NASIONAL
Mendes: Lokasi Kawasan Transmigrasi Harus Bebas Permasalahan Hukum
Jakarta, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi harus bebas dari permasalahan hukum maupun sosial. \"Lahan transmigrasi juga harus 2C, yakni harus clear and clean. Selain itu 3L, yakni layak huni, layak usaha, dan layak berkembang sehingga berpeluang menjadi pusat ekonomi baru dan bermanfaat bagi warga transmigran,\" ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Ia menegaskan semua lahan yang akan dijadikan kawasan transmigrasi harus dipastikan memenuhi syarat itu. Ia menambahkan status penyediaan tanah dalam pembangunan kawasan transmigrasi adalah hal krusial. Oleh karena itu, ia berharap, permasalahan tanah, hutan desa, dan kawasan transmigrasi tidak terjadi polemik. \"Persoalan lahan transmigrasi bila tidak segera diselesaikan, bakal menjadi masalah dan sengketa. Kemendes sangat memperhatikan akan hal ini,\" kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa, saat menerima audiensi Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Windu Subagio di Jakarta, Rabu (16/2). Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Aisyah Gamawati menambahkan bahwa Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah direncanakan menjadi salah satu lokasi yang akan dibangun untuk kawasan transmigrasi pada 2022. Ia menyampaikan lokasi kawasan transmigrasi itu diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai area penanaman pisang cavendish untuk mendukung program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor. \"Kebetulan kemarin itu kami diundang Menko Perekonomian. Mereka sedang memprogramkan menanam pisang cavendish. Kami mengusulkan dua kawasan transmigrasi. Kita usulkan Kabupaten Wina, Sulawesi Tenggara dan tadi kita sudah diskusi kami mengusulkan Sukamara. Karena lahannya luas, satu hamparan bisa di Sukamara,” katanya. Ia mengatakan beberapa proses administrasi sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Bupati Sukamara Windu Subagio menyambut positif rencana pembangunan kawasan transmigrasi di wilayahnya. Ia optimistis penanaman pisang cavendish akan menjadi komoditas yang menguntungkan di daerahnya. \"Tanah kami ini mineral dan agak berbukit, sebagian berpasir dan rawa, tanahnya bisa ditanami segala hal. Kalau pisang memang agak bandel ya tapi insyaallah bisa karena memang sawit kan tidak boleh ditanam di kawasan transmigrasi meskipun lebih mudah. Kami siapkan lokasinya karena memang rasanya perlu komoditas lain,\" tuturnya. (mth)
Wali Kota Probolinggo Temui Ketua DPD Bahas RS Standar Internasional
Jakarta, FNN - Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas kelanjutan pembangunan rumah sakit berstandar internasional yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional.\"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini bagian dari tindak lanjut Perpres Nomor 80 Tahun 2019, tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo,\" kata dia saat menemui Ketua DPD RI melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hal itu ia sampaikan mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger, dan Semeru. Hal itu dikuatkan melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.Berangkat dari Perpres tersebut, Pemkab Probolinggo kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar. Sayangnya, bantuan dari pusat belum terealisasi.Selaku kepala daerah, Habib Hadi mengaku bingung. Sebab, ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait namun tidak ada jawaban. Oleh karena itu, ia menyambangi Ketua DPD RI guna mencari solusi pembangunan RS berstandar internasional tersebut.Bahkan, ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Joko Widodo namun hanya bisa bertemu dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. .\"Padahal, ini proyek strategis nasional. Penganggarannya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD mengingat sudah masuk dalam RPJMD,\" jelas dia.Saat ini, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan untuk kebutuhan di rumah sakit yang telah dibangun tersebut.\"Kami saat ini butuh alat kesehatan. Silakan pemerintah pusat bantu kami,\" ujarnya.Untuk itu, ia meminta Ketua DPD RI memfasilitasi hal tersebut agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo, Tengger, dan Semeru dapat segera terpenuhi.Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut.Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya terlebih hal tersebut berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19. (mth)
ASPI: Perlu Kolaborasi untuk Perkuat Riset Sel Punca di Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Asosiasi Sel Punca Indonesia (ASPI) Rahyussalim mengatakan perlu kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah, periset/ahli, dan industri, untuk memperkuat riset sel punca di Indonesia yang bermanfaat bagi dunia kesehatan.\"Yang lebih penting perlu kolaborasi dan sinergi dari para pihak yang terlibat,\" kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia menuturkan untuk dapat memperkuat riset sel punca di Indonesia, perlu upaya memperbanyak pelaku riset sel punca, baik perorangan maupun kelompok, baik dari riset dasar maupun klinis.Selain itu, perlu dukungan pemerintah berupa regulasi yang mempermudah riset dan pelayanan sel punca.Ia mengatakan posisi sumber daya manusia (SDM) periset di Indonesia, baik pada tahap dasar (basis) maupun klinis yang serius pada pengembangan dan penggunaan sel punca, masih sedikit.Penelitian sel punca terdiri atas riset dasar/preklinis (in vitro dan in vivo) dan riset klinis di mana ada fase 1 untuk dosis dan prosedur, fase 2 untuk keamanan dan efektivitas, serta fase 3 komunitas (hilirisasi produk/post market).\"Selama ini riset sel punca di Indonesia masih berkutat pada riset sel punca mesenkimal. Kita di ASPI ada pada fase 1, ini yang kami kerjakan,\" tutur Rahyussalim.Menurut dia, di dunia sudah ada 6.000 uji klinis sel punca, sedangkan angka riset sel punca (stem cell) di Indonesia masih kecil.Maka dari itu, ASPI berupaya memperkuat penelitian sel punca dan melakukan harmonisasi.Untuk pengembangan riset sel punca, ASPI mengacu dan mengadopsi kepada organisasi International Society for Stem Cell Research (ISSCR) yang sudah mempunyai pedoman (guide line) tentang sel punca.Rahyussalim menuturkan ASPI menyambut baik skema Pusat Kolaborasi Riset yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk bisa mewujudkan penguatan dan harmonisasi riset sel punca di Indonesia.Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat mengatakan peranan asosiasi profesi seperti ASPI strategis dalam pengembangan riset dan inovasi sel punca.Untuk itu, ia mendorong ASPI bekerja sama dengan BRIN atau rumah sakit untuk bisa membuat pusat kolaborasi riset sel punca.Melalui skema pusat kolaborasi riset tersebut, katanya, selain dapat mengakses skema fasilitasi pendanaan dari BRIN, juga dapat merekrut mahasiswa sebagai asisten riset yang bertujuan membangun riset dan SDM yang kompeten. Dorong Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong akselerasi riset sel punca (stem cell) untuk pengobatan di Tanah Air melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terampil, penambahan infrastruktur riset, pendanaan riset, dan program riset.\"Peran BRIN saat ini adalah mengakselerasi riset dan inovasi sel punca di Indonesia, yaitu dengan menciptakan ekosistem riset yang membuat seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) bisa tumbuh,\" kata Pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Iman mengatakan jika ekosistem riset sel punca untuk pengobatan terbangun dan bangkit, dan seluruh pemangku kepentingan terfasilitasi, maka diharapkan akan muncul inovasi-inovasi unggul di bidang kesehatan.Pria lulusan dari Chiang Mai University di Thailand itu menuturkan sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan.Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Begitu juga pengembangan dan risetnya yang masih belum banyak dilakukan.Meski demikian, menurut Iman, masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing dalam penelitian sel punca.Iman menuturkan ada beberapa tantangan yang menghambat pengembangan sel punca di Indonesia antara lain terapi biaya pengobatan sel punca saat ini masih sangat mahal.Terapi sel punca menjadi mahal karena bahan baku lebih dari 95 persen impor, sehingga masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat.Kesiapan rumah sakit dan klinik untuk melakukan terapi sel punca masih terbatas. Rumah sakit atau klinik harus memiliki fasilitas instalasi sel punca, bank sel punca, laboratorium riset terpadu, hingga tenaga medis di bidang sel punca.Selain itu, biaya riset sel punca juga sangat mahal. Riset di berbagai institusi belum banyak mengarah ke arah riset terapan. Oleh karenanya, perlu percepatan hasil riset melalui kolaborasi antara peneliti di berbagai institusi.Untuk itu, BRIN memfasilitasi dan menyediakan dana dan infrastruktur untuk meningkatkan riset dan inovasi di Tanah Air termasuk untuk menumbuhkan pembangunan kapasitas di bidang sel punca di Indonesia.BRIN telah membentuk Organisasi Riset Kesehatan dengan tujuh pusat riset di bawahnya untuk memfasilitasi periset dalam bidang kesehatan.BRIN juga sudah menyiapkan pendanaan rumah program obat dan vaksin sebesar Rp20 miliar, pengobatan presisi dan regeneratif Rp20 miliar, dan penyakit infeksi Rp10 miliar.BRIN juga memiliki pendanaan untuk uji klinis dan praklinis yang dialokasikan sebesar Rp350 miliar. (mth)
Menaker Jelaskan Latar Belakang Penerbitan Aturan JHT ke Serikat Buruh
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan latar belakang penerbitan aturan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan serikat buruh, Rabu (16/2).Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ida menjelaskan ketika Permenaker 19 tahun 2015 diberlakukan, Indonesia saat itu belum memiliki alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.\"Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,\" ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ida mengatakan program JKP ini sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp6 triliun dan Rp823 miliar.Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang. Permenaker 2/2002 ini, kata dia, menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua/pensiun. Di sisi lain, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program JKP.Selain itu, pada masa transisi ini pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh.Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jika pun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak.\"Jika tidak, sanksi tegas menunggu,\" kata dia.Kendati demikian, Menaker menegaskan bahwa pihaknya akan mendengar segala masukan-masukan dari serikat buruh untuk kemudian dijadikan bahan kajian pemerintah.Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan pihaknya memilih berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Menaker dibandingkan dengan membawa massa tapi tak bertemu dengan pimpinan Kemnaker.\"Dalam pertemuan tadi, setiap federasi bebas mengeluarkan pendapat dan dijawab satu persatu. Termasuk kami kritik Permenaker 2/2022 dengan usulan draft Permenaker yang dianggap KSBSI ada beberapa pasal tak sesuai dengan Permenaker sebelumnya,\" kata dia.Elly menilai kritikan kepada Menaker melalui dialog merupakan strategi lebih elegan. Meski demikian pihaknya tak menyalahkan teman-teman serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan aksi demonstrasi.\"Paling tidak ini merupakan strategi kalau kita ingin melakukan pertemuan tatap muka, ini langkah paling pas,\" katanya.Senada dengan Elly, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia/federasi yang tergabung dalam KSPI) Mirah Sumirat memberikan apresiasi atas sikap Menaker Ida Fauziyah yang menerima KSPI dan menerima masukan dari buruh.\"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja,\" ujar Mirah. (mth)
BRIN Berikan Fasilitas Pendanaan Kepada Sembilan Perusahaan Pemula Berbasis Riset
Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan fasilitas pendanaan kepada sembilan perusahaan pemula berbasis riset (PPBR) dalam skema pendanaan PPBR gelombang I tahun 2022.Fasilitasi pendanaan diberikan kepada Yayasan Upakara Bhuvana Nusantara, PT Miko Bahtera Nusantara, PT Pipetin Indonesia, PT Asatu Sembilan Enam, UKM Youngsters, PT Greenie Alam Indonesia, MNC Geotech, serta usaha berbasis riset yang diusulkan oleh Leko Dwi Harjono dan Khayu Wahyunita.Dalam Webinar Fasilitasi dan Pendanaan Riset dan Inovasi (WALIDASI) Edisi Start Up BRIN di Jakarta, Kamis, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa skema pendanaan PPBR ditujukan untuk mendorong pemberian pendanaan hingga pembinaan terhadap pembentukan perusahaan pemula yang berkelanjutan.Selain itu, ia melanjutkan, BRIN memberikan fasilitas pendanaan untuk membantu perusahaan pemula berbasis riset menghasilkan produk yang bisa diterima pasar.\"Melalui skema ini, BRIN memberikan kesempatan terbuka kepada semua warga negara Indonesia untuk memanfaatkan dan mengomersialisasikan hasil-hasil riset BRIN,\" kata Handoko.Fasilitasi pendanaan BRIN antara lain diberikan kepada Sugeng Waluyo dari Yayasan Upakara Bhuvana Nusantara dengan judul riset \"Pendirian Start-Up Pengolahan Limbah Masker Sekali Pakai Menjadi Produk Bijih Plastik Polipropilen (PP) Berkualitas Tinggi\" serta Adi Reza Nugroho dari PT Miko Bahtera Nusantara dengan riset berjudul \"Kulit Jamur Miselia Ramah Lingkungan dari Limbah Pertanian\".Pendanaan juga diberikan kepada Ageng Wiyatno dari PT Pipetin Indonesia dengan judul riset \"Partner Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Mikrobiologi di Indonesia\", Leko Dwi Harjono dengan riset berjudul \"Pemanfaatan Teknologi Riset Keselamatan Radiasi Untuk Bidang Kesehatan dan Industri\", serta Khayu Wahyunita dengan judul penelitian \"Pembuatan Antibodi Monoklonal Untuk Memenuhi Kebutuhan Riset Diagnostik Berbagai Penyakit di Indonesia\".Selain itu, pendanaan diberikan kepada Atmo S Sunjoyo dari PT Asatu Sembilan Enam dengan riset berjudul \"Scale Up Produksi dan Pemasaran Biopestisida Nano\", Ai Sri Kusmayanti dari UKM Youngsters dengan penelitian berjudul \"Mi Jagung Gluten Free 2 In 1\", serta Ika Juliana dari PT Greenie Alam Indonesia dengan judul riset \"Biomaterial Limbah Pelepah Pinang untuk Industri Furnitur Berkelanjutan\".Mokhamad Nur Cahyadi dari MNC Geotech yang mengajukan riset berjudul \"GNSS Smart ITS-BRIN dan Geo ITS-BRIN Solusi Perangkat Pemetaan Ketelitian Tinggi dengan Harga Ekonomis\" juga mendapat fasilitas pendanaan dari BRIN.Penerima fasilitas pendanaan akan berkolaborasi dengan peneliti BRIN serta menerima pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. (mth)
Program Patenpreneur Disebut Dapat Lahirkan Agen Perubahan Kaum Muda
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah percaya bahwa program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri) 2022 dapat melahirkan agen perubahan di antara generasi muda. “Yakni (yang) memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” kata Azizah dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.Ia memaparkan program ini akan mengimplementasikan dua metode kegiatan. Pertama, memberikan konsultasi bisnis dengan tujuan membantu wirausaha dalam menyelesaikan suatu masalah yang spesifik dengan cara memberikan fasilitas sesi konsultasi dengan seorang pakar. Kedua, melalui pendampingan usaha untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usahanya dalam pembinaan terstruktur selama dua bulan. Selain itu, akan ada juga inkubasi selama enam bulan oleh Kemenkop yang bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi. \"Kerja sama dengan inkubator telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Tahun ini akan kembali digulirkan, karena kami melihat hasil dari proses inkubasi ini sangat baik, efektif, (dan) terbukti mampu menelurkan wirausaha yang berkualitas,\" ucap Azizah. Ia menambahkan sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk menyukseskan program Patenprenuer yang dimulai dengan open call atau penjaringan peserta. Pendaftaran sebagai calon peserta program melalui link https://bit.ly/Patenpreneur. Selanjutnya, tahap penilaian (assessment) wirausaha. Lalu, penyelenggaraan kegiatan inti program yaitu kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha hingga kemudian masuk ke tahapan evaluasi dan klasifikasi peserta. Terakhir, rekomendasi keberlanjutan peserta Patenpreneur yang akan disalurkan ke berbagai program lanjutan.Di antaranya terhubung dengan lembaga inkubator, akses pembiayaan, kolaborasi rantai pasok, akses pasar melalui internal Kemenkop maupun kementerian/lembaga terkait, serta program kewirausahaan dunia usaha, industri, dan pendidikan. \"Kunci keberhasilan dari Patenpreneur adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan kewirausahaan nasional. Juga, dukungan yang besar dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan,\" kata dia. Kemenkop mengharapkan program ini dapat menjaring sekitar 3.700 pelaku usaha dengan rincian 3.000 pelaku usaha masuk ke dalam program pendampingan usaha dan 700 peserta lainnya masuk ke dalam program konsultasi bisnis. “Program ini (Patenpreneur) diarahkan untuk memfasilitasi wirausaha sesuai tahapannya, baik itu calon wirausaha, wirausaha pemula dan wirausaha mapan,” ujar Deputi Siti Azizah. Pemisahan tahapan tersebut dinilai perlu dilakukan mengingat setiap tahap wirausaha akan memiliki kebutuhan dan ekosistem yang berbeda. (mth)
Panglima TNI: Pembinaan Teritorial Operasi Utama di Kodam XIII/Merdeka
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan pembinaan teritorial menjadi operasi utama di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka yang menaungi Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.“Jadi intinya geografi, demografi, dan komunikasi dengan kondisi sosialnya, tetapi utamanya adalah pembinaan teritorial,” kata Panglima saat rapat bersama Pangdam XIII/Merdeka sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh menyampaikan konsep perubahan operasi terutama di daerah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah.Di samping itu, ia menyampaikan Kodam XIII/Merdeka mengutamakan operasi pengamanan di pulau-pulau terluar pada 2022. Beberapa pulau, termasuk di antaranya Pulau Miangas di Sulawesi Utara berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.Terkait operasi di Poso, Alfred menyampaikan pihaknya tidak lagi mengedepankan operasi tempur melainkan mengutamakan pembinaan teritorial dan komunikasi bersama masyarakat setempat.Dengan demikian, pos-pos jaga Satgas Madago Raya di Poso yang mulanya mendukung operasi tempur, saat ini menjadi bagian komando rayon militer (koramil).Pangdam XIII/Merdeka menerangkan setidaknya ada 40 pos jaga Satgas Madago Raya yang berada di bawah naungan TNI dan Polri. Nantinya, kata dia, pos-pos jaga TNI akan menjadi pos-pos koramil.“Sesuai dengan arahan (Panglima) kami akan membentuk 12 pos dengan kekuatan di setiap pos satgas 20 orang. Kemudian, kami akan sampaikan tugasnya sesuai arahan Bapak, kami akan melaksanakan tugas-tugas koramil, yaitu pembinaan teritorial,” terang Alfred.Satgas Madago Raya yang merupakan Tim Gabungan TNI dan Polri dibentuk sejak 1 Januari 2021 untuk menangkap petinggi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.Ali Kalora pada September 2021 ditemukan tewas setelah ia dan anggotanya baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Pegunungan Desa Astina, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.Sejauh ini, ada empat anggota MIT anak buah Ali Kalora yang masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yaitu Askar alias Jaid alias Pak Guru, Muhklas alias Galuh alias Nae, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. (mth)
Muhaimin Iskandar Usulkan NU-Muhammadiyah Raih Nobel Perdamaian 2022
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menjadi calon peraih Nobel Perdamaian Tahun 2022-2023 di Norwegia.\"Saya, dengan ini, akan secara resmi mengajukan nominasi NU dan Muhammadiyah sebagai wakil Indonesia untuk menerima Nobel Perdamaian 2022-2023. Mereka layak menerimanya,\" kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, NU dan Muhammadiyah berhak dinominasikan sebagai peraih Nobel Perdamaian karena telah mengukir prestasi sekaligus berjasa besar bagi perdamaian di Tanah Air dan dunia.Prestasi yang dimaksud Muhaimin itu antara lain mewujudkan Indonesia damai, toleran, bersatu, serta memberikan bantuan kemanusiaan ataupun advokasi internasional melalui pembelaan dan pemulihan hak-hak kaum minoritas.Dengan ajaran Islam yang rukun serta penuh kasih, lanjutnya, NU dan Muhammadiyah telah merajut penyesuaian antara Islam dan demokrasi, merawat perdamaian, mencegah terjadinya konflik, hingga mengamalkan kebebasan beragama dan berkeyakinan.\"Berkat NU dan Muhammadiyah, Indonesia dapat menjadi contoh negara dengan penduduk muslim terbesar, tetapi tetap menjalankan sistem demokrasi dan negara yang stabil serta aman,\" jelasnya.Muhaimin memaparkan kontribusi NU dalam mewujudkan perdamaian di kancah internasional.Melalui Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), NU memulai World Conference on Religion and Peace (WCRP). NU juga hadir mengupayakan penyelesaian konflik di Israel dengan Palestina, serta memelopori International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dan International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISMIL), katanya.Sementara itu, lanjutnya, Muhammadiyah juga berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.Muhammadiyah telah bertahun-tahun menjadi anggota International Counter Group (ICG) dan Center for Dialogue and Coorporation among Civilisations (CDCC). Muhammadiyah juga telah berperan aktif untuk menemukan resolusi konflik antara Moro dan Pemerintah Filipina, serta konflik di Afrika Tengah, Nigeria, Thailand, Myanmar, dan Palestina.NU dan Muhammadiyah pun memberi pemahaman terkait ajaran, nilai, dan praktik agama Islam yang damai serta toleran. Kedua ormas Islam itu juga mengutamakan kesetaraan hak perempuan di Indonesia dan berperan dalam pengambilan kebijakan di negara-negara muslim, seperti Pakistan, Afganistan, Tunisia, dan Malaysia.Tidak hanya itu, Muhaimin juga mengatakan NU dan Muhammadiyah berjasa besar mengurangi dan menghapuskan sumber kekerasan atau konflik, melalui pencegahan radikalisasi dan melakukan deradikalisasi. NU dan Muhammadiyah berperan besar dalam memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia pada tahun 1998, tambah Muhaimin.\"Sejarah mencatat para tokoh serta cendekiawan NU dan Muhammadiyah telah ikut aktif menggerakkan sekaligus memprakarsai berbagai kebijakan publik dan undang-undang, yang menandai pulihnya sistem demokrasi ataupun lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Di antaranya, UU Hak Asasi Manusia, penghapusan diskriminasi kepada etnis China, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Antikorupsi,\" jelasnya.Untuk mendukung NU dan Muhammadiyah meraih Nobel Perdamaian tersebut, Muhaimin akan membentuk tim teknis untuk menulis surat pencalonan resmi dan mengirimkan ke panitia di Parlemen Norwegia.Dia juga meminta Presiden Joko Widodo memberikan surat dukungan resmi terkait pencalonan tersebut.\"Saya sungguh-sungguh mengajak semua kalangan; khususnya kepada Presiden Joko Widodo, saya memohon beliau memberi dukungan sepenuhnya,\" ujar Muhaimin.Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden sangat berhak mengajukan pencalonan dan mendukung pemberian nominasi itu.\"Terakhir, kami akan bertemu dengan Duta Besar Norwegia di Jakarta untuk menyerahkan surat pencalonan tersebut. Kami juga akan menemui dan berdialog dengan Ketua Parlemen Norwegia di Oslo untuk menyerahkan pencalonan tersebut,\" ujar Muhaimin. (mth)
Kimia Farma: Sertifikat "Booster" Sinopharm Tersedia di PeduliLindungi
Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk Verdi Budidarmo mengatakan sertifikat untuk vaksin booster Sinopharm sudah tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat di aplikasi PeduliLindungi.\"Vaksin lanjutan atau booster Sinopharm ini hadir untuk membantu percepatan program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan setelah dilakukan booster dengan Sinopharm tersebut. Sertifikat untuk vaksin dosis lanjutan atau booster bisa diakses di Peduli Lindungi,\" ujar Verdi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.Vaksin Sinopharm telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau persetujuan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai vaksin dosis lanjutan atau booster homolog untuk dewasa 18 tahun ke atas.Dengan demikian, masyarakat yang telah mendapat vaksin Sinopharm dosis primer lengkap sekurang-kurangnya 6 bulan, sudah bisa menerima vaksin booster produksi Beijing Bio-Institute Biological ini\"Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster dengan Vaksin Sinopharm tersebut, 350 klinik Kimia Farma yang tersebar di seluruh Indonesia sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi lanjutan atau booster dengan vaksin Sinopharm,\" kata Verdi.BPOM telah melakukan evaluasi terhadap aspek khasiat dan keamanan mengacu pada standar evaluasi vaksin COVID-19 untuk vaksin Sinopharm sebagai dosis booster homolog untuk dewasa 18 tahun ke atas.Vaksin Sinopharm sebagai booster umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Frekuensi, jenis, dan keparahan reaksi sampingan atau kejadian yang tidak diharapkan (KTD) setelah pemberian booster lebih rendah dibandingkan saat pemberian dosis primer.Adapun KTD yang sering terjadi merupakan reaksi lokal seperti nyeri di tempat suntikan, pembengkakan, dan kemerahan serta reaksi sistemik seperti sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot, dengan tingkat keparahan grade 1–2.Dilihat dari aspek imunogenisitas, peningkatan respon imun humoral untuk parameter pengukuran antibodi netralisasi dan anti IgG masing-masing sebesar 8,4 kali dan 8 kali lipat dibandingkan sebelum pemberian booster. Respons imun setelah pemberian booster ini lebih tinggi dibandingkan respons imun yang dihasilkan pada saat vaksinasi primer.Dengan telah diterbitkannya Emergency Use Authorization Sinopharm sebagai booster homolog maka masyarakat yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis primer Sinopharm melalui badan hukum atau badan usaha. Bagi badan hukum atau badan usaha yang ingin mendaftarkan pegawainya dapat mendaftarkan melalui portal.vaksingotongroyong.id atau whatsapp Biofarma di 0811 2060 888. (mth)
Kemenag Usul Besaran Biaya Haji 1443 Hijriah Rp45 Juta
Jakarta, FNN - Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) reguler 1443 Hijriah/2022 Masehi sebesar Rp45.053.368 per orang. \"Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebesar Rp45.053.368 per jamaah,\" kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Rabu. Ia mengatakan rincian komponen yang dibebankan kepada jamaah haji dalam usulan BPIH, yakni biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Mekkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi. Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan usulan BPIH itu untuk menyeimbangkan serta meringankan beban biaya yang harus dibayar seorang calon haji. \"Penyeimbang antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan ibadah haji di tahun berikutnya. Keseimbangan tersebut untuk meringankan jamaah dengan biaya yang harus dibayar,\" kata dia. Besaran usulan biaya haji ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2020 BPIH reguler sebesar Rp31,45 juta hingga Rp38,35 juta, sedangkan pada 2021 menjadi Rp44,3 juta. Komponen BPIH yang dibebankan dari dana pembiayaan tidak langsung diusulkan Rp8,9 triliun. Komponennya, meliputi nilai manfaat, dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah. Pertimbangannya, yakni penetapan penerbangan haji disusun dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi, prinsip rasionalitas, kewajaran harga, dan kualitas layanan dalam pembiayaan komponen BPIH dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan Menteri Keuangan. \"Dasar pembiayaan di Arab Saudi menggunakan Ta\'limatul Hajj yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Efisiensi dan efektivitas kewajaran biaya,\" kata Yaqut.Nantinya, usulan biaya perjalanan ibadah haji reguler ini akan dibahas dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah, padahal waktu persiapan tinggal 3,5 bulan untuk pemberangkatan pertama. Menag Yaqut mengatakan jika mengacu pada kalender hijriah dan asumsi normal, jamaah haji pertama akan mulai berangkat pada 5 Juni yang artinya persiapan untuk pemberangkatan ibadah haji terhitung pendek. (mth)
POPULER
