NASIONAL
KPK: Hasil Survei Jadi Pemicu Tingkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik terhadap lembaganya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.\"Kami berharap hasil positif dari capaian survei itu menjadi trigger bagi KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan tren positif upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Ali menyebutkan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut.\"Survei tersebut menyebut bahwa hasil pengukuran pada bulan November 2021 mencapai 71,1 persen, kemudian pada bulan Desember 2021 mencapai 71,7 persen, dan kali ini mencapai 73,8 persen,\" katanya.Ia menilai perbaikan indeks penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi mengalami peningkatan.\"Terlebih dari dua pengukuran terakhir yang mengalami perbaikan secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 2,1 poin,\" ujarnya.Oleh karena itu, kata dia, perbaikan tersebut menjadi capaian bersama karena dalam kerja pemberantasan korupsi, KPK selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.\"Baik aparat penegak hukum lainnya, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat dari berbagai unsur,\" kata dia.Selain itu, dia optimisme pemberantasan korupsi juga tercermin dari dua pengukuran lainnya, yakni Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yang diukur dengan skala internasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diukur secara nasional.\"CPI Indonesia yang dirilis awal tahun ini mengalami peningkatan, baik dari skor indeks maupun peringkatnya. Indeks CPI naik 1 poin dengan perbaikan peringkat sebesar 6 tingkat.Hasil SPI yang diukur dengan lebih dari 250.000 responden menunjukkan skor indeks 72,4 di atas rata-rata nasional sebesar 70,\" ucap Ali.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terjadi penurunan.\"Ada yang menarik juga di data. Trust terhadap KPK kalau melihat data trennya itu terjadi penurunan. Itu terutama sejak 2018 pertama kali KPK kami deteksi cukup tinggi 84,8 persen,\" kata Burhanuddin dalam survei \"Trust terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024\" yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (3/4).Akan tetapi, lanjut diam setelah itu 2019, 2020, 2021, sampai 2022 trust-nya turun,Menurut Burhanuddin, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, salah satu faktornya adalah revisi Undang-Undang KPK.\"Poin saya adalah KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Akan tetapi, belakangan sepertinya KPK menghadapi isu, terutama pascarevisi UU KPK. Hal tersebut membuat publik menjadi berkurang trust-nya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember. Namun, tetap belum kembali seperti semula,\" ujarnya.Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada bulan September 2018 sebesar 84,8 persen, kemudian pada bulan Februari 2019 sebesar 80,3 persen, dan pada bulan September 2020 sebesar 73,5 persen.Selanjutnya, pada bulan November 2021 sebesar 71,1 persen, pada bulan Desember 2021 sebesar 71,7 persen, dan pada bulan Februari 2022 sebesar 73,8 persen. (mth/Antara)
Pemerintah Akan Bantu Subsidi Upah Pegawai Bergaji di Bawah Rp 3 Juta
Jakarta, FNN - Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Bantuan yang rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja tersebut saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.\"Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan,\" ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin.Menurut dia, bantuan subsidi upah tersebut merupakan salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Hingga 1 April, realisasi PEN 2022 telah mencapai Rp29,3 triliun atau merupakan 6,4 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.Capaian tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp1,55 triliun, perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun, dan penguatan ekonomi Rp5 triliun.\"Perlindungan masyarakat diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan,\" ungkap Menko Airlangga Hartarto.Untuk tahun ini Program PEN hanya ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Sementara klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)
Badan Pangan Nasional Dorong Penguatan Konektivitas Pasar
Jakarta, FNN - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan konektivitas pasar dalam rangka mendukung penguatan pangan.“Eksosistem hulu hingga hilir itu harus terkoneksi dengan baik. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Keberadaan pasar sangat penting dalam proses pendistribusian pangan dari produsen untuk sampai ke masyarakat sebagai konsumen,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Arief juga menambahkan agar pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dapat menerapkan sistem rantai dingin (cold chain) sehingga umur simpan komoditas pangan dapat terjaga.“Konektivitas pangan penting dalam menjaga ketahanan pangan, melalui sinergi ekosistem pangan maka pangan dapat tersedia setiap waktu di semua wilayah, konsumen mendapat harga yang relatif stabil, dan petani, peternak, dan nelayan mendapatkan kepastian pasar dari produk yang mereka hasilkan,” kata Arief.Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia, Badan Pangan Nasional mengajak pemangku kepentingan pangan untuk meningkatkan konektivitas antara hulu hilir, mulai dari produksinya, pendistribusiannya hingga konsumsinya. Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri ini, perubahan iklim 2022 maka pangan pun menjadi perhatian semua pihak.“Kami telah menyiapkan skema dan kebijakan untuk penguatan pangan, dengan penguatan di hulu dan meningkatkan serapan petani, peternak di hilir sebagai optimalisasi serapan pangan domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa dalam mewujudkan konektivitas pangan, negara perlu memiliki stok, dan stok ini dapat terkoneksi dengan pasar, nantinya akan didukung dengan BUMN Pangan seperti penugasan kepada Bulog dan Holding pangan ID Food dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga.Sementara itu, Ketua Umum IKappi Abdullah Mansuri mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan NFA dalam memperbaiki tata niaga pangan.“Kita akan memperbaiki pangan nasional bersama NFA dan lembaga terkait. Kita tentu tidak ingin setiap tahun kami di pasar menghadapi persoalan-persoalan pangan,” ujar Abdullah Mansuri. (mth/Antara)
Mahfud Ajak Semua Atasi Penyebaran Ujaran Kebencian di Ruang Digital
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengatasi penyebaran ujaran kebencian, konten negatif, dan hoaks di ruang digital. \"Bahwa dalam mengatasi hal ini, Pemerintah tak dapat bekerja sendiri,\" kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks, dan konten-konten ekstremisme kekerasan lainnya di ruang digital. “Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat,\" kata dia lagi. Menurut Mahfud dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, dia menegaskan bahwa Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian. Begitu juga tentang konten bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta, yang marak ditemukan di ruang digital. Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional. “Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita,\" ujarnya pula. Ruang digital, kata dia, telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif. Mahfud yakin hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu, akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Dia mengatakan pada Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP bahwa Pemerintah akan terus mendukung upaya bersama tersebut, bahkan ke depan tidak akan berhenti hanya dengan menghasilkan karya-karya positif, tetapi juga memikirkan soal jangkauan agar dapat lebih luas lagi. \"Saya juga berharap kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat madani seperti ini terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang beragam, toleran dan damai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD pula. Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Padahal, menurutnya, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar untuk bisa mempraktikkan toleransi, karena dari sejak lahir, sudah dikelilingi oleh keberagaman. “Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” katanya lagi. (mth/Antara)
Libido Tiga Periode Itu Teroris Demokrasi
Jakarta, FNN – Pola pecah belah tampaknya menjadi tabiat rezim ini dalam memperahankan kekuasannya. Dari partai politik, organisasi profesi, organisasi mahasiswa hingga terakhir organisasi para kepala desa diadudomba lalu dikuasai. “Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya untuk menguasai partai politik. Bukan sekadar melanggengkan presidential threshold, tapi dengan memecah belah dari dalam. Kita lihat PPP dipecah belah, Golkar juga, supaya bisa berkuasa. Sekarang masyarakat sipil juga dipecah belah, kepala desa dipecah belah. Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing, menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk demokrasinya di era kepemimpinan Jokowi,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Dengan kenyataan seperti ini menjadi aneh kalau Luhut Binsar Pandjaitan meminta dipuji demokrasinya. “Kalau Pak Luhut minta dipuji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat. Justru yang terlihat adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil dan pengendaliannya. Caranya adalah diumpankan satu peristiwa untuk dipecah belah. Jadi, tidak ada semangat untuk merawat demokrasi, padahal bangsa ini memerlukan demokrasi,” tegasnya. Rocky menyarankan agar Luhut tidak mengklaim terus menerus bahwa Presiden Jokowi sukses dalam membangun demokrasi. “Presiden Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Dari zaman Gus Dur sudah ada demokrasi. Habibie juga demokrasi. Bu Mega pertahankan demokrasi. SBY meningkatkan demokrasi. Dan kini sebetulnya kita sedang berada di era di mana kemunduran demokrasi berlangsung secara sistematis, karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi,” paparnya. Kemunduran demokrasi di era Jokowi kata Rocky, semakin nyata ketika pemerintah tetap mempertahankan presidential threshold, memaksa presiden tiga periode, dan memecah belah rakyat. “Isu tiga periode itu, puncak dari kekacauan yang orang sebut sebagai teroris demokrasi dan macam-macam teroris konstitusi. Jadi, buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti,” tegasnya. Hal-hal semacam ini, kata Rocky tidak menjadi pemikiran Jokowi. “Saya kira filosofi itu yang tidak dipahami oleh presiden bahwa karena kita berbeda, beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi biarkan keragaman itu ada, supaya bisa diolah persatuan,” paparnya. Anehnya, kata Rocky yang terjadi sekarang justru terbaik. “Demi persatuan, yang beragam itu tidak diizinkan. Supaya yang beragam itu hilang, maka yang beragam itu dipecah-belah. Bukti bahwa pemerintah berusaha memaksakan persatuan itu, kebulatan tekad yang dipaksakan, kemudian dibawa jadi persoalan sehingga presiden Jokowi sebetulnya mengumpankan perpecahan sampai ke tingkat desa,” tegasnya. Jadi, hiruk-pikuk politik yang seolah-olah ada demokrasi padahal sebetulnya hiruk-pikuk itu justru memperlihatkan demokrasi yang justru sedang rusak. “Dan konduktornya adalah Muhaimin. Juga Pak Luhut. Karena Pak Luhut yang menjadi panutan dewan pembina APDESI yang tanda petik ini,” katanya. Rocky menilai Muhaimin adalah konduktor yang berusaha terus menerus mencari nada padahal dia sebetulnya tidak bisa membaca nada demokrasi. “Ajaib bahwa PKB yang didirikan oleh Gus Dur yang pasti ada demokrasi, sekarang dia berantakan karena tidak paham lagi tentang value dari demokrasi,” pungkas Rocky. (ida, sws)
Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Kunker ke Unhas
Makassar, FNN - Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda TNI Bambang Irwanto MTr (Han) CHRMP, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi pendidikan keahlian kesehatan ke Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan.Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat. Laksda TNI Bambang Irwanto, memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya, sekaligus ingin mendengarkan secara langsung pengembangan pembelajaran mahasiswa dari TNI pada perguruan tinggi.\"Seluruh yang berkaitan dengan komponen militer ada pada tupoksi kami. Kami juga secara aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi,\" ujarnya. \"Ini perlu dilakukan agar kita bisa bergerak bersama memberikan informasi bahwa pertahanan bukan hanya tugas TNI. Akan tetapi, menjadi tugas kita bersama untuk mendukung operasional bidang militer,\" sambung Laksda TNI Bambang.Sementara Prof Dwia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sumber daya TNI yang memperoleh izin belajar di Unhas utamanya dalam bidang kesehatan.Selama menempuh pendidikan di Unhas, mahasiswa tersebut mempunyai jejak akademik yang baik. Prof Dwia berharap, kolaborasi Unhas dan pemerintah bisa terus dioptimalkan dalam berbagai bidang. Unhas secara aktif juga melakukan kerja sama dengan TNI, misalnya saja melalui KKN Kebangsaan yang pertama kali di inisiasi Unhas yang melibatkan TNI.\"Unhas merupakan kampus utama kami yang didesain menjadi kampus yang asri dan nyaman. Kami juga memiliki Kampus Teknik di Gowa dan pengembangan multikampus pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tujuannya membuka ruang akses bagi masyarakat tanpa harus datang ke Makassar,\" jelasnya.Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof Dr Muh Restu, menyampaikan ada sebanyak 19 mahasiswa dari TNI yang kuliah di Unhas dengan beasiswa pada prodi kesehatan.\"Bukan hanya yang memperoleh beasiswa, tapi ada juga di antara mereka yang kuliah secara mandiri. Total kurang lebih 35 orang mahasiswa TNI yang tersebar pada sembilan fakultas,,\" jelas Prof Restu. (mth/Antara)
Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan
Palembang, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng ke PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/4/2022). Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga dari minyak goreng.\"Baru saja kita melaksanakan peninjauan untuk mengetahui secara langsung terkait produksi khususnya minyak curah, yang memang kita ingin pastikan setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) maka minyak curah kita harapkan segera ada di pasar,\" kata Sigit usai melakukan peninjauan.Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi khususnya terhadap minyak goreng jenis curah. Apalagi, kata Sigit, PT. TBL telah mendapatkan kuota produksi dari Kemenperin sebesar 1.400 ton untuk bulan April, yang tadinya di Maret hanya 560 ton/bulan.Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut, Sigit berharap, stok atau ketersediaan minyak goreng curah dalam keadaan aman dan cukup guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat.\"Tentunya kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minyak curah betul-betul terdistribusi, tentunya nanti setelah kebutuhan di Palembang terpenuhi, silahkan untuk diatur ke wilayah lain seperti Jambi dan wilayah lainnya sesuai kebutuhan yang akan diatur,\" ujar eks Kabareskrim Polri itu.Meski begitu, dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengaku pihak pabrik menyampaikan ada sedikit permasalahan soal kekurangan bahan baku buah tandan segar. Mendengar hal itu, Sigit menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.\"Namun demikian kita harapkan produksi dari target yang diberikan Kemenperin betul-betul bisa dipenuhi oleh PT. TBL,\" ucap mantan Kapolda Banten itu.Ditingkatkannya produksi minyak curah, kata Sigit, juga merupakan antisipasi untuk menghindari kekurangan minyak goreng curah ketika memasuki bulan Ramadan nanti.\"Karena kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diharapkan segera bisa terpenuhi. Karena memang minyak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap minyak curah, khususnya pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat sangat membutuhkan. Kita harapkan bisa ditingkatkan,\" tutup Sigit. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Dunia Internasional Menilai Indonesia Negara dengan Indeks Demokrasi Terburuk Sejak Era Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa dunia internasional sudah menilai Indonesia sebagai salah satu negara terburuk dalam indeks demokrasi sejak dipimpin oleh Jokowi. \"Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 01 April 2022. Buruknya demokrasi di Indonesia dipicu oleh tabiat rezim Jokowi yang senang memecah belah parpol, organisasi mahasiswa hingga terakhir Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Rocky juga membantah anggapan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku bahwa dirinya menjunjung tinggi demokrasi, terlebih jika dikaitkan dengan isu klaim big data yang dia ungkapkan. Sebaliknya kata dia, Luhut justru berupaya mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan cara memainkan isu untuk memecah belah masyarakat. \"Jadi kalau Pak Luhut bicara demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil. Caranya adalah ya diumpankan suatu peristiwa untuk memecah belah,\" tuturnya. Diketahui, Apdesi yang asli pimpinan Arifin Abdul Majid akhirnya membantah klaim yang menyebut bahwa pihaknya mendukung Jokowi tiga periode sebagaimana disampaikan oleh kelompok Surta Wijaya. Apdesi Surya Wijaya yang dipakai untuk mendukung Jokowi 3 periode ternyata dibentuk sehari sebelum deklarasi kebulatan ttekad di Istora Jakarta. Hadirnya Apdesi tandingan yang mengklaim mendukung Jokowi tiga periode menurut Rocky Gerung hanya memicu kecurigaan di kalangan masyarakat luas. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai bahwa sejak awal Jokowi berupaya keras untuk melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara sejak menjabat sebagai Presiden RI. Dia juga menjelaskan, upaya melanggengkan presidential treshold 20 persen dan praktik pecah belah internal partai politik merupakan salah satu cara agar Jokowi dapat terus berkuasa. \"Akhirnya orang tahu bahwa ada APDESI yang tanda petik yang menemui presiden yang juga tanda petik. Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya menguasai partai politik, bukan sekadar melanggengkan presidential treshold tapi juga memecah belah dari dalam,\" katanya. Rocky Gerung yang saat ini sedang naik gunung dan berada di Desa Sembalun kaki Gunung Rinjani mengaku menyebut bahwa masyarakat Desa Sembalun yang terletak di sekitar kawasan Gunung Rinjani menganggap seluruh kepentingan hidup mereka bisa diatur sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Masyarakat desa di sini (Desa Sembalun) menganggap seluruh kepentingan hidupnya itu bisa diatur sendiri sebetulnya, bahkan kalau pemerintah nggak terlalu banyak campur tangan justru diadvokasi oleh LSM, komunitas pendaki,\" kata Rocky. Rocky menilai kemandirian masyarakat Desa Sembalun juga menggambarkan bahwa kawasan desa tersebut seolah-olah seperti sebuah negara yang independen. Alumnus Universitas Indonesia itu menilai bahwa masyarakat Desa Sembalun seolah cuek terhadap berbagai isu gonjang-ganjing politik di Istana karena dianggap mampu mengurus kehidupannya sendiri. \"Jadi Sembalun ini seperti negeri yang mandiri sebetulnya, jadi kalau ada isu politik Jakarta mereka anggap \'Ya udahlah, silahkan Jakarta rame-rame, kami sebetulnya bisa mengurus diri sendiri\',\" pungkasnya. (Ida, sws)
PB IDI: Terkait Keputusan Dokter Terawan, Ini Merupakan Proses Panjang Sejak 2013
Jakarta, FNN - Tampaknya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) masih perlu menjelaskan lagi mengapa melakukan Pemberhentian Tetap sejawat Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. Pemberhentian Tetap atas Dokter Terawan itu dilakukan dalam Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 21 – 25 Maret 2022 lalu. Menurut IDI, salah satu upaya untuk menyehatkan bangsa adalah melalui profesionalisme di bidang kesehatan dan kedokteran, dan senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau. Undang Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah menyatakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. \"Praktik Kedokteran harus dilaksanakan dengan berazaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta Perlindungan dan Keselamatan Pasien,\" ungkap Ketua Umum PB IDI Dr. Mohammed Adib KhumaidiSp.OT. Amanah UU Praktik Kedokteran, telah sangat jelas disebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan; (1) Memberikan Perlindungan kepada Pasien, (2) Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis yang diberikan oleh dokter dan Dokter Gigi; dan (3) Memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat, dokter dan dokter gigi. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter, pasal 50 UU Prakrtik Kedokteran menyatakan; “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh Perlindungan Hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”, tentu Ikatan Dokter Indonesia sangat konsen mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang Praktik Kedokteran. Penerapan standar profesi dan standar prosedur operasional merupakan kunci dalam menjamin pelayanan yang bermutu kepada pasien dan perlindungan hukum bagi dokter. Bagian dari standar profesi adalah standar etik yang diejawantahkan dalam Kode Etik Kedokteran. \"Ini menjadi norma penting dalam menjalankan praktek kedokteran, selain tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,\" kata Dokter Adib KhumaidiSp.OT dalam siaran pers PB IDI yang diterima FNN. Setiap dokter Indonesia dimanapun berada di republik ini, selama berkaitan dengan aktifitas profesinya, akan terikat dengan standar-standar, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dokter Indonesia mempunyai peran sebagai agent of treatment, juga diharapkan menjadi agent of development, agent of change dan pada tahun 2017 yang lalu ditambahkan peran penting sebagai agent of defence. Menurut Dokter Adib, PB IDI adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi IDI yang melaksanakan, dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Muktamar. Sesuai dengan AD ART dan Ortala “Muktamar mempunyai kekuasaan dan wewenang Mengesahkan Pemberhentian Tetap Anggota IDI.” Muktamar IDI merupakan kekuasaan tertinggi organisasi IDI sebagai forum pelaksanaan kedaulatan seluruh anggota IDI. Muktamar adalah musyawarah nasional dokter Indonesia yang diberi nama “Muktamar Ikatan Dokter Indonesia” yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. Pada Mukhtamar XXXI di Banda Aceh yang diselenggarakan pada 21 – 25 Maret 2022 lalu, dihadiri oleh seluruh perwakilan IDI Wilayah, IDI Cabang, perhimpunan dan keseminatan serta kolegium. Muktamar ke-31 ini banyak melahirkan beberapa Rekomendasi dan Putusan, juga Pengukuhan Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT yang terpilih pada Mukhtamar XXX di Samarinda Tahun 2018 untuk memimpin menjadi Ketua PB IDI Periode 2022 – 2025 dan juga Terpilih President Elect dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H Periode 2022 – 2025. Selain agenda pemilihan Ketua Umum PB IDI, Mukhtamar IDI juga telah memilih dr. Djoko Widyato JS, DHM, M.H.Kes sebagai Ketua MKEK PB IDI; Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K) sebagai Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, SpPD-KKV sebagai Ketua Majelis Perkembangan Pelayanan Keprofeian (MPPK). Muktamar IDI XXXI juga telah melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya: a. Transformasi Organisasi IDI Baru/ IDI Reborn; b. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan Pendidikan kedokteran; c. IDI menjadi mitra strategis pemerintah dan sinergitas stakeholder Kesehatan; d. Pemberhentian Tetap dr, TAP sebagai Anggota IDI; e. Dan banyak rekomendasi lain yang dihasilkan di Muktamar ke-31 ini. PB IDI menghormati dan mematuhi hasil Keputusan Mukhtamar XXXI serta akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai hasil ketetapan Muktamar IDI Nomor 13/MIDIXXXI/03/2022 tentang Penegakkan Sanksi dengan mengacu pada ketentuan AD/ART dan ORTALA Ikatan Dokter Indonesia. Keputusan Muktamar IDI XXI tersebut telah memutuskan dan menetapkan; Meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan Pemberhentian Tetap sejawat Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. \"Keputusan Mukhtamar IDI XXI juga memberikan kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia selambat-lambatnya waktu 28 (dua puluh delapan hari kerja) untuk melaksanakan putusan tersebut,\" ungkap Dokter Adib. PB IDI sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasi, berkewajiban untuk menjalani putusan Muktamar. Dalam menjalani putusan Muktamar tersebut, PB IDI diberikan ruang untuk melakukan sinkronisasi hasil Muktamar baik dari siding pleno, komisi dan sidang-sidang khusus. \"Terkait dengan keputusan tentang Dr TAP, ini merupakan proses Panjang sejak tahun 2013 (sesuai dengan laporan MKEK), dan hak-hak beliau selaku anggota IDI telah disampaikan oleh MKEK untuk digunakan mengacu kepada ketentuan AD ART dan tata laksana organisasi,\" lanjut Dokter Adib. Seluruh Dokter Indonesia terikat kepada sumpah untuk tunduk dan taat terhadap norma etik sebagai keluhuran profesi kedokteran. Pembinaan serta penegakan standar/norma etik di dalam profesi kedokteran menjadi tanggung jawab IDI guna menjamin perlindungan hak-hak dokter dan pasien serta keselamatan pasien. (mth)
Gorden Baru Anggota DPR, Rocky Gerung: Mereka Pikir Kalau Gorden Tebal Bisa Menutupi Korupsinya
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengadakan lelang pengadaan gorden dengan pagu anggaran sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan di 505 unit rumah jabatan di mana nilai satu set gorden untuk satu rumah akan berada di angka sekitar Rp 80 juta di luar pajak atau Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak. \"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya,\" kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022). Proyek penggantian gorden yang memakan puluhan miliar menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk warganet. Ada ribuan cuitan tentang \'48,7 M\' menjadi trending tropic di Twitter pada Senin (28/03/2022). Warganet dibuat terheran-heran dan mempertanyakan keputusan ini. Mereka merasa janggal dengan angka fantastis yang diperlukan untuk membeli gorden. Beberapa warganet turut mengusulkan agar anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi persoalan lainnya yang terjadi di masyarakat. \"48,7 M boleh gak sih dibeliin minyak aja?\" ujar warganet. \"Wow, angkanya fantastis banget. Bisa kebayang gak kalau dana 48,7 M + 11 M itu dipakai buat renovasi bangunan sekolah yang mangkrak di daerah terpencil atau bikin jembatan penyeberangan di desa-desa terisolir biar anak-anak sekolah ga perlu lagi susah nyebrangin sungai buat sekolah,\" sahut warganet yang lain. Seperti diketahui, tak hanya berencana mengganti gorden, rupanya DPR turut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks parlemen. Menanggapi rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa wakil rakyat tidak punya empati di tengah kesulitan ekonomi yang didera masyarakat. “Ini nggak punya hati dan tidak punya otak. Gorden itu bukan kebutuhan dasar anggota DPR. Mereka pikir kalau gordennya tebal, maka mata rakyat tidak bisa melihat bahwa mereka koruptor. Apa yang mau ditutupi,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Rocky menduga ada modus korupsi dalam pengadaan gorden tersebut. “Anggota DPR memasukkan angka ke dalam anggaran DPR supaya dia mendapat uang dan mungkin cuma dibelikan sepersepuluh dari harganya. Selebihnya dia pakai. Siapa yang akan kontrol bahwa anggota DPR betul-betul pakai buat beli gorden dengan angka yang sangat fantastis,” tegasnya. Rocky tak habis pikir dengan kelakuan para wakil rakyat. Dalam keadaan masyarakat dalam kesusahan, anggota dewan malah pamer horden. “Ngapain pamer horden, mustinya anggota DPR pamer otaknya itu. Ajaib memang negara ini,” paparnya. (ida, sws)
POPULER
