Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mengundurkan diri secara baik-baik atas kemuan sendiri dari pada dipaksa oleh rakyat yang berisiko jatuhnya banyak korban.

Demikian rilis yang diterima redaksi FNN dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi, pada Kamis, 14 April 2022.

KAMI memahami betapa berat masalah yang dihadapi oleh negara saat ini, sementara pengelolaan negara sudah amburadul. APBN makin jebol, utang pemerintah mencapai 7.000 triliun lebih dan menanggung beban bunga sekitar Rp 400 triliun setahun.

Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing-masing sekitar Rp 100 triliun. Kedua BUMN strategis tersebut juga mengalami kesulitan utang yang akan jatuh tempo. Pada era Pemerintahan Jokowi banyak sekali perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN), supaya BUMN  bisa bertahan hidup karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina.

KAMI juga melihat bahwa bahwa pemerintah Jokowi salah kelola ekonomi negara. Dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen, menaikkan BBM, termasuk gas dan listrik. Menurut KAMI, usaha menaikkan harga-harga akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi, karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak  dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi. Apalagi, pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis.

KAMI merasa miris mlihat ketahanan finansial pemerintah Jokowi berada di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke Bank Indonesia dalam jumlah besar dimana ini sebagai pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah. Selama ini Pemerintah Jokowi ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng, harganya naik berlipat jika tidak, minyak goreng menjadi langka. Anggaran subsidi minyak goreng tak jelas rimbanya, serta kemudahan yang diberikan kepada pengusaha besar selama ini tidak ada gunanya. Negara kalah dengan mafia.

KAMI menyaksikan sendiri bahwa pengelolaan negara amburadul, hukum tidak berkeadilan, masyarakat dibiarkan terpecah, pembelahan sengaja  dilakukan dengan memelihara buzzerRP serta narasi elit/jubir dari pejabat selalu menyakitkan hati masyarakat, di samping memancing keterbelahan tidak satu pun usaha untuk persatuan.

Di pihak lain ambisi terhadap kekuasaan rejim Jokowi dengan rekayasa untuk terus berkuasa, di-“komandoi” oleh menteri Jokowi sendiri dan beberapa Ketua Partai koalisi pemerintah untuk menunda Pemilu 2024 menjadi 3 periode dengan dasar Big Data bodong. Upaya ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan bangkitnya gerakan mahasiswa melakukan protes melalui unjuk rasa di seluruh kota besar di Indonesia.

KAMI Menilai ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Jokowi dalam mengelola negara saat ini, dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki serta ketergantungan pemerintah Jokowi terhadap Pemerintahan Komunis China (RRC). Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan  penundaan Pemilu dan 3 Periode, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota, di samping tuntutan menurunkan harga-harga.  

Anehnya, dalam kondisi APBN yang jebol, sementara utang menggunung, Jokowi masih memaksakan kehendak untuk membangun infrastruktur dan IKN baru, bahkan akan bekerja sama dengan pemerintah RRC. KAMI khawatir, Indonesia akan bernasib sama seperti Negara lain Pakistan dan Bangladesh yang bangkrut, dikarenakan pengelolaan ekonomi negara yang salah.

Memperhatikan tuntutan masyarakat, dan permasalahan yang sangat sulit, serta mengingat kemampuan serta kinerja Jokowi pada periode pertama 2014 -2019 dalam kondisi normal tanpa prestasi, utang banyak namun pertumbuhan stagnan di angka 5%, pada kondisi periode sekarang masalah yang bertubi-tubi baik internal maupun global, maka masyarakat agar Jokowi mundur. Tuntutan masyarakat agar Jokowi mundur pun semakin kencang.

Somasi ini ditandatangani oleh para Ketua Presidium KAMI di seluruh Indonesia dan Sekretaris KAMI, Sutoyo Abdi. (sof, ant)