Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang diberikan KPK dalam upaya pencegahan korupsi, salah satunya soal percepatan sertifikasi aset PLN.

"Proses yang tadinya berbelit, kompleks, dan membutuhkan beragam izin, dengan kerja sama dan dukungan KPK maka bisa diringkas dan disederhanakan sehingga dari 25 persen sekarang hampir 70 persen aset PLN telah disertifikasi," kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

KPK dan PLN melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, untuk memperkuat kerja sama pencegahan korupsi. Hadir dalam pertemuan itu seluruh pimpinan KPK beserta jajaran eselon I dan Direktur Utama PLN beserta jajaran direksi.
  
Darmawan mengatakan program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui perbaikan tata kelola telah memberikan manfaat bagi PLN. Salah satunya dalam percepatan sertifikasi aset-aset PLN.

Ia mengakui sempat menyerah untuk melakukan sertifikasi sebagai upaya penertiban dan penyelamatan seluruh aset PLN yang mencapai Rp1.600 triliun.
Namun, kata dia, perbaikan tata kelola yang dilakukan KPK telah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan menutup potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, Darmawan mengharapkan KPK tetap mendukung dan mendampingi PLN ke depan. Ia mengatakan PLN saat ini terus memperbaiki tata kelola dan proses bisnis internal, khususnya terkait proses pengadaan, kontrak, dan transformasi digital dalam berbagai aspek operasional bisnis PLN.
 
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik upaya perbaikan tata kelola dan digitalisasi yang dilakukan PLN. Menurutnya, tata kelola yang baik akan mencegah potensi kerugian negara.

"Tata kelolanya harus 'prudent' dan tidak menimbulkan kerugian negara," ucap Ghufron.
  
Ghufron memastikan jajarannya akan terus mengawal perbaikan dan upaya pencegahan korupsi di internal PLN.

Ia mengharapkan PLN menerapkan praktik bisnis yang bersih sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dengan membangun iklim bisnis yang antikorupsi, transparan, dan adil.

"Kami berharap PLN memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku korup dengan menjalankan bisnis yang bersih, baik dalam tata kelola layanan kepada masyarakat maupun keuangan," kata Ghufron. (mth)