NASIONAL
Giliran Mau Nyapres, Cebong Sowan Kadrun, Ajaib Kan
Jakarta, FNN - Sejumlah politisi nasional sudah melakukan akrobat politiknya dengan berkunjung ke pimpinan kantong-kantong massa untuk mendapatkan restu. Pondok pesantren dan makam pahlawan nasional menjadi salah satu target mereka. Ada Prabowo, Erick Thohir, dan terakhir Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah yang selama getol bersafari keliling Indonesia itu kemarin mengunjungi makam Pangeran Diponegoro di Makassar. “Ganjar berkunjung ke makam Pangeran Diponegoro. Diponegeoro itu kan biangnya Kadrun. Bajunya saja baju Arab. Masa Cebong minta restu ke Kadrun, kan ajaib,” kata pengaat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Manuver itu sebetulnya bukan hal baru, malah justru ketinggalan jaman dan kampungan karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan inovatif. Bahkan cenderung melakukan bujuk rayu agar rakyat memilih mereka. “Kita tidak mendengar mereka bermanuver ke kampus untuk adu gagasan. Ini yang lebih penting. Dengan cari wangsit, misalnya, ngapain minta restu. Tunjukkan saja bahwa anda punya otak, punya gagasan, anti korupsi, anti oligarki dan anti presidenthial thershold. Mendekat ke wilayah kebudayaan tapi wilayah intelektualitas dijauhi, itu kan aneh,” papar Rocky. Menurut Rocky, Diponegoro itu diasingkan oleh penjajah Belanda dijauhkan dari rakyat. Mudah mudahan orang yang datang ke makam Diponegoro juga diasingkan dari rakyat. “Jadi buat apa manuver untuk cari elektabilitas kalau etikabilitas atau intelektualibilitas, gak dia peroleh,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa masyarakat Indonesia makin lama makin rasional, sehingga manuver semacam itu tak ada faedahnya. “Buat apa masing-masing orang itu mencari elektabilitas kalau di ujung akhirnya 20 persen presidential threshold menjadi syarat utama. Itu artinya akan mengarahkan kembali bangsa Indonesia dalan perpecahan. Dan artinya 20 persen itu adalah andalan oligarki,” tegasnya. Rocky mengingatkan kepada Ganjar, bahwa Pangeran Diponegoro adalah pimpinan muslim dan jelas bajunya begitu. Baju yang selama ini dibenci cebong dan buzzer. Diponegoro juga anti-ketidakadilan walaupun orang menganggap bahwa tanah-tanahnya diambil oleh Belanda. Akan tetapi tanah Pangeran Diponegoro itu juga diolah oleh rakyat. Sementara Ganjar, justru tanah rakyat itu diambilalih oleh penguasa di Wadas. “Ini kan obyeknya bertentangan dengan Pangeran Diponegoro,” lanjutnya. Masyarakat Indonesia, kata Rocky sebetulnya tidak nyaman dengan politik identitas. Oleh karena itu Rocky menyarankan ada semacam saling-silang identitas supaya hilang pro-identitas. “Akan tetapi justru negara tidak mau mengiginkan itu. Negara terus memelihara politik identitas dengan cara mengeksploitasi seorang muslim untuk kepentingan elektabilitas kemudian dengan target untuk memelihara stabilitas. Ditargetkan untuk dipojokkan supaya seolah-olah stabilitas hanya bisa muncul kalau Islam politik itu tidak aktif,” tegasnya. Anehnya, kata Rocky di musim Pilpres, kampanye merebut suara muslim menjadi prioritas. Mereka berlomba menjadi yang pertama mengunjungi ulama dan pesantren. Menurut Rocky jumlah suara muslim itu sangat signifikan, karena itu mereka berpikir mesti dibujuk karena kita tahu Pemilu kemarin karena ada pembelahan politik yang masih berlanjut. Sekarang para capres mencari sinyal awal, karena muslim di Indonesia adalah captive market yang sangat menjanjikan. (ida, sws)
Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Ditekan
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang dimulai pada 10 Mei 2022 di Gedung Pandansari Cibubur menghadapi tekanan. Sekitar 300 peserta mewakili 34 provinsi dan berbagai elemen dari berbagai daerah di Indonesia tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung tersebut padahal sudah dibayar. \"Kami sudah mengikuti prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan ke aparat baik polsek, polres, bahkan sampai ke polda, sudah oke semua, tetapi di hari pelaksanaan saat peserta dari berbagai daerah sudah datang dan mau menggunakan gedung tiba-tiba dilarang\" ujar Adit, ketua panitia pelaksana. Konsolidasi yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) ini akhirnya dilaksanakan di luar gedung di lapangan dan d llorong-lorong penginapan peserta dengan suasana yang heroik. Konsolidasi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, pelajar, akademisi, buruh, petani,nelayan, pedagang kaki lima, guru honorer, masyarakat korban tambang, alumni berbagai kampus, para dokter, emak-emak, para aktivis lingkungan, hingga para pentolan aktivis 98 dan lain-lain. Terlihat sejumlah akademisi yang hadir di lokasi Konsolidasi. Di antaranya Ubedilah Badrun, Anthony Budiawan, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Herdiansyah Hamzah yang hadir melalui online. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam penyampaian pandanganya mengemukakan bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola negara ini, di antaranya terkait cara ugal-ugalan menyusun undang-undang yang mengabaikan aspirasi. \"Saya melihat cara mengelola negara ini sangat buruk, diliputi KKN, menyusun undang-undang saja terlihat sangat ugal-ugalan mengabaikan suara rakyat \" ujar Bivitri Susanti. Akademisi dan Ekonom Anthony Budiawan dalam pemaparanya mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. \"APBN kita defisit Rp.1000 triliun, APBN naik menjadi sekitar Rp.2.700 triliun pada tahun 2021 tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN itu hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR dan lain-lain\" tegas Anthony Budiawan. Ubedilah Badrun akademisi UNJ yang juga hadir dalam konsolidasi nasional tersebut menyampaikan bahwa reformasi telah dikhianati, bahkan rakyat betul-betul telah dikhianati. \" Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merajalela, vulgar dilakukan ditengah rakyat sedang sengsara, dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati\" tegas akademisi yang empat bulan lalu melaporkan dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian uang keluarga Istana ke KPK ini. Ubedilah Badrun kemudian mengemukakan data untuk memperkuat kritik kerasnya tersebut . \" korupsi milyaran rupiah telah terjadi ditengah rakyat sedang sengsara, misalnya korupsi bansos. Kerjasama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar ditengah perusahaan tersebut penuh masalah hukum juga telah terjadi. Ada juga sejumlah jabatan strategis yang diberikan kepada mereka yang menjadi bagian utama oligarki. Misalnya duta besar dan pejabat penting di proyek IKN. Kebijakan strategis pemerintah berubah hanya dalam hitungan hari karena tekanan oligarki. Itu semua adalah diantara fakta yang tidak bisa dibantah bahwa KKN merasuki Istana dan oligarki mengendalikan pemerintah\" tegas Ubedilah Badrun. Acara konsolidasi nasional ini akan berlangsung tiga hari hingga tanggal 12 Mei 2022. Tanggal 11 Mei adalah agenda sidang komisi dan sidang pleno konsolidasi. Sementara tanggal 12 Mei 2022 adalah pembacaan dan penyampaian hasil konsolidasi nasional tersebut di hadapan media dan publik secara luas. (sws)
Anggota DPR Mengingatkan Pemerintah Terkait Vaksin Halal
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19.\"Kami meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR RI itu menyarankan Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.\"Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua,\" kata politisi PKS itu.Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal.Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI.\"Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada,\" kata Kurniasih menegaskan.Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanakan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai.\"Ini salah satu konsern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progres dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini,\" katanya pula. (mth/Antara)
Tim Gabungan Tangkap Jubir PRP Jefri Wenda di Jayapura
Jayapura, FNN - Tim gabungan dari Polda Papua, Satgas Damai Cartenz dan Polresta Jayapura Kota, Selasa menangkap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda di kawasan Perumnas 4 Jayapura. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Kaops Damai Cartenz Kombes Muhammad Firman kepada ANTARA di Jayapura mengakui adanya penangkapan terhadap Jefri Wenda. Selain Jefri Wenda ada beberapa orang rekannya turut diamankan, aku Kombes Firman tanpa mau mengungkapkan jumlah dan identitas yang ditangkap. \"Saat ini mereka semua sedang diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota,\" ungkap Kombes Muhammad Firman yang dihubungi melalui telepon seluler-nya. Tercatat sebanyak 1.841 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari 1.841 personel TNI dan Polri yang dikerahkan itu tercatat 1.181 orang yang disiagakan di Kota Jayapura sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura. Aparat keamanan berhasil membubarkan para pendemo di beberapa titik yang ada di Distrik Heram dan Distrik Abepura, Jayapura. (mth/Antara)
Praktisi Hukum Dukung Edy Mulyadi, Gus Yasien: Hukum Ini Tebang Pilih!
Surabaya, FNN – Dukungan terhadap wartawan senior FNN Edy Mulyadi terus mengalir. Sejumlah praktisi hukum pada Ahad (8/5/2022) berkumpul di Museum NU, Surabaya. Mereka memberikan dukungan moral pada Edy Mulyadi, tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA, yang akan disidangkan Selasa (10/5/22). “Bang Edy ini korban hukum yang tebang pilih. Banyak kasus yang lebih layak, lebih serius tetapi faktanya terbebas begitu saja. Hukum ini hanya untuk orang yang kritis kepada pemerintah, selebihnya dibiarkan,” ungkap Tjetje Mohammad Yasien, SH, MH kepada wartawan, Ahad (8/5/22). Gus Yasien, demikian panggilan akrabnya, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Edy Mulyadi soal IKN (Ibu Kota Negara), ini adalah bagian dari kegalauan masyarakat luas. Tidak ada sama sekali untuk meredahkan yang lain. “Saya sendiri melihat kebijakan pemerintah soal IKN ini sudah ugal-ugalan, selain tidak ada feasibility study (studi kelayakan), duit dari mana ketika hutang sudah menggunung,” tegas Alumni PP Tebuireng, Jombang ini. Hadir dalam dukungan itu, tokoh muda Slamet Sugianto dan para aktivis dari LBH Pelita Umat Jatim. “Kalau hukum sudah mengikuti selera penguasa maka tinggal tunggu kehancurannya. Hari ini kita saksikan, betapa hukum sangat tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Saudara Ade Armando yang sudah jadi tersangka masih leha-leha, sementara Bang Edy harus masuk tahanan. Ini sungguh tidak adil,” jelas Slamet Sugianto. Selasa (10/5/22) besok adalah sidang perdana kasus Edy Mulyadi. “Kita beri dukungan moral bahwa apa yang dilakukan Bang Edy bukanlah pidana. Kita berharap kepada hakim serta jaksa untuk fair dalam masalah ini,” tegasnya. Edy Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan. Edy berharap dirinya segera diadili. “Enggak (mengajukan praperadilan) juga, sementara ini belum ada keputusan untuk itu. Sampai saat ini kami belum ada, ya, pertimbangannya biar segala sesuatunya terungkap saja kalau seandainya langsung pengadilan,” ungkap pengacara Edy Mulyadi, Djudju Purwantoro, suatu ketika. Kriminalisasi Ia justru berharap proses hukum kliennya hingga di persidangan tidak diulur-ulur. “Kita berharap bisa lebih dipercepat saja gitu kan proses persidangan. Kalau memang harus melalui persidangan gitu. Artinya nggak usah lama-lamain gitu, ya tentu ada aturannya penahannya semua sesuai dengan aturan saja tidak harus diulur-ulur lagi gitu lah. Kita ikuti aturan yang ada aja,” kata Djuju. Tak hanya itu, pihak Edy Mulyadi yang semula mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan urung dilakukan. “Kami tidak ajukan penangguhan penahanan,” kata Djuju. Namun, ia tak membeberkan alasan pihaknya batal mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Djuju hanya menyebut bahwa keputusan itu hasil perundingan dengan Edy Mulyadi. “Sementara keputusan memang seperti itu (tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan). Ya pasti dengan perundingan kuasa hukum juga dan yang bersangkutan pasti begitu prosedurnya,” ucapnya. Edy Mulyadi sendiri masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Ia mengatakan sampai saat ini Edy masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Djuju menyebut Edy Mulyadi merasa dikriminalisasi. “Beliau (Edy Mulyadi) sangat yakin tidak melakukan kesalahan pidana apa pun dalam ujarannya, yang hanya merupakan bentuk kritik konstruktif atau pandangan ilmiah tentang IKN di Kalimantan. Juga tidak menyebut atau menyasar sama sekali tentang suku-suku di Kalimantan, termasuk suku Dayak. Beliau merasa dikriminalisasi,” paparnya. Dia mengatakan pihaknya bakal mengikuti prosedur hukum sesuai ketentuan. Dia yakin kliennya tidak bersalah. “Kita akan buktikan saja di persidangan bahwa EM tidak bersalah,” tegasnya. (mth)
Muhadjir: Biasakan Berdoa untuk Kepentingan Umum
Malang, FNN – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam rangka menjadikan diri sebagai manusia bertakwa hendaknya perlu dibangun pembiasaan diri berdoa untuk kepentingan umum. Karena dari situ akan memunculkan kepedulian sosial, rasa simpati. “Sayangnya, kita kan lebih sering berdoa untuk diri sendiri. Jarang sekali kita memanjatkan doa untuk kebaikan bersama, memajukan masyarakat yang mungkin belum sejahtera,” katanya pada halal bi halal keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di kampus putih, Ahad (8/5/2022). Lebih lanjut, mantan Rektor UMM 4 periode ini mengatakan bahwa Idul Fitri dapat diartikan sebagai kembali ke fitrah dan suci. Jadi ketika bersih, maka doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan Tuhan. Terutama doa-doa yang menyangkut kepentingan umum. Doa untuk kebaikan bersama. Menurutnya, Tuhan merupakan zat yang Maha Sosial. Banyak ayat Al Quran yang menganjurkan manusia memiliki jiwa sosial tinggi. Ia menyitir Quran surah Ali Imran 133-134. “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yag luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” Muhadjir juga sempat membahas mengenai tantangan yang dihadapi di era digital. Bagaimana saat ini keburukan-keburukan malah dieksploitasi dan dijadikan keuntungan. Banyak masyarakat yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkenal berkat keberanian melewati batas akhlak. “Tapi kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan datang. Sementara kebatilan akan hilang sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi,” tegas Muhadjir yang juga guru besar Universitas Negeri Malang (UM) ini. Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan MPd mengatakan bahwa Ramadhan boleh berlalu, tapi nilai spiritual yang sudah dibangun harus terus dipertahankan. Utamanya dalam rangka menyempurnakan kehidupan yang sudah dijalani. Menurut Fauzan, kinerja yang sudah sivitas akademika Kampus Putih lakukan merupakan bagian dan cara untuk menjadi muttaqin (insan bertakwa). Apalagi jika mampu mengisi kinerja dengan nilai spiritualitas. “Insya’ Allah jika sivitas akademika UMM menggunakan mindset spiritual dalam mengembangkan pekerjaan, maka tentu Allah akan menurunkan hidayah dan nikmatnya yang melimpah,” tegas Fauzan.(mth/*)
Di Executive Brief DPD RI, Ekonom Anthony Budiawan Sebut Indonesia Bangkrut tanpa Daerah
Jakarta, FNN - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut jika tidak ada kontribusi dari daerah, Indonesia sudah sejak lama mengalami kebangkrutan. Hal itu dikatakan Anthony pada pertemuan \'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3\' yang diselenggarakan di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Selain Anthony, \'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3\' tersebut dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy serta Analis Kebijakan di DPD RI, Reydonnyzar Moenek yang bertindak sebagai moderator. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol. Dikatakan Anthony, meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif, melanggar kedaulatan daerah dan melanggar konstitusi. Dahulu, dijelaskan Anthony, tak ada yang namanya Indonesia. Yang ada adalah Hindia Timur yang kemudian diakui sebagai Hindia Belanda. \"Lalu pada tahun 1928 para pemuda dari seluruh daerah menyatakan sumpah bersatu atas nama Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1945 perwakilan daerah-daerah sepakat mendirikan Indonesia. Jadi, Indonesia ini didirikan oleh kumpulan daerah,\" papar Anthony. Tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk memajukan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Pada awal kemerdekaan dan ekonomi sulit, Anthony menyebut bahwa daerah merupakan penyandang dana bagi pembangunan Indonesia. Pada tahun 1950-an, Anthony menyebut ekonomi Indonesia bergantung pada sektor perkebunan, khususnya karet. Saat itu, Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia. \"Dari total ekspor, ekspor karet itu mencapai 60 persen. Sisanya merupakan ekspor komoditas mineral. Dari sana kita bisa lihat bahwa daerah-lah yang sesungguhnya membiayai kemerdekaan Indonesia,\" ujar Anthony. Saat itu, Sumatera bagian Selatan dan Timur merupakan daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Namun kejayaan karet tak berlangsung lama. Pada dekade 1960-an harga karet alam anjlok dan Indonesia mengalami kebangkrutan. \"Cadangan devisa turun dari USD293,75 juta pada 1960 menjadi hanya USD2 juta pada 1967,\" papar dia. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pulih dan kembali bangkit berkat minyak bumi dan gas alam. Ditopang keduanya, cadangan devisa kembali naik menjadi USD1.90,5 juta pada tahun 1974 dan menjadi USD5.014,2 juta pada 1981. Ekspor minyak bumi naik dari USD384 juta pada tahun 1969-1970 menjadi USD18.824 juta pada tahun 1981-1982 atau mencapai sekitar 82 persen dari total ekspor Indonesia. \"Penerimaan negara dan minyak bumi dan gas alam naik dari Rp65,8 miliar pada tahun 1969-1970 menjadi Rp8.627,8 miliar pada tahun 1981-1982 setara dengan 70,6 persen dari total penerimaan negara. Itu belum termasuk penerimaan negara dari mineral. Saat itu, hasil komoditas, migas dan mineral digunakan untuk kesejahteraan rakyat,\" papar Anthony. Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar terbentang dari Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Maluku dan Papua. Dijabarkan Anthony, penjualan migas dan mineral dari daerah digunakan untuk pembangunan Indonesia seperti prasarana dan sarana, pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan dan lain sebagainya. \"Daerah tampil sebagai pahlawan penyelamat keuangan negara, penyelamat Indonesia,\" tegas Anthony. Namun pada era Reformasi, yang terjadi justru bangkitnya oligarki dengan konsep pembangunan yang eksploitatif dan melanggar kedaulatan daerah. Saat itu, ekspor batubara melesat dari USD1,3 miliar pada tahun 1999 melesat menjadi USD25,5 miliar pada tahun 2011. Total ekspor batubara mencapai Rp245 miliar selama periode 2000-2019. Pun halnya dengan sawit yang naik dari USD1,1 miliar pada tahun 1999 menjadi USD17,3 miliar pada tahun 2011. \"Hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dinikmati segelintir pengusaha oligarki. Sedangkan daerah dan rakyat di daerah tidak mendapat manfaat ekonomi, malah mendapat bencana alam. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terbesar bagi daerah dan rakyat daerah,\" tegas Anthony. Padahal, kata Anthony, daerah telah menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kekayaan SDA-nya untuk membangun Indonesia. Tetapi banyak rakyat di daerah penghasil SDA masih hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem,\" papar Anthony. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Menurutnya, UU Minerba merupakan salah satu ujung pangkal masalahnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan smelter yang hanya menguntungkan oligarki dan tidak membawa manfaat bagi daerah. \"Harga mineral mentah anjlok akibat monopoli smelter. Tax holidays sektor Minerba memiskinkan daerah,\" Anthony menjabarkan. Saat ini, kata dia, politik anggaran berpihak kepada oligarki dan kontra terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pun haknya dengan UU Perpajakan yang pro oligarki. Di sisi lain, kenaikan PPN memberatkan rakyat kebanyakan. \"Penghapusan subsidi yang masih sangat diperlukan bagi kelompok tertentu meningkatkan kemiskinan,\" ujarnya. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi daerah berbasis industri tak berjalan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutnya hanya ilusi dan memiskinkan daerah dalam jangka panjang. \"UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memiskinkan daerah, eksploitatif kekayaan SDA daerah secara besar-besaran dan melanggar kedaulatan daerah secara terang-terangan,\" papar dia. Dikatakan, berdasarkan kedaulatan rakyat atau kedaulatan daerah, daerah mempunyai hak konstitusi mengganti rezim yang melanggar kesepakatan antardaerah yang dituangkan ke dalam konstitusi yakni mengganti rezim yang melanggar konstitusi. \"Daerah secara konstitusi mempunyai hak untuk berdiri sendiri apabila pemerintah pusat yang melanggar konstitusi dan kedaulatan daerah tak mau diganti, bahkan mempertahankan kekuasaannya secara represif,\" ulas Anthony. Dilihat dari apa yang telah terjadi, unsur tersebut menurut Anthony telah terpenuhi, di mana pemerintah saat ini sering melakukan pembohongan publik, mayoritas janji eksekutif tidak dipenuhi, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban eksekutif, berkolusi dengan legislatif dan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguasaan kekayaan oleh rezim oligarki, juga berkali-kali berbohong mengenai penggunaan dana APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. \"Jadi pertanyaannya, NKRI ini baik untuk siapa? Jawabannya untuk oligarki,\" tutup Anthony. (sws)
Undang Pakar Ekonomi, DPD RI Bahas Ekonomi Pemerataan yang Menyejahterakan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuka Executive Brief bertema \'Perekonomian Negara Kesejahteraan: Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3\', di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Hadir sebagai narasumber diskusi ekonom Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan, yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Sementara LaNyalla didampingi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Reydonnyzar Moenek, analis kebijakan DPD RI dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol. Menurut LaNyalla, melalui forum Executive Brief yang difokuskan kepada persoalan ekonomi, DPD RI ingin mendapat proposal pemikiran yang konkret untuk mengembalikan konsepsi perekonomian yang menyejahterakan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. \"DPD RI juga ingin mendapatkan proposal nyata untuk membantu bangsa ini terbebas dari jebakan utang luar negeri atau utang dengan negara tertentu, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN,\" katanya. Menurutnya, aksi implementasi Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 mutlak dibutuhkan demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. \"Rekomendasi dari forum diskusi ini nantinya bisa kita kirimkan kepada eksekutif, selaku pemegang kebijakan,\" tukas dia. Menurut LaNyalla sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, negara ini semakin menjauh dari cita-citanya. \"Dalam koridor perekonomian, persoalan yang dihadapi daerah adalah kemampuan fiskal daerah yang lemah, kemiskinan, kesenjangan/gap antar wilayah, serta ketidakadilan dalam pengelolaan atau penguasaan Sumber Daya Alam di daerah,\" kata LaNyalla. Kesimpulan itu diperoleh LaNyalla dalam kunjungannya ke daerah. Sejak dilantik 1 Oktober 2019, Ketua DPD RI telah mengunjungi 34 Provinsi, dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tidak hanya bertemu pejabat pemerintah daerah, tetapi juga beberapa stakeholder di daerah dan elemen civil society lainnya. Mulai dari perguruan tinggi, pemangku adat dan kerajaan nusantara, hingga tokoh serta komunitas dan golongan-golongan masyarakat. \"Sesuai tugas dan fungsi, saya melakukan kunjungan ke daerah untuk mendengar dan melihat langsung aspirasi dan apa yang dirasakan, serta apa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh daerah,\" paparnya. Atas hal itu, DPD RI menyimpulkan bahwa ada persoalan di wilayah fundamental, atau di wilayah Hulu yang harus dibenahi. Karena tidak mungkin persoalan yang bersifat mendasar tersebut dibenahi dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif di Hilir. \"Pada Sidang Bersama, 16 Agustus 2021 lalu, di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan MPR RI dan DPR RI, saya sudah menyatakan perlunya negara ini melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Perlunya membaca kembali konsepsi Negara Kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar naskah asli di ayat 1, 2 dan 3,\" tukasnya. Sejak saat itu, dirinya mulai memantik kesadaran publik, baik elit politik maupun segenap elemen bangsa Indonesia, untuk melakukan refleksi dan pendalaman atas suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam menyusun cita-cita negara ini, seperti termaktub di dalam naskah pembukaan UUD 1945. \"Kondisi bangsa saat ini tak bisa didiamkan. Harus ada teguran kepada pemerintah supaya kembali ke jalan yang lurus. Ikhtiar kita ini murni ingin agar Indonesia lebih baik dan keberpihakan yang konkret kepada rakyat,\" katanya. \"Kalau para pengamat ekonomi sudah bersuara, tetapi dianggap angin lalu, maka saya siap menyuarakan pikiran-pikiran dari para pakar ini karena yang disampaikan adalah kebenaran,\" tegas LaNyalla. Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mengaku bahwa sekarang ini sudah terbangun imej bahwa Ketua DPD RI dan lembaganya adalah simbol perlawanan. Dalam arti perlawanan yang positif, karena membela kepentingan rakyat. \"Negara kita bisa disebut sebagai negara gagal, karena terlalu banyak masalah dan utang. Makanya DPD RI minta masukan-masukan dari berbagai elemen, terutama dari para pakar ekonomi untuk membenahi bangsa ini,\" kata dia. (mth/*)
Rocky Gerung: Jokowi Kecil Mulai Ikut-Ikutan Jualan Radikalisme
Jakarta, FNN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang dielus-elus untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Ia menggunakan peta jalan yang sama dengan menggelar dagangan radikalisme, intoleransi, dan anti-NKRI. Pemimpin yang tidak paham etikabilitas dan tidak punya intelektualitas pasti kapabilitasnya rendah dan legitimasinya turun. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan eksklusif antara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 06 Mei 2022. Rocky bisa memastikan bahwa Jokowi ingin mengasuh seseorang untuk menjadi penggantinya, yang mana mengarah pada sosok Ganjar. “Yang ada di depan mata kita cuma, Ganjar dan Ganjar,” paparnya. Rocky berharap agar Ganjar bisa menjadi politisi yang punya etika dan intelektualitas, namun sayang, dari awal sudah bisa dibaca arah dantujuannya. “Kita ingin Ganjar itu jadi pemimpin yang ada etika dan intelektualitas. Tapi kalau kita lihat kampanye Ganjar, itu hanya soal radikalisme, dan intoleransi. Di mana isi pikiran masa depan kalau kita cuma nakut-nakuti rakyat. Sementara pesaingnya Ganjar, Anis Baswedan, sudah beredar keluar negeri. Seluruh kegiatannya di Jakarta kemaren disorot oleh internasional. Apa pun keterangannya Anis tetap bisa melampaui kemampuan konseptual dibandingkan Ganjar yang diolok-olok orang sebagai Jokowi kecil. Dia cuma bikin isu aja,” tegasnya. Dalam sebuah postingan di medsos, Ganjar diklaim satu-satunya harapan untuk memerangi intoleransi dan radikalisme. Ini sebuah poster atau flyer yang disebarkan di media sosial yang menunjukkan sikap tegas Ganjar terhadap apa yang dia sebut sebagai radikalisme dan intoleransi. Setelah dicek ternyata dari jejak digital ditemukan apa yang ada di poster tersebut disampaikan sendiri oleh Ganjar melalui akun Twitter resminya yang telah centang biru at Ganjar Pranowo ini pada tanggal 17 Nov 2012 pukul 15.38 sore. Dia mencuit begini, “tidak ada toleransi kelompok radikal penolak Pancasila di negeri ini, karena ketika kita biarkan mereka akan menggurita. Mari sama-sama waspada. Mari sama-sama menjaga Indonesia.” Ganjar tampaknya akan manut saja mengikuti perintah seniornya untuk memenangkan pertarungan. Menurut Rocky, persepsi akan berbeda kalau Ganjar mengatakan, “Saya Ganjar Pranowo akan bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang diakibatkan oleh policy saya selama lima tahun ini atau sepuluh tahun bahkan. Karena Jawa Tengah menjadi wilayah yang tingkat kemiskinanannya naik lima kali lipat,” katanya. Kata Rocky, tak ada yang bisa dibanggakan dari sepak terjang Ganjar, di mana provinsi yang dipimpinnya semakin miskin. “Jumlah kabupaten yang miskin lima kali lipat. Nah itu sebetulnya sumber radikalisme. Kan kemiskinan adalah sumber radikalisme. Siapa yang kuat dengan kebijakan yang Ganjar bikin. Sekarang dia mau ceramahin penduduk Jawa Tengan dengan radikalisme. Lo Anda sendiri yang musti perbaiki kemiskinan supaya radikalisme tidak tumbuh. Jadi dia mau menentang kebijakannya sendiri itu. Kalau kita pastikan logikanya, Ganjarlah penyebab radikalisme di Jawa Tengah. Kenapa? Karena kemiskinan itu adalah sumber radikalisme. Apa kemiskinan itu berkurang? Tidak. Justru bertambah. Dan itu data statistik yang menunjukkan bahwa Ganjar gagal untuk memberantas kemiskinan. Bahkan meninggikan kemiskinan,” papar Rocky. Tercatat ada lima kabupaten yang sekarang jatuh miskin di Jawa Tengah. “Jadi kontradiksi-kontradiksi itu yang memperlihatkan pada kita kemampuan untuk membayangkan masa depan,” tegasnya. Oleh karena itu kata Rocky, sangat relevan apa yang ditulis oleh Bivitri Susanti dan Fahri Hamzah untuk mengingatkan bahwa problem bangsa ini bukan elektabilitas tetapi etikabilitas. Jadi etikabilitas itu yang hilang. “Dulu saya sebutkan intelektualitas, sekarang Bivitri dan Fahri Hamzah menambahkan elemen baru. Jadi pemimpin yang nggak paham etikabilitas dan tidak punya intelektualitas pasti kapabilitasnya rendah dan legitimasinya turun,” kata Rocky. “Masih untung ada Bivitri yang masih menganalisis keadaan dengan tenang, mengucapkan seuatu yang kemudian kita anggap sebagai problem kita bukan masalah elektabilitas, tetapi etikabilitas. Kemudian Fahri Hamzah yang akhirnya juga harus menulis panjang untuk memberi refleksi pada bangsa ini. Jadi itu soal kita,” pungkasnya. (sof, sws).
Agama Bukan Ancaman Bagi Bangsa dan Negara
Jakarta, FNN - Silaturahmi Idul Fitri 1433 Hijriah atau Lebaran tahun 2022 ini menarik untuk terus kita cermati, selain karena ini merupakan silaturahmi offline pertama setelah dua tahun tidak berlebaran, juga karena kita sudah mulai memasuki tahun politik. Para politisi memanfaatkan silaturahmi sekaligus sebagai lobi-lobi politik, siapa ketemu siapa, siapa bicara apa. Ini bisa kita jadikan indikator ke mana arah pendulum politik ke depan. Demikian analisis wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 06 Mei 2022. Hersubeno mencatat salah satunya adalah silaturahmi antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta hari Kamis (05/05/2022). Pertemuan ini mau tidak mau harus kita kaitkan dengan figur Ganjar yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat capres pada tahun 2024. Dalam pertemuan itu kata Hersu, Haedar berpesan kepada Ganjar Pranowo, jika kelak terpilih menjadi presiden jangan lagi menggunakan isu radikalisme, intolernasi, dan anti NKRI sebagai tameng untuk mempertahankan dirinya. Ada banyak agenda yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu, antara lain: yang formal yakni rencana Muhammadiyah akan melakukan Muktamar ke-48. Ganjar menyatakan mendukung pelaksanaan Muktamar itu. Tetapi yang seksi dan perlu penting kita highlight adalah ada beberapa agenda yang sangat penting sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan oleh Haedar Nashir. Ada empat hal yang dibicarakan: pertama yakni mengangkat ekonomi masyarakat melalui UMKM, kedua membahas peran agama dalam kehidupan kebangsaan. Haidar mengatakan agama dan umat beragama bukan ancaman bagi siapa pun apalagi bagi bangsa dan negara. Ketiga membahas peran Muhammadiyah dalam membangun amal usaha Muhammadiyah. Keempat pentingnya rekonsiliasi dan dialog antar-komponen anak bangsa. “Saya ingin fokus pada dua pesan yang disampaikan oleh Pak Haedar Nashir yakni soal agama bukan ancaman bagi siapa pun, apalagi ancaman bagi bangsa dan negara serta soal rekonsiliasi dan dialog antar-komponen anak bangsa,” kata Hersubeno. Hal ini kata Hersu bukan berarti ia mengesampingkan dua topik lainnya yakni peran UMKM dalam mengangkat ekonomi rakyat dan amal usaha Muhammadiyah. “Kita tahu amal usaha Muhammadiyah itu luar biasa melalui rumah sakit melalui sekolah-sekolah dan juga melalui kegiatan ekonominya,” paparnya. Dua hal penting tersebut disampaikan Kyai Haedar kepada Ganjar. Ganjar sebagaimana sudah lama kita amati menyiapkan diri dan disiapkan menjadi capres tahun 2024. Dia sangat aktif di media sosial dan namanya tampak sedang di-branding atau sedang dielus-elus oleh berbagai lembaga survei yang katanya sejauh ini elektabilitasnya paling tinggi. Tetapi kalau Anda mengamati berbagai lembaga survei ini, macam-macam hasilnya, ada yang menyebutnya Ganjar paling tinggi, ada yang menyebut Prabowo menyebut paling tinggi, ada juga Anies yang paling tinggi. Ini memang aneh, bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan bisa disimpulkan berbeda-beda. Padahal selain respondennya sama. Yang kedua Ganjar ini ditengarai menjadi capres yang dipersiapkan oleh Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan dan sekaligus mengamankan dan menjaga kepentingan politik pasca dia lengser. Kalau kita ngomong kepentingan Jokowi, ini tentu bukan hanya kepentingan keluarga Jokowi, tetapi juga kepentingan-kepentingan para oligarki yang sekarang mendukung Jokowi. Indikasi bahwa Ganjar ini sedang dipersiapkan oleh Jokowi atau mereka-mereka yang berada di belakang Jokowi atau para oligarki yang selama ini menopang Jokowi, sangat jelas, karena hampir semua relawan Jokowi itu saat ini menjadi tulang punggung relawan Ganjar. Sementara para relawan Jokowi dalam berbagai kampanyenya mereka tegas menyatakan tahun 2024 tegak lurus ndherek Pak Jokowi. Sikap itu juga bisa kita maknai dari dua hal: pertama mereka berusaha keras memperpanjang masa jabatan Jokowi, baik melalui penundaan Pemilu ataupun melalui tiga periode. Terbaru, ada upaya-upaya - kalau tidak bisa tiga periode, diupayakan dipasangkan dengan Prabowo, tetapi Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Relawan Projo (Prabowo-Jokowi) sudah siap mendukungnya. Kedua bila Jokowi tak berhasil diperpanjang masa jabatannya, maka Ganjar figur yang akan didukung oleh Jokowi dan berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. Sangat mudah membaca bagaimana skenario yang akan dijalankan oleh Ganjar. Trek dan jalurnya sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi pada Pilpres 2014, yakni bagaimana Jokowi muncul ke pentas nasional. Ini kelihatannya coba diulang lagi oleh Ganjar dan kendaraan yang akan digunakan tentu saja PDIP sebagai partai pengusung dan pendukungnya. Hersu mengingatkan bahwa kita masih ingat pada tahun 2014 bagaimana Jokowi mengambil-alih tiket pencapresan dari tangan Megawati. Sementara kalau sekarang Ganjar ini mencoba mengambil-alih tiket dari tangan Puan Maharani. Semua skenarionya persis dengan Pilpres 2014. Ganjar di-branding oleh berbagai survei dan elektabilitasnya dinaikkan. Kalau pada waktu itu ada perbedaan bangunan opini publik yang pada waktu zaman Jokowi itu sangat masif, para opinion leader itu menyuarakan bahwa kalau PDIP mau menang Pemilu dan sekaligus menang presiden, maka harus mendukung harus mencalonkan Jokowi pada waktu itu. Dan mereka rupanya berhasil yang memojokkan Ibu Megawati dan kemudian memaksa dia untuk menyerahkan tiket pencapresan kepada Jokowi. Ini terjadi pada tahun 2014. Namun situasinya kali ini berbeda. Megawati kelihatannya enggak mau kecolongan lagi. Dia sejak awal sudah mengingatkan bahwa yang memutuskan untuk menjadi calon presiden dari PDIP itu ada di tangan Ketua Umum. Dan kita bisa membaca secara terbuka bahwa preferenesi dari Megawati ini lebih kepada Puan Maharani. Ini bisa disadari karena sekarang ini kan Ibu Megawati usianya cukup lanjut segera, sekitar 76 tahun. Yang jelas Megawati ingin menyiapkan dinasti Soekarno untuk meneruskan kepemimpinannya baik melalui PDIP dalam arti kepemimpinan politik atau di level negara yakni menjadi presiden atau setidaknya menjadi wakil presiden. Kita tahu juga Ibu Megawati juga pertama kali muncul ke puncak panggung politik dengan menjadi wakil Presiden Gus Dur. Baru setelah Gus Dur jatuh di tengah jalan kemudian dilanjutkan Megawati menjadi presiden. Sayangnya ketika Ibu Megawati mencoba peruntungannya untuk memperpanjang masa jabatannya melalui Pilpres 2004, dia kalah melawan pasangan SBY dan Jusuf Kalla. Nah kali ini kelihatannya Ibu Megawati tidak mau kecolongan. Dia sudah menyiapkan secara serius Puan Maharani dan yang pertama kali dilakukan adalah menjaga agar tiketnya tidak diserobot oleh Ganjar. Kalau itu yang terjadi maka Ganjar ini sekarang terancam. Sekarang posisinya menjadi tunawisma parpol, kenapa karena sebagai kader PDIP tak mau memberikan tiket padanya. Sebagai gantinya ini kelihatannya nama Ganjar mulai disodorkan ke Partai Nasdem. Coba kalau Anda baca dari di berbagai lembaga survei maupun pengamat, nama Ganjar disebut-sebut sebagai calon yang akan diusung oleh Nasdem. Partai Nasdem saat ini mulai menyiapkan tiga nama yang akan disodorkan yang diputuskan oleh Ketua Umum Surya Paloh. Selain nama dan Ganjar sebut nama Anies Baswedan dan ada kandidat lainnya. Dengan latar belakang politik seperti itu pesan Haidar kepada Ganjar ini sesungguhnya juga bisa dilihat sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada Jokowi. Jadi ini semacam pukulan bola bilyar dalam politik, sebenarnya siapa yang dipukul tetapi targetnya ke mana, ini bisa terbaca. Dua agenda yang disampaikan oleh Haedar Nashir tadi pertama adalah agama khususnya Islam sebagai ancaman bangsa dan negara dan yang kedua yakni pembelahan atau perpecahan antar-anak bangsa yang sangat terasa pada era kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terakhir. Ada upaya yang sangat jelas terbuka mendiskreditkan dan pada gilirannya ingin mengeluarkan umat Islam dari kehidupan berbangsa dan negara. Narasi radikalisme, intoleransi, dan anti-Pancasila, anti NKRI itu sangat gencar digaungkan. Juga berbagai stigma labelling dan naming seperti kampret dan kemudian belakangan kadrun itu sangat gencar dinarasikan bukan hanya oleh mereka yang disebut oleh buzzer, tapi juga oleh berbagai kalangan di lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan, yang kita ingat yang terakhir adalah heboh dari status media sosial atau tulisan ditulis di Facebook Rektor ITK, Profesor Budi Santoso Purwokartiko. Narasi itu terkesan memang sengaja terus-menerus diproduksi untuk menyudutkan Islam. Saya sendiri sejak kemarin itu mendapat banyak kiriman tentang narasi itu, yang juga ternyata ini digunakan oleh Ganjar. Salah satunya adalah poster ini, bagaimana disebutkan bahwa Ganjar adalah satu-satunya harapan untuk memerangi intoleransi dan radikalisme. Ini sebuah poster atau flyer yang disebarkan di media sosial yang menunjukkan sikap tegas Ganjar terhadap apa yang dia sebut sebagai radikalisme dan intoleransi. Saya mencoba mencari tahu dan mengecek apakah Ganjar menyampaikan hal itu. Kalau betul dia menyampaikan itu, kapan dia menyampaikannya dan apa konteksnya. Ternyata dari jejak digital saya menemukan hal itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun Twitter resminya yang telah centang biru at Ganjar Pranowo ini pada tanggal 17 Nov 2012 pukul 15.38 sore. Dia mencuit begini, “tidak ada toleransi kelompok radikal penolak Pancasila di negeri ini, karena ketika kita biarkan mereka akan menggurita. Mari sama-sama waspada. Mari sama-sama menjaga Indonesia.” Narasi yang disampaikan Ganjar sangat lantang dan keras. Dia juga menautkan video ketika dia tengah memberi pengarahan narasinya, kalau kita simak bahkan jauh lebih keras. Rupanya peristiwa Ganjar ini dikaitkan dengan sebuah atau peristiwa yang sudah cukup lama terjadi. Saya buka-buka ternyata sejumlah siswi SMA di Kendal berpose dengan mengibarkan bendera Palestina dan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Bendera inilah yang kemudian dikaitkan dengan bendera HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah dan kemudian diberi label sebagai kelompok yang intoleran dan anti Pancasila. Peristiwanya sendiri itu terjadi pada bulan Oktober 2019. Jadi, sudah dua tahun berselang setelah pernyataan dari Ganjar kemarin. Para siswa dan guru sekolah di Kendali itu sudah minta maaf dan mereka mengaku tidak tahu kalau hal itu dikaitkan dengan kelompok HTI, sebab selama ini kan memang banyak kalimat Islam yang mengibarkan bendera itu, ya bendera hitam dengan tulisan kalimat tauhid ini disebut sebagai bendera Rasulullah. Jadi, semuanya tidak ada kaitannya dengan bendera HTI. Benar sih HTI menggunakan kalimat yang sama dengan bendera tauhid, tetapi pastilah pimpinan Muhammadiyah mengikuti dan mencatat peristiwa-peristiwa tersebut. Maka ketika bertemu dengan Ganjar dan menyampaikan pesan itu, maksudnya sangat jelas, bila kelak Ganjar terpilih menjadi capres itu jangan sampai dia meneruskan narasi-narasi yang menganggap bahwa umat beragama khususnya umat Islam adalah ancaman bagi umat beragama lain, apalagi ancaman bagi bangsa dan negara. Ini ngeri sekali narasinya. Sebab narasi semacam itu, sekarang ini terbukti telah berhasil memecah belah bangsa dan justru berbahaya dan mengancam Pancasila dan NKRI harga mati yang selama ini mereka sering didengung-dengungkan. Itu jelas kalau disampaikan kepada Ganjar itu tujuannya jangka panjang. Jika kelak Ganjar betul-betul terpilih menjadi presiden, harus ada tujuan jangka pendek yang jauh lebih penting dengan membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media ini analisis saya, Pak Haidar Nashir ingin agar pesan yang sangat-sangat penting itu, juga sampai kepada Pak Jokowi. Jadi, ketika muncul di media, mau tidak mau bahwa akan ada yang menyampaikan kepada Pak Jokowi pesan dari Muhammadiyah ini. Ini sungguh sebuah diplomasi yang sangat santun, tapi sangat tegas dan jelas maksudnya dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Kyai Haedar Nashir. Mudah-mudahan di akhir masa jabatan yang tersisa Pak Jokowi membaca pesan itu dan menyadari bahwa menyatuhkan anak bangsa apapun latar belakangnya, agamanya, suku etnis, maupun pilihan politik, itu merupakan warisan yang jauh lebih penting dan lebih berharga dibandingkan Pak Jokowi memaksakan untuk terus membangun warisan-warisan legacy yang bersifat fisik dan salah satunya adalah ibukota negara. Bangunan fisik semegah apa pun termasuk ibukota negara yang istananya dibangun akan sangat megah, itu sangat mudah dihancurkan apabila bangsa kita terpecah belah. Mudah-mudahan saja pesan dari Pak Header Nashir tadi, sampai kepada Jokowi dan juga sampai kepada kita semua seluruh komponen anak bangsa. Bahwa agama apapun itu bukan ancaman buat bagi bangsa Indonesia apalagi dalam negara Indonesia yang dikenal ini bangsanya ini sangat moderat. Justru ancaman yang sangat serius itu adalah adanya kelompok-kelompok yang mengklaim merasa dirinya itu paling Pancasilais dan paling menjaga NKRI namun pada prakteknya sesungguhnya merekalah yang memecah belah NKRI. Saya mau bertanya apakah praktek kelangkaan atau praktek menyelundupkan minyak goreng dan CPO ke luar negeri untuk modal memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu sesuai dengan Pancasila? Tentu saja mudah sekali menjawabnya dan siapa yang melakukan pasti itu bukan umat Islam. Mereka adalah para korporasi besar yang bekerjasama dengan mereka yang ada di dalam lingkar di pemerintahan dan berada di lingkar terdekat Jokowi. Pak Jokowi saatnya mulai fokus untuk meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga buat bangsa dan negara yakni kohesi antar anak bangsa. Dengan begitu kita tetap bisa menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan Pancasila. (*)
POPULER
