COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 akibat varian Delta.“Saat itu kondisi cukup memprihatinkan di mana rumah sakit penuh, sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, termasuk krisis oksigen dan obat-obatan. Banyak tenaga kesehatan tumbang dan korban meninggal pun tidak sedikit,” tutur Puan. Dia bersyukur Indonesia bisa melewati badai tersebut dan saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah jauh lebih baik. Belajar dari situ, dia mengajak untuk terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus.Hal tersebut penting, kata dia, karena Corona varian baru Omicron saat ini sudah masuk Indonesia. Meski begitu, Puan meminta masyarakat tidak perlu panik, tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam menjalani keseharian untuk menghindari penyebaran CPVID-19.“Pastikan diri dan keluarga terlindungi dari COVID-19. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi Pemerintah. Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” pesan Puan. Puan mengatakan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Selain itu dalam memperkuat imunitas dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat baru, yakni hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi COVID-19.“Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” papar Puan.Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI disebut fokus terhadap penanggulangan pandemi COVID-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.Puan mengatakan anggaran program penanggulangan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Puan memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan lembaga yudikatif.“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, dan rakyat semakin sejahtera sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” kata Puan. (mth)
Sebanyak 113,67 Juta Warga Indonesia Telah Disuntik Vaksin Dosis Lengkap
Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah penerima dosis lengkap vaksin COVID-19 di Indonesia hingga Jumat siang atau hari terakhir tahun 2021 mencapai total 113.666.327 (113,67 juta) orang.Dilansir dari data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dosis lengkap vaksin COVID-19 itu bertambah 661.959 orang.Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 1.070.414 orang. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 161.080.856 jiwa. Adapun total vaksinasi untuk dosis ketiga hari ini mencapai 1.288.890 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang.Dengan demikian, maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 77,46 persen dari total masyarakat sasaran. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi dosis kedua meliputi 54,67 persen dari total sasaran. Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan total vaksin yang sudah tiba di Tanah Air dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi berjumlah 458.069.415 dosis.Sebelumnya Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-182 berupa vaksin Sinovac yang merupakan donasi dari COVAX, Kamis (30/12) berjumlah 1.236.000 dosis. Menurut Nadia, jumlah vaksin di penghujung 2021 ini menandai konsistensi pemerintah Indonesia dalam upaya mencukupi kebutuhan vaksin bagi masyarakat.\"Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kedatangan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Sejak awal pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator COVAX Facility,\" katanya. (mth)
Refleksi Akhir Tahun, Anis Matta: Tahun 2022 akan Ada Perubahan Besar, Perubahan Besar itu Dimulai dari Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta menyebut. tahun 2022 sebagai tahun perubahan besar terhadap penyelesaian masalah ketimpangan ekonomi, pembusukan demokrasi dan hukum yang berpihak kepada oligarki selama ini. “Ini semua bisa menjadi satu ledakan sosial yang bisa terjadi setiap waktu, walaupun terus-menerus ditutupi dengan angka-angka ekonomi makro yang tampak menggembirakan,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Refleksi Akhir Tahun. Selamat Datang Tahun Politik. Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?\' Rabu (29/12/2021) petang. Dalam diskusi yang disiarkan secara live di kanal YouTube Gelora TV dan facebook Partai Gelora Indonesia, Anis Matta mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir dirinya keliling Pulau Jawa dan Bali, terungkap bahwa beban hidup masyarakat sehari-sehari di lapisan bawah justru bertambah berat, seperti tidak tahu bagaimana harus bergerak dari keterpurukan ekonomi saat ini. \"Jadi semua tentang pembusukan demokrasi dan hukum itu terjadi karena memang ada ketakutan untuk memberontak terhadap situasi mereka (masyarakat). Memang betul, ada kesulitan hidup, beban hidup dan himpitan hidup yang makin berat,\" katanya. Karena itu, terhadap situasi dan kondisi saat ini perlu dilakukan perubahan besar-besaran yang dimulai dari satu titik, namanya perubahan politik. \"Partai Gelora akan mengajukan tiga judicial rewiew ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presidentary Threshold dan Parliamentary Thershold (PT) nol persen, serta pemisahan Pilpres dan Pileg dalam satu waktu,\" katanya. Ketentuan PT 20 persen pada Pilpres saat ini, dinilai telah menghalangi munculnya calon-calon potensial, karena calon presiden hanya ditentukan oleh partai politik (parpol) yang lolos ke Senayan pada pemilu sebelumnya. Sementara pada PT 4 persen ambang batas parlemen, ada banyak suara yang ikut pemilu menjadi sia-sia karena persoalan fundamental dari sistem pemilu saat ini. \"Mudahnya, begini populasi dikurangi menjadi DPT. Kemudian DPT ini dikurangi lagi partai yang tidak lolos. Lalu, dikurangi suara tidak sah, dikurangi lagi dengan partai yang tidak lolos parlemen. Maka kira-kira kurang dari 50% tingkat representasi anggota parlemen yang terpilih, ini sangat buruk sekali,\" katanya. Sedangkan terkait pemisahan Pilpres dan Pileg, kata Anis Matta, belajar dari kasus Pemilu 2019 yang menyebabkan lebih dari 900 petugas pemilu meninggal dunia akibat beban kerja. \"Kita akan mengusulkan pemisahan antara pemilihan pemilu legislatif dan pemilhan presiden supaya tidak ada lagi beban kerja yang menumpuk. Pemilu 2019 lalu adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah, angka kematiannya sangat tinggi,\" katanya. Selain mengajukan Judial Review ke MK, Partai Gelora juga akan mengusulkan pembubaran fraksi di DPR, sehingga membuka perdebatan yang panjang dalam membahas peraturan perundang-undangan atau perumusan legislasi. \"Nanti akan ketahuan, mana anggota DPR yang tidak pernah bicara sama sekali. Mereka tidak bisa sembunyi, dibalik juru bicara, semua harus bicara. Tidak lagi diwakili fraksi sebagai juru bicara, sehingga ketika membahas UU perdebatannya panjang dan matang,\" ujarnya. Perubahan besar dalam sistem politik ini, diharapkan dapat mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalur yang benar. Sehingga memungkinkan orang-orang terbaik dapat memimpin bangsa ini dan mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. \"Ini alasan mengapa, saya percaya bahwa tahun 2022 nanti akan menjadi tahun perubahan besar. Semua krisis dan kesedihan yang kita lihat sepanjang tahun 2021 ini, tidak bisa kita tutupi dengan angka-angka makro yang kelihatan menggembirakan, tapi sebenarnya tidak pernah kita rasakan. Karena itu, kita perlu perubahan dalam sistem politik kita,\" tegasnya. Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, tidak ada upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, tapi lebih pro terhadap oligarki yang berkuasa di Indonesia. \"Hari ini tidak ada tuh saya lihat niat pemerintah (menstabilkan harga). Eggak ada tuh sikapnya mau ngapain dan sebagainya, malah sibuk kampanye pakai media berbayar kampanye pakai kostum. Padahal Ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang terimbas pandemi Covid-19 hingga kini tak memiliki kerjaan sudah mengeluh semua,\" kata Rizal Ramli. Namun, dia memandang ekonomi pada 2022 akan ada sedikit perbaikan dibanding tahun 2021. Tetapi penerimaan pajak yang diklaim faktanya meroket, bertolak belakang dengan fakta yang dia dapat. Penerimaan pajak saat ini sudah anjlok jika dilihat dari tax ratio yang hanya 7,8 persen atau menurutnya paling buruk. Tapi di sisi yang lain, pemerintah justru menaikkan pajak rakyat kecil untuk menopang keuangan negara bukan malah menekan pengemplang pajak. Pengamat politik Rocky Gerung mendukung upaya Partai Gelora untuk melakukan perubahan besar secara politik. Tetapi perubahan politik itu harus terjadi sebelum Pemilu 2024, sebab jika perubahan terjadi pada Pemilu 2024, maka oligarki justru akan berkuasa lagi. \"Sekarang aja ada oligarki yang mendukung agar PT Presiden dan Parlemen 0 persen supaya bisa berkuasa lagi. Tapi upaya Partai Gelora paling tidak akan memperpanjang magnitude demokrasi secara legal. Bangsa ini sedangkan menantikan gelombang baru,\" kata Rocky. Rocky Gerung mengatakan, ia dan beberapa pakar hukum tata negara tengah memikirkan jalan keluar konstitusional untuk melakukan perubahan politik sebelum Pemilu 2024 agar oligarki tidak berkuasa lagi. Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, hukum selama ini dikendalikan oligarki untuk melindungi kelompok kepentingan besar. Sehingga kepentingan kelompok tersebut selalu dikompromikan, sementara hukum untuk masyarakat selalu ditekan. \"Makhluk ini akan tetap hidup dan cari untung terus. Masalah rakyat kecil memang diurus, tapi yang bikin pusing ini masalah konglomerat dan penyelenggara negara. Oligarki ini ada di pemerintahan di dalam dan di luar pemerintahan. Dan DPR sekarang kayak kantor cabang Presiden saja, UU apa saja diketok tanpa ada perdebatan panjang,\" kata Margarito. Selain itu, Margarito menilai juga MK sudah seperti \'diskotik\' saja semua keputusannya bersifat final and binding bersifat mengikat dan tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Namun, disatu sisi MK membuat keputusan janggal soal UU Cipta Kerja dengan mendasarkan pada UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, tidak menggunakan dasar legal standing dan bahwa UU yang di dalam Cipta Kerja sudah ada yang pernah diputuskan. \"Jadi kalau Gelora mau mengajukan lagi itu, clear. Ini tantangan buat Hakim Konstitusi. Dan pasal 7 UU Partai Politik, tegas diatur soal partai politik, yang memungkinkan Gelora mengajukan Judicial Review. Pembahasannya nanti tinggal soal, apakah Gelora sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini peluang, kalau diluar itu ruwet, tinggal disiapkan dalil-dalil secara matang dan pengacaranya yang akan ditunjuk,\" tegas Margarito. (mth)
Jumlah Peserta Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Alami Kenaikan pada 2021
Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengemukakan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan naik 1,25 persen, yakni dari 51,76 juta pada 2020 menjadi 52,41 juta pada 2021.\"Target kami adalah coverage karena ini bagian dari wujud negara hadir untuk melindungi pekerja. Saat ini coverage sampai dengan November (2021) sebanyak 52 juta pekerja yang terdaftar atau meningkat 1,25 persen dari tahun sebelumnya,\" ujar Anggoro dalam taklimat media yang diadakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan rincian kenaikan itu, yakni segmen penerima upah naik dari 39.648.042 orang pada November 2020 menjadi 40.150.736 orang pada bulan yang sama di 2021. Untuk segmen bukan penerima upah mengalami kenaikan dari 2.787.637 orang pada tahun lalu menjadi 3.900.175 orang pada 2021.Sementara segmen jasa konstruksi mengalami penurunan dari 8.899.568 orang pada 2020 menjadi 8.109.267 orang pada periode yang sama 2021. Penurunan juga terjadi pada segmen pekerja migran Indonesia (PMI) dari 424.260 orang pada 2020 menjadi 247.565 orang menjadi 2021.Dari angka tersebut, jumlah peserta aktif adalah 32,04 juta orang pada November 2021 atau naik 3,28 persen dari 31,02 juta orang pada 2020.Jumlah peserta penerima upah yang aktif naik dari 19.447.746 orang pada November 2020 menjadi 20.408.998 pada 2021. Peserta bukan penerima upah juga naik dari 2.247.125 orang menjadi 3.270.555 orang.Untuk segmen jasa konstruksi peserta aktif turun dari 8.899.568 orang menjadi 8.109.267 orang pada 2021. Segmen pekerja migran Indonesia dari 424.247 orang menjadi 247.540 orang.Anggoro menjelaskan bahwa penurunan di kedua segmen itu dipengaruhi pandemi yang menyebabkan penurunan konstruksi dan adanya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke negara penempatan.\"Sehingga tahun ini kami fokus kepada pekerja bukan penerima upah yang kenaikannya 45 persen. Karena memang di masa COVID-19 ini kami melihat shifting pekerja dari pekerja penerima upah menjadi bukan penerima upah,\" ujarnya, merujuk kepada pekerja formal yang akibat kondisi pandemi menjadi informal. (mth)
Kapolri Minta Jajaran Cepat Tanggap Hadapi Bencana
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan amanat dalam serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah kapolda, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, salah satunya kesiapan personel Polri menghadapi bencana di daerah masing-masing.Amanat Kapolri ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Irjen Pol Rusdi Hartono usai kegiatan serah terima jabatan dan Korp Raport kenaikan pangkat perwira tinggi Polri..\"Masalah bencana, baik itu bencana longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung merapi dan bencana lainnya, Polri menyiapkan segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka penanganan bencana alam itu sendiri di masing-masing daerah,\" kata Rusdi.Rusdi mengatakan amanat Kapolri harus betul-betul ditindaklanjuti oleh jajaran Polri di wiilayah, mengingat saat ini Indonesia memasuki musim penghujan, di mana bencana alam seperti longsor, banjir, dan lainnya sebagainya berpotensi terjadi.Menurut Rusdi, dengan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki, maka personel Polri akan cepat dan sigap dalam melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.\"Sehingga betul-betul Polri cepat tanggap dan cepat sigap dalam penanganan bencana yang terjadi di Tanah Air,\" kata Rusdi.Polri telah terlibat dalam penanggulangan sejumlah bencana di Tanah Air, seperti letusan Gunung Semeru, Tim DVI Polri membantu mengidentifikasi korban meninggal dunia.Polri memiliki rencana kontijensi yang berlaku selama satu tahun, dalam rencana tersebut terdapat tiga operasi, yakni Operasi Aman Nusa I untuk penanganan konflik sosial, Operasi Aman Nusa II untuk penanganan bencana, dan Operasi Aman Nusa III untuk penanganan terorisme.Dalam Operasi Aman Nusa II tersebut telah disiapkan personel serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu penanggulangan bencana di sebuah wilayah.Pada saat Operasi Aman Nusa II diberlakukan, personel Polri di wilayah melakukan langkah-langkah seperti inventarisir dampak bencana, data korban bencana, termasuk menginventarisir kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membantu penanggulangan bencana. (mth)
Riuh Gemuruh Buruh
Setelah sekian lama menjadi skrup-skrup kapitalisme, diperlakukan sebagai instrumen robot sekaligus mesin pencetak uang bagi pemilik modal, buruh kini memasuki era perbudakan modern oleh industri. Selain menjadi korban eksploitasi borjuasi korporasi, buruh juga terancam kriminalisasi oleh birokrasi. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari MESKI tidak ditahan, penangkapan dan proses pidana beberapa buruh usai aksi tuntutan peninjauan UMK bagi kota-kabupaten seprovinsi Banten, memberi sinyal bahwasa melek politik dan kesadaran demokrasi di kalangan buruh merupakan hal terlarang. Selain mengganggu hajat produksi ekonomi industri, geliat buruh juga dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Aksi demonstrasi buruh bukan hanya terkait soal tuntutan kesejahteraan. Pada momen tertentu bisa berimplikasi pada terjadinya deregulasi, stagnasi, dan memicu revolusi sosial. Undang-undang Cipta Kerja (omnibus law) pasca keputusan MK, sesungguhnya inkonstitusional dengan embel-embel bersyarat ataupun tidak. Juga telah menjadi kejahatan negara. Pada dasarnya merupakan konspirasi korporasi dan birokrasi dalam menciptakan buruh sebagai ternak-ternak industri. Kelompok non state bekerja sama dengan aparatur penyelenggara negara telah mengembangbiakan tenaga produksi bermutasi menjadi populasi zombie dalam perusahaaan dan pabrik-pabrik kapitalis. Buruh seperti mengalami dehumanisasi dalam periode gelap industri. Mati segan hidup tak mau. Keberanian perlawanan adalah alat bunuh diri. Sementara tunduk dan pasrah merupakan napas paniang ketertindasan. Penjara, penculikan, dan penyiksaan bahkan kematian mengancam setiap gerakan perlawanan buruh. Buruh Sebagai Salah Satu Sokoguru Revolusi Rezim pemerintahan yang diusung sistem oligarki serta memberi dominasi dan hegemoni pada perusahaan transnasional terhadap negara. Membuat kekuasaan negara tidak lagi berada dalam institusi -institusi negara. Pemerintahan benar-benar dalam pengaruh dan koptasi dunia usaha atau sektor swasta. Menjadi identik dan faktual telah terjadi pembajakan negara. Rakyat termasuk di dalamnya komunitas buruh, seperti mengalami \"goverment less\" dan memasuki fase \"fail state\". Buruh secara umum, bukan hanya menjadi bagian dari mekanisme outshourching semata. Lebih dari itu, buruh tetap ditempatkan sebagai warga negara kelas rendah dalam struktur pertentangan kelas masyarakat industri yang kapitalistik. Berangkat dari kultur dan struktur masyarakat pekerja di Indonesia. Ditambah aspek geografis, geopolitis dan geostrategis. Dengan natur yang dilingkupi potensi pertanian, kehutanan, pertambangan dan kelautan. Membuat indonesia menjadi pesona dan interes bagi kepentingan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Selain dalam jalur emas perdagangan internasional. Keberlimpahan bahan baku. Faktor upah buruh yang murah juga menjadi magnet bagi pesatnya indutrialisasi. Berkolerasi dengan itu. Kondisi konstitusi, orientasi kebijakan dan mentalitas birokrasi menjadi penting dan signifikan bagi hubungan buruh dan industrialis. Soal UMK/UMP, serikat buruh dan regulasi pemerintah terkait peraturan lainnya. Sangat menentukan bukan saja pada interaksi buruh dan perusahaan. Kesinambungan produksi dan pasar, hingga target profit perusahaan dan kesejahteraan buruh. Selalu menjadi maslah yang tak berujung. Sayangnya, karakteristik dunia perburuhan memang belum mencapai fase sosialisme ekonomi, khususnya sektor industri. Tak jauh berbeda dengan dunia pertanian dan perikanan. Baik buruh, petani dan nelayan bersama dunia industri belum menemukan titik temu dan persenyawaan dalam hal hukum perburuhan. Tulang punggung produksi dan ketahanan pangan nasional itu masih bekerja dibawah tekanan dan menjadi korban penghisapan sistem kapitalisme dunia industri. Setelah beberapa kali secara spartan dan terorganisir. Beberapa gugatan dan ancaman mogok massal. Setidaknya, dapat sedikit memenuhi hak dasar dan prinsip kepentingan para buruh. Mampukah buruh meraih posisi tawar yang layak dan ideal di hadapan perusahaan terlebih pada korporasi borjuis internasional. Akankan terbangun relasi simbiosis mutual bagi hubungan three partied, antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Jika saja birokrasi dan dunia usaha terus bermain mata dan cenderung terjadi perselingkuhan. Maka suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Hanya ada satu kata, perlawanan. Buruh harus terus sadar dan kritis terhadap konspirasi jahat itu. Tetap semangat melawan kedzaliman dan penindasan. Demi rakyat dan di dalamnya buruh itu sendiri. Tak gentar menghadapi intimidasi dan represi. Tak lari melawan kriminalisasi. Bersama rakyat, buruh-tani-nelayan juga mahasiswa dan pelajar. Berhimpun membangun kekuataan bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Karena buruh hakikatnya menjadi bayang-bayang rakyat. Pastiya dan tak bisa diabaikan, buruh juga menjadi salah satu sokoguru kekuatan revolusi. Dengan brand masa aksi yang mumpuni. Seluruh rakyat Indonesia Indonesia tetap menanti riuh gemuruh buruh. (*)
Serikat Pekerja Pertamina Batal Mogok Kerja
Jakarta, FNN - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah mencabut surat pemberitahuan mogok kerja nasional yang sempat mereka layangkan pada 17 Desember 2021. Pencabutan surat pemberitahuan mogok kerja itu seiring telah dilaksanakannya tahapan-tahapan komunikasi dan audiensi antara Direksi Pertamina dengan FSPPB yang menghasilkan kesepakatan bersama. \"Tertanggal 28 Desember 2021 dengan disaksikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan bahwa FSPPB menyampaikan pencabutan surat Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH tanggal 17 Desember 2021 perihal pemberitahuan mogok kerja,\" demikian pernyataan yang tertuang dalam surat pencabutan mogok kerja tersebut yang dikutip di Jakarta, Rabu. Dalam mediasi itu, Direksi Pertamina dan FSPPB menghasilkan tiga poin kesepakatan bersama yang membuat pemberitahuan mogok kerja 10 hari batal digelar. Kesepakatan pertama berisi pernyataan bahwa kedua belah pihak sepakat memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif serta produktif. Kesepakatan kedua adanya perjanjian penyesuaian gaji karena sejak tahun 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mendapatkan kenaikan gaji. Kementerian Ketenagakerjaan akan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan terkait kesepakatan penyesuaian gaji tersebut. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan dan diimplementasikan kepada seluruh pekerja Pertamina pada April tahun depan. Kesepakatan ketiga berupa pemberian kebebasan kepada FSPPB dalam mengekspresikan keinginan mereka dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama. Sebelumnya, FSPPB berencana melakukan aksi mogok kerja selama 10 hari terhitung mulai 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Alasan mogok kerja itu karena serikat pekerja menilai perseroan gagal membangun hubungan harmonis dengan para pekerja.(sws, ant)
Menkominfo: RUU PDP Diharapkan Selesai 2022
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bisa selesai tahun depan.\"Kita harapkan 2022 (RUU PDP) bisa diselesaikan secara politik,\" kata Johnny saat ditemui di Jakarta, Selasa.RUU PDP saat ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah, yaitu Kementerian Kominfo dan DPR RI.Regulasi tersebut semula ditargetkan selesai pada 2020, namun, tertunda karena pandemi virus corona. Pembahasan menjadi panjang karena pemerintah dan DPR belum sepakat untuk otoritas yang mengawasi penegakan perlindungan data pribadi.Kominfo berpendapat lembaga pengawasan perlindungan data pribadi bisa berada di bawah kementerian mereka, sementara DPR menilai perlu ada lembaga yang independen.RUU PDP menjadi salah satu regulasi yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.\"Saya berterima kasih RUU PDP kembali menjadi agenda prioritas, pembahasannya,\" kata Johnny.Johnny menilai regulasi ini dibutuhkan agar payung hukum soal perlindungan data pribadi menjadi semakin kuat.Undang-undang tersebut akan memuat sanksi untuk pelanggaran perlindungan data pribadi, salah satunya penggunaan yang tidak sah terhadap data pribadi.\"Kebutuhan payung hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi menjadi penting dan relevan di Indonesia saat ini,\" kata Johnny.Selagi menunggu regulasi primer ini selesai, aturan tentang perlindungan data pribadi saat ini masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.Aturan mengenai perlindungan data pribadi untuk sektor komunikasi saat ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Rincian Peraturan Pemerintah itu juga dimuat di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.\"Kita harapkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akan melengkapi agar perlindungan terhadap pemilik data bisa betul-betul terjaga dengan baik,\" kata Johnny. (mth)
Kominfo beri dukungan komunikasi untuk pos militer di wilayah 3T
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan dukungan komunikasi untuk pos militer, khususnya yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.\"Kami akan bekerja sama untuk memastikan tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan negara dan keamanan negara,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa.Menkominfo pagi ini bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membahas telekomunikasi di wilayah terluar di Indonesia.Kominfo berencana memberi bantuan berupa infrastruktur telekomunikasi dan internet di 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar tahun depan. Pos militer tersebut akan diberi sambungan internet menggunakan teknologi VSAT agar bisa terhubung ke satelit.\"Kominfo saat ini memiliki kapasitas satelit yang cukup untuk wilayah tersebut,\" kata Johnny.Rencana penyediaan internet satelit di pos militer ini bergulir setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapat laporan tentang kesulitan akses telekomunikasi di sejumlah pos mereka, terutama yang terletak di wilayah terluar dan kepulauan.\"Kita tidak bisa biarkan pos itu tanpa komunikasi sama sekali,\" kata Andika.Di beberapa titik, dia mendapatkan laporan anggota TNI harus menyeberang pulau agar bisa mendapatkan sinyal komunikasi dan memberikan laporan terkini di wilayah tersebut.\"Kami pada 2022 didukung melalui program yang sudah berjalan, yang dilakukan Kominfo. Nilainya cukup, sangat membantu untuk menyediakan konektivitas di titik yang memang seharusnya melaporkan pada kesempatan pertama,\" kata Andika, ditemui usai rapat.Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menyelesaikan pembangunan infrastruktur berupa menara base transceiver station (BTS) 4G di seluruh Indonesia pada 2022.Selain itu, Kominfo juga akan menggelar akses internet di 22.000 titik tahun depan, jumlahnya terus bertambah setiap tahun hingga mencapai 78.391 titik pada 2024. (mth)
Komnas HAM Dorong Kementerian ATR/BPN Tarik Tanah Telantar
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menarik kembali tanah-tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang telantar untuk kemaslahatan masyarakat.\"Ini sesuai juga dengan pidato Presiden Jokowi di berbagai kesempatan dan terakhir di Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu lalu,\" kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada kegiatan catatan akhir tahun Komnas HAM di Jakarta, Selasa.Komitmen reforma agraria sejatinya telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Presiden.Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru sekitar 4,3 juta hektare yang telah didistribusikan dari target 12 juta hektare tanah.Pada dasarnya, Komnas HAM mendukung penuh komitmen dari Presiden terkait dengan distribusi tanah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018.Namun, dukungan tersebut juga harus direalisasikan oleh Kementerian ATR BPN agar tanah-tanah dengan izin HGU maupun HGB yang telantar segera digunakan atau diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.Dalam hal ini Komnas HAM sendiri telah mengeluarkan standar norma pengaturan (SNP) terkait dengan hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam. Tujuannya agar SNP tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan atau panduan bagaimana prinsip HAM bisa diterapkan dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam.\"SNP ini juga termasuk bagaimana penanganan konflik dan sebagainya,\" kata dia.Secara umum, selama 1 tahun terakhir, Komnas HAM menyoroti berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh konflik agraria.Konflik agraria tersebut tidak hanya menyangkut tanah namun juga menyangkut sumber daya alam misalnya pertambangan, kasus perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur yang berbenturan dengan HAM. (mth)
POPULER
