NASIONAL
Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng, Politisi PKS: Pemerintah Lemah!
Jakarta, FNN - Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, namun itu juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Menurut Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir. Tidak ada jaminan tidak terjadi kelangkaan minyak goreng curah di pasar tradisional berkaca pada pengalaman terkait ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga dan pasokan selama ini. “Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujarnya. Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini. Namun tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik. “Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah diatas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” ujar Amin. Lebih lanjut Amin mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya berharap Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng. Ia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya. Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas. Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri. “Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” beber Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengaku heran, begitu pemerintah mengumumkan pencabutan HET kok bisa pasokan minyak goreng kemasan langsung membanjiri pasar. “Jangan-jangan selama ini stok itu ada, namun disimpan menunggu pemerintah menyerah dan membatalkan kebijakan HET minyak goreng dan DMO 20%,” pungkasnya. Menurut Amin, melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar akan memukul daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang saat ini masih sangat lemah karena dampak pandemi Covid-19. “Terlebih menjelang Ramadhan hingga lebaran nanti, harga-harga pangan cenderung melonjak tajam. Harga minyak goreng kemasan di pasaran sudah mencapai hampir Rp25 ribu per liter,” tegasnya. Ini, kata Amin, menjadi ‘kado pahit’ bagi konsumen karena pemerintah gagal dalam melaksanakan kebijakan minyak goreng yang terjangkau dari segi pasokan maupun harga. Amin pun mendesak Satgas pangan mengawasi secara lebih ketat perdagangan minyak goreng. “Pasalnya, ada disparitas harga yang cukup besar antara minyak goreng curah dan kemasan sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada potensi minyak goreng curah diborong oleh oknum tertentu, selanjutnya dikemas dan dijual sebagai minyak goreng kemasan,” tutup Amin mengakhiri. (mth)
.jpg)
Anis Matta : Fenomena Antre Minyak Goreng Sudah Mengganggu Stabilitas Sosial dan Politik
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, fenomena masyarakat yang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sudah mengganggu secara sosial dan politik. Sebab, hal ini tentu saja sangat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. “Pemandangan yang sehari-hari kita tonton sekarang ini orang-orang antre minyak goreng, apalagi sudah sampai ada korban jiwa meninggal, menurut saya sudah mulai mengganggu secara sosial politik,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?”, Rabu (16/3/2022) petang. Menurut Anis Matta, pemandangan seperti ini, mestinya diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak secara sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. “Semua dampak pergerakan sosial yang mungkin timbul akibat situasi kelangkaan dan naiknya harga bahan pangan, harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebab bila tidak, ada kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan secara politik,” katanya. Anis Matta menegaskan, gangguan politik dari antrean minyak goreng sudah mulai dirasakan. Situasi kejiwaan (mood) masyarakat akibat tekanan harga-harga jika terus dibiarkan, akan menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. “Ini sudah menjadi suatu peringatan yang sangat penting,” katanya. Kelangkaan minyak goreng, lanjutnya, juga bisa memicu kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan lainnya. Apalagi kebutuhan bahan pangan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor. “Kita tidak lagi bicara soal harga dan ketersediaan saja, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Negara yang punya populasi besar seperti Indonesia, memiliki masalah kedaulatan pangan, karena ini belum menjadi benar-benar prioritas agenda pemerintah,” katanya. Partai Gelora berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan bisa menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Karena, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara-negara lain. Masalah pangan hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional (national security), sehingga butuh perhatian serius pemerintah. “Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini,” katanya. Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh. “Fenomena ini saya kira memang berulang dan akan terus berulang. Bahkan akan menjadi fenomena abadi seperti nama saya. Mengapa? Karena ini cerminan dari rapuhnya ketahanan pangan Indonesia yang terjadi saat ini,” ujar Tulus. Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor. Tulus menyebut kebijakan HET maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyakgoreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar dan tidak market friendly. Tulus menilai kebijakan tersebut, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Sebab, permasalahan dari sisi hulunya tidak disentuh pemerintah. Jika timbul kontroversi di masyarakat, maka akan ada yang tampil tiba-tiba untuk mengatasi hal ini. “Aneka kebijakan terkait minyak goreng, membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi ‘kelinci percobaan’,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI ini. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, pemerimtah tidak cukup mampu untuk mengendalikan pasar. Hal itu terlihat dengan munculnya monopoli, kartel dan mafia dalam hampir setiap produk yang ada di pasar. “Selama hal ini masih ada, maka gejolak harga bahan pangan akan terus terjadi. Lonjakan harga pangan akan terus terjadi dari waktu ke waktu, sebab kebijakan untuk menghadapi hal itu juga tidak pernah berubah secara signifikan,” tegas Pieter. Dikatakan, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga bahan pangan dan barang-barang bersubsidi. Bila subsidi atas barang-barang tersebut dicabut atau dikurangi, maka akan mempengaruhi harga barang lain untuk bergejolak. “Pencabutan atau pengurangan subsidi atas listrik, gas, BBM, akan membuat barang-barang lain naik. Sebenarnya, polanya sudah terlihat dari masa ke masa. Harga bahan pangan juga bisa bisa bergejolak oleh karena sejumlah faktor,” ujarnya. Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO ) Hasan Basri mengungkapkan, para pedagang selama ini yang kerap disalahkan terhadap kelangkaan komoditas pangan seperti minyak goreng. Bahkan dituduh melakukan penimbunan dan menaikkan harga semena-mena. “Kita mengambil dari produsen-produsen besar, kami tidak bisa menaikkan harga barang, harganya sudah ditentukan 5 persen dari HET, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Hasan Basri. Kondisi sebenarnya, kata Basri, stok minyak goreng langka dari produsen, sehingga pedagang diminta menunggu dalam kurun 1-2 minggu, paling lama satu bulan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng secara normal. “Jadi kita menunggu kondisi stabil, seperti itulah yang dirasakan pedagang,” katanya. Hasan mengatakan, para pedagang tidak paham terhadap persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Para pedagang berharap hanya bisa berjualan dan bisa menghidupi keluarganya secara layak. “Kami pedagang dan masyarakat bawah ini tolong diperhatikan, kita tidak minta macam-macam. Yang kami inginkan, kami bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, memberikan kesehatan kepada keluarga. Kami cuma itu saja, dan kami ingin pemerintah selesaikan persoalan bangsa ini jauh lebih berkurang,” tandasnya. (*)
Kementerian ATR/BPN Tepis Isu Harga Tanah di IKN Naik Tinggi
Jakarta, FNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menepis isu mengenai harga tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melambung tinggi hingga 10 kali lipat. \"Sejauh ini sih saya belum dapat laporan ya kalau isunya di sana itu harganya melambung tinggi. Namanya juga isu, jadi kalau isu tidak dapat kita percaya. Jadi harus kita lihat, cari informasi dulu ke sana apa benar ada cerita seperti itu,\" kata Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga membantah adanya kenaikan harga tanah di wilayah IKN Nusantara yang melonjak lima hingga 10 kali lipat. Isran Noor menegaskan bahwa tanah yang akan dibangun IKN adalah tanah milik negara berupa tanah hutan produksi yang selama ini diusahakan sebagai tanaman hutan industri. Dia menyebut apabila ada spekulan yang bermain dengan melambungkan harga tanah di luar area pembangunan IKN akan sia-sia karena tidak akan ada yang mau membelinya dengan harga tinggi. Yulia menegaskan bahwa penetapan kebijakan yang terkait mengenai spekulan dan harga tanah di IKN akan menjadi kewenangan Kepala Otorita IKN yang baru saja ditetapkan oleh Presiden. Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN bertugas dalam pengaturan tata ruang baik di IKN maupun wilayah sekitarnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya juga sudah membuat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian peralihan penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah pada kawasan calon IKN dan penyangga. Disebutkan juga bahwa pejabat daerah terkait diminta tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan, rekomendasi di kawasan calon IKN dan kawasan penyangga sesuai kewenangannya kecuali untuk kepentingan pemerintah. Selain itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur juga menerbitkan Surat Edaran bernomor HP.01.03/205-64/II/2022 yang isinya mengatur tentang pembatasan penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Surat edaran tersebut bertujuan guna mengendalikan peralihan atau transaksi jual beli tanah yang tidak wajar, yakni satu orang membeli tanah dalam jumlah yang sangat besar. (mth/Antara)
Menkominfo: Satelit Kltifungsi Bisa Bantu Perataan Akses Internet
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers \"Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian\" yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (15/03), dikutip dari siaran pers. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah menggelar 360.000 Km fiber optik di darat dan dasar laut. Namun, hal tersebut belum cukup mengingat masih terdapat titik-titik di wilayah Indonesia yang belum terhubung secara merata. \"Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” kata Johnny. Agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Johnny mengatakan Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator. Untuk pengadaan satelit, ia mengatakan pihaknya telah meminta untuk menyiapkan satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya dapat diatur melalui software-nya di hulu. \"Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,\" ujarnya. Johnny mengatakan HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet. \"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan di orbit pada April tahun 2020 yang lalu,\" katanya. Johnny menegaskan pihaknya juga telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit. \"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,\" katanya. (mth/Antara)
Soal IKN, PKS Ingatkan: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal!
Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal. Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. “Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03). Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015. “Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya. Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun. Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya. Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016. “Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya. Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara. “Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)
Sandiaga Dorong UMKM di Evermos Turut Serta dalam Tatanan Ekonomi Baru
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya mendorong UMKM yang telah tergabung di dalam platform social commerce Evermos dapat menjadi bagian dari tatanan ekonomi baru pasca-pandemi. Hal tersebut, ujarnya, sejalan dengan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong peran kewirausahaan sebagai bagian dari tatanan ekonomi baru di era pemulihan setelah pandemi. \"(Dengan kehadiran Evermos), kami merasakan suatu kebermanfataan yang baik bagi kebangkitan ekonomi, terbuka peluang usaha, dan lapangan kerja,\" kata Sandiaga saat hadir dalam konferensi pers virtual, Selasa. Menurutnya, Evermos harus menjadi platform yang dapat mendukung reseller untuk berjualan tanpa modal dan stok produk mengingat hal tersebut merupakan cara berbisnis baru saat ini di mana rantai pasok (supply chain) diamankan. Ia mengatakan dirinya bersama Direktur Tata Kelola dan Ekonomi Digital Kemenparekraf Selliane Halia Ishak turut mengapresiasi platform Evermos yang telah memberi dukungan terhadap ratusan ribu UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital melalui aplikasi. Menurut Sandiaga, Evermos tepat menyasar kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sudah mencapai 61 persen namun belum mampu meningkatkan kualitas dari sisi proses bisnis. \"Dengan Evermos, kami harapkan kontribusi UMKM akan terus meningkat menuju 65 persen di tahun selanjutnya dan 97 persen lapangan pekerjaan,\" ujarnya. Sandiaga menyebutkan kontribusi sektor ekonomi kreatif meningkat, termasuk kuliner, kriya, fesyen, dan 14 subsektor lainnya, yang sudah mencapai 15 miliar dolar AS. Selain itu, sektor ini juga sudah membuka kesempatan bagi masyarakat dengan sekitar 20 juta lapangan kerja yang tersedia di seluruh Indonesia. Dalam mengelola bisnis di platform social commerce, Sandiaga berharap agar para pelaku usaha, termasuk UMKM dan Evermos, turut berperan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk terus menjual dan memasarkan produk buatan Indonesia. (mth/Antara)
Presiden Jokowi: Istana Negara di IKN Dibangun di Dataran Tertinggi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun di dataran tertinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. “Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini. sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti di Jakarta, Selasa. Presiden menjelaskan memang terdapat usulan dari beberapa menteri agar upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara pada 2024. Menurut Presiden, usulan itu bisa saja terlaksana jika pembangunan Istana Negara, kantor kementerian/lembaga dan fasilitas terkait telah rampung. Namun, Presiden masih mengkalkulasi untuk menentukan keputusan tersebut, sembari melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Kita lihat seperti apa, kalau memang Istana sudah jadi atau kementerian-kementerian lain sudah jadi atau fasilitas yang lain sudah jadi, ya bisa saja. tapi nantilah kalau sudah kelihatan progress-nya,” kata Presiden. Presiden juga mengatakan bahwa IKN Nusantara dibangun dengan salah satu konsep sebagai kota hutan. Artinya, hutan hijau di wilayah IKN akan dibiarkan agar berkelanjutan. \"Tapi yang dipakai untuk ibu kota ini adalah hutan tanaman industri, yang monokultur, yang homogen tanamannya, yang setiap 7 tahun ini ditebang,\" ujarnya. Pemerintah, ujarnya, juga membangun terlebih dahulu pusat persemaian atau nursery yang mampu memproduksi 20 juta bibit tanaman per tahun. “Dari situlah kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini, sehingga tanamannya tidak monokultur, tanamannya tanaman endemik, tanaman lokal yang mampu menarik hewan untuk masuk, mampu menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu yang masuk,” ujarnya. Pemerintah ingin memperbaiki dan merehabilitasi lahan hijau di kawasan IKN Nusantara. “Sehingga ini yang mau kita lakukan, merehabilitasi baik hutannya, maupun mereklamasi bekas-bekas tambang yang ada, karena memang banyak sekali hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi,” jelas Presiden. (mth/Antara)
Berapa Pun Air yang Dimasukkan Kendi, Kalau Investornya Minggat, Ya Nggak Ada Gunanya
Jakarta, FNN – Ritual memasukkan air ke dalam Kendi Nusantara dalam acara seremonial di lokasi ibu kota negara baru, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur oleh para gubernur se-Indonesia, tak akan berdampak pada sukses tidaknya pindah ibu kota dan masa depan Kalimantan Timur. Inilah benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (15/03/2022). Dalam ritual tersebut ada satu gubernur, yakni Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang tiba-tiba pingsan karena tak kuat menahan panas. “Kalau mau aman, mereka yang membawa air atau tanah itu lakukan ritual dulu agar ada keyakinan bahwa saya membawa air dan tanah ini untuk dipersembahkan pada pemilik alam di Kalimantan. Jadi, ada ritus di awal dan ritus di akhir. Yang dibawa Anis mungkin belum diritualkan sehingga terjadi pertentang antar-dukun,” paparnya. Bagaimanapun itu suatu habitat yang baru dan tubuh kita tidak mengenali habitat itu. “Lain kalau kita mulai pelan-pelan dengan cakap-cakapan. Tapi kalau tiba-tiba masuk tenda seluruh adaptasi tubuh kita kacau dan otak kita ngga bisa membaca itu. Jadi pingsan itu adalah perintah otak terhadap tubuh untuk tidak bermetabolisme karena tidak sesuai dengan habitat itu,” paparnya. Menurut Rocky, tubuh kita akan akrab dengan lingkungan yang pernah dia kenali. “Jadi kalau kita naik 1000 meter, wilayah 1000 meter itu belum kita kenali, sedangkan 900 sudah kita kenali. Kita beristirahat di tempat yang tubuh sudah nyaman, yaitu di 900 meter. Tubuh kita cerdas, tahu kapan sejumlah oksigen diisap oleh hemoglobin dan itu memerlukan pengalaman sekaligus pengetahuan,” terangnya. Dikatakan Rocky bahwa memang agak rumit menerangkan orang yang tiba-tiba pingsan: kekurangan oksigen atau tubuhnya menolak tempat yang dianggap baru. Kalau tubuh kita masuk ke lingkungan yang tidak dia kenali berbahaya. Menurut Rocky, air dari manapun asalnya, sama, molekulnya sama secara kimia. “Jadi sebetulnya mitologi diperlukan untuk memperlihatkan keseriusan, kejujuran, dan ketakwaan. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan terjadi problem-problem supranatural tadi. Anggap saja kekonyolan. Mungkin 20 atau 30 tahun ke depan akan ada pertanyaan, apa penyebab gagalnya IKN? Lalu orang tidak lagi cari jawaban tentang arsitektur, tapi akan bilang dukunnya salah ilmu,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa negara tidak bisa diurus hanya dengan ambisi. “Ini sebetulnya karena ambisi presiden. Ambisi itu dipicu oleh ketidaknyaman presiden karena beberapa investor mundur sehingga dia berpikir, ya walaupun investor mundur bisa lakukan sendiri sehingga dilakukan mobilisasi kehadiran para gubernur dan menteri di situ,” katanya. Sementara gubernur dan menteri yang berpikir rasional kata Rocky menganggap bahwa berapa kilo pun tanah yang kita bawa dan berapa liter pun air yang kita bawa, kalau investornya sudah minggat, ya nggak akan ada gunanya. “Jadi secara psikologis dukungan sudah nggak ada, tapi Pak Jokowi ingin menunjukkan ambisinya. Ini persis dengan menara babel yang dulu ingin dibuat mencapai langit lalu alam semesta memporak porandakan bahasa di antara mereka dan gagal,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa berbagai peristiwa di ritual IKN membuat orang berpikir bahwa memang IKN belum layak, sehingga dikaitkan dengan mistis, padahal bisa dijelaskan secara akademis. “Jadi, catatan hari ini adalah bahwa ambisi itu jangan ditukar tambah dengan perintah teknokratis untuk membawa air dan tanah,” pungkasnya. (ida, sws)
Kemah Jokowi di IKN Hanya Ditemani 1 Gubernur, Rocky Gerung: Jokowi Sudah Lumpuh
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mulai hari ini Senin, 14 Maret 2022 hingga Selasa, 15 Maret 2022. Jokowi mengundang 34 gubernur se-Indonesia untuk hadir dalam acara syukuran pembangunan IKN Nusantara ini. Namun hanya ada 28 gubernur yang hadir, 6 gubernur tidak hadir. Lalu hanya ada 1 gubernur, yakni Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan beberapa pejabat yang ikut dalam acara kemah dan menginap di tengah hutan calon IKN Nusantara. Sisanya pulang ke daerah masing-masing sebelum kemah dimulai. Yang menjadi perbincangan masyarakat adalah ritual Kendi Nusantara, dengan prosesi upacara khusus untuk memuluskan pembangunan ibu kota baru. Dosen UNJ Ubedilah Badrun menyebut acara itu merupakan ritual klenik. Acara yang seharusnya berjalan khidmat dan mendapat sambutan positif dari masyarakat luas ternyata justru sebaliknya, menjadi bulan-bulanan olok-olok di media sosial. “Ya, akhirnya, menjadi parodi yang sudah kita bayangkan, menjadi olok-olok netizen. Mustinya, dari awal kita sudah bisa baca bahwa nggak ada yang serius dengan IKN,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (15/03/2022). Rocky menegaskan dengan tidak hadirnya 6 gubernur dalam acara tersebut, menunjukkan adanya pembangkangan, sehingga hanya mengirimkan wakil. “Presiden juga tidak bisa mengantisipasi lagi yang disebut sebagai hati nurani publik. Ini yang terjadi sehingga orang menganggap bahwa ini suatu peristiwa antiklimaks, atau kalau istilah kedokteran ejakulasi prekoks,” paparnya. Acara tersebut juga dimanfaatkan oleh para oposan Jokowi dari dalam. “Anis sebetulnya oposisi dari dalam. Ganjar juga. Juga 6 gubernur yang hanya mengirimkan wakilnya, semuanya oposisi dari dalam. Ini terlihat bahwa presiden sudah lumpuh. Dipertontonkan pada publik bahwa kepemimpinan Pak Jokowi betul-betul sudah sedang berakhir,” tegasnya. Ritual Kendi Nusantara semakin memperjelas keberpihakan para pembantu Jokowi. “Jadi, sekali lagi kita lihat bahwa sedang diuji tentang siapa yang betul-betul ingin tenggelam bersama Jokowi dan siapa yang kemudian mulai mengambil jarak,” kata Rocky. Rocky juga menyayangkan pihak istana yang tidak mengecek kebenaran perihal tidak hadirnya para gubernur. “Saya bayangkan di antara gubernur ini ada WA grup dan saling kirim sinyal. “Lu mau dateng nggak? Gua kirim wakil saja”. “Lu mau ikut kemping nggak? Aku mau bilang sakit saja”. Yang sono juga bilang gitu. Kan tidak ada yang bisa membuktikan kalau mereka benar sakit atau tidak. Maka yang tinggal adalah Erick Tohir dan Bahlil. Makanya sudah dipersiapkan kalau yang tendanya patah maka akan digantikan oleh Erik Tohir dan Bahli, jadi tiang tenda di situ. Karena mereka memang yang tegak lurus dengan proposal perpanjangan periode Pak Jokowi,” tegasnya. Jadi, sekali lagi lanjut Rocky, moral clarity-nya diperlihatkan buruk karena perintah presiden bahkan himbauan presiden. “Bagaimanapun sekonyol-konyolnya perintah presiden harusnya semua gubernur datang dan semua menteri juga konsisten. Itu yang tidak. Ini membuktikan secara terang terangan bahwa legitimasi Pak Jokowi sudah selesai,” paparnya. Rocky menyarankan agar peristiwa ini tidak perlu lagi diklarifikasi dengan menghadirkan Big Data. “Ini jangan lagi sewa-sewa big data. Dan Pak Luhut mungkin punya penglihatan tiga dimensi dan metafisika sehingga beliau bisa menerawang. Besok pagi pasti ada keterangan kenapa si itu nggak datang, hanya mengirim wakil. Kalau sakit apakah betul dia sakit atau tiba-tiba pingsan karena suatu hal,” tegasnya. Olok-olok publik ini kata Rocky akan dicatat dan diviralkan di media massa mulai hari ini. Hal ini akan membuat Pak Jokowi kehilangan semangat lagi sebagai pemimpin. “Demoralisasi ini yang akan membuat kepemimpinan itu makin lama maki lemah. Ketiadaan dukungan kultural, dan ketiadaan izin dari alam itu mustinya menjadi pelajaran bagi Pak Jokowi supaya berhentilah dengan proyek-proyek mercusuar itu,” pungkasnya. (ida, sws)
Rocky Gerung: Jokowi Dipermalukan di Ritual Kendi Nusantara
Jakarta, FNN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan sengaja memilih air yang bukan dari wilayah dia. Ganjar mengambil air dari wilayah Jawa Timur untuk dibawa ke lokasi calon ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. “Ini sebenarnya Pak Jokowi akhirnya dipermalukan. Itu justru yang bikin Pak Jokowi tidak nyenyak tidur di tenda,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (15/03/2022). Dengan adanya kejadian tersebut Rocky menilai bahwa akhirnya masyarakat tahu siapa sebenarmya Jokowi. “Jadi, keadaan kita akhirnya masyarakat menonton kelucuan, juncto kedunguan, itu yang dipertontonkan. Bahkan, alam semesta tidak merestui. Kan ini sesungguhnya pertanda yang paling buruk bahwa di awal sudah ada satu upacara untuk memulai sesuatu agar supaya direstui,” paparnya. Segala sesuatu yang menjadi proyek ambisius kata Rocky sebenarnya tidak dari hati nurani. Rakyat Indonesia tidak ada yang mengelu-elukan peristiwa itu. Bahkan, media massa menganggap ini hanya lelucon yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi, presiden hanya akan diingat lagi sebagai orang yang hanya lucu-lucuan walupun dipersiapkan dengan sangat serius. “Kalau dulu orang bikin simbol pakai pewayangan dan segala macam tentang politik yang tidak bermoral, sekarang itu terjadi. Ngirim tanah yang sebetulnya tanah sengketa atau sesuatu yang sengaja dibocorkan pada pers bahwa ini tanah dari akuarium. Atau Ganjar dengan sengaja memilih air yang bukan dari wilayah dia. Ini sebenarnya Pak Jokowi akhirnya dipermalukan. Itu justru yang bikin Pak Jokowi tidak nyenyak tidur di tenda sehingga sebaiknya pulang saja,” tegasnya. Rocky menyebut bahwa olok-olok terhadap Presiden Jokowi makin masif. “Di media sosial betul-betul mengolok-olok peristiwa itu. Dan ini yang perlu diperhatikan bahwa legitimasi itu kadangkala tidak diucapkan. Legitimasi diungkapkan dengan cara-cara simbolis,” katanya. Perihal elektabilitas Jokowi, Rocky mengatakan bahwa kalau disurvei berapa orang yang tidak setuju dengan IKN. Jangan dikatakan lagi bahwa sebetulnya yang setuju 92 persen. Yang nggak setuju adalah mereka yang membawa tanah yang tidak pada tempatnya dan air yang salah ambil. Jadi poin kita selalu adalah simbolisasi. Indonesia dikenal melalui politik simbolisasi. Presiden jokowi mau menyogok masyarakat dengan simbolisasi seolah semua tanah akan dibawa ke situ,” paparnya. Rocky melanjutkan seandainya secara supranatural dibuka secara terang-terangan, itu menunjukkan bahwa di dalam proyek ini ada ketidakjujuran hingga tidak ada orang yang berupaya menghitung risiko. Kalau dari awal proyek ini didesain dengan hati yang bersih maka risiko pasti bisa diantisipasi. Minta tolong aja pada anak-anak Mapala UI di Kalimantan yang ngerti cara memanfaatkan lahan terbatas, bagaimana mengatur arah matahari supaya tidak kepanasan di dalam tenda sehingga jadi pingsan dan segala macam, arah angin di mana. Itu tidak dihitung sehingga seolah-olah hanya yang penting Pak Jokowi senang dengan membuat tenda yang kuat. Tenda itu bukan sekadar kuat, tapi harus memperhitungkan variabel-variabel ekologi di situ. “Jadi jangan membuat tenda dempet-dempetan shingga ventilasinya tidak jalan sehingga membuat orang pingsan. Jadi kalkulasi itu yang juga dianggap sebagai kekacauan koordinasi. Sekali lagi, poin saya adalah Pak Jokowi selalu hanya ingin mendapat headline, tapi sekarang headline nya buruk. Itulah nggak enaknya. Bagaimanapun dia adalah kepala negara yang akhirnya dipermalukan karena nggak lengkap. Ini peletakan niat pertama itu mustinya sempurna. Seperti orang mau membuat rumah itu mustinya ada bubur merah putih dulu. Tokoh-tokoh sekitarnya musti dihadirkan, tapi itu yang tidak terjadi,” paparnya. “Tenda yang berjejer-jejer itu kelihatannya bagus, apalagi dari laptop Pak Jokowi. Tapi ini memerlukan kepekaan ekologi. Saya setiap bulan tiga kali bikin tenda, jadi musti paham soal itu. Jadi sekali lagi, bukan hanya masalah membangun infrastruktur tetapi harus dilihat di dalamnya ada value atau tidak,” katanya. Tenda itu bukan sekadar didirikan dan tidak berkoordinasi dengan lingkungan sekitarnya yang tahu arah angin, kapan matahari posisinya 60 derajat, di mana mustinya pintu harus dipasang. Itu keahlian yang hanya bisa diperoleh kalau ada ketelitian dan datang dari niat yang baik. “Jadi kalau sekadar bikin tenda dengan niat secara teknis, ya hanya asal pasang aja dan kokoh, tapi tidak ekologis. Tenda-tenda itu susunannya tidak ekologis dan itu yang membuat salah satu orang pingsan,” papar Rocky. (ida, sws)
POPULER
