NASIONAL
Kasau Sebut Upacara HUT ke-76 di Yogyakarta Kota Kelahiran TNI AU
Yogyakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI AU digelar di Yogyakarta, karena kota ini merupakan kota kelahiran angkatan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan di udara.\"Pelaksanaan upacara ini sengaja kami rencanakan dan laksanakan di AAU atau di Yogyakarta ini, mengingat Kota Yogyakarta adalah kota kelahiran dari TNI Angkatan Udara,\" kata Kasau dalam sesi doorstop kepada media, usai Upacara HUT ke-76 TNI AU, di Lapangan Dirgantara AAU Yogyakarta, Sabtu.HUT TNI AU tahun 2022 di Lapangan Dirgantara AAU Yogyakarta itu mengambil tema yaitu \"Dengan Dilandasi Semangat Swa Bhuwana Paksa TNI AU Siap Menjaga Keamanan Wilayah Udara dan Mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.\"\"Kita patut sangat bersyukur meski tetap dibatasi dan melaksanakan secara protokol kesehatan dengan jumlah yang dibatasi, jumlah undangan yang terbatas, kami setelah dua tahun dapat melaksanakan lagi upacara dengan pertunjukan demo flypast dengan pesawat yang jumlahnya dibatasi,\" katanya.Pesawat tersebut, lepas landas dan kembali dari masing-masing homebase dan juga pesawat pesawat latih yang berada di Landasan Udara (Lanud) Adisutjipto Yogyakarta.\"Alhamdulillah pelaksanaan upacara dan demo \'flypast\' tadi berjalan lancar dan selamat,\" katanya pula.Dalam kesempatan itu, Kasau juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X atas pemberian gamelan, dan juga bibit pohon gayam, pohon sawo kecik, pohon kepel, pohon jambu dersono masing-masing 100 bibit kepada TNI AU.\"Bibit-bibit tanaman ini akan menghijaukan lingkungan khususnya di lingkungan pendidikan di TNI AU, tidak hanya di AAU, bibit bibit pohon itu akan saya sebar pada lembaga-lembaga pendidikan AU,\" kata KSAU.\"Karena dari bibit-bibit pohon tersebut kita wajib melestarikan, dan juga terus menghijaukan. Selain itu pohon-pohon tersebut memiliki arti yang sangat baik, untuk kepentingan organisasi ke depan,\" katanya lagi. (mth/Antara)
Mahfud MD Ingatkan Aparat Tak Ada Kekerasan Saat Jaga Aksi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud saat rapat.Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa itu dengan seksama.“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud.Oleh karena itu, Menkopolhukam mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa dan tidak melanggar hukum.“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD.Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa.Tuntutan pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Dua wacana itu, menurut mahasiswa, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.Tuntutan ketiga, mahasiswa menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.Tuntutan kelima, mahasiswa meminta Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. (mth/Antara)
Kapolri: 19 Pelaku Penyalahgunaan BBM Ditangkap
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya telah menangkap 19 orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) di enam wilayah.Upaya penegakan hukum dilakukan dalam rangka Polri menjaga ketersediaan dan pasokan BBM agar tetap aman di masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2022.\"Sudah ditangkap 19 tersangka di enam wilayah,\" kata Kapolri kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Menurut dia, fenomena kelangkaan BBM terjadi karena beberapa faktor, di antaranya dampak global akibat perang geopolitik Ukraina dan Rusia yang mengganggu ketersediaan minyak dan gas dunia seluruh negara.Kemudian terjadinya penurunan kebutuhan solar industri, sementara di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi, katanya.Adanya disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar untuk industri yang memiliki perbandingan harga sebesar Rp12.500 sehingga kondisi ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan di lapangan oleh kelompok masyarakat tertentu atau spekulan yang memanfaatkan disparitas harga guna mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri diambil dari SPBU bersubsidi.\"Kondisi ini tentunya menambah beban pemerintah,\" ungkap Sigit.Kondisi tersebut, lanjut Sigit, akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi, seperti transportasi umum, UMKM, dan masyarakat lainnya akibat dari peralihan ini kebutuhan BBM industri menurun.Ia mengatakan Polri melakukan upaya penegakan hukum dan mengawasi agar distribusi BBM lancar dan ketersediaan mencukupi.\"Ini akan terus dilakukan sehingga distribusi BBM bersubsidi disalurkan dan penyiapan kuota untuk industri, apabila permasalahan jarak jauh, dari Pertamina disiapkan tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong,\" kata Sigit.Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury memastikan stok BBM yang dimiliki Indonesia mencukupi untuk mengantisipasi adanya mobilitas masyarakat yang akan meningkat pada libur Lebaran 2022.Ia mengatakan Kementerian BUMN bersama Pertamina dan Polri turun langsung mengawasi untuk memastikan ketersediaan BBM di masyarakat.\"Kami tentunya sudah memastikan adanya ketersediaan stok baik itu untuk pertalite dan biosolar,\" kata Pahala.Pahala menekankan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan BBM di masyarakat aman, baik turun langsung mengecek ketersediaan hingga penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, termasuk menambah jumlah stok BBM di masing-masing wilayah.\"Kami ingin memastikan dalam kesempatan ini bahwa suplai stok yang ada jauh melampaui yang saat ini dibutuhkan masyarakat,\"Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menambahkan pihaknya menyiapkan beberapa infrastruktur untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H tersedia lancar.Infrastruktur tersebut, di antaranya menyiapkan 220 unit motoris (pengisi BBM) mobile, menambah mobile dispenser yaitu mobil tangki yang ditambah dengan flowmeter sebanyak 144 unit.Mobil tangki ini akan mengisi rest area yang tidak memiliki SPBU, atau SPBU yang permintaannya tinggi, katanya.Selain itu ada SPBU temporary sebanyak 37 unit yang dipasang di jalan-jalan tertentu untuk memecah antrean, papar dia.\"Nanti bapak dan ibu yang di tengah jalan kehabisan BBM tinggal telepon call center 135, bagikan lokasi, nanti motoris ini akan datang ke lokasi bapak ibu untuk mengisi BBM di lokasi,\" kata Nicke. (mth/Antara)
Kemenaker: Ada Sanksi Jika Bayar THR Tidak Sesuai Ketentuan UU 8 April 2022 17:22 BERITA
Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperingatkan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pemberhentian kegiatan usaha.Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan diberlakukan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan pembayaran THR sesuai ketentuan.\"Yang harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan berusaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. Sampai pada pembekuan kegiatan usaha,\" katanya dalam konferensi pers virtual tentang THR, di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan bahwa pemberian sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Peringatan tertulis akan diberikan ketika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran pembayaran THR tidak sesuai ketentuan.Setelah itu dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan usaha dalam periode tertentu dan penghentian sementara alat produksi.\"Setelah itu baru pembekuan kegiatan usaha. Inilah beberapa elaborasi dari sanksi tersebut. Intinya adalah pengawas ketenagakerjaan ini akan melakukan sebuah proses, jadi ada alur prosesnya,\" katanya.Kemenaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual untuk menampung aduan dari pekerja dan pengusaha terkait pembayaran THR pada tahun ini.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya telah meneken Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada 6 April 2022.Di dalamnya, tertulis bahwa THR tahun ini wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. (mth/Antara)
BSU Kembali Disalurkan, Sasar Pekerja Berupah di Bawah Rp 3,5 Juta
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah kembali akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2022 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.\"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi,\" kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menyatakan tren kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan, namun dampak ekonomi akibat pandemi masih terasa.Selain itu, konflik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global juga berdampak pada pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional yang berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.Kemnaker telah melakukan penyaluran BSU pada 2020 dan 2021. Pada 2020, BSU difokuskan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4 serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum lebih dari jumlah itu maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pada 2022, kriteria penerima BSU sementara dirancang untuk pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima Rp1 juta.\"Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,\" tutur dia.Saat ini, Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 untuk memastikan bahwa program itu dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Kemnaker juga tengah menyiapkan beberapa hal lain seperti merampungkan regulasi teknis BSU 2020, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu.\"Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur,\" demikian Ida Fauziyah. (mth/Antara)
Presiden Harap BLT Minyak Goreng Meringankan Beban Pedagang Kecil
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu dapat meringankan beban pedagang, utamanya skala kecil seperti pedagang kaki lima (PKL).“Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu yang kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,\" ujar Presiden Jokowi usai peninjauan Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Jambi, Kamis, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.Presiden mengatakan bantuan serupa nantinya tidak hanya diberikan di Provinsi Jambi, namun juga di seluruh provinsi di Indonesia.Presiden juga mengatakan kepada jajarannya untuk memastikan BLT minyak goreng dapat tersalurkan seluruhnya sepekan sebelum lebaran.\"Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran,\" kata Presiden Jokowi.Bersamaan dengan pemberian BLT Minyak Goreng, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Kepada penerima BMK, Presiden menyampaikan agar bantuan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.\"Yang Rp1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp300 ribu buat beli apa?\" tanya Presiden kepada para pedagang.\"Beli minyak goreng, Pak,\" ujar para pedagang menjawab pertanyaan Presiden Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan BLT Minyak Goreng dan BMK untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan di pasar tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. (mth/Antara)
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Penyaluran BSU Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tepat sasaran.\"Kami memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi COVID-19. Pemerintah harus memastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga alokasi anggaran pun bisa tepat guna,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta Pemerintah agar menyalurkan kedua program bantuan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.\"Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,\" tambahnya.Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi upah tersebut direncanakan sebanyak 8,8 juta orang, dengan total anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Program BSU juga akan diteruskan dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP tersebut.\"Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,\" katanya.Selain bantuan subsidi upah, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp600.000 per penerima. Bantuan itu diharapkan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional, kata Puan.\"Tentunya, teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal; dan kami berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,\" ujarnya. (mth/Antara)
Presiden Minta Menteri Berikan Pernyataan yang Berempati Kepada Rakyat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.\"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh,\" ujar Presiden.Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.\"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?\" tanya Presiden.Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.\"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja,\" ujar Presiden.Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.\"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Menlu Sebut 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (mth/Antara)
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.Oleh karena itu, Mendagri pun meminta dukungan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gugusan Karang Singa.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian supaya ini terbangun tahun ini, paling lambat tahun depan, sebelum nanti ada yang ngerjain (mengusik, red.) kita,\" kata Tito saat menyampaikan rencana kerja Kemendagri di Komisi II DPR RI.Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka, ujar Tito.Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan karang itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang.\"Saya sudah rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Menteri Perhubungan agar dibangun paling tidak mercusuar. Jangan sampai nanti kasus Sipadan Ligitan (berulang), karena (gugusan karang) itu merupakan choke point paling utama (Selat Malaka) dari Aceh sampai bawah di Bintan,\" tutur Mendagri.Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.Tito saat rapat menjelaskan ada enam choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.\"Selat Malaka itu jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia,\" papar Tito Karnavian.Tito, yang telah datang langsung ke lokasi pada Januari 2022 bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan Malaysia dan Singapura telah membangun infrastruktur di gugusan karangnya masing-masing, sementara di gugusan karang Indonesia sejauh ini hanya ada buoy (pelampung).\"Karang Malaysia sudah dibangun infrastruktur berupa helipad, sementara di Singapura ada struktur yang masif,\" sebut Tito. (mth/Antara)
POPULER
