NASIONAL
Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar atau Lelucon Politik untuk Tunda Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024. \"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,\" kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022). Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk \'Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia\' yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu. Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia. \"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19. \"Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,\" kata Mahfuz. Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya. \"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,\" ungkapnya. Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia. \"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,\" jelasnya. Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air. \"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,\" katanya. Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. \"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,\" katanya. Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi. \"Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,\" katanya. Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional. \"Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,\" katanya. Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia. \"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,\" katanya. Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik. \"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,\" pungkasnya. (*)
Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.\"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,\" ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Mu\'ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.Ia pun menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.\"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.\"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur,\" kata Zulkifli.Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai wacana menunda pemilihan umum 2024 sampai 1–2 tahun merupakan usulan yang sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat demokrasi di Indonesia.Menurut Umam, pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar pada masa pandemi.\"Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,\" kata Umam. (mth)
BNI Rangkul Delapan Kampus Baru Dukung SMM PTN
Jakarta, FNN - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk kembali menjadi mitra yang mendukung Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) 2022 dengan merangkul delapan kampus baru. “Kami mengapresiasi kepercayaan seluruh PTN mitra dalam SMM-PTN Barat 2022. Dengan fungsi kami sebagai salah satu bank kampus, pada tahun ini BNI kembali berkomitmen untuk ikut kembali mendukung untuk penerimaan pembayaran pendaftaran program SMM PTN Barat 2022 yang lebih cepat, sederhana, dan aman,” kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Sis Apik mengatakan tahun lalu hanya ada 17 PTN Indonesia Wilayah Barat, sedangkan pada tahun 2022 bertambah sebanyak 8 Kampus sehingga total tahun ini ada 25 PTN Peserta SMM PTN Barat 2022. Adapun anggota baru SMM PTN-Barat 2022 ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Sumbar, Universitas Tanjungpura, Kalbar, Universitas Sumatera Utara, Sumut, IPB University, Jabar, Universitas Pendidikan Indonesia, Jabar, Universitas Negeri Padang, Sumbar dan Universitas Andalas, Sumbar. Ia menjelaskan SMM-PTN Barat 2022 adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan secara serentak di beberapa PTN Wilayah Barat yang tergabung dalam kerja sama. Tahun lalu jumlah total peserta ada 30.142 orang yang mengikuti ujian SMM PTN Barat dan BNI menerima pembayaran terbanyak 11.747 orang, dibandingkan bank mitra lainnya. “BNI saat ini telah berkolaborasi dengan berbagai kampus untuk mewujudkan cashless society dalam koridor melalui BNI Campus Financial Ecosystem. Hal itu dilakukan melalui penyediaan transaksi perbankan digital secara customized dengan menerapkan closed loop transaction di lingkungan kampus. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika,” jelasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan BNI Campus Financial Ecosystem juga meliputi layanan dalam penyaluran BNI Fleksi pendidikan mahasiswa pascasarjana S2/S3, magang bersertifikat, Program Early Recruitment Program, dan Pemberdayaan UMKM Mitra Binaan universitas melalui Program BNI Edupreneur. \"Penerapan Campus Financial Ecosystem di banyak universitas ini diharapkan memberikan layanan dan sistem jasa keuangan yang lengkap dan solusi digital yang terintegrasi baik berupa corporate support, cash management system, layanan produk konsumer serta solusi IT lainnya,\" tutur dia. (mth)
Menteri Sosial Mengunjungi Korban Gempa di Pasaman Barat
Simpang Empat, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu mengunjungi korban gempa bumi di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.Di Nagari Kajai, Menteri Sosial mengecek kerusakan yang terjadi akibat gempa, meninjau tenda-tenda pengungsian, menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban gempa yang meninggal dunia, dan menyerahkan bantuan kepada korban gempa.Kementerian Sosial antara lain memberikan bantuan berupa 2.000 paket makanan siap saji, 100 dus minuman dalam kemasan, 300 paket peralatan makan, 300 tenda gulung, 50 tenda keluarga, empat tenda merah putih, 300 kasur, 300 selimut, 300 paket perlengkapan keluarga, 300 paket peralatan dapur, 70 velbed, 300 matras, 300 paket pembalut wanita, 10 paket perlengkapan anak, 300 paket popok bayi, dan 300 paket pakaian bayi.\"Barang bantuan dari Gudang Palembang tersebut langsung dikirim ke Kabupaten Pasaman Barat,\" kata Menteri Sosial.Selain itu, ada bantuan untuk korban gempa yang dikirim dari Gudang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang.Bantuan yang dikirim dari Padang meliputi 30 tenda keluarga, 500 paket pakaian bayi, 200 matras, tiga tenda serbaguna keluarga, 100 kasur, 40 dus air minum dalam kemasan, 200 paket peralatan makan, 200 paket perlengkapan dapur keluarga, 100 paket popok bayi, 100 paket pembalut wanita, 200 selimut, dan 500 paket makanan anak.Selanjutnya, ada bantuan untuk korban gempa yang dikirim dari Gudang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berupa 400 paket makanan siap saji, 400 paket lauk pauk siap saji, 200 selimut, 400 paket makanan anak, 100 kasur, 200 matras, 200 tenda gulung, 20 paket peralatan dapur keluarga, 100 paket pakaian orang dewasa, dan 100 paket pakaian bayi.Kementerian Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mendata dampak gempa, mengevakuasi korban gempa, serta menyalurkan bantuan kepada korban gempa.Menurut data sementara pemerintah, gempa dengan magnitudo 6,1 yang pada Jumat (25/2) pagi terjadi di wilayah Pasaman Barat menyebabkan empat orang meninggal dunia, 19 orang terluka berat, tujuh orang terluka sedang, dan 36 orang terluka ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan sekitar 5.000 bangunan serta memaksa sekitar 10.000 orang mengungsi. (mth)
Pusat Studi G20 Diharapkan Jadi Pusat Penelitian Penanganan Isu Global
Jakarta, FNN - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap Pusat Studi Group of Twenty (G20) yang dibuka di Universitas Pelita Harapan (UPH) dapat menjadi pusat penelitian penanganan isu-isu global. “Pusat Studi G20 di UPH ini diharapkan dapat menjadi pusat studi berbasis universitas pertama di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Melalui pusat studi ini dapat menghasilkan penelitian-penelitian baru tentang studi geo politik dan geo ekonomi pasca-COVID-19 nanti,” ujar Airlangga pada peresmian Pusat Studi G20 yang dipantau di Jakarta, Jumat. Airlangga berharap pusat studi itu dapat melibatkan dan menghadirkan para ahli global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia. Pusat Studi yang akan dijalankan selama lima tahun itu fokus menjadi Knowledge Hub G20 pertama di Asia Tenggara yang berkontribusi untuk membantu panitia nasional G20 dalam hal riset, inovasi, penyediaan pakar, dan masukan dari sisi akademik. Rektor UPH, Dr Jonathan L Parapak mengatakan pusat studi itu menjadi komitmen UPH untuk terus berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa. “Pusat Studi G20 di UPH merupakan bentuk kontribusi produktif UPH kepada komunitas akademis juga pemerintah untuk aktif memberikan masukan yang bermanfaat terhadap panitia nasional Presidensi G20 sekaligus meningkatkan kerja sama multilateral. Saya bersyukur UPH mendapat kepercayaan ini, dan UPH akan berperan maksimal dalam memenuhi tujuan Pusat Studi G20 sebagai Knowledge Hub G20 pertama di Asia Tenggara,” kata Jonathan. Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Stephanie Riady BA MEd mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk siap berperan maksimal mendukung kesuksesan Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan Presidensi G20. “Pembukaan Pusat Studi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkaya proses pendidikan di UPH,” kata Stephanie. Pembentukan Pusat Studi G20 itu fokus pada lima tujuan awal, yaitu membangun fasilitas fisik di kampus UPH dan struktur organisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepresidenan G20 Indonesia melalui sosialisasi media dan kegiatan penjangkauan masyarakat serta membangun jaringan sarjana internasional yang berkepentingan dengan G20.Selain itu, mengembangkan akuisisi materi G20 yang sistematis dan membuat sistem penyimpanan daring untuk materi G20, mempromosikan pertukaran intelektual dan pemahaman interdisipliner tentang G20 melalui kuliah umum bulanan dan diskusi, serta mendorong proyek penelitian dan publikasi yang berorientasi pada kebijakan. (mth)
Dirut Jasa Raharja Beri Santunan Korban Kecelakaan Speedboat di Tual
Jakarta, FNN - Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Raharja (Persero) Member of Indonesia Financial Group (IFG) Rivan A Purwantono memberi santunan kepada 6 korban meninggal dunia setelah sebuah speedboat berlayar di Pelabuhan Tual tujuan Banda Eli mengalami kecelakaan.“Santunan ini sesuai dengan ketentuan Program Perlindungan Dasar Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum. Jasa Raharja memberikan santunan kecelakaan kepada setiap orang yang meninggal dunia atau cacat tetap, dan penggantian biaya rawatan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum,” ujar Rivan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengungkapkan bahwa santunan tersebut berasal dari Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) yang dibayarkan penumpang bersamaan saat membayar ongkos angkut/tiket.Walaupun lokasi kejadian dan domisili ahli waris berada di daerah kepulauan dan kondisi cuaca yang cukup ekstrem, Rivan mengatakan pihaknya telah menyerahkan santunan kepada seluruh 6 orang korban meninggal dunia pada Kamis (24/2).Gerak cepat penyerahan santunan tersebut didukung oleh sistem pelayanan santunan Jasa Raharja yang sudah terintegrasi secara digital dengan rumah sakit, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, serta integritas petugas Jasa Raharja yang berlandaskan core value AKHLAK.“Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi atas dukungan dari mitra kerja terkait seperti Dinas Perhubungan, rumah sakit, dan Ditjen Dukcapil dalam penanganan seluruh korban sejak kejadian,” kata Rivan.Ahli waris yang sah dari korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2017.“Santunan ini sebagai manifestasi negara hadir dalam setiap kondisi kehidupan masyarakat dan diharapkan akan dapat meringankan beban bagi keluarga korban, serta sebagai bentuk komitmen negara melalui Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana pun di seluruh wilayah Indonesia,” kata Rivan.Sebelumnya, sebuah speedboat yang berlayar dari Pelabuhan Tual tujuan Banda Eli mengalami kecelakaan di perairan Tanjung Burang Ohoi Waer dikarenakan cuaca buruk.Speedboat yang mengangkut 25 orang penumpang tersebut dihantam gelombang setinggi 5 meter, sementara 19 penumpang lainnya berhasil selamat. (mth)
Menguji Nyali KPK Terkait Laporan Ubedilah Badrun
Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf mengatakan, laporan Ubedilah Badrun seharusnya tidak disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara politis. “Ini persoalan hukum dan tatakelola pemerintahan. Harus diselesaikan dengan pendekatan etis. Ini yang pertama,” tegas Gde Siriana kepada FNN. Kedua, lanjutnya, KPK punya kesempatan untuk menuliskan sejarahnya, dengan berani memanggil Presiden Joko Widodo dan kedua putranya agar persoalan menjadi jelas. “Nanti dibuktikan saja. Publik pun senang jika Presiden bisa membuka diri untuk dipanggil KPK,” tutur Gde Siriana. Hal itu disampaikan Gde Siriana terkait dengan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan akan menyeret laporan Ubedilah Badrus atas Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap ke rana politik. Sebelumnya, kedua putra Presiden Jokowi tersebut dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, terkait KKN dan tindak pindana pencucian uang (TPPU). Firli Bahuri tegas akan tetap mengusut kasus KKN Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Ia mengatakan bahwa desakan mengusut kasus kedua putra Presiden Jokowi itu cukup besar, terutama di media sosial. Namun menurutnya, dinamika yang berkembang di medsos itu sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. “Suka atau tidak, dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi,” kata Firli Bahuri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/2/2022). Menurutnya, KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu, siapapun pelakunya, KPK tidak akan pandang bulu, jika cukup bukti pasti ditindak. “KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami, termasuk mencari keterangan, bukti dan alat bukti,” terangnya. Menurut Firli, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat, oleh karenanya KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya, KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firli menegaskan, pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. “Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK,” tegasnya. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap dilaporkan ke KPK terkait KKN dan tindak pindana pencucian uang (TPPU). Dari penelusuran Ubed, bisnis Gibran dan Kaesang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH yang adalah anak usaha grup PT SM yang diduga terlibat kebakaran hutan. Karena penanganan kasus itu tidak berjalan, PT BMH kemudian digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi Rp 7,9 triliun. Namun, dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) hanya Rp 78,5 miliar. Setelah itu, perusahaan milik kedua putra Presiden Jokowi tersebut diduga memperoleh suntikan modal senilai puluhan miliar rupiah dari PT Alpha JWC Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT SM. Menurut Ubed, dugaan KKN kedua anak Jokowi dan anak petinggi PT SM sangat kentara. Gibran sendiri pernah berkomentar, mengaku siap dengan hasil dari KPK terkait laporan itu. Ia akan bertanggungjawab apabila dirinya dinyatakan bersalah. Gibran meminta untuk membuktikan soal laporan tersebut. “Yang KPK biar berproses, kalau aku salah ya dibuktikan. Tergantung, bisa dibuktikan atau tidak, bukan dugaan tok,” ujarnya, Selasa (18/1/2022). Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberi tanggapan, pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberi penghakiman negatif pada anak pejabat, termasuk Gibran dan Kaesang. “Jangan mudah sekali memberi penghakiman, seolah-olah anak pejabat itu negatif,” katanya, Selasa (11/1/2022). Moeldoko meminta agar masyarakat jangan mudah cap anak tidak boleh kaya atau berusaha. “Anak pejabat tidak boleh kaya, anak pejabat itu tidak boleh berusaha, ini bagaimana, sih?” kata Moeldoko. (mth)
Eijkman dan RSCM Jajaki Kerja Sama PKR Sel Punca dan Forensik Genetika
Jakarta, FNN - Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjajaki kerja sama pusat kolaborasi riset (PKR) sel punca dan forensik genetika.\"Penjajakan kerja sama antara PRBM Eijkman dan RSUPN Ciptomangunkusumo sudah dimulai dan proposal pusat kolaborasi riset sedang disusun sesuai skema pendanaan dari BRIN,\" kata peneliti di Pusat Riset Biomaterial Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Sandi Sufiandi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.Pusat kolaborasi riset tersebut akan membantu peningkatan dinamika riset berbasis layanan kesehatan, karena RSCM berpengalaman melakukan studi klinis, dan tersedia sampel pasien secara kontinyu.Keberadaan PKR Sel Punca akan mendukung terciptanya ekosistem riset sel punca dan meningkatkan riset dan pengembangan sel punca di Indonesia.Sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan. Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Pengembangan dan riset sel punca juga masih belum banyak dilakukan.Bidang penelitian dalam forensik genetika meliputi antara lain analisis DNA yang diperoleh dari sidik jari, photofitting atau fenotip molekuler, forensik satwa liar, serta penerapan teknik molekuler dalam entomologi forensik.Sandi menuturkan pusat kolaborasi riset yang akan dikerjasamakan dengan RSCM sebagian besar meliputi kebutuhan riset dan layanan dari RSUPN Ciptomangunkusumo.Ia mengatakan Pusat Kolaborasi Riset di Gedung Eijkman, yang dulunya adalah kantor Lembaga Biologi Molekuer Eijkman, berperan sebagai hub bagi para pihak yang ingin berkolaborasi dengan BRIN melakukan riset untuk topik spesifik.Sementara pelaksanaan riset yang melibatkan peralatan canggih dan modern bisa dilaksanakan di seluruh infrastruktur dan fasilitas BRIN terutama di Laboratorium Genomik di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman akan melakukan kegiatan riset dan pengembangan di Laboratorium Genomik, dan fasilitas laboratorium lainnya di Kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, Jawa Barat serta Gedung Eijkman sebagai hub dalam bentuk pusat kolaborasi riset. (mth)
Anggota DPR Desak Kebijakan DMO dan DPO Minyak Sawit Mentah Dievaluasi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya.Menurut Sihar Sitorus, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, evaluasi diperlukan karena setelah hampir sebulan kebijakan tersebut diberlakukan, kelangkaan atau krisis minyak goreng terus terjadi di Indonesia.\"Setelah hampir satu bulan, tidak terlihat efektivitas dari kebijakan Pemerintah tersebut, justru kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi,\" ujarnya.Lebih lanjut, Sihar pun menyampaikan tujuan diberlakukannya DMO, yaitu kebijakan yang mewajibkan pemasokan kebutuhan barang dalam negeri.Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan agar stok minyak sawit mentah tetap tersedia sebagai bahan baku minyak goreng.Di samping itu, tambah Sihar, DMO juga bertujuan menekan harga jual minyak sawit mentah dan minyak goreng di bawah harga pasar melalui kebijakan DMO CPO 20% dan DPO atau kewajiban harga domestik sebesar Rp9.300 per kilo.Lalu, ada pula penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp11.500 sampai Rp14.000 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.\"Yang terjadi justru sebaliknya, kegiatan arbitrase harga di mana saat ini masyarakat malah membeli minyak goreng dengan harga murah. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjual kembali dengan harga pasar,\" kata Sihar.Di sisi lain, Sihar juga mengamini kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya dugaan penimbunan stok.Selain itu, menurutnya, kebijakan DMO justru terkesan memotong insentif produsen dengan pematokan harga melalui kebijakan DPO tanpa mengeluarkan biaya subsidi kepada produsen, seperti petani hingga distributor. Hal tersebut, kata dia, ditempuh dengan tujuan agar produsen berproduksi.\"Melalui kebijakan DMO ini, Pemerintah justru terkesan memotong insentif produsen. Seharusnya, ada subsidi, jadi produsen melalui subsidi itu dapat menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat atau keluarga yang membutuhkan,\" terangnya.Selanjutnya, Sihar juga menegaskan penerapan kebijakan DMO dan DPO oleh Pemerintah sangat berdampak terhadap harga minyak sawit mentah di skala internasional, seperti di Malaysia yang mengalami kenaikan harga sebesar 8,1 persen per bulan.Dengan demikian, Sihar merasa khawatir apabila kebijakan tersebut tidak segera dievaluasi, kelangkaan minyak goreng akan terus berlanjut.Tidak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan upaya Pemerintah mewujudkan harga minyak goreng yang terjangkau akan menjadi sulit ketika kebijakan tersebut tidak kunjung dievaluasi. (mth)
Ridwan Kamil Dukung Kepri Peroleh Manfaat Pengelolaan Hulu Migas
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendukung agar Kepulauan Riau bisa merasakan manfaat yang sama dari PI 10 persen pengelolaan hulu migas.\"Saya ingin Kepulauan Riau sukses (mendapatkan manfaat dari kebijakan PI 10 persen pengeolaan hulu migas daerah). Kita lagi mengawal provinsi yang lain juga karena itu hak kita di daerah,\" kata Ridwan Kamil seusai menerima Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.Dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor migas.Salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pentingnya kebijakan dan penerapan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas bagi daerah.Apalagi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi migas yang besar karena ada beberapa blok migas yang dikelola di sana.Kang Emil mengatakan, ada banyak manfaat yang didapat bagi daerah dengan PI 10 persen pengelolaan hulu migas ini. Contohnya, Pemda Provinsi Jabar mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH).DBH ini bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Misalnya, 0,5 persen dari DBH dapat digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hulu migas.\"Karena kami memang berhasil duluan. Saya menugaskan PT Migas Hulu Jabar (BUMD) mendampingi daerah-daerah yang butuh asistensi,\" kata Kang Emil.Ia pun berpesan kepada Kepulauan Riau untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kebijakan PI 10 persen karena beberapa kontraktor seringkali tidak terbuka terhadap data lifting migas.\"Kontraktor cenderung tak mau bagi-bagi rezeki. Karena 10 persen itu kan lumayan, kita harus lebih cerewet dan lebih pro aktif dengan berbagai intonasi bahasa dan sebagainya,\" ujar Kang Emil. (mth)
POPULER
