NASIONAL
Junimart: Tahapan Pemilu 2024 Dibahas Maret 2022
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pembahasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dilakukan pada bulan Maret 2022, tepatnya setelah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang baru terpilih.\"Tahapan Pemilu kita harapkan Komisioner KPU, Bawaslu yang baru terpilih sudah melakukan lanjutan pemaparannya pada bulan Maret 2022 setelah masa reses DPR RI,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa. Menurut dia, KPU menyampaikan usulan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 120 hari. Namun dia menyarankan agar masa kampanye Pemilu dapat dipersingkat menjadi 50 hingga 75 hari dengan pertimbangan pandemi COVID-19 dan dampaknya serta masa pemulihan ekonomi.\"Untuk masa kampanye pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari. Saya memberi masukan dipersingkat lagi menjadi 50 sampai 75 hari saja mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung,\" ujarnya.Dia menyambut baik hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR pada Senin (24/1) yang menyepakati pemungutan suara diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.Raker Komisi II DPR itu dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.\"Untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu 14 Febaruari 2024,\" katanya.Menurut dia, Raker Komisi II DPR juga menyepakati pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. (mth)
Presiden Jokowi Olahraga Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, dengan berolahraga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, sekitar pukul 06.40 WIB Presiden mulai berjalan kaki mengelilingi area The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan.Presiden tampak berolahraga bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.Di The Sanchaya Resort Bintan, Presiden akan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong. Selain melakukan tête-à-tête, keduanya juga akan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara serta menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman.Pada siang harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau jalannya vaksinasi COVID-19 di Gedung Community Center, Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Vaksinasi ini merupakan vaksinasi tambahan atau booster bagi lansia dan vaksinasi kedua untuk anak-anak.Selepas itu, Presiden Jokowi diagendakan menuju PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, untuk melakukan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina.Pada petang hari, Kepala Negara akan menyerahkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang.Setelah itu, Presiden akan menuju Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, kemudian lepas landas menuju Jakarta. (mth)
Kominfo Dorong Pemda Ikut Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah ikut serta meningkatkan literasi digital masyarakat di daerahnya agar kecakapan digital merata di seluruh wilayah Indonesia.\"Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12,5 juta masyarakat pada tahun 2021,\" kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, dalam siaran pers, Selasa, usai bertemu Gubernur Sulawesi Barat di Jakarta sehari sebelumnya.Pemerintah pusat menargetkan 50 juta masyarakat ikut serta dalam program literasi digital sampai 2024 mendatang. Partisipasi Sulawesi Barat untuk program ini masih sedikit. Kominfo mencatat baru ada 58.000 orang dari Sulawesi Barat yang mengikuti pelatihan literasi digital, sementara total peserta dari seluruh Indonesia berjumlah 12,5 juta orang.Program Literasi Digital ini bisa diikuti seluruh masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pedagang hingga anak muda.\"Misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik marketplace-nya,\" kata Johnny.Selain literasi digital, Johnny juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mereka mengikuti program Digital Talent Scholarship untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Digital Leader Academy untuk kecakapan digital tingkat atas.Pemerintah daerah diminta mendorong pelajar dan sarjana di daerah tersebut mengikuti program Digital Talent Scholarship. Sementara itu, program Digital Leadership Academy ditujukan untuk pemimpin daerah dan pimpinan di perusahaan swasta. \"Saya harapkan Kepala Dinas Kominfo mengerti tentang digital. Kalau tidak, bagaimana bisa mengurus terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bagaimana mau menerapkan kota cerdas, apalagi terkait UMKM, digital e-commerce sampai memberantas fintech atau pinjol ilegal,\" kata Johnny.Dia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada permintaan infrastruktur telekomunikasi, tapi, juga menyiapkan dengan serius kebutuhan sumber daya manusia.\"Kita harapkan setelah pembangunan infrastruktur juga dilakukan hilirisasi untuk pelatihan-pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas untuk terus dikembangkan,\" kata Johnny. (mth)
Tempat "Jin Buang Anak", Kiasan Lokasi yang Sangat Jauh dan Sepi
Jakarta, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya buka suara. Politikus PKS, Tifatul Sembiring membela Edy Mulyadi terkait pernyataannya bahwa Kalimantan selaku lokasi baru Ibu Kota Negara (IKN), sebagai tempat \'jin buang anak\'. Menurut Tifatul, pernyataan itu sebatas kiasan yang sering dipakai. Tifatul juga menilai bahwa apa yang disampaikan Edy bukan sebuah penghinaan. Menurut dia, kalimat \'jin buang anak\' merupakan istilah yang berarti bahwa lokasi tersebut sangat jauh dan sepi. \"Enggak ada kalimat menghina, enggak ada, yang menghina yang mana?\" ujar Tifatul saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/1/2022). Ia menjelaskan, kalimat tersebut kerap dilontarkan masyarakat Jakarta sehari-hari untuk menunjukkan bahwa lokasi itu sangat jauh dari keramaian dan sepi. Menurut dia, istilah tersebut juga sudah lekat dengan masyarakat Betawi. \"Saya lama di Jakarta dan bergaul dengan orang Jakarta dan Betawi. Jadi tempat jin buang anak saya tanya ke tokoh-tokoh Betawi, apa artinya tempat jin buang anak? Tempat sepi, jauh, seram, itu maknanya tiga itu, bukan tempat jorok,\" ujarnya. \"Saya kan tinggal Depok sekarang, dulu di Tanah Abang. Waktu saya pindah ke Depok kata temen-temen \'elu mau pindah ke tempat jin buang anak?\' Jadi tidak ada konotasi penghinaan, terus apalagi yang dipersoalkan. Beliau juga sudah kita imbau minta maaf dan sudah minta maaf,\" kata dia menambahkan. Di sisi lain, menurutnya, kasus ini tak perlu lagi diproses di kepolisian. Seperti diketahui, buntut dari pernyataannya, Edy dilaporkan ke kepolisian. Menurut Tifatul, pernyataan Edy tidak ada delik hukum yang dilanggar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga menyebut pernyataan Edy juga tidak mengandung unsur SARA. \"Delik hukumnya juga enggak ada, pasal berapa yang dilanggar, SARA juga enggak ada. Memang tempatnya sepi, dan keberadaan Monas diterbangin ke sana apa menghina itu? Enggak lah,\" jelasnya. Sementara itu, mengenai status Edy, ia mengakui bahwa yang bersangkutan sempat menjadi caleg dari PKS. Namun, Edy tidak terpilih. \"Memang dulu waktu ada caleg-caleg eksternal kita kumpulkan, dan salah satunya beliau masuk dan tidak terpilih,\" ungkapnya. Sebelumnya, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur melaporkan Edy ke polisi karena pernyataannya diduga menghina Kalimantan. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Ahad (23/1/2022). Kendati demikian, Edy sudah meminta maaf dan mengatakan terjadi perbedaan pemahaman maksud dari ungkapan tersebut. \"Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah,\" ujar Edy dalam keterangan resmi, Senin (24/1/2022). Edy turut mengirimkan video klarifikasi terkait ucapannya tersebut. Dalam video itu ia menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Ia bahkan menilai Monas hingga BSD sempat disebut sebagai tempat jin buang anak. \"Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Bumi Serpong Damai itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa,\" kata dia. Tak hanya itu, Edy menduga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja memainkan isu tertentu dari ucapannya itu. Meski demikian, Edy tetap meminta maaf bila melukai masyarakat khususnya warga Kalimantan. (mth)
Wagub DKI: Satu Pasien Omicron yang Meninggal Sudah Divaksin Lengkap
Jakarta, FNN- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, satu dari dua warga DKI Jakarta yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 varian Omicron sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dua kali.\"Kalau warga Jakarta dari Pasar Minggu sudah dua kali vaksin Sinovac meninggal karena ada komplikasi dan gagal nafas,\" kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.Riza menjelaskan, kasus kematian akibat varian Omicron di Tanah Air mencapai dua orang.Dia mengungkapkan satu warga dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sempat dirujuk ke RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan satu lagi warga Ciputat, Tangerang Selatan, dirawat di RS Sari Asih, Tangerang.Seorang warga Pasar Minggu meninggal akibat terpapar COVID-19 varian Omicron karena ada komplikasi dan gagal nafas meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap Sinovac.Sedangkan satu warga Tangerang, kata politisi Gerindra tersebut, belum mendapatkan vaksinasi namun memiliki riwayat komorbid atau ada penyakit penyerta.Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia, laporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian yang memiliki daya tular tinggi tersebut.\"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (22/1).Nadia mengatakan, kedua pasien Omicron yang meninggal tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta.Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Minggu (23/1) jumlah kasus harian COVID-19 di Jakarta mencapai 1.739 kasus, yang didominasi transmisi lokal sebanyak 1.460 kasus atau 84 persen.Sedangkan kasus positif aktif (yang dirawat dan diisolasi mencapai 9.066 kasus terdiri dari 1.900 kasus atau 21 persen merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan sisanya 7.166 kasus dari transmisi lokal.Dari jumlah kasus positif COVID-19 itu, untuk varian Omicron mencapai 1.313 kasus, terdiri dari 854 kasus yang dibawa oleh PPLN atau sekitar 65 persen dan sisanya 35 persen adalah non PPLN mencapai 459 kasus. (mth)
Ahli Perencanaan Kota: Ridwan Kamil Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN
Bandung, FNN - Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). \"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya \'link\' internasioanal sangat kuat,\" kata Bernardus Djonoputro ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Minggu. Bernardus Djonoputro mengatakan meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, ia menilai sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekedar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. \"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa,\" kata Bernie, panggilan akrab Bernadus. Yang pertama ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.\"Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali,\" katanya. Yang kedua jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN menurutnya harus memiliki jaringan global dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa. \"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,\" ujarnya. Ketiga seorang Kepala Otoritas IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. \"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,\" kata dia. Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas. Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah \"Jadi kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,\" katanya. Menurut dia kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan. \"Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,\" kata dia. Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. \"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,\" ujarnya. Pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. \"Dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanaan kota itu ada milestone-nya,\" tuturnya.Lebih lanjut Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik \'positioning\' dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. (mth)
Anggota DPR: Maruli Miliki Kapabilitas Jadi Pangkostrad
Jakarta, FNN - menilai Mayjen TNI Maruli Simanjuntak memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad).\"Saya yakin beliau (Maruli) memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas menjadi Pangkostrad,\" kata Tamliha di Jakarta, Minggu.Dia mengatakan Maruli yang pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), sudah terbiasa bekerja dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Dia meyakini Maruli dapat mengemban tugas sebagai Pangkostrad secara baik dan bertanggung jawab. \"Beliau (Maruli) mantan Danpampres sehingga sudah terbiasa bergaul dengan Presiden Jokowi,\" ujarnya.Tamliha mengatakan, dirinya pernah mengungkapkan sosok calon Pangkostrad setelah Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), akan diisi salah satu Pangdam di Indonesia yang memiliki prestasi terbaik.Selain itu menurut dia, salah satu \"jagoan\" atau kandidat calon Pangkostrad adalah Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP).\"Sebagaimana yang saya bilang, setelah Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kasad, kursi Pangkostrad yang kosong akan diisi salah satu Pangdam di Indonesia dan jagoan adalah Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simandjuntak yang merupakan menantu Pak LBP,\" katanya. Politisi PPP itu menilai tidak bisa menyalahkan jika publik kemudian berasumsi bahwa jabatan jenderal berbintang tiga dan empat pada lingkungan TNI adalah pertimbangan politik menjadi dominan.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi dan promosi jabatan kepada 328 Perwira Tinggi (Pati TNI), salah satunya Mayjen TNI Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, hal itu tertuang dalam Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.Dalam surat keputusan ini ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 orang diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. (mth)
Ditjen Imigrasi Salurkan Donasi bagi Korban Erupsi Semeru
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyalurkan donasi bagi para korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur.\"Insan Imigrasi se-Indonesia mengumpulkan donasi berupa uang tunai dan logistik sesuai dengan kebutuhan BPBD Lumajang,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Wisnu Nugroho Dewanto melalui keterangan tertulis Ditjen Imigrasi yang diterima di Jakarta, Minggu.Total bantuan dalam wujud uang dan logistik senilai Rp200 juta. Uang itu dikumpulkan dari uluran tangan petugas imigrasi yang bertugas di Indonesia maupun di luar negeri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Imigrasi Ke-72.\"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban erupsi Gunung Semeru,\" kata dia.Terakhir, kata dia, Ditjen Imigrasi tidak fokus pada jumlah bantuan kepada korban, tetapi lebih pada rasa kasih sayang dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kepedulian insan imigrasi.\"Tentu ini jadi dukungan yang luar biasa bagi kami,\" ujarnya.Agus berjanji segera menyalurkan bantuan tersebut untuk para korban sebab saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang fokus membangun hunian sementara untuk keluarga yang terdampak.\"Ini adalah bentuk kepedulian dari insan imigrasi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,\" katanya. (mth)
Mensos Serahkan Bantuan Spontan Rp100 Juta kepada Warga Suku Baduy
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan bantuan Rp100 juta kepada warga suku Baduy untuk membantu perbaikan jalan akses menuju kampung mereka.Menurut keterangan Kementerian Sosial yang diterima di Jakarta, Sabtu, Mensos Risma mengunjungi kampung Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak.Selain untuk mengetahui dari dekat proses pembangunan rumah bantuan Kemensos, dalam kunjungan itu Mensos juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan para tokoh adat. \"Ya, kira-kira apa yang bisa dibantu?,\" kata Mensos kepada warga setempat.Pertanyaan itu direspons Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija, menyatakan merasa tidak enak dengan tamu yang datang ke kampungnya termasuk dengan Mensos dan rombongan. Hal itu karena akses menuju kampung Baduy berupa jalan setapak dan hanya beralas tanah sehingga licin dan berbahaya waktu hujan.Dalam kesempatan itu dia mengusulkan sekiranya jalan tersebut bisa diperbaiki. \"Kalau bisa dibantu bu. Kami bisa beli material untuk memperkeras jalan. Supaya lebih nyaman dilintasi warga,\" kata Kepala Desa Kanekes, Jaro.\"Berapa biayanya? Berapa meter itu panjangnya? Saya kasih sekarang bisa ya uangnya,\" jawab Mensos.Kepala Desa Kanekes menjawab belum bisa memperkirakan berapa panjang dan lebar jalan yang akan dibangun. Setelah berdiskusi sebentar dengan staf, Mensos langsung menyerahkan bingkisan dalam kantung plastik dan menyerahkannya kepada Jaro. Di hadapan para tokoh, pejabat pemerintah yang hadir dan warga kampung Baduy, Jaro membuka isi tas yang berisi uang bantuan tersebut dengan nilainya Rp100 juta.Sebelumnya Kemensos memberikan bantuan pembangunan rumah setelah insiden kebakaran yang melanda pemukiman mereka pada Oktober 2021 dan menghanguskan 24 rumah warga. Untuk keperluan tersebut, Kemensos mengucurkan bantuan sebesar total Rp1.001.000.000.Dari 24 rumah yang dibantu, saat ini proses pembangunan sudah selesai sebanyak 18 unit rumah.Dalam kesempatan itu tokoh Baduy seperti Jaro dan Mursid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mensos atas bantuan yang telah diberikan.\"Terima kasih atas bantuan ibu. Sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke kampung Baduy. Sampai di sini memberikan bantuan,\" katanya. (mth)
Polda Metro Bantah Pernyataan Pimpinan DPR Terkait Pelat Dinas Arteria
Jakarta, FNN - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo membantah pernyataan pimpinan DPR RI yang menyebutkan anggota Komisi III Arteria Dahlan mendapatkan pelat nomor kendaraan dinas Polri dari Ditlantas.\"Tidak benar, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak pernah mengeluarkan nomor dinas Polri (untuk Arteria),\" kata Sambodo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.Sambodo menegaskan Ditlantas hanya meregistrasi dan mengidentifikasi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum.Sebelumnya, muncul polemik dari anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang memiliki lima kendaraan dengan pelat nomor kendaraan Polri 4196-07 di parkir di area Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.Terkait polemik itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lodewijk Paulus menduga Arteria mendapatkan pelat nomor khusus kendaraan Polri itu dari Ditlantas.\"Secara teknis saya tidak tahu (anggota DPR lain pakai pelat Polri). Karena biasanya itu hubungan pribadi ya, apalagi mereka Komisi III, mitra mereka kan kepolisian. Mungkin dari situ mereka ada komunikasi dengan Ditlantas untuk mendapatkan fasilitas itu,\" kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Lodewijk mengatakan ada kemungkinan Arteria Dahlan mendapat pelat dinas polisi karena sebagai anggota Komisi III yang bermitra dengan polisi. Namun dia menegaskan hal itu menyangkut urusan pribadi di luar instansi.\"Dan mungkin itu fasilitasnya. Saya belum tahu persis fasilitas. Tapi saya pikir itu hubungan pribadi yang bersangkutan (Arteria Dahlan) dengan aparat yang terkait dengan itu,\" ujar Lodewijk.Lodewijk menegaskan tidak ada keistimewaan bagi anggota DPR terutama untuk urusan pribadi, seperti menggunakan pelat nomor kedinasan Polri.Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan berdasarkan hasil pendataan Bagian Invent Biro Pal Slog Polri untuk nomor polisi kedinasan 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar atas nama pemilik Arteria Dahlan.Berdasarkan aturan, pejabat setingkat eselon I dapat mengajukan pelat dinas polisi secara resmi kepada Polri yang diproses Slog Polri dengan melampirkan STNK, BPKB, dan cek fisik kendaraan bermotor untuk registrasi, serta identifikasi. (mth)
POPULER
