NASIONAL
Tim Gabungan TNI Selidiki Penyerangan Kelompok Bersenjata di Kenyam
Jayapura, FNN - Tim gabungan yang dipimpin Kepala Seksi Intel Korem 172/PWY, Letnan Kolonel Kavaleri Kristyanto, saat ini melakukan investigasi terkait kasus penyerangan kelompok bersenjata ke Pos Satgas Mupe hingga menewaskan dua personel serta delapan orang anggota Korps Marinir TNI AL terluka.Komandan Korem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan, kepada ANTARA, Senin petang, di Jayapura, mengakui, tim sudah menuju Kenyam dan akan segera melakukan investigasi. Adapun tujuan investigasi di antaranya untuk memastikan kronologi dan penyebab terjadinya penyerangan, walaupun sebelumnya memang sudah ada informasi kelompok bersenjata akan menyerang. \"Tim investigasi yang dikirim ke Kenyam itu juga beranggotakan polisi militer dan akan berada di Kenyam selama beberapa hari,\" kata Pangemanan.Ia mengakui, kelompok bersenjata menyerang ke Pos Satgas Mupe (muara dan perairan) yang ada di Kenyam, termasuk Senin siang sekitar pukul 13.15 WIT.Dari laporan yang diterima, kelompok bersenjata menembaki Pos Koteka yang dikawal Batalion Marinir 3 yang berada di bawah bandara. Tembakan itu dari seberang sungai namun suaranya terdengar bahkan hingga ke pesawat yang saat itu hendak mendarat akibat TKP nya berada di bagian bawah kawasan bandara Kenyam.\"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut bahkan anggota Marinir melakukan perlawanan dengan menembaki KSB,\" kata dia.Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya, Sabtu petang (26/3), menyerang Pos Satgas Mupe di Kware Bawah, hingga menyebabkan dua anggota Marinir meninggal dan delapan luka-luka. Dua personel yang meninggal yaitu Komandan Pos, Letnan Dua Anumerta Marinir Mohammad Iqbal dan Prajurit Satu Anumerta Marinir Wilson Anderson Here. (mth/Antara)
Pangdam Tanjungpura Siap Kirim Raider Walet Sakti ke Papua
Kapuas Hulu, FNN - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan siap mengirimkan prajurit Raider Khusus 644/Walet Sakti ke Papua dalam operasi pengamanan objek vital.\"Yang dibutuhkan prajurit raider sekitar 155 personel dan saya minta Raider Khusus 644/Walet Sakti. Saat saya tanya, prajurit siap semua itu,\" kata Sulaiman Agusto di Putussibau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu.Dia meyakini prajurit Raider Khusus 644/Walet Sakti siap menjalankan penugasan operasi tersebut. Menurutnya. hal itu terbukti prajurit tersebut dapat bertugas saat di operasi di Kongo.\"Prajurit kami siap, saya tanya tadi mereka dengan semangat menjawab siap diberangkatkan. Di Kongo, negara orang lain saja, berhasil; ini di Papua masih negara kita,\" katanya.Penugasan operasi di Papua bertujuan menjaga pengamanan objek vital. Dia juga mengatakan seorang prajurit harus selalu siap apabila negara memanggil, karena penugasan merupakan suatu kehormatan bagi seorang prajurit TNI.\"Penugasan itu suatu kehormatan, pada banyak yang minta penugasan, tetapi yang dibutuhkan ke Papua itu yang raider,\" katanya.Menurutnya, latihan persiapan secara internal dilakukan di Batalyon Raider Khusus 644/Walet Sakti pada Juli. Kemudian, pada Agustus baru bergabung dengan Yonif Raider 631/Antang. (mth/Antara)
Kemenperin: TIIWG G20 Wujudkan RI Masuk 10 Besar Negara Teratas Dunia
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menyebut bahwa The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 menjadi jembatan bagi Indonesia masuk 10 besar negara teratas dunia.“Ada kepentingan besar dari Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, yakni dengan mengusulkan isu industri masuk dalam TIIWG sehingga menjadi TIIWG,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.Eko menyampaikan, Kemenperin terus berupaya mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 40, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.Berbagai upaya yang telah dijalankan, antara lain adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra strategis dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0.Eko menjelaskan bahwa industri berperan penting dalam mendongkrak perekonomian di suatu negara. Misalnya di Indonesia, sektor industri memberikan kontribusi signfikan bagi capaian investasi serta perdagangan nasional.\"Oleh karena itu, kami ingin isu industri dibahas secara mendalam pada gelaran G20 kali ini guna memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.Bahkan, sektor industri mempunyai kontribusi sebesar 15% terhadap GDP dunia, yang di antaranya disokong oleh negara-negara anggota G20.“Maka itu, ketika Indonesia mengajukan jadi TIIWG, banyak negara yang mendukung, dan mereka sangat concernterhadap pentingnya isu sektor industri dibahas dalam gelaran G20,” imbuhnya.Eko optimistis, melalui hajatan Presidensi G20 Indonesia, TIIWG akan menjadi forum penting sebagai sarana bagi negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama membuat kebijakan yang efektif.“Apalagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19, yang mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi global, sehingga kita bisa bersama-sama untuk segera pulih dan bangkit kembali,” ungkapnya.Menurut Eko, di balik efek pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih, ada satu hal yang dapat menjadi peluang atau dimanfaatkan dengan baik adalah penerapan digitalisasi di sektor industri.Melalui upaya transformasi digital, sektor industri mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya secara lebih efisien sehingga turut mendongkrak daya saingnya.“Kami yakin, sesuai aspirasi pada roadmap Making Indonesia 4.0, dengan penerapan digitalisasi akan menaikkan kembali kontribusi ekspor industri sebesar 10% dari nett ekspor PDB nasional seperti yang pernah dicapai pada akhir tahun 90 dan 2000an. Selain itu, kami harapkan kegiatan RnD sektor industri juga semakin aktif untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing,” paparnya.Lebih lanjut, Indonesia punya potensi besar yang perlu dioptimalkan, yaitu adanya bonus demografi.“Kita semua punya tanggung jawab kepada generasi muda yang memerlukan lapangan pekerjaan dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi mereka,” tandasnya.Eko menambahkan, kerja sama dalam mengakselerasi implementasi industri 4.0 antara negara-negara anggota G20 sangat penting karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia di dunia.“Hal ini dapat memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs,” ujarnya.Eko menyampaikan, dalam banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah mengadopsi industri 4.0, mampu lebih tangguh dalam menghadapi krisis seperti dampak dari pandemi.Oleh karena itu, percepatan implementasi industri 4.0 menjadi solusi industri untuk siap menghadapi krisis yang terjadi saat ini maupun pada masa mendatang.“Pelaku industri dan sektor lainnya dapat merespons dengan cepat untuk melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak pandemi, karena kondisi pandemi Covid-19 justru mendorong industri untuk mempercepat penerapan industri 4.0 melalui transformasi digital dalam sistem produksi, peningkatan skill, inovasi dan kerja sama kemitraan dengan banyak pihak terkait,” jelasnya.Di samping itu, melalui isu industri 4.0 yang diangkat dalam TIIWG G20, Kemenperin mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dan inovasi di sektor industri baik dalam negeri maupun global yang dapat memberikan potensi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi industri.“Kerja sama internasional akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya karena dapat menghasilkan strategi percepatan implementasi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya serta memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi,” pungkasnya. (mth/Antara)
Presiden: Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Indonesia Sentris
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.\"Kita ingin Indonesia bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan proyek mercusuar, bukan untuk gagah-gagahan,\" kata Presiden dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengukuhan DPP PA GMNI Periode 2021-2026 yang diikuti ANTARA secara virtual, Sabtu.Dalam sambutannya, Kepala Negara meminta seluruh anggota DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menekankan bahwa tanggung jawab untuk memajukan kemerdekaan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Presiden Jokowi mengajak seluruh kader GMNI untuk berani membuat terobosan dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.Oleh sebab itu, katanya, pemerintah memulai pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 20 Maret 2022.Presiden menegaskan bahwa cita-cita untuk memindahkan IKN telah digagas oleh Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno, yang hendak memindahkan ibu kota ke Palangka Raya sejak 1957.Menurut Presiden, proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.\"Pulau Kalimantan adalah mutiara Indonesia berada di zamrud khatulistiwa. Transformasi besar yang kita lakukan bukan semata-mata pindah Ibu Kota Negara, kita harus menjadi ekonomi kuat dan mandiri,\" kata Presiden. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Marah di Depan Umum, Cara Presiden Menghilangkan Jejak Ketidakmampuannya
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi para pembantunya di muka umum, bahkan keluar kata “bodoh” yang ia muntahkan saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan direksi BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Mert 2022. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menduga presiden sedang berupaya menghilangkan jejak ketidakmampuannya. “Itu cara sengaja menghilangkan jejak ketidakmampuan. Kan mustinya presiden bilang, saya tidak mampu memanaje menteri-menteri ini sehingga saya bubarkan kabinet, saya bikin kabinet baru. Kan gampang begitu,” kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 26 Maret 2022. Rocky menyayangkan Jokowi yang mengumbat kemarahannya di muka umum. “Poin saya selalu adalah ketidakmampuan presiden diatasi secara internal saja. Dan cara itu sudah terbaca bahwa sebetulnya presiden sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang sudah marah-marah kan artinya dia sudah tidak bisa tidur. Kenapa dia nggak WA menterinya saja,“ paparnya. Namun demikian, Rocky melihat memang selama ini banyak menteri yang gemar impor ketimbang membeli produk dalam negeri. “Kita tahu bahwa banyak kementerian yang doyan impor karena di situ ada fee, komisi, dan berbagai keuntungan ekonomi dari impor. Itu yang sebetulnya dari awal presiden harus kasih tahu bahwa dia tidak menginginkan impor. Dulu dia juga bilang begitu. Tapi kenapa dia ambil menteri-menteri yang jalan pikirannya impor,” tegasnya. Rocky menyebut menteri perdagangan yang dianggap malas berpikir hal-hal yang rumit, sehingga kebijakannya pilih yang paling gampang, yakni impor. “Jadi, itu soalnya. Dan menteri perindustrian juga nggak tahu mau memproduksi sesuatu, misalnya mau bikin ranjang rumah sakit. Dia tahu sih, tapi kan komponennya musti impor. Kan tidak semua komponen untuk bikin barang itu tersedia di dalam negeri,” paparnya. Menurut Rocky, yang dialami Jokowi saat ini adalah serangan panik. “Kepanikan itu terbaca pada perangai Pak Jokowi yang akhirnya keluar segala macam kejengkelan. Mungkin skala jengkelnya sudah 8 dari 10. Kalau dulu mungkin baru 4 atau 5,” tegasnya. Jokowi jengkel karena betul-betul secara faktual dia tidak tahu apa yang dikerjakan menteri-menterinya. “Dan itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh investor. Kalau ucapan Pak Jokowi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya bebal. Jadi kebebalan presiden. Bebal atau bahkan dungu,” katanya. Rocky menyarankan, mustinya presiden bercermin pada pendapat The Economist yang betul-betul mewakili investor asing. “Jadi kalau sekarang investor membaca bahwa presiden ternyata tidak bisa mengendalikan kabinetnya, investor juga tidak mau lagi masuk Indonesia karena menganggap sudah berantakan kabinetnya,” tegasnya. Dalam laporan The Economist, kata Rocky sebetulnya itu satu bahasa yang dipakai oleh wartawan yang cerdas untuk membuat sinopsis dari keadaan Indonesia. “Artinya, dia sudah nguping segala macam posisi partai dan mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah gagal presidennya dan masih punya ambisi. Itu pertanda bahwa dia nggak punya kemampuan untuk menyeberang ke Indonesia. Tapi kalau di edisi berikut masih melihat presiden marah-marah dia akan terangkan ulang bahwa memang yang diperlihatkan oleh presiden adalah ketidakmampuan,” katanya. Memarahi menteri di muka umum, kata Rocky sesuatu yang aneh dan tidak lazim. “Tidak ada dalam tardisi demokrasi seorang presiden memarahi anak buahnya di depan publik. Bukan sekadar sinyal buruk bagi peradaban kekuasaan, tapi kita akan diintai terus kelemahan ekonomi kita ada di mana,” paparnya. Rocky meyakini pemerintahan ini sudah sulit diselamatkan oleh Jokowi. “Sekali lagi bahwa ujung pemerintahan biasanya ada yang tidak bisa diselamatkan, tapi ada yang masih menunggu untuk dapat rejeki kecil, berharap reshuffle. Itu aneh,” pungkasnya. (sof, sws)
Buang Badan, Jokowi Tumpahkan Kemarahannya kepada Para Menteri
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel dan marah-marah terhadap para menterinya. Kejengkelan Jokowi tumpah saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan direksi BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Mert 2022. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menduga presiden sedang lempar tanggung jawab kepada para menterinya. \"Jadi pesannya kira-kira presiden mau katakan bahwa masalah ini bukan problem saya, tapi problem menteri-menteri saya. Jadi dia lempar tanggung jawab pada menteri-menterinya. Dan menteri-menterinya karena senang disakiti, ya hanya diam-diam doang. Padahal presiden dulu bilang tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Itu yang menyebabkan kita menganggap bahwa presiden tidak tahu lagi mau bikin apa,” ,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 26 Maret 2022. Anehnya, kata Rocky para menteri tidak ada yang bisa menangkap pesan tersirat dari kemarahan Jokowi. “Simbol itu mustinya ditanggapi oleh menteri-menteri, tapi saya tahu bahwa pagi ini para menteri pasti sedang WA dan persoalannya menjadi gunjingan. Dan mungkin saja menteri-menteri sedang bersiap untuk mengundurkan diri. Kan kalau orang dijewer di depan publik itu mustinya malu. Tapi kalau dia nggak punya malu, ya dia sadomasokisme,” tegasnya. Menurut Rocky Gerung, tidak seharusnya Jokowi memarahi para menterinya di depan publik karena bisa disampaikan secara internal. \"Seharusnya diatasi secara internal saja. Justru sekarang itu ketidakmampuan Presiden terbaca dan bacaan itu kemudian menunjukkan kalau Presiden sudah tidak bisa berbuat apa pun,\" ujar Rocky Gerung. Jadi, kata Rocky, kesimpulannya begitu. “Kalau mereka malu, mustinya protes kepada presiden mengapa nggak omelin saya secara personal saja, kenapa di publik. Itu artinya dia tidak mengalami gangguan politikal seksual,” tegasnya. Kemarahan Jokowi disebut Rocky Gerung sudah tak bisa ditahan terhadap para menterinya. Apalagi, sebagai orang Jawa yang biasanya bisa memendam rasa marah. \"Orang sudah marah-marah itu artinya dia enggak bisa menegur kan. Kenapa tidak melalui obrolan pribadi untuk menanyakan kenapa para menterinya masih buang-buang uang untuk impor. Namun, kita tahu banyak kementerian yang doyan impor karena ada fee dan komisi segala macam,\" ucap Rocky Gerung. (sof, sws)
Presiden Jokowi Cek Kesiapan GWK Cultural Park untuk Lokasi G20
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meninjau Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di kabupaten Badung, Bali pada Jumat yang rencananya akan menjadi lokasi jamuan makan malam para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.Tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WITA, Kepala Negara disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Direktur GWK Haryanto Tirtohadiguno, Komisaris Utama GWK SN. Suwisma, Direktur GWK Erwyanto Tedjakusuma, dan Komisaris Utama PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio.Selanjutnya Presiden Jokowi bersama rombongan berjalan menuju area GWK Cultural Park untuk meninjau dan mendengarkan penjelasan dari masing-masing unsur terkait.Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dalam keterangannya selepas peninjauan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait rencana menjadikan GWK Cultural Park sebagai lokasi jamuan makan malam KTT G20.Salah satunya terkait perluasan area pintu masuk dan tempat parkir yang memudahkan kegiatan para delegasi.\"Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan arena untuk jalannya, masuknya, kemudian juga nanti pada tempat \'entrance\' harus dibuat yang agak lebih plong, lebih lebar, sehingga nanti akan lebih memudahkan kepala negara untuk turun dari \'drop off\' menuju ke tempat \'dinner\', kemudian nanti setelah \'dinner\' kembali lagi untuk dijemput lagi,\" ungkap Diana.Selain GWK Cultural Park, Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan penghijauan di sekitar jalan tol yang akan dilintasi para delegasi KTT G20.Diana pun menyebut Kementerian PUPR akan melakukan penanaman pohon bugenvil di sekitar median jalan tol.\"Di kanan-kirinya itu kita lakukan penanaman-penanaman pohon dan yang lebih pas mungkin itu pohonnya adalah kamboja, ciri khasnya di Bali, dan juga pohon pandan laut, dan beberapa tanaman perdu agar itu bisa menjadi keindahan juga dari jalan tol tersebut,\" tambah Diana.Diana berharap kegiatan penghijauan di sekitar jalan tol tidak hanya dilakukan di Bali, namun juga dilakukan di seluruh jalan tol yang ada di Tanah Air.\"Jalan tol ini juga nanti menjadi percontohan juga kalau misalnya jalan tol itu harus ada penghijauan,\" ucapnya.Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali Wayan Koster.Seusai meninjau GWK Cultural Park, Presiden Jokowi lalu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima dan warung di Pasar Alas Kusuma, Kabupaten Badung. (mth/Antara)
MPR: "Stakeholder" Pusat dan Daerah Harus Serius Tangani Stunting
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder di pusat dan daerah untuk merespon dengan serius target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.“Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus merespon dengan serius untuk mencapai target penurunan angka stunting yang dicanangkan Presiden,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Keseriusan itu, jelas Rerie, harus ditunjukkan antara lain dengan rencana aksi dan tahapan realisasi yang terukur oleh para pemangku kepentingan.Target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 harus diikuti rencana aksi dan realisasi yang terukur dari setiap pemerintah daerah agar target itu bisa terealisasi sesuai rencana.\"Target penurunan angka stunting kerap dicanangkan, tetapi tanpa perencanaan yang terukur dengan baik, target-target itu hanya sekadar angka semata,\" ucap Rerie.Saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3), Presiden Jokowi menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. Data Kementerian Kesehatan angka stunting nasional pada 2021 tercatat 24,4 persen.Menurut Rerie, target penurunan persentase stunting hingga 14 persen dalam dua tahun ke depan memang bukan pekerjaan mudah, tetapi harus diikhtiarkan karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa kelak.Di tengah perubahan di berbagai bidang yang dialami oleh berbagai bangsa di dunia, tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menambahkan, hanya negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) tangguh yang mampu memenangi persaingan.“Mencegah stunting dengan meningkatkan pemenuhan makanan bergizi bagi balita adalah langkah penting dalam membentuk kualitas anak bangsa yang tangguh,” ujarnya.Rerie menerangkan, upaya pemenuhan gizi yang strategis bagi setiap balita di negeri ini guna membentuk SDM yang tangguh harus dipahami oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.“Sehingga pencapaian target penurunan angka stunting nasional itu bisa digalang dalam satu gerakan bersama seluruh anak bangsa,” tutur Rerie menambahkan. (mth/Antara)
PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp 77,9 M dari Investasi Ilegal
Jakarta, FNN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal. “Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi. Sebagai lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain. PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal. Selain itu, pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi. Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana. Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Ivan menambahkan, memasuki usia 20 tahun sejak berdiri pada 17 April 2022, PPATK terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).“PPATK sudah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002. Dalam kurun waktu itu, PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan, yaitu pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC),” tuturnya.Berdasarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp1.540 triliun pada tiap tahun. (mth/Antara)
Syarat Mudik Lebaran Lebih Berat dari Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN – Ada kabar gembira bagi umat Islam di Indonesia bahwa tahun 2022 tidak ada larangan mudik Lebaran. Masyarakat boleh mudik Lebaran dengan syarat sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap (1 dan 2) serta booster. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Maret 2022 di Jakarta. Di sisi lain ada ada kabar kurang mengenakkan, sebab persyaratan mudik Lebaran lebih ketat dibandingkan dengan mudik Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. “Mudik Lebaran 2022 ini aturannya seharusnya lebih longgar, setidaknya sama dengan Natal 2021 dan tahun baru 2022,” kata wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Kamis, 24 Maret 2022. Hersu, demikian panggilan akran Hersubeno mempertanyakan kenapa harus ada vaksin booster bagi pemudik Lebaran, sementara data menunjukkan kasus Covid-19 semakin menurun. Pemerintah, kata Hersu seharusnya bisa memahami suasana batin umat Islam Indonesia yang sudah 3 tahun tidak bisa mudik. Mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Hersu menunjukkan data dan fakta yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa jumlah orang yang sudah vaksin lengkap sekitar 148 jutaan, sedangkan pengguna vaksin booster baru 12.487.116 atau sekitar 6 persen juta. “Artinya yang bisa mudik cuma sejumlah itu. Lainnya di kemanakan? Pasti akan terjadi kekacauan. Mudik itu tradisi, walau ekonomi sulit, harus tetap mudik. Jadi pemerintah harus adil dan konsisten,” pesan Hersu. Kebijakan pemerintah kata Hersu jelas ambigu, kalau ingin menunda Pemilu, pemerintah pakai alasan pandemi belum reda. Akan tetapi jika ingin menunjukkan kinerja pemerintah yang diklaim bagus, dinyatakan angka pandemi terus menurun. Selain ambidu lanjut Hersu, pemerintah tidak konsisten khusunya dalam membuat kebijakan soal mudik Lebaran tahun 2022. Hersu mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa vaksin booster hanya bersifat anjuran. Budi mendasarkan pada pengalaman di negara lain, yakni pemerintahan Hongkong. Budi menegaksan bagi merka yang sudah booster, ini tidak perlu melampirkan syarat perjalanan apapun. “Jika kita padukan antara konferensi pers Presiden Jokowi dengan pernyataan Menteri Kesehatan, mana yang benar? Masalah ini, kata Hersu perlu segera diperjalas dan dibuat regulasinya agar tidak terjadi kekacauan di lapanagan. Ketidakkonsistenan pemerintah tentu saja mengundang kecurigaan masyarakat, khususnya umat Islam. Diduga ada motif bisnis lagi untuk menangguk keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Apalagi, pada awal Januari 2022 Jokowi mengklaim vaksin melimpah. Lalu pada 8 Maret 2022 juru bicara Kementerian Kesehatan dr Sitia Nadia Tarmizi, menyatakan Indoneia punya stok vaksin sebanyak 440 juta dosis dari berbagai merk. Sepekan kemudian tepatnya 14 Maret 2022, BPPOM telah memperpanjang masa kedaluwarsa masa vaksin dari semula 3 bulan menjadi 6 bukan. Apakah kebijakan wajib booster syarat mudik lebaran sebagai staretegi pemerintah menghabiskan stok vaksin yang melimpah? Data Kemenhub jumlah pemudik Lebaran tiap tahun rata-rata 23 juta. Pemudik Natal dan Tahun Baru 2021 sebanyak 11 juta. Mengapa lebih ketat saat Lebaran? Jangan sampai pemerintaah dituduh Islamophobia dan deskriminatif terhadap umat Islam. Perihal Islamophobia, kata Herus, pemerintah sering menggunakan narasi dan stigma radikal dan terorisme. Juga soal penggunaan toa di masjid dan kebijakan lain yang merugikan kepentingan umat. (sof, sws)
POPULER
