NASIONAL
Polda NTT Siap Usut Kasus Penganiayaan Terhadap Jurnalis di Kupang
Kupang, FNN - Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Rishian Krisna B, memastikan menindaklanjuti tuntutan sejumlah wartawan di daerah itu terkait kasus penganiayaan seorang jurnalis oleh sejumlah orang tak dikenal di Kupang.\"Kami akan tindaklanjuti tuntutan Forum Wartawan NTT terkait kasus tersebut dan akan memproses kasus itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" katanya, kepada wartawan di Kupang, Rabu.Hal ini dia bilang saat bertemu dengan perwakilan dari massa aksi unjuk rasa yang menamakan diri Forum Wartawan NTT terkait kasus penganiayaan terhadap wartawan lokal Suaraflobamor.com, Fabian Latuan, yang berakibat korban sempat di rawat di rumah sakit.Ia meminta kerja sama Komunitas Forum Wartawan NTT untuk mengungkap kasus penganiayaan di Kupang itu, sekaligus memberikan waktu kepada polisi bekerja menyelidiki para pelaku penganiayaan itu.Latuan diduga dikeroyok sejumlah orang tidak dikenal seusai melakukan peliputan di Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT PT Flobamor di Naikolan, Kota Kupang.Ia menjelaskan bahwa dirinya diserang oleh sekitar enam orang tidak dikenal usai mengikuti jumpa pers berkaitan dengan hasil temuan BPK terhadap deviden PT Flobamor senilai Rp1,6 miliar.Dalam jumpa pers itu diwarnai dengan perdebatan antara pimpinan BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT itu dengan sejumlah awak media.Ia bersama salah satu rekannya yang beranjak meninggalkan tempat kegiatan dengan mengendarai sepeda motor sekitar 30 meter, tiba-tiba diserang sejumlah orang yang membuatnya tumbang bersama kendaraan yang ditunggangi.\"Sebelum memukul ada meneriaki nama saya, kemungkinan untuk menjadi tanda bagi pelaku agar mengeroyok dan menganiaya saya di lokasi kejadian,\" katanya. Ia yang menderita luka-luka di bagian wajah dan dada telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Kupang. (mth/Antara)
Presiden Skakmat Giring Soal Formula yang Ragukan Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Kehadiran Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau pembangunan Sirkuit Formula-E di Ancol setidaknya telah menjawab keraguan Ketum PSI Giring Ganesha. “Saya ini ingin melihat persiapan Formula-E seperti apa. Dan, di lapangan ini seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya juga sudah siap. Kemudian yang dikejar mungkin paddock dan untuk granstand-nya,” kata Jokowi. Melalui akun Twitter resminya, Presiden Jokowi mencuit dua kali. Pertama dia menceritakan kunjungannya di Ancol. “Yang kedua, Jokowi mengatakan saya berharap bulan Juni nanti kita bisa melihat balapan mobil listrik,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa, 26 April 2022. Seakan bersangkut, Anies juga memberikan dukungan lewat Formula-E. Dia berharap, tampaknya tulisan itu juga diungkapkan dalam Bahasa Inggris, ini diungkapkan secara internasional, terutama pada para stakeholder. Stakeholder Formula-E, baik itu diikuti oleh negara dan sponsor. “Dan ini saya kira dianggap oleh Anies sangat penting karena dia ingin menepis keras bahwa secara teknis maupun politis, persiapan gelaran international Formula-E akan bisa dilaksanakan,” ujar Hersubeno Arief. Kehadiran Presiden Jokowi di Sirkuit Formula-E yang telah 100 persen selesai treknya itu seolah menepis keraguan beberapa pihak akan kesanggupan Anies menyelesaikan proyek ini. Apalagi, kini Jokowi juga menjadi sorotan. Orang terdekat sekaligus andalannya, Luhut Binsar Pandjaitan tengah berada dalam sorotan dalam pusaran korupsi mafia minyak goreng ini. Demikian pula putranya Kaesang Pangarep, pemilik saham terbesar Persis Solo yang ternyata salah satu komisarisnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni dari PT Wilmart Nabati Indonesia. Tekananan terhadap Jokowi ini semakin berat, karena politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap sebuah fakta bahwa mafia minyak goreng yang berada di balik kelangkaan minyak goreng selama 6 bulan terakhir ini. Juga ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi penyidikan oleh Kejaksaan Agung itu polarnya sangat salah. Itu kalau gak dikelola dengan baik itu bisa menyambar Jokowi juga. “Anda pasti ingat yah wajah Presiden Jokowi pada saat itu tegang, lelah, dan tanpa ekspresi ketika dia menyetop larangan atau menyetop larangan dari minyak goreng dan bahan baku itu. Ketegangan itu masih mengendap di wajah Jokowi ketika dia memberikan keterangan pers bersama Anies,” ujar Hersubeni Arief. Anies kini juga tengah berada di bawah tekanan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait dengan penyelenggaraan Formula-E ini. Edi Marsudi kembali berniat membuka sidang pleno interpelasi. Sebelumnya, PDIP dan PSI menggelar sidang pleno interpelasi penggunaan dana APBD untuk penyelanggaraan balapan Formula-E. Namun sidang pleno itu gagal karena tidak memenuhi kuorum karena hanya didukung dua partai saja, yakni PDIP dan PSI. Tujuh fraksi lainnya menolak dan membentengi Anies dalam hak interpelasi. Karena itu kunjungan dan dukungan Jokowi ke Formula-E itu tentu saja akan membuat rencana sidang pleno hak interpelasi ini jadi makin mati angin. Dengan kunjungan itu Jokowi sendiri bisa memberikan signal kepada PDIP ini sebenarnya dicurigai ada di balik kasus minyak goreng ini. Jadi, Jokowi memberi sinyal yang sangat mungkin dia membuat aliansi baru bersama Anies dan para pendukungnya dari segi internasional. Ini juga sangat menguntungkan Jokowi, juga sangat menguntungkan menjelang pertemuan G20 yang akan berlangsung November mendatang di Bali. Berbeda dengan balapan sirkuit Mandalika, Formula-E adalah salah satu kegiatan balap yang ramah lingkungan. Dan, soal lingkungan ini banyak disoroti negara-negara maju, Indonesia selama ini banyak disoroti karena banyak diforestasi, tidak kemudian kerusakan lingkungan. Menurut Hersubeno Arif, sebenernya kalau mau diteruskan ada satu momen lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan itu dipastikan akan jadi sorotan dunia internasional. Dulu, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah menjanjikan akan membangun Stadion Persija senilai Rp 1,5 triliun. Ini sebuah sirkuit milik Persija yang dulu pernah dijanjikan oleh Jokowi maupun Ahok akan dibangun saat mereka menjadi gubernur DKI. (mth)
Lebih Dari 1,2 Juta Orang Daftar Program Rekrutmen Bersama BUMN 2022
Jakarta, FNN - Kementerian BUMN mengungkapkan lebih dari 1,2 juta orang sudah mendaftar sejak program Rekrutmen Bersama BUMN 2022 dibuka pada 15 April 2022 lalu.“Ini menunjukkan besarnya minat para milenial Indonesia untuk bergabung di BUMN dan berkontribusi dalam kemajuan perekonomian bangsa,\" ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut Tedi, hal ini sesuai dengan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN terus membuka lapangan kerja, dan seluruh proses rekrutmennya harus dikawal dengan baik.\"Beliau juga memberi amanah kepada saya, Sekretaris Kementerian BUMN Bapak Susyanto, dan tim FHCI untuk memastikan setiap tahapan, proses dan sistem dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022 ini, sehingga dapat berjalan dengan baik, bersih dan transparan,” katanya.Rekrutmen Bersama BUMN 2022 masih dibuka sampai 25 April 2022 pukul 22.00 WIB. Masih banyak kesempatan karir yang tersedia, yang dapat dieksplorasi oleh talenta muda Indonesia.Rekrutmen Bersama BUMN adalah program Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yang membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk berkarya di BUMN dan menjadi bagian penting dari transformasi BUMN.Transformasi BUMN telah membawa BUMN semakin profesional dan tumbuh kuat. Hal ini tentunya harus didukung oleh transformasi di bidang sumber daya manusia, guna mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik untuk mengelola dan melanjutkan transformasi BUMN.Tahun ini, kesempatan dibuka untuk 2.700 posisi di lebih dari 50 BUMN. Posisi tersedia untuk berbagai jenjang di berbagai industri dan lokasi di Indonesia. Batas usia maksimal bagi jenjang Diploma I/II/III adalah 27 tahun, jenjang S1/Diploma IV maksimal 30 tahun, dan jenjang S2 maksimal 35 tahun per tanggal 25 April 2022.Seluruh tahapan proses rekrutmen bebas biaya dan dikelola oleh FHCI secara profesional, transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan nilai AKHLAK.Tedi Bharata meminta calon pelamar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN, FHCI atau BUMN. Informasi resmi dan terkini Rekrutmen Bersama BUMN 2022 hanya di https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (mth/Antara)
Menhub Buka Apel Siaga Posko Lebaran di Bandara Soekarno Hatta
Tangerang, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka Apel Kesiapan Posko Angkutan Lebaran tahun 2022 di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, yang diikuti pasukan gabungan dari TNI/Polri, serta instansi terkait.Dalam apel pasukan tersebut, Menhub menyebutkan bahwa mudik Lebaran melalui jalur udara di tahun ini akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang artinya menandakan adanya perkembangan positif terkait penurunan kasus pandemi COVID-19.\"Saat ini penumpang meningkat secara signifikan, menandakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, telah berkurangnya terpapar COVID-19 dan juga menandai kebangkitan ekonomi di Indonesia,\" kata Menhub Budi di Tangerang, Minggu.Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh instansi dan petugas terkait diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik agar pelaksanaan mudik Lebaran dapat berjalan aman dan sehat.\"Tentu yang diamanahkan pak Presiden harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,\" katanya.Dalam rangka menjaga mudik Lebaran agar berjalan aman dan sehat, pihaknya pun mendirikan beberapa posko pelayanan dengan macam fasilitas. Diantaranya seperti fasilitas kesehatan, layanan informasi, pengawasan protokol kesehatan dan lain sebagainya.\"Untuk aman tentu sebagai sektor yang sangat utama dengan safety. Mulai dari kesiapan pesawat-pesawat dan menjadi keharusan bagi operator dengan memeriksa sebaik-baiknya dengan melakukan cek and ricek,\" ujarnya.Kemudian, di sisi lain, ia mengungkapkan, jika dari hasil riset yang dilakukan pihaknya ada sekitar 85 juta jiwa akan melakukan perjalanan mudik Lebaran.Oleh sebab itu, jajarannya diminta untuk mempersiapkan seluruh kemampuan dalam memberikan pelayanan dan mengamankan di sektor Bandar Udara setempat.\"Semua petugas pelayanan dan pengamanan bandara harus memberikan layanan yang sopan kepada masyarakat dengan gestur yang bersahabat, begitu juga rekan Basarnas, BMKG tidak kalah pentingnya berperan dalam pengamanan dan pelayanan itu,\" kata dia. (mth/Antara)
Menkominfo: Pembangunan IKN Terapkan Tiga Pendekatan Kesetaraan Akses
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengungkapkan bahwa pemerintah gunakan tiga pendekatan agar pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat.“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” ujar Johnny seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu.Johnny menilai nantinya IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa ataupun simbol negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik tapi juga bisa menunjukkan visi Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan transformasi digital.IKN Nusantara dijanjikan akan menjadi angin segar bagi masyarakat dan menjadi contoh konkret pembangunan baik di Indonesia kawasan Barat dan Indonesia kawasan Timur bisa setara.“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” katanya.Kehadiran IKN Nusantara diharapkan juga bisa menjadi solusi atas tantangan yang tengah dihadapi Indonesia termasuk tantangan pemerataan ekonomi.Johnny mengungkapkan data Pemerintah terkait struktur ekonomi Indonesia secara spasial memang didominasi oleh kawasan Indonesia barat khususnya di Pulau Jawa yang mencapai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,8 persen, disusul Pulau Sumatera dengan 21,7 persen.Sementara untuk kawasan Timur yaitu Maluku dan Papua tercatat baru memberikan kontribusi sebesar 2,49 persen.“Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah,” ujar Johnny.Ia pun menyadari upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.Oleh karena itu pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret keputusan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata. (mth/Antara)
Skandal Minyak Goreng, Presiden Perlu Ganti Kabareskrim (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jendral Pol. Drs. Agus Andrianto ya? Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, sedang ke mana ya? Mungkinkah dua sampai tiga bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan dua jendral petinggi Bareskrim Polri ini, sehingga mafia minyak goreng (migor) bisa bebas melakukan operasinya? Mengapa mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim? Sulitkah Bareskrim menemukan mafia migor? Mungkinkah dua Jendral penting di Bareskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia migor? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum (kekerasan dan pembunuhan), narkoba, teroris maupun ekonomi, khususnya mafia migor, insya Allah bisa ditemukan. Sebab Polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kasawan ASEAN. Selain itu, juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya Polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional. Apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Selain itu, di-backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal. Terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan kesesahan di masyarakat, seperti mafia migor. Sayangnya, mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim. Padahal kelangkaan migor di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan migor ini telah membuat Presiden Jokowi resah. Sebab harga migor kemasan yang semula hanya Rp 14.000 per liter, mendadak naik menjadi Rp 20.000-an per liter. Ada yang mencapai Rp 48.000 per dua liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari seratus persen. Walaupun demikian, ternyata barangnya tidak mudah untuk didapat di pasaran. Beberapa daerah juga terjadi kelangkaan migor di pasaran. Kenyataan ini membuat Presiden Jokowi perlu melakukan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan keuangan. Rapat kabinet yang salah satu agendanya membahas naiknya harga migor di pasaran. Presiden Jokowi menyampaikan keluhan tentang terjadinya kelangkaan migor. Berkaitan dengan itu, terlihat kalau Presiden Jokowi tegas dan jelas memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera menangani kelangkaan migor di pasaran. Lutfi juga diperintahkan mengendalikan harga migor yang melambung tinggi. Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk mengawasi rantai distribusi dan penerapan harga migor yang tidak wajar. Kapolri pastinya telah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada Kabareskrim dan Direktur Tipideksus. Kapolri Sigit terkenal responsip menyikapi setiap persoalan yang berkembang di masyarakat. Apalagi perintah yang datangnya dari Presiden. Sayangnya perintah Presiden Jokowi kurang disikapi dengan baik oleh Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Perintah dari Presiden Jokowi ini tersirat ditujukan kepada Menteri Perdagangan Lutfi dan Kapolri Jendral Sigit. Namun, hakikatnya semua aparat pemerintah harus memastikan bahwa perintah Presiden berjalan di lapangan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Tujuannya untuk menghindari terjadi penimbunan migor. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan kerisauan tentan migor kepada para menteri, Kapolri dan Panglima TNI itu, terlihat dengan nada dan intonasi yang penuh kerisauan tingkat tinggi. Presiden juga mempelihatkan kesedihannya, karena rakyat kesulitan mendapat minyak migor. Ada ibu-ibu yang antri berjam-jama hanya untuk dapat membeli migor. Ada juga yang antri dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang meninggal dunia karena lamanya antri. Sayangnya suasana kebatinan Presiden Jokowi itu, kurang ditanggapi serius oleh Kebareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Kemungkinan itu terlihat dari tidak adanya penetapan tersangka mafia migor oleh Bareskrim Polri. Sampai hari ini belum ada satupun dari mafia migor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Wajar jika publik bertanya-tanya, mengapa Bareskrim Polri begitu sulit untuk menemukan tersangka mafia migor? Apakah ini benar-benar karena Bareskrim memang tidak bisa menemukan tersangkanya? Atau memang dibuat untuk tidak memukan tersangkanya? Pertanyaan ini hanya Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim yang paling tahu, dan mampu untuk menjawabnya kepada publik ini. Sebulan lalu Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri. “Saat ini masih didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri”, ujar Ahmad Ramadhan (Media Indonesia Senin 21/03). Sementara Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, sudah memberikan data temuan kepada kepolisian terkait penimbunan minyak goreng yang jumlahnya ribuan ton. “Saya sudah kasih semua data. Namun ini masih praduga tak bersalah. Namun kami sudah temukan. Jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kami sudah melaporkan ke Polri lewat Kabareskrim. Sudah mulai ditangkap dan diperiksa”, jelas Lutfi. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (17/03) yang membahas tentang kelangkaan Migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan, intensif melakukan komunilkasi dan koordinasi dengan Kapolri. “Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri. Kami seperti minum obat saja. Sehari itu dua kali saya berkomuniasi dengan Pak Kapolri. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi VI DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapat bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi VI DPR, “Saya juga barusan saja dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa Senin (21/03) nanti tersangkanya ditetapkan oleh Bareskrim Polri”, ujar Lutfi. Sayangnya bukan Bareskrim yang menetapkan tersangka mafia Migor. Tetapi Jaksa Agung ST Burhanudin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya empat orang. Satu dari pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stenly MA dan General Manager Affair PT Musim Mas Picare Togare. Pengumuman tersangka mafia migor oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya Markas Besar (Mabes) Polri. Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidik dan menyidik para mafia migor. Para pelakukanya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Bareskrim Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri. Sehari minimal bisa dua kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabareskrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Bareskrim Polri hampir pasti lebih canggih dari yang dimiliki Pidsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya. Untuk itu, supaya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit di kemudian hari, sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabareskrim Polri dari Komjen Pol. Agus Andrianto dengan perwira tinggi polisi bintang tiga lain atau bintang dua Inspektur Jendral (Irjen) yang lain. Saai ini ada tiga perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari satuan reserse. Mereka adalah Komjen Pol. Dharma Pongrekun (tidak punya jabatan), Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri dan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Golose. Sedangkan dari jajaran bintang dua yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto, Kapolda Riau Irjan Pol. Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tarnagogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diperdiksi. Kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan Kabareskrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabareskrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. (bersambung). Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Jumhur Hidayat Sarankan Erick Thohir Urus Buruh di BUMN Bukan Copras Capres
Jakarta, FNN - Belum dua bulan menjadi Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat banyak menerima keluhan dari berbagai daerah dan sektor kerja. Dalam acara konsolidasi dengan seluruh Pengurus Unit Kerja (PUK) KSPSI se-Pulau Bangka di Tanjung Pinang (21/4), Jumhur menerima laporan tentang RS Bakti Timah yang manajemennya pindah ke IHC (Indonesia Healthcare Corporation) akibat dibentuknya Sub Holding Kesehatan. \"Erick Thohir, dengerin nih, masa sih kesejahteraan buruh RS Bakti Timah ini jadi berkurang gara-gara Sub Holding. Lebih ngawur lagi ada Union Busting --penghancuran serikat pekerja-- pula dengan ancaman ke Pengurus Unit Kerja. Hadeuh hari gini perusahaan negara masih abai urusan buruh. Gimana mau jadi teladan buat swasta\", kata Jumhur geram. Selanjutnya Jumhur juga menyampaikan nasib buruh di pertambangan Timah di bawah PT Timah. Nasib buruh tambang yang menjadi buruh pada perusahaan yamg bermitra dengan PT Timah, nasibnya belum jelas. Hak-hak normatif yang paling dasar saja belum dipenuhi. \"Yang salah ya PT Timah lah karena harusnya dia memverifikasi mitranya apa melanggar HAM atau tidak. Kalau melanggar harus dicek kenapa, karena jangan-jangan memang dana dari PT Timah ke mitra itu yang minim\", kata Jumhur lagi. Jumhur dalam kunjungannya ke Bangka merasa prihatin karena kekayaan Bangka dari timah Itu luar biasa, tapi kok keadaan masyarakat lokalnya tidak tercermin dari kekayaan alamnya. \"Lantas ke mana itu kekayaan alam yang bertrilyun-trilyun selama ini?,\" selidik Jumhur. Menerima laporan bobroknya sistem perlindungan pekerja di BUMN, Jumhur semakin bingung kok Erick sibuk nyopras nyapres. \"Harusnya Erick Thohir urus dulu tuh buruh-buruh di BUMN agar jangan terjadi exploitation of people by state!\", pungkas Jumhur. (sws)
Beranikah Kejaksaan Agung Sentuh Pejabat Negara dan Korporasi?
Jakarta, FNN – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan penetapan empat tersangka kasus ekspor minyak goreng, Selasa (19/4/2022). Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor CPO (crude palm oil) untuk PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dengan tidak mengacu pada DMO (domestic market obligation), bahkan juga tidak mengacu pada DPO (domestic price obligation). Tiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs pada PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang. Kejagung menyebut, sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2022, pihaknya memantau 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari ke-88 perusahaan itu, tiga diantaranya diusut karena diduga melakukan pelanggaran hukum di mana dari ketiga perusahaan tersebut, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa memastikan, jumlah tersangka tersebut berpeluang untuk bertambah. “Ke-88 (perusahaan) itu kita cek, benar enggak ekspor yang dilakukan telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau enggak, ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Rabu (20/4/2022). Febrie menjelaskan, perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20%. Syarat itu harus dipenuhi untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. “Ini kan terjawab nih, kenapa kosong (minyak goreng langka), karena ternyata di atas kertas dia mengaku sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor, tetapi di lapangan dia enggak keluarkan (kewajiban yang 20% itu) ke masyarakat,\" imbuh dia. Sejak akhir 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik karena CPO yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak sawit, diekspor pengusaha akibat harga jual CPO dunia sedang meroket. Pada pekan kedua Januari 2022 saja, harga CPO di tingkat global mencapai Rp 12.736/liter. Kelangkaan minyak goreng itu tak dapat diatasi pemerintah. Bahkan meski Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui ada mafia minyak goreng, namun dia mengaku tak mampu menghadapinya karena kewenangan yang terbatas. Alih-alih mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sehingga harga komoditi itu yang semula berada di kisaran Rp14.000/liter (tergantung merek), melejit menjadi Rp23.900/litar, bahkan ada yang di atas Rp 30.000/liter. Anehnya, setelah HET Migor kemasan dicabut, komoditi itu tiba-tiba kembali membanjiri pasaran, sehingga rak-rak pasar modern yang semula kosong dari komoditi itu, terisi penuh kembali. Kejagung mengaku, pihaknya telah mulai menelisik permasalahan impor CPO itu sejak Januari 2021, dan Selasa (19/4/2022) Jaksa Agung mengumumkan empat tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO yang melibatkan pejabat teras di Kemendag itu. Dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (21/4/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief kembali mengutip pernyataan Jaksa Agung, siapapun yang terlibat asal cukup bukti, termasuk menteri akan diproses juga. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya berhenti sampai di level Komisaris perusahaan dan hanya korporasi saja yang menikmati keuntungan triliunan rupiah? Bagaimana dengan pejabat lainnya? Karena, kata Hersubeno, di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. (mth)
Wapres Bertolak ke Jateng-DIY Tinjau Candi Borobudur dan Pusat Riset
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin bertolak ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, untuk meninjau Candi Borobudur serta Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan.Wapres didampingi istri Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Lapangan Udara Adisutjipto, Sleman, Yogyakarta, menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU, sekitar pukul 13.20 WIB.Sesampainya di Yogyakarta, Wapres beserta rombongan akan langsung menuju Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, untuk melakukan peninjauan obyek wisata tersebut.Seusai meninjau Candi Borobudur, Wapres akan menuju Bale Ekonomi Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang untuk menyerahkan bantuan Baznas Santripreneur berupa biaya pelatihan, pendampingan dan modal usaha.Keesokan harinya, Jumat (22/4), Wapres akan melanjutkan kegiatan meninjau Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Gunungkidul, Yogyakarta.Wapres dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Yogyakarta, sebelum kembali ke kediaman di Jakarta, menggunakan pesawat 737-400 TNI AU. (mth/Antara)
Anggota DPR: Defend ID Perkuat Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menilai pembentukan holding BUMN pertahanan yang bernama Defend ID dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri.“Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau sangat banyak, agak sulit jika kita mempunyai sistem pertahanan yang berbeda, misalnya hanya daratan saja. Jadi memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satu caranya dengan membuat holding ini,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menilai jika Defend ID bisa berjalan secara efisien sebagai sebuah holding, maka Indonesia bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk darat, laut, udara.Menurut dia, ancaman fisik serangan terhadap Indonesia tetap ada, misalnya di Laut China Selatan yang merupakan ancaman nyata karena sampai sekarang kapal-kapal negara asing masuk di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.“Jumlahnya puluhan mungkin ratusan. Sementara nelayan kita berada di teritorial kita, itu salah satu (ancaman) yang nyata,” ujarnya.Fadli menilai berbagai ancaman tersebut memerlukan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang kuat, seperti kapal, kapal cepat, drone, dan satelit.Dia mencontohkan alutsista tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi di LCS, seperti kapal-kapal yang memasuki wilayah teritorial Indonesia dan ZEE.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID dalam acara peluncuran di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).Menurut Presiden, pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. (mth/Antara)
POPULER
