NASIONAL
Pusat Studi G20 Diharapkan Jadi Pusat Penelitian Penanganan Isu Global
Jakarta, FNN - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap Pusat Studi Group of Twenty (G20) yang dibuka di Universitas Pelita Harapan (UPH) dapat menjadi pusat penelitian penanganan isu-isu global. “Pusat Studi G20 di UPH ini diharapkan dapat menjadi pusat studi berbasis universitas pertama di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Melalui pusat studi ini dapat menghasilkan penelitian-penelitian baru tentang studi geo politik dan geo ekonomi pasca-COVID-19 nanti,” ujar Airlangga pada peresmian Pusat Studi G20 yang dipantau di Jakarta, Jumat. Airlangga berharap pusat studi itu dapat melibatkan dan menghadirkan para ahli global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia. Pusat Studi yang akan dijalankan selama lima tahun itu fokus menjadi Knowledge Hub G20 pertama di Asia Tenggara yang berkontribusi untuk membantu panitia nasional G20 dalam hal riset, inovasi, penyediaan pakar, dan masukan dari sisi akademik. Rektor UPH, Dr Jonathan L Parapak mengatakan pusat studi itu menjadi komitmen UPH untuk terus berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa. “Pusat Studi G20 di UPH merupakan bentuk kontribusi produktif UPH kepada komunitas akademis juga pemerintah untuk aktif memberikan masukan yang bermanfaat terhadap panitia nasional Presidensi G20 sekaligus meningkatkan kerja sama multilateral. Saya bersyukur UPH mendapat kepercayaan ini, dan UPH akan berperan maksimal dalam memenuhi tujuan Pusat Studi G20 sebagai Knowledge Hub G20 pertama di Asia Tenggara,” kata Jonathan. Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Stephanie Riady BA MEd mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk siap berperan maksimal mendukung kesuksesan Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan Presidensi G20. “Pembukaan Pusat Studi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkaya proses pendidikan di UPH,” kata Stephanie. Pembentukan Pusat Studi G20 itu fokus pada lima tujuan awal, yaitu membangun fasilitas fisik di kampus UPH dan struktur organisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepresidenan G20 Indonesia melalui sosialisasi media dan kegiatan penjangkauan masyarakat serta membangun jaringan sarjana internasional yang berkepentingan dengan G20.Selain itu, mengembangkan akuisisi materi G20 yang sistematis dan membuat sistem penyimpanan daring untuk materi G20, mempromosikan pertukaran intelektual dan pemahaman interdisipliner tentang G20 melalui kuliah umum bulanan dan diskusi, serta mendorong proyek penelitian dan publikasi yang berorientasi pada kebijakan. (mth)
Dirut Jasa Raharja Beri Santunan Korban Kecelakaan Speedboat di Tual
Jakarta, FNN - Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Raharja (Persero) Member of Indonesia Financial Group (IFG) Rivan A Purwantono memberi santunan kepada 6 korban meninggal dunia setelah sebuah speedboat berlayar di Pelabuhan Tual tujuan Banda Eli mengalami kecelakaan.“Santunan ini sesuai dengan ketentuan Program Perlindungan Dasar Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum. Jasa Raharja memberikan santunan kecelakaan kepada setiap orang yang meninggal dunia atau cacat tetap, dan penggantian biaya rawatan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum,” ujar Rivan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengungkapkan bahwa santunan tersebut berasal dari Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) yang dibayarkan penumpang bersamaan saat membayar ongkos angkut/tiket.Walaupun lokasi kejadian dan domisili ahli waris berada di daerah kepulauan dan kondisi cuaca yang cukup ekstrem, Rivan mengatakan pihaknya telah menyerahkan santunan kepada seluruh 6 orang korban meninggal dunia pada Kamis (24/2).Gerak cepat penyerahan santunan tersebut didukung oleh sistem pelayanan santunan Jasa Raharja yang sudah terintegrasi secara digital dengan rumah sakit, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, serta integritas petugas Jasa Raharja yang berlandaskan core value AKHLAK.“Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi atas dukungan dari mitra kerja terkait seperti Dinas Perhubungan, rumah sakit, dan Ditjen Dukcapil dalam penanganan seluruh korban sejak kejadian,” kata Rivan.Ahli waris yang sah dari korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2017.“Santunan ini sebagai manifestasi negara hadir dalam setiap kondisi kehidupan masyarakat dan diharapkan akan dapat meringankan beban bagi keluarga korban, serta sebagai bentuk komitmen negara melalui Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana pun di seluruh wilayah Indonesia,” kata Rivan.Sebelumnya, sebuah speedboat yang berlayar dari Pelabuhan Tual tujuan Banda Eli mengalami kecelakaan di perairan Tanjung Burang Ohoi Waer dikarenakan cuaca buruk.Speedboat yang mengangkut 25 orang penumpang tersebut dihantam gelombang setinggi 5 meter, sementara 19 penumpang lainnya berhasil selamat. (mth)
Menguji Nyali KPK Terkait Laporan Ubedilah Badrun
Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf mengatakan, laporan Ubedilah Badrun seharusnya tidak disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara politis. “Ini persoalan hukum dan tatakelola pemerintahan. Harus diselesaikan dengan pendekatan etis. Ini yang pertama,” tegas Gde Siriana kepada FNN. Kedua, lanjutnya, KPK punya kesempatan untuk menuliskan sejarahnya, dengan berani memanggil Presiden Joko Widodo dan kedua putranya agar persoalan menjadi jelas. “Nanti dibuktikan saja. Publik pun senang jika Presiden bisa membuka diri untuk dipanggil KPK,” tutur Gde Siriana. Hal itu disampaikan Gde Siriana terkait dengan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan akan menyeret laporan Ubedilah Badrus atas Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap ke rana politik. Sebelumnya, kedua putra Presiden Jokowi tersebut dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, terkait KKN dan tindak pindana pencucian uang (TPPU). Firli Bahuri tegas akan tetap mengusut kasus KKN Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Ia mengatakan bahwa desakan mengusut kasus kedua putra Presiden Jokowi itu cukup besar, terutama di media sosial. Namun menurutnya, dinamika yang berkembang di medsos itu sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. “Suka atau tidak, dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi,” kata Firli Bahuri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/2/2022). Menurutnya, KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu, siapapun pelakunya, KPK tidak akan pandang bulu, jika cukup bukti pasti ditindak. “KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami, termasuk mencari keterangan, bukti dan alat bukti,” terangnya. Menurut Firli, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat, oleh karenanya KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya, KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firli menegaskan, pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. “Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK,” tegasnya. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap dilaporkan ke KPK terkait KKN dan tindak pindana pencucian uang (TPPU). Dari penelusuran Ubed, bisnis Gibran dan Kaesang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH yang adalah anak usaha grup PT SM yang diduga terlibat kebakaran hutan. Karena penanganan kasus itu tidak berjalan, PT BMH kemudian digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi Rp 7,9 triliun. Namun, dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) hanya Rp 78,5 miliar. Setelah itu, perusahaan milik kedua putra Presiden Jokowi tersebut diduga memperoleh suntikan modal senilai puluhan miliar rupiah dari PT Alpha JWC Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT SM. Menurut Ubed, dugaan KKN kedua anak Jokowi dan anak petinggi PT SM sangat kentara. Gibran sendiri pernah berkomentar, mengaku siap dengan hasil dari KPK terkait laporan itu. Ia akan bertanggungjawab apabila dirinya dinyatakan bersalah. Gibran meminta untuk membuktikan soal laporan tersebut. “Yang KPK biar berproses, kalau aku salah ya dibuktikan. Tergantung, bisa dibuktikan atau tidak, bukan dugaan tok,” ujarnya, Selasa (18/1/2022). Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberi tanggapan, pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberi penghakiman negatif pada anak pejabat, termasuk Gibran dan Kaesang. “Jangan mudah sekali memberi penghakiman, seolah-olah anak pejabat itu negatif,” katanya, Selasa (11/1/2022). Moeldoko meminta agar masyarakat jangan mudah cap anak tidak boleh kaya atau berusaha. “Anak pejabat tidak boleh kaya, anak pejabat itu tidak boleh berusaha, ini bagaimana, sih?” kata Moeldoko. (mth)
Eijkman dan RSCM Jajaki Kerja Sama PKR Sel Punca dan Forensik Genetika
Jakarta, FNN - Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjajaki kerja sama pusat kolaborasi riset (PKR) sel punca dan forensik genetika.\"Penjajakan kerja sama antara PRBM Eijkman dan RSUPN Ciptomangunkusumo sudah dimulai dan proposal pusat kolaborasi riset sedang disusun sesuai skema pendanaan dari BRIN,\" kata peneliti di Pusat Riset Biomaterial Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Sandi Sufiandi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.Pusat kolaborasi riset tersebut akan membantu peningkatan dinamika riset berbasis layanan kesehatan, karena RSCM berpengalaman melakukan studi klinis, dan tersedia sampel pasien secara kontinyu.Keberadaan PKR Sel Punca akan mendukung terciptanya ekosistem riset sel punca dan meningkatkan riset dan pengembangan sel punca di Indonesia.Sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan. Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Pengembangan dan riset sel punca juga masih belum banyak dilakukan.Bidang penelitian dalam forensik genetika meliputi antara lain analisis DNA yang diperoleh dari sidik jari, photofitting atau fenotip molekuler, forensik satwa liar, serta penerapan teknik molekuler dalam entomologi forensik.Sandi menuturkan pusat kolaborasi riset yang akan dikerjasamakan dengan RSCM sebagian besar meliputi kebutuhan riset dan layanan dari RSUPN Ciptomangunkusumo.Ia mengatakan Pusat Kolaborasi Riset di Gedung Eijkman, yang dulunya adalah kantor Lembaga Biologi Molekuer Eijkman, berperan sebagai hub bagi para pihak yang ingin berkolaborasi dengan BRIN melakukan riset untuk topik spesifik.Sementara pelaksanaan riset yang melibatkan peralatan canggih dan modern bisa dilaksanakan di seluruh infrastruktur dan fasilitas BRIN terutama di Laboratorium Genomik di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman akan melakukan kegiatan riset dan pengembangan di Laboratorium Genomik, dan fasilitas laboratorium lainnya di Kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, Jawa Barat serta Gedung Eijkman sebagai hub dalam bentuk pusat kolaborasi riset. (mth)
Anggota DPR Desak Kebijakan DMO dan DPO Minyak Sawit Mentah Dievaluasi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya.Menurut Sihar Sitorus, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, evaluasi diperlukan karena setelah hampir sebulan kebijakan tersebut diberlakukan, kelangkaan atau krisis minyak goreng terus terjadi di Indonesia.\"Setelah hampir satu bulan, tidak terlihat efektivitas dari kebijakan Pemerintah tersebut, justru kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi,\" ujarnya.Lebih lanjut, Sihar pun menyampaikan tujuan diberlakukannya DMO, yaitu kebijakan yang mewajibkan pemasokan kebutuhan barang dalam negeri.Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan agar stok minyak sawit mentah tetap tersedia sebagai bahan baku minyak goreng.Di samping itu, tambah Sihar, DMO juga bertujuan menekan harga jual minyak sawit mentah dan minyak goreng di bawah harga pasar melalui kebijakan DMO CPO 20% dan DPO atau kewajiban harga domestik sebesar Rp9.300 per kilo.Lalu, ada pula penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp11.500 sampai Rp14.000 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.\"Yang terjadi justru sebaliknya, kegiatan arbitrase harga di mana saat ini masyarakat malah membeli minyak goreng dengan harga murah. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjual kembali dengan harga pasar,\" kata Sihar.Di sisi lain, Sihar juga mengamini kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya dugaan penimbunan stok.Selain itu, menurutnya, kebijakan DMO justru terkesan memotong insentif produsen dengan pematokan harga melalui kebijakan DPO tanpa mengeluarkan biaya subsidi kepada produsen, seperti petani hingga distributor. Hal tersebut, kata dia, ditempuh dengan tujuan agar produsen berproduksi.\"Melalui kebijakan DMO ini, Pemerintah justru terkesan memotong insentif produsen. Seharusnya, ada subsidi, jadi produsen melalui subsidi itu dapat menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat atau keluarga yang membutuhkan,\" terangnya.Selanjutnya, Sihar juga menegaskan penerapan kebijakan DMO dan DPO oleh Pemerintah sangat berdampak terhadap harga minyak sawit mentah di skala internasional, seperti di Malaysia yang mengalami kenaikan harga sebesar 8,1 persen per bulan.Dengan demikian, Sihar merasa khawatir apabila kebijakan tersebut tidak segera dievaluasi, kelangkaan minyak goreng akan terus berlanjut.Tidak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan upaya Pemerintah mewujudkan harga minyak goreng yang terjangkau akan menjadi sulit ketika kebijakan tersebut tidak kunjung dievaluasi. (mth)
Ridwan Kamil Dukung Kepri Peroleh Manfaat Pengelolaan Hulu Migas
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendukung agar Kepulauan Riau bisa merasakan manfaat yang sama dari PI 10 persen pengelolaan hulu migas.\"Saya ingin Kepulauan Riau sukses (mendapatkan manfaat dari kebijakan PI 10 persen pengeolaan hulu migas daerah). Kita lagi mengawal provinsi yang lain juga karena itu hak kita di daerah,\" kata Ridwan Kamil seusai menerima Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.Dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor migas.Salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pentingnya kebijakan dan penerapan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas bagi daerah.Apalagi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi migas yang besar karena ada beberapa blok migas yang dikelola di sana.Kang Emil mengatakan, ada banyak manfaat yang didapat bagi daerah dengan PI 10 persen pengelolaan hulu migas ini. Contohnya, Pemda Provinsi Jabar mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH).DBH ini bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Misalnya, 0,5 persen dari DBH dapat digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hulu migas.\"Karena kami memang berhasil duluan. Saya menugaskan PT Migas Hulu Jabar (BUMD) mendampingi daerah-daerah yang butuh asistensi,\" kata Kang Emil.Ia pun berpesan kepada Kepulauan Riau untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kebijakan PI 10 persen karena beberapa kontraktor seringkali tidak terbuka terhadap data lifting migas.\"Kontraktor cenderung tak mau bagi-bagi rezeki. Karena 10 persen itu kan lumayan, kita harus lebih cerewet dan lebih pro aktif dengan berbagai intonasi bahasa dan sebagainya,\" ujar Kang Emil. (mth)
Muhadjir: Saya Suka Ajaran Bung Karno Sejak Anak-anak
Surabaya, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sejak masa anak-anak sudah mengenal ajaran Bung Karno melalui majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat. Muhadjir mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor redaksi majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat (PS) di Jalan Gedung Nasional Indonesia No. 2 Surabaya, Selasa, 22 Februari 2022. Kedatangan Muhadjir jauh dari kesan formal. Ia bersama seorang ajudan, seorang protokoler dan dua juru kamera. Turun dari mobil, Muhadjir tak segera masuk ruangan. Ia sempat mengamati gedung yang dipakai sebagai kantor redaksi dan tata usaha media cetak yang terbit pertama kali tanggal 2 September 1933 itu. \"Sejak dulu kantornya memang di sini ya?\" katanya. Pemimpin Umum Panjebar Semangat Arkandi Sari yang menyambut kedatangan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menjelaskan bahwa redaksi pindah ke gedung tersebut sejak 1970 atau setelah perusahaan mampu membeli gedung sendiri. Sebelumnya redaksi, tata usaha dan percetakan menempati bekas gedung N.V. Bank di sebelahnya. \"Gedung itu masih kami fungsikan sebagai percetakan,\" tutur Arkandi. Sampai di ruang tamu Muhadjir menanyakan seputar operasional majalah, baik jumlah oplah, jumlah karyawan dan wilayah peredarannya. Muhadjir lalu menuturkan bahwa Panjebar Semangat merupakan bacaannya saat masih usia anak-anak di Madiun sekitar 1960-an. Menurut dia, ayahnya, Soeroya, seorang guru sekolah dasar (pensiun sebagai Kepala Sekolah SDN Klitik, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun) sering membawa pulang majalah PS dari kantor. Di rumah Muhadjir mengaku sering melahap habis semua kontennya. \"Dulu itu ada rubrik mengenai ajaran-ajaran Bung Karno (yang diterjemahkan ke bahasa Jawa), saya paling suka itu,\" kata Muhadjir. Lantas dia menanyakan apakah ada bundel majalah PS tahun 1960-an. Kebetulan Karena PS punya bundel sejak 1937 sampai 2022. Ia kemudian mencari rubrik tentang ajaran Bung Karno yang pernah dibacanya saat masih anak-anak. Saat rubrik yang dicari ditemukan Muhadjir bilang, \"Nah bener kan. Ya iki sing biyen tak waca. (Nah, benar kan. Ya ini dulu yang saya baca),” katanya. Berkat sering membaca Panjebar Semangat itulah, kata Muhadjir, ia lancar berkomunikasi dengan bahasa Jawa, baik ngoko maupun krama inggil. Sehingga, menurutnya, sedikit banyak Panjebar Semangat mempengaruhi pembentukan karakternya. Muhadjir pun langsung menyatakan berlangganan tiga eksemplar tiap minggu selama dua tahun. Bahkan biaya langganan dan ongkos kirim itu ia bayar di muka. \"Nanti kirimkan langsung ke kantor saya (Kemenko PMK),\" kata dia. Tak hanya berlangganan, Muhadjir juga menyerahkan bantuan untuk operasional majalah. Ia berharap majalah yang didirikan Dr Soetomo, pahlawan nasional pendiri Boedi Oetomo itu bisa terus terbit. \"Regenerasi pembaca penting untuk kelangsungan hidup majalah ini,\" ujar Muhadjir. (mth/ANO)
Jelang Putusan MK, LaNyalla Ajak Bangsa Indonesia Berdoa
Surabaya, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus gugatan presidential threshold (PT) 20 persen Kamis (24/2/2022) besok. Putusan tersebut akan dibacakan atas gugatan 6 pihak, selain pihak lain yang masih belum diputus dalam perkara yang sama. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tokoh yang juga mendorong penghapusan presidential threshold mengajak semua bangsa Indonesia untuk bermunajat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar para Hakim MK berpihak kepada nurani dan melihat keinginan kebanyakan rakyat agar PT dihapus. “Saya percaya Hakim MK pasti orang-orang yang beragama dan taat. Sehingga tidak dapat diintervensi oleh oligarki yang ingin mempertahankan adanya PT. Dan Hakim MK pasti juga melihat banyaknya antrian penggugat dalam perkara ini. Karena bukan hanya 6 pihak, tapi masih banyak di belakang dan yang baru akan daftar,” ujar LaNyalla di sela agenda Reses DPD RI di Surabaya, Rabu (23/2/2022). Itu artinya, sambung LaNyalla, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini tidak menginginkan adanya ambang batas pencalonan yang membatasi kemunculan putra-putri terbaik bangsa ini. “Tetapi tugas kita memang ikhtiar dan berdoa. Karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum tersebut tidak memiliki keinginan untuk berubah. Dan selain ikhtiar, Allah SWT juga meminta kita untuk berdoa kepada-Nya dengan kesungguhan,” tandasnya. Dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, LaNyalla yakin Allah SWT pasti akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya. Apakah seketika, atau nanti. Apalagi doa yang jelas untuk kemaslahatan bangsa dan negara. “Kita juga harus ingat, negeri ini lahir penuh dengan darah para syuhada. Dan negeri ini juga negeri para Waliyullah. Jangan menyepelekan dan meremehkan keinginan rakyat, apalagi dengan mendzolimi rakyat,” urainya. Karena, sambungnya, yang marah bukan rakyat, tapi Allah SWT. Dan balasan Allah SWT itu pasti. Bisa seketika, bisa juga nanti. Tidak akan luput. “Karena itu saya selalu katakan, kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan,” pungkasnya seraya mengajak untuk memperbanyak membaca Hasbunallah wanikmal wakil dan memperbanyak membaca surat Al-Kautsar. Seperti diberikan, MK akan memutus gugatan uji material atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam 6 berkas gugatan (gelombang pertama, red), yang diajukan oleh; Pertama, Ferry Joko Yuliantono. Kedua, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi. Ketiga, Gatot Nurmantyo. Keempat, Lieus Sungkharisma. Kelima, Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris. Keenam, Ikhwan Mansyur Situmeang. (mth)
Hassan Wirajuda Dorong Permintaan Maaf Komprehensif dari Belanda
Jakarta, FNN - Mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda mengharapkan penjelasan komprehensif atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Indonesia.\"Kalau mau tuntas permintaan maaf dan penjelasannya hendaknya tidak dilakukan sepotong-sepotong. Harus komprehensif, seperti yang dilakukan Jerman baru-baru ini,\" kata dia dalam diskusi bertema Menilik Kembali Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950 secara daring di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa Belanda sudah tiga kali meminta maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf pertama dilakukan oleh Menteri Luar negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungannya ke Indonesia pada 15 Agustus 2006. Permintaan maaf itu, katanya, disampaikan atas dasar penelitian politik dan moral, tetapi tidak atas dasar penelitian secara hukum.Berikutnya, permintaan maaf disampaikan oleh Raja Belanda Willem Alexander. Raja Belanda tersebut meminta maaf atas kekerasan berlebihan oleh Belanda terhadap Indonesia di masa lalu, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.Kemudian, permintaan maaf terakhir disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2). Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.Menurut Hassan Wirajuda, yang juga Kepala Pusat Studi Kebangsaan Indonesia Universitas Prasetya Mulya, permintaan maaf tersebut semestinya tidak dilakukan sepotong-sepotong. Sebaliknya perlu dijelaskan secara komprehensif, termasuk terkait ganti rugi yang perlu diberikan oleh Belanda atas kolonialisme mereka terhadap Indonesia selama 350 tahun.\"Jadi permintaan maaf itu semua bersifat sepotong-sepotong, tidak menjawab keseluruhan bencana yang diakibatkan oleh penjajahan, oleh kolonialisasi Belanda selama 350 tahun di Bumi Nusantara,\" katanya.Hassan juga mendorong Belanda untuk belajar dari permintaan maaf yang disampaikan oleh Jerman terhadap Namibia baru-baru ini. Jerman, kata dia, menyelesaikan masalah yang tersisa dari masa penjajahan mereka terhadap Namibia secara komprehensif, termasuk penyelesaian terkait ganti rugi.\"Jerman meminta maaf, disertai ganti rugi sebesar 1,34 miliar dolar Amerika, dan pengembalian harta rampasan oleh Jerman,\" katanya.Hassan mengatakan bahwa jika Belanda tulus membuat perhitungan, semestinya mereka membuat perhitungan yang komprehensif untuk seluruh masa 350 tahun penjajahan mereka di Indonesia, bukan hanya 5 tahun selama masa Perang Kemerdekaan pada 1945-1949.\"Hanya dengan demikian, strategic partnership Indonesia-Belanda dapat berjalan mulus tanpa gejolak musiman seperti saat ini,\" katanya menambahkan. (mth)
Tiga Pesawat Tempur TNI AU Laksanakan Operasi di Wilayah Ambalat
Tarakan, FNN - Tiga pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis EMB-314 Super Tucano dari Skuadron Lapangan Udara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur tiba di Lanud Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.\"Kehadiran tiga pesawat tempur ke Lanud Anang Busra dalam rangka kegiatan operasi rutin di wilayah Ambalat,\" kata Komandan Lanud Anang Busra Kolonel Pnb Toto Ginanto, di Tarakan, Selasa.TNI AU mempunyai operasi rutin melaksanakan operasi di wilayah Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.\"Operasi ini adalah operasi gabungan jadi bukan hanya TNI AU sendiri, tapi juga operasi yang dilaksanakan secara bersama dengan TNI AL dalam hal ini Pangkoarmada II,\" kata Toto.Namun untuk satgasud komandan satuan tugas udara berada di bawah Komandan Lanud Hasanuddin, Makassar.Selain itu, ada juga helikopter Super Puma Nas-332/H-3211 yang juga bersiaga di Lanud Anang Busra serta ada dua KRI yang ada di perairan Ambalat sejak Januari 2022.Dia menjelaskan bahwa operasi yang dilaksanakan di wilayah Ambalat ini bukan suatu hal yang luar biasa hanya kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan operasi sampai hari Jumat (25/2).Pesawat tempur milik TNI AU ini akan menyebar juga ke lanud yang lain yang akan mendukung operasi TNI.\"Antisipasinya tentu sifatnya menjaga dari berbagai macam ancaman. Untuk pelanggaran sampai saat ini tidak ada terjadi,\" kata Toto.Dia mengatakan aktivitas rutin di Ambalat adalah pintu masuknya alur laut kepulauan Indonesia tentunya harus dimonitor pergerakannya secara terus-menerus. (mth)
POPULER
