NASIONAL
Hasil Survei 67,8 Persen Publik Puas dengan Kinerja Polri
Jakarta, FNN - Sebanyak 67,8 persen publik merasa puas dengan kinerja Polri berdasarkan hasil survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) dirilis, Senin.Dalam survei tersebut, Polri menempati peringkat kedua setelah TNI yang memiliki tingkat kepuasan publik di angka 75,4 persen, selanjutnya diposisi ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 60,4 persen.\"TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK,\" kata Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Berdasarkan hasil survei tersebut, Polri dapat mengungguli lembaga penegak hukum dan yudisial lainnya, seperti Mahkamah Agung dengan kepercayaan sebesar 51,9 persen, Mahkamah Konstitusi sebesar 51,9 persen, Kejaksaan Agung sebesar 50,4 persen, lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 47,7 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada di 47,4 persen, sedang DPR sebesar 44,1 persen.Survei ini dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021 melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proposional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.Sebelumnya, hasil survei Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemudian diikuti TNI pada posisi kedua.\"Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8 persen Sekitar 74,6 persen tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3 persen,\" kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12).Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.\"Ketiga ada Polri dengan angka 66,8 persen. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik,\" ujarnya. (mth)
Dirjen HAM: UU Ciptaker Penting untuk Tangani Masalah Kelapa Sawit
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Mualimin Abdi mengingatkan pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam menangani masalah bisnis kelapa sawit yang seringkali terkendala akibat regulasi yang tumpang-tindih.\"Pada konsentrasi tumpang-tindih regulasi, sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita jembatani agar tidak terjadi lagi,\" kata Mualimin ketika menyampaikan paparan dalam seminar bertajuk \"Mengungkap Dampak Bisnis Industri Kelapa Sawit\" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Setjen DPR RI Channel, dipantau dari Jakarta, Senin.Regulasi yang tumpang-tindih mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, adalah pelaku bisnis dan masyarakat adat, maupun masyarakat hukum adat yang berada di kawasan kelapa sawit.\"Seringkali orang konflik karena satu lahan hamparan yang cukup luas, itu pemiliknya bisa berbagai macam. Celakanya, semua pemiliknya punya sertifikat,\" tutur dia.Lebih lanjut, ketidakpastian hukum acapkali menjadi penyebab terjadinya konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan pemilik perusahaan yang melakukan aktivitas korporasi, seperti perluasan lahan kebun kelapa sawit.\"Masyarakat adat selalu termarginalkan (terpinggirkan, red.) apabila ada konflik-konflik yang terkait dengan aktivitas korporasi itu,\" ucap dia.Oleh karena itu, salah satu solusi yang Pemerintah cetuskan untuk menanggulangi permasalahan regulasi yang tumpang-tindih adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah berharap dapat merampingkan regulasi, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan bisnis berskala besar seperti kelapa sawit.\"Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan itu (Undang-Undang Cipta Kerja, red.) inkonstitusional bersyarat,\" ujar Dirjen HAM ini.Selain permasalahan terkait regulasi yang tumpang-tindih, perbedaan tafsir terhadap norma-norma di dalam regulasi juga menjadi permasalahan yang sering Mualimin dan pihaknya temukan di lapangan.\"Ini seringkali menjadi permasalahan di dalam aktivitas bisnis kelapa sawit. Memang kelapa sawit itu produk primadona yang memerlukan lahan yang cukup luas, jadi seringkali bertabrakan dengan berbagai hal, utamanya masyarakat adat atau masyarakat hukum adat,\" tutur Mualimin. (mth)
Titiek Soeharto Berikan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Semeru
Lumajang, FNN - Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyambangi penduduk yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, Kamis sore, 23 Desember 2021, di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) secara simbolis kepada beberapa warga. Titiek yang datang bersama rombongan membawa 2.000 paket bantuan berupa sembako dan keperluan air bersih. Sebanyak 1.000 paket diserahkan ke Posko Bencana Erupsi Gunung Semeru, di Dusun Karanjan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Posko tersebut merupakan tempat relawan di bawah Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212 (DTN PA 212). Selanjutnya, para relawan akan menyalurkannya kepada penduduk yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 1.000 paket sembako dan keperluan air bersih (antara lain tandon air, mesin air, pipa) diserahkan ke posko Pusat Laboratorium Nahdlatul Ulama (NU) di Dusun Karang Bento, Candipuro, Lumajang.Saat singgah di posko DTN PA 212, seorang ibu memperlihatkan foto dalam bentuk guntingan koran yang sudah dilaminating. Foto tersebut merupakan album kenangan ketika tahun 1976, Presiden Soeharto mengunjungi dusun tersebut. Sang wanita yang memperlihatkan foto tesebut menceritakan kepada Titiek, ada di antara perempuan yang berbincang dengan ayahnya itu sudah meninggal dunia. Di posko DTN 212, Titiek yang didampingi keponakannya Retno Sigit (biasa dipanggil Eno) menyerahkan bantuan secara simbolis. Kemudian, ia dan rombongan yang didampingi para relawan DTN PA 212 menuju Kampung Renteng, meninjau areal yang sudah gersang akibat disapu lahar panas. Terlihat sejumlah rumah yang sebagian tertimbun pasir, dan ada yang hanya terlihat genteng. Pohon kelapa yang ada di lokasi kelihatan mati meranggas.Di lokasi tersebut anak keempat dari enam bersaudara itu juga memberikan paket sembako secara simbolis kepada sepuluh orang yang saat kejadian berada di lokasi karena bekerja sebagai penggali pasir.\"Saat kejadian sedang apa?\" tanya Titiek.\"Menambang pasir, Bu. Saya selamat, karena langsung lari,\" kata pria yang mengenakan celana selutut itu.\"Syukurlah selamat,\" kata Titiek. Ia turut sedih, prihatin dan berduka atas musibah erupsi yang telah menelan korban jiwa 51 orang itu. (MD).
BMKG: 96,8 Persen Wilayah Indonesia Hujan Saat Natal dan Tahun Baru
Medan, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sekitar 96,8 persen wilayah Indonesia berada dalam kondisi musim hujan saat Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.\"Natal dan tahun baru umumnya dalam posisi masih musim hujan. Artinya wilayah Indonesia 96,8 persen itu telah memasuki musim hujan,\" ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Medan, Kamis. Hal ini diungkapkan Guswanto usai kunjungan kerja dan inspeksi kesiapan Posko Terpadu Natal dan Tahun Baru 2021/2022 di Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan, Sumatera Utara.Sedangkan puncak musim hujan, lanjut dia, seperti di Provinsi Sumatera Utara terjadi sejak November 2021 hingga akhir Desember 2021. Beberapa wilayah lain di Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2022 yang terjadi secara bertahap dalam waktu tidak bersamaan. \"Ini kita lihat bahwa saat Natal dan tahun baru akan masih terjadi hujan. Biasanya kalau untuk Sumatera Utara itu, terjadi siang menjelang sore atau malam hari,\" terang dia.Maka perlu diwaspadai gangguan-gangguan cuaca, seperti sirkulasi siklonik merupakan daerah pertemuan angin yang saat ini terpantau berada di Semenanjung Malaysia dan sebelah barat Bengkulu. \"Ini akan menyuplai uap air, sehingga menambah curah hujan di Sumatera Utara. Ada lagi yang perlu diwaspadai hujan lebat disertai petir di Sumut, seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan dan Nias sudah terjadi banjir,\" tegas dia.\"Kita perkirakan kondisi cuaca di Sumatera Utara ini sampai pertengahan Januari atau Februari, karena kita pada saat merilis musim hujan 2021/2022 masih dipengaruhi fenomena La Nina,\" ungkap Guswanto. (mth)
Panglima TNI Tinjau Vakisinasi Massal di Manokwari Papua Barat
Manokwari, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal hari ke tiga yang digelar TNI bersama pemerintah Papua Barat di Lapangan Borasi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis. Ia mengatakan, kunjungannya ke Manokwari untuk memastikan progam vaksinasi Covid-19 nasional di Papua Barat berjalan sebagaimana komitmen TNI bersinergi dengan pemerintah dalam serbuan vaksinasi di seluruh Indonesia. \"Adapun salah satu agendanya saya di Manokwari ini yaitu melihat langsung pelaksanaan vakisinasi, dan kami terus berusaha mengedukasi masyarakat bahwa TNI siap melayani masyarakat Papua Barat yang belum divaksin,\" ujar dia. Ia mengatakan, selain tugas pokok TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara, kekebalan imunitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 sangat diutamakan, oleh karena itu TNI siap membantu pemerintah mengejar 70 persen penduduk Papua Barat divaksin. \"Kami sampaikan kepada masyarakat Papua Barat, bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 masih tetap ada, baik yang digelar sesekali secara massal, maupun di pusat pelayanan kesehatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di daerah ini,\" ujar dia. Ia tidak menampik bahwa dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara nasional masih saja diperhadapkan dengan kelompok masyarakat yang belum mau divaksin. \"Jika ada masyarakat yang belum mau divaksin, tidak masalah, karena kami tetap buka pelayanan sembari mengedukasi. Jika sewaktu-waktu dia berubah pikiran dan bersedia divaksin, tetap kami layani karena cadangan vaksin kita masih tersedia,\" kata dia. Ia juga mengapresiasi antusias warga Kabupaten Manokwari yang mendatangi tempat pelayanan vaksinasi massal hari ke tiga di Lapangan Borasi pada rangkaian HUT kelima Kodam XVIII/Kasuari, di Papua Barat. \"Luar biasa, karena setelah saya tinjau masih ada warga yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama. Ini artinya kesadaran masyarakat kita secara perlahan sudah terbentuk dan akan terus disosialisasikan oleh jajaran TNI di daerah,\" ujarnya. (mth)
Anis Matta: Partai Gelora Bertekad Mewakafkan Gerakan yang Bermanfaat untuk Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan dapat memahami, bahwa isu-isu yang diangkat Partai Gelora menjadi sebuah program kampanye sangat tidak populer di masyarakat dan tidak seksi untuk menjadi konsumsi pemberitaan di media. \"Teman-teman media sering bertanya kepada saya, kenapa Partai Gelora selalu mengangkat isu yang sangat tidak populer dan tidak seksi secara media seperti juga isu stunting ini, sebelumnya soal isu lingkungan,\" Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Launching Gerakan Gelorakan GEN 170, Ibu Sehat Bayi Hebat di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (22/12/2021) petang. Menurut Anis Matta, sejak awal ia sudah menyadari isu yang diangkat Partai Gelora tidak seksi untuk konsumsi media. Namun, dia ingin mengatakan bahwa, pendirian partai politik seharusnya tidak semata bertujuan untuk merebut kursi kekuasaan, tetapi juga harus bisa melakukan perubahan di masyarakat. \"Karena itu, setiap agenda yang kita tempatkan di agenda prioritas, selalu dimulai dengan program literasi seperti yang kita lakukan sebelumnya, dengan gerakan menanam 10 juta pohon,\" katanya. Anis Matta menegaskan, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 5 besar dunia membutuhkan waktu panjang dan tidak banyak orang yang mengerti, tetapi perubahan itu harus mulai dilakukan sekarang. \"Ada satu cerita kenapa TV National Geographic bisa menjadi sangat populer, padahal seluruhnya science. National Geographic itu, adalah contoh dari gerakan wakaf untuk mengubah science dari milik scientist menjadi milik publik,\" ujar Anis Matta. Dalam kasus National Geographic ini, lanjutnya, ia melihat ada tekad dan political will yang luar biasa untuk mendistribusikan pengetahuan kepada masyarakat melalui gerakan wakaf tersebut. \"Dan saya bahagia hari ini, telah mendapatkan konfirmasi secara scientific, bahwa program Gerakan GEN 170 ini secara scientific, possible (mungkin). Kita ingin gerakan wakaf ini menjadi karakter dari Partai Gelora. Gerakan-gerakan ini yang kita lakukan,\" katanya. Anis Matta berharap program gerakan GEN 170 ini dapat mendorong political will pemerintah untuk mengintervensi nutrisi dan gizi masyarakat guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pemberian nutrisi kepada ibu hamil, bantuan kelahiran nutrisi untuk bayi dan makan siang gratis untuk anak sekolah hingga jenjang SMA. Alokasi anggaran tersebut, kata Anis Matta, dimungkinkan tinggal kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menjadikannya sebagai kebijakan publik. \"Kalau ingin menghilangkan stunting, serta menjadikan manusia Indonesia kuat dan unggul dengan tinggi badan 170, maka negara harus mengintervensi dengan memberikan nutrisi kepada ibu hamil, bantuan kelahiran, bantuan nutrisi 1.000 hari pertama pada bayi dan bantuan makan siang untuk anak sekolah hingga SMA,\" katanya. Guru Besar Gizi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Prof Dr. drg Sandra Fikawati, MPH mengatakan, masalah stunting ini harus diperjuangkan secara bersama-sama untuk diatasi. Sebab, stunting tidak hanya sekedar masalah tinggi badan, tetapi juga menurunkan kemampuan kognitif dan kecerdasan. \"FKM UI sudah melakukan penelitian soal ini, masalah stunting sangat penting untuk diperjuangkan bersama. Dari hasil kajian FKM UI, yang harus diperjuangkan bukan hanya nutrisi pada bayi saja, tetapi juga nutrisi pada remaja,\" kata Fikawati. Fikawati menilai, nutrisi pada bayi seharusnya diberikan pada 8.000 hari pertama, bukan 1.000 hari berdasarkan hasil penelitian FKM UI. \"Masalah stunting ini, penyakit karena tidak cukup gizi dan kurang cukup makan. Generasi 170 ini, generasi optimis dan realitis, saya senang dengan program ini. Soal stunting ini, bukan hanya nutrisi 1.000 hari pertama yang diperhatikan, perlu ditambah lagi 7.000 hari lagi,\" kata Guru Besar Gizi Masyarakat FKM UI Ini. Hal senada disampaikan Ahli Imunologi, dr Rina Adeline, Sp. MK, M. Kes, ABAARM. dr Rina mengatakan, asupan gizi, serta vitamin D dan VDR (Vitamin D Resepter) berperan untuk menggantikan sel-sel yang rusak pafa saluran penceranaan dan otak. \"Jika saluran pencernaan terjadi kebocoran, maka otak kita bisa terganggu, sehingga terjadi auto imun, malnutrisi dan menyebabkan stunting. Stunting itu terjadi akibat gangguan gizi kronik, selain dipicu gangguan lingkungan seperti polusi,\" kata dr Rina Adeline. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati mengatakan, gerakan GEN 170 merupakan program PiPI (Pintarnya Perempuan Indonesia) Partai Gelora. PiPI saat ini sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan, yang bertujuan menjadikan perempuan Indonesia berdaya guna. \"Melalui PiPI ini, gerakan GEN 170 akan digelorakan sampai tingkat kecamatan untuk mengatasi masalah stunting ini. Anak-anak akan diberikan telur, vitamin dan makanan bergizi. Ibu-ibu hamilnya juga kita perhatikan,\" kata Ratih. Tokoh Perempuan Penggerak Masyarakat Bali Agung Tini yang hadir secara daring siap berkolaborasi dengan Partai Gelora untuk mewujudkan dan meralisasikan program GEN 170 secara nasional. \"Selamat untuk Partai Gelora menjadi pioner dan menstimulus kita semua dengan program GEN 170. Ini saya kira persembahan terbaik di Hari Ibu, yang memiliki makna Partai Gelora menjadi seorang ibu yang melahirkan generasi kuat, unggul dengan tinggi badan 170,\" kata Agung Tini. Agung Tini mengungkapkan, juga telah menginisiasi program serupa melalui Sekolah Karakter Calon Ayah dan Ibu dengan memberikan perlindungan anak yang akan dilahirkan dari sudut ekonomi dan kesehatan. \"Saya ingin berkolaborasi dan menyukseskan program GEN 170. Program ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dari akademisi, lembaga pendidikan termasuk media. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi,\" ujarnya. (mth)
Wapres Janji Tangani 212 Kabupaten Miskin Ekstrem
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 akan dilakukan di 212 kabupaten/kota, di mana 70 persennya merupakan wilayah pesisir.\"Setelah kita lakukan upaya penanganan tahun 2021 di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi, maka pada tahun 2022 direncanakan sekitar 212 kabupaten/kota yang akan kita tangani,\" ujar Wapres saat memberikan keterangan pers seusai memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pesisir, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.Wapres menyampaikan pada tahun 2021, dari 35 kabupaten/kota yang ditangani, sebanyak 24 kabupaten atau 70 persen di antaranya merupakan wilayah pesisir.Di tahun 2022, dari target 212 kabupaten/kota yang akan ditangani, 70 persennya juga wilayah pesisir.\"Di tahun 2022 ternyata dari 212 kabupaten/kota, 147 di antaranya, 69 persen, atau 70 persen lah, juga wilayah pesisir,\" jelas Wapres.Wapres mengatakan dalam rapat tersebut, disamping membahas penanganan kemiskinan secara keseluruhan, dirinya beserta kementerian dan lembaga terkait juga melakukan upaya penekanan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di pesisir.\"Kita melibatkan Kementerian Kelautan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan untuk pendidikan dan pelatihan,\" jelasnya.Wapres juga mengundang TNI Angkatan Laut karena memiliki program pembinaan wilayah bahari serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program penanganan kemiskinan di daerah.\"Kita sudah lebih awal melakukan rencana aksi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah lebih awal. Dengan harapan di tahun 2022, 212 kabupaten/kota sudah kita tuntaskan, sehingga sisanya nanti itu bisa diselesaikan 2023, dan tahun 2024 kemiskinan ekstrem sudah nol persen,\" ujarnya. (sws, ant)
FOI Targetkan Gerakan Satu Juta Ibu Tekan Masalah Pangan
Jakarta, FNN - Organisasi sosial, Foodbank of Indonesia (FOI) menargetkan gerakan yang melibatkan satu juta ibu menjadi relawan untuk bersama menekan masalah pangan seperti kelaparan dan kekurangan gizi terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak.\"Kami akan gerakkan terus sejuta ibu untuk bergerak menghapus kelaparan dan kurang gizi untuk masa depan Indonesia,\" kata Pendiri FOI Hendro Utomo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan pada 2019 hingga saat ini, organisasi tersebut melakukan aksi 1.000 ibu yang ternyata diikuti hampir 4.500 ibu-ibu di 20 kabupaten/kota di Tanah Air dalam kampanye \"Bikin Dapur Ngebul\".Melalui kampanye itu, lanjut dia, para ibu diharapkan dapat mengajak keluarga kembali berkegiatan di dapur mengolah makanan dan membuka akses pangan bagi anak-anak.Gerakan tersebut semakin digencarkan FOI mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah warga miskin di Indonesia yang meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi COVID-19.Sedangkan, survei FOI pada 2020 di 14 kota dan kabupaten di Tanah Air menunjukkan bahwa di permukiman padat, anak yang belajar di sekolah pada tingkat dini (PAUD) dalam keadaan lapar mencapai sekitar 50 persen.Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama khususnya para ibu di Indonesia karena anak merupakan masa depan bangsa. Ibu memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan makanan anak dan keluarga.Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi menekan masalah pangan, FOI memberikan penghargaan kepada ibu-ibu relawan yang membuka akses pangan melalui \"Anugerah Ibu Teladan\" yang sekaligus memaknai Hari Ibu.\"Ibu yang memberikan kita gizi pertama saat kita lahir. Ibu yang merawat dan membesarkan kita dengan kasih dan nilai-nilai,\" imbuh Hendro.Terdapat empat kategori penghargaan Ibu Teladan yakni penggerak masyarakat, akademisi/peneliti, dunia usaha, dan pemangku kebijakan publik melalui masa penjurian pada 9-11 Desember 2021 oleh juri independen. (mth)
Ketua DPR Apresiasi Program Modernisasi Alutsista TNI AU
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara (AU) untuk meningkatkan kemampuan tempur.Menurut dia, terobosan dan inovasi harus terus dilakukan untuk menyiasati kendala penyediaan alutsista.\"Tidak sekadar memenuhi target MEF (Minimum Essential Force), tetapi harus menghasilkan lompatan teknologi dan terobosan sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam teknologi alutsista di kawasan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Puan mengemukakan hal itu ketika meninjau program Enhanced Mid Life Update (EMLU) pesawat tempur F-16 TNI AU di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Selasa (21/12).Dalam kesempatan itu Puan melihat langsung pesawat F-16 yang sudah diperbaharui kemampuan tempurnya.Puan juga melihat kokpit pesawat dan berdialog dengan dengan para penerbang Lanud Iswahjudi.Kedatangan Puan di Lanud Iswahjudi disambut langsung Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo bersama sejumlah perwira tinggi TNI AU.Fadjar menjelaskan bahwa program Falcon Star EMLU merupakan salah satu terobosan TNI AU dalam memodernisasi pesawat tempur F-16.Setelah menjalani program tersebut, kata Kasau, F-16 TNI AU berkemampuan melaksanakan pertempuran modern secara Beyond Visual Range (BVR).\"Melalui program Falcon Star EMLU, F-16 kini juga dilengkapi radar dengan jangkauan yang jauh dan BVR missile AIM-120 AMRAAM. Saat ini program Falconstar EMLU sudah menghasilkan 5 pesawat dari rencana 10 pesawat,\" ujarnya.Kasau menjelaskan bahwa program EMLU dilaksanakan sepenuhnya oleh personel TNI AU dengan pelatihan dari teknisi ahli dari Lockheed Martin, yang sekaligus bagian dari alih teknologi.Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan bahwa kunjungan Ketua DPR RI sangat penting sebagai sarana memotivasi para penerbang dalam melaksanakan tugas. (mth)
Pontjo Sutowo Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum FKPPI
Jakarta, FNN - Pontjo Sutowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) periode 2021-2026 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Jakarta, 20-22 Desember 2021.\"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Keluarga Besar (KB) FKPPI. Melalui Munas ke-10 ini, mereka telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026,\" kata dia, dalam penutupan Munas ke-10 itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Kembali menjadi Ketua Umum FKPPI yang saat ini berusia 43 tahun, kata Pontjo, merupakan sebuah kehormatan sehingga jabatan itu juga perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk membesarkan forum tersebut dalam tujuan bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.\"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, noblesse oblige, yaitu kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab,\" ujarnya.Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), menurut Pontjo, FKPPI tidak pernah dan tidak diperbolehkan membuat kegaduhan ataupun meresahkan masyarakat. Sebaliknya, energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI perlu digunakan untuk membela negara.\"Jadi, kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara,\" kata dia.Selain itu, Pontjo juga menyampaikan salah satu tekad FKPPI yang harus senantiasa diperjuangkan adalah berada di garis terdepan untuk menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks,\" kata dia.Tidak hanya itu, kata dia, FKPPI pun harus peka terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antarmasyarakat. Isu dan tindakan seperti itu, menurut dia, dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.\"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi, tidak saja dalam mengisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata dia.Ia menambahkan pula FKPPI harus siap untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara itu.Penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI itu ikut pula dihadiri Menteri Perindustrian sekaligus kader FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Sapriadi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Umum FKPPI, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Dudhie Makmun Murod. (mth)
POPULER
