NASIONAL
Presiden Ikuti Prosesi Tanam Pohon Khas 34 Provinsi di Titik Nol IKN
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengikuti prosesi penanaman pohon khas dari 34 provinsi di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur (Kaltim), Senin. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui tayangan akun Youtube Sekretariat Presiden, yang disaksikan di Jakarta, Senin, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menanam pohon meranti merah atau Shorea leprosula, sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kamper atau Dryobalanops aromatica. Prosesi penanam pohon diikuti pula 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia yang menanam pohon khas dari daerahnya masing-masing. Berdasarkan pantauan sejumlah pohon khas yang ditanam para gubernur, antara lain kemiri, kecapi, rasamala, rambutan, bisbul, pala, kemang, bangkirai, dan lain-lain. Prosesi penanaman pohon ini dilakukan, setelah sebelumnya dilakukan proses penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di Indonesia dalam sebuah wadah kendi. Presiden dalam sambutannya mengatakan segala prosesi tersebut dilakukan untuk menandakan persatuan Indonesia. \"Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" ujar Presiden dalam sambutannya. Presiden menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan IKN, akan sangat membantu agar cita-cita bangsa bisa segera terwujud. Adapun pada Senin hari ini, Presiden dijadwalkan bermalam di Titik Nol Kilometer IKN menggunakan tenda bersama seluruh gubernur dari Kalimantan. Kegiatan berkemah Presiden menandakan keseriusan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Lokasi Presiden Jokowi berkemah merupakan lokasi di mana Istana Negara nantinya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. (mth/Antara)
Penerima Dua Dosis Vaksin COVID-19 di Indonesia Capai 151,3 Juta Orang
Jakarta, FNN - Masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 kini mencapai 151.378.726 orang setelah bertambah 604.945 orang menjalani vaksinasi kedua pada hari ini, menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Terjadi juga penambahan penerima dosis pertama vaksin COVID-19 sebanyak 171.016 orang. Menjadikan 193.400.494 penduduk di Tanah Air kini telah mendapatkan suntikan pertama vaksin, berdasarkan data diterima di Jakarta, Minggu. Sementara itu, 14.600.781 orang telah mendapatkan dosis ketiga sebagai booster atau penguat, meningkat 249.235 orang dibandingkan Sabtu (12/3). Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang di Indonesia untuk menjalani vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan kekebalan komunal (herd immunity) terhadap penyakit tersebut. Selain penambahan jumlah penerima vaksin, data Satgas Penanganan COVID-19 juga memperlihatkan hari ini terjadi penambahan 11.585 kasus baru COVID-19. Peningkatan itu disertai juga dengan laporan 25.854 pasien dinyatakan pulih dari COVID-19 dan 215 orang meninggal dunia. Kementerian Kesehatan juga terus memantau perkembangan terkait varian COVID-19 gabungan Delta dan Omicron atau Deltacron yang telah terdeteksi di beberapa negara di Eropa. \"Ini masih dimonitor perkembangannya. Karena belum ada bukti terkait peningkatan penularan, keparahan dan lainnya,\" kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi ketika menjawab pertanyaan ANTARA lewat aplikasi pesan di Jakarta, Ahad. Sebelumnya, para ilmuwan telah mengonfirmasi keberadaan varian COVID-19 baru yang menggabungkan mutasi dari varian Omicron dan Delta dengan kasus yang dilaporkan di beberapa negara Eropa. Varian yang dijuluki \"Deltacron,\" dikonfirmasi melalui pengurutan genom yang dilakukan para ilmuwan di IHU Mediterranee Infection di Maseille, Prancis. Varian itu telah terdeteksi di beberapa wilayah di Prancis. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Boyong Kepala-Wakil Otorita IKN ke Titik Nol Nusantara
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe ke titik nol IKN yang berada di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. \"Insya Allah ikut ke IKN,\" kata Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad. Sebagai simbolisasi keseriusan pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk berkemah di titik nol kawasan IKN pada Senin, 14 Maret 2022. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Ahad (13/3) dan menginap di Balikpapan terlebih dulu. \"Ini pertama kali saya ke IKN,\" tambah Dhony. Sejumlah fasilitas di lokasi kemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan antara lain fasilitas mandi, cuci, kakus, jaringan telekomunikasi, listrik, dan air. Pada saat hari berkemah, Presiden dan rombongan akan tidur di dalam tenda. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan Presiden Joko Widodo juga mengundang seluruh gubernur di Indonesia. Setiap gubernur diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing provinsi, namun hanya lima gubernur yang akan menginap bersama Presiden Jokowi yaitu lima gubernur se-Kalimantan. Presiden Jokowi juga akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur diinstruksikan membawa air dan tanah dari setiap provinsi asal, lalu akan disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol Nusantara. Presiden Jokowi secara resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 10 Maret 2022. Kepala Negara mengatakan pasangan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sangat baik karena Bambang Susantono memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning. Bambang juga meraih gelar S-2 dan S-3 serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan, dan terakhir memiliki jabatan Vice President di Asian Development Bank. Sementara itu, Dhony Rahajoe memiliki pengalaman panjang di bidang properti. Dhony sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. (mth/Antara)
Presiden: Bangun IKN Bukan Berarti Tinggalkan Jakarta
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan pemerintah yang sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jangan diartikan sebagai sikap pemerintah akan meninggalkan Kota Jakarta. \"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu,\" kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan COVID-19 hingga APBD di Balikpapan, Ahad, sebagaimana keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Menurut Presiden, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. \"Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujarnya. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ujarnya. Terkait penanganan COVID-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. “Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden. Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden. Presiden menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. “Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” ujar Presiden. Saat ini, menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara Indonesia. Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujar Presiden. Oleh sebab itu, Presiden meminta para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini. “Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden. (mth/Antara)
Gubernur se-Indonesia ke Lokasi Titik Nol IKN
Samarinda, FNN - Gubernur dari semua provinsi di Indonesia pada Ahad (13/3) berdatangan ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka akan bersama-sama melihat lebih dekat rencana pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara pada 14 Maret 2022. \"Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang kami kumpulkan di Bandung. Ini menyimbolkan tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dengan tanah Ibu Kota Nusantara,\" ucap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Balikpapan, Ahad. Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut dengan tegas menyampaikan dukungannya untuk IKN setibanya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bersamaan dengan Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian. Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pun mengalungkan manik selamat datang menyambut kedatangan Kang Emil. Sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan, Hetifah menegaskan kehadiran para gubernur se-Indonesia merupakan wujud nyata dukungan penuh untuk IKN Nusantara. \"Ini bukti dukungan kita semua. Nanti terus dibantu ya Kang Emil, biar IKN-nya cepat,\" kata Hetifah. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo H Idris Rahim mengaku provinsinya menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari pemindahan IKN ke Kaltim tersebut. \"Dari pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim, Gorontalo juga diuntungkan. Salah satunya kedekatan jarak menuju Ibu Kota Nusantara di banding harus ke Jakarta,\" ungkap Idris Rahim. Dijelaskan Idris, dari Kabupaten Gorontalo Utara (Goru) jika menggunakan rute laut ke IKN Nusantara jaraknya mungkin hanya tiga hari. Apalagi, saat ini di Kabupaten Pohuwato juga sedang dibangun bandara. \"Jadi kalau dari Pohuwato ke Balikpapan, mungkin hanya 1,5 jam saja,\" jelas mantan Sekda Gorontalo itu. (mth/Antara)
Gubernur Jatim Bawa Tanah Kerajaan Majapahit untuk IKN
Samarinda, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membawa tanah dari Kerajaan Majapahit untuk disatukan dengan tanah dan air bersejarah dari seluruh provinsi di Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Kami membawa air dan tanah dari Keraton Barat dan Timur Majapahit, Kedaton, dan Gumitir,\" ucap Khofifah saat tiba di Kalimantan Timur usai menerima pengalungan manik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaltim Puguh Harjanto. Khofifah merupakan salah satu kepala daerah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Ahad. Orang nomor satu provinsi Jawa Timur ini datang membawa air dan tanah dari daerah yang dipimpinnya untuk disatukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara. Khofifah mengatakan khusus air diambil dari tujuh sumber di antaranya Panguripan, Jalatunda, dan Brantas hingga kawasan lainnya untuk disatukan dengan air dan tanah dari 33 provinsi di Indonesia. \"Ini penting, sebab kata Nusantara ada dalam Sumpah Palapa yang diikrarkan Patih Gajah Mada. Pulau-pulau di berbagai provinsi di Indonesia akan tetap terus menyatu di IKN,\" ungkapnya. Khofifah bersama para gubernur dari berbagai provinsi yang datang sebelumnya meyakini IKN baru NKRI ini segera terwujud dan membawa kebaikan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kaltim, terutama suplai bahan pokok kebutuhan masyarakat. (mth/Antara)
Jawa Barat Himpun Tanah dan Air untuk IKN
Bandung, FNN - Jawa Barat berhasil menghimpun tanah dan air dari 27 kabupaten/kota untuk kemudian dijadikan bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). \"Alhamdulillah dalam waktu singkat 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa barat dengan gerak cepat dan dengan semangat yang sangat baik sudah berhasil mengirimkan air dan tanah. Tentu dipilih menurut kearifan lokal,\" ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di Bandung, Minggu. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil akan membawa tanah dan air ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan diserahkan secara simbolis kepada Presiden RI Joko Widodo. Ridwan Kamil diundang ke calon lokasi baru IKN bersama seluruh gubernur lain di Indonesia. Gubernur mengapresiasi langkah cepat para tokoh di kabupaten/kota yang berhasil mengumpulkan tanah dan air dalam waktu singkat. Sebab tanah dan air yang dibawa ini bukan sembarangan dan mengandung sejarah dan kaya makna. \"Sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari air Masjid Agung, ada yang dari air gunung. Ada yang dari air keramatkan dan lain sebagainya,\" kata Gubernur. Acara bertemakan \"Tanah dan Air dari Jawa Barat untuk IKN\" diselenggarakan dengan sangat sederhana dimaksudkan sebagai simbol dukungan dari seluruh warga Jawa Barat. \"Prosesi juga dibuat sederhana, semata-mata simbol ketawaduan, simbol keserdahanaan Jawa Barat yang tentu mendoakan lahir batin agar perjalanan bangsa ini Allah berkahi, Allah lindungi,\" ujar Ridwan Kamil. Hadir di tengah-tengah acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat KH. Rahmat Syafei. Dalam hal ini Rahmat Syafei memberikan pandangannya bahwa acara ini adalah ketulusan, tanggung jawab, dan dukungan rakyat Jawa Barat. \"Mudah mudahan dengan doa dan simbolik itu merasakan rakyat Jawa Barat. Ikut tanggung jawab atas persatuan dan pembangunan NKRI,\" kata dia. Rahmat juga menyebutkan bahwa acara ini untuk meluruskan niat dari dukungan semua elemen rakyat Jawa Barat. \"Jadi saya berdoa dan meluruskan niat. Kita semua khususnya Gubernur, adalah simbol untuk mendukung sepenuhnya tentang IKN itu,\" katanya. Tak hanya Ketua MUI Jabar, budayawan Sunda Aat Soeratin turut memberikan statement mengenai acara ini. Menurutnya Jawa barat membawa oleh-oleh, yang sangat filosofis yaitu tanah dan air, yang diambil dari 27 kabupaten/ kota. Kemudian dipersatukan dengan tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, aksi di Jabar bagian dari proses menyalurkan energi untuk ibu kota baru, dan menjadi tanah harapan. \"Mudah-mudahan ibu kota baru itu menjadi ibu kota harapan, mudah-mudahan menjadi Indonesia yang jauh lebih baik,\" katanya. (mth/Antara)
Soft Bank Hengkang dari IKN, Investasi Rp 1.400 Triliun Lenyap
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi Senin (14/03/2022) direncanakan akan berkemah di titik nol ibukota baru yakni di Paser, Penajam, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dikemas secara besar-besaran karena seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, 34 Gubernur dari seluruh Indonesia juga diundang hadir. Dikabarkan sudah 33 orang gubernur yang konfirmasi akan hadir. Demikian dipaparkan Hersubeno Arief dalam kanal Hersibeno Point, Ahad (13/03/2022) di Jakarta. Hersu menegaskan, yang akan menemani presiden berkemah, hanya lima orang Gubernur se-Kalimantan yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kaltara Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Kemah ini bisa diduga sebagai upaya presiden untuk meyakinkan publik dan komunitas internasional, khususnya para investor bahwa pembangunan ibukota negara baru akan terus berlanjut di tengah harus arus penolakan dari masyarakat yang sangat besar dan juga di tengah krisis ekonomi karena pandemi. Sayangnya acara yang dipersiapkan jauh-jauh hari dan mengalami beberapa kali terjadi penjadwalan ulang. Ini mendapat pukulan yang sangat berat. Soft Bank sebuah perusahaan investasi asal Jepang yang digadang-gadang akan menjadi investor besar, bahkan kemungkinan yang terbesar karena jumlahnya seperti disebutkan oleh Menko Marinves Luhut Panjaitan sampai 100 Milyar Dollar atau 1.400 Triliun lebih hari Jumat lalu mengumumkan menarik diri dari proyek IKN. Penarikan diri Soft Bank muncul di media ekonomi Jepang yang sangat berpengaruh Nekkei. Nikkei menyebut Soft Bank mundur dari proyek IKN, namun akan tetap melanjutkan investasinya di Indonesia melalui berbagai proyek rintisan atau star up. Tidak ada penjelasan lebih jauh apa alasan Soft Bank mengundurkan diri. Pengunduran diri dari Soft Bank ini kemudian dibenarkan juga oleh Menko Marinves Luhut Panjaitan. Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi dia keluar, itu kata Luhut sebagaimana dikutip oleh CNBC. Niat Soft Bank ke IKN itu sebenarnya disampaikan sendiri oleh Masayoshi Sound kepada Presiden Jokowi ketika dia bertemu di istana negara pada tanggal 10 Januari 2020. Kalau kita lihat dari tayangan video yang dilansir oleh Channel YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi wajahnya sangat berbinar-binar. Ia menyambut Masayoshi dengan tim lengkap sejumlah menteri di kabinet termasuk Pratikno Menesneg, lalu Menko Marinves Luhut Panjaitan hadir mendampingi Presiden Jokowi. Jadi, ini memang disambut secara resmi formal di Istana Presiden. Wajar bila wajah Presiden itu berbinar-binar sebagaimana dikemukakan oleh Luhut, Soft Bank ini akan menanamkan dana yang sangat besar 100.000.000.000 USD atau kalau dalam kurs rupiah saat ini sekitar Rp 1.428 triliun. Jumlah itu hampir 300 persen dari biaya pembangunan ibukota baru yang dianggarkan sebesar Rp 51 triliun atau atau sekitar 35 milyar US Dollar. Luhut sendiri waktu itu mengaku dia terkejut dengan komitmen dari Soft Bank itu, sebab menurut Luhut mereka itu hanya butuh dana sekitar 20 milyar US Dollar. Ini to good to be true, itu kata Luhut pada waktu itu. Dan menurut Luhut, bukan dia yang mengejar-ngejar Masayoshi, justru sebaliknya Masayoshi yang mengejar dia. Sampai sejauh ini tidak jelas apakah benar ada komitmen semacam itu. Atau ini hanya berupa klaim dari Luhut saja, namun yang jelas setelah pertemuan tersebut CEO Soft Bank Masayoshi Son itu diangkat menjadi steering committe alias Dewan Pengarah pembangunan ibukota baru bersama dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Sebagai Ketua Dewan Pengarah itu ditunjuk oleh Jokowi yakni Putra Mahkota Uni Emirat Arab yakni Pangeran Muhammad bin Zayed. Pangeran Putra Mahkota dari Uni Emirat Arab ini bahkan kemudian dijadikan nama jalan layang elevated Cikampek dan sebagai timbal baliknya nama Presiden Jokowi juga akan diabadikan di salah satu ruas jalan di UAE. Sebagai anggota Dewan Pengarah Masayoshi bersama dengan Tony Blair pada tanggal 26 Feb 2022 atau hanya hampir kurang dari dua bulan setelah itu pada tanggal 28 Februari 2022 itu kemudian dia kembali juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai sebuah perusahaan investasi Soft Bank ini memang nggak bisa dipandang rendah. Ini bukan investor abal-abal yang senang bluffing alias omong besar mau berinvestasi di ibukota negara baru. Tentu saja mereka punya kalkulasi tersendiri mengapa kemudian mereka memutuskan untuk menarik diri berinvestasi di ibukota negara yang baru ini. Di Indonesia Soft Bank ini sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan rintisan. Mereka memberikan dan meng-inject investasi yang sangat besar. Mereka misalnya menjadi investor di Tokopedia kemudian masuk lagi ke Indonesia melalui Grab bahkan Soft Bank itu bertekad menjadikan lebih second headquater atau kantor pusat kedua dari Grab setelah Singapura. Kemudian Soft Bank juga masuk melalui merger antara Tokopedia dengan dengan Go-jek. Jadi namanya menjadi GoTo. Ketika memutuskan untuk masuk ke Grab dan bertekad menjadikan Grab sebagai sebagai Unicorn kelima itu, Masayoshi juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi pada tanggal 29-07-2019. Mundurnya Soft Bank ini jelas menjadi pukulan yang sangat serius bagi rencana Presiden Jokowi untuk mewujudkan ibukota negara baru. Kepastian lanjutan masa depan IKN saat ini menjadi tanda tanya besar di tengah penolakan partai-partai pendukung pemerintah dan masyarakat luas untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Para investor international pasti bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari proyek ibu kota baru ketika Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Ini penting karena situasi Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, ekonomi kita juga sedang berat, APBN kita juga mengalami defisit yang sangat besar. Nah, walaupun sebenarnya ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin kelangsungan pembangunan ke ibukota baru ini, karena katanya MPR akan segera menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. PPHN ini kata Bambang Soesatyo penting diterbitkan untuk memberikan kepastian bahwa siapapun presidennya, nanti sebagai pengganti Presiden Jokowi akan melanjutkan pembangunan ibukota baru ini. “Namanya PPHN, nanti kalau presiden baru muncul dan mereka merasa bahwa ekonomi pemerintah sangat sulit mencari investor sangat sulit dan kemudian dihadapkan pada pilihan kesejahteraan rakyat atau prioritas-prioritas pembangunan lain di luar ibukota, saya kira lalu memang wajar kalau kemudian banyak ditanya tentang masa depan dari ibukota negara baru ini pasca Jokowi. “ tegasnya. “Jadi PPHN ini saya duga tidak akan cukup memberikan kepastian kepada para investor di tengah-tengah krisis ekonomi global sendiri karena memang ekonomi global juga saya memburuk dan tentu saja yang paling penting adalah dinamika politik di dalam negeri Indonesia,” papar Hersu. Menko Marinves Luhut Panjaitan belum lama ini juga bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad Bin Salman dan dia melobi agar Muhammad bin Salman agar berinvestasi di Indonesia dan sebagaimana kita lihat diklaim oleh Luhut bahwa Muhammad bin Salman juga berkomitmen untuk yang berinvestasi di ibu kota baru. Namun sekali lagi itu baru sebatas komitmen yang disampaikan kepada Luhut. Masayoshi kan sudah bolak-balik wara-wiri ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi bahkan kemudian sampai diangkat menjadi Ketua Dewan menjadi anggota Dewan Pengarah atau steering committee pembangunan kota baru, tiba-tiba bisa memutuskan untuk mundur dari IKN, apalagi Muhammad Bin Salman. Arab Saudi sendiri sekarang ini tengah mengalami krisis keuangan juga mereka selama sepuluh tahun terakhir ini anggaran belanja mereka juga defisit. Baru pada 2022 ini mereka mengalami surplus, tetapi Arab Saudi belakangan ini, juga sedang mencoba melakukan reformasi baru di sektor perekonomian. Dari sektor perekonomian mereka mereka tidak lagi ingin bergantung pada penghasilan dari sektor Migas. Dan kelihatannya mereka mulai melirik investasi, diiringi target menggenjot semacam pariwisata ritual. Ini dikaitkan dengan soal haji dan umrah. Mereka berencana menggenjot haji dan umrah setiap tahun itu sampai 50 juta jamaah. Sebagai upaya agar devisa dari lebih wisata spiritual ini juga semakin meningkat, mereka sekarang ini sedang membangun dua buah kota baru yakni, Kota Al Ula, sebuah kota yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dan satu lagi ini ada kota mengapung ini di Neom, dekat tepi laut merah. Jadi ini investasi yang sangat besar karena di dua kota ini saja terutama di Neom investasinya hampir lebih mencapai Rp7.000 triliun. Tentu saja Arab Saudi atau Muhammad bin Salman punya prioritas-prioritas, kalau dari tadi dengan dua kota dan menggenjot jemaah haji dan umrah. Ini segmennya sudah terlihat dan kita tahu salah satu yang terbesar segmennya itu adalah jamaah dari Indonesia disusul dari India dan baru dari Turki. Dan selama ini banyak sekali para tetap pelaku wisata ritual ini terutama dari yang umroh tetapi di Indonesia itu menjadikan Turki, Istanbul dan Dubai itu sebagai salah satu paket itu bersama dengan Mekkah dan Madinah. Kelihatannya Muhammad bin Salman mencoba menggesernya itu dari Istambul dan Dubai menjadi Al Ula kemudian ke kota Menom. Jadi kembali lagi dengan rencana Presiden Jokowi berkemah di titik nol IKN Senin. Alih-alih diharapkan dapat meyakinkan investor asing, ini tampaknya lebih sebagai upaya dari Jokowi untuk meyakinkan sendiri, meyakinkan dirinya sendiri, memastikan bahwa pembangunan ibukota baru ini akan tetap berlanjut. Dan ini bisa menjadi semacam legacy atau warisan yang ditinggalkan untuk bangsa Indonesia. Apakah keinginan Jokowi ini bisa terwujud atau tidak, ini sangat bergantung pertama tentu saja bagaimana operasi-operasi politik yang dilakukan oleh dia dan timnya yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan untuk memperpanjang masa jabatannya. Yang kedua juga situasi perekonomian dunia membaik dan mereka kemudian berhasil meyakinkan investor tetap internasional untuk membenarkan dananya di ibukota negara yang baru. Kalau mau dengar dari investor dalam negeri apalagi kemudian dari APBN biasanya sangat berat kita ingat pada kemarin kan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mencoba mengutak-atik APBN untuk disalurkan ke ibukota baru, yakni dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), tapi kemudian ditolak oleh DPR. Jadi, dengan upaya pemerintah mengotak-atik APBN dan dan memperbesar porsi APBN di pembangunan ibukota baru ini saja, saya kira membantah klaim dari Presiden Jokowi dalam rapat kabinet ketika baru saja dia melantik kepala Otorita dan wakil kepala Otorita ibukota baru bahwa banyak sekali investor yang berminat baik dari dalam dan luar negeri, ini patut dipertanyakan. Iida, sws)
Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Negara
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo secara resmi telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Kamis, 10 Maret 2022. Presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara ini menjadi babak baru pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Berkaitan dengan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pasangan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sangat baik. Kepala Negara menyampaikan Bambang Susantono memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning. Bambang Susantono meraih gelar S-2 dan S-3 serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan, dan terakhir memiliki jabatan Vice President di Asian Development Bank. Sementara itu, Dhony Rahajoe memiliki pengalaman panjang di bidang properti. Dhony sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. Presiden berharap Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait dengan pembangunan IKN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud, dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan. Dalam Pasal 11 UU IKN disebutkan bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan presiden. Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU IKN Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang IKN. Kekhususan sebagaimana dimaksud termasuk, antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Langsung Bekerja Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong mengatakan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat langsung bekerja setelah pelantikan. Setelah resmi dilantik, Kepala dan Wakil Otorita IKN serta tim di dalamnya akan langsung terlibat dalam berbagai aturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Jika aturan-aturan turunan sudah selesai, baru Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bisa bekerja secara operasional. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 UU IKN yang menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara berhak untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan melaksanakan kegiatan, baik persiapan, pembangunan sampai pemindahan ibu kota negara. Tahapan dan rancangan IKN, kata Wandy Tuturoong, seluruhnya sudah dibuat dan akan diturunkan dalam bentuk perpres, terutama tentang rencana induk, yang di dalamnya memuat semua rencana dan prioritas IKN. Perpres akan turut mengatur secara lebih perinci mengenai tugas dan kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sedikitnya akan terdapat enam Perpres berkaitan dengan IKN, dan akan diterbitkan bertahap. Keenam perpres tersebut sebagaimana tercantum dalam laman www.ikn.go.id, yakni: Perpres Otorita IKN; Perpres Rencana Induk IKN; Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah; Perpres Pendanaan Pembangunan, Penyelenggaraan IKN, serta Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN; Perpres Penetapan Pemindahan Status IKN dari DKI Jakarta ke IKN Baru dan Pembagian Wilayah IKN; serta Perpres Struktur dan Organisasi Pemerintahan Khusus IKN. Hal-hal terkait dengan pemindahan IKN yang diatur melalui pepres juga sudah disebutkan dalam UU IKN, termasuk salah satunya perpres yang akan mengatur mengenai mengenai pemindahan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan siap bergotong royong dengan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru dilantik untuk bersama-sama memindahkan dan membangun IKN. Sebagai pelaksana kajian IKN hingga penyusun Rencana Induk Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung, membantu, bergotong royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN. Simbolisasi Pemindahan IKN Sebagai bentuk simbolisasi keseriusan Pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan untuk berkemah di titik nol kawasan IKN, Senin, 14 Maret 2022. Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor menjelaskan bahwa penyambutan Presiden RI Joko Widodo dan rombongan yang akan berkemah pada tanggal 13 dan 14 Maret 2022. Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan, baik jaringan listrik, telekomunikasi maupun yang lainnya, termasuk tenda dan perlengkapan yang akan dipakai Presiden menginap. Pada acara tersebut, kata Isran, juga diundang gubernur seluruh Indonesia dan setiap gubernur yang hadir diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing provinsi. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim H.M. Syafranuddin menyampaikan Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Seluruh gubernur di Indonesia diagendakan hadir ke lokasi saat acara. Namun, hanya lima gubernur yang ikut menginap bersama Presiden, lima gubernur se-Kalimantan. Dalam kegiatan kemah tersebut, rencananya Presiden Jokowi juga akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. Adapun Gubernur Kaltim Isran Noor secara khusus akan membawa tanah dan air dari dua daerah, yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sebagaimana diketahui lokasi IKN Nusantara yang baru, sebagian akan berada di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian di wilayah Kesultanan Paser. Air dan tanah dari kedua tempat itu sebagai simbol yang mewakili kesultanan di Provinsi Kaltim. Berkaitan dengan kegiatan berkemah ini Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan, Minggu (13/3), atau sehari sebelum kegiatan, dan menginap di Balikpapan terlebih dulu. Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di lokasi bakal berkemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, antara lain fasilitas mandi, cuci, kakus, jaringan telekomunikasi, listrik, dan air. Pada saat hari berkemah, Presiden dan rombongan akan tidur di dalam tenda. Berbagai perkembangan pemindahan IKN ke Ibu Kota Nusantara yang tengah berlangsung saat ini, diharapkan memuluskan pemindahan IKN ke Ibu Kota Nusantara sebagai kota dengan konsep inklusif, hijau, cerdas, berkelanjutan, dan diperuntukkan bagi semua kalangan. Dengan demikian, tercapai tujuan utama pemindahan IKN yakni untuk membangun peradaban baru, menciptakan pemerataan di segala bidang, serta menjadi kota percontohan, tidak hanya Indonesia, tetapi juga global, menjadi Kota Dunia untuk semua. (mth/Antara)
Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat. \"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang,\" kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu. Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN. \"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi. \"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,\" tegas Mahfud. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (mth/Antara)
POPULER
