NASIONAL
Sebanyak 1.496 Bintara Otsus Terima Arahan Kapolda dan Pangdam Kasuari
Manokwari, FNN - Sebanyak 1.496 peserta pembinaan dan latihan (Binlat) Bintara Afirmasi Otsus Polda Papua Barat menerima pengarahan Kapolda Irjen Tornagogo Sihombing dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Rabu, di markas Polda Papua Barat di Manokwari. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengarahkan 1.496 Bintara Otsus untuk berperan sebagai agen dan perintis perubahan dalam pengabdian di institusi Polri untuk tanah Papua. \"Kalian harus menjadi agen dan perintis perubahan di tempat tugas masing-masing, serta niatkan pelaksanaan tugas kalian sebagai ibadah untuk melanyani, melindung dan mengayomi masyarakat dengan hati,\" ujar Kapolda. Selanjutnya Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa berkesempatan memberikan pembekalan nilai-nilai kebangsaan kepada 1.496 Bintara Afirmasi Otsus Polda Papua Barat. Di hadapan para peserta, Pangdam menegaskan bahwa untuk membangun suatu bangsa terdapat tiga persyaratan. “Yang pertama membangun Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan regulasi atau aturan. Namun yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia karena apabila SDM bagus maka kita tidak akan tertinggal oleh daerah lain,” ucapnya. Pangdam menambahkan ia bangga dan terharu dengan telah lahirnya para pemuda-pemuda terbaik, terpilih asal Papua melalui jalur Otsus baik itu di TNI dan Kepolisian saat ini. “Kalian sebagai agen perubahan, putra pilihan telah dipercaya maka jangan ciderai, khianati dan sia-siakan kepercayaan pimpinan tersebut untuk itu mari kita syukuri apa yang telah diberikan kepada kita saat ini”. “Papua adalah warisan dari para leluhur pendiri bangsa oleh karena itu mari kita selamatkan dan jaga Papua ini. Tugas kita sebagai anak-anak bangsa adalah menjaganya,” kata Pangdam. Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Ketua DPR Papua Barat dan Ketua MRP-Papua Barat. (mth)
Komnas Perempuan: Hanya 30 Persen Kasus yang Diproses Hukum
Jakarta, FNN - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan dari 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2016 hingga 2020 kurang dari 30 persen kasus yang hanya diproses secara hukum.\"Hal tersebut berdasarkan kajian Komnas Perempuan atas kasus perkosaan yang dilaporkan pada lembaga layanan pengaduan,\" kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani pada webinar Doa Lintas Iman untuk Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jakarta, Rabu.Alasan tidak diproses atau tidak ditindaklanjutinya kasus juga beragam. Salah satunya kasus yang dilaporkan pada tingkat substansi karena tidak mengenal bentuk kekerasan meskipun itu sebuah pemerkosaan.\"Kita tahu definisinya di KUHP sangat terbatas,\" ujar Andy.Hal tersebut belum lagi termasuk soal aturan pembuktian, budaya menyangkal, bahkan menyalahkan korban yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.Secara umum, dari puluhan ribu kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke berbagai lembaga negara, masyarakat dan Komnas Perempuan sekitar 7.300 di antaranya adalah kasus kekerasan perkosaan.Di satu sisi, Andy menyadari di dalam banyak peraturan tentang layanan terpadu bagi korban, upaya perlindungan masih terbilang terbatas atau minim.Data Komnas Perempuan menunjukkan kurang dari 7 persen dari 128 kebijakan di tingkat daerah yang berbicara mengenai layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Mereka mengaku visum akan dilakukan secara gratis.Padahal, minimnya visum terhadap para korban akan menjadi halangan yang luar biasa untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual.Hal tersebut menjadi sejumlah masalah bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan mengkhawatirkan banyak korban pada akhirnya tidak dapat ditangani dan dilindungi dengan baik.\"Kami banyak menemukan korban tidak memiliki pilihan lain untuk menolak atas kekerasan seksual yang dialami,\" kata dia. (mth)
Ketua DPD Sebut Akan Kawal Pengisian Kepemimpinan Daerah
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal segala pengisian kepemimpinan daerah, termasuk Papua, setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021.\"Saya pikir pengisian jabatan publik yang lowong tidak boleh terlalu lama karena pemerintah pusat dan daerah mempunyai sejumlah agenda besar sehingga membutuhkan posisi seorang wakil gubernur yang bisa membantu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan,\" kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika bertemu dengan tokoh Papua Kenius Kogoya di kediaman Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.Dalam pertemuan tersebut, Kenius Kogoya menyampaikan dinamika politik daerah Papua, terutama yang terkait dengan pengisian jabatan Wakil Gubernur setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia.Kenius mengatakan bahwa nama dirinya termasuk menjadi salah satu calon dari enam calon yang diusung oleh Partai Golkar Provinsi Papua.\"Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait dengan pengisian jabatan wagub yang lowong. Saya berharap DPD RI ikut mendorong hal ini agar prosesnya cepat,\" ucap Kenius.Selain menyampaikan perihal dinamika politik, Kenius juga membahas harapannya terkait dengan anak-anak Papua yang sudah membuat bangga daerah dan Indonesia mendapat penghormatan yang layak.\"Kami berharap pemerintah memberi penghormatan dan kepercayaan kepada anak-anak Papua untuk membangun daerahnya sendiri. Karena kami sudah membuktikan bahwa kami mampu mengharumkan nama Indonesia salah satunya lewat acara PON XX lalu,\" katanya.Kenius yang juga merupakan Sekretaris Umum KONI Papua menjelaskan bahwa sebelum PON XX berlangsung, banyak pihak yang pesimis dengan kemampuan Papua menggelar perhelatan besar itu.Akan tetapi, pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia angkat topi dengan acara yang meraih kesuksesan besar.\"Awalnya banyak komentar negatif terkait PON Papua. Banyak yang bilang tidak akan sukses, ada yang bilang juga pasti menjadi klaster penyebaran virus corona, ternyata itu semua tidak benar,\" ucapnya.Kenius menegaskan bahwa anak-anak Papua membuktikan rasa tanggung jawab mereka yang tinggi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.\"Acara PON yang merupakan konsumsi internasional berjalan baik. Bahkan, isu-isu adanya konflik dan penyerangan dari kelompok bersenjata juga nihil. Itu bukti bahwa anak Papua bisa,\" ucapnya. (mth)
Ini Dia Bukti Kegagalan Presiden Jokowi: Data dan Fakta di Menko Marves Luhut Pandjaitan
Oleh Natalius Pigai, Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan MINGGU lalu saya kritik Luhut Binsar Panjaitan, menteri tidak berprestasi tapi penuh kontroversi. Pernyataan ini viral dan mengundang banyak reaksi, para pengkrtik menanggapi postif namun pendukung pemerintah tidak mempercayai pernyataan tersebut. Saya menganggap pro dan kontra wajar karena narasi yang belum ditunjukkan dengan bukti-bukti otentik. Sebagai aktivis yang berpengalaman di bidang pemerintahan selama 18 tahun sebagai PNS/ASN, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional dan Struktural, kita tidak sekadar memahami substansi dan narasi humanisme, narasi politik dan pemerintahan. Kita memahami Rancangan dan Kebijakan pembangunan teknokratik. Semua terpotret secara gamblang. Seberapa jauh daya jelajah kemampuan dan kapasitas dalam pengelolahaan negara. Ternyata punggawa politik di negeri ini hanya mampu melahirkan pemimpin below stand, pemimpin yang disuruh lari 10 km namun kemampuannya hanya bisa menempu 5 Km. Berikut sederet bukti kegagalan pembangunan Joko Widodo di bawah koordinasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan: 1. Luhut Gagal di Tata Niaga Sektor Maritim Tahun 2019, untuk sektor perikanan terbukukan Rp 600 miliar dan tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan mencapai Rp. 600,4 miliar atau 66,69 persen dari target tahunan Rp900,3 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jaman Susi pendapatan sektor kelautan membukukan 900 miliar. Padahal sumber resources laut kita bisa mencapai Rp 38 triliun. Sedangkan uang negara yang di pakai di sektor ini rata-rata 6 trilyun rupiah per tahun. Artinya Luhut gagal menjalankan tata niaga di sektor maritim. 2. Luhut Berkawan ke MNC Tapi Gagal Tata 1000 PETI Bumi Putera Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas, terdapat fakta bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Namun Luhut gagal merevitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besar) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana Perusahan miliknya PT Toba Sejahtera ikut berinvestasi dalam pengelolaan Blok Wabu Papua cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021) 3. Pariwisata Jeblok Pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 16,11 juta wisman memasuki Indonesia, naik 1,88 persen dari 2018. Dari belasan juta tersebut, sebanyak 6,2 juta mendatangi Bali. Namun karena Covid-19 kunjungan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 berjumlah 4.052.923 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2020 tercatat turun 83,26 persen dibandingkan tahun lalu (year on year/YoY). Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2020 menjadi yang paling rendah selama 10 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 1.050.505 kunjungan. (Sumber: BPS Bali 2021). Kesalahan paling besar Joko Widodo dan Menko Luhut adalah sedari awal seharusnya lokalisir wilayah destinasi wisata seperti Bali, NTB, NTT dan DIY untuk meningkatkan herd imunity hingga 70% ke atas sehingga lalu lintas wisata terkontrol. Kebijakan penangan Covid yang tidak cakap dan berkualitas menyebabkan iklim usaha di sektor pariwisata terbengkalai. Empat sub sektor di bidang industri pariwisata seperti perhotelan, food & Beverage serta wisata alam dan taman hiburan (rekreasi) terimbas karena salah penanganan. 4. Garuda Nyaris Bangkrut Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia diambang kebangkrutan. Kondisi flag carrier Garuda Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional. Salah satu faktornya adalah adanya beban masa lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi di masa lalu dalam pemerintahan Joko Widodo. Bahkan dampak dari tidak terkelola maksimal beberapa potensi lini bisnis di antaranya, captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter. Akibatnya Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari total karyawan pada 2019 sejumlah 7.900 telah berkurang 2.000 karyawan pada 2020 dan saat ini di tahun 2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000 karyawan. Seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara maksimal menyelamatkan dengan tata kelola semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter. 5. Investasi Menurun Sejak 2018 Berdasarkan Data BPS 2021, Investasi di Indonesia sejak tahun 2018 tidak mengalami peningkatan, jika dilihat dari data BPS menunjukkan Investasi di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan Investasi tersebut dapat dilihat berikut: 1). Tahun 2018 sebanyak 29 307,91 juta USD. 2). Kemudian tahun 2019 sebanyak 28 208,76 juta USD. 3). Pada tahun 2020 sebesar 28 666,30 juta USD. Jumlah investasi tersebut dilihat dari Penanaman Modal Asing baik dari USA, Kawasan Asia, Kawasan Afrika, Eropah dan Kawasan Amerika lainnya. Investasi asing juga hanya didominasi oleh Tiongkok dan Hongkong. Jumlah tersebut di atas adalah investasi murni tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga 2) Proyek dalam unit yang sudah berlangsung lama. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021). Dengan demikian Menko Marves gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya. 6. Sederet Kegagalan Di Bidang PUPR a. Pembangunan Infrastruktur Yang Jawa Sentris Cara-cara munafik yang dilakukan Joko Widodo dan Luhut adalah membentuk opini yang masif tentang pembangunan infrastruktur hanya mengelabui rakyat Indoneia atas ketidakadilan distribusi Pembangunan Infrastruktur. Konsentrasi infrastruktur di pulau Jawa terlihat secara gambling dari 7 Ruas Jalan Toll di Pulau Jawa, 3 di Sumatera, 1 di Sulawesi, 1 di Kalimantan. Sedangkan Papua, Maluku, Nusatengara, Bali dan luar pulau Jawa pada umumnya masih belum diberi perhatian. Dapat diduga cara pandang partikelir mempengaruhi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Nasional tidak berguna (useless) Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat & DIY. Pembangunan ruas jalan baru di Papua hanya 1 yakni Wamena ke Nduga. Sedangkan Pembangunan stadiun sepak Bola dan jembatan teluk Yotefa disinyalir dibangun dengan uang rakyat Papua melalui kredit lunak Pemda. Semua grand design infrastruktur di Indonesia telah dilakukan oleh Suharto melalui; Pembangunan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Bahkan khusus Papua Jaman SBY mengeluarkan Perpres sendiri dengan lebih jelas membangun 9 ruas jalan Perioritas dan 4 Ruas Jalan Strategis. Tiga tahun terakhir sejak 2019 Jokowi dan Luhut Hanya Bangun Jalan Toll di Sumatera dan di Cisumdawu di Jawa Barat. Contoh nyata diskriminatif dan tidak adil, pada tahun 2019, Joko Widodo sebagai Kepala Negara memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana yang membahas dua proyek jalan tol, yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dalam arahannya Presiden Jokowi meminta para menteri mencari untuk membiayai proyek tol Trans Sumatera menambah beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tol Trans-Sumatera membentang sejauh 2.878 kilometer. Jalan Tol Mendominasi untuk ruas jalan tol utama ini, dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. Sejak 2019 negara kesulitan dana sehingga masalah pendanaan dicari jalan keluarnya oleh Menteri Koordinator bidang Maritim melalui beberapa opsi termasuk dikeluarkan bond jangka panjang dengan jaminan pemerintah. Bagaimana dengan Pulau Lain?, sepertinya Luhut hanya mengedepankan pembangunan Tol di Sumatera dan Jawa. b. Bendungan Tertinggal dari Jaman SBY Jaman Jokowi: Sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 target pembanguann bendungan sebanyak 75 unit. Sampai dengan tahun 2021 total bendungan baru mencapai sekitar 18 unit. (Dirjen Jarot Widyoko bisnis.com, 21 Mei 2021) Jaman SBY: Tapi jika dibandingkan, capaian Jokowi ini lebih rendah dibandingkan jumlah embung yang dibangun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, Sekretaris menyampaikan sejumlah capaian infrastruktur era SBY. SBY telah berhasil membangun sebanyak 293 waduk atau bendungan, 1.221 Embung, dan 7,29 juta hektar irigasi. Dengan jumlah ini, SBY juga mengalahkan Jokowi dalam hal pembangunan waduk. c. Jalan Tertinggal dari Prestasi SBY Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 Kilometer (Km). Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 Km lagi, jadi total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 Km. Jaman SBY: Dari data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang didapat detikFinance, pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol. d. Kawasan Kumuh RPJMN Target 0, Bertambah dari 35.291 menjadi 87.000. Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 Ha kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha. Laporan Dirjen Cipta Karya pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha. Pada tahun 2020 jumlah Pemukiman Kumuh di Indonesia berdasarkan data kementerian PUPR mencapai 87.000 . Pemerintah Jokowi melalui RPJMN 2015-2019 menargetkan Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia menjadi 0. Namun jumlah pemukiman kumuh tahun 2020 yang mencapai 87.000 menunjukkan bahwa Jokowi gagal karena memiliki karena tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Jumlah Pemukiman Kumuh justru bertambah dari 35.291 menjadi 87.000. (*)
Pemerintah Tetap Siapkan Berbagai Kegiatan Internasional Meski Omicron
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan tetap menyiapkan berbagai kegiatan (event) domestik maupun internasional yang sudah direncanakan terlaksana di Indonesia di tengah meningkatnya kasus konfirmasi COVID-19 varian Omicron.“Kita akan pastikan bahwa Indonesia siap untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tentunya dengan adaptasi protokol kesehatan (dengan prinsip kehati-hatian, dan kewaspadaan),” ujarnya dalam Weekly Press Briefing secara virtual, Jakarta, Senin. Pemerintah, kata Sandiaga, akan terus memantau sektor pariwisata yang sudah mulai berkembang setelah adanya pelonggaran kegiatan masyarakat. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan kebangkitan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan di sektor ekonomi khususnya pariwisata serta ekonomi kreatif. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan di seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Mulai dari hotel, restoran, cafe, tempat rekreasi, sentra ekonomi kreatif, dan destinasi-destinasi lainnya. “Tentunya diharapkan kita lebih siap sehingga ini (penyebaran omicron) tidak akan berdampak negatif bagi kebangkitan ekonomi yang sudah kita rencanakan akan kita rasakan di tahun 2022,” ujar Sandiaga. Per 8 Januari 2022, sebanyak 278 orang telah terkonfirmasi mengidap omicron yang terdiri dari 31 orang dengan kasus transmisi lokal dan sisanya pelaku perjalanan luar negeri. Dia menghimbau kepada masyarakat agar tak pergi berlibur ke luar negeri terlebih dahulu mengingat omicron memilik tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan varian lainnya. “Kita memberikan satu arahan yang sangat jelas dan tegas bahwa jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, maka berwisata di Indonesia menjadi prioritas bagi masyarakat,” ungkap Menparekraf Bagi Sandiaga, kasus omicron berdampak besar terhadap sektor pariwisata seperti pelarangan wisatawan asing dari 14 negara yang terkonfirmasi omicron datang ke Indonesia. Yaitu Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris, dan Denmark. (mth)
Presiden Jokowi: Pandemi Tak Hentikan Peningkatan Taraf Hidup Rakyat
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pandemi COVID-19 tidak menghentikan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.\"Pandemi tidak boleh menghentikan upaya-upaya kita untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Masalah penting misalnya, masalah stunting yang menjadi tantangan besar sumber daya manusia unggul kita terus kita turunkan. Alhamdulilah angka stunting ada 2021 turun menjadi 24,4 persen dari sebelumnya 37,2 persen, 7 tahun yang lalu,\" kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-49 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara virtual.\"Kemudian akses rakyat terhadap pendidikan juga terus kita jamin, utamanya untuk yang kurang mampu. Bantuan pendidikan dasar sampai tinggi terus kita lanjutkan misalnya pada tahun 2021 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan anggaran Rp11 triliun untuk 21 juta siswa di seluruh tanah air,\" ungkap Presiden.Masih ada KIP kuliah yang anggarannya Rp9,4 triliun juga telah diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa di seluruh tanah air pada tahun 2021.\"Kita juga bersyukur kita memiliki Kampus Merdeka, memiliki merdeka belajar dalam rangka menyediakan SDM unggul dengan menyediakan magang bersertifikasi di perusahaan-perusahaan ternama,\" kata Presiden.Pada tahun 2021, Presiden Jokowi menyebut 50.000 peserta Kampus Merdeka, kemudian target pada tahun 2022 sebanyak 150.000 peserta.\"Sebanyak 40 persen peserta magang adalah talenta-talenta digital yang ingin kita siapkan,\" kata Presiden.Menyinggung soal upaya peningkatan sisi kesehatan dan pendidikan, Presiden Jokowi menyebut ada peningkatan human capital index (HCI).\"Alhamdulilah, human capital index kita juga mengalami kenaikan cukup baik dari 0,52 pada tahun 2017 menjadi 0,54 pada tahun 2020 dan akan terus kita tingkatkan,\" ungkap Presiden.HCI dihitung terhadap 174 negara untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan di suatu negara mampu membentuk produktivitas pekerja generasi selanjutnya. Hal tersebut dihitung dari beberapa komponen, seperti tingkat kematian dan stunting anak di bawah 5 tahun, kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kemampuan bertahan usia dewasa.Selain mencetak generasi muda yang profesional dan kompetitif di pasar kerja, Presiden Jokowi menyebut pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti juga menjadi perhatian serius pemerintah.\"Kita harus bersama-sama memperkokoh pendidikan pancasila dan ini telah membumikan BPIP yang terus-menerus ke seluruh tanah air melakukan pembumian Pancasila menjaga toleransi, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan sikap gotong royong masyarakat,\" kata Presiden.Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden Jokowi, perlu karena keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 kunci utamanya adalah sikap gotong royong.Walaupun dihadapkan pada globalisasi yang tinggi, arus informasi yang kuat lintas negara, lanjut Presiden, bangsa ini patut bersyukur karena karakter kebangsaan tetap selalu berada pada posisi yang kukuh.\"Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya terus kita perkokoh. Nilai-nilai luhur Pancasila harus terus kita jaga menjadi pegangan bagi generasi generasi penerus kita,\" tegas Presiden. (mth)
Wakil Jaksa Agung Sunarta Resmi Dilantik
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung bersama dengan tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung lainnya di auditorium lantai 10 Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin. Pelantikan Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Sunarta ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Setia Untung Arimuladi yang telah memasuki masa pensiun. Tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung lainnya yang dilantik hari ini, adalah Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Jaksa Agung Muda Penagwasan Ali Mukartono. Dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan mutasi dan promosi ini adalah suatu hal yang wajar dalam roda perputaran organisasi sebagai suatu kebutuhan institusi untuk lebih meningkatkan optimalisasi kinerja. Kepada pejabat yang dilantik, Burhanuddin berpesan, setiap tugas dan jabatan yang diberikan merupakan sebuah kepercayaan yang membawa konsekuensi amanah dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, kerja keras, dan keikhlasan.Menurut dia, sebuah jabatan dan kewenangan yang diemban hendaknya diniatkan sebagai ladang amal pengabdian untuk melakukan sesuatu yang terbaik, dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Pengajuan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan teras di lingkungan Kejaksaan Agung ini tiada lain merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi,” kata Burhanuddin. Burhanuddin menyebutkan pengangkatan tersebut atas dasar pertimbangan yang matang, terukur, dan objektif, dengan memperhatikan berbagai aspek, prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas. “Saya yakin di pundak saudara, akan banyak catatan tinta emas dan torehan prestasi yang membanggakan, yang akan menjadikan institusi Kejaksaan yang kita cintai ini menjadi semakin baik citranya, terjaga marwahnya, dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi,” ujar Burhanuddin. Sebelumnya diberitakan, Sunarta yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen diangkat sebagai Wakil Jaksa Agung. Sedangkan jabatan JAMIntel akan digantikan Amir Yanto yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWas). Jabatan JAMWas diisi oleh Ali Mukartono yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus).Adapun jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) diisi oleh Febrie Adriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penunjukkan Febrie sebagai JAMPidsus berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Febrie sebelumnya diketahui menjabat Direktur Penyidikan bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, kemudian dilantik sebagai Kajati DKI Jakarta pada 29 Juli 2021.Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) Barita Simanjuntak menilai pemilihan Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung merupakan pilihan yang tepat, karena jejak karir yang dimiliki serta pengalaman dan kompetensinya telah teruji secara teknis dan non teknis. Menurut Barita, Sunarta telah memulai karirnya dari bawah, pernah menjabat sebagai Kajari, asisten, Wakajati Sulawesi Selatan, Kajati NTT, Kajati Jawa Barat, Sesjamintel, JAMPidum dan terakhir menjabat sebagai JAMIntel. “Dengan kompetensi teknis dan non teknis termasuk tipe kepemimpinan beliau selama ini menurut kami akan mampu mengemban tugas sebagai Wakil Jaksa Agung dengan baik dan dapat membantu tugas-tugas jaksa agung,” kata Barita. (mth)
Anggota DPR Harap KASAD Tidak Gunakan Standar Ganda terhadap Ulama
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyarankan agar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama.Menurut dia, Jenderal Dudung harus menjalin hubungan baik dengan semua ulama, termasuk pendekatan terhadap ulama radikal.\"Yang penting Jenderal Dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama, semua harus didekati sebagai hubungan baik antara ulama dan umara. Hal itu termasuk ulama radikal sehingga ada saling pengertian dalam merawat kebhinekaan dan keutuhan NKRI,\" kata Tamliha kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.Dia menilai menjalin silaturahim dengan semua ulama sangat penting dalam membangun kebersamaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, bisa saja ulama yang radikal dilakukan upaya pendekatan khusus sebagai bagian dari program deradikalisasi. \"Tidak ada salahnya jika kita mengajak elemen bangsa ini (kalangan radikal) ke arah yang benar,\" ujarnya.Tamliha mengatakan setiap tahun TNI selalu mendapatkan tingkat kepercayaan terbaik dari masyarakat sehingga Kasad harus mempertahankan peringkat tersebut di TNI AD.Menurut politisi PPP itu, kunjungan ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam selalu dilakukan semua petinggi TNI dari dahulu hingga saat ini.Karena itu dia berpesan agar Jenderal Dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama sehingga semua harus didekati.Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat berkunjung ke wilayah kerja Kodam I/Bukit Barisan menyempatkan diri menemui salah satu ulama besar Sumatera Utara Buya Amiruddin di Medan, Senin (3/1).Jenderal Dudung juga mengunjungi Pimpinan Muhammadiyah dan PBNU serta akan merekrut calon prajurit dari kalangan santri. (mth)
Pupuk Indonesia Dukung Penuh Kejaksaan Berantas Oknum Mafia Pupuk
Jakarta, FNN - Pupuk Indonesia mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung memberantas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan program pemerintah terkait penyediaan pupuk dan bisa berdampak pada kerugian masyarakat khususnya petani.\"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam artian kami juga mendukung upaya-upaya itu. Kami mendukung dan menyambut gembira pernyataan Pak Jaksa Agung,\" kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerjanya untuk melaksanakan Operasi Intelijen dalam rangka memberantas mafia pupuk. \"Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk,\" kata Jaksa Agung Burhanuddin. Wijaya mengatakan Pupuk Indonesia siap mendukung Kejaksaan Agung dalam hal apapun terkait kegiatan tersebut. Selama ini terdapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk kejaksaan, yang fungsinya untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk.\"Jadi selama ini memang fungsi pengawasan ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau ada upaya dari Kejaksaan Agung kami siap support dalam hal apapun,\" kata Wijaya.Menurut Wijaya, keberadaan oknum yang melakukan penyelewengan dalam program penyediaan pupuk merugikan petani seperti menyulitkan petani memperoleh pupuk, pupuk yang dipalsukan, atau pupuk subsidi yang dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga di atas seharusnya.Wijaya berharap dengan tindakan pemberantasan oknum dalam penyediaan pupuk dapat semakin memperlancar pendistribusian pupuk di lapangan. Dia mengakui bahwa pengawasan pupuk di lapangan tidak bisa dilakukan oleh Pupuk Indonesia sebagai produsen, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak. \"Kami berharap tidak ada lagi masalah-masalah penyimpangan atau penyelewengan pupuk di lapangan,\" katanya.Pupuk Indonesia juga telah menerapkan berbagai sistem dalam distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran salah satunya lewat digitalisasi, sistem monitoring untuk distribusi pupuk, dan bekerja sama dengan aparat di daerah dalam hal pendistribusian.Pupuk Indonesia Grup juga selalu berusaha memastikan distributor menyiapkan stok di kios dan menyalurkan sesuai ketentuan kepada yang berhak sesuai eRDKK. (mth)
Puan Nilai Persoalan Harga Minyak Goreng Mahal Jadi Ironi
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai persoalan kenaikan harga minyak goreng yang mahal menjadi ironi karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.\"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Dia mencontohkan negara Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik yaitu menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp8.500 per kilogram untuk kemasan sederhana.Puan berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat karena harus mampu menstabilkan harga pangan sehingga beban rakyat akan terbantu.Dia menyoroti tingginya harga minyak gorong, sehingga disarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut menurut dia karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp20.000 per liter. Selain itu Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan PT Industri Nabati Lestari (INL) yang sedang mengembangkan produksi turunan minyak sawit.INL mengeluarkan merek minyak goreng ekonomis seharga Rp14.000 per liter sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah.\"Merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga,\" ujarnya.Namun, dia menilai harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia. Puan juga meyakini merek tersebut tidak akan kalah dengan berbagai merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran. (mth)
POPULER
