NASIONAL
Polisi Giatkan Patroli Malam Jaga Kamtibmas di Pulau Haruku
Ambon, FNN - Aparat kepolisian di Polsek Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, meningkatkan kegiatan patroli malam hari untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah itu tetap kondusif.\"Wakapolsek Pulau Haruku Ipda Boby Dethan memimpin langsung kegiatan patroli malam bersama personelnya dengan menyusuri berbagai negeri di pesisir pulau itu,\" kata Kasie Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Moyo Utomo di Ambon, Rabu.Selain anggota Polsek, personel Sabhara Polda Maluku yang sementara bertugas melakukan tugas pengamanan di daerah itu juga turut terlibat melakukan patroli malam.Menurut dia, kegiatan patroli malam ini menyisir berbagai negeri di pesisir Pulau Haruku, seperti Pelauw, Dusun Ori, hingga Dusun Nama\'a.\"Tujuannya agar tercipta situasi Kamtibmas yang aman pada wilayah Pulau Haruku, sehingga dapat meminimalisir segala kejadian yang dapat mengganggu situasi keamanan serta dapat memberikan rasa aman di wilayah hukum Polsek Haruku,\" ujarnya.Tim patroli juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di pos pengamanan perbatasan yang diduduki personel Satuan Brimob dan Sabhara Polda Maluku terkait situasi keamanan di perbatasan negeri dan dusun tersebut.\"Penempatan pos pengamanan hingga peningkatan kegiatan patroli di perbatasan Negeri Kariu dan Pelauw serta Dusun Ori dilakukan pascakeributan antara warga sejak 26 Januari 2022 mengakibatkan ratusan rumah warga Kariuw dibakar dan mereka mengungsi ke Negeri Aboru,\" jelas Moyo Utomo.Dia menambahkan kegiatan patroli malam berlangsung lancar dan tidak ditemukan hal-hal menonjol yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas pada wilayah Polsek Pulau Haruku. (sws)
DPD RI Dukung Keterlibatan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keterlibatan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional, karena perempuan banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga.\"Laki-laki memang merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Tapi fakta yang ada di lapangan, kaum perempuan juga banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga,\" kata senator asal Jawa Timur itu di Surabaya, Selasa.Ia mencontohkan peran perempuan dalam menopang perekonomian, mulai dari membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti berdagang, membuka usaha jahit atau jasa pelayanan lainnya, hingga berjualan ke pasar atau berkeliling.LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur itu mengatakan pada tingkat yang lebih luas, keterlibatan perempuan dalam dunia usaha tidak diragukan lagi, karena perempuan sebagai pengusaha dan pebisnis, juga dalam usaha perdagangan serta investasi, semakin hari semakin tampak perannya.\"Hal ini ditunjang karena perempuan lebih tekun dan ulet. Dari sini kita bisa melihat betapa peran perempuan sangat luar biasa, khususnya dalam sektor ekonomi,” katanya, menjelaskan.LaNyalla mengatakan perempuan juga telah mengambil peran lebih, bukan sekadar mengurus rumah tangga, tapi juga berperan ganda, yakni mampu menjadi pengusaha di luar tugas semestinya.Sementara itu, katanya, berdasarkan data KemenPPPA, partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia mencapai 61 persen, dengan aktivitas usaha skala UMKM yang hampir setengahnya dimiliki serta dikelola oleh perempuan.“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren pengusaha perempuan atau pebisnis perempuan,” katanya.Untuk itu, LaNyalla mendukung upaya pemerintah agar KemenPPPA terus memfasilitasi dan menginisiasi kelompok atau komunitas pengusaha perempuan, seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Asia Africa Chamber of Commerce (AACC) atau organisasi serupa lainnya.“Sehingga peran perempuan di bidang perdagangan dan investasi semakin besar. Dengan demikian pemulihan ekonomi akan semakin terdongkrak dan mengalami percepatan pemulihan,” katanya. (mth)
Badan Bahasa: Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Kedaerahan
Palembang, FNN - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Badan Bahasa Kemendikbud Ristek) menyatakan pemerintah daerah wajib melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan mereka agar jangan sampai punah, termasuk Sumatera Selatan.Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Ristek Prof E Aminudin Aziz di Palembang, Selasa, mengatakan kewajiban itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Bahasa Nomor 24 tahun 2009, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Di situ disebutkan pemerintah daerah wajib melindungi, mengembangkan, membina bahasa, aksara dan sastra daerah,\" kata Prof Aminudin Aziz seusai menandatangani nota kesepakatan terkait pengembangan dan pembinaan bahasa bersama lima universitas di Sumatera Selatan di Palembang, Selasa.Menurut Prof Aminudin, kewajiban pemerintah yang dimaksud berdasarkan UU ialah menyediakan anggaran, memfasilitasi pemberdayaan, menggerakkan sumber daya meliputi komunitas bahasa/literasi yang ada di daerah tersebut.\"Kami Badan Bahasa di tingkat Pusat ini memberikan dorongan memfasilitasi pada kepakarannya, apa yang dibutuhkan di tingkat daerah dalam hal itu (melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan),\" imbuhnya.Jadi, kata dia, bila terjadi kepunahan bahasa, aksara dan sastra didaerah tersebut maka akan menjadi \"dosa\" bagi pemerintah daerah setempat.\"Akan menjadi \"dosa\" pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus berkepentingan melaksanakan ini memfasilitasi dan memberikan aturan turunan yang jelas,\" kata dia.Penandatanganan nota kesepakatan bersama lima universitas itu merupakan salah satu bentuk dorongan dari pihaknya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeliharaan bahasa daerah di Sumatera Selatan sehingga tidak terjadi kepunahan.Di mana, kelimanya itu ialah Universitas Baturaja (Kabupaten OKU), Universitas Tridinanti, Universitas Bina Darma, Universitas Nurul Huda, dan Universitas PGRI Palembang.\"Sebab dengan sumber daya yang dimiliki universitas itu selain memberikan atau membudayakan bahasa daerah dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nantinya akan membantu mengumpulkan setiap kosakata bahasa daerah Sumsel sehingga bisa masuk KBBI,\" kata diaSehingga dengan begitu, kata dia, bahasa daerah Sumsel akan bisa dikembangkan secara luas dan dapat terlindungi dari ancaman kepunahan.Sementara Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan Umar Solikhan mengatakan pihaknya bersama pemerintah setempat terus berupaya melakukan perlindungan Bahasa, Aksara dan sastra tersebut.Menurutnya, perlindungan dilakukan beberapa tahapan yakni pemetaan dan kajian vitalitas setelah itu upaya pencatatan atau registrasi bahasa.Di mana, berdasarkan pemetaan bahasa yang dilakukan tahun 2014 diketahui, bahasa dialek Melayu dan Komering menjadi bahasa yang mempengaruhi kebanyakan bahasa-bahasa di Sumsel.\"Kebanyakan dialek dari bahasa melayu dan dialek Komering itu dua rumpun besar di Sumsel, selebihnya bahasa Jawa dan Bugis,\" kata dia.Setelah melakukan pendataan, dilakukan kajian vitalitas atau merevitalisasi untuk menentukan status daya hidup bahasa tersebut yang di klasifikasikan dalam keadaan aman, mengalami kemunduran atau terancam punah, dan punah.Ia menjelaskan, revitalisasi ini artinya berusaha mendeskripsikan aspek bahasa dari segi fonilogi, morfologi sintaksis, tata bahasa untuk di dokumentasikan sehingga bisa jadi bahan pembelajaran di sekolah.Sasarannya adalah, kata dia, untuk menghidupkan memasyarakatkan sastra atau bahasa itu, dengan cara memberikan pembelajaran langsung ke generasi muda, praktik dan pembiasaan supaya anak-anak memahami bahasa tersebut.\"Terakhir kami merevitalisasi Bahasa Melayu Lematang dan Komering, tahun ini bahasa Besemah. Semuanya bahasa masih aman belum ada yang masuk dalam ancaman punah ataupun punah. Hanya memang mengalami kemunduran,\" kata dia. (mth)
Polrestabes Palembang Perketat Keamanan Hari Raya Nyepi 2022
Sumatera Selatan, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Sumatera Selatan memperketat penjagaan keamanan menjelang Hari Raya Nyepi 2022 di kota itu yang akan berlangsung pada Kamis (3/3).Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mokhamad Ngajib di Palembang, Senin (28/2), mengatakan pengetatan keamanan tersebut dilakukan mulai dari pra hingga hari perayaannya.Selain itu, dilakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pengurus atau tokoh umat, terkait dengan keamanan dalam beribadah dan menggelar patroli yang ditingkatkan ke seluruh wilayah kota itu secara berkala setiap hari. Dalam patroli tersebut, Polrestabes Palembang menerjunkan sedikitnya 100 personel tim gabungan Satuan Samapta Presisi, dan Satuan Lalu Lintas, serta didampingi personel dari Polda Sumsel.Menurutnya, tim patroli tersebut berorientasi pada tindakan preemtif dan preventif, mengantisipasi adanya tindak kriminalitas, sekaligus mengantisipasi terjadinya kepadatan mobilitas masyarakat selama masa libur nasional itu.\"Pra kegiatan kami masifkan patroli kamtibmas, di saat perayaannya nanti kami juga sudah siapkan tim khusus yang mengamankan perayaan Hari Raya Nyepi-nya,\" kata dia.Menurutnya, selain menunjang keamanan dan ketertiban umum tim patroli tersebut turut serta menyosialisasikan kepatuhan protokol kesehatan.Sebab, kata dia, polrestabes sebagai bagian dari Satgas COVID-19 di Palembang akan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat baik umat peribadatan maupun masyarakat umum lainnya.\"Perihal protokol kesehatan ini terus kami ingatkan. Selain itu kami juga turut membantu memberikan masker untuk mencegah paparan COVID-19. Semoga kondisi tetap kondusif hingga perayaannya nanti,\" katanya. (sws)
Rumah M. Natsir di Alahan Panjang Cagar Budaya
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan (Foto atas, Bung Karno dan Natsir di resepsi pembukaan Kongres Masyumi 1954 di Surabaya). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Solok mufakat rumah eks Perdana Menteri dan pemrakarsa mosi integral di DPR yang ubah RIS jadi negara kesatuan M. Natsir menjadi cagar budaya. Peresmian akan dihadiri undangan dalam dan luar negeri, terutama dari Malaysia (madrasahabi.umi.com) Lho? Natsir \'kan ikut PRRI. Benar. Kepada saya Natsir katakan bahwa dia menolak ide perpecahan. Apa pun harus dalam rangka persatuan Indonesia. Karena itu muncul kata Republik Persatuan Indonesia mengganti PRRI. Tidak ada tokoh Masyumi yang menyangka Presiden Sukarno mau berhadir di Kongres Masyumi tahun 1954 di Surabaya. Nyatanya Bung Karno berhadir menyampaikan pidato pembukaan. Kedua tokoh ini, BK dan Natsir, memang tidak seharusnya berpisah. Tiga tokoh Masyumi jadi Perdana Menteri: Natsir, Sukiman, dan Burhanudin Harahap, karena persetujan Presiden Sukarno. Setelah pemilu 1955 semua berjalan begitu cepat sehingga tahun 1959. Power game sudah sangat sulit untuk dimengerti. Tampaknya game players juga dari mana2. Dari gesture kedua tokoh dalam photo di atas tampaknya hubungan mereka baik2 saja. Ber-kali2 saya berbicara dengan Pak Natsir, tak pernah sekali pun Pak Natsir bicara negatif tentang BK. Peresmian rumah Alahan Panjang yang direncanakan dalam waktu dekat akan diawali dengan acara skala Nasional Dewan Da\'wah Islamyah Indonesia yang didirikan Pak Natsir lebih 50 tahun lalu. Kalau pun ada yang harus diiri-hatikan, dari kedua tokoh dalam photo di atas, dengan kekurangannya, sampai sekarang mereka masih dibincangkan orang. (*)
BI Sultra: Kegiatan Presidensi G20 Positif Bagi Ekonomi Jangka Panjang
Kendari, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara menyebut kegiatan penyelenggaraan Presidensi G20 akan berdampak positif bagi perekonomian jangan panjang di daerah itu.\"Penyelenggaraan G20 memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial budaya bagi Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara,\" kata Plt Kepala BI Sultra Doni Saptadijaya di Kendari, Ahad.Dia menyebut, beberapa dampak dari penyelenggaraan Presidensi G20 bagi perekonomian Sulawesi Tenggara di antaranya meningkatnya penerimaan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan selaras dengan promosi pariwisata yang dilakukan.\"Kedua meningkatnya ekspor seiring investasi yang terus didorong di sektor hulu-hilir,\" jelas dia.Ketiga, membaiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat seiring investasi yang terus Berkembang di sektor ritel yaitu perumahan, kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, dan fasilitas publik lainnya.Keempat, komitmen kebijakan Indonesia bersama negara G20 untuk mengintegrasikan dampak pandemi dan perubahan iklim ini kedepannya akan berpotensi menjadikan Sultra sebagai salah satu provinsi yang didorong untuk menerapkan green investment.\"Hal tersebut tentu berdampak positif bagi kelestarian lingkungan Sultra di tengah investasi pada industri pengolahan nikel masih tumbuh positif,\" kata Doni.Doni menjelaskan, secara umum agenda utama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah pada Presidensi yaitu mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan iklusif usai pandemi.Dia menjelaskan, enam agenda G20 dalam jalur keuangan pertama koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan globa, kedua upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital, keempat pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).\"Kelima peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta keenam agenda perpajakan internasional,\" demikian Doni. (mth)
Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar atau Lelucon Politik untuk Tunda Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024. \"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,\" kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022). Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk \'Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia\' yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu. Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia. \"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19. \"Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,\" kata Mahfuz. Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya. \"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,\" ungkapnya. Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia. \"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,\" jelasnya. Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air. \"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,\" katanya. Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. \"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,\" katanya. Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi. \"Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,\" katanya. Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional. \"Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,\" katanya. Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia. \"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,\" katanya. Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik. \"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,\" pungkasnya. (*)
Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.\"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,\" ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Mu\'ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.Ia pun menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.\"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.\"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur,\" kata Zulkifli.Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai wacana menunda pemilihan umum 2024 sampai 1–2 tahun merupakan usulan yang sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat demokrasi di Indonesia.Menurut Umam, pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar pada masa pandemi.\"Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,\" kata Umam. (mth)
BNI Rangkul Delapan Kampus Baru Dukung SMM PTN
Jakarta, FNN - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk kembali menjadi mitra yang mendukung Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) 2022 dengan merangkul delapan kampus baru. “Kami mengapresiasi kepercayaan seluruh PTN mitra dalam SMM-PTN Barat 2022. Dengan fungsi kami sebagai salah satu bank kampus, pada tahun ini BNI kembali berkomitmen untuk ikut kembali mendukung untuk penerimaan pembayaran pendaftaran program SMM PTN Barat 2022 yang lebih cepat, sederhana, dan aman,” kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Sis Apik mengatakan tahun lalu hanya ada 17 PTN Indonesia Wilayah Barat, sedangkan pada tahun 2022 bertambah sebanyak 8 Kampus sehingga total tahun ini ada 25 PTN Peserta SMM PTN Barat 2022. Adapun anggota baru SMM PTN-Barat 2022 ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Sumbar, Universitas Tanjungpura, Kalbar, Universitas Sumatera Utara, Sumut, IPB University, Jabar, Universitas Pendidikan Indonesia, Jabar, Universitas Negeri Padang, Sumbar dan Universitas Andalas, Sumbar. Ia menjelaskan SMM-PTN Barat 2022 adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan secara serentak di beberapa PTN Wilayah Barat yang tergabung dalam kerja sama. Tahun lalu jumlah total peserta ada 30.142 orang yang mengikuti ujian SMM PTN Barat dan BNI menerima pembayaran terbanyak 11.747 orang, dibandingkan bank mitra lainnya. “BNI saat ini telah berkolaborasi dengan berbagai kampus untuk mewujudkan cashless society dalam koridor melalui BNI Campus Financial Ecosystem. Hal itu dilakukan melalui penyediaan transaksi perbankan digital secara customized dengan menerapkan closed loop transaction di lingkungan kampus. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika,” jelasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan BNI Campus Financial Ecosystem juga meliputi layanan dalam penyaluran BNI Fleksi pendidikan mahasiswa pascasarjana S2/S3, magang bersertifikat, Program Early Recruitment Program, dan Pemberdayaan UMKM Mitra Binaan universitas melalui Program BNI Edupreneur. \"Penerapan Campus Financial Ecosystem di banyak universitas ini diharapkan memberikan layanan dan sistem jasa keuangan yang lengkap dan solusi digital yang terintegrasi baik berupa corporate support, cash management system, layanan produk konsumer serta solusi IT lainnya,\" tutur dia. (mth)
Menteri Sosial Mengunjungi Korban Gempa di Pasaman Barat
Simpang Empat, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu mengunjungi korban gempa bumi di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.Di Nagari Kajai, Menteri Sosial mengecek kerusakan yang terjadi akibat gempa, meninjau tenda-tenda pengungsian, menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban gempa yang meninggal dunia, dan menyerahkan bantuan kepada korban gempa.Kementerian Sosial antara lain memberikan bantuan berupa 2.000 paket makanan siap saji, 100 dus minuman dalam kemasan, 300 paket peralatan makan, 300 tenda gulung, 50 tenda keluarga, empat tenda merah putih, 300 kasur, 300 selimut, 300 paket perlengkapan keluarga, 300 paket peralatan dapur, 70 velbed, 300 matras, 300 paket pembalut wanita, 10 paket perlengkapan anak, 300 paket popok bayi, dan 300 paket pakaian bayi.\"Barang bantuan dari Gudang Palembang tersebut langsung dikirim ke Kabupaten Pasaman Barat,\" kata Menteri Sosial.Selain itu, ada bantuan untuk korban gempa yang dikirim dari Gudang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang.Bantuan yang dikirim dari Padang meliputi 30 tenda keluarga, 500 paket pakaian bayi, 200 matras, tiga tenda serbaguna keluarga, 100 kasur, 40 dus air minum dalam kemasan, 200 paket peralatan makan, 200 paket perlengkapan dapur keluarga, 100 paket popok bayi, 100 paket pembalut wanita, 200 selimut, dan 500 paket makanan anak.Selanjutnya, ada bantuan untuk korban gempa yang dikirim dari Gudang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berupa 400 paket makanan siap saji, 400 paket lauk pauk siap saji, 200 selimut, 400 paket makanan anak, 100 kasur, 200 matras, 200 tenda gulung, 20 paket peralatan dapur keluarga, 100 paket pakaian orang dewasa, dan 100 paket pakaian bayi.Kementerian Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mendata dampak gempa, mengevakuasi korban gempa, serta menyalurkan bantuan kepada korban gempa.Menurut data sementara pemerintah, gempa dengan magnitudo 6,1 yang pada Jumat (25/2) pagi terjadi di wilayah Pasaman Barat menyebabkan empat orang meninggal dunia, 19 orang terluka berat, tujuh orang terluka sedang, dan 36 orang terluka ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan sekitar 5.000 bangunan serta memaksa sekitar 10.000 orang mengungsi. (mth)
POPULER
