Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal.

Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian.

“Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03).

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015.

“Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya.

Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun.

Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya.

Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016.

“Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya.

Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara.

“Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)