NASIONAL
Rezim Ini Harus Busuk Dulu Baru Jatuh
Jakarta, FNN - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana Dukungan Jokowi 3 Periode. Menurut dia, para kades rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan. “Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya kepada wartawan. Presiden Joko Widodo tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Jokowi hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya. “Ini kepala desa juga ngerti. Pasti uangnya belum sampai. Jadi dia tunda dulu. Mungkin baru 25 persen DPnya. Nanti menjelang lebaran baru dapat separuh. Setelahnya baru dapat penuh,” ungkap Rocky Gerung. “Kepala desa juga pinter karena mereka juga tahu bahwa ini semua diatur saja orkestrasinya,” ujar Rocky dalam wawancaranya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Jadi, lanjutnya, kalau belum ada dana yang dijanjikan atau mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil mereka sepakat tunda dulu. “Jadi, mereka justru mempermainkan kekuasaan. Itu hal yang biasa saja. Kita ngertilah soal-soal begitu. Ini yang disebut sebagai hal yang musti terjadi,” ujar Rocky. Jadi kalau orang menganggap kok bisa begitu, kalau Rocky justru bergembira karena teorinya memang begitu. Teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan yaitu “pembusukan politik”, memang musti begini. “Ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Kalau nggak busuk susah dia jatuh. Jadi memang harus ada pembusukan dulu,” tegas Rocky. Jadi mumpung mau lebaran, ya sudah. Tunggu nanti habis lebaran. Artinya, dalam masa nunggu itu musti dicicil. “Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,” ungkap Rocky. (mth)
Kebulatan Tekad Dukung Jokowi, Mengekor Orde Baru
Jakarta, FNN – Rencana dukungan pada Presiden Joko Widodo 3 periode akan dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, deklarasi itu akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. “Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya saat ditemui wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari itu juga di depan Presiden Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu. Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode itu diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo. “Karena Pak Luhut yang bikin orkestrasinya. Jadi sebagai konduktornya, dia musti melarang karena mungkin instrumen latar belum tiba. Jadi, ini panitia yang musti lengkap. Tadi terbaca bahwa memang ambisi kekuasaan itu tidak mungkin dihentikan,” kata Rocky Gerung. Saat wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu 30 Maret 2022, itu Rocky sudah menduga dari awal bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni perguruan tinggi dan macam-macam yang juga akan dikerahkan dengan cara yang sama. “Jadi kelihatan presiden Jokowi dan rezimnya tidak punya ide lain selain meniru-niru pekerjaan orde baru. Kan ini semua teori orde baru. Dulu juga begitu, sama,” lanjut Rocky. Kepala desa dikumpulkan, kemudian bikin kebulatan tekad. “Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terur-menerus,” ujar Rocky. Jadi teknokrat Presiden Soeharto kompak untuk membuat itu semua. “Kalau sekarang teknokratnya berantakan, sehingga dicari cara amplop kepala desa tebel-tebel,” ungkap Rocky. Ia menyebutm, ini yang disebut sebagai duit haram terakhir yang musti dibagi habis. Ini secara etis nggak mungkin, secara posisional nggak mungkin. “Jadi, memang cuma ini pertaruhan Pak Jokowi karena kalau tidak ada cara semacam ini setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan,” ujar Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, orkestrasi itu musti dilanjutkan. “Dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, dia nggak mungkin melakukan ini. Tapi diem-diem dia juga sponsorin,” lanjutnya. “Buktinya dia datang ke situ. Kalau Pak Jokowi tidak mau tiga periode, ya nggak usah datang,” tegas Rocky. “Dia tahu bahwa itu akan dipake untuk mengelu-elukan dia dan minta beliau tiga periode. Jadi, permainan ini terlalu dangkal. (mth)
Jumhur Hidayat: Jangan Sampai Saya Dipaksa Anggota Umumkan Mogok Nasional Pelabuhan
Jakarta, FNN - Semakin berkembangnya perekonomian suatu bangsa akan ditandai dengan lalulintas barang yang semakin banyak dan beragam. Karena dalam skala besar maka jalur laut atau maritim pastilah yang akan ditempuh. \"Pekerja Maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu,\" kata Jumhur Hidayat, di Wikayah Puncak Bogor saat memberi sambutan dalam Munas VI FSPMI-KSPSI (29/3/22). Ketua Umum DPP KSPSI itu mengatakan perlunya peningkatan kualitas Pekerja Maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu. \"Saya dapat info Saudara-saudara seperti dibiarkan sendiri, bahkan malah mau ada sistem baru yang membuat kesejahteraan Pekerja Maritim sekarang makin tidak pasti. Ini ndablek namanya. Bina dan bantu aja belum, malah mau ganti sistem,\" tegas Jumhur yang disambut tepuk tangan riuh peserta Munas. Para anggota FSPMI yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut ini, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa tapi bahkan hingga ke Merauke. Di Merauke saja ada 4200 Pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. \"Pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik. Artinya kalau mau ada perubahan sistem maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional,\" kata Jumhur dengan geram. Seperti diketahui saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan menggantikan sistem bongkar muat di pelabuhan, sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan. Padahal sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo. (mth)
Wamenhan Temui Komisi I DPR Sampaikan Pergeseran Anggaran
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPR untuk menyampaikan keinginan pergeseran anggaran.\"Hanya menyampaikan jika Kementerian Pertahanan akan menggunakan dana cadangan sebesar lima persen dari pagu anggaran,\" kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Menurut Boby, keinginan dari Kemenhan itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.Boby menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, setiap kementerian/lembaga diharuskan untuk mencadangkan lima persen dari total anggaran yang disebut automatic adjustment.Saat ditanyakan terkait penggunaan alokasi anggaran lima persen itu, Boby menegaskan Komisi I DPR tidak punya kewajiban membahas program penggunaan anggaran di satuan tiga.\"Tidak semuanya, sebagian anggaran dari total cadangan lima persen yang digeser. Sekitar dua sampai tiga triliun,\" ujar Boby.Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp133,9 triliun. Adapun lima persen dana cadangan diperkirakan sebesar Rp6,69 triliun.Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir sementara anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp39,71 triliun.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan langkah itu dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan automatic adjustment atau penyesuaian otomatis.Kebijakan automatic adjustment saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada Pasal 28 ayat 2. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran.\"Tahun ini kami minta setiap kementerian dan lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas, sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru,\" kata Isa.Anggaran tersebut baru dapat digunakan saat pemerintah merasa tidak akan melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi pandemi COVID-19 ataupun kebutuhan mendesak lain selepas semester I tahun 2022. (mth/Antara)
Menko Airlangga Memperpanjang PPKM di Luar Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali dari 29 Maret hingga 14 April 2022.\"Kriteria Penerapan Level PPKM di luar Jawa-Bali adalah berdasarkan Level Situasi Pandemi COVID-19, yaitu transmisi komunitas seperti jumlah kasus, kematian, dan rawat inap, serta kapasitas respon mulai dari testing, tracing, hingga treatment,” kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Indikator berupa tingkat vaksinasi dosis 2 yang minimal 45 persen dan vaksinasi lansia dosis 1 yang minimal 60 persen juga dijadikan indikator penerapan PPKM.\"Kabupaten atau kota yang tidak memenuhi ambang batas akan dinaikkan satu level PPKM-nya, dengan pengecualian bagi kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk kurang dari 200 ribu orang dan kasus konfirmasi kurang dari 2 kasus per 100 ribu penduduk,\" katanya.Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 26 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali menerapkan PPKM level 1, 250 kabupaten kota menerapkan PPKM level 2, dan tersisa 109 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 3.Kegiatan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih dan tadarus juga diperbolehkan dilakukan di masjid, sebagaimana arahan dan hasil rapat terbatas evaluasi PPKM minggu lalu.Untuk itu Airlangga meminta kepada kepala daerah agar mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 meningkatkan cakupan dua dosis vaksinasi ditambah booster terutama bagi lansia, menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksinasi selama Ramadhan tidak membatalkan puasa sebagaimana Fatwa MUI, dan menegakkan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah.Ia juga meminta ketentuan wajib vaksinasi booster dan antigen bagi orang yang akan mudik lebaran ditegakkan, serta fasilitas kesehatan diminta bersiap untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus positif COVID-19 pasca Ramadhan dan Idul Fitri. (mth/Antara)
CBA: Ada Proyek Janggal di Kominfo
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam 4 tahun (2019-2022) melaksanakan proyek 4 pengadaan jasa survey dan penyusunan indeks kemerdekaan pers (setahun sekali). Proyek ini di bawah satuan kerja Sekretariat Dewan Pers dan total anggaran yang dihabiskan Rp 8.768.102.200. \"Terkait proyek ini Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa potensi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara,\" ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN, Selasa (29/3/2022). Pertama, lanjutnya, waktu pengumuman prakualifikasi sampai pengumuman pemenang dari keempat proyek ini rata-rata membutuhkan waktu yang lama, paling cepat 34 hari dan yang terlama bisa sampai 56 hari, waktu ideal seharusnya tidak sampai 25 hari. \"Selain lamanya waktu proses tender, dua proyek pengadaan jasa penyusunan indeks kemerdekaan pers tahun anggaran 2021 dan 2022 tendernya dikerjakan pada kuartal 4 (bulan November-Desember). Waktu pengerjaan di akhir tahun juga sangat rawan penyelewengan,\" kata Jajang Nurjaman. Kedua, penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri serta nama tender oleh Kominfo diragukan integritasnya. Berdasarkan pendekatan analisa potensi penyimpangan, semakin sedikit karakter atau tidak jelas nama proyek semakin tinggi potensi penyimpangannnya. Sebagai contoh, penggunaan nama proyek di tahun 2020 dan 2021 yakni Jasa Konsultan Survey Indeks Kemerdekaan Pers, meskipun namanya sama namun penetapan pagu jauh berbeda di tahun 2020 1.898.131.000 sebesar Rp dan tahun 2021 Rp 3.300.000.000. Hal ini bisa berdampak mahalnya nilai tender dan pemborosan uang negara. \"Terakhir, dari 4 proyek indeks kemerdekaan pers 3 proyek dimenangkan oleh perusahaan yang sama yakni PT Persero Sucofindo yang beralamat di Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 RT.04 RW.01 - Jakarta Selatan,\" ungkap Jajang Nurjaman. PT Sucofindo berturut-turut memenangkan tender dari tahun 2020 sampai 2022 dengan nilai proyek dari 3 tender ini sebesar Rp 7.059.520.600. Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan korupsi agar melakukan penyelidikan terkait 4 proyek Kominfo yakni proyek survey dan penyusunan indeks kemerdekaan pers. \"Panggil dan periksa pejabat terkait termasuk Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate sebagai penanggung jawab penguasa anggaran,\" tegas Jajang Nurjaman. (mth)
Tim Gabungan TNI Selidiki Penyerangan Kelompok Bersenjata di Kenyam
Jayapura, FNN - Tim gabungan yang dipimpin Kepala Seksi Intel Korem 172/PWY, Letnan Kolonel Kavaleri Kristyanto, saat ini melakukan investigasi terkait kasus penyerangan kelompok bersenjata ke Pos Satgas Mupe hingga menewaskan dua personel serta delapan orang anggota Korps Marinir TNI AL terluka.Komandan Korem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan, kepada ANTARA, Senin petang, di Jayapura, mengakui, tim sudah menuju Kenyam dan akan segera melakukan investigasi. Adapun tujuan investigasi di antaranya untuk memastikan kronologi dan penyebab terjadinya penyerangan, walaupun sebelumnya memang sudah ada informasi kelompok bersenjata akan menyerang. \"Tim investigasi yang dikirim ke Kenyam itu juga beranggotakan polisi militer dan akan berada di Kenyam selama beberapa hari,\" kata Pangemanan.Ia mengakui, kelompok bersenjata menyerang ke Pos Satgas Mupe (muara dan perairan) yang ada di Kenyam, termasuk Senin siang sekitar pukul 13.15 WIT.Dari laporan yang diterima, kelompok bersenjata menembaki Pos Koteka yang dikawal Batalion Marinir 3 yang berada di bawah bandara. Tembakan itu dari seberang sungai namun suaranya terdengar bahkan hingga ke pesawat yang saat itu hendak mendarat akibat TKP nya berada di bagian bawah kawasan bandara Kenyam.\"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut bahkan anggota Marinir melakukan perlawanan dengan menembaki KSB,\" kata dia.Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya, Sabtu petang (26/3), menyerang Pos Satgas Mupe di Kware Bawah, hingga menyebabkan dua anggota Marinir meninggal dan delapan luka-luka. Dua personel yang meninggal yaitu Komandan Pos, Letnan Dua Anumerta Marinir Mohammad Iqbal dan Prajurit Satu Anumerta Marinir Wilson Anderson Here. (mth/Antara)
Pangdam Tanjungpura Siap Kirim Raider Walet Sakti ke Papua
Kapuas Hulu, FNN - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan siap mengirimkan prajurit Raider Khusus 644/Walet Sakti ke Papua dalam operasi pengamanan objek vital.\"Yang dibutuhkan prajurit raider sekitar 155 personel dan saya minta Raider Khusus 644/Walet Sakti. Saat saya tanya, prajurit siap semua itu,\" kata Sulaiman Agusto di Putussibau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu.Dia meyakini prajurit Raider Khusus 644/Walet Sakti siap menjalankan penugasan operasi tersebut. Menurutnya. hal itu terbukti prajurit tersebut dapat bertugas saat di operasi di Kongo.\"Prajurit kami siap, saya tanya tadi mereka dengan semangat menjawab siap diberangkatkan. Di Kongo, negara orang lain saja, berhasil; ini di Papua masih negara kita,\" katanya.Penugasan operasi di Papua bertujuan menjaga pengamanan objek vital. Dia juga mengatakan seorang prajurit harus selalu siap apabila negara memanggil, karena penugasan merupakan suatu kehormatan bagi seorang prajurit TNI.\"Penugasan itu suatu kehormatan, pada banyak yang minta penugasan, tetapi yang dibutuhkan ke Papua itu yang raider,\" katanya.Menurutnya, latihan persiapan secara internal dilakukan di Batalyon Raider Khusus 644/Walet Sakti pada Juli. Kemudian, pada Agustus baru bergabung dengan Yonif Raider 631/Antang. (mth/Antara)
Kemenperin: TIIWG G20 Wujudkan RI Masuk 10 Besar Negara Teratas Dunia
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menyebut bahwa The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 menjadi jembatan bagi Indonesia masuk 10 besar negara teratas dunia.“Ada kepentingan besar dari Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, yakni dengan mengusulkan isu industri masuk dalam TIIWG sehingga menjadi TIIWG,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.Eko menyampaikan, Kemenperin terus berupaya mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 40, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.Berbagai upaya yang telah dijalankan, antara lain adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra strategis dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0.Eko menjelaskan bahwa industri berperan penting dalam mendongkrak perekonomian di suatu negara. Misalnya di Indonesia, sektor industri memberikan kontribusi signfikan bagi capaian investasi serta perdagangan nasional.\"Oleh karena itu, kami ingin isu industri dibahas secara mendalam pada gelaran G20 kali ini guna memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.Bahkan, sektor industri mempunyai kontribusi sebesar 15% terhadap GDP dunia, yang di antaranya disokong oleh negara-negara anggota G20.“Maka itu, ketika Indonesia mengajukan jadi TIIWG, banyak negara yang mendukung, dan mereka sangat concernterhadap pentingnya isu sektor industri dibahas dalam gelaran G20,” imbuhnya.Eko optimistis, melalui hajatan Presidensi G20 Indonesia, TIIWG akan menjadi forum penting sebagai sarana bagi negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama membuat kebijakan yang efektif.“Apalagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19, yang mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi global, sehingga kita bisa bersama-sama untuk segera pulih dan bangkit kembali,” ungkapnya.Menurut Eko, di balik efek pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih, ada satu hal yang dapat menjadi peluang atau dimanfaatkan dengan baik adalah penerapan digitalisasi di sektor industri.Melalui upaya transformasi digital, sektor industri mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya secara lebih efisien sehingga turut mendongkrak daya saingnya.“Kami yakin, sesuai aspirasi pada roadmap Making Indonesia 4.0, dengan penerapan digitalisasi akan menaikkan kembali kontribusi ekspor industri sebesar 10% dari nett ekspor PDB nasional seperti yang pernah dicapai pada akhir tahun 90 dan 2000an. Selain itu, kami harapkan kegiatan RnD sektor industri juga semakin aktif untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing,” paparnya.Lebih lanjut, Indonesia punya potensi besar yang perlu dioptimalkan, yaitu adanya bonus demografi.“Kita semua punya tanggung jawab kepada generasi muda yang memerlukan lapangan pekerjaan dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi mereka,” tandasnya.Eko menambahkan, kerja sama dalam mengakselerasi implementasi industri 4.0 antara negara-negara anggota G20 sangat penting karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia di dunia.“Hal ini dapat memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs,” ujarnya.Eko menyampaikan, dalam banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah mengadopsi industri 4.0, mampu lebih tangguh dalam menghadapi krisis seperti dampak dari pandemi.Oleh karena itu, percepatan implementasi industri 4.0 menjadi solusi industri untuk siap menghadapi krisis yang terjadi saat ini maupun pada masa mendatang.“Pelaku industri dan sektor lainnya dapat merespons dengan cepat untuk melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak pandemi, karena kondisi pandemi Covid-19 justru mendorong industri untuk mempercepat penerapan industri 4.0 melalui transformasi digital dalam sistem produksi, peningkatan skill, inovasi dan kerja sama kemitraan dengan banyak pihak terkait,” jelasnya.Di samping itu, melalui isu industri 4.0 yang diangkat dalam TIIWG G20, Kemenperin mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dan inovasi di sektor industri baik dalam negeri maupun global yang dapat memberikan potensi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi industri.“Kerja sama internasional akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya karena dapat menghasilkan strategi percepatan implementasi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya serta memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi,” pungkasnya. (mth/Antara)
Presiden: Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Indonesia Sentris
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.\"Kita ingin Indonesia bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan proyek mercusuar, bukan untuk gagah-gagahan,\" kata Presiden dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengukuhan DPP PA GMNI Periode 2021-2026 yang diikuti ANTARA secara virtual, Sabtu.Dalam sambutannya, Kepala Negara meminta seluruh anggota DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menekankan bahwa tanggung jawab untuk memajukan kemerdekaan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Presiden Jokowi mengajak seluruh kader GMNI untuk berani membuat terobosan dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.Oleh sebab itu, katanya, pemerintah memulai pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 20 Maret 2022.Presiden menegaskan bahwa cita-cita untuk memindahkan IKN telah digagas oleh Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno, yang hendak memindahkan ibu kota ke Palangka Raya sejak 1957.Menurut Presiden, proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.\"Pulau Kalimantan adalah mutiara Indonesia berada di zamrud khatulistiwa. Transformasi besar yang kita lakukan bukan semata-mata pindah Ibu Kota Negara, kita harus menjadi ekonomi kuat dan mandiri,\" kata Presiden. (mth/Antara)
POPULER
