NASIONAL
Diminta Klarifikasi Atas Laporan Dugaan KKN Dua Anak Jokowi, Ubedilah Bawa Dokumen Tambahan
Jakarta, FNN - Aktivis 98, Ubedilah Badrun memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. Selama hampir dua jam, ia dimintai klarifikasi atas laporan yang dilayangkannya terhadap dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Ia melaporkan putra presiden tersebut pada Senin, 10 Januari 2022 yang lalu. Selain diminta klarifikasi, Ubedilah yang biasa dipanggil Kang Ubed juga membawa berkas tambahan guna melengkapi laporan tersebut. Ubed yang didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal mengaku senang atas pemanggilan klarifikasi tersebut. Dengan demikian, laporannya sudah mulai diproses KPK. Tidak banyak yang disampaikan Ubed kepada wartawan seusai pemeriksaan. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK. Mengenai materi klarifikasi, ia tidak menjelaskannya karena hal itu menjadi ranah KPK. Sedangkan tentang dokumen, ia menyebutkan melengkapi data yang sudah dilaporkan sebelumnya. “Kami juga membawa bukti baru, dokumen tambahan untuk memperkuat apa yang kami laporkan,” ujar Ubed yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Ia tidak menjelaskan dokumen yang menjadi bukti baru itu. KPK-lah yang nanti menjelaskan apakah dokumen tersebut dikategorikan bukti atau tidak. “Tentu ini dokumen berbasis data yang valid, selebihnya KPK yang akan melanjutkan,” tutur Ubed di Gedung Merah Putih, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Banyak pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam pemeriksaan itu. Dia mengatakan, yang dibahas dalam pertemuan itu cukup banyak dan berkaitan dengan pengaduannya ke KPK. Namun, ia tidak menjelaskan materi klarifikasi itu. “Kontennya, saya kira tidak berhak untuk menjelaskan ke publik, karena masih ada proses yang mungkin akan terus dilakukan. Banyak pertanyaannya tadi, karena harus detail dari awal sampai akhir,” ucapnya. Kepada wartawan, Ubed mengatakan, ia hanya menjelaskan laporan yang dilayangkannya agar tidak menimbulkan interpretasi yang mungkin muncul di luar laporan. Proses selanjutnya, biarkan KPK yang menjalankannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dia percaya kepada KPK untuk menjalankan amanah negara yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia berharap KPK bisa terus melanjutkan dengan cara yang seharusnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kami menghormati KPK dan yang lainnya. Kami percaya di republik ini ada prinsip ya, siapa pun sama kedudukannya di muka hukum dan juga kita memegang teguh asas praduga tidak bersalah,\" katanya. (M. Anwar Ibrahim/FNN)
Pengamat Nilai Kedaulatan Maksimal Melalui Kuasaan Ruang Penerbangan
Jakarta, FNN - Pengamat militer Beni Sukadis menilai upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lebih maksimal melalui penguasaan ruang udara penerbangan (Flight Informatin Region/FIR) di Kepulauan Riau dan sekitarnya.\"Ya, pengelolaan FIR sangat penting karena pesawat tempur kita sudah tidak perlu lapor ke Singapura lagi kalau melewati Batam dan Natuna,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dengan pengambilalihan tersebut, Indonesia juga bakal mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu adanya biaya yang didapat dari pengelolaan FIR, ucap dia.Menurut Beni pengambilalihan ini adalah keberhasilan dari lobi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kementerian dan instansi terkait.\"Upaya lobi ini sudah dilakukan sejak lama dan salah satu trade off dalam negosiasi soal perjanjian pertahanan,\" ujar Beni. Ia menjelaskan FIR merupakan pengelolaan informasi penerbangan di suatu wilayah yang bertalian dengan teknis keselamatan penerbangan.Ketika Indonesia memegang kendali FIR, maka negara wajib menjamin keselamatan penerbangan, baik nasional maupun internasional di wilayah daulat tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Indonesia semakin besar.\"Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan SDM kita untuk mengelola FIR yang terbentang dari Selat Malaka hingga Natuna,\" ujarnya.Kementerian Pertahanan melalui unggahan akun media sosialnya mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri lainnya turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan di Bintan.Hasilnya, Indonesia dan Singapura menyepakati beberapa nota kesepahaman di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan untuk menyempurnakan kedaulatan bangsa yaitu pengambilalihan FIR dari Singapura ke Indonesia yang telah diupayakan sejak 1990-an.Adapun ditandatanganinya perjanjian ekstradisi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme. Termasuk pula nota kesepahaman tentang komitmen melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara. (mth)
Personel Brimob Polda NTT yang BKO di Papua Kembali ke Kupang
Kupang, FNN - Sebanyak 100 orang personel anggota Brimob Polda NTT yang dikirim ke Papua dalam status bawah kendali operasi untuk pengamanan antisipasi kontijensi dan penanggulangan kelompok bersenjata di daerah itu kembali ke Kupang dengan selamat.Mereka tiba di Kupang, NTT, Selasa petang (25/1), menggunakan pesawat komersial, sejumlah personel Brimob itu langsung disambut dengan gembira oleh rekan-rekan mereka saat menginjakkan kaki di bandara El Tari.Namun sebelum bertemu dengan rekan-rekannya, mereka disemprot terlebih dahulu oleh petugas yang bertugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, yang menyambut kedatangan sejumlah personel itu mengaku bangga dan terharu karena dari 100 orang yang berangkat ke Papua, tak kurang satu orangpun yang kembali ke Kupang secara selamat.\"Saya tahu bahwa sudah lama sekali rekan-rekan bertugas di Papua, dan hari ini kembali ke Kupang dengan selamat. Saya yakin sudah rindu dengan keluarga, dengan pacar atau dengan istri anaknya,\" katanya.Tetapi ujar komandan berbintang dua itu, para personel yang baru tiba harus terlebih dahulu dikarantina selama kurang lebih dua sampai tiga hari untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman tidak terpapar Covid-19. Hal itu ujar dia demi menghindari jika ada yang terpapar Covid-19 tidak menyebar ke keluarga di rumah.\"Nanti kami sudah siapkan tempat karantina bagi 100 personel plus dari intel nya untuk memastikan mereka aman. Lokasinya di Sekolah Polisi Negara Polda NTT,\" tambah dia.Lebih lanjut komandan berbintang dua itu mengatakan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para personel Brimob Polda NTT yang sudah bertugas di wilayah Intan Jaya di Papua. Ia mengaku mendapatkan apresiasi tersebut langsung dari Kapolres Intan Jaya yang mengaku merasa kehilangan, karena ratusan personel Brimob Polda NTT selama bertugas banyak membantu pengamanan di daerah itu.Mulai dari pengamanan saat serangan pembakaran pesawat dan juga pengamanan pada saat dilakukan otopsi terhadap jenazah Pendeta Yeremias. \"Bahkan kegiatan yang dilakukan di Papua oleh personel dari Brimob Polda NTT mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif,\" ujar dia. (mth)
Jubir: Wapres Harap Bentrokan Sorong Tak Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, berharap bentrokan antarkelompok masyarakat di Sorong, Papua Barat, pada Selasa dini hari (25/1), tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan di antara masyarakat.\"Wapres prihatin dan apalagi itu korban jiwa sudah cukup banyak. Jadi, wapres berharap pihak keamanan lebih sigap, jangan sampai terjadi secara berkelanjutan,\" kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Meskipun bentrokan antarkelompok tersebut bukan berlatarbelakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), Ma\'ruf tetap merasa prihatin dan berharap kondisi keamanan di Papua selalu terjaga.\"Wapres prihatin dengan kejadian di Sorong, walaupun itu bukan kerusuhan berlatarbelakang SARA, dan Wapres punya tanggung jawab untuk wilayah Papua itu sejahtera dan juga aman,\" katanya. Selanjutnya, Ma\'ruf juga meminta kepada aparat kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk menjaga kondisi keamanan di Tanah Papua.\"Wapres meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih jauh terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh keagamaan di sana, supaya semuanya jangan sampai terjadi salah paham, supaya semuanya bisa tertangani dengan baik,\" ujar Masduki. Sebelumnya diberitakan terjadi bentrokan di karaoke Double0 di Sorong hingga menyebabkan 18 orang meninggal dunia di lokasi kejadian.Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, satu orang tewas akibat bentrokan dan 17 lainnya meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan malam tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh Reskrim Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur, dilaporkan terdapat 17 jenazah yang ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. (mth)
Junimart: Tahapan Pemilu 2024 Dibahas Maret 2022
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pembahasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dilakukan pada bulan Maret 2022, tepatnya setelah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang baru terpilih.\"Tahapan Pemilu kita harapkan Komisioner KPU, Bawaslu yang baru terpilih sudah melakukan lanjutan pemaparannya pada bulan Maret 2022 setelah masa reses DPR RI,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa. Menurut dia, KPU menyampaikan usulan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 120 hari. Namun dia menyarankan agar masa kampanye Pemilu dapat dipersingkat menjadi 50 hingga 75 hari dengan pertimbangan pandemi COVID-19 dan dampaknya serta masa pemulihan ekonomi.\"Untuk masa kampanye pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari. Saya memberi masukan dipersingkat lagi menjadi 50 sampai 75 hari saja mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung,\" ujarnya.Dia menyambut baik hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR pada Senin (24/1) yang menyepakati pemungutan suara diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.Raker Komisi II DPR itu dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.\"Untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu 14 Febaruari 2024,\" katanya.Menurut dia, Raker Komisi II DPR juga menyepakati pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. (mth)
Presiden Jokowi Olahraga Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, dengan berolahraga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, sekitar pukul 06.40 WIB Presiden mulai berjalan kaki mengelilingi area The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan.Presiden tampak berolahraga bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.Di The Sanchaya Resort Bintan, Presiden akan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong. Selain melakukan tête-à-tête, keduanya juga akan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara serta menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman.Pada siang harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau jalannya vaksinasi COVID-19 di Gedung Community Center, Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Vaksinasi ini merupakan vaksinasi tambahan atau booster bagi lansia dan vaksinasi kedua untuk anak-anak.Selepas itu, Presiden Jokowi diagendakan menuju PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, untuk melakukan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina.Pada petang hari, Kepala Negara akan menyerahkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang.Setelah itu, Presiden akan menuju Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, kemudian lepas landas menuju Jakarta. (mth)
Kominfo Dorong Pemda Ikut Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah ikut serta meningkatkan literasi digital masyarakat di daerahnya agar kecakapan digital merata di seluruh wilayah Indonesia.\"Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12,5 juta masyarakat pada tahun 2021,\" kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, dalam siaran pers, Selasa, usai bertemu Gubernur Sulawesi Barat di Jakarta sehari sebelumnya.Pemerintah pusat menargetkan 50 juta masyarakat ikut serta dalam program literasi digital sampai 2024 mendatang. Partisipasi Sulawesi Barat untuk program ini masih sedikit. Kominfo mencatat baru ada 58.000 orang dari Sulawesi Barat yang mengikuti pelatihan literasi digital, sementara total peserta dari seluruh Indonesia berjumlah 12,5 juta orang.Program Literasi Digital ini bisa diikuti seluruh masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pedagang hingga anak muda.\"Misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik marketplace-nya,\" kata Johnny.Selain literasi digital, Johnny juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mereka mengikuti program Digital Talent Scholarship untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Digital Leader Academy untuk kecakapan digital tingkat atas.Pemerintah daerah diminta mendorong pelajar dan sarjana di daerah tersebut mengikuti program Digital Talent Scholarship. Sementara itu, program Digital Leadership Academy ditujukan untuk pemimpin daerah dan pimpinan di perusahaan swasta. \"Saya harapkan Kepala Dinas Kominfo mengerti tentang digital. Kalau tidak, bagaimana bisa mengurus terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bagaimana mau menerapkan kota cerdas, apalagi terkait UMKM, digital e-commerce sampai memberantas fintech atau pinjol ilegal,\" kata Johnny.Dia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada permintaan infrastruktur telekomunikasi, tapi, juga menyiapkan dengan serius kebutuhan sumber daya manusia.\"Kita harapkan setelah pembangunan infrastruktur juga dilakukan hilirisasi untuk pelatihan-pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas untuk terus dikembangkan,\" kata Johnny. (mth)
Tempat "Jin Buang Anak", Kiasan Lokasi yang Sangat Jauh dan Sepi
Jakarta, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya buka suara. Politikus PKS, Tifatul Sembiring membela Edy Mulyadi terkait pernyataannya bahwa Kalimantan selaku lokasi baru Ibu Kota Negara (IKN), sebagai tempat \'jin buang anak\'. Menurut Tifatul, pernyataan itu sebatas kiasan yang sering dipakai. Tifatul juga menilai bahwa apa yang disampaikan Edy bukan sebuah penghinaan. Menurut dia, kalimat \'jin buang anak\' merupakan istilah yang berarti bahwa lokasi tersebut sangat jauh dan sepi. \"Enggak ada kalimat menghina, enggak ada, yang menghina yang mana?\" ujar Tifatul saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/1/2022). Ia menjelaskan, kalimat tersebut kerap dilontarkan masyarakat Jakarta sehari-hari untuk menunjukkan bahwa lokasi itu sangat jauh dari keramaian dan sepi. Menurut dia, istilah tersebut juga sudah lekat dengan masyarakat Betawi. \"Saya lama di Jakarta dan bergaul dengan orang Jakarta dan Betawi. Jadi tempat jin buang anak saya tanya ke tokoh-tokoh Betawi, apa artinya tempat jin buang anak? Tempat sepi, jauh, seram, itu maknanya tiga itu, bukan tempat jorok,\" ujarnya. \"Saya kan tinggal Depok sekarang, dulu di Tanah Abang. Waktu saya pindah ke Depok kata temen-temen \'elu mau pindah ke tempat jin buang anak?\' Jadi tidak ada konotasi penghinaan, terus apalagi yang dipersoalkan. Beliau juga sudah kita imbau minta maaf dan sudah minta maaf,\" kata dia menambahkan. Di sisi lain, menurutnya, kasus ini tak perlu lagi diproses di kepolisian. Seperti diketahui, buntut dari pernyataannya, Edy dilaporkan ke kepolisian. Menurut Tifatul, pernyataan Edy tidak ada delik hukum yang dilanggar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga menyebut pernyataan Edy juga tidak mengandung unsur SARA. \"Delik hukumnya juga enggak ada, pasal berapa yang dilanggar, SARA juga enggak ada. Memang tempatnya sepi, dan keberadaan Monas diterbangin ke sana apa menghina itu? Enggak lah,\" jelasnya. Sementara itu, mengenai status Edy, ia mengakui bahwa yang bersangkutan sempat menjadi caleg dari PKS. Namun, Edy tidak terpilih. \"Memang dulu waktu ada caleg-caleg eksternal kita kumpulkan, dan salah satunya beliau masuk dan tidak terpilih,\" ungkapnya. Sebelumnya, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur melaporkan Edy ke polisi karena pernyataannya diduga menghina Kalimantan. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Ahad (23/1/2022). Kendati demikian, Edy sudah meminta maaf dan mengatakan terjadi perbedaan pemahaman maksud dari ungkapan tersebut. \"Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah,\" ujar Edy dalam keterangan resmi, Senin (24/1/2022). Edy turut mengirimkan video klarifikasi terkait ucapannya tersebut. Dalam video itu ia menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Ia bahkan menilai Monas hingga BSD sempat disebut sebagai tempat jin buang anak. \"Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Bumi Serpong Damai itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa,\" kata dia. Tak hanya itu, Edy menduga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja memainkan isu tertentu dari ucapannya itu. Meski demikian, Edy tetap meminta maaf bila melukai masyarakat khususnya warga Kalimantan. (mth)
Wagub DKI: Satu Pasien Omicron yang Meninggal Sudah Divaksin Lengkap
Jakarta, FNN- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, satu dari dua warga DKI Jakarta yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 varian Omicron sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dua kali.\"Kalau warga Jakarta dari Pasar Minggu sudah dua kali vaksin Sinovac meninggal karena ada komplikasi dan gagal nafas,\" kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.Riza menjelaskan, kasus kematian akibat varian Omicron di Tanah Air mencapai dua orang.Dia mengungkapkan satu warga dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sempat dirujuk ke RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan satu lagi warga Ciputat, Tangerang Selatan, dirawat di RS Sari Asih, Tangerang.Seorang warga Pasar Minggu meninggal akibat terpapar COVID-19 varian Omicron karena ada komplikasi dan gagal nafas meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap Sinovac.Sedangkan satu warga Tangerang, kata politisi Gerindra tersebut, belum mendapatkan vaksinasi namun memiliki riwayat komorbid atau ada penyakit penyerta.Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia, laporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian yang memiliki daya tular tinggi tersebut.\"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (22/1).Nadia mengatakan, kedua pasien Omicron yang meninggal tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta.Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Minggu (23/1) jumlah kasus harian COVID-19 di Jakarta mencapai 1.739 kasus, yang didominasi transmisi lokal sebanyak 1.460 kasus atau 84 persen.Sedangkan kasus positif aktif (yang dirawat dan diisolasi mencapai 9.066 kasus terdiri dari 1.900 kasus atau 21 persen merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan sisanya 7.166 kasus dari transmisi lokal.Dari jumlah kasus positif COVID-19 itu, untuk varian Omicron mencapai 1.313 kasus, terdiri dari 854 kasus yang dibawa oleh PPLN atau sekitar 65 persen dan sisanya 35 persen adalah non PPLN mencapai 459 kasus. (mth)
Ahli Perencanaan Kota: Ridwan Kamil Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN
Bandung, FNN - Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). \"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya \'link\' internasioanal sangat kuat,\" kata Bernardus Djonoputro ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Minggu. Bernardus Djonoputro mengatakan meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, ia menilai sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekedar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. \"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa,\" kata Bernie, panggilan akrab Bernadus. Yang pertama ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.\"Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali,\" katanya. Yang kedua jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN menurutnya harus memiliki jaringan global dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa. \"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,\" ujarnya. Ketiga seorang Kepala Otoritas IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. \"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,\" kata dia. Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas. Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah \"Jadi kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,\" katanya. Menurut dia kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan. \"Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,\" kata dia. Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. \"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,\" ujarnya. Pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. \"Dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanaan kota itu ada milestone-nya,\" tuturnya.Lebih lanjut Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik \'positioning\' dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. (mth)
POPULER
