NASIONAL
BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan Gagal Ginjal
Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk peserta yang didiagnosa penyakit gagal ginjal. “BPJS Kesehatan melakukan simplifikasi prosedur melalui kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi pasien cuci darah/hemodialisis (HD) yang menjalani perawatan terapi rutin di rumah sakit,” ujar Ghufron, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Perpanjangan rujukan juga dapat dilakukan di rumah sakit melalui aplikasi Vclaim tanpa perlu mengurus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Masa berlaku rujukan pun diperpanjang menjadi 90 hari, tambahnya. Penyakit gagal ginjal merupakan salah satu penyakit katastropik atau penyakit berbiaya mahal, yang ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga menjelaskan pembiayaan untuk kasus penyakit katastropik, tetap menempati proporsi terbesar dari total biaya pelayanan kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Biaya katastropik mencapai 21-25 persen dari biaya pelayanan kesehatan rujukan pada tahun 2018 - 2021. Sementara untuk diagnosa gagal ginjal, termasuk dalam empat terbesar pembiayaan katastropik yaitu 10 persen dari total biaya katastropik pada tahun 2021. “Meskipun selama pandemi adanya penurunan kunjungan layanan kesehatan secara keseluruhan, tetapi khusus untuk kasus-kasus katastropik seperti gagal ginjal tetap tinggi karena peserta tetap rutin berkunjung ke rumah sakit untuk mendapat layanan. Pada tahun 2021 ada 6,3 juta layanan (kasus) gagal ginjal dengan biaya sekitar Rp6,5 triliun,” jelas Ghufron. BPJS Kesehatan menjamin berbagai pelayanan kesehatan gagal ginjal mulai dari transplantasi ginjal dengan biaya sekitar Rp378 juta untuk satu kali tindakan, cuci darah/hemodialisis dengan biaya Rp92 juta/per tahun jika dilakukan 2 kali seminggu per pasien, dan layanan CAPD dengan biaya Rp76 juta/per tahun untuk satu pasien. Sementara untuk sebaran pembiayaan pelayanan hemodialisis, berdasarkan kelompok usia, secara umum pembiayaan terbanyak didominasi pada kelompok usia 51-55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki laki, dan usia termuda peserta yang memanfaatkan pelayanan hemodialisa dimulai dari kelompok usia 0-5 tahun. Untuk itu, Ghufron juga mengungkapkan perlu edukasi dan penerapan pola hidup dan sehat agar kasus gagal ginjal ini tidak terus meningkat. “Pelayanan transplantasi ginjal saat ini direkomendasikan oleh para ahli sebagai terapi yang lebih baik dibanding terapi lainnya karena kualitas hidup lebih baik dan cost effectiveness. Namun yang saat ini menjadi tantangan adalah ketersediaan donor ginjal dan perlu adanya penambahan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan transplantasi ginjal. Saat ini baru 10 rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi,” tambah Ghufron. Hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Pernefri Aida Lydia, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Elvieda Sariwati, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir dan Managing Director PT. FMC Indonesia Parulian Simandjuntak. (mth/Antara)
Jokowi: Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Kombinasi yang Sangat Baik
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan pasangan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, adalah kombinasi yang sangat baik. \"Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut saya (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,\" kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta, Kamis, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. \"Pak Bambang, beliau memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning,\" tambahnya. Presiden juga mengatakan Bambang Susantono meraih gelar S2 dan S3, serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan. \"Kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ADB (Asian Development Bank). Saya kira dari sisi semua sisi ini lengkap,\" katanya. Sementara Dhony Rahajoe, lanjut Jokowi, memiliki pengalaman panjang di bidang properti. \"Kemudian didukung Pak Dhony, yang mempunyai pengalaman di bidang properti, dari A-Z pernah mengalami,\" tukasnya. Dia juga berharap keduanya dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan IKN. \"Sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Suharso (Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,\" katanya. Dengan kepemimpinan Bambang dan Dhony, Jokowi berharap IKN dapat menarik minat para investor. \"Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar,\" katanya. IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare, yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Bambang Susantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan ADB sejak Juli 2015. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada 2009-2014 dan pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada 1998. Ia lalu mengambil program doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California. Sementara Dhony Rahajoe sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. (mth/Antara)
Kelompok Milenial Pertanyakan Dasar Alumni AJLK2020 Laporkan Ketua KPK
Jakarta, FNN - Penggerak Milenial Indonesia (PMI) mempertanyakan dasar pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2020. \"Pelaporan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada,\" kata Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga Penggerak Milenial Indonesia (PMI) M. Taufik di Jakarta, Rabu. Menurut Taufik, pemberian penghargaan Ketua KPK kepada pencipta mars dan himne KPK merupakan sebuah kewajiban yang harus didapatkan oleh sang pencipta lagu. \"Tak ada yang salah dari pemberian penghargaan kepada pencipta lagu yang menghibahkan karya intelektualnya kepada lembaga antirasuah itu. Permasalahannya hanya kebetulan sang pencipta lagu adalah istri dari Ketua KPK,\" katanya. Taufik menilai laporan Alumni AJLK2020 ke Dewas KPK tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, menurutnya hanya ingin mencari sensasi belaka. \"Tidak akan ditindaklanjuti karena dasarnya tidak ada, hanya sebatas sensasi,\" katanya lagi. Taufik menyebutkan penghargaan kepada sang kreator merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan. Dalam konteks tersebut, menurut Taufik tidak ada yang salah dari sikap Firli Bahuri. Taufik menjelaskan bahwa sejak KPK berdiri selama 20 tahun lamanya belum memiliki mars dan himne KPK, terlebih kini berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif. \"Sudah 20 tahun KPK belum memiliki mars dan himne. Saat ada yang menghibahkan pikiran dan raganya untuk menghibahkan karya intelektual itu malah dipermasalahkan, \'kan aneh,\" kata dia. Padahal, menurut Taufik, dengan mars dan himne KPK, semangat pemberantasan korupsi di lingkungan KPK bisa makin hidup dan bergelora. \"Mars dan himne ini memiliki semangat yang menggelora dalam jiwa pegawai KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya kita apresiasi bersama,\" ujarnya. Taufik meminta masyarakat agar tidak tergiring opini yang menyudutkan Firli Bahuri. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (mth/Antara)
Prabowo-Pangeran Khalid Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan HRH Pangeran Khalid bin Salman di Riyadh, Arab Saudi, Senin (7/3). Siaran pers dari Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Selasa menyebutkan, dalam pertemuan dengan Pangeran Khalid selaku Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi ini dibahas penjajakan potensi kerja sama industri pertahanan serta peningkatan kerja sama pendidikan. Pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kerja sama militer dan pertahanan serta isu-isu global dan regional yang menyangkut kepentingan kedua negara. Pertemuan Menhan Prabowo dengan Pangeran Khalid merupakan rangkaian kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Arab Saudi, yang di antaranya termasuk menghadiri The IISS Riyadh 2022 dan World Defense Show 2022 yang juga diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo disambut dengan hangat oleh Pangeran Khalid, di mana Menhan Prabowo juga menghadiri undangan makan pagi bersama Pangeran Khalid Bin Salman yang didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Saudi Arabia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo dan Pangeran Khalid juga menikmati kopi khas Arab Saudi sambil bertukar pikiran tentang pertahanan. Kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin dengan baik selama ini. Kerja sama tersebut dikukuhkan dengan \"Defence Cooperation Agreement (DCA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia\", pada 23 Januari 2014 di Jakarta dan diratifikasi pada tahun 2018. Dalam bidang pendidikan, Kemhan RI dan Kemhan Arab Saudi telah memiliki program kerja sama pertukaran Perwira sebagai implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan. Indonesia telah mengirimkan 178 orang untuk mengikuti Pendidikan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2014-2022, berupa Sesko Angkatan dan Kursus pencerahan Penanggulangan ekstrimisme. Sedangkan Arab Saudi telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti Sesko TNI dan Sesko Angkatan Darat. Permintaan terkait penambahan seat Sesko di tiap Angkatan pun akan terus ditambah. (mth/Antara)
Para Pejabat Negara Serentak Isi SPT Tahunan 2021
Jakarta, FNN - Para pejabat negara di Jakarta, Selasa, serentak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi tahun pajak 2021. Adapun pejabat negara tersebut antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga TNI. \"Ini simbol luar biasa baik untuk bisa melihat lembaga negara yang penting dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat Indonesia, para pejabatnya pun melaksanakan kewajiban penyerahan SPT tahunan,\" kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Oleh Pejabat Negara. Ia pun menuturkan tanggal 31 Maret 2022 merupakan hari terakhir bagi wajib pajak orang pribadi untuk menyerahkan SPT tahunan tahun pajak 2021. Dengan demikian, pengisian SPT diharapkan bisa dilakukan sedini mungkin agar sistem e-filing bisa lebih nyaman digunakan. \"Jadi tidak menunggu sampai hari terakhir atau jam terakhir yang kemudian menimbulkan tekanan kepada seluruh tim untuk bisa menampung SPT tahunan orang pribadi,\" ungkap dia. Maka dari itu, Sri Mulyani berterima kasih kepada para pejabat negara yang mengisi SPT Tahunan 2021 pada minggu yang sangat awal di bulan Maret 2022, sehingga sistem e-filing bisa lebih mengakomodasi. Dirinya pun berharap dengan contoh yang diberikan oleh para pejabat negara, seluruh jajaran kementerian/lembaga di bawahnya hingga masyarakat bisa mengisi SPT Tahunan pajak lebih awal, agar pihaknya bisa terus menjaga kepercayaan masyarakat. \"Mengelola ekonomi dan keuangan negara dalam situasi pandemi adalah peran yang luar biasa besar, sehingga harus dikelola secara hati-hati,\" ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)
Kemenhub Tunggu SE Satgas Terkait Perjalanan Tanpa Antigen dan PCR
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan pernyataan mengenai syarat tes Antigen dan PCR untuk perjalanan transportasi kereta api, laut dan pesawat tidak dibutuhkan lagi. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa informasi mengenai penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan, bersumber dari hasil Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 7 Maret 2022 yang disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Pandjaitan. \"Kebijakan tersebut akan dituangkan terlebih dulu dalam Surat Edaran Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan,\" kata Adita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Adita menjelaskan hingga saat ini syarat perjalanan dalam negeri dan internasional, Kemenhub selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. Adapun aturan yang berlaku sampai saat ini masih merujuk pada SE Satgas no 22 tahun 2021. \"Kemenhub akan melakukan penyesuaian segera setelah Satgas Covid-19 melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada, dan segera mengumumkan kepada masyarakat luas,\" ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin (7/3), mengatakan pelaku perjalanan domestik tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. \"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,\" katanya. (mth/Antara)
Pelaku Perjalanan Divaksin Lengkap Tidak Perlu Lampirkan Hasil Tes
Jakarta, FNN - Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara kini tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan itu berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. \"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,\" katanya. Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali mengatakan hal itu diputuskan pemerintah dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Kebijakan secara detail akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat. Selain itu, Luhut juga mengatakan seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan PeduliLindungi. Kapasitas penonton yang diperbolehkan akan disesuaikan dengan level PPKM daerah di mana level 4 kapasitas hanya 25 persen; level 3 kapasitas 50 persen; level 2 kapasitas 75 persen; dan level 1 kapasitas 100 persen. Luhut memastikan kebijakan yang diambil pemerintah diberlakukan atas dasar masukan para ahli di bidangnya. Ia juga memastikan semua peta jalan yang dibuat hingga saat ini tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut. \"Semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahap yang sering kami sampaikan yaitu, bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan,\" katanya. Luhut juga meminta keterlibatan masyarakat dan edukasi mumpuni pemerintah agar hidup berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan. \"Perlu kami tegaskan semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada,\" katanya. Pemerintah memastikan kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 saat ini terus membaik. Berdasarkan data, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan, begitu pula kondisi rawat rumah sakit yang juga menunjukkan penurunan. Demikian pula tingkat kematian yang semakin melandai. (mth/Antara)
Menkopolhukam: Sikap Presiden Jelas Pemilu Digelar pada 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024. Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang. “Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers. Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud. “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud. Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama. Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk. Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024. “Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud. Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. “Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (mth/Antara)
Pemerintah Targetkan 45 Persen Pemda Masuk Kategori Digital pada 2022
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) menargetkan sebanyak 45 persen pemerintah daerah (pemda) akan masuk kategori digital pada 2022. “Untuk mencapai target itu, program kerja Satgas akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Airlangga menyebutkan kerja sama pemda dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD menyampaikan salah satu target dari Program Kerja Satgas P2DD di 2022 adalah mendorong penguatan layanan digital pada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan melakukan inovasi digitalisasi pemungutan PDRD yang akan diinisiasi seluruh TP2DD. Satgas P2DD juga akan melaksanakan dua kegiatan strategis, yaitu Evaluasi Kinerja Tahunan (Championships) TP2DD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang pertama. “Rakornas sendiri direncanakan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI pada September 2022 mendatang dan akan dihadiri oleh pimpinan K/L terkait serta seluruh kepala daerah selaku Ketua TP2DD,” ujarnya. Adapun hingga akhir 2021, terdapat 191 pemda (35,24 persen dari total pemda di Indonesia) yang berhasil masuk dalam kategori digital. Capaian tersebut ini melampaui target 2021 sebesar 30 persen. Dibandingkan dengan 2020, maka peningkatan transaksi pembayaran digital yang disebabkan peningkatan pemanfaatan pembayaran e-commerce atau marketplace bertumbuh 17,67 persen (yoy), Internet/Mobile/SMS Banking naik 11,51 persen (yoy), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 42,94 persen (yoy) serta Cash Management System (CMS) naik 5,56 persen (yoy). (mth/Antara)
Relawan Blora, Pastikan 2024 Tegak Lurus Kawal Jokowi
Blora, FNN – Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggelar silahturahmi di Gor Mustika, Kabupaten Blora Jawa Tengah, Minggu (6/3/2022). Dalam kegiatan itu setidaknya dihadiri 1.800 relawan. Penanggung jawab Silahturahmi Relawan Jokowi, Aan Rochayanto mengatakan pertemuan ini untuk bersilaturahmi dengan para relawan yang sudah berjuang bersama sekaligus menjaga kebersamaan yang selama ini telah ada. “Jadi yang hadir secara undangan hanya 500, tapi karena saking cintanya dan saking pengennya dherek (ikut) silaturahmi ini ada 1.800 orang. Seperti dari petani, semut ireng, pupuk bawang, emak-emak, komunitas vespa dan teman-teman yang saya bisa menyebutkan satu persatu,” kata Aan. Terkait kegiatan itu, Aan menekankan bahwa, para relawan masih akan terus mendukung penuh serta konsisten untuk tegak lurus ke Presiden Jokowi di 2024. Menurutnya, seluruh kebijakan ataupun sikap yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi akan didukung oleh seluruh relawan. Pasalnya, kata Aan, kebijakan tersebut diyakininya merupakan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara Indonesia. “Kita relawan itu mengusung apa yang menjadi kebijakan pak Jokowi nanti di 2024. Seluruh relawan yang ada di Kabupaten Blora mendukung dan ikut dherek (ikut) Pak Jokowi di 2024 apapun keputusannya,” ujar Aan. Aan juga menuturkan bahwa para relawan Jokowi ini gabungan dari beberapa elemen yang mungkin secara struktur tidak ada organisasinya. Akan tetapi pihaknya menyatukan untuk bisa mewadahi untuk menyampaikan bagaimana menyatukan dherek Jokowi 2024. Di skala nasional, Aan menyebut, program pembangunan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diusung oleh Presiden Jokowi telah dirasakan sepanjang masa kepemimpinannya sebagai Kepala Negara. Tak hanya pembangunan, Aan juga menyinggung konsistensi dan kerja keras dari Presiden Jokowi dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Menurutnya, Jokowi telah berjuang menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjaga pertumbuhan perekonomian negara ini. Dari segi penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, berdasarkan indeks Nikkei, Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara terkait dengan hal tersebut. Di sisi lain, menurut Aan, khususnya di Blora, masyarakat termasuk relawan telah merasakan kinerja nyata dan upaya Jokowi dalam hal pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mungkin temen-temen media bisa merasakan apa yang sudah di bangun di Blora. Seperti Bendungan Randugunting, Bandara Blora, dana bagi hasil migas dan jalan sudah diambil alih Kementerian PPUR,” ucap Aan. “Program pak Jokowi yang berjalan, berproses dan belum selesai kita dukung dan kawal untuk diselesaikan. Karena itu, kami 2024 tegak lurus ikut pak Jokowi, apapun perintah pak Jokowi kita satu komando ikut pak Jokowi,” tutup Aan. (mth/im)
POPULER
