NASIONAL
Polisi Mematangkan Kesiapan Pengamanan MotoGP Mandalika
Lombok Tengah, FNN - Jajaran Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka kesiapan pengamanan ajang balap MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika. Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono, di Praya, Sabtu, mengatakan kegiatan ini sangat perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan teknis pelaksanaan tugas di lapangan guna menjamin keamanan dan kelancaran ajang Pertamina Grand Prix Of Indonesia. \"Pengamanan sudah pernah kami laksanakan di ajang sebelumnya, seperti pada saat WSBK dan pramusim MotoGP. FGD ini tetap kami perlukan untuk menyampaikan teknis di lapangan supaya ajang MotoGP berjalan aman dan lancar,\" katanya pula. Untuk personel, kelengkapan dan kendaraan yang akan digunakan saat pengamanan ajang MotoGP telah dipersiapkan dari jauh jauh hari. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pengecekan di lapangan untuk persiapan pos pengamanan serta titik-titik pengamanan di area KEK Mandalika. \"Intinya kami telah mempersiapkan personel, peralatan serta kendaraan yang nantinya akan digunakan pada saat pengamanan Pertamina Grand Prix Of Indonesia,\" katanya lagi. Selain mempersiapkan pengamanan, Polres Lombok Tengah terus melakukan vaksinasi bagi warga supaya mencapai target sebelum perhelatan Pertamina Grand Prix Of Indonesia MotoGP 2022 tanggal 18-20 Maret 2022. Untuk meningkatkan target vaksinasi, pihaknya bersama TNI dan pemerintah daerah selalu mengajak warga untuk melakukan vaksinasi dengan berbagai inovasi seperti tim vaksinasi mendatangi rumah rumah warga door to door dan beberapa tempat pelayanan publik. \"Vaksinasi dilakukan demi mencegah dan menekan penyebaran COVID- 19 serta sangat penting untuk meningkatkan herd immunity,\" katanya. Kapolres Lombok Tengah juga mengatakan, saat ini capaian vaksinasi dosis satu sudah mencapai 91 persen dari target 100 persen. Sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 75 persen dari target 80 persen sebelum MotoGP. \"Selain dosis satu dan dosis dua, Polres Lombok Tengah juga terus menggencarkan untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster,\" katanya lagi. (mth/Antara)
.jpeg)
Menunggu Aksi TNI-Polri
Sistem politik boleh saja memisahkan negara dengan agama. Tapi itu bukan berarti negara dapat leluasa melakukan intervensi terhadap kehidupan agama seseorang, kelompok atau umat tertentu. Pidato presiden yang mengusik komunikasi grup WhatsApp dan mengatur kegiatan pengajian istri-istri TNI-Polri, terlebih dengan mengaitkan radikalisme di dalamnya. Pada prinsipnya bukan hanya mengebiri hak asasi, lebih dari itu menjadi tindakan yang merendahkan marwah dan kewibawaan TNI-Polri. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI PRESIDEN kini semakin melampaui batas. Pernyataannya yang menyudutkan TNI-Polri, dengan mengangkat interaksi grup WhatsApp para istri TNI-Polri di hadapan publik. Semakin menunjukkan sikap pemimpin yang jauh dari kenegarawanan, tidak mampu mengayomi dan melindungi segenap anak bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia. Meski menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan serta panglima tertinggi TNI-Polri, bukan berarti presiden bisa seenaknya memperlakukan setiap orang atau institusi publik. Apalagi terhadap TNI-Polri, sebuah instrumen negara yang vital dan strategis yang kehadirannya menopang keberadaan dan eksistensi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Tak sepantasnya, upaya merongrong dan menjatuhkan martabat TNI-Polri dilakukan, sekalipun oleh seorang presiden. Miris dan ironis, meski menyasar pada para istri TNI-Polri. Kekecewaan presiden yang kemudian diikuti sindiran terhadap suara batin dan nurani istri-istri prajurit itu. Sejatinya juga ikut menohok TNI-Polri. Seperti mengajari ikan berenang, presiden seakan \'over lap\' menyinggung soal kedisiplinan dan kecenderungan radikalisme di tubuh TNI-Polri. Bukankah selain menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan dan keselamatan NKRI, tugas TNI-Polri juga menjaga dan melindungi presiden?. Presiden yang masih bisa bertahan menduduki jabatannya meski dalam gelombang panjang demonstrasi dan mosi tidak percaya rakyat, bukankah itu karena peran dan fungsi TNI-Polri?. Oleh karena itu, perilaku presiden yang sudah melewati batas kewajaran sebagaimana yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia dalam semua sendi kehidupan. Sudah sepatutnya mendapatkan refleksi dan evaluasi bukan hanya dari rakyat, melainkan juga perlu langkah-langkah nyata dan konkrit dari TNI-Polri dalam menyikapi realitas faktual dan aktual kebangsaan. Bahwasanya, presiden seperti dikuasai dan diatur oleh \"invisible hand\" yang membuatnya begitu berjarak dengan rakyat dan TNI-Polri. Presiden seperti dalam cengkeraman kapitalisme global, dalam hegemoni neo imperialisme dan kolonialisme serta dibawah kendali kuat oligarki. Istri-istri TNI-Polri sesungguhnya menjadi representasi semua ibu-ibu dan rakyat Indonesia, terhadap ketidaksetujuan IKN. Mungkin juga ketidaksetujuan terhadap kenaikan BBM dan harga sembako. Juga ketidaksetujuan pada utang negara yang semakin meradang, ketidak setujuan terhadap omnibus law, ketidaksetujuan pada presidensial treshold 20% dan JHT yang penuh siasat. Bahkan ketidaksetujuan akan banyaknya kebijakan presiden yang berdampak buruk bagi kehidupan rakyat, negara bangsa dan agama. Tentu saja, keadaan dan realitas ini membahayakan kelangsungan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI, jika dibiarkan terus-menerus dan larut terlalu dalam. Pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia, sembari menghidupkan kesadaran kritis dan gerakan perlawanan. Rakyat bersikeras, tetap mengandalkan dan menanti aksi TNI-Polri. Tidak sekedar menjaga Marwah dan kewibawaan TNI-Polri, akan tetapi demi martabat dan juga keselamatan negara bangsa Indonesia tercinta. Menunggu aksi TNI-Polri sebagai pintu gerbang terakhir pertahananan keamanan RI, menghidupkan kembali api nasionalisme dan patriotisme yang telah lama redup, seperti yang telah dikobarkan oleh para istri-istri mereka yang hebat dan luar biasa itu. (*)
Pratu Heriyanto, Korban Penembakan KSB di Beoga Dievakuasi ke Timika
Jayapura, FNN - Prajurit Satu Heriyanto, yang luka tembak saat baku tembak dengan kelompok bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (4/3), telah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Korban sudah dievakuasi menggunakan pesawat terbang nomor registrasi PK-LTF milik Asian-One. \"Saat ini korban sudah berada di RSUD Timika,\" kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, di Jayapura, Jumat. Ia bilang, kelompok bersenjata menyerang mereka, Kamis (3/3), saat prajurit yang bertugas di Pos Koramil Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, sedang berpatroli hingga Heriyanto tertembak. Penyerangan pada pukul 12.45 WIT terhadap prajurit di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya. Dari laporan yang diterima insiden itu bermula saat 12 personel Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH berpatroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak sekitar 50 meter dari pos. Saat memperbaiki saluran memperbaiki saluran air itulah kelompok bersenjata tiba-tiba menyerang dan menembaki para prajurit hingga terjadi baku-tembak. \"KSB berjumlah 15 orang dan tiga orang di antaranya membawa senjata api laras panjang. Setelah terjadi baku-tembak, mereka dilaporkan menuju ke arah Kampung Ogamki, Distrik Beoga,\" kata Erlangga. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Presiden Sudah Bingung!
Jakarta, FNN – Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, sekarang ini musim pancaroba, dan yang paling banyak berupa perubahan kebijakan. “Itu pancaroba politik yang sangat berbahaya,” katanya. Dampaknya, lanjut Rocky, orang nanti bisa tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. “Baru diputuskan Pemilu 14 Februari 2024, tahunya muncul usulan penundaan pemilu oleh ketua parpol,” lanjutnya. Koq selalu saja presiden yang disalahkan? Itu pertanda rakyat sudah tidak percaya lagi sama presiden, sehingga kalau ada bendungan yang jebol pun menyalahkan presiden. “Itu menunjukkan bawah sadar publik ini menyatakan kebijakan presiden ngaco di mana-mana. Sehingga alam bergolak,” tutur Rocky Gerung. Seperti itulah orang-orang Indonesia melihatnya. Yang menarik lainnya, pernyataan Presiden yang mengingatkan, hati-hati dengan kenaikan harga-harga barang, ini karena pengaruh situasi dunia. “Hati-hati harga barang bakal naik. Ini kan kebijakan Pak Jokowi ya? Apa Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi atau Presiden?” sindirnya. “Jadi begitu, kalau presiden sudah bingung, grup WA dia intip, harga luar negeri dia intip. Dia sebenarnya kasih pesan ke siapa? Rakyat jadi bingung kan?” ungkap Rocky Gerung. Hati-hati kepada siapa, karena dia yang memutuskan. Kalau bilang harga minyak goreng tinggi karena harga CPO di luar negeri naik. “Siapa yang sebenarnya yang menyebabkan harga minyak goreng naik,” ujarnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saja tidak tahu, siapa penyebab ini semua. “Tapi presiden sudah mengatakan, kita harus hati-hati. Jadi, hati-hati itu terhadap kebijakan yang tidak hati-hati. Itu intinya. Sekali lagi, itu diputer-puter oleh Pak Presiden karena dia memang kebingungan,” ujarnya. Rocky Gerung menyebut, itu sebagai sinyal, ada yang tidak beres di Istana, tapi ingin ditutup-tutupi dengan masa perpanjangan jabatan presiden. “Di situ konyolnya itu. Orang akhirnya beranggapan semakin diperpanjang, semakin tidak ada kejelasan. Karena itu tadi yang disebut masa pancaroba dari kebijakan yang diubah-ubah,” jelas Rocky Gerung. “Itu kan seolah-olah tidak ada orang di Istana, sehingga tidak ada tegoran. Seharusnya orang-orang yang ada di Istana itu memberitahu kalau ada kebijakan seperti ini nanti akan dibulli, tapi ternyata tidak ada,” ujarnya. Presiden bilang, harga minyak (BBM) naik itu karena ngikuti harga minyak internasional, tapi nyatanya ketika harga sudah turun, harga BBM masih naik. “Jadi, beliau kekurangan pengetahuan, itu intinya. Selalu saya katakan, beliau kurang pengetahuan,” ungkap Rocky Gerung. Bahkan, “Logika sederhana dari sistem pasar itu saja beliau tidak paham. Sehingga keluar istilah-istilah seperti tadi, hati-hati harga akan naik. Anda yang mesti hati-hati,” ujarnya. “Karena, Anda yang buat kebijakan dari informasi-informasi yang diketahui. Atau, dari informasi-informasi yang dipalsukan oleh pembantu-pembantu Anda,” tegas Rocky Gerung. Sebab, menurutnya, kebijakan politik itu diputuskan dalam rapat kabinet dengan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi. (mth) Simak video lengkapnya di Forum News Network Channel https://youtu.be/ApbCfiH7IJ8
Prabowo Dikabarkan Jemput Kedatangan 80 WNI dan 3 WNA dari Ukraina
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) Teuku Faizasyah sebut, 80 Warga Negara Indonesia (WNI) serta 3 Warga Negara Asing (WNA) dari Ukraina akan tiba pada pukul 17.00 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. \"WNI yang tiba 80 dan WNA 3 orang, saya diinfokan bahwa pesawat datang pada pukul 17.00,\" ujar Teuku saat dihubungi MPI, Kamis (3/2/2022). Menurut Teuku, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan hadir dalam prosesi penyambutan WNI di Bandara. \"Kabarnya Menhan (Prabowo) akan ikut menjemput,\" ucap Teuku. Teuku membeberkan, setelah prosesi penyambutan WNI di Bandara, nantinya WNI akan diarahkan untuk melakukan karantina. \"Jadi nanti proses penyambutan, mereka datang untuk menyambut WNI yang datang dari Ukraina. Kegiatan setelahnya sesuai prokes, dibawa untuk karantina,\" ucap Teuku. Teuku menjelaskan, WNI yang datang sudah melakukan beberapa test kesehatan, sehingga hasil menyatakan, seluruh WNI yang dievakuasi negatif Covid-19. \"Dan 80 orang ini sudah ditanyakan bebas dari Covid,\" katanya. Sebelumnya, Kemlu mendapat laporan ada sebanyak 153 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina. Kemlu memastikan ratusan WNI tersebut berada di rumah aman (safe house). Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, sebanyak 153 WNI yang masih berada di Ukraina tersebut mayoritas merupakan pekerja migran. Mereka terdata bekerja di sektor-sektor manufaktur hingga kesehatan. (Sumber: Sindonews)
Untuk Pemberantasan Korupsi, KPK Dorong Negara G20 Tingkatkan Peran Auditnya
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong negara-negara yang tergabung dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, untuk meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan dorongan itu dilakukan KPK sebagai Ketua ACWG G20. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, akan menjadi topik pembahasan utama dalam dialog antar negara anggota G20 lainnya. Lili mengatakan KPK telah berupaya meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yaitu, dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam audit investigatif perkara korupsi yang ditangani KPK. \"Selain itu, KPK juga pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugas auditnya,\" kata Lili lewat keterangan tertulis, Kamis, 3 Maret 2022. \"Dalam hal ini, APIP seharusnya tidak berada di bawah kewenangan Sekretaris Daerah, melainkan langsung kepada Gubernur,\" tutur dia. KPK dan BPKP juga sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada Januari 2020. Isi MoU itu mencakup 5 poin, yang salah satunya berisi kesediaan BPKP memberi bantuan peningkatan sumber daya manusia KPK. Yakni berupa bantuan mengenai informasi korupsi, audit investigasi, bantuan auditor ahli, dan program peningkatan SDM KPK sebagai auditor dengan melakukan diklat auditor di Pusdiklatwas BPKP. Menurut Lili, proses audit dalam pemberantasan korupsi bukan hanya penting diterapkan di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Mengutip dari pernyataan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyebutkan, korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta dapat dideteksi melalui proses audit. Selain pentingnya peran audit dalam pemberantasan korupsi, ada 3 isu utama lainnya yang akan dibahas ACWG G20. Isu yang kedua, adalah mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi (Promoting Public Participation and Anti-Corruption Education). Lili menilai, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi berperan penting dalam penindakan sekaligus pencegahan korupsi. \"Untuk itu, KPK gencar menanamkan nilai Integritas kepada generasi muda, dengan memasukkan nilai antikorupsi pada mata pelajaran dan mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan,\" ujar Lili. (Sumber: Tempo.co)
Mahfud Bantah Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto. \"Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,\" tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis. Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan. \"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,\" jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Peran Pak Harto--sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto--dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres. \"Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,\" ucapnya. Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949. Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut. \"Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,\" kata Mahfud. Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas. \"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,\" tutur Mahfud. (mth/Ant)
Menaker: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi untuk Memudahkan Pencairan JHT
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT. \"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai,\" katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, pemerintah menyerap aspirasi dari serikat pekerja/serikat buruh serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai revisi peraturan mengenai pembayaran dana JHT. Ida mengatakan bahwa hingga saat ini Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif, karenanya pembayaran dana JHT masih dilakukan mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. \"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,\" katanya. Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, Ida melanjutkan, para pekerja bisa mendapat manfaat dari dua program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Program JHT dan JKP. \"Pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,\" katanya. (mth/Ant)
Gubernur Jatim Tinjau Lokasi Banjir di Pamekasan
Pamekasan, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Pemkab Pamekasan, meninjau lokasi dan pola penanganan korban banjir di sejumlah titik di Pamekasan, Rabu. Lokasi yang dikunjungi Gubernur antara lain tempat pengungsian korban banjir di rumah dinas Wakil Bupati Pamekasan, Pondok Pesantren Nasrul Ulum, korban banjir di Desa Sumedangan, dan dapur umum di Kelurahan Patemon, Pamekasan. \"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera surut sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal,\" kata Khofifah saat meninjau Desa Sudemangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Di desa ini gubernur sempat berdialog dengan warga dan para korban yang rumahnya masih tergenang banjir. Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berupaya maksimal dan menggerakkan semua sumber daya agar banjir segera surut. \"Saat ini dua pompa air kita gunakan guna mengalirkan genangan air ke sungai. Selain itu satu unit ekskavator disiagakan untuk membersihkan dan mengevakuasi material sisa banjir. Ekskavator tersebut juga difungsikan untuk mengeruk sedimentasi yang terjadi di sungai,\" kata Gubernur. Hujan deras di Kabupaten Pamekasan sejak Selasa (1/3) dini hari menyebabkan Sungai Kalikloang dan Kalisemajid meluap. Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir dan 6.329 kepala keluarga (KK) terdampak. Adapun daerah terdampak banjir, antara lain, Kelurahan Jungcangcang, Parteker, Kolpajung, Petemon, Gladak Anyar, Kangenan, dan Barurambat Kota. Banjir kali ini juga terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Pademawu, Palengaan, Proppo, dan sebagian di Kecamatan Galis. \"Kami berharap debit air sungai bisa kembali normal sehingga air yang menggenangi rumah-rumah warga bisa disedot dan dialirkan ke sungai,\" imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memuji Pemkab Pamekasan yang dinilainya sigap dan responsif terhadap situasi banjir yang terjadi. Pemkab bersama sejumlah elemen masyarakat segera mendirikan dapur umum guna menyediakan kebutuhan permakanan bagi pengungsi dan yang terdampak. Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI) serta bantuan dari anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dapur umum tersebut menyediakan 1.500 bungkus paket makanan yang terbagi dalam tiga sesi yakni pagi, siang, dan malam. \"Terima kasih atas gerak cepat dan kegotongroyongan seluruh elemen masyarakat. Bencana sebesar apapun akan terasa lebih ringan jika kita saling tolong menolong dan gotong royong,\" ujarnya. Menurut Khofifah, kehadiran dapur umum sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir. Mengingat, genangan banjir sangat menyulitkan warga untuk memasak. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap siaga dan waspada lantaran berdasarkan informasi dari BMKG, musim penghujan masih akan berlangsung hingga bulan April - Mei 2022. \"Tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor,\" imbuhnya. Sementara itu, Camat Pamekasan Rahmat Suroso menyampaikan bahwa saat ini dapur umum terbagi di Kecamatan Pamekasan dan balai kelurahan yang terdampak agar mampu meng-cover keseluruhannya. Dijelaskan, jumlah masyarakat terdampak di Pamekasan sebanyak 4.612 KK atau 10.371 jiwa. Sementara di desa Pademawu ada 6 desa dan 1 kelurahan rata-rata 3.500 jiwa. \"Jadi total ada 13.721 jiwa. Kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi dukungan dari Pemprov Jatim semakin menguatkan kami membantu masyarakat terdampak,\" katanya. (mth/Ant)
Taat Konstitusi, Gerindra: Pemilu Diamanatkan 5 Tahun Sekali
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono angkat suara terkait isu penundaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjut Sugiono, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Dirinya juga mengatakan bahwa rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu tahun 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu juga, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024. \"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono. “Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya. “Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami (Prabowo Subianto) akan menyampaikan pendapat resmi Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif,” tandas Sugiono. (mth)
POPULER
