Jakarta, FNN - Penggerak Milenial Indonesia (PMI) mempertanyakan dasar pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2020.

"Pelaporan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada," kata Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga Penggerak Milenial Indonesia (PMI) M. Taufik di Jakarta, Rabu.

Menurut Taufik, pemberian penghargaan Ketua KPK kepada pencipta mars dan himne KPK merupakan sebuah kewajiban yang harus didapatkan oleh sang pencipta lagu.

"Tak ada yang salah dari pemberian penghargaan kepada pencipta lagu yang menghibahkan karya intelektualnya kepada lembaga antirasuah itu. Permasalahannya hanya kebetulan sang pencipta lagu adalah istri dari Ketua KPK," katanya.

Taufik menilai laporan Alumni AJLK2020 ke Dewas KPK tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, menurutnya hanya ingin mencari sensasi belaka.

"Tidak akan ditindaklanjuti karena dasarnya tidak ada, hanya sebatas sensasi," katanya lagi.

Taufik menyebutkan penghargaan kepada sang kreator merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan. Dalam konteks tersebut, menurut Taufik tidak ada yang salah dari sikap Firli Bahuri.

Taufik menjelaskan bahwa sejak KPK berdiri selama 20 tahun lamanya belum memiliki mars dan himne KPK, terlebih kini berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif.

"Sudah 20 tahun KPK belum memiliki mars dan himne. Saat ada yang menghibahkan pikiran dan raganya untuk menghibahkan karya intelektual itu malah dipermasalahkan, 'kan aneh," kata dia.

Padahal, menurut Taufik, dengan mars dan himne KPK, semangat pemberantasan korupsi di lingkungan KPK bisa makin hidup dan bergelora.

"Mars dan himne ini memiliki semangat yang menggelora dalam jiwa pegawai KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya kita apresiasi bersama," ujarnya.

Taufik meminta masyarakat agar tidak tergiring opini yang menyudutkan Firli Bahuri.

Menurut dia, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (mth/Antara)