NASIONAL
Menkominfo: Pembangunan IKN Terapkan Tiga Pendekatan Kesetaraan Akses
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengungkapkan bahwa pemerintah gunakan tiga pendekatan agar pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat.“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” ujar Johnny seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu.Johnny menilai nantinya IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa ataupun simbol negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik tapi juga bisa menunjukkan visi Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan transformasi digital.IKN Nusantara dijanjikan akan menjadi angin segar bagi masyarakat dan menjadi contoh konkret pembangunan baik di Indonesia kawasan Barat dan Indonesia kawasan Timur bisa setara.“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” katanya.Kehadiran IKN Nusantara diharapkan juga bisa menjadi solusi atas tantangan yang tengah dihadapi Indonesia termasuk tantangan pemerataan ekonomi.Johnny mengungkapkan data Pemerintah terkait struktur ekonomi Indonesia secara spasial memang didominasi oleh kawasan Indonesia barat khususnya di Pulau Jawa yang mencapai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,8 persen, disusul Pulau Sumatera dengan 21,7 persen.Sementara untuk kawasan Timur yaitu Maluku dan Papua tercatat baru memberikan kontribusi sebesar 2,49 persen.“Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah,” ujar Johnny.Ia pun menyadari upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.Oleh karena itu pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret keputusan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata. (mth/Antara)
Skandal Minyak Goreng, Presiden Perlu Ganti Kabareskrim (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jendral Pol. Drs. Agus Andrianto ya? Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, sedang ke mana ya? Mungkinkah dua sampai tiga bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan dua jendral petinggi Bareskrim Polri ini, sehingga mafia minyak goreng (migor) bisa bebas melakukan operasinya? Mengapa mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim? Sulitkah Bareskrim menemukan mafia migor? Mungkinkah dua Jendral penting di Bareskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia migor? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum (kekerasan dan pembunuhan), narkoba, teroris maupun ekonomi, khususnya mafia migor, insya Allah bisa ditemukan. Sebab Polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kasawan ASEAN. Selain itu, juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya Polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional. Apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Selain itu, di-backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal. Terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan kesesahan di masyarakat, seperti mafia migor. Sayangnya, mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim. Padahal kelangkaan migor di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan migor ini telah membuat Presiden Jokowi resah. Sebab harga migor kemasan yang semula hanya Rp 14.000 per liter, mendadak naik menjadi Rp 20.000-an per liter. Ada yang mencapai Rp 48.000 per dua liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari seratus persen. Walaupun demikian, ternyata barangnya tidak mudah untuk didapat di pasaran. Beberapa daerah juga terjadi kelangkaan migor di pasaran. Kenyataan ini membuat Presiden Jokowi perlu melakukan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan keuangan. Rapat kabinet yang salah satu agendanya membahas naiknya harga migor di pasaran. Presiden Jokowi menyampaikan keluhan tentang terjadinya kelangkaan migor. Berkaitan dengan itu, terlihat kalau Presiden Jokowi tegas dan jelas memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera menangani kelangkaan migor di pasaran. Lutfi juga diperintahkan mengendalikan harga migor yang melambung tinggi. Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk mengawasi rantai distribusi dan penerapan harga migor yang tidak wajar. Kapolri pastinya telah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada Kabareskrim dan Direktur Tipideksus. Kapolri Sigit terkenal responsip menyikapi setiap persoalan yang berkembang di masyarakat. Apalagi perintah yang datangnya dari Presiden. Sayangnya perintah Presiden Jokowi kurang disikapi dengan baik oleh Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Perintah dari Presiden Jokowi ini tersirat ditujukan kepada Menteri Perdagangan Lutfi dan Kapolri Jendral Sigit. Namun, hakikatnya semua aparat pemerintah harus memastikan bahwa perintah Presiden berjalan di lapangan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Tujuannya untuk menghindari terjadi penimbunan migor. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan kerisauan tentan migor kepada para menteri, Kapolri dan Panglima TNI itu, terlihat dengan nada dan intonasi yang penuh kerisauan tingkat tinggi. Presiden juga mempelihatkan kesedihannya, karena rakyat kesulitan mendapat minyak migor. Ada ibu-ibu yang antri berjam-jama hanya untuk dapat membeli migor. Ada juga yang antri dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang meninggal dunia karena lamanya antri. Sayangnya suasana kebatinan Presiden Jokowi itu, kurang ditanggapi serius oleh Kebareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Kemungkinan itu terlihat dari tidak adanya penetapan tersangka mafia migor oleh Bareskrim Polri. Sampai hari ini belum ada satupun dari mafia migor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Wajar jika publik bertanya-tanya, mengapa Bareskrim Polri begitu sulit untuk menemukan tersangka mafia migor? Apakah ini benar-benar karena Bareskrim memang tidak bisa menemukan tersangkanya? Atau memang dibuat untuk tidak memukan tersangkanya? Pertanyaan ini hanya Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim yang paling tahu, dan mampu untuk menjawabnya kepada publik ini. Sebulan lalu Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri. “Saat ini masih didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri”, ujar Ahmad Ramadhan (Media Indonesia Senin 21/03). Sementara Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, sudah memberikan data temuan kepada kepolisian terkait penimbunan minyak goreng yang jumlahnya ribuan ton. “Saya sudah kasih semua data. Namun ini masih praduga tak bersalah. Namun kami sudah temukan. Jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kami sudah melaporkan ke Polri lewat Kabareskrim. Sudah mulai ditangkap dan diperiksa”, jelas Lutfi. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (17/03) yang membahas tentang kelangkaan Migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan, intensif melakukan komunilkasi dan koordinasi dengan Kapolri. “Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri. Kami seperti minum obat saja. Sehari itu dua kali saya berkomuniasi dengan Pak Kapolri. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi VI DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapat bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi VI DPR, “Saya juga barusan saja dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa Senin (21/03) nanti tersangkanya ditetapkan oleh Bareskrim Polri”, ujar Lutfi. Sayangnya bukan Bareskrim yang menetapkan tersangka mafia Migor. Tetapi Jaksa Agung ST Burhanudin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya empat orang. Satu dari pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stenly MA dan General Manager Affair PT Musim Mas Picare Togare. Pengumuman tersangka mafia migor oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya Markas Besar (Mabes) Polri. Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidik dan menyidik para mafia migor. Para pelakukanya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Bareskrim Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri. Sehari minimal bisa dua kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabareskrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Bareskrim Polri hampir pasti lebih canggih dari yang dimiliki Pidsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya. Untuk itu, supaya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit di kemudian hari, sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabareskrim Polri dari Komjen Pol. Agus Andrianto dengan perwira tinggi polisi bintang tiga lain atau bintang dua Inspektur Jendral (Irjen) yang lain. Saai ini ada tiga perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari satuan reserse. Mereka adalah Komjen Pol. Dharma Pongrekun (tidak punya jabatan), Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri dan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Golose. Sedangkan dari jajaran bintang dua yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto, Kapolda Riau Irjan Pol. Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tarnagogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diperdiksi. Kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan Kabareskrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabareskrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. (bersambung). Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Jumhur Hidayat Sarankan Erick Thohir Urus Buruh di BUMN Bukan Copras Capres
Jakarta, FNN - Belum dua bulan menjadi Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat banyak menerima keluhan dari berbagai daerah dan sektor kerja. Dalam acara konsolidasi dengan seluruh Pengurus Unit Kerja (PUK) KSPSI se-Pulau Bangka di Tanjung Pinang (21/4), Jumhur menerima laporan tentang RS Bakti Timah yang manajemennya pindah ke IHC (Indonesia Healthcare Corporation) akibat dibentuknya Sub Holding Kesehatan. \"Erick Thohir, dengerin nih, masa sih kesejahteraan buruh RS Bakti Timah ini jadi berkurang gara-gara Sub Holding. Lebih ngawur lagi ada Union Busting --penghancuran serikat pekerja-- pula dengan ancaman ke Pengurus Unit Kerja. Hadeuh hari gini perusahaan negara masih abai urusan buruh. Gimana mau jadi teladan buat swasta\", kata Jumhur geram. Selanjutnya Jumhur juga menyampaikan nasib buruh di pertambangan Timah di bawah PT Timah. Nasib buruh tambang yang menjadi buruh pada perusahaan yamg bermitra dengan PT Timah, nasibnya belum jelas. Hak-hak normatif yang paling dasar saja belum dipenuhi. \"Yang salah ya PT Timah lah karena harusnya dia memverifikasi mitranya apa melanggar HAM atau tidak. Kalau melanggar harus dicek kenapa, karena jangan-jangan memang dana dari PT Timah ke mitra itu yang minim\", kata Jumhur lagi. Jumhur dalam kunjungannya ke Bangka merasa prihatin karena kekayaan Bangka dari timah Itu luar biasa, tapi kok keadaan masyarakat lokalnya tidak tercermin dari kekayaan alamnya. \"Lantas ke mana itu kekayaan alam yang bertrilyun-trilyun selama ini?,\" selidik Jumhur. Menerima laporan bobroknya sistem perlindungan pekerja di BUMN, Jumhur semakin bingung kok Erick sibuk nyopras nyapres. \"Harusnya Erick Thohir urus dulu tuh buruh-buruh di BUMN agar jangan terjadi exploitation of people by state!\", pungkas Jumhur. (sws)
Beranikah Kejaksaan Agung Sentuh Pejabat Negara dan Korporasi?
Jakarta, FNN – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan penetapan empat tersangka kasus ekspor minyak goreng, Selasa (19/4/2022). Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor CPO (crude palm oil) untuk PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dengan tidak mengacu pada DMO (domestic market obligation), bahkan juga tidak mengacu pada DPO (domestic price obligation). Tiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs pada PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang. Kejagung menyebut, sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2022, pihaknya memantau 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari ke-88 perusahaan itu, tiga diantaranya diusut karena diduga melakukan pelanggaran hukum di mana dari ketiga perusahaan tersebut, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa memastikan, jumlah tersangka tersebut berpeluang untuk bertambah. “Ke-88 (perusahaan) itu kita cek, benar enggak ekspor yang dilakukan telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau enggak, ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Rabu (20/4/2022). Febrie menjelaskan, perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20%. Syarat itu harus dipenuhi untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. “Ini kan terjawab nih, kenapa kosong (minyak goreng langka), karena ternyata di atas kertas dia mengaku sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor, tetapi di lapangan dia enggak keluarkan (kewajiban yang 20% itu) ke masyarakat,\" imbuh dia. Sejak akhir 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik karena CPO yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak sawit, diekspor pengusaha akibat harga jual CPO dunia sedang meroket. Pada pekan kedua Januari 2022 saja, harga CPO di tingkat global mencapai Rp 12.736/liter. Kelangkaan minyak goreng itu tak dapat diatasi pemerintah. Bahkan meski Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui ada mafia minyak goreng, namun dia mengaku tak mampu menghadapinya karena kewenangan yang terbatas. Alih-alih mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sehingga harga komoditi itu yang semula berada di kisaran Rp14.000/liter (tergantung merek), melejit menjadi Rp23.900/litar, bahkan ada yang di atas Rp 30.000/liter. Anehnya, setelah HET Migor kemasan dicabut, komoditi itu tiba-tiba kembali membanjiri pasaran, sehingga rak-rak pasar modern yang semula kosong dari komoditi itu, terisi penuh kembali. Kejagung mengaku, pihaknya telah mulai menelisik permasalahan impor CPO itu sejak Januari 2021, dan Selasa (19/4/2022) Jaksa Agung mengumumkan empat tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO yang melibatkan pejabat teras di Kemendag itu. Dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (21/4/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief kembali mengutip pernyataan Jaksa Agung, siapapun yang terlibat asal cukup bukti, termasuk menteri akan diproses juga. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya berhenti sampai di level Komisaris perusahaan dan hanya korporasi saja yang menikmati keuntungan triliunan rupiah? Bagaimana dengan pejabat lainnya? Karena, kata Hersubeno, di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. (mth)
Wapres Bertolak ke Jateng-DIY Tinjau Candi Borobudur dan Pusat Riset
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin bertolak ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, untuk meninjau Candi Borobudur serta Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan.Wapres didampingi istri Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Lapangan Udara Adisutjipto, Sleman, Yogyakarta, menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU, sekitar pukul 13.20 WIB.Sesampainya di Yogyakarta, Wapres beserta rombongan akan langsung menuju Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, untuk melakukan peninjauan obyek wisata tersebut.Seusai meninjau Candi Borobudur, Wapres akan menuju Bale Ekonomi Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang untuk menyerahkan bantuan Baznas Santripreneur berupa biaya pelatihan, pendampingan dan modal usaha.Keesokan harinya, Jumat (22/4), Wapres akan melanjutkan kegiatan meninjau Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Gunungkidul, Yogyakarta.Wapres dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Yogyakarta, sebelum kembali ke kediaman di Jakarta, menggunakan pesawat 737-400 TNI AU. (mth/Antara)
Anggota DPR: Defend ID Perkuat Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menilai pembentukan holding BUMN pertahanan yang bernama Defend ID dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri.“Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau sangat banyak, agak sulit jika kita mempunyai sistem pertahanan yang berbeda, misalnya hanya daratan saja. Jadi memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satu caranya dengan membuat holding ini,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menilai jika Defend ID bisa berjalan secara efisien sebagai sebuah holding, maka Indonesia bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk darat, laut, udara.Menurut dia, ancaman fisik serangan terhadap Indonesia tetap ada, misalnya di Laut China Selatan yang merupakan ancaman nyata karena sampai sekarang kapal-kapal negara asing masuk di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.“Jumlahnya puluhan mungkin ratusan. Sementara nelayan kita berada di teritorial kita, itu salah satu (ancaman) yang nyata,” ujarnya.Fadli menilai berbagai ancaman tersebut memerlukan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang kuat, seperti kapal, kapal cepat, drone, dan satelit.Dia mencontohkan alutsista tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi di LCS, seperti kapal-kapal yang memasuki wilayah teritorial Indonesia dan ZEE.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID dalam acara peluncuran di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).Menurut Presiden, pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. (mth/Antara)
Proyek Ditjen Pendis Kemenag Langgar Aturan
Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, terdapat sejumlah pelanggaran terkait proyek pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya CBA menemukan kejanggalan terkait pembelian mobil dinas untuk pejabat eselon I dan II Ditjen Pendis pada tahun 2022 senilai Rp 4,3 miliar, proyek ini diduga diakali dan berpotensi terjadinya penyelewengan. Terbaru, masih pada Ditjen Pendis ditemukan kejanggalan dengan modus yang mirip, yakni terkait proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen Pendis). “Pengadaan proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen) dilakukan dengan metode pengadaan langsung,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Hal ini jelas melanggar aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, untuk metode pengadaan langsung nilai proyek maksimal Rp 200 juta, sedangkan nilai proyek pemeliharaan gedung dan bangunan Ditjen Pendis tahun 2022 senilai Rp 1 miliar. Menurut Jajang Nurjaman, diduga oknum Ditjen Pendis sengaja memilih metode pemilihan langsung agar bisa langsung meloloskan perusahaan favoritnya. Berdasarkan catatan di atas itu, CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK segera memanggil Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan, karena proyek di bawah pimpinannya banyak melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara. (mth)
Prabowo Subianto Temui Habib Luthfi di Kediamannya
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di kediaman pribadi ulama itu di Pekalongan Timur, Jawa Tengah, Selasa (19/4).Ia didampingi Sekretaris Jenderal Partai DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Turut serta hadir dalam pertemuan itu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.Pertemuan antara Prabowo dan Habib Luthfi, yang merupakan sahabat lama itu dilakukan dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadhan. Silaturahmi itu berlangsung akrab, penuh tawa, dan diselingi doa bersama.\"Pak Prabowo dan Habib Luthfi adalah kawan lama. Keduanya terlihat saling senang dan bahagia karena dipertemukan kembali di bulan suci ramadhan ini. Selain silaturahmi Ramadhan, keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk menjadikan Indonesia bersatu dan kuat di tengah ancaman ketidakpastian global,\" kata Muzani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.Habib Luthfi yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden berpesan kepada Prabowo tentang pentingnya pelibatan rakyat sebagai kekuatan pertahanan modern.\"Habib Luthfi menyampaikan tentang pentingnya peningkatan pertahanan negara yang melibatkan rakyat secara langsung. Demikian juga peran ulama, yang harus berperan aktif dalam upaya memperkuat ideologi negara. Dengan begitu, Indonesia akan kuat karena setiap orang memainkan perannya masing-masing dengan seksama,\" ujar dia.Dalam kesempatan tersebut, mereka pun berbuka puasa dengan menu takjil seperti kurma, buah-buahan, dan jajan pasar. Dilanjutkan makan nasi mandi dan daging kambing khas Timur Tengah. (mth/Antara)
BRIN Harap DPR Segera Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender
Jakarta, FNN - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri berharap DPR segera menuntaskan sejumlah program legislasi berperspektif gender setelah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.\"Saya harap dengan konteks UU TPKS keluar, kemudian DPR dipimpin perempuan dan Kementerian KPPA aktif dan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil. Ini momentum untuk juga menyegerakan kebijakan baru yang berperspektif gender,\" kata Aisah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Legislasi baru berperspektif gender yang dimaksud Aisah adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.RUU TPKS, yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, merupakan kerja kolektif antara Pemerintah, DPR, dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu, keterlibatan aktivis dan lembaga pemerhati perempuan memiliki peran besar dalam menyusun penyusunan RUU tersebut.\"Ini momentum baik bahwa DPR dan Pemerintah bisa sinergisme dengan masyarakat sipil untuk hal yang baik, untuk publik,\" tambahnya.Terkait kiprah aktivis perempuan pada penyelenggaraan pesta demokrasi politik, Aisah mengaku telah melakukan penelitian di Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.Dia mengatakan pada periode 2004-2009 terdapat banyak aktivis perempuan yang kemudian menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk menggaet political will mereka. Meskipun porsi anggota perempuan relatif kecil dalam struktur pemerintahan, namun mereka mengumpulkan kekuatan yang lain, katanya.\"Pada saat itu jumlahnya kecil, tetapi saat itu aktivis perempuan menggandeng masyarakat sipil dan kelompok perempuan. Gagasan di mana isu yang penting dan apa yang harus dilakukan. Jadi mereka benar benar punya niat politik, political will,\" katanya.Sementara itu, co-founder Pusat Kajian Strategis Hang Lekir Maria Hamid mengatakan pengaruh Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPR memiliki efek signifikan dalam penentuan kebijakan berbasis gender, terutama RUU TPKS yang sempat mandek.\"Ada perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, dia mengawinkan isu kebebasan dan perempuan, isu perempuan dan keadilan, membuat itu dibicarakan di ruang publik. Menunjukkan bahwa perempuan punya bargaining power,\" kata Maria.Dengan RUU TPKS tersebut, lanjutnya, hal-hal tabu terkait masalah dalam rumah tangga dapat didobrak untuk menjadi diskusi masyarakat. Dia menilai selama ini kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, disimpan rapat-rapat karena dianggap aib. \"Membuka sekat tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan konsensual. UU ini membuat ranah privat menjadi publik. Ini hal baik karena kalaupun norma sosial berubah, sudah ada legislasinya,\" ujar Maria. (mth/Antara)
KPPPA: Kepemimpinan Puan Strategis Implementasikan Perjuangan Kartini
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ulfah Mawardi memandang kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani berperan strategis dalam mengimplementasikan perjuangan Kartini.Menurut Ulfa, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, peran strategis tersebut dapat dilihat dari kinerja parlemen yang saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara baik, tetapi juga responsif terhadap isu-isu keadilan gender.\"Sosok Ibu Puan, dalam kepemimpinannya di DPR dan sebagai tokoh politik, telah menjadi inspirasi bagi siapa pun. Dia menginspirasi bahwa bangsa Indonesia ini membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Inilah substansi dari perjuangan Kartini di masa kini,\" kata Ulfah.Lebih lanjut, menurutnya, melalui posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini, seperti mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan dan mendorong perempuan untuk percaya diri dalam berkarir, menjadi suatu keniscayaan.\"Kepemimpinan tentang perjuangan-perjuangan itu sekarang melekat pada Ibu Puan Maharani. Ia telah menjadi simbol perlawanan atas praktik-praktik diskriminasi melalui posisinya sebagai Ketua DPR RI,\" tambah Ulfa.Di samping itu, Ulfa pun menyampaikan bahwa kepemimpinan Puan telah membuktikan asumsi tentang perempuan yang hanya akan berujung menjadi ibu rumah tangga keliru.Bahkan, ia pun mengatakan kepemimpinan Puan menjadi bukti bahwa apabila perempuan diberikan kesempatan untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka akan memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pembangunan.Oleh karena itu, dalam momentum menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022, Ulfah mengimbau kepada perempuan Indonesia untuk tidak ragu dalam mengejar mimpi dan cita-citanya.\"Sejatinya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, baik dalam konteks mengenyam pendidikan tinggi, berkarir, maupun memperoleh kesempatan di ruang politik serta jabatan publik,\" ujar Ulfah.Ia mengingatkan kepada perempuan Indonesia bahwa spirit Kartini pada masa kini terimplementasikan dalam diri mereka yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, dan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki.Spirit itulah yang menjadikan perempuan memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya dan memiliki prinsip hidup yang kuat. (mth/Antara)
POPULER
