NASIONAL

Perjanjian Ekstradisi Permudah JAMPidsus Buru 247 Buronan

Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Singapura memudahkan kerja sama memburu 247 buronan berbagai tindak pidana.   Febrie menyebutkan ada 247 orang buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Buronan tersebut berasal dari berbagai tindak pidana korupsi dan perkara lain.   “DPO di JAMPidsus ada 247 orang. Jadi DPO itu ada juga (perkara,red.) pajak, pabean, jadi bukan hanya korupsi saja,” kata Febrie di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis malam.Menurut dia, dari 247 orang buronan JAMPidsus belum diketahui berapa jumlah yang bersembunyi di Singapura karena belum terindikasi di satu tempat.   “Tetapi kami tidak bisa memastikan DPO itu di Singapura, umpamanya di Singapura, sama sini kan belum terindikasi. Namanya DPO buron kan di satu tempat,” kata Febrie.   Namun, lanjut Febrie, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut mempermudah pihaknya masuk ke Singapura.   “Jadi lebih mudah kami untuk bisa bekerja sama dengan negara Singapura,” terangnya.Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) JAMPidsus Kejaksaan Agung Andi Herman mengatakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura bisa mempermudah perampasan aset terpidana kasus korupsi, seperti skandal di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero).   “Kami tahu ada beberapa aset yang penanganan perkaranya diduga ada disimpan di Singapura. Tentu ini jadi bagian yang dikoordinasikan,” katanya.   Tetapi, Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung Supardi menekankan bahwa ekstradisi itu tidak terkait dengan penyitaan aset tersangka yang disembunyikan di Singapura.\"Aset itu MLA (mutual legal assistance) terkait dengan kerja sama di dalam proses hukum. Kalau ekstradisi itu tidak bicara persoalan aset,\" kata Supardi.   Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (25/1) menandatangani perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura untuk mencegah praktik korupsi lintas batas negara.   Menurut Yasonna, kedua negara sepakat untuk mengekstradisi setiap orang yang dicari oleh masing-masing negara guna melaksanakan hukuman. (mth)     

Khofifah Sebut Universitas Jambi Bisa Jadi Pelopor Kemajuan Daerah

Jambi, FNN - Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Universitas Jambi (Unja) bisa menjadi pelopor kemajuan bagi Provinsi Jambi.Khofifah saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Kampus Unja di Mendalo Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi, Kamis, mengatakan ada kekuatan dan potensi yang kalau didorong bersama akan menjadi kekuatan yang luar biasa di Provinsi Jambi.\"Jadi kekuatan akademik di Unja bisa menjadi pionir dan banyak kemajuan yang bisa dicapai Jambi ini,\" kata Khofifah.  Kegiatan kuliah umum itu merupakan salah satu agenda dalam kunjungan Khofifah di Provinsi Jambi. Gubernur yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan materi bertema `\'Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat menuju Arus Baru Ekonomi Indonesia\".Ia memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk muncul dan berani melakukan terobosan serta inovasi untuk memiliki daya saing.Kegiatan kunjungan Gubernur Khofifah disambut oleh Rektor Universitas Jambi Prof Drs H Sutrisno dan jajaran teras Kampus Pinang Masak itu. Dengan gayanya yang khas, Khofifah terlibat dialog dengan civitas akademika Unja serta para mahasiswa yang hadir pada acara yang digelar di Gedung Rektorat lantai III Unja itu.Rektor Universitas Jambi Prof Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jatim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.Selain itu Rektor menjelaskan tentang profil Unja kepada rombongan Pemprov Jatim yang terdiri dari pejabat, pengusaha dan pihak terkait keuangan daerah itu.Hadir pula para wakil rektor Unja, dekan, ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Jambi.Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi, Jajaran Kepala Dinas Pemerintah Jawa Timur dan mahasiswa. (mth) 

Polri Rektrut 1.291 Bintara Berbasis IT

Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merekrut 1.291 bintara dengan kemampuan khusus bidang teknologi informasi (IT) dalam rangka menyongsong dan menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan, Polri sebagai alat negara yang bertugas menyelenggarakan keamanan dalam negeri dituntut melakukan terobosan atau inovasi. “Aparat kepolisian harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan terus meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan itu, Polri merekrut 1.291 orang Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi,\" kata Sigit. Menurut dia, selain bintara berbasis IT, sepanjang 2021 Polri juga telah merekrut 83 lulusan santri dan 410 anak dari wilayah pedalaman, perbatasan, dan pulau terpencil sebagai pembuktian bahwa Polri merupakan institusi yang inklusif. “Polri terus berupaya untuk merekrut bibit unggul ke dalam Korps Bhayangkara, melalui program rekrutmen proaktif,” katanya. Ia juga mengungkapkan, Polri telah merekrut 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP). Selanjutnya merekrut 21 personel berkebutuhan khusus untuk menjadi PNS Polri. “Rekrutmen ini menjadikan Polri sebagai organisasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” ujarnya. Sigit melanjutkan, Polri juga telah merekrut 201 Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Khusus Dokter dan 250 bintara kompetensi khusus perawat dan bidan untuk menambah petugas pelayanan kesehatan dan petugas vaksinator. Sebagai wujud kepedulian memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat tanpa terkecuali, Polri juga menyediakan fasilitas penunjang terhadap kelompok rentan dan disabilitas. Di antaranya, ruang ramah anak sebanyak 1.975 unit, tenda khusus disabilitas 2.604 unit, elevator handrail 1.250 unit. Kemudian jalur khusus disabilitas 2.582 unit, parkir khusus disabilitas 2.028 unit, ruang laktasi 236 unit, toilet khusus disabilitas 1.616 unit, dan kursi roda sebanyak 2.384 unit. \"Kehadiran fasilitas ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan),\" kata mantan Kapolda Banten itu pula. (mth)    

Electrum Berharap Kendaraan Llstrik Jadi Bagian Gaya Hidup Masyarakat

Jakarta, FNN - Electrum, perusahaan patungan antara TBS Energi Utama dan Gojek Indonesia, berharap penggunaan kendaraan listrik ke depan dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Tanah Air.Direktur Utama Electrum Pandu Sjahrir mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang masif dari berbagai pihak untuk menyediakan ekosistem kendaraan listrik yang dapat memberikan rasa kenyamanan dan manfaat bagi masyarakat, terutama mengingat saat ini masyarakat Indonesia masih nyaman menggunakan kendaraan berbasis bahan bakar minyak.\"Kita akan fokus membuat bagaimana masyarakat ingin menggunakan kendaraan listrik, dan menurut saya ini akan menjadi lifestyle. Untuk itu, pertama kita harus buat kendaraan yang lebih nyaman, kedua lebih ekonomis, dan terakhir menjadi kebanggaan,\" ujar Pandu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Selain itu, Pandu menuturkan, perlu upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya ingin beralih menggunakan kendaraan yang rendah emisi tersebut, karena saat ini edukasi kepada masyarakat dinilai masih kurang.\"Pembangunannya masih dalam tahap awal, kalau pakai istilah startup. Saya rasa perkembangannya akan sangat cepat dua sampai tiga tahun ke depan. Ketika edukasi semakin baik, saya yakin electric vehicle ini akan menjadi bagian dari lifestyle masyarakat dunia, termasuk Indonesia,\" kata Pandu.Belum lama ini, Electrum, usaha patungan antara TBS Energi Utama dan Gojek Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gogoro, perusahaan teknologi global terdepan di ekosistem baterai swap. Melalui MoU tersebut, Electrum dan Gogoro akan bekerja sama untuk memperkuat pengembangan ekosistem Electric Vehicle (EV) di Indonesia khususnya pada kendaraan roda dua.\"Sebagai perusahaan teknologi perintis di sektor EV Indonesia, tujuan Electrum adalah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi di Indonesia,\" ujar Pandu.Untuk mewujudkan tujuan ambisius itu, Pandu menilai, perlu penerapan teknologi dan proses yang bertaraf internasional. Atas dasar itu, pihaknya sangat senang dapat berkolaborasi dengan Gogoro yang merupakan pemimpin pasar dalam penyediaan solusi mobilitas dan energi yang efisien.\"Sudah menjadi fokus kami untuk terus memberikan solusi transportasi lebih ramah lingkungan ke Indonesia, didasari oleh misi kami untuk memelihara lingkungan hidup dan masyarakat yang kami layani, serta berkontribusi pada kemandirian energi dan inisiatif iklim nasional,\" kata Pandu.Kolaborasi antara Electrum dan Gogoro, lanjut Pandu, sejalan dengan komitmen TBS Energi Utama dan Gojek untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2030, serta investasi TBS Energi Utama dalam energi bersih dan terbarukan pada periode waktu yang sama.\"Kami percaya bahwa momentum yang diciptakan dari kolaborasi kami dengan Gogoro serta gabungan pengetahuan dan upaya kami akan menjadi katalis perkembangan ekosistem EV di Indonesia,\" ujar Pandu. (mth)     

Danrem 173/PVB: Tiga Prajurit yang Gugur Dievakuasi ke Timika

Jayapura, FNN - Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro menyatakan jenazah tiga prajurit yang gugur di Gome, Kabupaten Puncak, Papua telah dievakuasi dan tiba di Timika.\"Ketiga jenazah memang sudah dievakuasi menggunakan helikopter Caracal milik TNI AU dan sudah tiba di Timika,\" kata Brigjen Taufan Gestoro, Kamis.Danrem 173 yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, ketiga jenazah prajurit Yonif 408/SBH yang gugur yaitu Serda Rizal, Prada Baraza, dan Pratu Rahman.Sedangkan seorang prajurit yang terluka yaitu Pratu Syaiful masih dirawat di Puskesmas Ilaga dan kondisinya stabil, ujar Brigjen Taufan seraya mengaku belum dapat memastikan pelaku berasal dari kelompok mana.Berdasarkan laporan yang diterima, insiden itu berawal dari penyerangan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) ke Pos TNI di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis pagi, sehingga mengakibatkan dua prajurit TNI meninggal.Kontak tembak dengan KSB terus terjadi hingga pukul 10.00 WIT dan mengakibatkan dua prajurit terluka, seorang di antaranya meninggal, kata Danrem 173 yang wilayahnya membawahi Kabupaten Puncak.Ketiga jenazah saat ini masih berada di RSUD Timika. (mth)

Permohonan Maaf Edy Mulyadi, Hutan Kalimantan dan Kebun Binatang Gratis

Jakarta, FNN - Permohonan maaf jurnalis senior, Edy Mulyadi sudah disampaikan Selasa malam, 25 Januari 2022 melalui Catatan Demokrasi TVOne. \"Kesempatan malam ini saya ingin memulai dengan kembali menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada masyarakat Kalimantan atas ucapan saya yang ternyata telah menyinggung, menyakiti teman-teman.Saya betul-betul minta maaf. Apapun itu, kesalahan saya,\" katanya. Kedua, lanjut Edy, \"Kalau saya ditanya kenapa saya membicarakan itu, memang terjadi miskomunikasi. Salah pemahaman. Ketika saya mengucapkan kalimat itu, kita tahu tidak memiliki makna yang hakiki. Lebih pada kiasan. Lebih pada idiom.\" Kalimat \"jin buang anak\" itu, idiom yang mengungkapkan tempat yang jauh. Edy Mulyadi juga memperlihatkan beberapa judul dari media lokal dan nasional tentang kutipan tempat jin buang anak. Permohonan maaf tulus ikhlas tentu menggambarkan perasaan hatinya sebagai manusia biasa. Bisa khilaf  saat berada dalam situasi yang mendorongnya mengeluarkan kata tersebut. Buat sebagian masyarakat, Edy Mulyadi telah menghina, mencela, dan merendahkan martabat Masyarakat Kalimantan, karena itu perlu dihukum formal maupun hukum adat, tapi ada yang berpendapat sebagai sosok pahlawan. Pahlawan? Ya. Karena dalam situasi penting saat Undang-undang Ibukota Negara (UU IKN) akan diketok palu DPR RI, 18 Januari 2021, pada 17 Januari 2022, Edy Mulyadi tergabung dalam Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) mengadakan konprensi pers penolakan. Ustad Edy Mulyadi pembuka jalan untuk menyadarkan masyarakat Kalimantan bahwa hutan terindah dan terlengkap di dunia itu akan tinggal kenangan. \"Hutan terindah itu benar-bebar indah. Satu pohon tumbang pun saya sedih.Banyak monyet pertanda kita berada dan melihat kebun binatang gratis. Tapi, kok teman-teman saya malah tersinggung,\" kata Husna Wasiyaadah, penduduk Kalimantan Selatan lewat jaringan komunikasi Whatsapp kepada FNN. (IP)

Diminta Klarifikasi Atas Laporan Dugaan KKN Dua Anak Jokowi, Ubedilah Bawa Dokumen Tambahan

Jakarta, FNN - Aktivis 98, Ubedilah Badrun memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. Selama hampir dua jam, ia dimintai klarifikasi atas laporan yang dilayangkannya terhadap dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Ia melaporkan putra presiden tersebut pada Senin, 10 Januari 2022 yang lalu. Selain diminta klarifikasi, Ubedilah yang biasa dipanggil Kang Ubed juga membawa berkas tambahan guna melengkapi laporan tersebut. Ubed yang didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal mengaku senang atas pemanggilan klarifikasi tersebut. Dengan demikian, laporannya sudah mulai diproses KPK. Tidak banyak yang disampaikan Ubed kepada wartawan seusai pemeriksaan. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK. Mengenai materi klarifikasi, ia tidak menjelaskannya karena hal itu menjadi ranah KPK. Sedangkan tentang dokumen, ia menyebutkan melengkapi data yang sudah dilaporkan sebelumnya.  “Kami juga membawa bukti baru, dokumen tambahan untuk memperkuat apa yang kami laporkan,” ujar Ubed yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Ia tidak menjelaskan dokumen yang menjadi bukti baru itu. KPK-lah yang nanti menjelaskan apakah dokumen tersebut dikategorikan bukti atau tidak. “Tentu ini dokumen berbasis data yang valid, selebihnya KPK yang akan melanjutkan,” tutur Ubed di Gedung Merah Putih, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Banyak pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam pemeriksaan itu. Dia mengatakan, yang dibahas dalam pertemuan itu cukup banyak dan berkaitan dengan pengaduannya ke KPK. Namun, ia tidak menjelaskan materi klarifikasi itu. “Kontennya, saya kira tidak berhak untuk menjelaskan ke publik, karena masih ada proses yang mungkin akan terus dilakukan. Banyak pertanyaannya tadi, karena harus detail dari awal sampai akhir,” ucapnya. Kepada wartawan, Ubed mengatakan, ia hanya menjelaskan laporan yang dilayangkannya agar tidak menimbulkan interpretasi yang mungkin muncul di luar laporan. Proses selanjutnya, biarkan KPK yang menjalankannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dia percaya kepada KPK untuk menjalankan amanah negara yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia berharap KPK bisa terus melanjutkan dengan cara yang seharusnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kami menghormati KPK dan yang lainnya. Kami percaya di republik ini ada prinsip ya, siapa pun sama kedudukannya di muka hukum dan juga kita memegang teguh asas praduga tidak bersalah,\" katanya. (M. Anwar Ibrahim/FNN)

Pengamat Nilai Kedaulatan Maksimal Melalui Kuasaan Ruang Penerbangan

Jakarta, FNN - Pengamat militer Beni Sukadis menilai upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lebih maksimal melalui penguasaan ruang udara penerbangan (Flight Informatin Region/FIR) di Kepulauan Riau dan sekitarnya.\"Ya, pengelolaan FIR sangat penting karena pesawat tempur kita sudah tidak perlu lapor ke Singapura lagi kalau melewati Batam dan Natuna,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dengan pengambilalihan tersebut, Indonesia juga bakal mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu adanya biaya yang didapat dari pengelolaan FIR, ucap dia.Menurut Beni pengambilalihan ini adalah keberhasilan dari lobi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kementerian dan instansi terkait.\"Upaya lobi ini sudah dilakukan sejak lama dan salah satu trade off dalam negosiasi soal perjanjian pertahanan,\" ujar Beni.  Ia menjelaskan FIR merupakan pengelolaan informasi penerbangan di suatu wilayah yang bertalian dengan teknis keselamatan penerbangan.Ketika Indonesia memegang kendali FIR, maka negara wajib menjamin keselamatan penerbangan, baik nasional maupun internasional di wilayah daulat tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Indonesia semakin besar.\"Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan SDM kita untuk mengelola FIR yang terbentang dari Selat Malaka hingga Natuna,\" ujarnya.Kementerian Pertahanan melalui unggahan akun media sosialnya mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri lainnya turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan di Bintan.Hasilnya, Indonesia dan Singapura menyepakati beberapa nota kesepahaman di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan untuk menyempurnakan kedaulatan bangsa yaitu pengambilalihan FIR dari Singapura ke Indonesia yang telah diupayakan sejak 1990-an.Adapun ditandatanganinya perjanjian ekstradisi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme. Termasuk pula nota kesepahaman tentang komitmen melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara. (mth)   

Personel Brimob Polda NTT yang BKO di Papua Kembali ke Kupang

Kupang, FNN - Sebanyak 100 orang personel anggota Brimob Polda NTT yang dikirim ke Papua dalam status bawah kendali operasi untuk pengamanan antisipasi kontijensi dan penanggulangan kelompok bersenjata di daerah itu kembali ke Kupang dengan selamat.Mereka tiba di Kupang, NTT, Selasa petang (25/1), menggunakan pesawat komersial, sejumlah personel Brimob itu langsung disambut dengan gembira oleh rekan-rekan mereka saat menginjakkan kaki di bandara El Tari.Namun sebelum bertemu dengan rekan-rekannya, mereka disemprot terlebih dahulu oleh petugas yang bertugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, yang menyambut kedatangan sejumlah personel itu mengaku bangga dan terharu karena dari 100 orang yang berangkat ke Papua, tak kurang satu orangpun yang kembali ke Kupang secara selamat.\"Saya tahu bahwa sudah lama sekali rekan-rekan bertugas di Papua, dan hari ini kembali ke Kupang dengan selamat. Saya yakin sudah rindu dengan keluarga, dengan pacar atau dengan istri anaknya,\" katanya.Tetapi ujar komandan berbintang dua itu, para personel yang baru tiba harus terlebih dahulu dikarantina selama kurang lebih dua sampai tiga hari untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman tidak terpapar Covid-19.  Hal itu ujar dia demi menghindari jika ada yang terpapar Covid-19 tidak menyebar ke keluarga di rumah.\"Nanti kami sudah siapkan tempat karantina bagi 100 personel plus dari intel nya untuk memastikan mereka aman. Lokasinya di Sekolah Polisi Negara Polda NTT,\" tambah dia.Lebih lanjut komandan berbintang dua itu mengatakan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para personel Brimob Polda NTT yang sudah bertugas di wilayah Intan Jaya di Papua.  Ia mengaku mendapatkan apresiasi tersebut langsung dari Kapolres Intan Jaya yang mengaku merasa kehilangan, karena ratusan personel Brimob Polda NTT selama bertugas banyak membantu pengamanan di daerah itu.Mulai dari pengamanan saat serangan pembakaran pesawat dan juga pengamanan pada saat dilakukan otopsi terhadap jenazah Pendeta Yeremias. \"Bahkan kegiatan yang dilakukan di Papua oleh personel dari Brimob Polda NTT mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif,\" ujar dia. (mth)         

Jubir: Wapres Harap Bentrokan Sorong Tak Berkelanjutan

Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, berharap bentrokan antarkelompok masyarakat di Sorong, Papua Barat, pada Selasa dini hari (25/1), tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan di antara masyarakat.\"Wapres prihatin dan apalagi itu korban jiwa sudah cukup banyak. Jadi, wapres berharap pihak keamanan lebih sigap, jangan sampai terjadi secara berkelanjutan,\" kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.  Meskipun bentrokan antarkelompok tersebut bukan berlatarbelakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), Ma\'ruf tetap merasa prihatin dan berharap kondisi keamanan di Papua selalu terjaga.\"Wapres prihatin dengan kejadian di Sorong, walaupun itu bukan kerusuhan berlatarbelakang SARA, dan Wapres punya tanggung jawab untuk wilayah Papua itu sejahtera dan juga aman,\" katanya.  Selanjutnya, Ma\'ruf juga meminta kepada aparat kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk menjaga kondisi keamanan di Tanah Papua.\"Wapres meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih jauh terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh keagamaan di sana, supaya semuanya jangan sampai terjadi salah paham, supaya semuanya bisa tertangani dengan baik,\" ujar Masduki.  Sebelumnya diberitakan terjadi bentrokan di karaoke Double0 di Sorong hingga menyebabkan 18 orang meninggal dunia di lokasi kejadian.Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, satu orang tewas akibat bentrokan dan 17 lainnya meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan malam tersebut.  Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh Reskrim Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur, dilaporkan terdapat 17 jenazah yang ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. (mth)