NASIONAL
UAE Cegat Rudal Houthi Saat Presiden Israel Berkunjung
Kairo, FNN - Uni Emirat Arab (UAE) mengatakan pada Senin pihaknya telah mencegat sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman ketika negara Teluk itu menerima kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog.Kunjungan Herzog menjadi lawatan resmi pertama presiden Israel ke UAE.Kementerian pertahanan UAE mengatakan rudal tersebut dicegat dan dihancurkan, kepingannya jatuh ke kawasan tak berpenghuni.Tidak dijelaskan apakah rudal tersebut mengarah ke ibu kota UAE Abu Dhabi atau Dubai, pusat bisnis dan wisata di Timur Tengah.Otoritas penerbangan sipil UAE mengatakan lalu lintas udara di negara itu berjalan seperti biasanya dan semua penerbangan beroperasi normal meski ada serangan tersebut, kantor berita negara WAM melaporkan.UAE menjadi bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Konflik yang sudah berlangsung tujuh tahun itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman terancam bencana kelaparan.Juru bicara militer Houthi di Yaman mengatakan Ahad malam di Twitter bahwa kelompok mereka akan mengungkap rincian operasi militer yang baru di UAE dalam beberapa jam ke depan.Houthi melancarkan serangan mematikan di Abu Dhabi pada 17 Januari dan menembakkan rudal pada Senin yang gagal untuk kedua kalinya, setelah milisi Yaman yang didukung UAE melakukan intervensi di garis-garis depan pertempuran yang dimasuki Houthi tahun lalu.Kemenhan UAE mengatakan pesawat-pesawat tempur koalisi telah menghancurkan peluncur-peluncur rudal yang berada di Yaman.Pekan lalu, jaksa penuntut umum UAE mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah orang yang membagikan video tentang insiden pencegatan serangan rudal Houthi sebelumnya. Belum ada unggahan tentang insiden terbaru di media sosial.Serangan pada Senin terjadi ketika Herzog mendiskusikan keamanan dan hubungan bilateral dengan penguasa de facto UAE, Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi.Herzog menginap di Abu Dhabi, kata pejabat Israel kepada Reuters. Dia akan terus melanjutkan kunjungannya setelah serangan Houthi itu, kata kantor kepresidenan Israel. Amerika Serikat mengutuk serangan tersebut.\"Sementara presiden Israel tengah mengunjungi UAE untuk menjalin hubungan dan mempromosikan stabilitas kawasan, Houthi terus melancarkan serangan yang mengancam orang-orang sipil,\" kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam cuitannya.UAE dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada 2020. Perjanjian yang disebut dengan \"Kesepakatan Abraham\" itu dimediasi oleh AS.UAE secara signifikan telah mengurangi keberadaan pasukannya di Yaman sejak 2019. Namun, UAE masih memegang kekuasaan melalui pasukan lokal yang mereka persenjatai.Konflik di Yaman telah meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir ketika koalisi mengintensifkan serangan udara ke kota-kota Yaman, dan Houthi melakukan serangan di perbatasan. (mth)
Anggota DPR RI Desak Perusahaan Non Esensial Segera Terapkan "WFH"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati mendesak perusahaan non esensial segera menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) oleh karena kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Elva Hartati dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan per Minggu, 30 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 mencapai 61.718 setelah ada penambahan kasus sebanyak 9.163. Ia meminta kenaikan kasus tersebut harus menjadi perhatian semua kalangan, termasuk juga dari dunia usaha. \"Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan \'WFH\' segera melaksanakan, mengingat kasus positif COVID-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omicron,\" ujarnya. Elva menyampaikan kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa hanya sektor esensial saja yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat. \"Komisi IX mendukung seluruh program safety net untuk siap dilaksanakan membantu masyarakat yang terdampak,\" ucapnya. Dia mengatakan Komisi IX DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Satgas COVID-19 pada dua pekan lalu untuk memitigasi gelombang ketiga COVID-19. Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah menjadikan data bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit atau ICU sebagai patokan dalam memutuskan pelaksanaan PPKM. \"Kami masih yakin hanya dengan pengendalian pandemi dari sisi kesehatan dapat mendorong pemulihan ekonomi secara maksimal,\" katanya. Menurut Elva pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan yang juga memikirkan keberlangsungan dunia usaha. Beroperasinya 11 sektor bidang usaha esensial menjadi salah satu langkah solutif agar seluruh denyut perekonomian terus berlanjut sembari memastikan pandemi terkendali. \"Kami meminta dunia usaha sedikit bersabar sembari mendukung penuh upaya pemerintah dan parlemen mengendalikan pandemi sehingga perekonomian dapat pulih kembali,\" ujarnya. Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengingatkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 sekarang lebih banyak dari transmisi lokal. \"Jika perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, maka harus dipastikan bahwa karyawannya aman dari Omicron dan aman dari transmisi lokal penularan Omicron,\" imbuh Saniatul. Meski demikian, dia mengatakan sementara penambahan kasus COVID-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia, India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data ourwordindata.org, kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.Dia melanjutkan per 26 Januari 2022, angka konfirmasi positif di Indonesia sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Menurut dia, hal itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dengan konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk.Begitu juga dengan Filipina sebesar 233,71 per 1 juta penduduk, India sebesar 220,71 per 1 juta penduduk, Malaysia sebesar 121,19 per 1 juta penduduk, dan Thailand sebesar 110,20 per 1 juta penduduk.\"Namun, pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI harus tetap menyediakan fasilitas di rumah sakit, terutama tempat tidur perawatan agar disediakan secara maksimal,\" ujarnya. (mth)
Dukungan Akademisi untuk Ubedilah Badrun Meluas, Kaesang Pangareb Gandeng Hotman Paris
Jakarta, FNN - Dosen muda Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mendapat dukungan luas dari akademisi, kaum intelektual seluruh Indonesia atas laporan KKN dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupdi (KPK) beberapa waktu lalu. Dukungan akademisi, termasuk para profesor terus diterima melalui komunikasi langsung dari banyak universitas terkemuka seluruh Indonesia. \"Saya mengucapkan terimakasih atas semua dukungan masyarakat. Tentu saja langkah baik itu,perlu terus dikawal dan memberi kesempatan kepada KPK untuk bekerja profesional sesuai undang-undang,\"kata Ubedilah kepada FNN, Jumat lalu, setelah melengkapi data atas undangan KPK. Selain dukungan akademisi,kaum cendekiawan, tak kurang kelompok oposisi,baik oposisi partai maupun nonpartai.Oposisi senang dengan pikiran kritis apalagi langkah hukum yang ditempuh Ubedilah sesungguhnya berniat baik sebagai tanggungjawab dan fungsi intelektual. Para ulama bahkan romo tidak sedikit yang juga kontak dan mendoakan langkah baik ini agar praktek KKN segera ditinggalkan oleh elit politik siapapun dan KPK bekerja dengan baik. Kata Ubedilah, laporan yang dilakukan bukan hoax karena semua yang dibawa adalah data valid dan didahului riset. \"Tuduhan yang menyebut saya mencari panggung atau pansos (panjat sosial) itu tuduhan yang tidak berdasar. Sangat keliru dan enggak penting banget. Sebab sebelum langkah ini Insya Allah saya sudah bertahun tahun punya arena publik sendiri karena sebagai analis sosial politik sudah wara wiri ke berbagai kampus di Indonesia dan di media nasional. Media sosial saya juga sudah cukup diikuti ribuan follower sebelum langkah ke KPK. Itu sudah cukup untuk memberi edukasi untuk publik,\" tandas Ubedilah. Beberapa waktu ini memang publik sedang mengalami kebisuan kolektif. Tetapi sesungguhnya dalam alam pikir publik yang rasional mereka gelisah dengan keadaan tetapi tidak berdaya karena dibelenggu ketakutan dan lain lain. Mungkin keadaan itulah yang membuat mereka melihat apa yang dilakukan Ubedilah disebut sebagai membuka jalan kebuntuan, membuka kotak pandora dan menghentak kebisuan mewakili kegelisahan banyak orang. Awal dari langkah ini berniat baik untuk mengakhiri pola KKN yang terjadi di lapisan elit kekuasaan. Jika kemudian mempengaruhi organ penting di republik ini semoga saja pada akhirnya memahami bahwa langkah ini sesungguhnya untuk masa depan republik ini untuk menjadi lebih baik dan maju di masa depan. Jika ada informasi bahwa Kaesang berniat menggandeng Hotman Paris Hutapea, itu hal yang wajar dilakukan siapapun jika menghadapi persoalan hukum. Bedanya memang Hotman Paris Hutapea adalah lawyer papan atas yang tentu berbiaya mahal. \"Jadi, itu mungkin hal wajar bagi seorang Kaisang, dan sah sah saja sih secara hukum,\"ujar Ubedilah. (Iriani Pinontoan).
Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi Hari Ini
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan kedua bagi Edy Mulyadi sebagai saksi dalam perkara ujaran kebencian terkait narasi \"ibu kota negara tempat jin buang anak\", Senin. Pada pemanggilan kedua ini, penyidik menyertakan surat perintah membawa apabila Edy Mulyadi tidak memenuhi panggilan yang kedua kalinya. \"Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin, jam 10,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Menurut dia, surat perintah untuk membawa bukan upaya paksa ataupun upaya penangkapan. Namun, upaya membawa apabila Edy Mulyadi tidak memenuhi panggilan kedua. \"Jadi surat panggilan langsung diantar ke rumah dan yang menerima adalah istri beliau (Edy Mulyadi, red) disertai dan ditunjukkan dengan surat perintah membawa. Jadi hari Senin tanggal 31 Januari 2022 kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir maka kami lakukan penjemputan untuk dibawa ke Mabes Polri,\" ujar Ramadhan. Bareskrim Polri menerima tiga laporan polisi terhadap Edy Mulyadi terkait pernyataannya tentang Ibu Kota Negara (IKN) \"tempat jin buang anak\". Laporan tersebut berasal dari elemen masyarakat di Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Utara. Ketiga laporan tersebut ditarik ke Bareskrim Polri, hingga tanggal 26 Januari, penyidik menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik kemudian menerbitkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Edy Mulyadi yang dijadwalkan Jumat (28/1), namun, Edy diwakili kausa hukumnya melayangkan surat penjadwalan ulang pemeriksaan. Alasannya, pemanggilan terhadap kliennya tidak sesuai dengan KUHP. Terkait hari dipanggil sebagai saksi terlapor. Kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir, saat dikonfirmasi pagi ini menyatakan kliennya akan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Menurut Herman, kliennya sudah mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan mandi. \"Insya Allah hadir. Pak Edy juga sudah siap bawa pakaiannya dan peralatan mandinya,\" ucap Herman. Laporan terhadap Edy Mulyadi terkait dengan pernyataannya yang menyebutkan Kalimantan Timur yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan tempat jin buang anak. Salah satu kutipan Edy Mulyadi yang diduga menghina Kaltim di konferensi persnya berbunyi \"Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak (IKN baru).” (sws)
Ganti Presiden Lebih Mendesak Ketimbang Pindah Ibu Kota
UU IKN merupakan upaya melegalisasi kejahatan borjuasi korporasi dan membiarkan kuku-kuku oligarki mencengkeram negeri. Dengan kata lain konstitusi direkayasa untuk melindungi para cukong terus merampok sumber daya alam sembari mengembangbiakan korupsi, membuat kerusakan alam dan konflik horisontal sesama anak bangsa. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari SEMENTARA di lain sisi presiden gagal menunjukkan kualitas kepemimpinannya, kalau tidak bisa disebut dungu dan penipu. Alih-alih berprestasi membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Presiden justru membawa negara menuju kebangkrutan dan disintegrasi bangsa. Negara diambang kehancuran sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan nasional. Kalau tidak dijajah kembali oleh asing dan aseng, bisa jadi NKRI bubar seperti yang disampaikan Prabowo Subianto dan Amien Rais. Presiden memimpin negara dengan begitu maraknya KKN, utang negara yang menjulang sulit untuk dikembalikan, penyelenggaraan pemerintahan mengangkangi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Rakyat Indonesia tak lagi bisa mengambil resiko dan segala kemungkinan terburuk, bahkan tidak bisa menunggu lagi hingga sisa waktu jabatan presiden berakhir. Meski pesimis, masih ada kemungkinan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR dan DPD menggunakan pertanggungjawaban moral dunia akherat dan amanat konstitusinya menyelamatkan negara bangsa. Atau memang revolusi rakyat Indonesia menjadi satu-satunya pilihan dan yang tak terhindarkan. Terpuruknya kehidupan rakyat Indonesia, telah membawa negara dalam kondisi darurat kenegaraan dan kebangsaan. Pelbagai rekayasa dan pengalihan isu tak mampu menghilangkan distorsi kebijakan seperti omnibus law dan UU IKN. Sebelum lebih jauh menimbulkan banyak masalah yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Terlebih pada polemik dan kontroversi ibu kota negara baru yang membutuhkan biaya hampir 500 triliun, sementara pemerintah membutuhkan biaya tidak sedikit untuk pemulihan negara. Saat rakyat dengan kemiskinan bertahan hidup karena pandemi, kengototan pemindahan ibu kota negara menandakan gejala hiprokat dan sakit jiwa para penyelenggara negara, utamanya seorang presiden. Jadi, ibarat dipaksa melakukan perjudian dengan nafsu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terutama ketika akal sehat, basis akademis, logika hukum dan konstitusi tak dipakai dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara. Ada baiknya seluruh rakyat Indonesia mengganti presiden ketimbang memindahkan ibu kota. Selayaknya menjadi agenda yang mendesak dan menjadi skala prioritas bagi negara ini. Itupun jika bangsa Indonesia masih mau selamat dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Selamat memilih presiden baru, bukan membangun ibu kota baru.(*)
Gubernur: RSUD Babel Segera Dilengkapi Fasilitas Layanan Bayi
Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meminta RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel segera melengkapi fasilitas layanan kesehatan bayi dan anak, guna menekan angka kematian balita di daerah itu.\"Saya minta RSUD segera melaporkan fasilitas layanan kesehatan anak apa saja yang diperlukan, kalau bisa segera penuhi,\" kata Erzaldi Rosman Djohan usai meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel di Sungailiat, Minggu.Dokter spesialis anak dan Konsultan Neonatologi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Babel dr. Ied Imilda menyatakan fasilitas layanan bagi anak sangat penting guna menunjang pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.\"Ketika perawatan bayi NICU (Neonatal Intensive Care Unit). Nah, itu kan dalam keadaan yang berat ya, pasti perlu alat bantu napas. Dalam perkembangan penyakit, kita pasti perlu untuk pengecekan bagaimana kondisi paru-paru, perut dan lainnya,\" ujarnyaSelain rontgen portable, yang bisa mempermudah pengecekan keadaan pasien terutama bayi dan diharapkan juga ada pengadaan kulkas ASI, karena di RSUD Ir. Soekarno masih mengakali kulkas yang tersedia dicampur dengan obat, di mana ini tidak disarankan.\"Jadi, sayang banget kalau sumber daya manusia (SDM)-nya sudah ada, tapi alatnya nggak lengkap,\" ujarnya.Menurut dia selama ini RSUD selalu bawa si bayi ke tempat rontgen. Nah, ini berisiko untuk kondisi bayi.\"Kehadiran fasilitas rontgen portable ini sangat diperlukan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,\" ujarnya. (mth)
Kepulauan Seribu (2) Kembalikan Toponim Pulau Edam
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Foto bangunan bergaya Caucasia di Pulo Kapal (onrust) yang diklaim sebagai bangunan Belanda. Yah, begitulah kalau orang otaknya céték, kita tak bisa bilang apa-apa. Pulau Damar Besar alias Pulau Edam di Kepulauan Seribu. Nama-nama pulau di Kep. Seribu banyak berasal dari bahasa Armenia yang mengandung resapan Rusia. Kalau Damar itu Armen yang artinya gerbang. Dengan berdirinya.mercu suar di pulo Damar Besar pada tahun 1873, nama pulo Damar Besar diganti pulo Edam yang artinya mercu suar. Edam bahasa Rus. Pada jaman Ali Sadikin diganti jadi pulau Pramuka. Bersama ini saya minta dengan hormat tetapi sangat sudi apalah kiranya.nama pulo Edam dikembalikan pada tempatnya tidak kurang suatu apa seperti sebermula demi sejarah dan peradaban. Waktu tempuh pantai Marina-Edam dengan speedboat 30.menit. Nama asal Melayu di Kepulauan Seribu ada yaitu pulo Semak Daun. Tapi pulo Rambut artinya master, bukan hair. Pulo Perak artinya kebun pertanian. Kalau silver bisa bokor bisa salak. Kotok dalam bahasa Betawi artinya tidak melihat. Pulo Kotok artinya pohon. Kalau pulo Tidung itu daun. Pulo Sepa itu bawang. Sepa dalam Betawi tak tentu rasa. Pulau terjauh di utara Kep Seribu pulo Pantara, artinya terasing. Waktu tempuh dari pantai. Marina dengan speedboat dua jam. Pulo dengan nama gender empat: 1. Pulo Sebira, wanita Monotheis 2. Pulo Bidadari. Di sini ada bangunan archaic orang Moro betsheba, pemandian perempuan. Penduduk.menyebut Mortelo, telaga Moro. Pemda DKI menyebut benteng Portugis. Agar publik yaqin ANS era Ali Sadikin pasang di situ meriem kemarén soré punya. 3. Pulo Puteri 4. Pulo Pari, wanita berumur. Kepulauan Setibu sudah berstatus administratif kabupaten. Lagi pula menyimpan potensi wisata yang tinggi. Taruh attensi pada kabupaten ini. Saya ingat masa kecil saya.plesiran ke Pasar Ikan. Yang saya cari manisan rumput laut pulo Seribu. Wuih lezatnya berasa sampe ke tulang sungsum. (*)
Kapolri: Sistem Keamanan IKN Baru "Smart Security"
Penajam, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sistem keamanan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau \"smart security\" yang dipadukan dengan perkembangan teknologi mumpuni.Sistem keamanan berbasis \"smart security\" tersebut diungkapkan Listyo Sigit Prabowo saat meninjau lokasi IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu.\"Konsep keamanan disusun agar dapat memberikan keamanan masyarakat di IKN Nusantara,\" ujarnya. Dengan perpindahan IKN Indonesia, katanya, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dipastikan berpindah ke IKN Nusantara.Ia mengatakan Gedung Mabes Polri di IKN baru bakal dibangun di atas lahan seluas 3,8 hektare, namun ada usulan ditambah menjadi 30 hektare.\"Kawasan untuk Mabes Polri disiapkan 3,8 hektare, tapi ada usulan dari Gubernur Kalimantan Timur untuk ditambahkan 30 hektare,\" kata Kapolri. Keberadaan Mabes Polri, kata dia, nantinya akan mengusung konsep \"smart forest city\" karena IKN Nusantara mengusung konsep yang ramah lingkungan.Dengan pembangunan IKN baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, katanya, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi.\"Kami berharap beban yang selama ini terpusat di Jakarta dapat terbagi dengan adanya IKN baru,\" kata dia. Kapolri mengatakan kunjungan ini untuk memastikan perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang IKN Nusantara berjalan lancar, bahkan secara umum tidak ada kendala.\"IKN baru telah ditetapkan, selanjutnya kami memastikan pembangunan bisa berjalan aman dan lancar,\" jelasnya. (mth)
Airlangga Tinjau Kerterjangkauan Harga Pangan di Pasar Salatiga
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan di Pasar Raya I Salatiga, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu. “Operasi pasar ini merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholder terkait guna menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, serta memonitor harga khususnya minyak goreng,” kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Operasi pasar di Salatiga tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian operasi pasar sebelumnya di beberapa kota seperti Bali, Bogor, Surabaya, dan Bintan. Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat tetap merupakan salah satu prioritas utama dari pemerintah di awal tahun ini.Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam gelaran operasi pasar tersebut, Airlangga juga menyempatkan diri berkeliling dan berbincang singkat dengan para pedagang dan pembeli. Ibu Lis, pembeli yang bekerja sebagai penjual gorengan menyampaikan bahwa saat ini minyak goreng terbilang cukup langka, sementara dirinya membutuhkan stok minyak yang cukup banyak sebagai penjual gorengan. Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah ikut membantu meringankan beban masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan operasi pasar. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat dan menjaga kestabilan harga agar dapat dijangkau. Dengan menjaga pasokan, tentunya diharapkan harga juga akan terus terjaga. Melanjutkan rangkaian kunjungan, Airlangga beserta rombongan mengunjungi Panti Wredha Salib Putih Salatiga untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis dan pemberian bantuan sembako kepada penghuni panti. Ia juga menyambangi Klinik Kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) guna meninjau penyelenggaraan vaksinasi booster yang dilakukan kepada 500 orang civitas akademika kampus UKSW.Dengan dilaksanakannya vaksinasi booster dan terus menjaga protokol kesehatan, diharapkan penyelenggaraan kuliah tatap muka di UKSW dapat berjalan dengan baik. (mth)
Pemerintah Dorong Masyarakat Berkoperasi Agar Tak Tertinggal Korporasi
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah giat mendorong masyarakat agar berkoperasi sehingga koperasi tak tertinggal daya saingnya dengan korporasi. Hal ini didukung dengan upaya membangun ekosistem yang kondusif bagi koperasi di Indonesia sehingga masyarakat tergerak berkoperasi berkat kesadaran untuk mencapai kesejahteraan bersama. “Pendekatan kami sekarang adalah membangun ekosistem koperasi agar kompetitif bersaing dengan korporasi,” kata Teten saat mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXIV Tahun Buku 2021 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Pasar (Koppas) Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu. Ia menyadari, koperasi bukan seperti korporasi yang semata mencari laba, tetapi mengurus kesejahteraan anggota.Karena itu, ekosistem yang memadai untuk koperasi dapat mendorong sektor tersebut terlibat dalam pembangunan infrastruktur tol, pelabuhan, tambak udang, hingga pengelolaan pelelangan ikan. Untuk itu, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang mengembangkan program inkubator bisnis, memungkinkan koperasi diinkubasi dengan model bisnis (business model). Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan model bisnis koperasi multipihak yang memungkinkan semua pihak dapat bergabung dalam koperasi tanpa menganggu kepentingan satu sama lain. “KSP Koppas Kranggan ini, misalnya, pemekaran usahanya bisa dilakukan dengan spin off (pembagian) dan hasilnya bisa difokuskan ke sektor riil,” ungkap dia. Selain itu, ia mendorong agar koperasi terdigitalisasi terutama koperasi simpan pinjam yang harus akrab dengan inovasi dalam financial technology (fintech)/teknologi finansial. Adanya digitalisasi juga memungkinkan perluasan jangkauan koperasi dalam melakukan pelbagai aktivitas. “Misalnya yang selama ini terkendala RAT fisik, tapi di era digitalisasi bisa dilakukan RAT secara daring dengan keanggotaannya yang bersifat nasional,” ujar Teten. (mth)
POPULER
