Jakarta, FNN – Rencana dukungan pada Presiden Joko Widodo 3 periode akan dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setelah Idul Fitri 1443 Hijriah.

Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, deklarasi itu akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya saat ditemui wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari itu juga di depan Presiden Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu.

Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode itu diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo.

“Karena Pak Luhut yang bikin orkestrasinya. Jadi sebagai konduktornya, dia musti melarang karena mungkin instrumen latar belum tiba. Jadi, ini panitia yang musti lengkap. Tadi terbaca bahwa memang ambisi kekuasaan itu tidak mungkin dihentikan,” kata Rocky Gerung.

Saat wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu 30 Maret 2022, itu Rocky sudah menduga dari awal bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni perguruan tinggi dan macam-macam yang juga akan dikerahkan dengan cara yang sama.

“Jadi kelihatan presiden Jokowi dan rezimnya tidak punya ide lain selain meniru-niru pekerjaan orde baru. Kan ini semua teori orde baru. Dulu juga begitu, sama,” lanjut Rocky.

Kepala desa dikumpulkan, kemudian bikin kebulatan tekad. “Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terur-menerus,” ujar Rocky.

Jadi teknokrat Presiden Soeharto kompak untuk membuat itu semua. “Kalau sekarang teknokratnya berantakan, sehingga dicari cara amplop kepala desa tebel-tebel,” ungkap Rocky.

Ia menyebutm, ini yang disebut sebagai duit haram terakhir yang musti dibagi habis. Ini secara etis nggak mungkin, secara posisional nggak mungkin.

“Jadi, memang cuma ini pertaruhan Pak Jokowi karena kalau tidak ada cara semacam ini setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan,” ujar Rocky.

Oleh karena itu, kata Rocky, orkestrasi itu musti dilanjutkan. “Dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, dia nggak mungkin melakukan ini. Tapi diem-diem dia juga sponsorin,” lanjutnya.

“Buktinya dia datang ke situ. Kalau Pak Jokowi tidak mau tiga periode, ya nggak usah datang,” tegas Rocky.

“Dia tahu bahwa itu akan dipake untuk mengelu-elukan dia dan minta beliau tiga periode. Jadi, permainan ini terlalu dangkal. (mth)