NASIONAL
Presiden: Songsong 2022 dengan Semangat Kerja untuk Indonesia Maju
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak untuk menyongsong tahun 2022 dengan semangat baru dan bekerja untuk Indonesia Maju. Presiden Jokowi mengatakan segala ujian, seperti pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan situasi ketidakpastian yang tinggi, telah menempa bangsa Indonesia pada 2021. “Dengan tempaan itu, kita menyongsong tahun 2022 dengan semangat baru, bekerja untuk Indonesia Maju,” ujarnya melalui unggahannya di akun resmi instagram @jokowi dikutip di Jakarta, Sabtu, Menurut Jokowi, segala ujian di 2021 itu telah menguatkan dan menyatukan bangsa Indonesia.“Semua ujian itu telah menempa bangsa yang besar ini. Menguatkan kita. Menyatukan kita,” tulisnya. Dalam unggahan sebelumnya pada Jumat (31/12), Presiden Jokowi mengatakan sepanjang 2021, bangsa Indonesia berkutat dengan dua kerja besar, yakni memutus rantai virus dan menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Pandemi dan ekonomi, kata Presiden Jokowi, ibarat dua tubuh di ujung ayunan yang harus dijaga agar tetap seimbang. Menurut dia, pandemi sejauh ini sudah semakin melandai. \"Rumah-rumah sakit kini lebih leluasa mengurusi pasien dengan penyakit non-COVID-19. Semua itu karena peran kita semua mematuhi protokol kesehatan dan menggencarkan vaksinasi,\" jelasnya.Kepala Negara menekankan dari target 208 juta sasaran vaksinasi, sampai 30 Desember kemarin, Indonesia telah menyuntikkan sekitar 273 juta dosis vaksin, di antaranya 160 juta dosis vaksin pertama dan lebih 113 juta dosis vaksin lengkap.Sementara itu, kata Presiden, di ujung ayunan yang lain adalah perekonomian.Indonesia sempat mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi yang minus, perlambatan ekonomi di banyak sektor, dan ketidakpastian yang tinggi hampir di semua bidang. Akan tetapi, dengan semangat dan kerja keras, bangsa Indonesia bertahan.\"Perekonomian Indonesia pada triwulan ll 2021, tumbuh 3,51 persen (yoy). Di sisi lain, pandemi mendorong dunia baru: peradaban digital. E-commerce (perdagangan daring,-red), misalnya, mencapai nilai 24,8 miliar dolar AS tahun ini,\" ujarnya di akun media sosial instagram @jokowi. (mth)
Ketua DPD RI Harapkan 2022 Indonesia Lebih Baik
Surabaya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap tahun 2022 Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya.\"Tahun 2021 di masa pandemi telah kita lalui dengan baik. Memang belum bisa dipastikan apakah 2022 pandemi akan berakhir. Tetapi kita berharap akan lebih baik,\" ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Jumat.LaNyalla mengatakan berbagai sektor juga memperlihatkan pertumbuhan positif mendekati akhir tahun.Ini, kata dia, menunjukkan geliat ekonomi mulai menuju normal, termasuk arus ekspor yang semakin tumbuh, serta pariwisata yang secara perlahan mulai bangkit. Tahun 2022, senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut berharap pemerintah menyiapkan skema pemulihan ekonomi terbaik, mengingat inflasi di Desember terjadi dengan kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok.\"Ditambah dengan kenaikan harga energi, gas dan bahan bakar minyak, yang mungkin juga diikuti listrik. Harus ada skema khusus untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi,\" ucap mantan Ketua KADIN Jatim tersebut.LaNyalla juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap usaha rakyat, baik itu Koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).\"Kita mau semua sektor melaju bukan hanya pada skala besar, tapi juga usaha rakyat,\" tutur dia.Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mengajak semua pihak untuk optimis menyambut tahun 2022.\"Optimisme bangsa ini akan menjadi energi positif bagi kita semua dalam menyambut tahun 2022,\" kata LaNyalla. (mth)
Gubernur Jatim Nilai Belum Ada yang Setara Gantikan Gus Dur
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai hingga saat ini belum ada yang setara bisa menggantikan sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.\"Semua pemikiran, cara bertindak dan bersikapnya dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,\" ujarnya mengenang sosok Gus Dur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat.Pada 30 Desember 2009, atau 12 tahun lalu, Gus Dur yang merupakan Presiden Ke-4 RI tersebut wafat, dan 31 Desember 2009 dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupetan Jombang.Gubernur Khofifah mengajak masyarakat Indonesia untuk mengadopsi nilai-nilai keteladanan dan pemikiran yang diwariskan Gus Dur.Menurut dia, semasa hidupnya Gus Dur senantiasa menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, inklusivitas dan toleransi. Nilai-nilai tersebut, kata Khofifah, akan terus relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia yang majemuk dengan keberagaman agama, suku, bangsa, budaya dan adat istiadat.\"Termasuk berbagai persoalan dan konflik akibat menguatnya politik identitas, radikalisme, dan berbagai dampak negatif di era disrupsi informasi,\" ucapnya.Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU tersebut mengaku sangat mengagumi sosok Gus Dur dan juga nilai-nilai yang diwariskannya.Gus Dur, kata Khofifah, bukan sekadar Presiden, melainkan bapak kemanusiaan dunia. Khofifah menyebut bahwa Gus Dur lebih menyukai disebut sebagai sosok humanis daripada pluralis, bahkan, saat akan wafat sempat meninggalkan wasiat sampai tiga kali yang meminta agar batu nisannya ditulis \"The HumanistDied Here\" (Di sini berbaring seorang humanis).\"Wasiat itu baru saya sampaikan saat Haul Ke-5, saat diminta memberikan sambutan testimoni di dekat makam beliau di Tebuireng,\" tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. (mth)
Panglima TNI Nilai Reputasi Yogyakarta Bagus Soal Keamanan
Yogyakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menilai Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki reputasi yang bagus soal keamanan.\"Yogyakarta punya reputasi yang sangat bagus,\" kata Panglima TNI seusai menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.Menurut Andika, hingga kini tidak ada laporan apa pun yang menonjol mengenai persoalan keamanan di Kota Gudeg.\"Saya dapat laporan dari Panglima Kodam, dari Komandan Korem secara khusus di Yogyakarta, dari Komandan Lanud, ada Danlanal di sini. Saya tidak mendapatkan laporan yang menonjol (soal keamanan),\" ujar Panglima TNI.Sementara itu, Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan bahwa situasi keamanan di wilayahnya relatif baik.\"Semoga saja pada tahun depan kondisinya bisa juah lebih baik,\" tutur Sultan.Mengenai fenomena kejahatan jalanan (klitih) yang mengemuka beberapa waktu terakhir, Sultan berharap agar tidak dibesar-besarkan karena para pelakunya telah ditangkap.\"Toh, yang melakukan sudah ditangkap, ya, sudah selesai persoalanya,\" kata Sultan HB X.Raja Keraton Yogyakarta itu khawatir persoalan klitih yang muncul di DIY sengaja didesain dan diperpanjang oleh pihak tertentu agar Yogyakarta dianggap tidak lagi aman dan nyaman.\"Mungkin teman-teman tidak merasa kalau itu by design misalnya, jadi supaya klitih ini diperpanjang terus menjadi sesuatu yang akhirnya dinyatakan Yogya tidak aman dan nyaman,\" ujar Sultan.Seperti diwartakan, aksi klitih di antaranya terjadi di Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik, Sleman, Senin (27/12) dini hari, yang mengakibatkan korban mengalami luka di telapak tangan, gigi depan, serta bagian punggung.Terkait dengan kasus itu, polisi telah mengamankan enam orang yang salah satunya masih berstatus pelajar.Catatan Polda DIY sepanjang 2021 sebanyak 58 kasus kejahatan jalanan di DIY dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2020 yang tercatat 52 kasus.Dari 102 pelaku, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran. (mth)
Ketua DPR Ajak Masyarakat Optimistis Sambut Tahun 2022
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap semangat dan optimistis dalam menyambut tahun 2022.“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir dua tahun Indonesia menghadapi krisis COVID-19. Saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Puan menjelaskan berbagai persoalan telah dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2021. Dia mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk introspeksi bersama mengenai lonjakan kasus hebat COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 akibat varian Delta.“Saat itu kondisi cukup memprihatinkan di mana rumah sakit penuh, sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, termasuk krisis oksigen dan obat-obatan. Banyak tenaga kesehatan tumbang dan korban meninggal pun tidak sedikit,” tutur Puan. Dia bersyukur Indonesia bisa melewati badai tersebut dan saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah jauh lebih baik. Belajar dari situ, dia mengajak untuk terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus.Hal tersebut penting, kata dia, karena Corona varian baru Omicron saat ini sudah masuk Indonesia. Meski begitu, Puan meminta masyarakat tidak perlu panik, tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam menjalani keseharian untuk menghindari penyebaran CPVID-19.“Pastikan diri dan keluarga terlindungi dari COVID-19. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi Pemerintah. Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” pesan Puan. Puan mengatakan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Selain itu dalam memperkuat imunitas dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat baru, yakni hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi COVID-19.“Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” papar Puan.Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI disebut fokus terhadap penanggulangan pandemi COVID-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.Puan mengatakan anggaran program penanggulangan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Puan memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan lembaga yudikatif.“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, dan rakyat semakin sejahtera sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” kata Puan. (mth)
Sebanyak 113,67 Juta Warga Indonesia Telah Disuntik Vaksin Dosis Lengkap
Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah penerima dosis lengkap vaksin COVID-19 di Indonesia hingga Jumat siang atau hari terakhir tahun 2021 mencapai total 113.666.327 (113,67 juta) orang.Dilansir dari data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dosis lengkap vaksin COVID-19 itu bertambah 661.959 orang.Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 1.070.414 orang. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 161.080.856 jiwa. Adapun total vaksinasi untuk dosis ketiga hari ini mencapai 1.288.890 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang.Dengan demikian, maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 77,46 persen dari total masyarakat sasaran. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi dosis kedua meliputi 54,67 persen dari total sasaran. Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan total vaksin yang sudah tiba di Tanah Air dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi berjumlah 458.069.415 dosis.Sebelumnya Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-182 berupa vaksin Sinovac yang merupakan donasi dari COVAX, Kamis (30/12) berjumlah 1.236.000 dosis. Menurut Nadia, jumlah vaksin di penghujung 2021 ini menandai konsistensi pemerintah Indonesia dalam upaya mencukupi kebutuhan vaksin bagi masyarakat.\"Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kedatangan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Sejak awal pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator COVAX Facility,\" katanya. (mth)
Refleksi Akhir Tahun, Anis Matta: Tahun 2022 akan Ada Perubahan Besar, Perubahan Besar itu Dimulai dari Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta menyebut. tahun 2022 sebagai tahun perubahan besar terhadap penyelesaian masalah ketimpangan ekonomi, pembusukan demokrasi dan hukum yang berpihak kepada oligarki selama ini. “Ini semua bisa menjadi satu ledakan sosial yang bisa terjadi setiap waktu, walaupun terus-menerus ditutupi dengan angka-angka ekonomi makro yang tampak menggembirakan,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Refleksi Akhir Tahun. Selamat Datang Tahun Politik. Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?\' Rabu (29/12/2021) petang. Dalam diskusi yang disiarkan secara live di kanal YouTube Gelora TV dan facebook Partai Gelora Indonesia, Anis Matta mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir dirinya keliling Pulau Jawa dan Bali, terungkap bahwa beban hidup masyarakat sehari-sehari di lapisan bawah justru bertambah berat, seperti tidak tahu bagaimana harus bergerak dari keterpurukan ekonomi saat ini. \"Jadi semua tentang pembusukan demokrasi dan hukum itu terjadi karena memang ada ketakutan untuk memberontak terhadap situasi mereka (masyarakat). Memang betul, ada kesulitan hidup, beban hidup dan himpitan hidup yang makin berat,\" katanya. Karena itu, terhadap situasi dan kondisi saat ini perlu dilakukan perubahan besar-besaran yang dimulai dari satu titik, namanya perubahan politik. \"Partai Gelora akan mengajukan tiga judicial rewiew ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presidentary Threshold dan Parliamentary Thershold (PT) nol persen, serta pemisahan Pilpres dan Pileg dalam satu waktu,\" katanya. Ketentuan PT 20 persen pada Pilpres saat ini, dinilai telah menghalangi munculnya calon-calon potensial, karena calon presiden hanya ditentukan oleh partai politik (parpol) yang lolos ke Senayan pada pemilu sebelumnya. Sementara pada PT 4 persen ambang batas parlemen, ada banyak suara yang ikut pemilu menjadi sia-sia karena persoalan fundamental dari sistem pemilu saat ini. \"Mudahnya, begini populasi dikurangi menjadi DPT. Kemudian DPT ini dikurangi lagi partai yang tidak lolos. Lalu, dikurangi suara tidak sah, dikurangi lagi dengan partai yang tidak lolos parlemen. Maka kira-kira kurang dari 50% tingkat representasi anggota parlemen yang terpilih, ini sangat buruk sekali,\" katanya. Sedangkan terkait pemisahan Pilpres dan Pileg, kata Anis Matta, belajar dari kasus Pemilu 2019 yang menyebabkan lebih dari 900 petugas pemilu meninggal dunia akibat beban kerja. \"Kita akan mengusulkan pemisahan antara pemilihan pemilu legislatif dan pemilhan presiden supaya tidak ada lagi beban kerja yang menumpuk. Pemilu 2019 lalu adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah, angka kematiannya sangat tinggi,\" katanya. Selain mengajukan Judial Review ke MK, Partai Gelora juga akan mengusulkan pembubaran fraksi di DPR, sehingga membuka perdebatan yang panjang dalam membahas peraturan perundang-undangan atau perumusan legislasi. \"Nanti akan ketahuan, mana anggota DPR yang tidak pernah bicara sama sekali. Mereka tidak bisa sembunyi, dibalik juru bicara, semua harus bicara. Tidak lagi diwakili fraksi sebagai juru bicara, sehingga ketika membahas UU perdebatannya panjang dan matang,\" ujarnya. Perubahan besar dalam sistem politik ini, diharapkan dapat mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalur yang benar. Sehingga memungkinkan orang-orang terbaik dapat memimpin bangsa ini dan mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. \"Ini alasan mengapa, saya percaya bahwa tahun 2022 nanti akan menjadi tahun perubahan besar. Semua krisis dan kesedihan yang kita lihat sepanjang tahun 2021 ini, tidak bisa kita tutupi dengan angka-angka makro yang kelihatan menggembirakan, tapi sebenarnya tidak pernah kita rasakan. Karena itu, kita perlu perubahan dalam sistem politik kita,\" tegasnya. Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, tidak ada upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, tapi lebih pro terhadap oligarki yang berkuasa di Indonesia. \"Hari ini tidak ada tuh saya lihat niat pemerintah (menstabilkan harga). Eggak ada tuh sikapnya mau ngapain dan sebagainya, malah sibuk kampanye pakai media berbayar kampanye pakai kostum. Padahal Ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang terimbas pandemi Covid-19 hingga kini tak memiliki kerjaan sudah mengeluh semua,\" kata Rizal Ramli. Namun, dia memandang ekonomi pada 2022 akan ada sedikit perbaikan dibanding tahun 2021. Tetapi penerimaan pajak yang diklaim faktanya meroket, bertolak belakang dengan fakta yang dia dapat. Penerimaan pajak saat ini sudah anjlok jika dilihat dari tax ratio yang hanya 7,8 persen atau menurutnya paling buruk. Tapi di sisi yang lain, pemerintah justru menaikkan pajak rakyat kecil untuk menopang keuangan negara bukan malah menekan pengemplang pajak. Pengamat politik Rocky Gerung mendukung upaya Partai Gelora untuk melakukan perubahan besar secara politik. Tetapi perubahan politik itu harus terjadi sebelum Pemilu 2024, sebab jika perubahan terjadi pada Pemilu 2024, maka oligarki justru akan berkuasa lagi. \"Sekarang aja ada oligarki yang mendukung agar PT Presiden dan Parlemen 0 persen supaya bisa berkuasa lagi. Tapi upaya Partai Gelora paling tidak akan memperpanjang magnitude demokrasi secara legal. Bangsa ini sedangkan menantikan gelombang baru,\" kata Rocky. Rocky Gerung mengatakan, ia dan beberapa pakar hukum tata negara tengah memikirkan jalan keluar konstitusional untuk melakukan perubahan politik sebelum Pemilu 2024 agar oligarki tidak berkuasa lagi. Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, hukum selama ini dikendalikan oligarki untuk melindungi kelompok kepentingan besar. Sehingga kepentingan kelompok tersebut selalu dikompromikan, sementara hukum untuk masyarakat selalu ditekan. \"Makhluk ini akan tetap hidup dan cari untung terus. Masalah rakyat kecil memang diurus, tapi yang bikin pusing ini masalah konglomerat dan penyelenggara negara. Oligarki ini ada di pemerintahan di dalam dan di luar pemerintahan. Dan DPR sekarang kayak kantor cabang Presiden saja, UU apa saja diketok tanpa ada perdebatan panjang,\" kata Margarito. Selain itu, Margarito menilai juga MK sudah seperti \'diskotik\' saja semua keputusannya bersifat final and binding bersifat mengikat dan tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Namun, disatu sisi MK membuat keputusan janggal soal UU Cipta Kerja dengan mendasarkan pada UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, tidak menggunakan dasar legal standing dan bahwa UU yang di dalam Cipta Kerja sudah ada yang pernah diputuskan. \"Jadi kalau Gelora mau mengajukan lagi itu, clear. Ini tantangan buat Hakim Konstitusi. Dan pasal 7 UU Partai Politik, tegas diatur soal partai politik, yang memungkinkan Gelora mengajukan Judicial Review. Pembahasannya nanti tinggal soal, apakah Gelora sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini peluang, kalau diluar itu ruwet, tinggal disiapkan dalil-dalil secara matang dan pengacaranya yang akan ditunjuk,\" tegas Margarito. (mth)
Jumlah Peserta Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Alami Kenaikan pada 2021
Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengemukakan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan naik 1,25 persen, yakni dari 51,76 juta pada 2020 menjadi 52,41 juta pada 2021.\"Target kami adalah coverage karena ini bagian dari wujud negara hadir untuk melindungi pekerja. Saat ini coverage sampai dengan November (2021) sebanyak 52 juta pekerja yang terdaftar atau meningkat 1,25 persen dari tahun sebelumnya,\" ujar Anggoro dalam taklimat media yang diadakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan rincian kenaikan itu, yakni segmen penerima upah naik dari 39.648.042 orang pada November 2020 menjadi 40.150.736 orang pada bulan yang sama di 2021. Untuk segmen bukan penerima upah mengalami kenaikan dari 2.787.637 orang pada tahun lalu menjadi 3.900.175 orang pada 2021.Sementara segmen jasa konstruksi mengalami penurunan dari 8.899.568 orang pada 2020 menjadi 8.109.267 orang pada periode yang sama 2021. Penurunan juga terjadi pada segmen pekerja migran Indonesia (PMI) dari 424.260 orang pada 2020 menjadi 247.565 orang menjadi 2021.Dari angka tersebut, jumlah peserta aktif adalah 32,04 juta orang pada November 2021 atau naik 3,28 persen dari 31,02 juta orang pada 2020.Jumlah peserta penerima upah yang aktif naik dari 19.447.746 orang pada November 2020 menjadi 20.408.998 pada 2021. Peserta bukan penerima upah juga naik dari 2.247.125 orang menjadi 3.270.555 orang.Untuk segmen jasa konstruksi peserta aktif turun dari 8.899.568 orang menjadi 8.109.267 orang pada 2021. Segmen pekerja migran Indonesia dari 424.247 orang menjadi 247.540 orang.Anggoro menjelaskan bahwa penurunan di kedua segmen itu dipengaruhi pandemi yang menyebabkan penurunan konstruksi dan adanya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke negara penempatan.\"Sehingga tahun ini kami fokus kepada pekerja bukan penerima upah yang kenaikannya 45 persen. Karena memang di masa COVID-19 ini kami melihat shifting pekerja dari pekerja penerima upah menjadi bukan penerima upah,\" ujarnya, merujuk kepada pekerja formal yang akibat kondisi pandemi menjadi informal. (mth)
Kapolri Minta Jajaran Cepat Tanggap Hadapi Bencana
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan amanat dalam serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah kapolda, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, salah satunya kesiapan personel Polri menghadapi bencana di daerah masing-masing.Amanat Kapolri ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Irjen Pol Rusdi Hartono usai kegiatan serah terima jabatan dan Korp Raport kenaikan pangkat perwira tinggi Polri..\"Masalah bencana, baik itu bencana longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung merapi dan bencana lainnya, Polri menyiapkan segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka penanganan bencana alam itu sendiri di masing-masing daerah,\" kata Rusdi.Rusdi mengatakan amanat Kapolri harus betul-betul ditindaklanjuti oleh jajaran Polri di wiilayah, mengingat saat ini Indonesia memasuki musim penghujan, di mana bencana alam seperti longsor, banjir, dan lainnya sebagainya berpotensi terjadi.Menurut Rusdi, dengan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki, maka personel Polri akan cepat dan sigap dalam melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.\"Sehingga betul-betul Polri cepat tanggap dan cepat sigap dalam penanganan bencana yang terjadi di Tanah Air,\" kata Rusdi.Polri telah terlibat dalam penanggulangan sejumlah bencana di Tanah Air, seperti letusan Gunung Semeru, Tim DVI Polri membantu mengidentifikasi korban meninggal dunia.Polri memiliki rencana kontijensi yang berlaku selama satu tahun, dalam rencana tersebut terdapat tiga operasi, yakni Operasi Aman Nusa I untuk penanganan konflik sosial, Operasi Aman Nusa II untuk penanganan bencana, dan Operasi Aman Nusa III untuk penanganan terorisme.Dalam Operasi Aman Nusa II tersebut telah disiapkan personel serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu penanggulangan bencana di sebuah wilayah.Pada saat Operasi Aman Nusa II diberlakukan, personel Polri di wilayah melakukan langkah-langkah seperti inventarisir dampak bencana, data korban bencana, termasuk menginventarisir kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membantu penanggulangan bencana. (mth)
Riuh Gemuruh Buruh
Setelah sekian lama menjadi skrup-skrup kapitalisme, diperlakukan sebagai instrumen robot sekaligus mesin pencetak uang bagi pemilik modal, buruh kini memasuki era perbudakan modern oleh industri. Selain menjadi korban eksploitasi borjuasi korporasi, buruh juga terancam kriminalisasi oleh birokrasi. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari MESKI tidak ditahan, penangkapan dan proses pidana beberapa buruh usai aksi tuntutan peninjauan UMK bagi kota-kabupaten seprovinsi Banten, memberi sinyal bahwasa melek politik dan kesadaran demokrasi di kalangan buruh merupakan hal terlarang. Selain mengganggu hajat produksi ekonomi industri, geliat buruh juga dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Aksi demonstrasi buruh bukan hanya terkait soal tuntutan kesejahteraan. Pada momen tertentu bisa berimplikasi pada terjadinya deregulasi, stagnasi, dan memicu revolusi sosial. Undang-undang Cipta Kerja (omnibus law) pasca keputusan MK, sesungguhnya inkonstitusional dengan embel-embel bersyarat ataupun tidak. Juga telah menjadi kejahatan negara. Pada dasarnya merupakan konspirasi korporasi dan birokrasi dalam menciptakan buruh sebagai ternak-ternak industri. Kelompok non state bekerja sama dengan aparatur penyelenggara negara telah mengembangbiakan tenaga produksi bermutasi menjadi populasi zombie dalam perusahaaan dan pabrik-pabrik kapitalis. Buruh seperti mengalami dehumanisasi dalam periode gelap industri. Mati segan hidup tak mau. Keberanian perlawanan adalah alat bunuh diri. Sementara tunduk dan pasrah merupakan napas paniang ketertindasan. Penjara, penculikan, dan penyiksaan bahkan kematian mengancam setiap gerakan perlawanan buruh. Buruh Sebagai Salah Satu Sokoguru Revolusi Rezim pemerintahan yang diusung sistem oligarki serta memberi dominasi dan hegemoni pada perusahaan transnasional terhadap negara. Membuat kekuasaan negara tidak lagi berada dalam institusi -institusi negara. Pemerintahan benar-benar dalam pengaruh dan koptasi dunia usaha atau sektor swasta. Menjadi identik dan faktual telah terjadi pembajakan negara. Rakyat termasuk di dalamnya komunitas buruh, seperti mengalami \"goverment less\" dan memasuki fase \"fail state\". Buruh secara umum, bukan hanya menjadi bagian dari mekanisme outshourching semata. Lebih dari itu, buruh tetap ditempatkan sebagai warga negara kelas rendah dalam struktur pertentangan kelas masyarakat industri yang kapitalistik. Berangkat dari kultur dan struktur masyarakat pekerja di Indonesia. Ditambah aspek geografis, geopolitis dan geostrategis. Dengan natur yang dilingkupi potensi pertanian, kehutanan, pertambangan dan kelautan. Membuat indonesia menjadi pesona dan interes bagi kepentingan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Selain dalam jalur emas perdagangan internasional. Keberlimpahan bahan baku. Faktor upah buruh yang murah juga menjadi magnet bagi pesatnya indutrialisasi. Berkolerasi dengan itu. Kondisi konstitusi, orientasi kebijakan dan mentalitas birokrasi menjadi penting dan signifikan bagi hubungan buruh dan industrialis. Soal UMK/UMP, serikat buruh dan regulasi pemerintah terkait peraturan lainnya. Sangat menentukan bukan saja pada interaksi buruh dan perusahaan. Kesinambungan produksi dan pasar, hingga target profit perusahaan dan kesejahteraan buruh. Selalu menjadi maslah yang tak berujung. Sayangnya, karakteristik dunia perburuhan memang belum mencapai fase sosialisme ekonomi, khususnya sektor industri. Tak jauh berbeda dengan dunia pertanian dan perikanan. Baik buruh, petani dan nelayan bersama dunia industri belum menemukan titik temu dan persenyawaan dalam hal hukum perburuhan. Tulang punggung produksi dan ketahanan pangan nasional itu masih bekerja dibawah tekanan dan menjadi korban penghisapan sistem kapitalisme dunia industri. Setelah beberapa kali secara spartan dan terorganisir. Beberapa gugatan dan ancaman mogok massal. Setidaknya, dapat sedikit memenuhi hak dasar dan prinsip kepentingan para buruh. Mampukah buruh meraih posisi tawar yang layak dan ideal di hadapan perusahaan terlebih pada korporasi borjuis internasional. Akankan terbangun relasi simbiosis mutual bagi hubungan three partied, antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Jika saja birokrasi dan dunia usaha terus bermain mata dan cenderung terjadi perselingkuhan. Maka suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Hanya ada satu kata, perlawanan. Buruh harus terus sadar dan kritis terhadap konspirasi jahat itu. Tetap semangat melawan kedzaliman dan penindasan. Demi rakyat dan di dalamnya buruh itu sendiri. Tak gentar menghadapi intimidasi dan represi. Tak lari melawan kriminalisasi. Bersama rakyat, buruh-tani-nelayan juga mahasiswa dan pelajar. Berhimpun membangun kekuataan bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Karena buruh hakikatnya menjadi bayang-bayang rakyat. Pastiya dan tak bisa diabaikan, buruh juga menjadi salah satu sokoguru kekuatan revolusi. Dengan brand masa aksi yang mumpuni. Seluruh rakyat Indonesia Indonesia tetap menanti riuh gemuruh buruh. (*)
POPULER
