NASIONAL
BPBD Banten Imbau Nelayan dan Pelayaran Waspada Gelombang Tinggi
Lebak, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengimbau nelayan dan pelaku pelayaran di perairan Selat Sunda bagian selatan waspada gelombang tinggi hingga mencapai empat meter disertai angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana saat dihubungi, Ahad, mengatakan nelayan dan pelaku pelayaran hingga satu pekan ke depan dapat meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca buruk di Perairan Selat Sunda bagian selatan. Cuaca buruk itu hingga peluang ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda bagian selatan mencapai empat meter dan disertai angin kencang. Selain itu juga pengemudi yang melintasi pesisir Pantai Karang Taraje Cibareno dan Bayah waspada karena sejumlah titik ruas jalan di daerah itu terjadi longsor. Karena itu, nelayan dan pelaku pelayaran di Perairan Selat Sunda bagian selatan yang beroperasi di sekitar Pantai Labuan, Panimbang, Sumur, Cikeusik, Binuangeun, Bagedur, Suka Hujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulomanuk Tanjung Panto dan Sawarna dapat meningkatkan waspada guna menghindari kecelakaan laut. "Kami melihat cuaca pesisir perairan Selat Sunda bagian selatan cukup membahayakan bagi nelayan perahu kincang," katanya menjelaskan. Saat ini pelaku pelayaran yang melintasi perairan Selat Sunda bagian selatan cukup ramai dilintasi Kapal tugboat dan Kapal tongkang yang mengangkut batu bara dari Pulau Sumatera ke PT Cemendo Gemilang pabrik Semen Merah Putih maupun ke PLTU Labuhan, Pandeglang. Selain itu juga perairan samudera juga ramai dilintasi pelaku pelayaran dari berbagai negara dan kebanyakan mereka kapal barang. "Kita minta pelaku pelayaran agar waspada untuk menghindari kecelakaan laut, termasuk nelayan," ujarnya menjelaskan. Menurut dia, BPBD Banten meminta nelayan tradisional sebaiknya tidak beraktivitas melaut sepanjang cuaca buruk. Begitu pula wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas berenang maupun mancing di sekitar pantai. Sebab, kata dia, berdasarkan laporan seorang nelayan tengah menjala atau menjaring ikan di Pantai Karisma, Pandeglang, terseret gelombang tinggi hingga menghilang. "Kami minta nelayan dan pelaku pelayaran dapat mematuhi peringatan imbauan agar terhindar dari kecelakaan laut," katanya. (mth)
Satgas TNI Yonif 123 Berikan Bantuan Tas-Buku Anak di Perbatasan
Merauke, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali di bawah Kolakopsrem 174/ATW Merauke menjadi guru serta memberikan bantuan tas sekolah dan buku kepada siswa sekolah PAUD-SD RT 03 Yakyu, Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Satgas Pamtas Yonif 123/RW Letkol Inf Goklas P.Silaban dalam keterangan diterima, Minggu, mengatakan pemberian buku dan tas sekolah merupakan program Satgas yang dipimpinnya untuk memotivasi anak supaya semangat dalam menuntut ilmu. "Sehingga di kemudian hari bisa berprestasi demi meraih cita-cita yang diinginkan. Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Pos Satgas agar selalu peduli terhadap anak-anak dan mengajari ilmu pendidikan,"katanya. Dansatgas Letkol Goklas Silaban mengakui, siswa tidak setiap hari bisa tatap muka masuk sekolah karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19. Sementara itu, Danpos Yakyu Letda Inf Darwin Simanullang bersama anggota turun langsung ke lokasi memberikan sejumlah buku dan tas sekolah untuk anak-anak tersebut. Danpos Yakyu Letda Inf Darwin Simanullang mengatakan, pemberian buku dan tas merupakan wujud kepedulian satgas TNI terhadap anak di batas negeri ini. "Ke depan hal ini akan terus menjadi agenda kegiatan Satgas,”ujarnya. Siswa penerima bantuan tas sekolah dan buku, Samson dan Raily mengucapkan terima kasih dan sangat senang kepada Satgas TNI yang telah memberikan bantuan tas sekolah. "Senang belajar, apalagi tas dan bukunya baru sekali, terima kasih bapak tentara," kata Samson dan Raily dengan nada gembira. (mth)
Sepekan, Kesiapan KTT G20 Bali hingga BI Optimistis Ekonomi Pulih
Jakarta, FNN - Terdapat sejumlah berita penting dan menarik perhatian selama sepekan terakhir seperti kesiapan Indonesia selenggarakan KTT G20 tahun 2022, hingga BI optimistis ekonomi RI pulih tahun 2022, tumbuh hingga 5,5 persen. Berikut rangkuman berita yang banyak menarik perhatian masyarakat mulai 22 sampai 28 November 2021: 1. Luhut pastikan kesiapan Indonesia selenggarakan KTT G20 tahun 2022 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Simak selengkapnya di sini 2. Erick Thohir ingin pelabuhan Indonesia jadi super hub di Asia Tenggara Menteri BUMN Erick Thohir ingin pelabuhan Indonesia menjadi super hub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan kawasan-kawasan lainnya usai adanya penyatuan Pelindo. Simak selengkapnya di sini 3. Airlangga optimistis ekonomi triwulan IV-2021 tumbuh hingga 6 persen Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 akan tumbuh di antara lima persen hingga enam persen. Simak selengkapnya di sini 4. Pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja Pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Simak selengkapnya di sini 5. BI optimistis ekonomi RI pulih tahun 2022, tumbuh hingga 5,5 persen Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2022 dan bertumbuh dalam rentang 4,7 persen sampai 5,5 persen. Simak selengkapnya di sini (mth)
Satgas Yonif 512 Bagikan Pakaian untuk Warga Perbatasan RI-PNG
Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Kalilapar dipimpin Danpos Letda Inf Wahyu Luhur Priyono membagikan pakaian kepada warga perbatasan Kampung Sach dan Kampung Kalilapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Letkol Inf Taufik Hidayat dalam keterangan diterima, Minggu, mengatakan pembagian pakaian dilakukan satgas TNI di Kampung Sach Dan Kampung Kalilapar 2 karena kedua kampung tersebut merupakan kampung binaan Pos Kalilapar. "Pembagian ini merupakan wujud nyata perhatian Satgas Yonif 512/QY terhadap warga di perbatasan Papua-PNG," ungkap Dansatgas. Dansatgas Letkol Taufik mengakui, masyarakat menyambut dengan baik dan merasa sangat terbantu dengan keberadaan Pos TNI serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah perbatasan. Sementara itu, tokoh adat kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda (60) mengucapkan terima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif 512 Mekanis melalui Danpos Letda Inf Wahyu dan anggota Pos Kalilapar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan. "Terima kasih wujud cinta kasih Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY kepada masyarakat," kata tokoh adat di perbatasan Paulus Maunda. (mth)
MUI: Kongres Ekonomi Umat Bukti MUI Tidak Hanya Urusi Fatwa dan Halal
Jakarta, FNN - Kongres Ekonomi Umat yang akan digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10-12 Desember menjadi bukti bahwa forum ulama Indonesia itu tak hanya mengurusi fatwa dan masalah halal saja, kata Ketua Penyelenggara Kongres, Andi Djuweli. "Harapan kami dengan ulama bergerak ini semua 'stakeholder' merasa ikut menggerakkan ekonomi umat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan kongres yang rencananya digelar di Hotel Sultan, Jakarta, tersebut merupakan ijtihad ulama terhadap ekonomi umat. Ulama tidak hanya memberikan nasihat, tetapi harus sama-sama rembug dalam membangkitkan ekonomi. Apalagi pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah memukul perekonomian. Maka ulama perlu turun demi mencegah terjadinya masalah sosial yang berkelanjutan. "Pandemi ini juga bukan soal bencana, tentu kita paham dan belum tahu kapan berakhir. Tetapi kalau kita hanya menunggu saja tidak ada aksi efeknya tentu luar biasa kepada ekonomi umat kita," kata dia. Kongres empat tahunan ini akan dihadiri oleh 11 tokoh besar dan 250 peserta dari berbagai golongan. Tokoh-tokoh yang dijadwalkan hadir seperti Jusuf Kalla dan Chairul Tanjung. Sementara lembaga yang turut ikut yakni Kadin, ACT, BAZNAS, hingga Badan Wakaf Indonesia. Nantinya, kata dia, mereka yang hadir akan merumuskan, memberikan saran dan masukan, serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. "Karena bagaimana pun hari ini juga pemerintah juga berkembangnya suatu bangsa dan negara, kuatnya pemerintah, dibangun bersama-sama," katanya. Menurutnya, salah satu poin penting dalam pembahasan kongres yakni menyoroti UMKM. Sebab, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara yang mampu membangkitkan diri dari keterpurukan. "Ulama merasa bagaimana menggerakkan ini semua. Jadi soal pandemi kita ikhtiar bagaimana menyelesaikan pandemi, tapi soal ekonomi jangan sampai tidak selesai. Sebab kalau tidak diselesaikan akan menjadi bahaya," demikian Andi Djuweli. (mth)
Puan: Indonesia Responsif Gender dalam Menyusun Kebijakan
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. “Indonesia juga telah melakukan 'review' terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender," kata Puan di forum anggota parlemen perempuan dalam IPU General Assembly ke-143 yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Spanyol, Jumat, demikian dalam keterangan persnya. Puan menyampaikan hal tersebut pada panel diskusi bertajuk "Strategies for gender-responsive law making: its benefits and related challenges". Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan. “Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal," ujarnya. Dia mengatakan, DPR RI memiliki forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan. Puan menegaskan bahwa Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik, untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik yang dijamin dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik. Menurut dia, reformasi hukum yang responsif gender memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan, setidaknya hal itu yang terjadi di Indonesia. "Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa," katanya. Selain itu menurut dia, reformasi hukum yang responsif gender dapat meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Dia menjelaskan hal tersebut tentunya termasuk perlindungan perempuan dari perdagangan orang dan pernikahan dini. "Selama tahun-tahun awal pengarusutamaan gender di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan sulitnya menerjemahkan pengertian gender. Tantangan itu membuat upaya pengarusutamaan gender masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan daripada fokus secara luas pada isu hak asasi manusia dan pemberdayaan," ujarnya. Namun Puan percaya pelibatan penuh perempuan dalam program pembangunan nasional bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi tindakan berani untuk menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam IPU General Assembly di Madrid, Puan juga akan menjadi pembicara di beberapa sesi seperti dalam forum parlemen perempuan dan akan menyampaikan pidato pada sesi general debate (debat umum) dengan tema "Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community". Puan juga akan mengisi sesi governing council untuk menyampaikan hasil sidang "The First Global Conference on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)" yang telah diselengarakan secara virtual di Jakarta pada tanggal 28-30 September 2021. Selanjutnya, Puan akan berpidato pada sesi forum penutupan Sidang Umum IPU ke-143 Madrid sekaligus menyampaikan undangan kepada seluruh parlemen negara-negara anggota IPU untuk hadir dalam Sidang IPU ke-144 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan Maret 2022. Di sela-sela forum parlemen internasional itu, Puan juga akan mengadakan beberapa pertemuan bilateral antara lain dengan Ketua Parlemen Spanyol, Presiden IPU, dan Sekretaris Jenderal UN WTO. (mth)
KTT G20 Bali Akan Tekankan Pentingnya Program Restorasi Mangrove
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perhelatan KTT G20 di Bali pada 2022 akan menekankan pentingnya program restorasi mangrove yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Luhut saat meninjau lokasi penanaman Mangrove di Bali, Kamis (25/11). Ia mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pesan kepada pemimpin dunia dalam forum tersebut soal pentingnya restorasi mangrove untuk menghasilkan karbon kredit. Tujuannya agar negara-negara atau pemimpin dunia tidak hanya bicara konsep tapi melakukan tindakan nyata seperti yang sudah dilakukan Indonesia saat ini. "Jadi Presiden mengirim pesan, kita jangan ngomong-ngomong saja dalam pertemuan tinggi dunia. Karena program ini didanai 1,2 miliar Dolar AS," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Saat ini pemerintah telah memiliki program restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare dan telah berjalan untuk diwujudkan. Penanaman magrove yang berada di wilayah Bali merupakan bagian dari program restorasi mangrove yang telah dicanangkan. "Selama ini dan tahun depan mungkin hampir 200 hektare (sudah) direstorasi dan itu masih sebagian besar didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujarnya. Luhut menuturkan besarnya luasan restorasi mangrove yang dilakukan Indonesia akan memberikan nilai berupa karbon kredit yang dinilai penting dan berharga serta menjadi nilai lebih bagi Indonesia. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan sedang menyelesaikan aturan turunan terkait karbon kredit yang dimaksud. "Sekarang kami sedang menyempurnakan (aturan turunan) mengenai pelaksanaan Carbon Pricing dan Carbon Trading, karena Indonesia salah satu negara super power dalam karbon kredit," ujarnya. Luhut menambahkan, tingginya karbon kredit untuk Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri. Potensi tersebut, lanjut dia, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. "Ini kekuatan besar kita untuk menghasilkan (nilai) puluhan atau mungkin ratusan dolar untuk beberapa tahun ke depan dan ini untuk generasi ke depan. Dan akan menciptakan lapangan kerja," katanya. Kunjungan kerja yang dilakukan Luhut di Bali kali ini merupakan bagian dari rangkaian untuk menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 yang digelar pada 2022. Menko berpesan agar semua hal termasuk masalah sampah dan penggunaan energi bersih harus dimulai untuk mempersiapkan perhelatan akbar tersebut. Ia pun memastikan tidak ada masalah dan kendala yang dihadapi. Namun, ia juga berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama persiapan dan segala keperluan terkait kegiatan internasional tersebut akan selesai. "Karena kita sudah pengalaman dengan Annual Meeting IMF-World Bank Group kemarin, kendala jadi minor. Ini ada 20 spot pertemuan, jadi bukan hanya di Bali. Target selesai Agustus tahun depan," katanya. (mth)
Ketua MPR: Kadin Indonesia Siap Berantas Korupsi di Dunia Usaha
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Kadin siap menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi di dunia usaha. "Kadin Indonesia dan KPK sebelumnya memiliki Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 145 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani 3 Oktober 2017 dan berakhir 3 Oktober 2019. Pembaruan MoU yang dilakukan hari ini menjadi bukti konkret Kadin Indonesia siap menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, khususnya di dunia usaha," ujar Bamsoet usai penandatanganan MoU Kadin Indonesia dengan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mendukung penuh penandatangan MoU antara Kadin Indonesia dengan KPK. MoU yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan bertujuan meningkatkan kerja sama kedua pihak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua DPR RI ke-20 yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan ruang lingkup MoU meliputi berbagai hal, yakni pertukaran informasi dan data, pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, sosialisasi dan kampanye, pelaksanaan dan penerapan hasil kajian/penelitian, serta kegiatan lain berkaitan dengan program pemberantasan korupsi di sektor yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. "Sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia, saya ditugaskan menjadi narahubung dalam rangka pelaksanaan MoU ini. Sementara dari KPK, narahubungnya ditugaskan kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan salah satu poin penting dalam MoU adalah adanya penerapan whistleblowing system sehingga diharapkan dapat memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi. Melalui whistleblowing system, para saksi yang melaporkan praktik korupsi di korporasi bisa mendapat perlindungan hukum. "Jika menengok ke belakang, dari perspektif dunia usaha, berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah pascareformasi dinilai masih cenderung merugikan pengusaha, misalnya bila dirujuk pada sektor pajak, perizinan, dan lingkungan sehingga akhirnya justru memperlambat pengembangan sektor industri. Kondisi ini disinyalir menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan pihak swasta atau dunia usaha," terang Bamsoet. (mth)
Kemnaker Ingatkan Ada Sanksi Jika Tak Terapkan Struktur dan Skala Upah
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. "Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Indah Anggoro Putri ketika menjawab pertanyaan ANTARA melalui aplikasi pesan yang diterima di Jakarta, Rabu. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menjelaskan bahwa sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun. Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, kata Putri, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi. Usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015. Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. "Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan," kata Putri. (mth)
Dubes Ridwan: Kuliner Indonesia Jembatan Penghubung Antarbangsa
Jakarta, FNN - Kekayaan kuliner Indonesia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai bangsa, kata Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan. Ridwan mengatakan hal itu dalam sambutannya di acara "Indonesia Culinary Night" (Malam Kuliner Indonesia) di Doha, Qatar, pada Senin (22/11). "Tidak hanya itu, diplomasi kuliner Indonesia juga diharapkan dapat membawa efek rembes secara ekonomi. Kita berharap dari acara ini ada satu atau dua kuliner Indonesia yang dapat menjadi menu tetap di hotel-hotel di Qatar," kata Ridwan seperti dikutip dalam keterangan KBRI Doha yang diterima di Jakarta, Rabu. Acara itu digelar untuk mempromosikan berbagai masakan khas Indonesia kepada masyarakat Qatar, khususnya kalangan bisnis perhotelan, dengan mengundang para general manager hotel, wartawan, influencer dan food blogger setempat. KBRI Doha juga mengundang para duta besar negara sahabat, seperti Australia, Korea Selatan, Turki, Meksiko dan negara-negara ASEAN. Menurut Ridwan, kuliner Indonesia memang telah lama diakui keunikan dan kekayaan rempah-rempahnya, namun perlu diberi ruang promosi yang lebih besar untuk disajikan di kalangan atas, khususnya di Timur Tengah. Dia juga mengapresiasi kehadiran dan kegigihan para koki Indonesia di Qatar dalam memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia. "Mereka hakikatnya adalah duta-duta kita yang telah berkontribusi besar dalam memperkenalkan dan mempromosikan kuliner Indonesia di Qatar," ujarnya. Acara Malam Kuliner Indonesia itu didukung oleh delapan koki Indonesia yang bekerja di Qatar. Mereka dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. "Saya bangga menjadi bagian dari tim (acara) ini," kata Edo, salah satu koki yang bekerja untuk keluarga kerajaan di Qatar. Beberapa menu unggulan yang disajikan dalam acara itu antara lain adalah es dawet, wedang jahe, gado-gado, soto ayam Lamongan, nasi kuning, rendang, sate, pempek dan bika ambon. Acara itu juga diisi dengan pagelaran tari yang dibawakan oleh grup tari Puspa Qinarya dan musik angklung oleh Indonesian Ladies Angklung. Kedua grup kesenian tersebut beranggotakan para diaspora Indonesia di Qatar, yang selama ini aktif memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Qatar. (mth)
POPULER
