NASIONAL
Proyek Ditjen Pendis Kemenag Langgar Aturan
Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, terdapat sejumlah pelanggaran terkait proyek pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya CBA menemukan kejanggalan terkait pembelian mobil dinas untuk pejabat eselon I dan II Ditjen Pendis pada tahun 2022 senilai Rp 4,3 miliar, proyek ini diduga diakali dan berpotensi terjadinya penyelewengan. Terbaru, masih pada Ditjen Pendis ditemukan kejanggalan dengan modus yang mirip, yakni terkait proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen Pendis). “Pengadaan proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen) dilakukan dengan metode pengadaan langsung,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Hal ini jelas melanggar aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, untuk metode pengadaan langsung nilai proyek maksimal Rp 200 juta, sedangkan nilai proyek pemeliharaan gedung dan bangunan Ditjen Pendis tahun 2022 senilai Rp 1 miliar. Menurut Jajang Nurjaman, diduga oknum Ditjen Pendis sengaja memilih metode pemilihan langsung agar bisa langsung meloloskan perusahaan favoritnya. Berdasarkan catatan di atas itu, CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK segera memanggil Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan, karena proyek di bawah pimpinannya banyak melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara. (mth)
Prabowo Subianto Temui Habib Luthfi di Kediamannya
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di kediaman pribadi ulama itu di Pekalongan Timur, Jawa Tengah, Selasa (19/4).Ia didampingi Sekretaris Jenderal Partai DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Turut serta hadir dalam pertemuan itu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.Pertemuan antara Prabowo dan Habib Luthfi, yang merupakan sahabat lama itu dilakukan dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadhan. Silaturahmi itu berlangsung akrab, penuh tawa, dan diselingi doa bersama.\"Pak Prabowo dan Habib Luthfi adalah kawan lama. Keduanya terlihat saling senang dan bahagia karena dipertemukan kembali di bulan suci ramadhan ini. Selain silaturahmi Ramadhan, keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk menjadikan Indonesia bersatu dan kuat di tengah ancaman ketidakpastian global,\" kata Muzani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.Habib Luthfi yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden berpesan kepada Prabowo tentang pentingnya pelibatan rakyat sebagai kekuatan pertahanan modern.\"Habib Luthfi menyampaikan tentang pentingnya peningkatan pertahanan negara yang melibatkan rakyat secara langsung. Demikian juga peran ulama, yang harus berperan aktif dalam upaya memperkuat ideologi negara. Dengan begitu, Indonesia akan kuat karena setiap orang memainkan perannya masing-masing dengan seksama,\" ujar dia.Dalam kesempatan tersebut, mereka pun berbuka puasa dengan menu takjil seperti kurma, buah-buahan, dan jajan pasar. Dilanjutkan makan nasi mandi dan daging kambing khas Timur Tengah. (mth/Antara)
BRIN Harap DPR Segera Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender
Jakarta, FNN - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri berharap DPR segera menuntaskan sejumlah program legislasi berperspektif gender setelah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.\"Saya harap dengan konteks UU TPKS keluar, kemudian DPR dipimpin perempuan dan Kementerian KPPA aktif dan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil. Ini momentum untuk juga menyegerakan kebijakan baru yang berperspektif gender,\" kata Aisah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Legislasi baru berperspektif gender yang dimaksud Aisah adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.RUU TPKS, yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, merupakan kerja kolektif antara Pemerintah, DPR, dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu, keterlibatan aktivis dan lembaga pemerhati perempuan memiliki peran besar dalam menyusun penyusunan RUU tersebut.\"Ini momentum baik bahwa DPR dan Pemerintah bisa sinergisme dengan masyarakat sipil untuk hal yang baik, untuk publik,\" tambahnya.Terkait kiprah aktivis perempuan pada penyelenggaraan pesta demokrasi politik, Aisah mengaku telah melakukan penelitian di Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.Dia mengatakan pada periode 2004-2009 terdapat banyak aktivis perempuan yang kemudian menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk menggaet political will mereka. Meskipun porsi anggota perempuan relatif kecil dalam struktur pemerintahan, namun mereka mengumpulkan kekuatan yang lain, katanya.\"Pada saat itu jumlahnya kecil, tetapi saat itu aktivis perempuan menggandeng masyarakat sipil dan kelompok perempuan. Gagasan di mana isu yang penting dan apa yang harus dilakukan. Jadi mereka benar benar punya niat politik, political will,\" katanya.Sementara itu, co-founder Pusat Kajian Strategis Hang Lekir Maria Hamid mengatakan pengaruh Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPR memiliki efek signifikan dalam penentuan kebijakan berbasis gender, terutama RUU TPKS yang sempat mandek.\"Ada perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, dia mengawinkan isu kebebasan dan perempuan, isu perempuan dan keadilan, membuat itu dibicarakan di ruang publik. Menunjukkan bahwa perempuan punya bargaining power,\" kata Maria.Dengan RUU TPKS tersebut, lanjutnya, hal-hal tabu terkait masalah dalam rumah tangga dapat didobrak untuk menjadi diskusi masyarakat. Dia menilai selama ini kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, disimpan rapat-rapat karena dianggap aib. \"Membuka sekat tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan konsensual. UU ini membuat ranah privat menjadi publik. Ini hal baik karena kalaupun norma sosial berubah, sudah ada legislasinya,\" ujar Maria. (mth/Antara)
KPPPA: Kepemimpinan Puan Strategis Implementasikan Perjuangan Kartini
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ulfah Mawardi memandang kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani berperan strategis dalam mengimplementasikan perjuangan Kartini.Menurut Ulfa, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, peran strategis tersebut dapat dilihat dari kinerja parlemen yang saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara baik, tetapi juga responsif terhadap isu-isu keadilan gender.\"Sosok Ibu Puan, dalam kepemimpinannya di DPR dan sebagai tokoh politik, telah menjadi inspirasi bagi siapa pun. Dia menginspirasi bahwa bangsa Indonesia ini membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Inilah substansi dari perjuangan Kartini di masa kini,\" kata Ulfah.Lebih lanjut, menurutnya, melalui posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini, seperti mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan dan mendorong perempuan untuk percaya diri dalam berkarir, menjadi suatu keniscayaan.\"Kepemimpinan tentang perjuangan-perjuangan itu sekarang melekat pada Ibu Puan Maharani. Ia telah menjadi simbol perlawanan atas praktik-praktik diskriminasi melalui posisinya sebagai Ketua DPR RI,\" tambah Ulfa.Di samping itu, Ulfa pun menyampaikan bahwa kepemimpinan Puan telah membuktikan asumsi tentang perempuan yang hanya akan berujung menjadi ibu rumah tangga keliru.Bahkan, ia pun mengatakan kepemimpinan Puan menjadi bukti bahwa apabila perempuan diberikan kesempatan untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka akan memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pembangunan.Oleh karena itu, dalam momentum menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022, Ulfah mengimbau kepada perempuan Indonesia untuk tidak ragu dalam mengejar mimpi dan cita-citanya.\"Sejatinya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, baik dalam konteks mengenyam pendidikan tinggi, berkarir, maupun memperoleh kesempatan di ruang politik serta jabatan publik,\" ujar Ulfah.Ia mengingatkan kepada perempuan Indonesia bahwa spirit Kartini pada masa kini terimplementasikan dalam diri mereka yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, dan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki.Spirit itulah yang menjadikan perempuan memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya dan memiliki prinsip hidup yang kuat. (mth/Antara)
BNPT: NII Induk dari Semua Jaringan Teror di Indonesia
Jakarta, FNN - Negara Islam Indonesia (NII) merupakan induk dari jaringan teror yang memiliki tujuan akhir ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem agama menurut mereka, kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid.\"NII itu jelas merupakan induk dari semua jaringan teror di Indonesia, dimana pada tahun 1993 NII mengikuti perkembangan geopolitik global hingga akhirnya pecah menjadi JAT (Jamaah Ansharut Tauhid), JAD (Jamaah Ansharut Daulah), dan sebagainya,” kata Nurwakhid dalam keterangan pers Pusat Media Damai BNPT yang diterima di Jakarta, Rabu.Sehingga, menurutnya, penangkapan terhadap 16 anggota NII menjadi langkah tepat oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Penangkapan terhadap anggota NII yang ingin menggulingkan pemerintahan sah sebelum 2024 itu adalah langkah preventive justice (pencegahan) dan antisipasi dini, tambahnya.\"Justru ini sebagai upaya antisipasi semenjak dini. Jadi, yang namanya penanggulangan terorisme itu sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, harus secara holistic (menyeluruh), komprehensif dari hulu sampai hilir. Hilirnya adalah proses hukum atau law enforcement, hulunya adalah pencegahan yaitu preventive justice, dengan menangkap dan menindak,\" jelasnya.Meskipun anggota maupun pengikut gerakan itu masih minoritas, menurutnya, eksistensi NII merupakan ancaman serius. Hal itu terkait agenda utama NII untuk mengambil alih kekuasaan untuk mengganti ideologi negara dengan sistem agama yang mereka percayai benar melalui berbagai skenario dan strategi.\"Strategi yang mereka lakukan selain taqiyah (menyembunyikan jati diri) adalah tamkin yaitu mempengaruhi semua lini, menciptakan konflik untuk membuat chaos (kekacauan) guna mengakselerasi agendanya, seperti kasus Poso dan Ambon,\" ucapnya.Mengutip dari keterangan putra pendiri Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Sarjono Kartoesuwiryo, dia mengatakan anggota NII saat ini menurut data resmi masih ada sekitar 2 juta orang, belum termasuk simpatisan yang belum terdata.Sarjono sendiri telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Jakarta pada 2019.Nurwakhid juga menepis keraguan masyarakat akan eksistensi NII yang justru dianggap sebagai sikap berlebihan dari aparat dalam menetapkan kelompok tersebut sebagai gerakan teror.\"Jadi, siapa pun mereka, apakah itu JAD, JI (Jemaah Islamiyah), NII, kalau unsur-unsur tindak pidana terornya sudah mencukupi, maka kami langsung akan segera melakukan penindakan. Selanjutnya, diproses hukum dan dideradikalisasi untuk menyadarkan mereka kembali kepada NKRI,\" tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia mendorong pembentukan regulasi untuk melarang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Hal itu bertujuan agar ke depannya aparat maupun pemangku kepentingan terkait dapat langsung mengambil langkah tegas demi memutus ideologi anti-Pancasila dan anti-NKRI.\"Belum ada regulasi yang melarangnya, meskipun mereka sudah melakukan takfiri, menunjukkan sikap intoleransi terhadap keragaman perbedaan, eksklusif terhadap lingkungan, serta anti terhadap pemerintahan yang sah, dan sebagainya; itu belum bisa ditindak,\" katanya menyayangkan.Oleh karena itu, ia berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat memaknai peristiwa penangkapan anggota NII yang mengancam kedaulatan negara sebagai kewaspadaan nasional, serta turut mendukung upaya Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.\"Sekali lagi, ini harus menjadi kewaspadaan nasional; dan upaya yang dilakukan Densus 88 Polri, BNPT dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya harus kita dukung,\" ujarnya. (mth/Antara)
Merasa Terancam, Guntur Romli Laporkan Profesor Karna Wijaya ke Polda
Jakarta, FNN - Kasus penganiayaan Ade Armando kembali menelan “korban”. Kali ini imbas peristiwa itu menimpa Prof Karna Wijaya, Gurubesar FMIPA UGM Jogjakarta. Ia dilaporkan pegiat medsos yang juga politikus PSI Guntur Romli ke Polda Metro Jaya. “Hari ini melaporkan pemilik Facebook yang terduga atas nama Karna Wijaya,” kata Guntur Romli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18 April 2022). Guntur mengungkapkan akun medsos itu memuat foto dirinya dan istrinya serta sejumlah pegiat medsos seperti Eko Kuntadhi, Deny Siregar hingga Ade Armando, dengan narasi ‘satu per satu dicicil massa’. “Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di FB yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu per satu dicicil massa,” ujarnya, usai melapor di Polda Metro Jaya. Guntur juga mengatakan akun medsos tersebut juga menuliskan komentar dengan kata-kata disembelih dan dibedil, dia pun menilai komentar tersebut sebagai sebuah ancaman serius sehingga melaporkannya ke pihak berwajib. Lebih lanjut dia mengungkapkan akun medsos tersebut juga mengunggah foto Ade Armando yang disilang. “Yang isinya satu persatu dicicil massa dan di situ ada foto Ade Armando yang disilang. Jadi, artinya kalau saya pahami ini kan kaya target mau dihakimi seperti Ade Armando selanjutnya,” pungkasnya. Laporan Guntur Romli telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan LP/B/1983/IV/2022/SPKT/Polda MetroJaya pada 18 April 2022. Kuasa hukum Guntur, Aulia Fahmi, mengatakan pihaknya melaporkan dua pasal yakni Pasal 160 dugaan penghasutan, Pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian dan pasal 29 mengenai pengancaman pribadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kita siapkan langkah ke depan yakni beberapa ahli dari ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa terpenting nanti, kami juga komunikasi ke beberapa ahli dan katanya memang ucapan ini sangat menakutkan dan mengandung ujaran kebencian,” kata Fahmi. Prof Karna dilaporkan terkait dugaan penghasutan dan pengancaman melalui media sosial karena mengomentari pengeroyokan aktivis Ade Armando. Sementara itu, Prof Karna mengaku salah telah membuat kegaduhan dengan mem-posting terkait Ade Armando di medsosnya. Ia mengaku unggahannya itu hanya sebatas candaan. “Saya mem-posting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan (bercanda), jadi kan sangat biasa sekali,” kata Prof Karna, Selasa (19/4/2022). Tidak hanya dilaporkan ke polisi, Prof Karna juga dipanggil dan diperiksa oleh pihak rektorat di Kantor Pusat UGM, Senin (18/4/2022). Ia terancam sanksi pemecatan karena melanggar kode etik kampus. “Sanksi terberat dalam konteks kita bisa saja misalnya penghentian atau penurunan jabatan. Atau bisa juga adalah penghentian melakukan kegiatan akademik. Itu dalam konteks administrasi etik,” ujar Kepala Bagian Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM, Veri Antoni. Laporan Guntur Romli telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan LP/B/1983/IV/2022/SPKT/Polda MetroJaya pada 18 April 2022. Kuasa hukum Guntur, Aulia Fahmi, mengatakan pihaknya melaporkan dua pasal yakni Pasal 160 dugaan penghasutan, Pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian dan pasal 29 mengenai pengancaman pribadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kita siapkan langkah ke depan yakni beberapa ahli dari ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa terpenting nanti, kami juga komunikasi ke beberapa ahli dan katanya memang ucapan ini sangat menakutkan dan mengandung ujaran kebencian,” kata Fahmi. Sebelumnya, Prof Karna sempat dihujat di medsos karena unggahannya yang mengomentari insiden Ade Armanto dikeroyok dan ditelanjangi massa ketika demonstrasi BEM SI pada 11 April 2022. Usai kasus itu, Prof Karna mengunggah foto, yang lantas dilaporkan Guntur Romli ke polisi. Senin 18 April 2022, pihak kampus UGM telah memanggil Prof Karna untuk mengklarifkasi postingannya soal kasus Ade Armando. Dalam unggahan soal Ade Armando tersebut, Prof Karna disorot juga karena menyertakan caption “warganet yang menemukan celana Ade Armando harap dikembalikan karena akan dipakai mengajar”. Ia membantah foto itu adalah bentuk ancaman terhadap Guntur Romli dan istrinya. “Kelihatannya namanya ada di sembilan foto itu, lalu dia merasa terancam,” kata Prof Karna. “Ini kayak anak kecil (saja). Padahal unggahan sembilan nama itu sikap saya memprihatinkan (atas) keadaan sekarang yang berakhir pada kejadian Ade Armando,” katanya seperti dilansir Tempo.co, Selasa pagi (19/4/2022). Menurutnya, kejadian pengeroyokan yang menimpa Ade Armando bisa saja terulang pada Guntur Romli. “Jadi maksudnya, bukan tidak mungkin massa yang marah akan menyerang dia,” imbuh Prof Karna. Ia mengaku tak kenal dengan Guntur Romli. Sebelum kasus postingannya soal Ade Armando memancing hujatan, Prof Karna menyatakan tak pernah berpolemik. Namun dengan pelaporan ke polisi atas tuduhan itu, ia siap menghadapinya dan melaporkan balik. “Sedang kami siapkan tim hukumnya,” ungkap Prof Karna. Terkait dugaan ujaran kebencian soal pengeroyokan Ade Armando, Prof Karna memberi pernyataan, Senin (18/4/2022). Dalam pernyataannya, Prof Karna menyampaikan permintaan maaf. Prof Karna mengakui, dirinyalah yang mengunggah postingan terkait Ade Armando di akun medsosnya. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.“Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat, katakanlah Ade Armando dan sebagainya, itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu,” kata Prof Karna pada wartawan.Prof Karna menyebut, ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya “digoreng”.“Sebenarnya tidak hanya kasus Ade Armando, ada kasus klithih, kasus yang lain begal, ada kasus sosial politik, ekonomi juga yang ada di situ tapi tidak digoreng, yang digoreng hanya yang Ade Armando saja,” ungkapnya.“Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar, hanya gojekan biasa,” tambahnya.Ia melanjutkan, salah satu postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata \'sembelih\'. Prof Karna mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Karna menyebut ada pihak lain yang mengedit postingan itu seakan-akan untuk mengomentari Ade Armando. Postingan itu kemudian diunggah di grup Facebook Kagama oleh orang tanpa sepengetahuannya.“Ada kata-kata \'disembelih\', padahal kata-kata disembelih itu berasal dari statement di postingan lain, bukan dalam konteks Ade Armando,” tegasnya.“Kata \'sembelih\' itu juga tidak pada Ade Armando, pada konteks lain yang diambil orang itu diedit dan masukkan satu frame bahwa saya melakukan ujaran kebencian. Padahal hanya guyonan saja dan pemilihan diksinya,” lanjutnya.Postingan lain yang membuat gaduh adalah tentang kolase foto ada beberapa tokoh dengan caption “Satu Persatu Dicicil Massa”. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret. Sekali lagi, Prof Karna mengaku jika unggahan itu hanya sebatas guyonan. Postingan itu pun dia ambil dari postingan lain.“Itulah gojekan ini. Memang saya meng-upload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan,” jelasnya.Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya. Dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan.“Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik,” ujar Prof Karna. Sebuah sikap gentlement. (mth)
Mahfud MD: Islam "Wasathiyah" Bendung Komunisme dan Radikalisme
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berpendapat ajaran Islam wasathiyah di kalangan muslim Indonesia telah membentuk kekuatan komunal, sehingga komunisme yang bersifat ekstrem dan anti-Tuhan tidak dapat menguasai bangsa Indonesia.\"Walaupun sempat berkembang dan membentuk partai politik namun tidak berhasil melakukan revolusi dan membentuk diktator ploretariat,\" kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Demikian pula dengan radikalisme di Indonesia, lanjutnya. Paham tersebut tidak mudah berkembang karena Islam yang diyakini masyarakat Indonesia adalah Islam wasathiyah atau Islam moderat.Saat ini, tambahnya, masih terdapat pemikiran dan kelompok radikal yang menunjukkan manifestasi dalam bentuk aksi teror hingga mengorbankan manusia dan harmoni sosial. Namun, perkembangan paham itu masih dapat dikendalikan.\"Jika paham radikalisme ini tidak terkontrol dan menjadi keyakinan mayoritas umat Islam, tentu Indonesia akan dengan mudah menjadi seperti Syria dan Afganistan,\" katanya.Dia juga menekankan pentingnya menjaga kehidupan sosial dan moral peradaban masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sebagai agenda utama untuk mencegah berkembangnya komunisme dan radikalisme.\"Komunisme dan radikalisme, sebagai pandangan dan cara berpikir, tentu memiliki kesempatan untuk bangkit dan merebak. Jika ada pada situasi dan kondisi sosial yang tepat, yaitu saat terjadi ketidakadilan atau saat kehidupan masyarakat mengalami kemerosotan moral, maka menjaga kehidupan sosial dan moral peradaban masyarakat sesuai dengan ajaran Islam adalah agenda utama untuk mencegah berkembangnya komunisme dan radikalisme,\" jelasnya.Dalam webinar bertemakan \"Komunisme dan Radikalisme dalam Pandangan Islam\" yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (CIDES ICMI) di Jakarta, Senin (18/4) itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas, komunisme berada di titik ekstrem dengan menghalalkan segala cara.Radikalisme juga bertentangan dengan ajaran Islam, dari titik paling prinsipil hingga praktik yang dilakukan, katanya. Ajaran Islam meletakkan kebenaran mutlak hanya milik Allah Swt., sedangkan kebenaran manusia bersifat relatif.\"Oleh karena itu, setiap yang diyakini sebagai kebenaran oleh manusia harus selalu menyisakan ruang untuk melihat dan berdialog dengan kebenaran lain. Hal ini tidak berlaku dalam pandangan radikalisme yang berpangkal pada klaim kebenaran tunggal, yang ada pada kelompok mereka sendiri. Kelompok lain pasti salah dan harus tunduk pada kebenaran yang mereka yakini. Jika tidak tunduk, maka harus dibinasakan dengan menghalalkan semua cara termasuk penyiksaan dan pembunuhan,\" ujarnya. (mth/Antara)
Hersubeno: Lebih Baik Ade Armando Fokus Kesehatannya
Jakarta, FNN – Belum sepekan dirawat di rumah sakit, pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia Ade Armando benar-benar buktikan sesumbarnya saat dibesuk mantan Ketum PSI Grace Natalie. Ade Armando melayangkan somasi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno atas tuduhan pencemaran nama baik karena disebut sebagai tersangka kasus penistaan agama. Somasi Ade Armando lewat kuasa hukumnya itu bermula dari cuitan Eddy yang mendukung aparat kepolisian guna mengusut dan mengambil tindakan hukum pada para pelaku pengeroyokan terhadap AA dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan DPR RI, Senin (11/4/2022) lalu.Namun, Eddy juga meminta aparat bersikap adil dan bersikap tegas kepada pelaku penistaan agama yang juga dilakukan AA.“Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA,” demikian M Eddy Soeparno (@eddy_soeparno) April 12, 2022.Memang, dalam cuitannya, Eddy tidak menyebut secara spesifik sosok inisial AA yang dimaksud.Belakangan, lewat kuasa hukumnya, Muannas Alaidid, menuding AA yang dimaksud Eddy adalah kliennya, Ade Armando. Dia meminta Eddy Soeparno menghapus cuitannya dan meminta maaf kepada Ade Armando melalui akun Twitter.Muannas pun memberikan waktu 3x24 jam kepada Eddy untuk menjawab somasi tersebut. Ia berencana akan melayangkan gugatan pidana dan perdata jika dalam kurun waktu yang diberikan Eddy tak kunjung meminta maaf.“Apabila dalam waktu 3x24 jam saudara tidak menghapus cuitan tersebut dan segera meminta maaf kepada klien kami melalui akun Twitter saudara, maka kami akan melakukan gugatan/tuntutan pidana dan perdata,” tulis Muanas dalam surat somasinya, dikutip dari detikcom, Senin (18/4/2022).Sementara, Wasekjen PAN Slamet Ariyadi menyatakan pihaknya bakal pasang badan merespons somasi Ade. Menurut dia, somasi Ade salah alamat sebab Eddy tak pernah menyebut nama dosen UI itu dalam cuitannya.Dia pun mengaku bakal merespons balik somasi Ade. Menurut Slamet, somasi Ade telah menyerang partai secara kelembagaan sebab Eddy sebagai Sekjen merupakan simbol kehormatan partai.“Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya pada media, Senin (18/4/2022). Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (18/4/2022) memberi saran agar Ade Armando lebih fokus dulu ke perawatan kesehatannya saja setelah pengeroyokan atas dirinya itu. Polda Metro Jaya sendiri mengklaim masih memeriksa kelanjutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ade Armando hingga menyandang status tersangka. Namun, polisi berdalih belum bisa berkata banyak. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan, masih menunggu data dari penyidik yang menangani. “Saya belum bisa kasih komentar dulu harus saya cek ke penyidik dulu. Ini kan harus dari penyidiknya datanya,” katanya kepada wartawan, Senin, 18 April 2022. Ade Armando sempat mendapat banyak kritikan setelah menulis \'Allah Bukan Orang Arab\' di akun Facebook miliknya. Dia pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat hal tersebut. Ade Armando dilaporkan pengguna twitter bernama Johan Khan, @CepJohan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 23 Mei 2016, karena pernyatannya dianggap menistakan agama Islam. Johan melapor ke polisi karena Ade tak mau minta maaf dalam waktu 1x24 jam atas pernyataannya itu. Atas laporan dugaan penistaan agama tersebut, Ade pun terancam dijerat Pasal 156 a dan atau Pasal 28 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Polisi Adi Deriyan mengatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, otomatis status dosen Universitas Indonesia Ade Armando saat ini kembali jadi tersangka. Hakim tunggal, Aris Bawono Langgeng, memutuskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dugaan pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilakukan Ade Armando tidak sah. Hal itu disampaikan saat mengadili gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Johan Khan sebagai pemohon. “Kami akan mengembalikan (status tersangka) kembali,” kata Adi di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 5 September 2017. (mth)
Banyak Orang Beri Predikat Jokowi Pembohong Terbaik!
Jakarta, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung menilai pemerintah tidak memperlihatkan harapan masa depan kepada masyarakatnya. Bahkan masyarakat dianggap takut banyak hal berkaitan dengan rencana ditetapkannya pajak oleh pemerintah untuk membayar utang negara. Anehnya pemerintah menghipnotis masyarakat bahwa cahaya masa depan ada di ibu kota negara baru. Namun menurut Rocky, pemerintah jelas salah jika hanya memperlihatkan ibu kota negara baru sebagai cahaya di masa depan. “Satu-satunya cahaya yang diperlihatkan terus adalah ibu kota, padahal itu abstrak sekali. Rakyat tidak mengerti apa hubungannya ibu kota dengan daya beli. Jalan-jalan tol akan diperbanyak lagi, kereta cepat segala macam, ngapain kalau yang dihadapi sekarang adalah harga minyak goreng yang betul-betul tembus sampai batas atasnya 50 ribu sekian, tidak pernah turun lagi,” tegas Rocky. Lalu, berkaitan dengan adanya rencana unjuk rasa lagi yang akan dilakukan pada tanggal 21 April 2022, Rocky Gerung sangat mendukung gerakan tersebut. Gerakan itu menurutnya akan memberikan landasan perjuangan kesetaraan saat hari Kartini. “Jadi 21 April nanti sebaiknya peringati hari Kartini. Justru ibu Kartini yang memberi landasan perjuangan kesetaraan. Cahaya Kartinilah yang akan melindungi gerakan kemahasiswaan. Dan itu juga kontekstual betul. Itu juga ibu Kartini memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan, \" kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 18 April 2022.. Rocky menegaskan bahwa minyak goreng itu adalah hak perempuan yang paling dasar di dapur, di mana mahasiswa pasti akan menyuarakan itu. “Jadi tanggal 21 April kita sambut sebagai habis gelap terbitlah terang. Mahasiswa pasti akan ingat itu. Jadi kita dorong terus agar mahasiswa gerakan itu betul-betul menghasilkan peran pada Indonesia,” paparnya. Rocky Gerung menganggap bahwa di era Presiden Jokowi banyak kegelapan yang terjadi. Bahkan publik sampai menyebut sang presiden sebagai pembohong terbaik. \"Yang gelap kapan? Ya gelap di era Presiden Jokowi karena gagal untuk memberi cahaya terang. Seluruh janji yang disebutkan di dalam kampanye enggak ada satu pun yang dihasilkan,\" ujar Rocky Gerung. \"Oleh karena itu orang kembali mengucapkan predikat kepada Pak Jokowi sebagai pembohong terbaik,\" tambahnya. Sebelumnya Rocky Gerung meyakini bahwa kebohongan di Istana Negara bermula dari pernyataan Luhut. Rocky Gerung seakan curiga dengan Luhut yang enggan membuka big data secara terbuka ke publik. \"Artinya, betul-betul kebohongan ini didesain oleh Luhut,\" pungkasnya. (ida, sws)
BIN: Keberhasilan Atasi COVID-19 Inspirasi Jaga Stabilitas Politik
Jakarta, FNN - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan atau mengatasi pandemi COVID-19 seharusnya dijadikan oleh anak bangsa sebagai inspirasi dalam menjaga sosial-politik agar tetap kondusif.\"Sehingga transisi pandemi menuju endemi akan sempurna dengan tetap bergulirnya pemulihan ekonomi serta terlaksananya agenda nasional, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan sukses,\" kata Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut Budi Gunawan, keberhasilan tersebut seharusnya bisa menciptakan kondisi yang baik untuk berkonsentrasi menjalankan program lanjutan pemulihan ekonomi nasional. Namun, faktor eksternal akibat konflik Ukraina serta ketegangan geopolitik dunia, membawa tantangan lain.\"Pemerintah kini mencurahkan perhatian mengurangi tekanan eksternal ini pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat bawah,\" jelas Budi.Ia mengakui konflik di Ukraina berdampak pada kelangkaan berbagai kebutuhan pokok, memicu inflasi bahkan ancaman stagflasi di sejumlah negara. Di Indonesia, dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama akibat kenaikan harga-harga yang tak terhindari.\"Terutama harga bahan bakar, pangan dan berbagai produk turunannya,\" ujar dia.Pemerintah, lanjut dia, telah mengupayakan serangkaian program bantalan ekonomi untuk masyarakat luas khususnya kategori miskin dan rentan yang nilainya mendekati Rp500 triliun.Sebab, bila tekanan di sektor ekonomi tidak diatasi, efeknya bisa berimbas pada kehidupan sosial-politik. Sementara di sisi lain, Indonesia saat ini sedang menghadapi agenda nasional yakni Pemilu dan Pilkada serentak 2024.\"Semua itu merupakan program afirmasi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,\" kata dia.Ia meminta langkah afirmasi pemerintah itu diikuti pula oleh semua elemen bangsa termasuk pelaku ekonomi nasional. Momentum itu dinilai sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.Salah satunya bisa dilakukan dengan tidak ikut mengonsumsi komoditas dan layanan bersubsidi, tidak mendistorsi pasar demi keuntungan sesaat, serta memberikan peluang dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tetap bisa tumbuh.Terakhir, menurutnya, pelajaran yang paling berharga dari kondisi eksternal yang berdampak ke ekonomi nasional ialah perlunya upaya bersama menciptakan kemandirian ekonomi.\"Yaitu ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan esensial bangsa dan mendukung ketahanan nasional,\" ujarnya. (mth/Antara)
POPULER
