NASIONAL
Gde Siriana Yusuf, Ada Kaitan Erat antara Penundaan Pemilu dengan Pelantikan Ketua dan Wakil Otorita IKN
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/3). Ia mendampingi Bambang Susantono yang juga dilantik sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Bambang Susantono diketahui memiliki kiprah panjang dalam birokrasi dan pemerintahan. Sementara Dhony Rahajoe, hampir sepanjang kariernya dijalani di perusahaan swasta, Sinar Mas Group. Kepada FNN, Kamis (10/03/2022) Gde Siriana Yusuf, Komite Eksekutif KAMI mengomentari bos Sinar Mas Land tersebut pasca diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai wakil kepala Otorita IKN. Bagaimana menurut bung Siriana atas berita tersebut? Pengangkatan itu sudah bisa diduga sebelumnya. Karena itu pada diskusi 4 Maret di Guntur 49 saya sebagai nara sumber, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penundaan pemilu dan proyek IKN. Jadi hari ini semakin jelas. Ada hubungan yang sangat erat dari 4 peristiwa. Semacam 4 titik yang terhubung olleh garis lingkaran. Penundaan pemilu berkaitan dengan mega proyek IKN. Proyek IKN berkaitan dengan korporasi-korporasi besar. Dan korporasi besar ini ada yang terkait dengan apa yang sudah dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK terkait dengan pembelian saham anak presiden. Mengapa pemilu harus ditunda Bung? Penundaan pemilu ini dipandang sebagai jaminan politik bahwa proyek IKN berjalan aman selama periode Presiden Jokowi. Karena jika pemilu 2024, presiden berikutnya belum tentu meneruskan proyek ini, apalagi memindahkan ibu kota. Bagaimana pun status ibukota kan hanya Undang-undang, bukan masuk dalam konstitusi seperti halnya Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan. Kedua, praktik rent-seeking economy yang biasa dilakukan di Indonesia, biasanya terjadi di depan, bukan setelah proyek selesai. Karena itu, oligarki akan keluar uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harus mendanai capres yang pilihan oligarki. Tetapi jika pemilu dimundurkan, dan proyek IKN selesai, sangat mungkin sudah tersedia banyak untuk mengatur pemilu nanti. Menurut Bung Siriana, sejauhmana korporasi ada ini dalam IKN? Sangat mungkin beberapa korporasi besar sudah mendapatkan jatah dalam proyek besar ini. Apalagi terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ada yang kebagian dari lahan, atau misalnya kebagian dari bangun jalan, gedung, listrik dan lainnya. Bukannya itu wajar dalam bisnis? Oh tentu saja gak wajar, karena meskipun DPR setuju, tapi prosesnya tidak menyertakan partisipasi publik secara luas, dan hanya akan memberikan keuntungan besar pada segelintir orang atau kelompok. (sws)
Bos Sinar Mas Dilantik Jadi Wakil Kepala Otorita IKN, Rocky Gerung Sebut Jokowi Sejak Awal Hanya 'Petugas' Oligarki
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (10/03/2022) sore. Dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta tersebut, Kepala Negara melantik Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otorita IKN serta Dhony Rahajoe dilantik sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, bersamaan dengan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2022. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap Jokowi yang melantik bos Sinar Mas, Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dhony adalah orang Sinar Mas kedua setelah Dubes Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto yang ditunjuk istana. Rocky Gerung menyebut dilantiknya bos Sinar Mas menjadi Wakil Kepala Otorita IKN mencerminkan Jokowi sebagai \'petugas\' oligarki. “Itu ibu kota konglomerasi atau ibu kota oligarki. Orang ingin melihat bahwa ibu kota harus diasuh oleh birokrat, bukan tokoh politik atau tokoh korporasi. Orang gak percaya pada apapun yang dibuat pemerintah,\" kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, jaringan FNN, Kamis, 10 Maret 2022. Rocky menegaskan, jika di situ ada satu orang tokoh korporasi, walaupun hanya wakil, itu artinya kemampuan Jokowi untuk menyembunyikan kepentingannya, terbaca melalui penempatan wakil otorita yang adalah petinggi Sinar Mas. “Kita mengerti itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan oligarki akhirnya harus diselamatkan oleh Jokowi. Mantan pengajar filsafat dari Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa menempatkan bos Sinar Mas sebagai Wakil Kepala Otorita IKN hanya akal-akalan Jokowi untuk menyembunyikan agenda di balik proyek tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Jokowi telah dan akan selalu menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan kepentingan oligarki yang belum terpenuhi. Lebih lanjut, Rocky Gerung telah menduga sejak awal bahwa Jokowi hanyalah \'petugas\' yang tak mampu mengambil keputusan sendiri dalam memimpin Indonesia. “Dari awal kita tahu, ini orang memang petugas yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” kata Rocky Gerung. Filsuf yang selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah itu menilai bahwa segala kebijakan Jokowi sebagai Presiden RI hanya dapat diberlakukan jika ada persetujuan dari pihak oligarki. \"Jadi, dari awal kita tahu bahwa ini orang memang cuma petugas yang nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia nggak mungkin keluar dari seers of influence dari oligarki,\" ujar dia. Atas hal tersebut, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa proyek IKN bukanlah murni proyek yang diinisiasi oleh Jokowi. Dia kembali menegaskan bahwa proyek IKN yang dijalankan oleh Jokowi sesungguhnya merupakan proyek pesanan oligarki. \"Itu yang membuat orang menganggap apapun proyek yang dibuat Jokowi sebetulnya pesanan oligarki. Jadi IKN apa tuh? Ya pesanan oligarki,\" pungkasnya. (ida, sws)
Polda Siapkan Pengamanan Rute Konvoi Presiden dan Pebalap MotoGP
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya segera menyiapkan pengaman rute yang akan dilalui oleh konvoi Presiden Joko Widodo dan 20 pembalap MotoGP dalam rangka mempromosikan kegiatan balap motor MotoGP Mandalika. \"Prinsipnya, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, akan mengamankan secara maksimal,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Kamis. Zulpan mengatakan, pihak kepolisian bisa saja menerapkan rekayasa arus lalu lintas maupun penutupan jalur dalam rangka pengamanan rute yang akan dilalui oleh konvoi presiden dan 20 pebalap MotoGP pada 16 Maret 2022. Namun, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan mengenai rencana rekayasa arus lalu lintas selama parade. \"Kita belum tahu rute pastinya, jaraknya berapa, tapi pasti pengamanannya maksimal,\" ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas tersebut akan dirapatkan lebih dahulu dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai pemegang komando prosedur tetap (protap) pengamanan RI 1. \"Kehadiran Presiden ada protapnya, kita akan kerja sama dengan unsur TNI dan Paspampres. Pengamanan lain sepanjang jalur pasti kita amankan,\" katanya. Zulpan menambahkan, di dalam rombongan 20 pembalap MotoGP itu ada Presiden Joko Widodo, sehingga protap pengamanannya adalah protap pengamanan RI 1, yang melibatkan Paspampres, TNI dan kepolisian,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Presiden Bertolak ke DIY dan Akan Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Solo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo pada Kamis petang, bertolak ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kunjungan kerja, termasuk di antaranya menghadiri Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta. Kepala Negara terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 18.30 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Kabupaten Sleman, DIY, Presiden dan Ibu Negara langsung bermalam di Istana Kepresidenan Yogyakarta, demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi dijadwalkan memberi pengarahan pada acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS pada Jumat (11/3), sembari meninjau serta meresmikan sejumlah fasilitas di kampus tersebut. Selain Ibu Negara, Presiden juga didampingi rombongan antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono; Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono; dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (mth/Antara)
BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan Gagal Ginjal
Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk peserta yang didiagnosa penyakit gagal ginjal. “BPJS Kesehatan melakukan simplifikasi prosedur melalui kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi pasien cuci darah/hemodialisis (HD) yang menjalani perawatan terapi rutin di rumah sakit,” ujar Ghufron, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Perpanjangan rujukan juga dapat dilakukan di rumah sakit melalui aplikasi Vclaim tanpa perlu mengurus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Masa berlaku rujukan pun diperpanjang menjadi 90 hari, tambahnya. Penyakit gagal ginjal merupakan salah satu penyakit katastropik atau penyakit berbiaya mahal, yang ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga menjelaskan pembiayaan untuk kasus penyakit katastropik, tetap menempati proporsi terbesar dari total biaya pelayanan kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Biaya katastropik mencapai 21-25 persen dari biaya pelayanan kesehatan rujukan pada tahun 2018 - 2021. Sementara untuk diagnosa gagal ginjal, termasuk dalam empat terbesar pembiayaan katastropik yaitu 10 persen dari total biaya katastropik pada tahun 2021. “Meskipun selama pandemi adanya penurunan kunjungan layanan kesehatan secara keseluruhan, tetapi khusus untuk kasus-kasus katastropik seperti gagal ginjal tetap tinggi karena peserta tetap rutin berkunjung ke rumah sakit untuk mendapat layanan. Pada tahun 2021 ada 6,3 juta layanan (kasus) gagal ginjal dengan biaya sekitar Rp6,5 triliun,” jelas Ghufron. BPJS Kesehatan menjamin berbagai pelayanan kesehatan gagal ginjal mulai dari transplantasi ginjal dengan biaya sekitar Rp378 juta untuk satu kali tindakan, cuci darah/hemodialisis dengan biaya Rp92 juta/per tahun jika dilakukan 2 kali seminggu per pasien, dan layanan CAPD dengan biaya Rp76 juta/per tahun untuk satu pasien. Sementara untuk sebaran pembiayaan pelayanan hemodialisis, berdasarkan kelompok usia, secara umum pembiayaan terbanyak didominasi pada kelompok usia 51-55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki laki, dan usia termuda peserta yang memanfaatkan pelayanan hemodialisa dimulai dari kelompok usia 0-5 tahun. Untuk itu, Ghufron juga mengungkapkan perlu edukasi dan penerapan pola hidup dan sehat agar kasus gagal ginjal ini tidak terus meningkat. “Pelayanan transplantasi ginjal saat ini direkomendasikan oleh para ahli sebagai terapi yang lebih baik dibanding terapi lainnya karena kualitas hidup lebih baik dan cost effectiveness. Namun yang saat ini menjadi tantangan adalah ketersediaan donor ginjal dan perlu adanya penambahan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan transplantasi ginjal. Saat ini baru 10 rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi,” tambah Ghufron. Hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Pernefri Aida Lydia, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Elvieda Sariwati, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir dan Managing Director PT. FMC Indonesia Parulian Simandjuntak. (mth/Antara)
Jokowi: Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Kombinasi yang Sangat Baik
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan pasangan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, adalah kombinasi yang sangat baik. \"Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut saya (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,\" kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta, Kamis, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. \"Pak Bambang, beliau memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning,\" tambahnya. Presiden juga mengatakan Bambang Susantono meraih gelar S2 dan S3, serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan. \"Kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ADB (Asian Development Bank). Saya kira dari sisi semua sisi ini lengkap,\" katanya. Sementara Dhony Rahajoe, lanjut Jokowi, memiliki pengalaman panjang di bidang properti. \"Kemudian didukung Pak Dhony, yang mempunyai pengalaman di bidang properti, dari A-Z pernah mengalami,\" tukasnya. Dia juga berharap keduanya dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan IKN. \"Sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Suharso (Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,\" katanya. Dengan kepemimpinan Bambang dan Dhony, Jokowi berharap IKN dapat menarik minat para investor. \"Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar,\" katanya. IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare, yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Bambang Susantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan ADB sejak Juli 2015. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada 2009-2014 dan pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada 1998. Ia lalu mengambil program doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California. Sementara Dhony Rahajoe sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. (mth/Antara)
Kelompok Milenial Pertanyakan Dasar Alumni AJLK2020 Laporkan Ketua KPK
Jakarta, FNN - Penggerak Milenial Indonesia (PMI) mempertanyakan dasar pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2020. \"Pelaporan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada,\" kata Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga Penggerak Milenial Indonesia (PMI) M. Taufik di Jakarta, Rabu. Menurut Taufik, pemberian penghargaan Ketua KPK kepada pencipta mars dan himne KPK merupakan sebuah kewajiban yang harus didapatkan oleh sang pencipta lagu. \"Tak ada yang salah dari pemberian penghargaan kepada pencipta lagu yang menghibahkan karya intelektualnya kepada lembaga antirasuah itu. Permasalahannya hanya kebetulan sang pencipta lagu adalah istri dari Ketua KPK,\" katanya. Taufik menilai laporan Alumni AJLK2020 ke Dewas KPK tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, menurutnya hanya ingin mencari sensasi belaka. \"Tidak akan ditindaklanjuti karena dasarnya tidak ada, hanya sebatas sensasi,\" katanya lagi. Taufik menyebutkan penghargaan kepada sang kreator merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan. Dalam konteks tersebut, menurut Taufik tidak ada yang salah dari sikap Firli Bahuri. Taufik menjelaskan bahwa sejak KPK berdiri selama 20 tahun lamanya belum memiliki mars dan himne KPK, terlebih kini berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif. \"Sudah 20 tahun KPK belum memiliki mars dan himne. Saat ada yang menghibahkan pikiran dan raganya untuk menghibahkan karya intelektual itu malah dipermasalahkan, \'kan aneh,\" kata dia. Padahal, menurut Taufik, dengan mars dan himne KPK, semangat pemberantasan korupsi di lingkungan KPK bisa makin hidup dan bergelora. \"Mars dan himne ini memiliki semangat yang menggelora dalam jiwa pegawai KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya kita apresiasi bersama,\" ujarnya. Taufik meminta masyarakat agar tidak tergiring opini yang menyudutkan Firli Bahuri. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (mth/Antara)
Prabowo-Pangeran Khalid Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan HRH Pangeran Khalid bin Salman di Riyadh, Arab Saudi, Senin (7/3). Siaran pers dari Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Selasa menyebutkan, dalam pertemuan dengan Pangeran Khalid selaku Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi ini dibahas penjajakan potensi kerja sama industri pertahanan serta peningkatan kerja sama pendidikan. Pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kerja sama militer dan pertahanan serta isu-isu global dan regional yang menyangkut kepentingan kedua negara. Pertemuan Menhan Prabowo dengan Pangeran Khalid merupakan rangkaian kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Arab Saudi, yang di antaranya termasuk menghadiri The IISS Riyadh 2022 dan World Defense Show 2022 yang juga diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo disambut dengan hangat oleh Pangeran Khalid, di mana Menhan Prabowo juga menghadiri undangan makan pagi bersama Pangeran Khalid Bin Salman yang didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Saudi Arabia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo dan Pangeran Khalid juga menikmati kopi khas Arab Saudi sambil bertukar pikiran tentang pertahanan. Kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin dengan baik selama ini. Kerja sama tersebut dikukuhkan dengan \"Defence Cooperation Agreement (DCA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia\", pada 23 Januari 2014 di Jakarta dan diratifikasi pada tahun 2018. Dalam bidang pendidikan, Kemhan RI dan Kemhan Arab Saudi telah memiliki program kerja sama pertukaran Perwira sebagai implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan. Indonesia telah mengirimkan 178 orang untuk mengikuti Pendidikan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2014-2022, berupa Sesko Angkatan dan Kursus pencerahan Penanggulangan ekstrimisme. Sedangkan Arab Saudi telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti Sesko TNI dan Sesko Angkatan Darat. Permintaan terkait penambahan seat Sesko di tiap Angkatan pun akan terus ditambah. (mth/Antara)
Para Pejabat Negara Serentak Isi SPT Tahunan 2021
Jakarta, FNN - Para pejabat negara di Jakarta, Selasa, serentak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi tahun pajak 2021. Adapun pejabat negara tersebut antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga TNI. \"Ini simbol luar biasa baik untuk bisa melihat lembaga negara yang penting dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat Indonesia, para pejabatnya pun melaksanakan kewajiban penyerahan SPT tahunan,\" kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Oleh Pejabat Negara. Ia pun menuturkan tanggal 31 Maret 2022 merupakan hari terakhir bagi wajib pajak orang pribadi untuk menyerahkan SPT tahunan tahun pajak 2021. Dengan demikian, pengisian SPT diharapkan bisa dilakukan sedini mungkin agar sistem e-filing bisa lebih nyaman digunakan. \"Jadi tidak menunggu sampai hari terakhir atau jam terakhir yang kemudian menimbulkan tekanan kepada seluruh tim untuk bisa menampung SPT tahunan orang pribadi,\" ungkap dia. Maka dari itu, Sri Mulyani berterima kasih kepada para pejabat negara yang mengisi SPT Tahunan 2021 pada minggu yang sangat awal di bulan Maret 2022, sehingga sistem e-filing bisa lebih mengakomodasi. Dirinya pun berharap dengan contoh yang diberikan oleh para pejabat negara, seluruh jajaran kementerian/lembaga di bawahnya hingga masyarakat bisa mengisi SPT Tahunan pajak lebih awal, agar pihaknya bisa terus menjaga kepercayaan masyarakat. \"Mengelola ekonomi dan keuangan negara dalam situasi pandemi adalah peran yang luar biasa besar, sehingga harus dikelola secara hati-hati,\" ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)
Kemenhub Tunggu SE Satgas Terkait Perjalanan Tanpa Antigen dan PCR
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan pernyataan mengenai syarat tes Antigen dan PCR untuk perjalanan transportasi kereta api, laut dan pesawat tidak dibutuhkan lagi. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa informasi mengenai penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan, bersumber dari hasil Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 7 Maret 2022 yang disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Pandjaitan. \"Kebijakan tersebut akan dituangkan terlebih dulu dalam Surat Edaran Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan,\" kata Adita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Adita menjelaskan hingga saat ini syarat perjalanan dalam negeri dan internasional, Kemenhub selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. Adapun aturan yang berlaku sampai saat ini masih merujuk pada SE Satgas no 22 tahun 2021. \"Kemenhub akan melakukan penyesuaian segera setelah Satgas Covid-19 melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada, dan segera mengumumkan kepada masyarakat luas,\" ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin (7/3), mengatakan pelaku perjalanan domestik tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. \"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,\" katanya. (mth/Antara)
POPULER
