NASIONAL
Kemiskinan di Jawa Tengah Naik Drastis, Jokowi Memang Sejak Awal Sudah Gagal
Jakarta, FNN - Pada tahun 2021, kemiskinan di Jawa Tengah tercatat ada di lima daerah. Namun, kini kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan drastis dengan tambahan sebanyak 14 daerah dan total menjadi 19 lokasi. Peran negara dipertanyakan terkait kemisikinan yang terjadi di Jawa Tengah tersebut. Target prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. \"Jadi di Jawa itu kemiskinannya naik drastis dan ini yang sebetulnya mau disembunyikan dengan isu-isu tiga periode, IKN, macam-macam. Nah itu bertemu lah di situ kemiskinan di Jawa,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 05 Mei 2022. Rocky menyoroti pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebutkan jika Indonesia masih memiliki uang sekira Rp400 triliun yang berasal dari keuntungan ekspor komoditas. \"Lalu disparitas itu disebabkan oleh apa? Artinya negara gagal untuk membagi keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyat menderita, berarti utungnya jatuh kepada kelompok lain kan. Kan gampangnya begitu,\" ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ketika keuntungan tersebut tidak didapatkan rakyat, ada kemungkinan jika hasil dari ekspor komoditas itu jatuh ke tangan oligarki. \"Ini Rp400 triliun masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin, bahkan mereka bertambah miskin, maka disparitas naik dan orang menganggap ya pasti jatuhnya ke kalau enggak ke rakyat, ya oligarki. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung,\" ucap Rocky Gerung. \"Artinya, negara gagal membagikan keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyatnya menderita. Berarti untungnya itu jatuh pada kelompok yang lain. Kan gampangnya begitu,\" paparnya Menurut Rocky uang 400 triliun keuntungan mustinya masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin. Bahkan mereka bertambah miskin sehingga disparitas naik. \"Dan itu orang menganggap bahwa pasti jatuhnya kalau nggak ke rakyat ya ke oligarki kan. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung. Jadi kita musti buka persoalan ini supaya jangan ada dusta di antara kita, sementara ambisi untuk membiayai ibu kota juga akan dibebankan pada APBN. Kan itu nggak fair-nya. APBN itu untuk menghasilkan kesejahteraan, bukan untuk investasi akumulasi. Itu kan semua dalil yang ada di Pancasila, konstitusi, dan dalam sejarah bangsa ini,\" papar Rocky. \"Jadi kelihatan bahwa presiden memang sudah gagal, bahkan untuk memenuhi janjinya sendiri dia berbohong. Apalagi kalau dikatakan bahwa dia adalah simbol dari keadilan sosial versi Bung Karno.\", pungkasnya. (Ida, sws)
Jokowi Makin Tertekan, Bank Central AS Naikkan Suku Bunga
Jakarta, FNN - Tingkah laku Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) disebut menimbulkan kebingungan. Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau 0,5 persen yang diumumkan pada Rabu, 4 Mei 2022. Kenaikan suku bunga tersebut disebutkan untuk mengatasi inflasi AS yang mencapai 8,5 persen. Jumlah kenaikan suku bunga yang diumumkan AS merupakan yang tertinggi sejak Mei 2000. Keputusan yang diambil AS tersebut berdampak ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. \"Nah sekarang tentu semua orang tahu bahwa berdampak pada Indonesia. Indonesia mesti cari dolar yang mahal buat bayar utang, melakukan penyesuaian macam-macam termasuk suku bunga, dan terpaksa mengikuti dolar,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 5 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa orang selalu melihat dalam nilai dollar, selain nilai currents- nya juga ada nilai trust-nya. Bahkan dalam dollar itu ditulis incapitrush. \"Jadii sebetulnya dunia itu menganggap bahwa ekonomi tanpa dollar seperti nggak bisa kita bayangkan. Walaupun sebetulnya ini juga mitos karena orang juga bisa pakai cara lain untuk mengaktifkan ekonomi. Tapi sudah keburu dunia paham bahwa di mana ada aliran dollar di situ ada krisis ekonomi,\" papar Rocky Faktor internasional, terutama mengenai perekonomian disebutkan Rocky Gerung berdampak ke Indonesia. Di tengah kenaikan suku bunga AS, Rocky Gerung menyoroti sikap Jokowi yang dianggap membuat bingung. Jokowi dinilai ngotot ingin membangun ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur padahal utang Indonesia sedang menumpuk dengan unga utang Indonesia mencapai Rp405,9 triliun. \"Itu yang menyebabkan kita bingung, Presiden kok masih berupaya untuk bangun ibu kota. Padahal seharusnya kan Presiden berpikir bahwa ada kesulitan likuiditas dan membayar utang, tetapi tetap ngotot. Itu artinya Presiden enggak paham tentang gejolak ekonomi dunia itu,\" ujar Rocky Gerung. Rocky meyakin bahwa sejak awal presiden dikelilingi oleh orang-orang yang mau diem saja karena takut berselisih dengan presiden. Presiden juga tahu kelemahan menteri-menterinya itu. \"Jad sebetulnya kita dijebak dalam soal itu, lalu dihubungkan dengan apa gunanya membayangkan ibu kota kalau rakyat di Jawa itu kemiskinannya 10 kali lipat dari sebelumnya,\" pungkasnya. (Ida sws)
Buntut Pertemuan Jogja, Ada Gerakan Prabowo Presiden, Jokowi Wapres
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menganalisa momen silaturahmi Idul Fitri 2022 dari berbagai tokoh politik di Indonesia. Salah satunya adalah kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Istana Gedung Agung Yogyakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung menilai silaturahmi antara Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Gedung Agung, Jogjakarta sesungguhnya memiliki tujuan khusus. Hubungan antara keduanya belakangan ini disebut publik menunjukkan kemesraan Jokowi-Prabowo menuju Pemilihan Presiden 2024. Keduanya didukung JakPro yang menginginkan Jokowi kembali sebagai calon Wakil Presiden di tahun 2024. Rocky juga mengaku dirinya sering mendapat pesan WhatsApp agar mendukung pasangan Prabowo (presiden) - Jokowi (wakil presiden). Rocky menegaskan, nanti masih akan ada acara halal bihalal yang isinya pembicaraan politik. \"Dan orang akan berebut untuk nyari undangan halal bihalal ke tempat di mana kekuasaan itu mulai terasa cengkeramannya,\" papar Rocky.kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 04 Mei 2022. Meski begitu, Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dengan tawa. Karena dari penilaiannya tidak ada dasar atau argumen yang memungkinkan keduanya kembali maju di Pemilu 2024 mendatang. “Ini sudah nggak jelas ini usulan itu, usulan dari Projo atau dari mana pun bahwa Prabowo dan Jokowi dipasangkan atau tukar tempat. Kalau tukar tempat mestinya Pak Prabowo Presiden dan Pak Jokowi Menteri Pertahanan kan begitu. Atau Pak Jokowi jadi Menteri Agama atau Menteri Sosial, itu lebih masuk akal,” kata Rocky. Menurut Rocky, kalau ditukar itu artinya, Pak Jokowi ini akan merembet ke Pak Prabowo dan nanti begitu pasangannya disuruh ‘wait’ ya Pak Prabowo turun elektabilitasnya karena Prabowo dipasangkan dengan Jokowi. Berdasarkan pada psikologi masyarakat tersebut, Rocky Gerung ingin agar Prabowo Subianto bisa melakukan pembenahan arah politik. Rocky menyarankan Prabowo bisa menjadi sebuah tawaran alternatif kepada masyarakat yang ingin melihat pilihan lain. “Jadi psikologi publik ingin agar Jokowi tidak muncul lagi di dalam radar elektabilitas. Karena apapun itu orang akan anggap pasti permainan big data lagi Prabowo-Jokowi,,” tutur Rocky Gerung. “Jadi kira-kira itu dan Pak Prabowo tentu tahu bahwa hal ini juga semacam upaya untuk membatalkan perjanjian beliau dengan Bu Megawati, yaitu Prabowo-Puan,” ucap Rocky Gerung. (Ida, sws)
.jpeg)
MUI Didesak Bikin Badan Khusus Melawan Islamophobia
Jakarta, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) didesak segera membentuk badan untuk melawan para pembenci Islam (Islamophobia). Desakan ini perlu disampaikan karena ada dugaan rezim Jokowi sengaja melakukan pembiaran atas gejala ini. Oleh karena itu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi perlu menyampaikan pernyataan sikap. Demikian disampaikan oleh KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan kepada redaksi FNN, Rabu, 04 Mei 2022. Adapun poin-poin pernyataan sikap itu antara lain: Bahwa, di Indonesia, kaum radikalis neo komunis, neo liberalis dan kalangan sekularisme selama dua periode kekuasaan Jokowi semakin mendapat angin dengan berbagai cara untuk menekan Islam. Padahal sejak dulu sampai sekarang Islam di Indonesia dengan berbagai ormas Islam dikenal moderat dan sangat toleran. Umat Islam di Indonesia telah mengemban amanah ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada umat lain. Bahwa kalangan minoritas non Islam di Indonesia tidak pernah merasa terancam, tidak terusir seperti di Negara lain Burma, India, Bangladesh, China (minoritas Islam di Uyghur), di beberapa Negara Barat dimana Islam sebagai minoritas, diperlakukan secara rasialis, diejek dan malah di bunuh, diusir, dan rumahnya dibakar serta larangan berpakaian muslim dan beribadah, di Indonesia perlakuan seperti hal tersebut terhadap kalangan minoritas tidak pernah terjadi. Bahwa baru di jaman rezim Jokowi berkuasa, ada buzzer dan influencer serta beberapa menteri yang terpapar sekularisme dan neo komunisme serta dibiaya oleh para kapitalis. Mereka sebarkan hoax dan ujaran kebencian terhadap Islam, serta berbagai kebijakan kementerian tentang azan, pendidikan PAUD, pesantren yang di stigma sebagai bibit terorisme. Serta usaha melemahkan dan menghilangkan tokoh Islam dalam sejarah Indonesia. Mereka memanfaatkan “ketakutan” di kalangan Barat dan RRC, dan ketakutan kalangan minoritas di Indonesia tentang kebangkitan Islam garis keras di Indonesia. Mereka takuti bahwa jika Islam garis keras akan berkuasa Indonesia nasibnya akan seperti Suriah dan Afghanistan. \"Ketakutan” tersebut “diciptakan” untuk mempertahankan kekuasaan dengan dukungan Negara Barat dan China Komunis serta mendapatkan bantuan dana dari kalangan minoritas dari usaha mereka menyebarkan kebencian serta adu domba terhadap umat Islam. Bahwa, dimunculkan daftar ulama yang dianggap radikal tidak diperbolehkan ceramah di masjid-masjid, Departemen Pemerintah dan BUMN. Ditimbulkan ketakutan bagi kalangan ulama, di incar kesalahannya, jika salah ucap di internal pengajian, dilaporkan sebagai pelanggaran pidana oleh para buzzerRP. Bahkan BNPT menyebarkan bahwa di sumbar ada kelompok teroris mendirikan NII, dan akan menurunkan pemerintah yang syah dengan “golok”, sesuatu yang tidak masuk akal. Baru-baru ini di bulan Ramadhan seorang Rektor ITK di Kalimantan Timur, yang kemungkinan terpapar sekularisme, atau neo komunisme menjadi rasis dan merendahkan Islam. Bahwa, ulama dikriminalisasi dan menyempitkan ruang gerak para organisasi Islam dengan berbagai istilah stigma mereka lekatkan seperti “kadrun”, radikal dan intoleransi bagi yang bertentangan dan kritis terhadap kekuasaan. Bahkan penangkapan beberapa ulama dan aktivis, tanpa alasan hukum yang logis. Sehingga menciptakan kecurigaan bagi sesama umat Islam. Bahwa, di Amerika dan dunia Barat, Islamophobia telah menjadi catatan sejarah kelam. Namun sekarang PBB telah menetapkan dalam Sidang Umum 15 Maret 2022, Hari Internasional Melawan Islamophobia. Penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam SU PBB seharusnya menjadi momentum bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk membuat aturan-aturan hukum terkait. Bahwa, di AS dimana \"Combating International Islamophobia Act\" telah lolos dari House of Representative (DPR) dan Senat di AS. Di Kanada, upaya tersebut bahkan datang dari eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kanada bermaksud membentuk badan khusus melawan Islamophobia, dan sejumlah legislator telah mengajukan \'Our London Family Act\' sebagai RUU untuk melawan Islamophobia. Bahwa, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, mestinya tampil aktif dan terdepan menjalankan keputusan SU PBB yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia dalam upaya menghadirkan toleransi, harmoni dan moderasi dengan sukseskan perlawanan global terhadap Islamophobia. Mengingat hal tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan : 1. Meminta Pemeritah Jokowi hentikan rekayasa menyerang, melemahkan dan akan menghancurkan umat Islam. 2. Meminta Presiden Jokowi menindak tegas jangan justru “membiarkan” para pejabat, penceramah, rektor, buzzer, influencer dan pihak-pihak lainnya yang terus menyebarkan Islamophobia dengan anti terhadap Islam, Al Quran, Nabi Muhammad, Ulama, Pakaian Muslim dan apalagi terus mengaitkan Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan hal-hal negatif lainnya. Jika Jokowi sebagai presiden tidak sanggup mengatasi hal tersebut sebaiknya mundur dari jabatannya. 3. Sebagai negara yang mayoritas Muslim, meminta Pemerintah Indonesia, DPR-RI dan DPD RI harus bertindak proaktif dalam merealisasikan kesepakatan SU PBB tentang Penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia tersebut dengan segera meratifikasi dan menyusun RUU untuk melawan Islamophobia. 4. Pemerintah harus menindak tegas dan menangkap setiap orang yang menghina Islam, termasuk ulama dan pemeluknya, seperti yang dilakukan Rektor ITK Profesor Budi Santoso harus diberhentikan secara tidak hormat dan dipidanakan, sebagai bentuk law enforcement dan shock terapy bagi para intelektual dan masyarakat lainnya. 5. Meminta agar setiap ormas Islam terutama MUI untuk segera membentuk badan khusus melawan Islamophobia. Pernyataan sikap KAMI Lintas Provinsi dikeluarkan di Surakarta, pada 04 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Mudrick SM Sangidu (KAMI Jawa Tengah), Syukri Fadholi (KAMI DIY), Daniel M Rasyid (KAMI Jatim), Syafril Sjofyan (KAMI Jabar), Djudju Purwantoro (KAMI DKI Jakarta), Abuya Shiddiq (KAMI Banten), Zulbadri (KAMI Sumatera Utara), Muhammad Herwan (KAMI Riau), H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA (KAMI Kalbar), Mahmud Khalifah Alam S.Ag (KAMI Sumsel), Gerald Geerhan (KAMI Sulsel), Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd. (KAMI Kepri), H. Suryadi (KAMI Jambi), H. Suryadi dan Sutoyo Abadi (Sekretaris KAMI). (sws).
Mahasiswa, Pelajar Bersama Rakyat Adakan Konsolidasi Nasional 10-12 Mei 2022
Jakarta, FNN - Sejumlah pemimpin mahasiswa, pelajar bersama petani, nelayan, buruh, akademisi, kelompok profesional aktivis 98, emak-emak, pedagang kaki lima, rakyat korban tambang, para advokat, rakyat korban represi dan beragam profesi lainya yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) akan melaksanakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) pada 10-12 Mei 2022, yang akan dilaksanakan dalam rangka menemukan solusi atasi masalah bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Rabu, 04 Mei 2022. “Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini mengambil hikmah atas perjuangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1908 ” ucap Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto di akun instagram @komiterakyatlawankkn, akun official dari KRL-KKN. Ia juga menyampaikan saat ini rakyat Indonesia harus mampu bangkit secara nasional atas apa yang menjadi keluhan rakyat Indonesia. “Memang secara umum keluhan keseluruhan masyarakat hari ini sebenarnya adalah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Dan Kita pastikan bahwa Kita akan melawan itu semua,” katanya. Febriditya juga menegaskan bahwa Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini merupakan simbol bangkitnya rakyat tertindas. “Bangkitnya bapak kita karena PHK, bangkitnya ibu kita karena harga harga yang meroket dan bangkitnya kakak serta adik kita untuk mendapatkan hidup yang layak dan pendidikan yang wajib dirasakan secara merata,” ujarnya tegas. Menurutnya, KKN merupakan musuh bersama. Dan untuk mewujudkan cita-cita hukum, KKN haruslah dihentikan. “Menjawab momentum kebangkitan nasional, konsolidasi nasional ini akan menegaskan KKN sebagai musuh kita. Karena itu, hari ini, kita harus bersatu untuk rakyat dan kebangkitan nasional itu harus kita laksanakan,” ujarnya lagi. Konsolidasi Nasional, juga akan menjadi momentum almamater sebagai simbol kampus menjawab bahwa almamater bukan pemisah antara mahasiswa dengan rakyat. “Saya nyatakan dan saya buktikan, bahwa dalam catatan sejarah, almamater ada dan selalu ada dan selalu berdampingan dengan masyarakat,” katanya tegas. Sementara, Humas KRL-KKN Misbahul Anwar menyampaikan pihaknya mengundang semua pihak dalam kegiatan konsolidasi nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. “Kita akan mulai pada 10-12 Mei 2022. Kami, terutama yang ada di dalam KRL-KKN mengundang untuk mahasiswa, untuk pemuda atau rakyat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk berpartisipasi dalam agenda konsolidasi nasional Spirit perjuangan mahasiswa, pemuda dan rakyat bersatu,” ucapnya singkat. Secara terpisah Akademisi UNJ Ubedilah Badrun mengapresiasi upaya mahasiswa tersebut dengan sejumlah harapan. \" saya mengapresiasi setiap upaya untuk memperbaiki bangsa ini, apalagi soal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memang saat ini merajalela bahkan berkelindan bersama oligarki predator yang sangat merugikan rakyat banyak\" ujarnya. Lebih lanjut Ubedilah Badrun yang juga pelapor dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kedua putra Presiden dan anak petinggi perusahaan besarke KPK itu berharap agar konsolidasi tersebut membuahkan hasil untuk kepentingan negara dan rakyat banyak. \"Saya berharap langkah hebat mahasiswa bersama elemen rakyat ini membuahkan kesepakatan penting untuk bergerak bersama membela rakyat dan menyelamatkan masa depan republik ini dari kehancuran. Sebab seiring dengan KKN yang merajalela sesungguhnya negara ini juga mengalami kemunduran demokrasi dan kemerosotan ekonomi yang kini sangat bergantung dengan utang ditengah utang yang terus membengkak hingga Rp.7000 triliun lebih\" tegas Ubedilah Badrun. (sws)
Jokowi Tidak Sholat Idul Fitri di Istiqlal Takut Bersaing dengan Anies yang Sholat di JIS
Jakarta, FNN - Pilihan Presiden Jokowi untuk sholat ied dan berlebaran di Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono X ketimbang di Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Seperti yang diketahui Jokowi membawa seluruh anggota keluarganya untuk merayakan Idul Fitri ke Keraton Yogyakarta. Menurut Pengamat Politik Rocky Gerung, sebenarnya keputusan Jokowi lebaran di Yogyakarta sudah bisa diprediksi oleh banyak orang. \"Lebaran selain bersalam-salaman juga orang berbisik-bisik siapa ketemu siapa. Dari Lebaran juga orang bisa memanfaatkan untuk berpolitik. Kenapa Jokowi berlebaran di Jogja. Kenapa Jokowi seolah oleh menghindar dari Jakarta, karena tak ingin menyaingi Anies yang melakukan sholat ied di JIS. Takut seolah-oleh ada matahari kembar,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa, 03 Mei 2022. Jika Jokowi sholat di Istiqlal, kata Rocky nanti orang menghitung siapa yang datang ke JIS (Jakarta International Stadion) dan siapa yang ke istiqlal. \"Sebetulnya tradisinya Presiden dan kabinet sholat di Istiqlal,\" tegasnya Menurut Rocky, alasan lain mengapa Jokowi lebih memilih ke Jogja, karena gak bakal Jokowi datang ke ibu Megawati, karena Pak Jokowi Presiden. \"Apalagi kalau datang mungkin dicuekin oleh Ibu Mega kan, atau nggak diundang gitu,\" lanjut Rocky Gerung. Di sisi lain Rocky Gerung menilai bahwa Megawati pun memiliki pemikiran yang sama dengan Jokowi. \"Demikian juga ibu Mega, merasa lebih penting orang sowan ke Teuku Umar,\" ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menambahkan bahwa Lebaran ini bisa dilihat sebenarnya Megawati merupakan pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Padahal jika dilihat kenyataannya Megawati tidak menduduki posisi jabatan apapun dalam jajaran kabinet Jokowi. \"Karena bagaimana pun, walaupun informal, tapi bu Mega itu memegang kekuasaan yang riil sebetulnya walaupun beliau tidak punya portofolio di dalam kabinet,\" imbuh Rocky. Sebagai informasi bahwa Jokowi beserta seluruh anggota keluarganya memilih Yogyakarta sebagai tujuan untuk merayakan Idul Fitri. Jokowi melakukan silaturahmi dengan anggota Keraton Yogyakarta pada Senin 2 Mei 2022. Presiden Jokowi memilih Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai tempat untuk beristirahat dengan anggota keluarganya. “Iya ini pertama karena saya Idul Fitri saat ini berada di Yogya, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan menghaturkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, kepada Bapak Sultan Ngarso Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga,” kata Jokowi. (Ida, sws)
Mau Indonesia Aman dan Damai, Ini Tipsnya
Jakarta, FNN - Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang paling terasa saat ini adalah perpecahan, perpecahan itu dirasa luar biasa. Krimininalisasi terhadap aktivis dan ulama masih saja terjadi. Situasi seperti itu tidak terjadi semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Masa Pak SBY tidak pernah mengkriminalisasi aktivis dan ulama saat itu,” tutur wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (2/5/2022). Kalau ada pandangan yang berbeda ataupun kritikan kepada Presiden SBY, mereka yang ada di pos pemerintahan tidak terus melaporkan (secara hukum). Mereka bersumpah untuk menjauhi hukum. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita akan memperbaiki situasi ini? Berikut adalah beberapa sarannya. Bagaimana memilih presiden yang tidak dipromosikan oleh partainya karena sistem kita saat ini dengan ambang batas presiden 20% membuat kita tidak punya pilihan, sehingga kita ingat pemilihan presiden 2019 lalu hanya ada 2 calon presiden: Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Jadi, jika orang tidak suka Jokowi nanti kita pilih Prabowo. Sebaliknya kalau dia tidak suka Prabowo akhirnya dia pilih Jokowi. Jadi, pilihan kita bukan berdasarkan rekam jejak orang itu atau benar-benar pilihan terbaik, kita hanya memilih opsi terbaik dari yang terburuk. Ini juga berarti pilpres semuanya buruk, itulah yang terjadi pada Pilpres 2019, kita saksikan adalah pilpres dihantam keras oleh Prabowo yang dipastikan kalah. Kita ingat bahwa dalam banyak kasus ada kesadaran akan hal ini, karena dalam banyak kasus Mahkamah Konstitusi mengatakan Opini Oposisi atau kemudian menguatkannya dalam suatu kasus. Misal, dalam kasus Omnibus Law, yang disebut payung konstitusi bersyarat, tetapi secara inkonstitusional bersyarat. Sekarang, jika banyak lawan yang melakukannya. “Tetapi jika Anda memilih untuk bertarung (di MK), saya pikir Anda tak boleh mengikuti desas-desus, yaitu narasi konstan yang dijalankan oleh divisi kami, kami harus membuat kontra-narasi untuk meningkatkan kesadaran sebagai orang Indonesia,” lanjut Hersubeno. Kita bersaudara, tanpa memandang suku, agama, preferensi politik Anda atau praktik Anda dalam organisasi, sehingga kita mungkin berbeda pendapat, tapi kita bersaudara. Jadi, “Mari kita mulai dengan tidak membuat stigma atau meme yang disebut berudu, lonceng, dan bajingan. Kita seharusnya tidak mengikuti mereka. Kita harus mengabaikan pilihan lain,” ungkap Hersubeno. Menurutnya, pelakunya, para taipan oligarki ini benar-benar tangguh karena mereka begitu kuat dalam mewujudkan modal besar, semakin besar laporan dari berbagai lembaga keuangan negara dan lembaga keuangan dunia dan bank, ia menyatakan bahwa Indonesia adalah orang kaya. Itu semakin kaya dan semakin buruk dan buruk. Kekuatan ini benar-benar perlawanan jangka panjang. Jadi, kita harus membangun ekonomi sendiri, harus ada kesadaran seperti ini, tidak mudah, sangat sulit. Gerakan-gerakan seperti ini muncul setelah aksi 212 tetapi meredup di tengah jalan. Namun, kita harus mandiri secara ekonomi, kita harus mandiri karena jika kita tidak mandiri secara ekonomi kita akan bergantung atau dibimbing oleh kelompok-kelompok oligarki tersebut. (mth)
Langgar UU Kuota Haji Khusus, Ketua DPD RI Bakal Panggil Menteri Agama
Jakarta, FNN - Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bakal menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk dimintai keterangan. \"Kita akan panggil Menteri Agama karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, khususnya pasal 64 yang mengatur kuota haji khusus yang ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia,\" kata LaNyalla saat menerima audiensi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (2/5/2022). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal DKI Jakarta, yang juga Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni. Sementara dari Kesthuri dihadiri Ketua Umum Asrul Azis Taba dan Sekjen Kesthuri, Artha Hanif. Pada pertemuan sebelumnya, Ketua Umum Asrul Azis Taba memaparkan, dalam KMA Nomor 405 Tahun 2022, di mana dari kuota haji Indonesia sebesar 100.051, dialokasikan untuk haji reguler sebesar 92.725 (92,67 persen) dan haji khusus sebesar 7.226 (7,33 persen). Berdasarkan dari data itu, LaNyalla menilai haji khusus yang dikelola oleh swasta tidak diberikan kuota secara penuh. Sebab, 8 persen kuota haji khusus yang diberikan kepada swasta seharusnya sebanyak 8.004 kuota. Angka tersebut sudah terdiri dari 6.664 asli jamaah dan sisanya petugas haji khusus. \"Dari data itu kita ketahui bahwa ada jatah atau kuota pihak swasta untuk haji khusus yang diambil oleh pemerintah,\" kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan persoalan ini harus dipertanggungjawabkan, karena berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan. “Ini melanggar Undang-Undang dan harus dipertanggungjawabkan. Menteri itu harus menjalankan Undang-Undang. Itu salah satu sumpahnya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan,\" tegas LaNyalla. LaNyalla meminta kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilahirkan pun harus selaras dengan Undang-Undang. LaNyalla juga mengingatkan agar Menag menunjukkan sikap dan memberi teladan dengan mematuhi hukum negara dan hukum syariat Islam. \"Pesan saya, jangan mengambil hak orang lain. Maka sudah seharusnya kembalikan hak sebenar-benarnya, karena ini kepentingan jamaah, kepentingan rakyat,\" kata LaNyalla. (mth/*)
Penuh Sesak, Masjid Istiqlal Saat Pelaksanaan Shalat Id
Jakarta, FNN - Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka bagi masyarakat untuk menggelar Shalat Idul Fitri 1443 Hijriah setelah dalam dua tahun terakhir tak menggelar shalat id berjamaah imbas pandemi COVID-19, bahkan jamaah penuh sesak untuk bisa masuk.Sejak pukul 04.00 WIB jamaah mulai berdatangan ke masjid kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut. Bahkan, hingga pukul 06.00 WIB, parkir kendaraan sudah hampir sampai area Posblok Pasar Baru.Sebelum bisa masuk area utama masjid, antrean jamaah mengular karena mereka harus melewati pemeriksaan oleh paspampres. Pasalnya, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin akan menggelar Shalat Id di Masjid Istiqlal.\"Iya betul (Wapres gelar Shalat Id, red.) di Istiqlal,\" ujar Juru Bicara Masjid Istiqlal Abu Hurairah di Jakarta, Senin. Sejumlah petugas internal pun disiagakan di sekitar area luar masjid untuk mengatur alur kedatangan jamaah. Mereka juga mengingatkan umat untuk tetap memakai masker selama di area masjid.Bagi warga, dapat kembali menggelar Shalat Id di Masjid Istiqlal seolah menjadi pelepas rindu. Apalagi dalam dua tahun terakhir pengurus Istiqlal meniadakan Shalat Id imbas penularan COVID-19 yang tinggi.\"Kerinduan saya untuk Masjid Istiqlal kini terbayarkan. Alhamdulillah kini sudah boleh Shalat Id,\" ujar Arif Gunawan, seorang warga Cikini.Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berpesan kepada jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19.Masyarakat juga diimbau membawa alas shalat pribadi, datang lebih awal guna menghindari penumpukan saat masuk, membawa plastik untuk sandal, harus dalam kondisi sehat, dan telah divaksin.\"Kami juga memperhatikan persiapan lain yaitu mengantisipasi jumlah pengunjung yang datang karena sudah sangat merindukan masjid kebanggaannya,\" kata dia. (mth/Antara)
Prabowo Dijamu Presiden Jokowi di Gedung Agung
Yogyakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menjamu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta putranya Didit Prabowo di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin.\"Siang hari ini saya ketamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka silaturahmi di hari yang fitri ini, di Hari Raya Idul Fitri ini,\" kata Presiden Jokowi kepada awak media di teras Gedung Agung, Yogyakarta.Menurut Presiden, dalam pertemuan itu sekadar memperbincangkan hal-hal yang ringan serta menikmati menu opor ayam.\"Kami banyak berbincang-bincang tetapi hal-hal yang ringan-ringan. Bukan baik politik, ekonomi juga tidak, hal-hal yang ringan-ringan semua yang kita bicarakan,\" ujar Jokowi.Bagi Presiden hal terpenting dalam pertemuan itu adalah mereka saling bersilaturahim dan sama-sama memaafkan.Sementara itu, Prabowo mengaku mendapatkan kehormatan karena telah diterima Presiden Jokowi di Gedung Agung.Bagi Prabowo, bersilaturahim dengan Presiden Jokowi sudah menjadi tradisi di hari pertama Hari Raya Idul Fitri.\"Memang sudah tradisi kami hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada Presiden kita dan saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini juga tadi Ibu Iriana dan mas Kaesang menerima kami,\" kata Prabowo.Dalam perbincangan bersama Presiden, menurut dia, mereka sempat memperbincangkan mengenai kecocokan mereka tinggal di Bogor.\"Kita berbincang-bincang secara ringan kita sama-sama cocok tinggal di Bogor,\" kata dia.Selain menyantap opor ayam, menurut Prabowo, ia bersama putranya juga dijamu bakso serta tempe bacem. (mth/Antara)
POPULER
