NASIONAL
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Penyaluran BSU Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tepat sasaran.\"Kami memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi COVID-19. Pemerintah harus memastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga alokasi anggaran pun bisa tepat guna,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta Pemerintah agar menyalurkan kedua program bantuan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.\"Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,\" tambahnya.Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi upah tersebut direncanakan sebanyak 8,8 juta orang, dengan total anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Program BSU juga akan diteruskan dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP tersebut.\"Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,\" katanya.Selain bantuan subsidi upah, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp600.000 per penerima. Bantuan itu diharapkan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional, kata Puan.\"Tentunya, teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal; dan kami berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,\" ujarnya. (mth/Antara)
Presiden Minta Menteri Berikan Pernyataan yang Berempati Kepada Rakyat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.\"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh,\" ujar Presiden.Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.\"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?\" tanya Presiden.Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.\"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja,\" ujar Presiden.Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.\"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Menlu Sebut 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (mth/Antara)
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.Oleh karena itu, Mendagri pun meminta dukungan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gugusan Karang Singa.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian supaya ini terbangun tahun ini, paling lambat tahun depan, sebelum nanti ada yang ngerjain (mengusik, red.) kita,\" kata Tito saat menyampaikan rencana kerja Kemendagri di Komisi II DPR RI.Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka, ujar Tito.Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan karang itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang.\"Saya sudah rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Menteri Perhubungan agar dibangun paling tidak mercusuar. Jangan sampai nanti kasus Sipadan Ligitan (berulang), karena (gugusan karang) itu merupakan choke point paling utama (Selat Malaka) dari Aceh sampai bawah di Bintan,\" tutur Mendagri.Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.Tito saat rapat menjelaskan ada enam choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.\"Selat Malaka itu jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia,\" papar Tito Karnavian.Tito, yang telah datang langsung ke lokasi pada Januari 2022 bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan Malaysia dan Singapura telah membangun infrastruktur di gugusan karangnya masing-masing, sementara di gugusan karang Indonesia sejauh ini hanya ada buoy (pelampung).\"Karang Malaysia sudah dibangun infrastruktur berupa helipad, sementara di Singapura ada struktur yang masif,\" sebut Tito. (mth/Antara)
KPK: Hasil Survei Jadi Pemicu Tingkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik terhadap lembaganya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.\"Kami berharap hasil positif dari capaian survei itu menjadi trigger bagi KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan tren positif upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Ali menyebutkan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut.\"Survei tersebut menyebut bahwa hasil pengukuran pada bulan November 2021 mencapai 71,1 persen, kemudian pada bulan Desember 2021 mencapai 71,7 persen, dan kali ini mencapai 73,8 persen,\" katanya.Ia menilai perbaikan indeks penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi mengalami peningkatan.\"Terlebih dari dua pengukuran terakhir yang mengalami perbaikan secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 2,1 poin,\" ujarnya.Oleh karena itu, kata dia, perbaikan tersebut menjadi capaian bersama karena dalam kerja pemberantasan korupsi, KPK selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.\"Baik aparat penegak hukum lainnya, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat dari berbagai unsur,\" kata dia.Selain itu, dia optimisme pemberantasan korupsi juga tercermin dari dua pengukuran lainnya, yakni Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yang diukur dengan skala internasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diukur secara nasional.\"CPI Indonesia yang dirilis awal tahun ini mengalami peningkatan, baik dari skor indeks maupun peringkatnya. Indeks CPI naik 1 poin dengan perbaikan peringkat sebesar 6 tingkat.Hasil SPI yang diukur dengan lebih dari 250.000 responden menunjukkan skor indeks 72,4 di atas rata-rata nasional sebesar 70,\" ucap Ali.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terjadi penurunan.\"Ada yang menarik juga di data. Trust terhadap KPK kalau melihat data trennya itu terjadi penurunan. Itu terutama sejak 2018 pertama kali KPK kami deteksi cukup tinggi 84,8 persen,\" kata Burhanuddin dalam survei \"Trust terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024\" yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (3/4).Akan tetapi, lanjut diam setelah itu 2019, 2020, 2021, sampai 2022 trust-nya turun,Menurut Burhanuddin, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, salah satu faktornya adalah revisi Undang-Undang KPK.\"Poin saya adalah KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Akan tetapi, belakangan sepertinya KPK menghadapi isu, terutama pascarevisi UU KPK. Hal tersebut membuat publik menjadi berkurang trust-nya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember. Namun, tetap belum kembali seperti semula,\" ujarnya.Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada bulan September 2018 sebesar 84,8 persen, kemudian pada bulan Februari 2019 sebesar 80,3 persen, dan pada bulan September 2020 sebesar 73,5 persen.Selanjutnya, pada bulan November 2021 sebesar 71,1 persen, pada bulan Desember 2021 sebesar 71,7 persen, dan pada bulan Februari 2022 sebesar 73,8 persen. (mth/Antara)
Pemerintah Akan Bantu Subsidi Upah Pegawai Bergaji di Bawah Rp 3 Juta
Jakarta, FNN - Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Bantuan yang rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja tersebut saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.\"Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan,\" ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin.Menurut dia, bantuan subsidi upah tersebut merupakan salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Hingga 1 April, realisasi PEN 2022 telah mencapai Rp29,3 triliun atau merupakan 6,4 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.Capaian tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp1,55 triliun, perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun, dan penguatan ekonomi Rp5 triliun.\"Perlindungan masyarakat diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan,\" ungkap Menko Airlangga Hartarto.Untuk tahun ini Program PEN hanya ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Sementara klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)
Badan Pangan Nasional Dorong Penguatan Konektivitas Pasar
Jakarta, FNN - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan konektivitas pasar dalam rangka mendukung penguatan pangan.“Eksosistem hulu hingga hilir itu harus terkoneksi dengan baik. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Keberadaan pasar sangat penting dalam proses pendistribusian pangan dari produsen untuk sampai ke masyarakat sebagai konsumen,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Arief juga menambahkan agar pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dapat menerapkan sistem rantai dingin (cold chain) sehingga umur simpan komoditas pangan dapat terjaga.“Konektivitas pangan penting dalam menjaga ketahanan pangan, melalui sinergi ekosistem pangan maka pangan dapat tersedia setiap waktu di semua wilayah, konsumen mendapat harga yang relatif stabil, dan petani, peternak, dan nelayan mendapatkan kepastian pasar dari produk yang mereka hasilkan,” kata Arief.Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia, Badan Pangan Nasional mengajak pemangku kepentingan pangan untuk meningkatkan konektivitas antara hulu hilir, mulai dari produksinya, pendistribusiannya hingga konsumsinya. Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri ini, perubahan iklim 2022 maka pangan pun menjadi perhatian semua pihak.“Kami telah menyiapkan skema dan kebijakan untuk penguatan pangan, dengan penguatan di hulu dan meningkatkan serapan petani, peternak di hilir sebagai optimalisasi serapan pangan domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa dalam mewujudkan konektivitas pangan, negara perlu memiliki stok, dan stok ini dapat terkoneksi dengan pasar, nantinya akan didukung dengan BUMN Pangan seperti penugasan kepada Bulog dan Holding pangan ID Food dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga.Sementara itu, Ketua Umum IKappi Abdullah Mansuri mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan NFA dalam memperbaiki tata niaga pangan.“Kita akan memperbaiki pangan nasional bersama NFA dan lembaga terkait. Kita tentu tidak ingin setiap tahun kami di pasar menghadapi persoalan-persoalan pangan,” ujar Abdullah Mansuri. (mth/Antara)
Mahfud Ajak Semua Atasi Penyebaran Ujaran Kebencian di Ruang Digital
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengatasi penyebaran ujaran kebencian, konten negatif, dan hoaks di ruang digital. \"Bahwa dalam mengatasi hal ini, Pemerintah tak dapat bekerja sendiri,\" kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks, dan konten-konten ekstremisme kekerasan lainnya di ruang digital. “Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat,\" kata dia lagi. Menurut Mahfud dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, dia menegaskan bahwa Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian. Begitu juga tentang konten bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta, yang marak ditemukan di ruang digital. Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional. “Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita,\" ujarnya pula. Ruang digital, kata dia, telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif. Mahfud yakin hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu, akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Dia mengatakan pada Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP bahwa Pemerintah akan terus mendukung upaya bersama tersebut, bahkan ke depan tidak akan berhenti hanya dengan menghasilkan karya-karya positif, tetapi juga memikirkan soal jangkauan agar dapat lebih luas lagi. \"Saya juga berharap kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat madani seperti ini terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang beragam, toleran dan damai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD pula. Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Padahal, menurutnya, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar untuk bisa mempraktikkan toleransi, karena dari sejak lahir, sudah dikelilingi oleh keberagaman. “Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” katanya lagi. (mth/Antara)
Libido Tiga Periode Itu Teroris Demokrasi
Jakarta, FNN – Pola pecah belah tampaknya menjadi tabiat rezim ini dalam memperahankan kekuasannya. Dari partai politik, organisasi profesi, organisasi mahasiswa hingga terakhir organisasi para kepala desa diadudomba lalu dikuasai. “Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya untuk menguasai partai politik. Bukan sekadar melanggengkan presidential threshold, tapi dengan memecah belah dari dalam. Kita lihat PPP dipecah belah, Golkar juga, supaya bisa berkuasa. Sekarang masyarakat sipil juga dipecah belah, kepala desa dipecah belah. Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing, menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk demokrasinya di era kepemimpinan Jokowi,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Dengan kenyataan seperti ini menjadi aneh kalau Luhut Binsar Pandjaitan meminta dipuji demokrasinya. “Kalau Pak Luhut minta dipuji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat. Justru yang terlihat adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil dan pengendaliannya. Caranya adalah diumpankan satu peristiwa untuk dipecah belah. Jadi, tidak ada semangat untuk merawat demokrasi, padahal bangsa ini memerlukan demokrasi,” tegasnya. Rocky menyarankan agar Luhut tidak mengklaim terus menerus bahwa Presiden Jokowi sukses dalam membangun demokrasi. “Presiden Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Dari zaman Gus Dur sudah ada demokrasi. Habibie juga demokrasi. Bu Mega pertahankan demokrasi. SBY meningkatkan demokrasi. Dan kini sebetulnya kita sedang berada di era di mana kemunduran demokrasi berlangsung secara sistematis, karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi,” paparnya. Kemunduran demokrasi di era Jokowi kata Rocky, semakin nyata ketika pemerintah tetap mempertahankan presidential threshold, memaksa presiden tiga periode, dan memecah belah rakyat. “Isu tiga periode itu, puncak dari kekacauan yang orang sebut sebagai teroris demokrasi dan macam-macam teroris konstitusi. Jadi, buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti,” tegasnya. Hal-hal semacam ini, kata Rocky tidak menjadi pemikiran Jokowi. “Saya kira filosofi itu yang tidak dipahami oleh presiden bahwa karena kita berbeda, beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi biarkan keragaman itu ada, supaya bisa diolah persatuan,” paparnya. Anehnya, kata Rocky yang terjadi sekarang justru terbaik. “Demi persatuan, yang beragam itu tidak diizinkan. Supaya yang beragam itu hilang, maka yang beragam itu dipecah-belah. Bukti bahwa pemerintah berusaha memaksakan persatuan itu, kebulatan tekad yang dipaksakan, kemudian dibawa jadi persoalan sehingga presiden Jokowi sebetulnya mengumpankan perpecahan sampai ke tingkat desa,” tegasnya. Jadi, hiruk-pikuk politik yang seolah-olah ada demokrasi padahal sebetulnya hiruk-pikuk itu justru memperlihatkan demokrasi yang justru sedang rusak. “Dan konduktornya adalah Muhaimin. Juga Pak Luhut. Karena Pak Luhut yang menjadi panutan dewan pembina APDESI yang tanda petik ini,” katanya. Rocky menilai Muhaimin adalah konduktor yang berusaha terus menerus mencari nada padahal dia sebetulnya tidak bisa membaca nada demokrasi. “Ajaib bahwa PKB yang didirikan oleh Gus Dur yang pasti ada demokrasi, sekarang dia berantakan karena tidak paham lagi tentang value dari demokrasi,” pungkas Rocky. (ida, sws)
Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Kunker ke Unhas
Makassar, FNN - Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda TNI Bambang Irwanto MTr (Han) CHRMP, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi pendidikan keahlian kesehatan ke Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan.Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat. Laksda TNI Bambang Irwanto, memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya, sekaligus ingin mendengarkan secara langsung pengembangan pembelajaran mahasiswa dari TNI pada perguruan tinggi.\"Seluruh yang berkaitan dengan komponen militer ada pada tupoksi kami. Kami juga secara aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi,\" ujarnya. \"Ini perlu dilakukan agar kita bisa bergerak bersama memberikan informasi bahwa pertahanan bukan hanya tugas TNI. Akan tetapi, menjadi tugas kita bersama untuk mendukung operasional bidang militer,\" sambung Laksda TNI Bambang.Sementara Prof Dwia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sumber daya TNI yang memperoleh izin belajar di Unhas utamanya dalam bidang kesehatan.Selama menempuh pendidikan di Unhas, mahasiswa tersebut mempunyai jejak akademik yang baik. Prof Dwia berharap, kolaborasi Unhas dan pemerintah bisa terus dioptimalkan dalam berbagai bidang. Unhas secara aktif juga melakukan kerja sama dengan TNI, misalnya saja melalui KKN Kebangsaan yang pertama kali di inisiasi Unhas yang melibatkan TNI.\"Unhas merupakan kampus utama kami yang didesain menjadi kampus yang asri dan nyaman. Kami juga memiliki Kampus Teknik di Gowa dan pengembangan multikampus pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tujuannya membuka ruang akses bagi masyarakat tanpa harus datang ke Makassar,\" jelasnya.Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof Dr Muh Restu, menyampaikan ada sebanyak 19 mahasiswa dari TNI yang kuliah di Unhas dengan beasiswa pada prodi kesehatan.\"Bukan hanya yang memperoleh beasiswa, tapi ada juga di antara mereka yang kuliah secara mandiri. Total kurang lebih 35 orang mahasiswa TNI yang tersebar pada sembilan fakultas,,\" jelas Prof Restu. (mth/Antara)
POPULER
