NASIONAL
Prabowo Dikabarkan Jemput Kedatangan 80 WNI dan 3 WNA dari Ukraina
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) Teuku Faizasyah sebut, 80 Warga Negara Indonesia (WNI) serta 3 Warga Negara Asing (WNA) dari Ukraina akan tiba pada pukul 17.00 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. \"WNI yang tiba 80 dan WNA 3 orang, saya diinfokan bahwa pesawat datang pada pukul 17.00,\" ujar Teuku saat dihubungi MPI, Kamis (3/2/2022). Menurut Teuku, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan hadir dalam prosesi penyambutan WNI di Bandara. \"Kabarnya Menhan (Prabowo) akan ikut menjemput,\" ucap Teuku. Teuku membeberkan, setelah prosesi penyambutan WNI di Bandara, nantinya WNI akan diarahkan untuk melakukan karantina. \"Jadi nanti proses penyambutan, mereka datang untuk menyambut WNI yang datang dari Ukraina. Kegiatan setelahnya sesuai prokes, dibawa untuk karantina,\" ucap Teuku. Teuku menjelaskan, WNI yang datang sudah melakukan beberapa test kesehatan, sehingga hasil menyatakan, seluruh WNI yang dievakuasi negatif Covid-19. \"Dan 80 orang ini sudah ditanyakan bebas dari Covid,\" katanya. Sebelumnya, Kemlu mendapat laporan ada sebanyak 153 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina. Kemlu memastikan ratusan WNI tersebut berada di rumah aman (safe house). Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, sebanyak 153 WNI yang masih berada di Ukraina tersebut mayoritas merupakan pekerja migran. Mereka terdata bekerja di sektor-sektor manufaktur hingga kesehatan. (Sumber: Sindonews)
Untuk Pemberantasan Korupsi, KPK Dorong Negara G20 Tingkatkan Peran Auditnya
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong negara-negara yang tergabung dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, untuk meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan dorongan itu dilakukan KPK sebagai Ketua ACWG G20. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, akan menjadi topik pembahasan utama dalam dialog antar negara anggota G20 lainnya. Lili mengatakan KPK telah berupaya meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yaitu, dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam audit investigatif perkara korupsi yang ditangani KPK. \"Selain itu, KPK juga pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugas auditnya,\" kata Lili lewat keterangan tertulis, Kamis, 3 Maret 2022. \"Dalam hal ini, APIP seharusnya tidak berada di bawah kewenangan Sekretaris Daerah, melainkan langsung kepada Gubernur,\" tutur dia. KPK dan BPKP juga sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada Januari 2020. Isi MoU itu mencakup 5 poin, yang salah satunya berisi kesediaan BPKP memberi bantuan peningkatan sumber daya manusia KPK. Yakni berupa bantuan mengenai informasi korupsi, audit investigasi, bantuan auditor ahli, dan program peningkatan SDM KPK sebagai auditor dengan melakukan diklat auditor di Pusdiklatwas BPKP. Menurut Lili, proses audit dalam pemberantasan korupsi bukan hanya penting diterapkan di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Mengutip dari pernyataan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyebutkan, korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta dapat dideteksi melalui proses audit. Selain pentingnya peran audit dalam pemberantasan korupsi, ada 3 isu utama lainnya yang akan dibahas ACWG G20. Isu yang kedua, adalah mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi (Promoting Public Participation and Anti-Corruption Education). Lili menilai, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi berperan penting dalam penindakan sekaligus pencegahan korupsi. \"Untuk itu, KPK gencar menanamkan nilai Integritas kepada generasi muda, dengan memasukkan nilai antikorupsi pada mata pelajaran dan mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan,\" ujar Lili. (Sumber: Tempo.co)
Mahfud Bantah Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto. \"Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,\" tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis. Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan. \"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,\" jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Peran Pak Harto--sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto--dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres. \"Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,\" ucapnya. Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949. Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut. \"Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,\" kata Mahfud. Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas. \"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,\" tutur Mahfud. (mth/Ant)
Menaker: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi untuk Memudahkan Pencairan JHT
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT. \"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai,\" katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, pemerintah menyerap aspirasi dari serikat pekerja/serikat buruh serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai revisi peraturan mengenai pembayaran dana JHT. Ida mengatakan bahwa hingga saat ini Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif, karenanya pembayaran dana JHT masih dilakukan mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. \"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,\" katanya. Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, Ida melanjutkan, para pekerja bisa mendapat manfaat dari dua program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Program JHT dan JKP. \"Pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,\" katanya. (mth/Ant)
Gubernur Jatim Tinjau Lokasi Banjir di Pamekasan
Pamekasan, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Pemkab Pamekasan, meninjau lokasi dan pola penanganan korban banjir di sejumlah titik di Pamekasan, Rabu. Lokasi yang dikunjungi Gubernur antara lain tempat pengungsian korban banjir di rumah dinas Wakil Bupati Pamekasan, Pondok Pesantren Nasrul Ulum, korban banjir di Desa Sumedangan, dan dapur umum di Kelurahan Patemon, Pamekasan. \"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera surut sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal,\" kata Khofifah saat meninjau Desa Sudemangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Di desa ini gubernur sempat berdialog dengan warga dan para korban yang rumahnya masih tergenang banjir. Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berupaya maksimal dan menggerakkan semua sumber daya agar banjir segera surut. \"Saat ini dua pompa air kita gunakan guna mengalirkan genangan air ke sungai. Selain itu satu unit ekskavator disiagakan untuk membersihkan dan mengevakuasi material sisa banjir. Ekskavator tersebut juga difungsikan untuk mengeruk sedimentasi yang terjadi di sungai,\" kata Gubernur. Hujan deras di Kabupaten Pamekasan sejak Selasa (1/3) dini hari menyebabkan Sungai Kalikloang dan Kalisemajid meluap. Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir dan 6.329 kepala keluarga (KK) terdampak. Adapun daerah terdampak banjir, antara lain, Kelurahan Jungcangcang, Parteker, Kolpajung, Petemon, Gladak Anyar, Kangenan, dan Barurambat Kota. Banjir kali ini juga terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Pademawu, Palengaan, Proppo, dan sebagian di Kecamatan Galis. \"Kami berharap debit air sungai bisa kembali normal sehingga air yang menggenangi rumah-rumah warga bisa disedot dan dialirkan ke sungai,\" imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memuji Pemkab Pamekasan yang dinilainya sigap dan responsif terhadap situasi banjir yang terjadi. Pemkab bersama sejumlah elemen masyarakat segera mendirikan dapur umum guna menyediakan kebutuhan permakanan bagi pengungsi dan yang terdampak. Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI) serta bantuan dari anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dapur umum tersebut menyediakan 1.500 bungkus paket makanan yang terbagi dalam tiga sesi yakni pagi, siang, dan malam. \"Terima kasih atas gerak cepat dan kegotongroyongan seluruh elemen masyarakat. Bencana sebesar apapun akan terasa lebih ringan jika kita saling tolong menolong dan gotong royong,\" ujarnya. Menurut Khofifah, kehadiran dapur umum sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir. Mengingat, genangan banjir sangat menyulitkan warga untuk memasak. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap siaga dan waspada lantaran berdasarkan informasi dari BMKG, musim penghujan masih akan berlangsung hingga bulan April - Mei 2022. \"Tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor,\" imbuhnya. Sementara itu, Camat Pamekasan Rahmat Suroso menyampaikan bahwa saat ini dapur umum terbagi di Kecamatan Pamekasan dan balai kelurahan yang terdampak agar mampu meng-cover keseluruhannya. Dijelaskan, jumlah masyarakat terdampak di Pamekasan sebanyak 4.612 KK atau 10.371 jiwa. Sementara di desa Pademawu ada 6 desa dan 1 kelurahan rata-rata 3.500 jiwa. \"Jadi total ada 13.721 jiwa. Kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi dukungan dari Pemprov Jatim semakin menguatkan kami membantu masyarakat terdampak,\" katanya. (mth/Ant)
Taat Konstitusi, Gerindra: Pemilu Diamanatkan 5 Tahun Sekali
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono angkat suara terkait isu penundaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjut Sugiono, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Dirinya juga mengatakan bahwa rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu tahun 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu juga, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024. \"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono. “Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya. “Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami (Prabowo Subianto) akan menyampaikan pendapat resmi Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif,” tandas Sugiono. (mth)
Polisi Giatkan Patroli Malam Jaga Kamtibmas di Pulau Haruku
Ambon, FNN - Aparat kepolisian di Polsek Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, meningkatkan kegiatan patroli malam hari untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah itu tetap kondusif.\"Wakapolsek Pulau Haruku Ipda Boby Dethan memimpin langsung kegiatan patroli malam bersama personelnya dengan menyusuri berbagai negeri di pesisir pulau itu,\" kata Kasie Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Moyo Utomo di Ambon, Rabu.Selain anggota Polsek, personel Sabhara Polda Maluku yang sementara bertugas melakukan tugas pengamanan di daerah itu juga turut terlibat melakukan patroli malam.Menurut dia, kegiatan patroli malam ini menyisir berbagai negeri di pesisir Pulau Haruku, seperti Pelauw, Dusun Ori, hingga Dusun Nama\'a.\"Tujuannya agar tercipta situasi Kamtibmas yang aman pada wilayah Pulau Haruku, sehingga dapat meminimalisir segala kejadian yang dapat mengganggu situasi keamanan serta dapat memberikan rasa aman di wilayah hukum Polsek Haruku,\" ujarnya.Tim patroli juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di pos pengamanan perbatasan yang diduduki personel Satuan Brimob dan Sabhara Polda Maluku terkait situasi keamanan di perbatasan negeri dan dusun tersebut.\"Penempatan pos pengamanan hingga peningkatan kegiatan patroli di perbatasan Negeri Kariu dan Pelauw serta Dusun Ori dilakukan pascakeributan antara warga sejak 26 Januari 2022 mengakibatkan ratusan rumah warga Kariuw dibakar dan mereka mengungsi ke Negeri Aboru,\" jelas Moyo Utomo.Dia menambahkan kegiatan patroli malam berlangsung lancar dan tidak ditemukan hal-hal menonjol yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas pada wilayah Polsek Pulau Haruku. (sws)
DPD RI Dukung Keterlibatan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keterlibatan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional, karena perempuan banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga.\"Laki-laki memang merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Tapi fakta yang ada di lapangan, kaum perempuan juga banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga,\" kata senator asal Jawa Timur itu di Surabaya, Selasa.Ia mencontohkan peran perempuan dalam menopang perekonomian, mulai dari membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti berdagang, membuka usaha jahit atau jasa pelayanan lainnya, hingga berjualan ke pasar atau berkeliling.LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur itu mengatakan pada tingkat yang lebih luas, keterlibatan perempuan dalam dunia usaha tidak diragukan lagi, karena perempuan sebagai pengusaha dan pebisnis, juga dalam usaha perdagangan serta investasi, semakin hari semakin tampak perannya.\"Hal ini ditunjang karena perempuan lebih tekun dan ulet. Dari sini kita bisa melihat betapa peran perempuan sangat luar biasa, khususnya dalam sektor ekonomi,” katanya, menjelaskan.LaNyalla mengatakan perempuan juga telah mengambil peran lebih, bukan sekadar mengurus rumah tangga, tapi juga berperan ganda, yakni mampu menjadi pengusaha di luar tugas semestinya.Sementara itu, katanya, berdasarkan data KemenPPPA, partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia mencapai 61 persen, dengan aktivitas usaha skala UMKM yang hampir setengahnya dimiliki serta dikelola oleh perempuan.“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren pengusaha perempuan atau pebisnis perempuan,” katanya.Untuk itu, LaNyalla mendukung upaya pemerintah agar KemenPPPA terus memfasilitasi dan menginisiasi kelompok atau komunitas pengusaha perempuan, seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Asia Africa Chamber of Commerce (AACC) atau organisasi serupa lainnya.“Sehingga peran perempuan di bidang perdagangan dan investasi semakin besar. Dengan demikian pemulihan ekonomi akan semakin terdongkrak dan mengalami percepatan pemulihan,” katanya. (mth)
Badan Bahasa: Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Kedaerahan
Palembang, FNN - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Badan Bahasa Kemendikbud Ristek) menyatakan pemerintah daerah wajib melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan mereka agar jangan sampai punah, termasuk Sumatera Selatan.Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Ristek Prof E Aminudin Aziz di Palembang, Selasa, mengatakan kewajiban itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Bahasa Nomor 24 tahun 2009, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Di situ disebutkan pemerintah daerah wajib melindungi, mengembangkan, membina bahasa, aksara dan sastra daerah,\" kata Prof Aminudin Aziz seusai menandatangani nota kesepakatan terkait pengembangan dan pembinaan bahasa bersama lima universitas di Sumatera Selatan di Palembang, Selasa.Menurut Prof Aminudin, kewajiban pemerintah yang dimaksud berdasarkan UU ialah menyediakan anggaran, memfasilitasi pemberdayaan, menggerakkan sumber daya meliputi komunitas bahasa/literasi yang ada di daerah tersebut.\"Kami Badan Bahasa di tingkat Pusat ini memberikan dorongan memfasilitasi pada kepakarannya, apa yang dibutuhkan di tingkat daerah dalam hal itu (melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan),\" imbuhnya.Jadi, kata dia, bila terjadi kepunahan bahasa, aksara dan sastra didaerah tersebut maka akan menjadi \"dosa\" bagi pemerintah daerah setempat.\"Akan menjadi \"dosa\" pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus berkepentingan melaksanakan ini memfasilitasi dan memberikan aturan turunan yang jelas,\" kata dia.Penandatanganan nota kesepakatan bersama lima universitas itu merupakan salah satu bentuk dorongan dari pihaknya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeliharaan bahasa daerah di Sumatera Selatan sehingga tidak terjadi kepunahan.Di mana, kelimanya itu ialah Universitas Baturaja (Kabupaten OKU), Universitas Tridinanti, Universitas Bina Darma, Universitas Nurul Huda, dan Universitas PGRI Palembang.\"Sebab dengan sumber daya yang dimiliki universitas itu selain memberikan atau membudayakan bahasa daerah dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nantinya akan membantu mengumpulkan setiap kosakata bahasa daerah Sumsel sehingga bisa masuk KBBI,\" kata diaSehingga dengan begitu, kata dia, bahasa daerah Sumsel akan bisa dikembangkan secara luas dan dapat terlindungi dari ancaman kepunahan.Sementara Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan Umar Solikhan mengatakan pihaknya bersama pemerintah setempat terus berupaya melakukan perlindungan Bahasa, Aksara dan sastra tersebut.Menurutnya, perlindungan dilakukan beberapa tahapan yakni pemetaan dan kajian vitalitas setelah itu upaya pencatatan atau registrasi bahasa.Di mana, berdasarkan pemetaan bahasa yang dilakukan tahun 2014 diketahui, bahasa dialek Melayu dan Komering menjadi bahasa yang mempengaruhi kebanyakan bahasa-bahasa di Sumsel.\"Kebanyakan dialek dari bahasa melayu dan dialek Komering itu dua rumpun besar di Sumsel, selebihnya bahasa Jawa dan Bugis,\" kata dia.Setelah melakukan pendataan, dilakukan kajian vitalitas atau merevitalisasi untuk menentukan status daya hidup bahasa tersebut yang di klasifikasikan dalam keadaan aman, mengalami kemunduran atau terancam punah, dan punah.Ia menjelaskan, revitalisasi ini artinya berusaha mendeskripsikan aspek bahasa dari segi fonilogi, morfologi sintaksis, tata bahasa untuk di dokumentasikan sehingga bisa jadi bahan pembelajaran di sekolah.Sasarannya adalah, kata dia, untuk menghidupkan memasyarakatkan sastra atau bahasa itu, dengan cara memberikan pembelajaran langsung ke generasi muda, praktik dan pembiasaan supaya anak-anak memahami bahasa tersebut.\"Terakhir kami merevitalisasi Bahasa Melayu Lematang dan Komering, tahun ini bahasa Besemah. Semuanya bahasa masih aman belum ada yang masuk dalam ancaman punah ataupun punah. Hanya memang mengalami kemunduran,\" kata dia. (mth)
Polrestabes Palembang Perketat Keamanan Hari Raya Nyepi 2022
Sumatera Selatan, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Sumatera Selatan memperketat penjagaan keamanan menjelang Hari Raya Nyepi 2022 di kota itu yang akan berlangsung pada Kamis (3/3).Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mokhamad Ngajib di Palembang, Senin (28/2), mengatakan pengetatan keamanan tersebut dilakukan mulai dari pra hingga hari perayaannya.Selain itu, dilakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pengurus atau tokoh umat, terkait dengan keamanan dalam beribadah dan menggelar patroli yang ditingkatkan ke seluruh wilayah kota itu secara berkala setiap hari. Dalam patroli tersebut, Polrestabes Palembang menerjunkan sedikitnya 100 personel tim gabungan Satuan Samapta Presisi, dan Satuan Lalu Lintas, serta didampingi personel dari Polda Sumsel.Menurutnya, tim patroli tersebut berorientasi pada tindakan preemtif dan preventif, mengantisipasi adanya tindak kriminalitas, sekaligus mengantisipasi terjadinya kepadatan mobilitas masyarakat selama masa libur nasional itu.\"Pra kegiatan kami masifkan patroli kamtibmas, di saat perayaannya nanti kami juga sudah siapkan tim khusus yang mengamankan perayaan Hari Raya Nyepi-nya,\" kata dia.Menurutnya, selain menunjang keamanan dan ketertiban umum tim patroli tersebut turut serta menyosialisasikan kepatuhan protokol kesehatan.Sebab, kata dia, polrestabes sebagai bagian dari Satgas COVID-19 di Palembang akan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat baik umat peribadatan maupun masyarakat umum lainnya.\"Perihal protokol kesehatan ini terus kami ingatkan. Selain itu kami juga turut membantu memberikan masker untuk mencegah paparan COVID-19. Semoga kondisi tetap kondusif hingga perayaannya nanti,\" katanya. (sws)
POPULER
