NASIONAL
PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp 77,9 M dari Investasi Ilegal
Jakarta, FNN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal. “Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi. Sebagai lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain. PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal. Selain itu, pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi. Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana. Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Ivan menambahkan, memasuki usia 20 tahun sejak berdiri pada 17 April 2022, PPATK terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).“PPATK sudah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002. Dalam kurun waktu itu, PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan, yaitu pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC),” tuturnya.Berdasarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp1.540 triliun pada tiap tahun. (mth/Antara)
Syarat Mudik Lebaran Lebih Berat dari Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN – Ada kabar gembira bagi umat Islam di Indonesia bahwa tahun 2022 tidak ada larangan mudik Lebaran. Masyarakat boleh mudik Lebaran dengan syarat sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap (1 dan 2) serta booster. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Maret 2022 di Jakarta. Di sisi lain ada ada kabar kurang mengenakkan, sebab persyaratan mudik Lebaran lebih ketat dibandingkan dengan mudik Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. “Mudik Lebaran 2022 ini aturannya seharusnya lebih longgar, setidaknya sama dengan Natal 2021 dan tahun baru 2022,” kata wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Kamis, 24 Maret 2022. Hersu, demikian panggilan akran Hersubeno mempertanyakan kenapa harus ada vaksin booster bagi pemudik Lebaran, sementara data menunjukkan kasus Covid-19 semakin menurun. Pemerintah, kata Hersu seharusnya bisa memahami suasana batin umat Islam Indonesia yang sudah 3 tahun tidak bisa mudik. Mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Hersu menunjukkan data dan fakta yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa jumlah orang yang sudah vaksin lengkap sekitar 148 jutaan, sedangkan pengguna vaksin booster baru 12.487.116 atau sekitar 6 persen juta. “Artinya yang bisa mudik cuma sejumlah itu. Lainnya di kemanakan? Pasti akan terjadi kekacauan. Mudik itu tradisi, walau ekonomi sulit, harus tetap mudik. Jadi pemerintah harus adil dan konsisten,” pesan Hersu. Kebijakan pemerintah kata Hersu jelas ambigu, kalau ingin menunda Pemilu, pemerintah pakai alasan pandemi belum reda. Akan tetapi jika ingin menunjukkan kinerja pemerintah yang diklaim bagus, dinyatakan angka pandemi terus menurun. Selain ambidu lanjut Hersu, pemerintah tidak konsisten khusunya dalam membuat kebijakan soal mudik Lebaran tahun 2022. Hersu mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa vaksin booster hanya bersifat anjuran. Budi mendasarkan pada pengalaman di negara lain, yakni pemerintahan Hongkong. Budi menegaksan bagi merka yang sudah booster, ini tidak perlu melampirkan syarat perjalanan apapun. “Jika kita padukan antara konferensi pers Presiden Jokowi dengan pernyataan Menteri Kesehatan, mana yang benar? Masalah ini, kata Hersu perlu segera diperjalas dan dibuat regulasinya agar tidak terjadi kekacauan di lapanagan. Ketidakkonsistenan pemerintah tentu saja mengundang kecurigaan masyarakat, khususnya umat Islam. Diduga ada motif bisnis lagi untuk menangguk keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Apalagi, pada awal Januari 2022 Jokowi mengklaim vaksin melimpah. Lalu pada 8 Maret 2022 juru bicara Kementerian Kesehatan dr Sitia Nadia Tarmizi, menyatakan Indoneia punya stok vaksin sebanyak 440 juta dosis dari berbagai merk. Sepekan kemudian tepatnya 14 Maret 2022, BPPOM telah memperpanjang masa kedaluwarsa masa vaksin dari semula 3 bulan menjadi 6 bukan. Apakah kebijakan wajib booster syarat mudik lebaran sebagai staretegi pemerintah menghabiskan stok vaksin yang melimpah? Data Kemenhub jumlah pemudik Lebaran tiap tahun rata-rata 23 juta. Pemudik Natal dan Tahun Baru 2021 sebanyak 11 juta. Mengapa lebih ketat saat Lebaran? Jangan sampai pemerintaah dituduh Islamophobia dan deskriminatif terhadap umat Islam. Perihal Islamophobia, kata Herus, pemerintah sering menggunakan narasi dan stigma radikal dan terorisme. Juga soal penggunaan toa di masjid dan kebijakan lain yang merugikan kepentingan umat. (sof, sws)
Tiba di Nagan Raya, Ketua DPD RI Ditandu Secara Adat Raja Aceh
Suka Makmue, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia La Nyalla Mattaliti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang disambut secara adat Kerajaan Aceh.Ia turut ditandu oleh masyarakat dan diiringi lantunan shalawat Nabi Muhammad, disertai tabuh genderang Rapa\'i sebagai alat musik khas Aceh. Ketua DPD Republik Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattaliti memenuhi undangan Raja Beutong Aceh ke IX Paduka Yang Mulia Teuku Raja Keumangan di Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kamis (24/3/2022). Kedatangan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattaliti disambut hangat oleh Raja Beutong Aceh ke IX Paduka Yang Mulia Teuku Raja Keumangan, beserta keturunan para raja di daerah ini.Ia juga turut ditepungtawari oleh keluarga Kerajaan Beutong Aceh, dan mendapatkan penyambutan hangat secara adat istiadat Aceh. (mth/Antara)
Presiden: Dokter Indonesia Harus Adaptif Terhadap Teknologi Baru
Banda Aceh, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para dokter di Indonesia adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru dalam menghadapi transformasi kesehatan, sehingga memiliki daya saing yang kuat. “Transformasi kesehatan tidak dapat ditunda. Para dokter Indonesia harus adaptif terhadap teknologi terbaru,” kata Presiden dalam pembukaan Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke-22 secara virtual yang diikuti di Banda Aceh, Rabu. Presiden mengatakan pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir memaksa semua untuk terus memperbaiki sistem kesehatan agar semakin tangguh dalam menghadapi berbagai situasi. Menurut Kepala Negara disrupsi teknologi yang sudah berlangsung juga ikut mendisrupsikan dunia kedokteran dan farmasi Tanah Air. Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi sistem kedokteran harus dipercepat guna menghadirkan para dokter yang unggul. Termasuk juga, Presiden meminta dokter adaptif terhadap perkembangan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan yang prima sekaligus merata, khusus di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). “Transformasi sistem pendidikan kedokteran juga harus dipercepat agar mampu menghasilkan dokter-dokter yang unggul, yang manguwasai teknologi kedokteran modern dan mampu bersaing dengan dokter seluruh dunia,” kata Jokowi. Selain membuka Muktamar IDI ke-31 dan IIDI ke- 22, Presiden Jokowi juga meresmikan Monumen Pengabdian Dokter Indonesia, yang didedikasikan untuk dokter Indonesia yang gugur selama penanggulangan pandemi COVID-19. “Selama penanganan pandemi kita sudah banyak kehilangan para dokter dan tenaga medis yang sangat patriotis dan berdedikasi dalam menjaga tugas-tugas kemanusiaan,” katanya. Oleh karena itu, menurut Presiden, monumen itu menjadi salah satu bentuk untuk mengenang para dokter yang gugur dalam menangani wabah pandemi. Monumen ini akan selalu mengingatkan dan memacu semangat para dokter Indonesia untuk tegak berdiri di garda depan dalam penanganan kesehatan. “Alhamdulillah dengan bantuan dokter Indonesia, kita negara yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan terus percepat vaksinasi dan terus mengajak masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan,” demikian Presiden Joko Widodo. (mth/Antara)
Kepala BIN: Indonesia Masuk Transisi Pandemi Jadi Endemi
Jakarta, FNN - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengatakan, Indonesia saat ini memasuki masa pra kondisi menuju transisi pandemi menjadi endemi. \"Pemerintah sangat berhati-hati. Secara bertahap pembatasan sosial memang sudah dilonggarkan,\" kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan tingkat status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai menurun. Mayoritas kegiatan di daerah PPKM tingkat 1 boleh dihadiri 100 persen dari kapasitas. Antigen dan PCR tak lagi wajib bagi yang sudah vaksin dosis kedua. Selain itu, jangka waktu karantina setiba dari luar negeri dipangkas kini hanya satu hari. “Agar proses pra kondisi ini berlangsung aman, semua tahap pelonggaran harus kita dilakukan secara terukur, berbasis sains, dan selalu disertai disiplin mitigasi,” kata dia. Ia menegaskan mitigasi harus dimulai dari hulu dan melibatkan semua elemen bangsa, meningkatkan capaian vaksinasi dosis ke dua dan booster secara merata ke semua wilayah, mengakselerasikan penapisan, pengujian, dan penelusuran. Kemudian mendisiplinkan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan hingga memastikan ruang-ruang publik berventilasi atau memiliki filter udara yang baik. Sementara di hilir kata dia, akan dilakukan peningkatan kapasitas rumah sakit, perbanyakan tenaga kesehatan, serta pengamanan ketersediaan obat-obatan. “Ada keniscayaan semua elemen bangsa mengadopsi kebiasaan baru demi hidup baru, hidup berdampingan dengan virus corona,\" katanya. Ia berharap semua harus membiasakan diri dengan kebiasaan mitigasi tersebut, Sebagian bahkan harus menjadi etika sosial. Misalnya menggunakan masker, harus dipandang sebagai wujud tanggungjawab dan tenggang rasa, karena melindungi orang lain dari virus. \"Indonesia bisa memasuki hidup normal baru dengan baik,\" ujarnya. Indikator pandemi di Indonesia membaik secara signifikan, dimana per Senin (21/3) rasio kasus positif harian berdasarkan jumlah orang diuji berhasil turun ke kisaran standar aman WHO di angka 4,55 persen, bila dibandingkan dengan laju kepositifan sebulan lalu yang masih di angka 14,15 persen. (mth/Antara)
Presiden: Mudik Diperbolehkan Asal Sudah Divaksin Lengkap dan Booster
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mudik atau pulang kampung pada perayaan Idul Fitri 2022 diperbolehkan asalkan pemudik sudah mendapat dosis pertama dan kedua serta dosis penguat (booster) vaksin COVID-19. “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan, dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster,” kata Presiden dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden juga mengingatkan setiap aktivitas dalam mudik harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Pemerintah mengizinkan aktivitas mudik pada tahun ini karena mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang terus membaik. Perbaikan situasi pandemi COVID-19 membawa optimisme menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada 2022. Pada Ramadhan tahun ini, kata Presiden, umat muslim dapat menjalankan shalat tarawih berjamaah di masjid. “Tahun ini umat muslim dapat shalat tarawih di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. Meskipun demikian, pemerintah pada 2022 masih melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk menyelenggarakan buka puasa bersama dan juga griya lebaran atau open house. “Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap jalankan protokol kesehatan, disiplin pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak,” kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Moeldoko Minta Generasi Muda Kelola Informasi dengan Bijak
Malang, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta generasi muda yang ada di Indonesia untuk bisa mengelola dengan bijak berbagai informasi yang saat ini tersebar dan mudah didapatkan di media sosial. Moeldoko dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa jika informasi yang beredar tersebut tidak dikelola dengan bijak khususnya oleh para generasi muda Indonesia, maka akan berdampak negatif. \"Jika semua informasi yang ada itu tidak dikelola dengan benar, berbagai informasi yang datang itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif,\" ucapnya. Moeldoko menjelaskan, anak-anak muda saat ini banyak menginginkan kekayaan secara instan yang merupakan salah satu dampak negatif akibat banyaknya informasi yang tersebar tanpa pengelolaan yang baik. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, maka diharapkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia mampu membangun karakter para generasi muda Indonesia agar bisa mengelola berbagai informasi yang beredar itu secara bijak. \"Ada kecenderungan anak-anak muda sekarang ingin instan. Memamerkan kekayaan mereka. Maka, perguruan tinggi menjadi pilihan tepat untuk membangun karakter,\" ujarnya. Ia menambahkan, generasi muda Indonesia diharapkan bisa menjadi generasi yang kuat karena tantangan ke depan akan semakin berat. Ia berharap perguruan tinggi di Indonesia bisa menjawab tantangan itu dan membangun karakter anak-anak muda Indonesia yang kuat. Menurutnya, ada sejumlah fenomena global yang akan menjadi tantangan berat dan tidak bisa dihindari, yakni faktor perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas dan kejutan. Salah satu tantangan yang dihadapi dunia saat ini adalah penyebaran virus Corona. \"Kita lihat bahwa COVID-19 memberikan perubahan yang luar biasa. Kompleksitas-nya begitu tinggi, perubahan begitu cepat,\" tuturnya. Dengan kondisi tersebut dan adanya sejumlah tantangan lain, lanjutnya, maka generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi yang kuat dan mampu memunculkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan yang ada. \"Untuk itu, di tengah-tengah perkembangan yang diperlukan adalah bangsa yang memiliki karakter kuat dan memiliki inovasi. Pilihannya inovasi atau mati,\" kata Moeldoko. (mth/Antara)
Jokowi Audiensi dengan 12 Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraudiensi dengan 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dengan agenda membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga stabilitas harga bahan pokok. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengatakan pertemuan dengan Presiden tersebut juga membahas mengenai program Rumah Kebangsaan.\"Pertama, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini,\" kata Raihan dalam keterangannya usai pertemuan.Menurut dia, program Rumah Kebangsaan bertujuan untuk tetap menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia.\"Berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa tetap kami rajut dalam satu kesatuan,\" jelasnya.Dia menjelaskan Rumah Kebangsaan merupakan salah satu upaya Kelompok Cipayung Plus dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda Indonesia, terutama di bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi.\"Harapannya, muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan, yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" katanya.Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kelompok Cipayung Plus juga berkomitmen mendukung program tersebut agar pemindahan dan pembangunan IKN berjalan baik. IKN juga diharapkan menjadi prestasi dan legasi Presiden Jokowi di mata dunia.Selain itu, kelompok mahasiswa itu juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas harga bahan pokok, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi kegelisahan masyarakat. Presiden Jokowi menyambut baik aspirasi tersebut, tambah Raihan.\"Alhamdulillah Presiden menyambut baik dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran, agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya,\" katanya.Jokowi juga berpesan kepada para mahasiswa tersebut untuk terus berkreasi dan berinovasi, selain juga harus bisa tetap berpikir kritis.\"Pesan Presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif, tapi tidak meninggalkan daya kritisnya; dan Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,\" ujarnya.Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut yaitu:1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI);2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI);3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII);4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI);5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI);6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (DPP IMM);7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI);8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND);9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII);10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS);11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI); dan12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). (mth/Antara)
Ma'ruf Amin Harap Pengusaha Jalankan Kewajiban Bayar THR Secara Baik
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap para pengusaha dapat menjalankan kewajibannya atas pembayaran tunjangan hari raya Idul Fitri tahun ini secara baik, di tengah kondisi perekonomian yang juga sudah mulai membaik.\"Saya berharap supaya, sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi, saya harap para pengusaha itu melakukan kewajibannya untuk membayar THR ya,\" ujar dia, di sela kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Ia sampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan berkaitan penundaan pembayaran THR yang terjadi pada Idul Fitri tahun sebelumnya karena pandemi.Menurut dia, di tengah kondisi Covid-19 mulai terkendali dan berbagai sektor perekonomian juga sudah mulai pulih, maka diharapkan pembayaran THR bisa dilakukan sesuai ketentuan. \"Ya saya kira para pengusaha jangan berusaha untuk menunda lagi, barang kali itu,\" kata dia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mendampingi dia dalam kesempatan itu menyatakan, THR merupakan hak pekerja yang dijamin undang-undang, yang harus diberikan kepada pekerja.Fauziyah menjelaskan, pada 2020 dan 2021, karena kondisi pandemi pada saat itu, maka disepakati pembayaran THR bisa diberikan hingga Desember. Namun pada tahun ini, dia mengatakan pembayaran THR akan diberikan sesuai ketentuan.\"Namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dan pandemi Covid-19 yang juga sudah bisa diatasi dengan baik, maka ketentuan mengenai pembayaran THR akan dikembalikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan,\" kata dia. (mth/Antara)
Presiden Jokowi: Perang Perdalam Krisis Ekonomi Dunia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyampaikan perang yang terjadi pada Februari 2022 lalu telah memperdalam krisis perekonomian global, padahal sebelumnya dunia telah terdampak begitu hebat karena pandemi COVID-19. “Pada saat dunia mulai bangkit memulihkan perekonomian, bulan lalu, pada Februari 2022 terjadi perang yang telah membuat pusing semua negara,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan secara virtual pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa. Pada Februari 2022, Rusia menyatakan untuk memulai operasi militer khusus ke Ukraina, yang menimbulkan ketegangan geopolitik global hingga saat ini. Presiden Jokowi menyebutkan di awal 2022 sebenarnya perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Efek rambatan pembatasan mobilitas manusia dan barang akibat COVID-19 telah menyebabkan kelangkaan sumber energi, kelangkaan pangan, dan kontainer yang berpotensi mengerek inflasi. “Ini (perang) akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia,” ujar dia. Ketegangan politik tersebut telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas, bahan baku pupuk hingga gandum. Karena itu, inflasi dikhawatirkan akan terus meningkat. “Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati,” ucapnya. Kepala Negara menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah penciptaan banyak investasi yang menjadi sumber lapangan kerja dan mobilisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. “Dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif. Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini,” ujarnya. (mth/Antara)
POPULER
