NASIONAL
Sri Mulyani Nilai Omicron Tingkatkan Ketidakpastian Ekonomi Global
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Opening of the 1st Finance Minister and Central Bank Governor Meeting di Jakarta, Kamis, menilai munculnya varian baru COVID-19, Omicron berkontribusi terhadap peningkatan ketidakpastian ekonomi global.\"Seperti varian COVID-19 sebelumnya, Omicron mempengaruhi negara pada waktu yang berbeda,\" ucap Sri Mulyani.Divergensi kapasitas untuk mengatasi pandemi COVID-19, termasuk peluncuran vaksin di seluruh negara merupakan faktor utama yang menyebabkan pemulihan yang tidak merata.Ia menjelaskan perekonomian global terus pulih, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pemulihan, termasuk harga makanan dan energi yang lebih tinggi, potensi kenaikan suku bunga, ancaman varian baru COVID-19, gangguan rantai pasokan, bencana alam akibat perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.\"Faktor-faktor ini tentu saja akan membentuk pemandangan ekonomi global ke depan,\" tuturnya.Setelah terkontraksi sebesar 3,3 persen pada tahun 2020, Dana Moneter Nasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2021 dan moderat menjadi 4,4 persen pada tahun 2022.Meski berhasil pulih, Sri Mulyani menilai pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata.Indonesia menjadi penyelenggara G20 pada saat yang penuh tantangan, sehingga di satu sisi komitmen untuk mengatasi tantangan kesehatan global harus ditindaklanjuti untuk membantu negara mengelola dampak Omicron dan varian baru lainnya yang mungkin muncul, sedangkan di sisi lain risiko jangka pendek lainnya harus dikelola.Kendati begitu, Bendahara Negara ini menekankan pengelolaan dampak ekonomi dan keuangan akibat pandemi serta meningkatkan akses vaksin yang adil tetap menjadi prioritas untuk memperluas dan memperkuat pemulihan global dengan memastikan pulih bersama dan pulih lebih kuat.\"Mengarahkan vaksin ke tempat yang paling diperlukan sangat penting untuk mengendalikan pandemi dan mengurangi kemungkinan varian baru,\" ungkapnya. (mth)
Kejagung Cekal Tiga Orang Terkait Penyidikan Korupsi Satelit Kemenhan
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mencegah tangkal (cekal) tiga orang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan 2012-2021. “Pencekalan sudah kami proses, ada tiga orang dari swasta, dari PT DNK dua orang dan orang luar negeri satu,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Tiga orang yang dicekal tersebut Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dan Tim Ahli Kementerian Pertahanan berinisial SW, kemudian AW selaku Presiden Direktur PT DNK. Satu orang lainnya berstatus warga negara asing, yakni Thomas Van Der Heyden. Pencekalan terhadap Thomas disarankan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut Supardi, alasan pencekalan terhadap ketiganya karena dinilai sebagai saksi penting dalam penyidikan perkara tersebut. \"Belum mengarah kepada tersangka karena saksi penting itu saja,” katanya. Sementara itu, terkait Thomas Van Der Heyden, ia menyebutkan pihaknya sedang menelusuri status warga negaranya dengan meminta data perlintasan. Ia menduga Thomas warga negara Amerika Serikat berdasarkan data paspor yang dimilikinya. “Negara pastinya belum tahu, tapi kalau sementara kayaknya USA (Amerika Serikat), cuma nanti lewat data kita mau lihat perlintasannya,” kata Supardi. Terkait perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan Proyek Satelit Kemhan, Rabu (16/2), penyidik memeriksa satu saksi berinisial DB, mantan Komisaris Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Supardi menyebutkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan keperluan administrasi untuk diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung yang memerintahkan perkara Satelit Kemhan diselesaikan secara koneksitas karena melibatkan unsur sipil dan militer. “Mudah-mudahan minggu depan bisa kita serahkan kepada Jampidmil,” kata Supardi. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (14/2), telah memerintahkan penanganan perkara dugaan pidana korupsi Proyek Satelit Kemhan 2012-2021 ditangani secara koneksitas. (mth)
Firli: Lagu Mars dan Himne Jadi Inspirasi Insan KPK dalam Bekerja
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lagu Mars dan Himne KPK diharapkan menjadi inspirasi seluruh insan lembaga antirasuah ini dalam bekerja memberantas korupsi.\"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,\" kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Selain itu, kata Firli, lagu Mars dan Himne KPK akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya.Lagu Mars dan Himne KPK yang diciptakan Ardina Safitri, istri Firli tersebut, mengandung pesan dan makna mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia jaya dan Indonesia bebas korupsi.Melalui lagu Mars dan Himne KPK, Ardina menyampaikan rasa bangganya karena turut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.\"Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apa pun, sesederhana apa pun demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,\" kata Ardina.Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan hak cipta lagu Mars dan Himne kepada KPK. Proses itu sebagai pengesahan hak intelektual atas dua lagu tersebut untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan.Penyerahan disampaikan Menkumham Yasonna H Laoly kepada Firli dalam acara peluncuran lagu Mars dan Himne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.\"Lagu mars dan himne ini, kini hak ciptanya milik KPK sehingga harapannya seluruh Insan KPK punya rasa memiliki yang utuh dengan mengimplementasikan pesan-pesan dalam lagu tersebut. Menumbuhkan semangat bekerja dan berkarya untuk Indonesia melalui pemberantasan korupsi,” kata Yasonna. (mth)
Analis: Tidak Masalah Jika Ada Wacana Pemekaran Provinsi Jawa Tengah
Purwokerto, FNN - Analis kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. Slamet Rosyadi menilai tidak masalah jika ada wacana pemekaran Provinsi Jawa Tengah menjadi dua atau tiga daerah otonomi baru.\"Memang wacana pemekaran provinsi di Jawa Tengah sudah beberapa tahun terdengar dan sekarang mengemuka kembali. Jadi, Jawa Tengah memang wilayahnya sangat luas yang terdiri atas 35 kabupaten/kota,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.Slamet mengatakan hal itu terkait dengan wacana pemekaran Provinsi Jawa Tengah yang kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya wacana pembentukan Provinsi Banyumasan.Menurut dia, wacana tersebut muncul karena wilayah Jawa Tengah yang sangat luas sehingga membutuhkan daerah otonomi baru untuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di daerah.\"Jadi, dari prinsip demokrasi, tidak masalah sebenarnya, sepanjang telah didukung dengan kajian teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus dipenuhi dahulu, kalau misalkan dari bawah mendapatkan dukungan politis dari masyarakat maupun DPRD dan DPR RI, ini tidak masalah,\" kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.Selain itu, kata dia, bagaimana dengan dukungan finansialnya, kemudian dukungan sarana dan prasarana yang nanti akan disediakan, kesediaan dari Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mendukung daerah otonomi baru tersebut paling tidak dalam 2 tahun hingga 3 tahun.Menurut dia, dukungan terhadap daerah otonomi baru tersebut harus bisa menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. \"Jadi, memang wacana pemekaran ini harus didukung dengan kajian-kajian teknis,\" katanya.Terkait dengan wacana pembentukan Provinsi Banyumasan yang sebenarnya telah lama mengemuka dan usulan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonomi baru yang saat sekarang sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri, Slamet mengatakan bahwa hal itu dapat dilakukan secara paralel karena usulan pemekaran Kabupaten Banyumas juga sudah lama diwacanakan.Menurut dia, dalam wacana pemekaran Kabupaten Banyumas, sudah dua kali dilakukan kajian. Bahkan, sebelumnya pemekaran tersebut untuk dua daerah otonomi, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. Namun, sekarang berkembang menjadi Kabupaten Banyumas Timur, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Purwokerto.Di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang terbaru, kata dia, memang ada amanah untuk pemekaran itu, dua sampai tiga daerah otonomi baru.\"Sekali lagi itu tidak masalah, ya, kalau itu memang permintaan dari masyarakat, didukung oleh DPRD, didukung oleh bupati, didukung oleh gubernur, juga didukung oleh kajian teknis karena saya juga sedang membantu kajian teknis di Brebes, itu luar biasa rumitnya,\" katanya menegaskan.Dalam hal ini, dia mengaku sedang membantu kajian teknis pemekaran di Kabupaten Brebes bagian selatan untuk dijadikan daerah otonomi baru dengan pusat pemerintahan di Bumiayu.Menurut dia, kajian teknis tersebut meliputi pemetaan, kajian ekonomi, kajian dukungan dari masyarakat, dan sebagainya.\"Itu lampirannya cukup banyak, sampai 72 lampiran kalau enggak salah. Kalau itu (kajian teknis), bisa dipenuhi enggak masalah. Akan tetapi, kadang-kadang butuh waktu,\" katanya.Kendati saat sekarang masih ada moratorium pemekaran, Slamet memperkirakan kabupaten di Jawa Tengah yang bisa dimekarkan dalam waktu dekat adalah Brebes karena studinya, kajian, dan dukungannya sudah ada serta kelengkapan dokumennya sudah mendekati final.Selain itu, kata dia, dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi sudah memberikan lampu hijau. \"Pak Gubernur (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, red.) kelihatannya mendukung sepanjang itu didukung dengan semua kelengkapan administrasi,\" katanya.Dalam beberapa waktu terakhir, wacana pembentukan Provinsi Banyumasan yang dimekarkan dari Jawa Tengah kembali mengemuka. Provinsi Banyumasan ini nantinya meliputi Kota Purwokerto, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen dengan ibu kota provinsi di Kota Purwokerto.Berdasarkan catatan ANTARA, wacana pembentukan Provinsi Banyumasan ini pernah muncul pada tahun 2007 dan digulirkan oleh Wakil Bupati Banyumas (saat itu) Imam Durori sebagai upaya untuk mengoordinasikan kinerja pembangunan beberapa kabupaten/kota yang secara geografis terletak di Jawa Tengah bagian selatan-barat, dengan logat bicara masyarakatnya yang bercirikan logat banyumasan. (mth)
Raih Pendanaan Rp1,3 T, eFishery Buka Rekrutmen Karyawan Kerja WFA
Jakarta, FNN - Setelah meraih pendanaan seri C senilai 90 juta dolar AS, setara Rp 1,3 triliun, perusahaan startup akuakultur, eFishery berencana membuka rekrutmen untuk talenta terbaik terutama di bidang engineering dan pengembangan produk secara agresif.Rencananya eFishery akan memiliki lebih dari 2.000 karyawan pada akhir 2022, di mana hingga saat ini jumlah karyawan sudah mencapai lebih dari 1.000 orang.\"Perekrutan karyawan yang kami lakukan kali ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan misi #TumbuhBersama agar #TumbuhLebihKuat kami mengajak karyawan eFishery untuk bergabung bersama membangun Indonesia di sektor akuakultur,\" kata Co-founder dan Chief of Internal Operations Officer eFishery, Chrisna Aditya dalam keterangannya, Kamis.Saat ini, sistem bekerja di eFishery adalah WFA (work from anywhere) di mana karyawan kami dipersilakan untuk bekerja di mana saja bahkan \"pulang kampung\" sehingga bisa ikut serta dalam pembangunan daerahnya melalui teknologi digital eFishery.Sistem kerja WFA yang diberikan oleh eFishery telah ditetapkan sejak tahun lalu.\"Mengajak talenta muda dan berpengalaman untuk kembali ke daerahnya, bangun desanya, berikan dampak nyata akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami namun ini menjadi satu cara berbeda yang dapat kami lakukan untuk memberikan dampak lebih besar pada perekonomian Indonesia terutama di sektor akuakultur, harapannya dalam beberapa tahun mendatang kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara produsen akuakultur terbesar di dunia,\" kata Chrisna.Lebih dalam Chrisna menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak potensi pembudidaya yang masih belum terjangkau oleh eFishery. Meski sejak didirikan pada 2013, ribuan smart feeders telah digunakan dan melayani lebih dari 40.000 pembudidaya dari 24 provinsi di Indonesia, eFishery berencana untuk menggandeng 1 juta pembudidaya dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan.\"Sistem WFA ini bisa dimanfaatkan oleh talenta muda yang telah mampu menghadapi berbagai tantangan disrupsi ini sebagai langkah awal untuk mencapai rencana kami kedepannya dalam menggandeng lebih banyak lagi pembudidaya masuk dalam ekosistem akuakultur yang kami bangun,” kata Chrisna.Chrisna mengatakan fasilitas dan kebutuhan yang akan didapat oleh karyawan WFA tidak akan dibedakan dengan karyawan yang bekerja di kota besar terutama ibukota. (mth)
Pansus PCR DPD Minta Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR yang Berubah-ubah
Jakarta, FNN - Panitia Khusus (Pansus) Polymerase Chain Reaction (PCR) DPD RI meminta penjelasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait harga tes pendeteksi material genetik COVID-19 itu yang terus berubah-ubah.Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, penjelasan tersebut diminta langsung oleh anggota DPD RI Hasan Basri dalam Rapat Kerja Gabungan Kemenkes dan BNPB dengan Pansus PCR DPD RI yang digelar secara hybrid, Selasa (15/2).\"Saya meminta penjelasan Kemenkes dan BNPB soal adanya harga PCR yang terus berubah mulai dari Rp3 juta, Rp1 juta, sampai saat ini dengan harga Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa. Jangan sampai ada permainan yang kemudian menyengsarakan rakyat kita sendiri,” ujar Hasan Basri yang juga Wakil Ketua Pansus PCR DPD RI. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menjelaskan teknis penentuan harga tes PCR. Menurutnya, berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan, sejak awal laboratorium, yang ditunjuk untuk menangani tes PCR menggunakan dua tahap, yakni ekstraksi atau pemurnian asam ribonukleat (RNA) sehingga menjadi DNA dan amplifikasi atau perbanyakan DNA.\"Dari kedua tahap ini, laboratorium awalnya menggunakan kit (perlengkapan) dengan pesanan dari luar negeri sehingga harga PCR pada awal sangat mahal,” ujar Dante.Namun setelah dipelajari dan diteliti, lanjut Dante, Kemenkes akhirnya bisa menempuh sistem terbuka melalui pengambilan bahan baku tes PCR dari agen lain dengan harga yang lebih murah.\"Akhirnya, kita bisa menurunkan dengan harga sekarang ini. Jadi, harga PCR setelah dengan sistem terbuka, untuk Pulau Jawa sebesar Rp225.000 ditambah harga tes usap sebesar Rp30.000 sehingga total Rp275.000. Lalu, untuk harga tertinggi di luar Pulau Jawa Rp.300.000,\" kata Dante.Apabila masyarakat menemukan harga tes PCR di atas nominal tersebut, ujarnya, maka akan ditindaklanjuti Kemenkes dan BNPB.Pada akhir penutupan rapat kerja itu, Pansus PCR DPD RI merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penguatan produksi PCR dalam negeri agar tarif tes PCR tidak membebani masyarakat.Selain itu, Pansus PCR DPD RI memandang diperlukan sidak oleh pihak berwenang secara berkelanjutan untuk memberantas keberadaan oknum yang mengenakan tarif PCR di luar ketentuan.Begitu pula perihal standardisasi layanan, katanya, pansus berharap hal itu dapat dilakukan transparan dan dibuatkan ketentuan yang menjadi pedoman dalam layanan tes PCR. (mth)
Mendes: Lokasi Kawasan Transmigrasi Harus Bebas Permasalahan Hukum
Jakarta, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi harus bebas dari permasalahan hukum maupun sosial. \"Lahan transmigrasi juga harus 2C, yakni harus clear and clean. Selain itu 3L, yakni layak huni, layak usaha, dan layak berkembang sehingga berpeluang menjadi pusat ekonomi baru dan bermanfaat bagi warga transmigran,\" ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Ia menegaskan semua lahan yang akan dijadikan kawasan transmigrasi harus dipastikan memenuhi syarat itu. Ia menambahkan status penyediaan tanah dalam pembangunan kawasan transmigrasi adalah hal krusial. Oleh karena itu, ia berharap, permasalahan tanah, hutan desa, dan kawasan transmigrasi tidak terjadi polemik. \"Persoalan lahan transmigrasi bila tidak segera diselesaikan, bakal menjadi masalah dan sengketa. Kemendes sangat memperhatikan akan hal ini,\" kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa, saat menerima audiensi Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Windu Subagio di Jakarta, Rabu (16/2). Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Aisyah Gamawati menambahkan bahwa Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah direncanakan menjadi salah satu lokasi yang akan dibangun untuk kawasan transmigrasi pada 2022. Ia menyampaikan lokasi kawasan transmigrasi itu diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai area penanaman pisang cavendish untuk mendukung program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor. \"Kebetulan kemarin itu kami diundang Menko Perekonomian. Mereka sedang memprogramkan menanam pisang cavendish. Kami mengusulkan dua kawasan transmigrasi. Kita usulkan Kabupaten Wina, Sulawesi Tenggara dan tadi kita sudah diskusi kami mengusulkan Sukamara. Karena lahannya luas, satu hamparan bisa di Sukamara,” katanya. Ia mengatakan beberapa proses administrasi sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Bupati Sukamara Windu Subagio menyambut positif rencana pembangunan kawasan transmigrasi di wilayahnya. Ia optimistis penanaman pisang cavendish akan menjadi komoditas yang menguntungkan di daerahnya. \"Tanah kami ini mineral dan agak berbukit, sebagian berpasir dan rawa, tanahnya bisa ditanami segala hal. Kalau pisang memang agak bandel ya tapi insyaallah bisa karena memang sawit kan tidak boleh ditanam di kawasan transmigrasi meskipun lebih mudah. Kami siapkan lokasinya karena memang rasanya perlu komoditas lain,\" tuturnya. (mth)
Wali Kota Probolinggo Temui Ketua DPD Bahas RS Standar Internasional
Jakarta, FNN - Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas kelanjutan pembangunan rumah sakit berstandar internasional yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional.\"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini bagian dari tindak lanjut Perpres Nomor 80 Tahun 2019, tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo,\" kata dia saat menemui Ketua DPD RI melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hal itu ia sampaikan mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger, dan Semeru. Hal itu dikuatkan melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.Berangkat dari Perpres tersebut, Pemkab Probolinggo kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar. Sayangnya, bantuan dari pusat belum terealisasi.Selaku kepala daerah, Habib Hadi mengaku bingung. Sebab, ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait namun tidak ada jawaban. Oleh karena itu, ia menyambangi Ketua DPD RI guna mencari solusi pembangunan RS berstandar internasional tersebut.Bahkan, ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Joko Widodo namun hanya bisa bertemu dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. .\"Padahal, ini proyek strategis nasional. Penganggarannya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD mengingat sudah masuk dalam RPJMD,\" jelas dia.Saat ini, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan untuk kebutuhan di rumah sakit yang telah dibangun tersebut.\"Kami saat ini butuh alat kesehatan. Silakan pemerintah pusat bantu kami,\" ujarnya.Untuk itu, ia meminta Ketua DPD RI memfasilitasi hal tersebut agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo, Tengger, dan Semeru dapat segera terpenuhi.Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut.Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya terlebih hal tersebut berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19. (mth)
ASPI: Perlu Kolaborasi untuk Perkuat Riset Sel Punca di Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Asosiasi Sel Punca Indonesia (ASPI) Rahyussalim mengatakan perlu kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah, periset/ahli, dan industri, untuk memperkuat riset sel punca di Indonesia yang bermanfaat bagi dunia kesehatan.\"Yang lebih penting perlu kolaborasi dan sinergi dari para pihak yang terlibat,\" kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia menuturkan untuk dapat memperkuat riset sel punca di Indonesia, perlu upaya memperbanyak pelaku riset sel punca, baik perorangan maupun kelompok, baik dari riset dasar maupun klinis.Selain itu, perlu dukungan pemerintah berupa regulasi yang mempermudah riset dan pelayanan sel punca.Ia mengatakan posisi sumber daya manusia (SDM) periset di Indonesia, baik pada tahap dasar (basis) maupun klinis yang serius pada pengembangan dan penggunaan sel punca, masih sedikit.Penelitian sel punca terdiri atas riset dasar/preklinis (in vitro dan in vivo) dan riset klinis di mana ada fase 1 untuk dosis dan prosedur, fase 2 untuk keamanan dan efektivitas, serta fase 3 komunitas (hilirisasi produk/post market).\"Selama ini riset sel punca di Indonesia masih berkutat pada riset sel punca mesenkimal. Kita di ASPI ada pada fase 1, ini yang kami kerjakan,\" tutur Rahyussalim.Menurut dia, di dunia sudah ada 6.000 uji klinis sel punca, sedangkan angka riset sel punca (stem cell) di Indonesia masih kecil.Maka dari itu, ASPI berupaya memperkuat penelitian sel punca dan melakukan harmonisasi.Untuk pengembangan riset sel punca, ASPI mengacu dan mengadopsi kepada organisasi International Society for Stem Cell Research (ISSCR) yang sudah mempunyai pedoman (guide line) tentang sel punca.Rahyussalim menuturkan ASPI menyambut baik skema Pusat Kolaborasi Riset yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk bisa mewujudkan penguatan dan harmonisasi riset sel punca di Indonesia.Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat mengatakan peranan asosiasi profesi seperti ASPI strategis dalam pengembangan riset dan inovasi sel punca.Untuk itu, ia mendorong ASPI bekerja sama dengan BRIN atau rumah sakit untuk bisa membuat pusat kolaborasi riset sel punca.Melalui skema pusat kolaborasi riset tersebut, katanya, selain dapat mengakses skema fasilitasi pendanaan dari BRIN, juga dapat merekrut mahasiswa sebagai asisten riset yang bertujuan membangun riset dan SDM yang kompeten. Dorong Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong akselerasi riset sel punca (stem cell) untuk pengobatan di Tanah Air melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terampil, penambahan infrastruktur riset, pendanaan riset, dan program riset.\"Peran BRIN saat ini adalah mengakselerasi riset dan inovasi sel punca di Indonesia, yaitu dengan menciptakan ekosistem riset yang membuat seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) bisa tumbuh,\" kata Pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Iman mengatakan jika ekosistem riset sel punca untuk pengobatan terbangun dan bangkit, dan seluruh pemangku kepentingan terfasilitasi, maka diharapkan akan muncul inovasi-inovasi unggul di bidang kesehatan.Pria lulusan dari Chiang Mai University di Thailand itu menuturkan sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan.Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Begitu juga pengembangan dan risetnya yang masih belum banyak dilakukan.Meski demikian, menurut Iman, masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing dalam penelitian sel punca.Iman menuturkan ada beberapa tantangan yang menghambat pengembangan sel punca di Indonesia antara lain terapi biaya pengobatan sel punca saat ini masih sangat mahal.Terapi sel punca menjadi mahal karena bahan baku lebih dari 95 persen impor, sehingga masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat.Kesiapan rumah sakit dan klinik untuk melakukan terapi sel punca masih terbatas. Rumah sakit atau klinik harus memiliki fasilitas instalasi sel punca, bank sel punca, laboratorium riset terpadu, hingga tenaga medis di bidang sel punca.Selain itu, biaya riset sel punca juga sangat mahal. Riset di berbagai institusi belum banyak mengarah ke arah riset terapan. Oleh karenanya, perlu percepatan hasil riset melalui kolaborasi antara peneliti di berbagai institusi.Untuk itu, BRIN memfasilitasi dan menyediakan dana dan infrastruktur untuk meningkatkan riset dan inovasi di Tanah Air termasuk untuk menumbuhkan pembangunan kapasitas di bidang sel punca di Indonesia.BRIN telah membentuk Organisasi Riset Kesehatan dengan tujuh pusat riset di bawahnya untuk memfasilitasi periset dalam bidang kesehatan.BRIN juga sudah menyiapkan pendanaan rumah program obat dan vaksin sebesar Rp20 miliar, pengobatan presisi dan regeneratif Rp20 miliar, dan penyakit infeksi Rp10 miliar.BRIN juga memiliki pendanaan untuk uji klinis dan praklinis yang dialokasikan sebesar Rp350 miliar. (mth)
Menaker Jelaskan Latar Belakang Penerbitan Aturan JHT ke Serikat Buruh
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan latar belakang penerbitan aturan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan serikat buruh, Rabu (16/2).Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ida menjelaskan ketika Permenaker 19 tahun 2015 diberlakukan, Indonesia saat itu belum memiliki alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.\"Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,\" ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ida mengatakan program JKP ini sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp6 triliun dan Rp823 miliar.Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang. Permenaker 2/2002 ini, kata dia, menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua/pensiun. Di sisi lain, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program JKP.Selain itu, pada masa transisi ini pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh.Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jika pun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak.\"Jika tidak, sanksi tegas menunggu,\" kata dia.Kendati demikian, Menaker menegaskan bahwa pihaknya akan mendengar segala masukan-masukan dari serikat buruh untuk kemudian dijadikan bahan kajian pemerintah.Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan pihaknya memilih berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Menaker dibandingkan dengan membawa massa tapi tak bertemu dengan pimpinan Kemnaker.\"Dalam pertemuan tadi, setiap federasi bebas mengeluarkan pendapat dan dijawab satu persatu. Termasuk kami kritik Permenaker 2/2022 dengan usulan draft Permenaker yang dianggap KSBSI ada beberapa pasal tak sesuai dengan Permenaker sebelumnya,\" kata dia.Elly menilai kritikan kepada Menaker melalui dialog merupakan strategi lebih elegan. Meski demikian pihaknya tak menyalahkan teman-teman serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan aksi demonstrasi.\"Paling tidak ini merupakan strategi kalau kita ingin melakukan pertemuan tatap muka, ini langkah paling pas,\" katanya.Senada dengan Elly, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia/federasi yang tergabung dalam KSPI) Mirah Sumirat memberikan apresiasi atas sikap Menaker Ida Fauziyah yang menerima KSPI dan menerima masukan dari buruh.\"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja,\" ujar Mirah. (mth)
POPULER
