NASIONAL
Moeldoko Minta Generasi Muda Kelola Informasi dengan Bijak
Malang, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta generasi muda yang ada di Indonesia untuk bisa mengelola dengan bijak berbagai informasi yang saat ini tersebar dan mudah didapatkan di media sosial. Moeldoko dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa jika informasi yang beredar tersebut tidak dikelola dengan bijak khususnya oleh para generasi muda Indonesia, maka akan berdampak negatif. \"Jika semua informasi yang ada itu tidak dikelola dengan benar, berbagai informasi yang datang itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif,\" ucapnya. Moeldoko menjelaskan, anak-anak muda saat ini banyak menginginkan kekayaan secara instan yang merupakan salah satu dampak negatif akibat banyaknya informasi yang tersebar tanpa pengelolaan yang baik. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, maka diharapkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia mampu membangun karakter para generasi muda Indonesia agar bisa mengelola berbagai informasi yang beredar itu secara bijak. \"Ada kecenderungan anak-anak muda sekarang ingin instan. Memamerkan kekayaan mereka. Maka, perguruan tinggi menjadi pilihan tepat untuk membangun karakter,\" ujarnya. Ia menambahkan, generasi muda Indonesia diharapkan bisa menjadi generasi yang kuat karena tantangan ke depan akan semakin berat. Ia berharap perguruan tinggi di Indonesia bisa menjawab tantangan itu dan membangun karakter anak-anak muda Indonesia yang kuat. Menurutnya, ada sejumlah fenomena global yang akan menjadi tantangan berat dan tidak bisa dihindari, yakni faktor perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas dan kejutan. Salah satu tantangan yang dihadapi dunia saat ini adalah penyebaran virus Corona. \"Kita lihat bahwa COVID-19 memberikan perubahan yang luar biasa. Kompleksitas-nya begitu tinggi, perubahan begitu cepat,\" tuturnya. Dengan kondisi tersebut dan adanya sejumlah tantangan lain, lanjutnya, maka generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi yang kuat dan mampu memunculkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan yang ada. \"Untuk itu, di tengah-tengah perkembangan yang diperlukan adalah bangsa yang memiliki karakter kuat dan memiliki inovasi. Pilihannya inovasi atau mati,\" kata Moeldoko. (mth/Antara)
Jokowi Audiensi dengan 12 Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraudiensi dengan 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dengan agenda membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga stabilitas harga bahan pokok. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengatakan pertemuan dengan Presiden tersebut juga membahas mengenai program Rumah Kebangsaan. \"Pertama, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini,\" kata Raihan dalam keterangannya usai pertemuan. Menurut dia, program Rumah Kebangsaan bertujuan untuk tetap menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia. \"Berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa tetap kami rajut dalam satu kesatuan,\" jelasnya. Dia menjelaskan Rumah Kebangsaan merupakan salah satu upaya Kelompok Cipayung Plus dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda Indonesia, terutama di bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi. \"Harapannya, muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan, yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" katanya. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kelompok Cipayung Plus juga berkomitmen mendukung program tersebut agar pemindahan dan pembangunan IKN berjalan baik. IKN juga diharapkan menjadi prestasi dan legasi Presiden Jokowi di mata dunia. Selain itu, kelompok mahasiswa itu juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas harga bahan pokok, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi kegelisahan masyarakat. Presiden Jokowi menyambut baik aspirasi tersebut, tambah Raihan. \"Alhamdulillah Presiden menyambut baik dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran, agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya,\" katanya. Jokowi juga berpesan kepada para mahasiswa tersebut untuk terus berkreasi dan berinovasi, selain juga harus bisa tetap berpikir kritis. \"Pesan Presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif, tapi tidak meninggalkan daya kritisnya; dan Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,\" ujarnya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut yaitu: 1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI); 2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI); 3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII); 4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI); 5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI); 6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (DPP IMM); 7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI); 8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND); 9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII); 10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS); 11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI); dan 12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). (mth/Antara)
Ma'ruf Amin Harap Pengusaha Jalankan Kewajiban Bayar THR Secara Baik
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap para pengusaha dapat menjalankan kewajibannya atas pembayaran tunjangan hari raya Idul Fitri tahun ini secara baik, di tengah kondisi perekonomian yang juga sudah mulai membaik.\"Saya berharap supaya, sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi, saya harap para pengusaha itu melakukan kewajibannya untuk membayar THR ya,\" ujar dia, di sela kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Ia sampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan berkaitan penundaan pembayaran THR yang terjadi pada Idul Fitri tahun sebelumnya karena pandemi.Menurut dia, di tengah kondisi Covid-19 mulai terkendali dan berbagai sektor perekonomian juga sudah mulai pulih, maka diharapkan pembayaran THR bisa dilakukan sesuai ketentuan. \"Ya saya kira para pengusaha jangan berusaha untuk menunda lagi, barang kali itu,\" kata dia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mendampingi dia dalam kesempatan itu menyatakan, THR merupakan hak pekerja yang dijamin undang-undang, yang harus diberikan kepada pekerja.Fauziyah menjelaskan, pada 2020 dan 2021, karena kondisi pandemi pada saat itu, maka disepakati pembayaran THR bisa diberikan hingga Desember. Namun pada tahun ini, dia mengatakan pembayaran THR akan diberikan sesuai ketentuan.\"Namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dan pandemi Covid-19 yang juga sudah bisa diatasi dengan baik, maka ketentuan mengenai pembayaran THR akan dikembalikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan,\" kata dia. (mth/Antara)
Presiden Jokowi: Perang Perdalam Krisis Ekonomi Dunia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyampaikan perang yang terjadi pada Februari 2022 lalu telah memperdalam krisis perekonomian global, padahal sebelumnya dunia telah terdampak begitu hebat karena pandemi COVID-19. “Pada saat dunia mulai bangkit memulihkan perekonomian, bulan lalu, pada Februari 2022 terjadi perang yang telah membuat pusing semua negara,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan secara virtual pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa. Pada Februari 2022, Rusia menyatakan untuk memulai operasi militer khusus ke Ukraina, yang menimbulkan ketegangan geopolitik global hingga saat ini. Presiden Jokowi menyebutkan di awal 2022 sebenarnya perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Efek rambatan pembatasan mobilitas manusia dan barang akibat COVID-19 telah menyebabkan kelangkaan sumber energi, kelangkaan pangan, dan kontainer yang berpotensi mengerek inflasi. “Ini (perang) akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia,” ujar dia. Ketegangan politik tersebut telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas, bahan baku pupuk hingga gandum. Karena itu, inflasi dikhawatirkan akan terus meningkat. “Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati,” ucapnya. Kepala Negara menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah penciptaan banyak investasi yang menjadi sumber lapangan kerja dan mobilisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. “Dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif. Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini,” ujarnya. (mth/Antara)
Indonesia Terus Membaik, Tidak Ada Lagi Wilayah dengan PPKM Level 4
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa 22 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi terkait perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022. Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi PPKM mingguan yang rutin dilakukan. Sebelumnya PPKM Jawa dan Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 yang berakhir pada 21 Maret 2022. Indonesia terus membaik dari situasi pandemi COVID-19 yang sebelumnya juga ikut terdampak gelombang ketiga, yakni penyebaran corona varian Omicron. Karena menunjukkan perbaikan yang signifikan, Instruksi Mendagri terbaru untuk wilayah Jawa-Bali kali ini sudah tidak ada lagi wilayah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Pada pekan-pekan lalu, wilayah di pulau Jawa dan Bali dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 dan Inmendagri sebelumnya 7 daerah ditetapkan dengan PPKM level 4. Dari Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali, 7 daerah memberlakukan PPKM level 4, yaitu Kota Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun. Setelah evaluasi tiap pekan, kondisi terus membaik secara signifikan, ditandai dengan pelandaian kasus yang berbanding lurus dengan membaiknya level daerah. \"Di mana dalam PPKM kali ini pengaturan PPKM pada level 4 dihapus karena sudah tidak ada lagi daerah yang berada di PPKM level 4 dari sebelumnya yang masih terdapat 7 daerah,\" kata Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal. Tidak hanya wilayah dengan level 4, wilayah yang sebelumnya ditetapkan dengan level 3 juga ikut turun jumlahnya dari 66 daerah menjadi 48 daerah.Bahkan, dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PPKM wilayah Jawa-Bali wilayah yang ditetapkan menerapkan PPKM level 3 berjumlah 320 daerah. Ketika itu, peningkatan terjadi signifikan dari pekan sebelumnya yang berjumlah 118 daerah dengan PPKM level 3. Tiga pekan terakhir penurunan level wilayah dari level 3 cukup signifikan, pada pekan lalu terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 dari 84 daerah menjadi 66 daerah. Jumlah wilayah dengan penerapan PPKM level 2 jadi bertambah karena daerah yang pekan lalu berada di level 4 atau 3 turun ke level 2. Dalam Inmendagri Jawa-Bali terbaru ini, daerah dengan level 2 mengalami kenaikan dari 55 daerah menjadi 77 daerah, begitu juga dengan daerah yang berada pada PPKM level 1 yang saat ini sudah terdapat 6 daerah dari yang sebelumnya belum ada sama sekali. Penyesuaian Inmendagri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perpanjangan PPKM Wilayah Jawa dan Bali kali ini ini terdapat penyesuaian dan pengaturan daerah dengan level 1 seperti bioskop, mal, pabrik, tempat ibadah sudah bisa beroperasi 100 persen, terkecuali acara resepsi yang pelaksanaannya dibatasi dalam kapasitas maksimal 75 persen. Sedangkan, perubahan pengaturan pada PPKM level 2 terkait ketentuan operasional bioskop yang semula dalam kapasitas maksimal 70 persen, kini menjadi 75 persen. Restoran/rumah makan dan kafe yang berada di area bioskop dari semula 50 persen saat ini menjadi 75 persen. Kemudian, penambahan pengaturan PPKM pada daerah dengan level 1 meliputi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang tetap mengacu pada surat edaran bersama (SEB) 4 menteri. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilakukan 100 persen WFO. Pada sektor esensial yakni keuangan, pasar modal, teknologi informasi, perhotelan non karantina, industri orientasi ekspor dapat beroperasi 100 persen. Kecuali, pelayanan administrasi keuangan sektor keuangan dan industri orientasi ekspor beroperasi yang masih diatur dengan 75 persen WFO. Sedangkan, sektor kritikal seperti supermarket dan hypermarket sudah dapat beroperasi 100 persen. Masih dalam koridor level 1, kegiatan makan minum di tempat umum diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan kapasitas 100 persen. Sedangkan, restoran, rumah makan, kafe dengan jam operasional mulai dari jam 18.00 dapat beroperasi sampai dengan jam 00.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75 persen. Vaksinasi Membaiknya kondisi Indonesia dari pandemi COVID-19 gelombang ketiga ini tentunya tidak pula membuat semua elemen menjadi lengah dan mulai abai. Peningkatan jumlah daerah pada level 2 dan level 1 serta penurunan level 3 tentunya harus selalu disikapi dengan bijak tanpa mengurangi arti kewaspadaan. Salah satunya menurut Kemendagri perlu disikapi dengan terus berupaya untuk memperkuat capaian vaksinasi, termasuk pemberian suntikan ketiga atau booster. Pemahaman atas arti penting vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kekebalan populasi, sehingga mampu menahan laju perkembangan virus COVID-19. Hal tersebut diperkuat dengan data hasil survei serelogi yang dilakukan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Survei mengidentifikasi bahwa proporsi penduduk yang sudah divaksinasi, sebanyak 41,5 persen mempunyai kadar antibodi besar dari 1000 U/ml atau tiga kali lebih tinggi dibandingkan yang belum divaksinasi atau sebesar 13,1 persen. Dalam konteks tersebut, seluruh kepala daerah beserta Forkopimda tentunya memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam upaya kolaboratif untuk melakukan percepatan program vaksinasi di daerahnya. \"Dengan melibatkan segenap elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang senantiasa bahu membahu bersama aparat kewilayahan menuntaskan agenda vaksinasi di daerah masing-masing,\" ujar Safrizal. (mth/Antara)
Di Mandalika Hujan Uang, Di Brebes Nyawa Melayang
Jakarta, FNN - Ironis. Panitia balap motor dunia menggelontorkan ratusan juta untuk membayar pawang hujan. Sementara di Brebes Jawa Tengah, sebuah keluarga miskin bunuh diri karena kesulitan cari makan, dimana ada seorang ibu yang tega menggorok leher ketiga anaknya. Status sang suami sebagai pengangguran semakin memperparah kesulitan ekonomi keluarga itu. Sang ibu, Kanti Utami beralasan ketimbang menderita berkepanjangan di dunia lebih baik diakhiri saja penderitaan itu dengan membunuh anak-anaknya. Dari ketiga anaknya, yang satu meninggal dunia, yang dua kritis. Demikian perbincangan antara akademisi Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin (21/03/2022). Rocky membandingkan apa yang dialami Kanti Utami yang dibalut kemiskinan dengan dan Rara Isti sang pawang hujan, yang bergelimang uang. Bahkan uang dari negara. Apa yang dialami pawang hujan tersebut, berbanding terbalik dengan Kanti Utami yang tega membunuh anaknya karena masalah ekonomi. Kanti Utami merupakan seorang ibu yang tega menganiaya 3 anak kandungnya sendiri. Dia bahkan menggunakan pisau cutter untuk menggorok salah satu leher buah hatinya. Kanti Utami berdalih tega melakukan aksi keji tersebut untuk menyelamatkan sang anak agar tidak merasakan hidup susah sepertinya. Rocky Gerung menyoroti perbedaan nasib dua orang yang bertolak belakang. Ia mempertanyakan bagaimana peran Negara dalam mengatasi permasalahan rakyatnya. \"Bukan sekadar ibunya ingin membunuh, tapi dia dipaksa secara sosial untuk membunuh, dan kita langsung melihat bahwa 3 anak ini menjadi korban karena ketiadaan daya beli dari si ibu,\" tuturnya, Senin, 21 Maret 2022. \"Sementara di Mandalika, ada Rp2,5 triliun APBN dipake balapan di situ. Jadi di situ tragisnya,\" papar Rocky Gerung menambahkan. Rocky pun membahas bagaimana negara seharusnya mensejahterakan rakyat jika berdasarkan konstitusi. Jika Pemerintah mampu melaksanakan perintah konstitusi tersebut, tidak akan ada kasus seperti yang dialami Kanti Utami. \"Kita coba bayangkan, kalau negara ini negara yang diperintahkan untuk mensejahterakan rakyat oleh konstitusi, maka mestinya tidak ada ibu yang membunuh anaknya,\" ujar Rocky Gerung. Rocky menyebut kasus Kanti Utami sebagai kegagalan negara dalam memelihara orang miskin. Padahal, negara diperintahkan untuk memelihara orang miskin, dan bukan pawang hujan di Mandalika. Jadi trade-off ini yang mau kita sebut sebagai tragis karena kegagalan negara memelihara orang miskin,\" ucap Rocky Gerung. \"Padahal negara diperintahkan oleh konstitusi, memelihara orang miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan pelihara pawang di Mandalika,\" pungkasnya. (sof, sws)
LaNyalla: Pasal 33 UUD 1945 Cetak Biru Negara Kesejahteraan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 adalah konsepsi asli pemikiran para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Welfare state sendiri berarti negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Penegasan tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Dialog Publik Nasional Dies Natalis Juris Polis Institute (JPI) ke-1 di Jakarta, Ahad, 20 Maret 2022. “Itulah pemikiran luhur para pendiri bangsa ini, sehingga Pasal 33 di dalam UUD 145 Naskah Asli disebut dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Karena muara dari perekonomian yang harus disusun oleh negara ini adalah kesejahteraan sosial,” ujarnya. Pasal tersebut dengan jelas mengatur bagaimana kekayaan alam negara ini, yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur hingga dikelola oleh negara. Oleh karena itu, LaNyalla sering mengkritik konsep perizinan pertambangan dan konsep perizinan konsesi lahan yang diberikan negara kepada swasta dengan sangat murah dan tidak sepadan dengan sumber daya alam yang dikuras habis. “Perusahaan tambang swasta hanya bermodal selembar Surat Izin Usaha Produksi, yang mungkin dikeluarkan dengan biaya yang sangat murah, sudah bisa menguasai puluhan hektar wilayah yang mengandung ratusan juta kubik ton mineral yang ada di dalam tanah. Lalu perusahaan tersebut listing di bursa saham, dan menawarkan kepada dunia, bahwa mereka memiliki ratusan juta kubik mineral berharga,” katanya. Dari proses itu, perusahaan mendapat dana di depan dari para pembeli saham mereka di lantai bursa. Sedangkan negara hanya mendapat royalti dan bea ekspor yang masuk ke kas negara yang diberi nama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Mau tahu berapa besarnya PNBP dari situ? Tahun 2020 lalu, Kementerian ESDM mencatat uang yang masuk ke negara dari pertambangan mineral dalam setahun sebesar Rp 35 triliun. Padahal yang disebut pertambangan mineral itu mencakup Batubara, Nikel, Bijih Nikel, Emas, Perak, Bauksit, Timah, Tembaga, Granit dan lain-lain. Jadi siapa yang makmur kalau begitu,” katanya. Begitu juga dengan pendapatan negara dari perkebunan sawit. Padahal, negara telah memberikan izin konsesi lahan sekitar 16 juta hektar. Pada 2020, pendapatan yang masuk ke negara tercatat sekitar Rp 20 triliun. Padahal devisa ekspor perusahaan-perusahaan sawit tersebut yang tercatat di Bank Indonesia mencapai angka di kisaran Rp 350 triliun dalam setahun. “Ini hanya secuil dari contoh pentingnya rekonseptualisasi arah pembangunan nasional dalam perekonomian bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi. Bahwa Sistem Ekonomi Pancasila yang sudah kita tinggalkan mutlak dan wajib kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan,” katanya. LaNyalla menjelaskan, idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Tiga entitas itu ibarat kapal laut, punya tiga palka. Palka pertama adalah Koperasi atau Usaha Rakyat, Palka kedua adalah BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan Palka ketiga adalah Swasta murni, baik nasional maupun asing. “Koperasi atau usaha rakyat adalah entitas bisnis yang dapat dijalankan oleh rakyat di sebuah wilayah atau daerah. Artinya, selama rakyat di suatu wilayah mampu mengorganisir dirinya dan berserikat untuk memiliki alat produksi melalui usaha bersama, atau koperasi, maka negara wajib memberikan perlindungan. Sehingga harus ada cluster pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat dan sejenisnya,” ujar LaNyalla. Sedangkan BUMN, BUMD atau BUMDes, lanjut LaNyalla, adalah garda terdepan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. “BUMN harus menjalankan tugas suci negara untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya. Oalka ketiga, swasta baik nasional maupun asing, diberi ruang di luar sektor-sektor strategis tersebut. Kecuali bila swasta bekerjasama dengan BUMN, dengan porsi yang tetap dalam koridor penguasaan negara atas cabang-cabang yang penting bagi hajat hidup orang banyak, atau yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Rahmi Aries Nova/FNN).
Pembagian Minyak Goreng Sitaan Harus Berdasarkan Keputusan Pengadilan
Jakarta, FNN - Praktisi hukum Asep Irwan mengatakan, pembagian atau pendistribusian minyak goreng hasil sitaan seharusnya dilakukan apabila barang tersebut telah dirampas oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. \"Bagaimana didistribusikan lagi ke masyarakat? Ya percepat sidang penimbunannya, jatuhkan hukuman berat. Barang bukti dirampas untuk negara, baru negara bagikan ke rakyat seperti pasar murah atau jadi bantuan sosial secara gratis kepada masyarakat tidak mampu,\" kata Asep di Jakarta, Sabtu. Asep menjelaskan, ketentuan terkait barang bukti telah diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: Ayat (1) \"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b.perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c.perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana\". Ayat (2) \"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain\". Asep juga menegaskan, barang bukti yang mempunyai unsur pidana harus mendapatkan putusan sidang sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Terkait minyak goreng sitaan yang hendak didistribusikan ke masyarakat tersebut harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dulu, Asep mengatakan agar status barang tersebut jelas. \"Barang bukti kalau ada pidananya tunggu putusan hakim, makanya secepatnya itu perkaranya kirim ke jaksa untuk disidangkan supaya status barang bukti dirampas untuk negara dan oleh negara bagikan ke rakyat. Barang bukti harus jelas statusnya,\" kata mantan hakim itu. Sebelumnya, Polres Metro Depok pada Selasa (15/3) menggerebek sebuah gudang yang menyimpan ribuan liter minyak goreng yang dikemas ulang dengan merek Wasilah 212 dan Kita 212. Polres Metro Depok selanjutnya mendistribusikan minyak goreng tersebut mengingat kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, minyak goreng tersebut sudah didistribusikan sehari sesudah penggerebekan, yakni pada Rabu (16/3). \"Sudah dilaksanakan hari berikutnya,\" katanya. (mth/Antara)
SMSI Raih Rekor MURI Terkait Jumlah Anggota Terbanyak di Dunia
Jakarta, FNN - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor terkait dengan jumlah anggota terbanyak di dunia. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, di Galeri MURI, Jakarta, Jumat (18/3). “Hari ini, kami bangga bertemu dengan orang-orang hebat, kreatif, dan tangguh yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Indonesia butuh orang-orang seperti yang terpilih hari ini agar bangsa kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain,” kata Jaya Suprana. Sejak didirikan pada 7 Maret 2017 jumlah anggota SMSI per 31 Desember 2021 mencapai 1.761 anggota. Mereka terdiri atas pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah anggota sebanyak itu dinilai Tim MURI merupakan jumlah terbanyak di dunia sehingga pantas diberi penghargaan. Bahkan sekarang, kata Firdaus, jumlah anggota SMSI semakin banyak, yaitu mencapai 2.000 pengusaha pers atau media siber. “Organisasi SMSI tengah meluas jaringannya hingga tingkat kota dan kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan,” lanjutnya. Penghargaan MURI tersebut menandai pencapaian rencana strategis SMSI yang telah ditetapkan pada peta perjalanan organisasi dalam kurun waktu lima tahun sejak berdiri. Selain menerima penghargaan atas rekor anggota terbanyak di dunia, pada 28 Februari 2020 SMSI dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini bertema \"Mendambakan Keadilan Sosial\". Hanya dalam kurun waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggotanya sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Mohammad Nasir menyampaikan pencapaian SMSI berkenaan dengan anggota terbanyak di dunia itu perlu dicatat dan dirayakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. “Melalui pencatatan ini, kami bisa merefleksikan kembali pencapaian yang telah diraih bersama. Tentu saja, kami akan lebih bersemangat,” ujar Mohammad Nasir. (mth/Antara)
LaNyalla Minta Aktor Utama Penipuan Investasi Bodong Diusut
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepolisian mengusut aktor utama kasus penipuan investasi bodong. Dia berharap kasus tersehut tak hanya berhenti di afiliator. Menurut LaNyalla, jika dalangnya tidak diusut sampai tuntas, maka akan muncul kembali aplikasi money game maupun penipuan serupa. \"Saya berharap pengusutan kasus investasi bodong ini sampai tuntas. Tidak berhenti pada para afiliator atau yang mempromosikan saja. Karena saya yakin, di belakang mereka ada aktor-aktor besar,\" ujar LaNyalla, Jumat, 18 Maret 2022. Ditambahkannya, kemungkinan saat ini aktor-aktor di balik layar aplikasi seperti Binomo dan Quotex atau lainnya sedang menunggu perkembangan proses hukum. Sambil melihat situasi dan kondisi. \"Bisa jadi setelah reda, merasa aman, mereka akan beraksi kembali. Ini yang perlu juga diwaspadai,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu berharap pihak kepolisian 2tidak memberikan ruang kepada para pengendali bisnis haram ini bebas di luaran sambil menikmati uang hasil tipu-tipu. \"Terpenting polisi juga harus memastikan tidak ada pihak-pihak yang memback-up para afiliator ini. Hukum harus tegak,\" ucapnya. Kepada masyarakat, LaNyalla mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu para afiliator mempertaruhkan uangnya di aplikasi. \"Masyarakat harus berpikir jernih. Jangan mudah terkena iming-iming. Sebaiknya investasi dilakukan dengan cara yang masuk akal,\" katanya.(MAI/FNN).
POPULER
