NASIONAL
PPP Minta BNPT Buka Data 198 Pesantren Berafiliasi Organisasi Teroris
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka data terkait 198 pondok pesantren yang disebut lembaga tersebut berafiliasi dengan organisasi teroris.\"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme. Transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dilembaga tersebut,\" kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menilai, ketidakterbukaan data dari BNPT berpotensi melahirkan justifikasi publik yaitu pesantren menjadi bibit teroris. Padahal menurut dia, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil\'alamin atau Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan mengajarkan terorisme.\"Saya menilai pembukaan data kepada publik juga menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren,\" ujarnya.Baidowi menilai, pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka.Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya diterima di Jakarta, Ahad (30/1) menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1).Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia.“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-\'framing\' berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,\" ucap Ahmad.Menurut dia sejati nya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Ia menjelaskan data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan.Apalagi, kata Nurwakhid sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.Multi pihak tersebut yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar. (mth)
Edy Mulyadi: Saya Tetap Menolak IKN
Jakarta, FNN - YouTuber Edy Mulyadi menyatakan dirinya tetap menolak Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan alasan karena biaya pembangunan akan bermasalah dan berpotensi mangkrak.\"Kemarin baru baca (berita, red) Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu artinya nanti pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah, dan potensi mangkraknya luar biasa,\" kata Edy saat tiba Bareskrim Polri di Jakarta memenuhi panggilan penyidik, Senin.Edy juga berpendapat IKN akan memperparah ekologi di Kalimantan yang sekarang sudah rusak akan bertambah rusak.Demikian juga dengan konsesi-konsesi yang ia sebut dimiliki para oligarki akan mendapatkan kompensasi dari lahan-lahan yang mereka miliki dan dibebaskan dari kewajiban untuk merehabilitasi lahan-lahan yang dipakai untuk tambang.\"Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan, sudah berapa miliar ton batu bara diangkut, sudah berapa juta hektare hutan ditebas, diangkut, sudah berapa ribu atau juta lahan-lahan milik adat dirampas, gasnya belum macam-macamnya,\" tutur Edy. Menurut dia, seharusnya dengan sumber daya alam yang luar biasa dimiliki oleh Kalimantan lalu dieksploitasi besar-besaran harusnya lebih mensejahterakan masyarakat Kalimantan.Namun faktanya, menurut Edy, kehidupan masyarakat Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya didapatkan dari sumber daya alam yang dimilikinya.\"Seharusnya saudara-saudara saya warga masyarakat penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera dari pada kami di Jakarta di Pulau Jawa ini,\" ucapnya.Edy juga menyatakan, dalam perkara ini musuhnya penduduk Kalimantan, bukan suku-suku yang ada di Kalimantan.Dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada para sultan yang ada di Kalimantan, termasuk suku-sukunya.\"Musuh saya adalah ketidakadilan, dan siapa pun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan pejabat publik,\" ujarnya.Edy juga mengklaim bahwa dirinya \'dibidik\' bukan karena ucapan \"jin buang anak\", tapi karena sikap kritisnya. Ia banyak mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti RUU Omnibuslaw, RUU Minerba, revisi KPK.\"Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan \'inceran\' karena \'podcast-podcast\' saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki,\" klaim Edy.Edy memenuhi panggilan yang kedua dari penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi.Kedatangan Edy didampingi tim kuasa hukumnya. Ia juga membawa serta pakaian ganti dan alat mandi.Sebelum masuk ke ruang periksa, Edy menyampaikan permintaan maafnya melalui awak media yang ada di Bareskrim Polri.\"Saya kembali minta maaf, saya tidak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya,\" kata Edy. (mth)
Ketua DPR Nilai Saatnya NU Bergerak Secara Global
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai sudah saatnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) bergerak secara global untuk membangun peradaban dan memperkenalkan keislaman yang ramah dan moderat kepada seluruh dunia.\"Saatnya NU bergerak secara global untuk merawat jagad, membangun peradaban. Nilai-nilai keislaman NU yang ramah, moderat dan toleran, harus terus diperkenalkan ke dunia,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta.Hal itu dikatakannya saat menghadiri Perayaan Hari Lahir Ke-96 NU sekaligus Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.Dia menilai menyebarkan keislaman NU yang ramah, moderat, dan toleran merupakan tugas berat bagi pengurus PBNU masa Khidmat 2022-2027.Namun, Puan menyakini para pengurus NU mampu merawat nilai-nilai yang ditanamkan para pendiri NU sekaligus menebarkannya ke penjuru dunia untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil’ alamin. \"Saya juga meyakini PBNU akan menjadi tonggak bagi warga Nahdliyin mengamalkan Keislaman yang amanah. Karena PBNU dinilai dipimpin tokoh-tokoh hebat yang mampu membawa NU semakin besar,\" ujarnya.Dia juga menyampaikan rasa bangga kepada NU yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.Menurut dia, peran NU untuk memajukan Indonesia sangatlah besar, terutama organisasi tersebut selalu mengedepankan Islam Rahmatan lil ‘Alamin.\"Saya mengapresiasi eksistensi NU bagi negara. NU terus menggelorakan spirit cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, \'hubbul wathon minal iman\',\" tuturnya. Dia menilai, dalam konteks cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, hal itu telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme anak bangsa.Menurut dia, bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme Indonesia. (mth)
Presiden Bayangkan NU Miliki Basis Data Digital dan "Blockchain"
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo membayangkan Nahdlatul Ulama (NU) kelak memiliki basis data digital, menggunakan teknologi blockchain dalam penyimpanan data digital, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence lainnya.Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masa Khidmat 2022-2027 dan Harlah Ke-96 NU, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, yang disaksikan secara virtual dari Jakarta.\"Situasi dunia yang serba baru menuntut hadirnya cara-cara baru yang kreatif. Perubahan yang cepat akibat revolusi industri dan juga pandemi, menuntut cara-cara baru yang inovatif, modernisasi, digitalisasi, otonomasi tak mungkin lagi bisa dihindari. Saya membayangkan beberapa waktu ke depan, NU memiliki database jamaah yang lengkap dan canggih dengan bantuan teknologi digital,\" tuturPresiden.Presiden menilai sangat memungkinkan bagi NU memakai teknologi blockchain, serta kecerdasan buatan lain karena NU memiliki sumber daya manusia yang sangat baik.\"Sangat mungkin,memakai blockchain, artificial inteligence, memakai machine learning dan lain-lain, sangat memungkinkan. Karena NU memiliki SDM-SDM yang sangat baik dan mengerti mengenai hal ini,\" ujar Presiden.Kepala Negara juga membayangkan NU mempunyai marketplace andal yang menjadi tempat bagi produsen dan konsumen NU bertransaksi secara praktis, serta memasukkan produk-produk unggulan warga NU dalam rantai pasok global.\"Saya membayangkan ini dalam waktu segera, NU mempunyai platform edutech, yang juga mempunyai platform learning management system yang andal, yang memfasilitasi jutaan santri untuk mengaji dari semua kiai-kiai besar, ilmuwan, teknolog dan entrepreneur dimana pun dan kapan pun secara mudah dan murah,\" jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa dirinya kenal dengan salah satu ahli teknologi informasi yang kini tinggal di Singapura. Orang itu tidak lain adalah warga NU, Ainun Najib.Menurut Presiden, Ainun Najib akan mampu membantu NU memiliki basis data digital dan lainnya.\"Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura, sudah lama, tujuh tahun lalu saya kenal. \'Ngerjain\' ini semuanya, apa pun bisa. Masih muda sekali, namanya mas Ainun Najib. NU,\" ucap Presiden.Presiden berseloroh, gaji Ainun di Singapura sangat besar, dan kemungkinan harus dibayar lebih besar jika diminta bekerja di Indonesia. Namun Presiden meyakini, jika para Kiai NU yang meminta langsung kepada Ainun Najib, maka yang bersangkutan akan bersedia dibayar berapa pun. (mth)
UAE Cegat Rudal Houthi Saat Presiden Israel Berkunjung
Kairo, FNN - Uni Emirat Arab (UAE) mengatakan pada Senin pihaknya telah mencegat sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman ketika negara Teluk itu menerima kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog.Kunjungan Herzog menjadi lawatan resmi pertama presiden Israel ke UAE.Kementerian pertahanan UAE mengatakan rudal tersebut dicegat dan dihancurkan, kepingannya jatuh ke kawasan tak berpenghuni.Tidak dijelaskan apakah rudal tersebut mengarah ke ibu kota UAE Abu Dhabi atau Dubai, pusat bisnis dan wisata di Timur Tengah.Otoritas penerbangan sipil UAE mengatakan lalu lintas udara di negara itu berjalan seperti biasanya dan semua penerbangan beroperasi normal meski ada serangan tersebut, kantor berita negara WAM melaporkan.UAE menjadi bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Konflik yang sudah berlangsung tujuh tahun itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman terancam bencana kelaparan.Juru bicara militer Houthi di Yaman mengatakan Ahad malam di Twitter bahwa kelompok mereka akan mengungkap rincian operasi militer yang baru di UAE dalam beberapa jam ke depan.Houthi melancarkan serangan mematikan di Abu Dhabi pada 17 Januari dan menembakkan rudal pada Senin yang gagal untuk kedua kalinya, setelah milisi Yaman yang didukung UAE melakukan intervensi di garis-garis depan pertempuran yang dimasuki Houthi tahun lalu.Kemenhan UAE mengatakan pesawat-pesawat tempur koalisi telah menghancurkan peluncur-peluncur rudal yang berada di Yaman.Pekan lalu, jaksa penuntut umum UAE mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah orang yang membagikan video tentang insiden pencegatan serangan rudal Houthi sebelumnya. Belum ada unggahan tentang insiden terbaru di media sosial.Serangan pada Senin terjadi ketika Herzog mendiskusikan keamanan dan hubungan bilateral dengan penguasa de facto UAE, Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi.Herzog menginap di Abu Dhabi, kata pejabat Israel kepada Reuters. Dia akan terus melanjutkan kunjungannya setelah serangan Houthi itu, kata kantor kepresidenan Israel. Amerika Serikat mengutuk serangan tersebut.\"Sementara presiden Israel tengah mengunjungi UAE untuk menjalin hubungan dan mempromosikan stabilitas kawasan, Houthi terus melancarkan serangan yang mengancam orang-orang sipil,\" kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam cuitannya.UAE dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada 2020. Perjanjian yang disebut dengan \"Kesepakatan Abraham\" itu dimediasi oleh AS.UAE secara signifikan telah mengurangi keberadaan pasukannya di Yaman sejak 2019. Namun, UAE masih memegang kekuasaan melalui pasukan lokal yang mereka persenjatai.Konflik di Yaman telah meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir ketika koalisi mengintensifkan serangan udara ke kota-kota Yaman, dan Houthi melakukan serangan di perbatasan. (mth)
Anggota DPR RI Desak Perusahaan Non Esensial Segera Terapkan "WFH"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati mendesak perusahaan non esensial segera menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) oleh karena kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Elva Hartati dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan per Minggu, 30 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 mencapai 61.718 setelah ada penambahan kasus sebanyak 9.163. Ia meminta kenaikan kasus tersebut harus menjadi perhatian semua kalangan, termasuk juga dari dunia usaha. \"Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan \'WFH\' segera melaksanakan, mengingat kasus positif COVID-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omicron,\" ujarnya. Elva menyampaikan kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa hanya sektor esensial saja yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat. \"Komisi IX mendukung seluruh program safety net untuk siap dilaksanakan membantu masyarakat yang terdampak,\" ucapnya. Dia mengatakan Komisi IX DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Satgas COVID-19 pada dua pekan lalu untuk memitigasi gelombang ketiga COVID-19. Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah menjadikan data bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit atau ICU sebagai patokan dalam memutuskan pelaksanaan PPKM. \"Kami masih yakin hanya dengan pengendalian pandemi dari sisi kesehatan dapat mendorong pemulihan ekonomi secara maksimal,\" katanya. Menurut Elva pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan yang juga memikirkan keberlangsungan dunia usaha. Beroperasinya 11 sektor bidang usaha esensial menjadi salah satu langkah solutif agar seluruh denyut perekonomian terus berlanjut sembari memastikan pandemi terkendali. \"Kami meminta dunia usaha sedikit bersabar sembari mendukung penuh upaya pemerintah dan parlemen mengendalikan pandemi sehingga perekonomian dapat pulih kembali,\" ujarnya. Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengingatkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 sekarang lebih banyak dari transmisi lokal. \"Jika perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, maka harus dipastikan bahwa karyawannya aman dari Omicron dan aman dari transmisi lokal penularan Omicron,\" imbuh Saniatul. Meski demikian, dia mengatakan sementara penambahan kasus COVID-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia, India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data ourwordindata.org, kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.Dia melanjutkan per 26 Januari 2022, angka konfirmasi positif di Indonesia sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Menurut dia, hal itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dengan konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk.Begitu juga dengan Filipina sebesar 233,71 per 1 juta penduduk, India sebesar 220,71 per 1 juta penduduk, Malaysia sebesar 121,19 per 1 juta penduduk, dan Thailand sebesar 110,20 per 1 juta penduduk.\"Namun, pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI harus tetap menyediakan fasilitas di rumah sakit, terutama tempat tidur perawatan agar disediakan secara maksimal,\" ujarnya. (mth)
Dukungan Akademisi untuk Ubedilah Badrun Meluas, Kaesang Pangareb Gandeng Hotman Paris
Jakarta, FNN - Dosen muda Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mendapat dukungan luas dari akademisi, kaum intelektual seluruh Indonesia atas laporan KKN dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupdi (KPK) beberapa waktu lalu. Dukungan akademisi, termasuk para profesor terus diterima melalui komunikasi langsung dari banyak universitas terkemuka seluruh Indonesia. \"Saya mengucapkan terimakasih atas semua dukungan masyarakat. Tentu saja langkah baik itu,perlu terus dikawal dan memberi kesempatan kepada KPK untuk bekerja profesional sesuai undang-undang,\"kata Ubedilah kepada FNN, Jumat lalu, setelah melengkapi data atas undangan KPK. Selain dukungan akademisi,kaum cendekiawan, tak kurang kelompok oposisi,baik oposisi partai maupun nonpartai.Oposisi senang dengan pikiran kritis apalagi langkah hukum yang ditempuh Ubedilah sesungguhnya berniat baik sebagai tanggungjawab dan fungsi intelektual. Para ulama bahkan romo tidak sedikit yang juga kontak dan mendoakan langkah baik ini agar praktek KKN segera ditinggalkan oleh elit politik siapapun dan KPK bekerja dengan baik. Kata Ubedilah, laporan yang dilakukan bukan hoax karena semua yang dibawa adalah data valid dan didahului riset. \"Tuduhan yang menyebut saya mencari panggung atau pansos (panjat sosial) itu tuduhan yang tidak berdasar. Sangat keliru dan enggak penting banget. Sebab sebelum langkah ini Insya Allah saya sudah bertahun tahun punya arena publik sendiri karena sebagai analis sosial politik sudah wara wiri ke berbagai kampus di Indonesia dan di media nasional. Media sosial saya juga sudah cukup diikuti ribuan follower sebelum langkah ke KPK. Itu sudah cukup untuk memberi edukasi untuk publik,\" tandas Ubedilah. Beberapa waktu ini memang publik sedang mengalami kebisuan kolektif. Tetapi sesungguhnya dalam alam pikir publik yang rasional mereka gelisah dengan keadaan tetapi tidak berdaya karena dibelenggu ketakutan dan lain lain. Mungkin keadaan itulah yang membuat mereka melihat apa yang dilakukan Ubedilah disebut sebagai membuka jalan kebuntuan, membuka kotak pandora dan menghentak kebisuan mewakili kegelisahan banyak orang. Awal dari langkah ini berniat baik untuk mengakhiri pola KKN yang terjadi di lapisan elit kekuasaan. Jika kemudian mempengaruhi organ penting di republik ini semoga saja pada akhirnya memahami bahwa langkah ini sesungguhnya untuk masa depan republik ini untuk menjadi lebih baik dan maju di masa depan. Jika ada informasi bahwa Kaesang berniat menggandeng Hotman Paris Hutapea, itu hal yang wajar dilakukan siapapun jika menghadapi persoalan hukum. Bedanya memang Hotman Paris Hutapea adalah lawyer papan atas yang tentu berbiaya mahal. \"Jadi, itu mungkin hal wajar bagi seorang Kaisang, dan sah sah saja sih secara hukum,\"ujar Ubedilah. (Iriani Pinontoan).
Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi Hari Ini
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan kedua bagi Edy Mulyadi sebagai saksi dalam perkara ujaran kebencian terkait narasi \"ibu kota negara tempat jin buang anak\", Senin. Pada pemanggilan kedua ini, penyidik menyertakan surat perintah membawa apabila Edy Mulyadi tidak memenuhi panggilan yang kedua kalinya. \"Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin, jam 10,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Menurut dia, surat perintah untuk membawa bukan upaya paksa ataupun upaya penangkapan. Namun, upaya membawa apabila Edy Mulyadi tidak memenuhi panggilan kedua. \"Jadi surat panggilan langsung diantar ke rumah dan yang menerima adalah istri beliau (Edy Mulyadi, red) disertai dan ditunjukkan dengan surat perintah membawa. Jadi hari Senin tanggal 31 Januari 2022 kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir maka kami lakukan penjemputan untuk dibawa ke Mabes Polri,\" ujar Ramadhan. Bareskrim Polri menerima tiga laporan polisi terhadap Edy Mulyadi terkait pernyataannya tentang Ibu Kota Negara (IKN) \"tempat jin buang anak\". Laporan tersebut berasal dari elemen masyarakat di Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Utara. Ketiga laporan tersebut ditarik ke Bareskrim Polri, hingga tanggal 26 Januari, penyidik menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik kemudian menerbitkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Edy Mulyadi yang dijadwalkan Jumat (28/1), namun, Edy diwakili kausa hukumnya melayangkan surat penjadwalan ulang pemeriksaan. Alasannya, pemanggilan terhadap kliennya tidak sesuai dengan KUHP. Terkait hari dipanggil sebagai saksi terlapor. Kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir, saat dikonfirmasi pagi ini menyatakan kliennya akan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Menurut Herman, kliennya sudah mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan mandi. \"Insya Allah hadir. Pak Edy juga sudah siap bawa pakaiannya dan peralatan mandinya,\" ucap Herman. Laporan terhadap Edy Mulyadi terkait dengan pernyataannya yang menyebutkan Kalimantan Timur yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan tempat jin buang anak. Salah satu kutipan Edy Mulyadi yang diduga menghina Kaltim di konferensi persnya berbunyi \"Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak (IKN baru).” (sws)
Ganti Presiden Lebih Mendesak Ketimbang Pindah Ibu Kota
UU IKN merupakan upaya melegalisasi kejahatan borjuasi korporasi dan membiarkan kuku-kuku oligarki mencengkeram negeri. Dengan kata lain konstitusi direkayasa untuk melindungi para cukong terus merampok sumber daya alam sembari mengembangbiakan korupsi, membuat kerusakan alam dan konflik horisontal sesama anak bangsa. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari SEMENTARA di lain sisi presiden gagal menunjukkan kualitas kepemimpinannya, kalau tidak bisa disebut dungu dan penipu. Alih-alih berprestasi membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Presiden justru membawa negara menuju kebangkrutan dan disintegrasi bangsa. Negara diambang kehancuran sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan nasional. Kalau tidak dijajah kembali oleh asing dan aseng, bisa jadi NKRI bubar seperti yang disampaikan Prabowo Subianto dan Amien Rais. Presiden memimpin negara dengan begitu maraknya KKN, utang negara yang menjulang sulit untuk dikembalikan, penyelenggaraan pemerintahan mengangkangi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Rakyat Indonesia tak lagi bisa mengambil resiko dan segala kemungkinan terburuk, bahkan tidak bisa menunggu lagi hingga sisa waktu jabatan presiden berakhir. Meski pesimis, masih ada kemungkinan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR dan DPD menggunakan pertanggungjawaban moral dunia akherat dan amanat konstitusinya menyelamatkan negara bangsa. Atau memang revolusi rakyat Indonesia menjadi satu-satunya pilihan dan yang tak terhindarkan. Terpuruknya kehidupan rakyat Indonesia, telah membawa negara dalam kondisi darurat kenegaraan dan kebangsaan. Pelbagai rekayasa dan pengalihan isu tak mampu menghilangkan distorsi kebijakan seperti omnibus law dan UU IKN. Sebelum lebih jauh menimbulkan banyak masalah yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Terlebih pada polemik dan kontroversi ibu kota negara baru yang membutuhkan biaya hampir 500 triliun, sementara pemerintah membutuhkan biaya tidak sedikit untuk pemulihan negara. Saat rakyat dengan kemiskinan bertahan hidup karena pandemi, kengototan pemindahan ibu kota negara menandakan gejala hiprokat dan sakit jiwa para penyelenggara negara, utamanya seorang presiden. Jadi, ibarat dipaksa melakukan perjudian dengan nafsu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terutama ketika akal sehat, basis akademis, logika hukum dan konstitusi tak dipakai dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara. Ada baiknya seluruh rakyat Indonesia mengganti presiden ketimbang memindahkan ibu kota. Selayaknya menjadi agenda yang mendesak dan menjadi skala prioritas bagi negara ini. Itupun jika bangsa Indonesia masih mau selamat dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Selamat memilih presiden baru, bukan membangun ibu kota baru.(*)
Gubernur: RSUD Babel Segera Dilengkapi Fasilitas Layanan Bayi
Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meminta RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel segera melengkapi fasilitas layanan kesehatan bayi dan anak, guna menekan angka kematian balita di daerah itu.\"Saya minta RSUD segera melaporkan fasilitas layanan kesehatan anak apa saja yang diperlukan, kalau bisa segera penuhi,\" kata Erzaldi Rosman Djohan usai meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel di Sungailiat, Minggu.Dokter spesialis anak dan Konsultan Neonatologi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Babel dr. Ied Imilda menyatakan fasilitas layanan bagi anak sangat penting guna menunjang pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.\"Ketika perawatan bayi NICU (Neonatal Intensive Care Unit). Nah, itu kan dalam keadaan yang berat ya, pasti perlu alat bantu napas. Dalam perkembangan penyakit, kita pasti perlu untuk pengecekan bagaimana kondisi paru-paru, perut dan lainnya,\" ujarnyaSelain rontgen portable, yang bisa mempermudah pengecekan keadaan pasien terutama bayi dan diharapkan juga ada pengadaan kulkas ASI, karena di RSUD Ir. Soekarno masih mengakali kulkas yang tersedia dicampur dengan obat, di mana ini tidak disarankan.\"Jadi, sayang banget kalau sumber daya manusia (SDM)-nya sudah ada, tapi alatnya nggak lengkap,\" ujarnya.Menurut dia selama ini RSUD selalu bawa si bayi ke tempat rontgen. Nah, ini berisiko untuk kondisi bayi.\"Kehadiran fasilitas rontgen portable ini sangat diperlukan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,\" ujarnya. (mth)
POPULER
