NASIONAL
Diajak Diskusi Baik-Baik, Luhut Malah Ngegas
Jakarta, FNN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, datang ke Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa, 12 April 2022 untuk menghadiri acara Minister Talk di Balai Sidang UI. Usai pertemuan, Luhut dihadang mahasiswa yang ingin berdiksusi soal big data yang dipakai andalan Luhut untuk menunda Pemilu atau melanjutkan jabatan Jokowi sebagai presiden. Dalam perdebatan itu Luhut tampak terdesak. Oleh karena itu ia kemudian mengeraskan suaranya dan menonjolkan senioritas. Tak hanya itu, Luhut menyebut mahasiswa dengan kata KAMU. “Itu yang jadi konyol karena begitu diinterogasi oleh mahasiswa, Luhut malah ngeyel dan berupaya untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022. Padahal, kata Rocky, pertanyaan mahasiswa konkrit bahwa Luhut adalah pejabat publik yang berarti hak publik untuk mengetahui semua sumber ucapan Luhut itu, dijamin oleh undang-undang Keterbukaan Informasi. “Tapi Pak Luhut dengan dengan sedikit gugup sebetulnya tidak menyangka akan ada pertanyaan semacam itu dan argumen itu lalu mulai ngeles-ngeles,” paparnya. Luhut terus menjawab dengan nada tinggi yang intinya tidak berani membuka big data yang ia klaim. “Kalau begitu boleh bikin big lie dong kalau nggak bisa buka big data. Jadi saya kira mahasiswa akhirnya ngerti bahwa ini pembohong juga. Dan mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri kalau udah terjebak pertanyaan yang nggak mau dijawab ya dianggap sudah tidak ada gunanya,” tegasnya. Menurut Rocky percakapan antara mahasiswa dengan Menteri Luhut menunjukkan bahwa mahasiswa UI berhasil menguliti seorang pejabat yang berbohong. “Jadi tinggal publik lihat apa sebetulnya bahasa tubuhnya Pak Luhut, kenapa nggak mau bilang, ‘oke saya punya bigdata dan ini adalah universitas.’ Dan Universitas adalah sumber metodologi karena itu saya akan buka di Universitas supaya diperiksa metodologi dari big data. Harusnya begitu. Bukan dengan ngeyel,” kata Rocky kesal. Luhut lalu berargumen bahwa hak dia untuk menolak membuka big data. Namun bagi Rocky, Luhut tidak bias berlindung dengan alasan itu. “Dia berhak tidak membuka bigdata, ya berhak memang, tapi kalau Anda bukan pejabat publik dan Anda tidak mengucapkan itu yang menyebabkan geger. Kan ini soalnya,” papar Rocky. Menurut Rocky, episode percakapan mahasiswa dengan Menteri Binsar telah membuka mata seluruh rakyat Indonesia bahwa sesungguhnya tak ada lagi pejabat yang bisa dipercaya ucapannya. “Kita melihat model semacam itu, satu upaya untuk memberi tahu pada publik bahwa nggak ada lagi yang bias dipercaya di republik ini. Bahkan diperlukan toa supaya nggak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kira-kira pesannya begitu,” tegasnya. Luhut memang tahan uji. “Ia masih berupaya untuk menjadi wise, jadi bijak, dengan saya mengatakan saya orang tua ingin nasihatkan kalian sebagai orang yang meskipun nggak ada begitu di universitas,” katanya. Menurut Rocky, di universitas tidak ada hirarki usia, yang ada hirarki argumen, kesetaraan argumen. “Jadi, ini dalam logika namanya memainkan kekuasaan untuk menekan orang yang di bawah. Satu cara beragumentasi yang buruk. Seolah-olah karena beliau adalah senior maka dia boleh nasehatin yang lebih junior. Itu dalam keluarga boleh, tapi di universitas nggak boleh prinsip itu,” paparnya. Mahasiswa, kata Rocky pasti menganggap tidak ada gunanyan Luhut memberi nasihat mahasiswa. “Ngapain nasehatin gue, emang gue anak lu. Itu intinya,” pungkas Rocky. (ida, sws)
KSP Jelaskan 6 Aturan Turunan UU IKN yang Jadi Prioritas
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menjelaskan enam aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi prioritas untuk segera diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan UU IKN.\"Aturan turunan yang utama ada enam. Yang lainnya bisa berupa aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN atau aturan lain jika dibutuhkan dan dianggap relevan,\" ujar Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dihubungi di Jakarta, Rabu.Wandy menjabarkan enam aturan turunan prioritas UU IKN yakni pertama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.Dia menyampaikan Peraturan Pemerintah ini akan memberikan kewenangan dalam perizinan investasi dan kemudahan berusaha secara umum, agar Otorita IKN menjadi lembaga yang agile dan efektif.Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Penganggaran IKN, yang memberikan dasar bagi skema pendanaan untuk pembangunan IKN.\"Ini menjadi dasar bagi skema pendanaan pembangunan IKN. Mana-mana saja yang diperkenankan,\" ujar Wandy.Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.Perpres ini, kata Wandy, memberikan dasar tentang peruntukan kawasan, terkait mana kawasan hijau, kawasan hunian dan sebagainya, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di kawasan-kawasan itu.Keempat, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar bagaimana prinsip dan strategi pembangunan di IKN akan dilakukan, termasuk tahapan-tahapannya.Kelima, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang membatasispekulasi tanah dengan memberikan kewenangan pada Otorita IKN untuk melakukan pengadaan dan pembatasan pengalihan hak atas tanah.Keenam Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar struktur serta tugas dan fungsi dari Otorita IKN. (mth/Antara)
Pigai: Ade Armando Punya Jejak Kekerasan Verbal terhadap Umat Islam dan Pribumi
Jakarta, FNN - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ikut menanggapi kasus yang menimpa pegiat media sosial Ade Armando di tengah aksi demonstrasi 11 April 2022. Ade dimaki-maki, dihajar ramai-ramai oleh massa dan babak belur, ditelanjangi hingga bugil. Pigai mengingatkan kepada aparat hukum untuk bertindak profesional dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap dosen Universitas Indonesia di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022) tersebut. Menurut Pigai ada dua kategori kekerasan, pertama kekerasan fisik dan kedua kekerasan verbal. Apapun kekerasan itu, Pigai menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dibenarkan. \"Saya harus sampaikan keprihatinan atas peristiwa itu. Apapun alasannya kekerasan tidak bisa dibenarkan. Ada dua kekerasan yakni kekerasan fisik dan kekerasan verba,\" kata Natalius Pigai kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point Selasa, 12 April 2022. Dalam catatan Pigai, Ade Armando punya jejak kekerasan verbal terhadap umat Islam dan pribumi serta terhadap oposisi dan ini dilakukan secara berulang. Seorang kriminal itu diukur apakah sering melakukan tindakan yang sama atau tidak. Menurutnya, Ade merupakan korban sekaligus pelaku kekerasan. Pigai menjelaskan, dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando ada beberapa keadaan yang menyertainya. Ade Armando secara sadar datang ke lokasi demo 11 April dengan membawa media. Ia kemudian melakukan wawancara di lokasi aksi. Selanjutnya Ade terlibat debat dengan seorang wanita dan melebar dengan massa aksi. \"Circumstance of Crime: 1. Datang bawah Media. 2. Wawancara di kempat Aksi. 3. Berdebat dengan wanita. 4. Berdebat dengan massa aksi. 4. Memancing kemarahan publik. 5. Main fisik tanpa direncanakan . 6. Digebuki ramai-ramai. 7. Artinya korban sekaligus pelaku kekerasan. Keadaan yang menyertai sebuah kejahatan tersebut, menurut Natalius Pigai, harus menjadi pertimbangan aparat. \"Aparat hrs profesional,\" katanya. Untuk diketahui, Ade Armando babak belur dihajar massa saat demo 11 April 2022 di depan Gedung DPR, Jakarta, (11/4/2022). Tak hanya itu, aktivis media sosial yang dicap sebagai buzzer pemerintah itu juga dilucuti celananya. Beruntung, personel kepolisian berhasil mengamankan Ade Armando masuk ke Kompleks Gedung DPR meski dengan muka bonyok. (sof, sws)
TNI AD Jelaskan Kronologi Kecelakaan di Merauke yang Sebabkan 2 Tewas
Jakarta, FNN - TNI AD menjelaskan kecelakaan lalu-lintas di Merauke, Papua, yang menewaskan seorang perwira pertama CPM TNI AD dan satu jurnalis terjadi ketika pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat melintas di km 62 ke arah Sota, Selasa.\"Kecepatan kendaraan saat itu diyakini mencapai 60 kilometer/jam sehingga mobil sempat keluar dari badan jalan sebelum akhirnya oleng dan terbalik,\" kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia menduga pengemudi kendaraan yang merupakan anggota TNI AD, yaitu Prajurit Dua Adi Febrian Napitupulu, mengantuk.Ada lima orang termasuk pengemudi di dalam mobil itu, di antaranya adalah Letnan Dua CPM I Kadek Adi Suhardiyana dari Detasemen Polisi Milier XVII/3 Merauke, Roi Dorsono Rahel yang merupakan jurnalis Metro TV, Laurens Bawotong dan Aldo Waryaan.“Saat mobil terbalik, pengemudi Prajurit Dua Adi Febrian Napitupulu, Letnan Dua CPM I Kadek Adi Suhardiyana, dan Roi Dorsono Rahel terpental keluar dari kendaraan sehingga cedera berat, sementara Laurens Bawotong dan Aldo Waryaan masih tetap di dalam kendaraan. Keduanya luka ringan,” kata Subarna.Semua korban kemudian dievakuasi menuju RS Bunda Pengharapan untuk pertolongan pertama, kemudian dirujuk ke RS TNI AL Merauke karena peralatannya yang lebih lengkap.Suhardiyana dan Rahel akhirnya meninggal dunia setelah menerima pertolongan pertama di RS, Rahel bahkan sempat mengalami pendarahan di kepala sebelum menghembuskan napas terakhirnya.Insiden kecelakaan itu terjadi bertepatan dengan kunjungan dua hari Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, di Merauke, sejak Senin kemarin (11/4).Tak lama setelah korban-korban dibawa ke rumah sakit, Abdurachman bersama istrinya, Rahma Abdurachman, menjenguk mereka di RS Bunda Pengharapan. Usai mendapat kepastian para korban kecelakaan tertangani secara baik, dia beserta rombongan melanjutkan kerja ke Kodam XVI/Pattimura di Ambon, Maluku, Selasa.TNI AD melalui siaran resminya menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Suhardiyana dan Rahel.Jenazah Suhardiyana saat ini telah dipulangkan ke keluarga di Denpasar, Bali. Proses pemulasaran dan upacara pengantaran jenazahnya dipimpin komandan Korem 174/ATW. (mth/Antara)
Relawan Dukung Sandiaga Maju Pilpres 2024 Karena Berhasil Majukan UMKM
Jakarta, FNN - Sejumlah relawan yang menamakan diri Emak-Emak UMKM For Sandi mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai berhasil memajukan sektor UMKM.\"Kami menilai Bapak Sandiaga Uno sebagai sosok yang merangkul para pelaku UMKM sehingga Sandiaga Uno bisa membantu ekonomi masyarakat kecil,\" kata Koordinator Wilayah Emak-Emak UMKM For Sandi Caroline Vollyasari Nuraillah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Para relawan kaum ibu-ibu tersebut mendeklarasikan dukungan bagi Sandiaga untuk maju Pilpres 2024 di salah satu rumah di daerah Depok, Jawa Barat.Menurut Caroline, selama ini Sandiaga yang sempat maju pada Pilpres 2019 berpihak, merangkul, dan berupaya memajukan sektor UMKM di Tanah Air. Atas dasar itu, relawan menyatakan dukungan untuk Sandiaga agar kembali maju pada Pilpres 2024.\"Saya menilai Bapak Sandiaga sangat merangkul para pelaku UMKM,\" kata Caroline.Kenaikan sejumlah harga bahan pokok, katanya, membuat emak-emak atau kaum ibu kesulitan dalam mengatur keuangan. Jika terpilih dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut diharapkan Sandiaga bisa membuat kebijakan terkait harga bahan pokok sehingga dapat dijangkau masyarakat.\"Kita berharap Bapak Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden dan harga sembako dapat dijangkau oleh masyarakat,\" ujarnya.Caroline optimistis Sandiaga Uno dapat membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jiwa sosial yang tinggi dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.\"Saya optimistis Bapak Sandiaga Uno menjadi presiden, hal ini dapat dilihat bahwa ia memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat kecil,\" ujar dia.Selain dinilai memiliki jiwa sosial yang tinggi, para relawan memandang Menparekraf sering membantu para pelaku UMKM memasarkan produknya hingga keluar negeri. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Ade Armando Itu Korban Big Data
Jakarta, FNN - Kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando pada saat demo mahasiswa 11 April 2022 di depan Gedung MPR/DPR terus diusut pihak yang berwenang hingga saat ini. Kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku dan 4 lainnya masih kabur. Pengamat Politik, Rocky Gerung menyayangkan atas kejadian kekerasan terhadap Ade Armando. Rocky menilai kejadian kekerasan tersebut justru menutup tujuan yang sesungguhnya dari aksi demo mahasiswa 11 April 2022 di depan Gedung MPR/DPR. \"Kita tidak menghendaki itu terjadi, demokrasi melarang itu dan mahasiswa tahu prinsip itu,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 12 April 2022. Ia yakin bahwa aksi kekerasan semacam itu bukan dilakukan oleh mahasiswa, karena menurutnya mahasiswa sudah memiliki sikap yang matang. \"Siapa yang melakukan kekerasan itu yang jadi pertanyaan, yang diperlihatkan justru mahasiswa yang menyelamatkan Ade,\" ujar Rocky Gerung . Rocky menilai, Ade Armando tidak bisa mengantisipasi kejadian tersebut. Kehadiran Ade saat demo mahasiswa 11 April 2022 di depan Gedung MPR/DPR dinilai Rocky tidak dilihat kapasitasnya dari sisi akademis sebagai seorang dosen. Melainkan seperti yang dicitrakan di publik Ade adalah seorang influencer/buzzer. \"Yang mendasari kenapa Ade mengalami kekerasan karena ia dikenal sebagai buzzer, seandainya dia tidak dikenal sebagai buzzer pasti orang akan mengajak Ade berdebat sesuai kapasitasnya sebagai akademisi\" ucap Rocky Gerung . Menurut Rocky, istilah buzzer saat ini sudah dianggap sebagai penjilat atau pengabdi istana yang berupaya memanipulasi data dan fakta. “Dan ini adalah pelajaran bagi mereka yang mengandalkan big data dan seolah-olah menganggap bahwa big data itu jadi alat untuk bertahan pada kekuasaan,” katanya. Rocky melihat Ade Armando menjadi korban big data. “Sekarang Ade Armando menjadi korban dari big data. Saya sebagai teman Ade Armando menganggap bahwa tetap harus diperiksa secara hukum dan rajutan kebangsaan kita harus betul-betul kita rapikan ulang,” tegasnya. Rocky mencatat ada dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembugilan Ade Armando. “Sekali lagi, dua hal yang musti kita tekankan bahwa Ade Armando adalah korban dari elemen dendam yang beroperasi dan sosial teks kita yang justru diproduksi dari istana. Karena istana tidak bisa menghentikan isu itu lebih awal, isu big data ini dari awal,” tegasnya. Rocky menyarankan Ade Armando agar lebih bijak dalam bertutur. Rocky menyesalkan pengakuan Ade Armando yang seolah-olah peristiwa yang menimpa dirinya dilakukan oleh orang-orang yang hendak memecahbelah bangsa. “Ya itu pentingnya bahwa narasi musti diatur. Saya membaca berita di koran tentang kronologi dan tiba-tiba di ujungnya ada semacam kalimat dari Ade yang mengatakan bahwa kami harus mempertahankan. Kira-kira begitu nuansanya,” paparnya. “Kami harus memperhatikan mempertahankan bangsa ini dari para pembelah pengacau. Nggak perlu ditambahin itu karena justru itu memancing api baru kan. Jadi seolah-olah peristiwa Ade Armando itu dilakukan oleh orang-orang hendak memecah belah bangsa ini. Ngapain?,” tanya Rocky. Menurut Rocky justru orang-orang Ade Armando dan Cokro TV yang mau memecah belah bangsa. “Jadi mahasiswa musti kita tempatkan sebaik-baiknya supaya peristiwa Ade Armando ini dibaca secara lengkap dengan segala macam variabel dalam sejarah politik Indonesia, terutama sejak Pemilu 2019. Kita musti hubungkan ke situ terus,” pesannya. Rocky ingin mengucapkan hal semacam tuntutan etis bagi sistem hukum kita untuk betul-betul jangan sekali-kali bermain dengan ketidakadilan. Sebab masyarakat kita adalah masyarakat yang antropologinya itu mengingat dengan baik sesuatu yang sifatnya diskriminatif. “Apalagi kalau kemudian timbul wacana ini pasti Kadrun yang lakukan. Jadi kata Kadrun itu aja sudah berbahaya. Itu bikin lebih ramai lagi karena satu upaya untuk memojokkan orang lain. Padahal ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuasaan. Kepala negara memang yang musti dimintai pertanggungjawaban karena dari awal kepala negara Pak Presiden menunda terus isu tiga periode ini sehingga tinggal dua hari sebelum demo baru orang dapat semacam kepastian,” pungkasnya. Seperti diketahui Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan pihaknya telah menangkap dua tersangka pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Sementara empat tersangka lainnya masih buron. \"Dua tersangka baru saja berhasil diamankan di Jonggol dan di Jakarta Selatan,\" kata Ade dalam jumpa pers di Polda Metro, Selasa (12/4). Ade mengatakan dua tersangka itu masih dalam pemeriksaan intensif. Dua tersangka yang ditangkap yakni Muhammad Bagja dan Komar.Ia pun meminta empat tersangka lain segera menyerahkan diri. Mereka yang masih buron antara lain Dia Ulhaq, Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf.\"Yang empat lain kami imbau dan kami rilis sengaja untuk segera menyerahkan diri,\" ujarnya. (ida, sws)
Ade Armando Ancam Akan Lebih Gila, Rocky Gerung: Dampak Presiden Tak Punya Konsep Bernegara
Jakarta, FNN - Pernyataan Ade Armando usai dipukul dan ditelanjangi massa menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Ade Armando memberikan pernyataan menantang dengan berujar jika ia akan semakin gila usai dikeroyok pada saat berada di tengah demo mahasiswa di Gedung DPR RI, 11 April 2022. “Tadi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikitpun: jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. saya justru akan semakin gila setelah ini,\" tulis Grace menirukan apa yang diucapkan Ade Armando. Insiden pemukulan terhadap Ade Armando yang dinilai mencederai ketertiban mahasiswa pada saat melakukan demo disebut-sebut merupakan akibat dari sikap Jokowi. \"Ini semua terjadi karena Presiden tidak paham konsep bernegara,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 12 April 2022. Menurut Rocky, jika Jokowi paham dengan konsep benegara, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia tidak akan seperti saat ini ketika barang-barang kebutuhan pokok mahal, roda politik berjalan hanya untuk meraih kekuasaan. \"Kalau beliau paham dari awal, dia mestinya sudah larang dan bahkan kasih contoh dengan memecat menteri-menteri yang ingin menampar muka Presiden,\" ujar Rocky Gerung. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan dengan Jokowi tetap mempertahankan menteri pada saat ini meskipun sebelumnya sudah berencana akan melakukan reshuffle. Janji yang disampaikan Jokowi disebut sudah tidak lagi dipercaya rakyat. Ketika Jokowi berujar jika ia tahu dalang di balik permainan harga kebutuhan pokok tetapi tidak diusut tuntas, berusahan melakukan amandemen UUD 1945 yang diduga untuk memperlancar tujuannya tiga periode, dan masih banyak hal lainnya yang membuat masyarakat tidak percaya ucapan orang nomor satu di Indonesia itu. \"Jadi janji Presiden yang mesti bolak-balik sampai sekarang enggak percaya kalau Presiden meminta menghentikan isu tiga periode. Namun, relawan daerah tetap beroperasi dan menganggap enggak ada soal pak Jokowi enggak perlu, tapi mereka perlu mengingatkan DPR untuk tiga periode karena ini aspirasi rakyat,\" ucap Rocky Gerung. \"Diam-diam Presiden juga menyokong gerakan itu dengan dalil demokrasi,\" tutur Rocky Gerung lagi. Menurut Rocky, Ade Armando datang ke situ dengan pikiran bahwa dia sependapat dengan mahasiswa, yaitu menolak 3 periode. “Tetapi, yang tidak dianalisis adalah bahwa kapasitas Ade Armando tidak lagi dilihat dengan kacamata yang akademis bahwa Ade adalah seorang dosen. Yang dicitrakan di publik Ade adalah influencer, Ade adalah buzer. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa terjadi kekerasan,” katanya. Keadaan akan berbeda jika Ade Armando bukan buzzer, bukan influencer maka orang akan anggap oke. “Akan tetapi bagi publik yang mengalami semacam sebut saja demagogi selama ini, istilah buzer dan istilah influencer itu dianggap sebagai penjilat pengabdi istana yang berupaya untuk memanipulasi data dan fakta. Itu intinya,” tegasnya. Rocky mengingatkan publik untuk bisa membaca kenapa selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus menerus buzer dan influencer ini berlangsung. “Itu point saya yang pertama. Yang kedua tentu orang juga mendefinisikan Ade sebagai Islamofobia, bukan Adenya tetapi kelompok Ade. Itu yang musti kita baca sebagai psikologi social,” tegasnya. Masyarakat harus sadar bahwa persoalan ini tak hanya bisa dilihat bahwa Ade Armando sebagai belaka. “Kita nggak mungkin selesaikan soal ini kalau sekadar menganggap Ade adalah korban. Iya, Ade adalah korban, tapi di belakang itu ada teks psikososial yang mengendap pada masyarakat kita. Itu menunjukkan bahwa dari awal FNN kita terus katakan ini masyarakat terbelah dan potensi dendam bisa meledak kapan saja,” paparnya. Akibat dari itu kata Rocky, orang akhirnya masuk pada semacam dilema. “Beberapa teman juga menganggap memang Ade demokratis, tetapi kelakuan dia itu menunjukkan arogansi. Saya katakan pada teman-teman itu, ya itu satu sikap yang musti kita waspadai. Jangan sampai itu kemudian jadi pembenaran terhadap kekerasan. Nggak bisa itu,” tegasnya. Bahwa Ade mengambil posisi pembela Jokowi, menurut Rocky itu oke saja. Tetapi tidak boleh itu diaktifkan untuk menunjukkan kekerasan. “Karena Ade bagian dari rezim. Jadi nggak bisa dipersonalisasi sekadar sebagai tokoh kekerasan. Rezim ini sendiri rezim kekerasan, terutama pada tingkat narasi,” paparnya. “Jadi sekali lagi, kita musti duga dengan keras bahwa di belakang peristiwa Ade Armando, ada sosial teks yang betul-betul tidak bisa lagi dipahami oleh masyarakat luas sehingga mereka langgar sosial teks itu. Sosial teksnya adalah apapun di dalam keadaan apapun Anda boleh maki-maki caci kritik, tapi jangan sampai telunjuk Anda menyentuh hidung lawan bicara Anda,” paparnya. (ida, sws)
Polda Metro Usut Dalang Kericuhan Demo Mahasiswa di Gedung DPR/MPR RI
Jakarta, FNN - Penyidik Polda Metro Jaya segera mencari pihak yang menjadi dalang kericuhan dalam aksi demo mahasiswa di Gedung DPR/MPR RI pada Senin.\"Malam ini juga tim akan bergerak akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa menjadi dalang. Mudah-mudahan kelompok pelaku bisa segera diungkap,\" kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin.Fadil juga menyayangkan adanya kelompok yang berupaya mendompleng aksi penyampaian pendapat oleh para mahasiswa untuk membuat kerusuhan.\"Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang memancing di air keruh bukan menyampaikan pendapat. Tapi membuat kerusuhan,\" ujarnya.Pegiat media sosial Ade Armando juga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tidak dikenal di aksi unjuk rasa tersebut.Akibatnya Ade menderita luka di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit.Lebih lanjut Fadil juga menyebut insiden pengeroyokan terhadap Ade Armando oleh massa pengunjuk rasa menjadi pemicu petugas untuk melakukan tindakan tegas membubarkan massa dengan kendaraan taktis water cannon dan gas air mata.\"Ada insiden yang mengharuskan kami melakukan tindakan menembakkan gas air mata guna menyelamatkan nyawa saudara Ade Armando,\" tambahnya.Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.Dalam aksi tersebut, kelompok yang terdiri dari kumpulan BEM beberapa universitas ini membawa beberapa tuntutan di antaranya penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (mth/Antara)
UI Prihatin dengan Tindak Kekerasan yang Dialami Ade Armando
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) menyayangkan dan prihatin atas tindak kekerasan yang dialami oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Ade Armando pada unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung MPR/DPR pada Senin, 11 April 2022.\"Kami berharap tindak kekerasan yang dialami oleh saudara Ade Armando dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Sepenuhnya kami menyerahkan penyelesaian kasus ini pada mekanisme hukum yang berlaku,\" kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Dra. Amelita Lusia, M.Si. CPR dalam keterangan tertulisnya di Depok, Selasa.Amelita mengatakan UI menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat. Menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan dan diatur oleh hukum Republik Indonesia.\"Unjuk rasa harus dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" katanya.Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Semiarto Aji Purwanto mengaku prihatin dan memberikan atensi penuh atas kasus pengeroyokan yang terjadi pada Dr Ade Armando.\"Sebagai salah satu dosen tetap pada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, kemaslahatan beliau menjadi perhatian kami,\" kata Semiarto Aji Purwanto dari akun resmi instagram @fisip_ui.Menurut dia, meskipun kehadiran dan pernyataan-pernyataan beliau pada ranah pribadi yang bersangkutan.\"Kami selaku pimpinan FISIP UI mengharapkan perhatian dan upaya penegak hukum untuk menangani kasus pengeroyokan ini dengan sebenar-benarnya,\" katanya.Sebelumnya, dosen Universitas Indonesia, Ade Armando dianiaya massa saat mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senin.Ade dianiaya sekumpulan massa yang diduga bukan dari kelompok mahasiswa. Dia dianiayai hingga tersungkur ke aspal bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang.Ade juga mencoba melindungi kepala dan badan sambil tersungkur ke tanah ketika dia menerima amukan massa. Ade lantas dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini, kondisi massa di depan gedung DPR RI masih belum kondusif.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan kasus pemukulan terhadap pegiat media sosial Ade Armando dalam unjuk rasa 11 April di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, diusut, sedangkan siapa saja yang terlibat akan diproses hukum.Ia mengatakan kasus tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya sebagai kepolisian wilayah yang mengamankan jalan unjuk rasa. \"Akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Siapapun yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diproses,\" kata Dedi. (mth/Antara)
Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Atas Kematian dr Sunardi
Jakarta, FNN - Komnas HAM mengumumkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia atas insiden tewasnya seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Sunardi saat akan ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Kabupaten Sukoharjo, Jateng, pada Maret 2022.Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan M. Choirul Anam saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menjelaskan Densus 88 Antiteror Polri telah bekerja sesuai prosedur dan prinsip yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.“Kami tidak melihat ini (sebagai pelanggaran HAM) kecuali ada bukti lain dan sebagainya, sepanjang yang kami dalami saat ini, kami bertemu keluarganya, kami cek lokasi, kami cek macam-macam, sepanjang itu, kami tidak menemukan terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul Anam.Ia menjelaskan pemantauan dan penangkapan atas dr Sunardi merupakan bagian dari rangkaian penyidikan tindak pidana terorisme mengingat almarhum saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka.“(Penetapan) tersangka ini pengembangan dari berbagai keterangan termasuk dokumen putusan pengadilan,” ujar dia.Kepolisian telah melakukan pendalaman kasus selama 3 tahun sebelum mengawasi dan menetapkan dr Sunardi sebagai tersangka tindak pidana terorisme.Densus 88 Antiteror Polri yang telah membawa surat penangkapan, berupaya menyergap dan menangkap dr Sunardi di sekitar Jalan Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, 9 Maret 2022, pada malam hari.Komnas HAM menilai adanya surat tugas menunjukkan Densus 88 Antiteror Polri telah memenuhi prinsip legalitas saat bertugas.Tidak hanya prinsip legalitas, Komnas HAM menyimpulkan bahwa Densus 88 Antiteror Polri telah memenuhi prinsip nesesitas dan kehati-hatian saat berusaha menangkap dr. Sunardi.Namun, dr. Sunardi saat berusaha ditangkap polisi justru melawan dan berusaha melarikan diri. Tersangka sempat menabrak seorang petugas dan mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi.Di bak mobil yang dikendarai dr. Sunardi, ada dua polisi yang berusaha menghentikan tersangka.Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan dr. Sunardi juga menabrak kendaraan milik warga dan petugas saat berusaha melarikan diri.Di tengah kejadian itu, polisi yang berada di bak mobil tersangka melepas sembilan tembakan, tiga di antaranya tembakan peringatan.Pelarian dan pengejaran terhadap dr. Sunardi kemudian berhenti setelah dia menabrak pagar beton rumah warga dengan kecepatan tinggi. Dua polisi yang berada di bak mobil terlempar dan pingsan, sementara dr. Sunardi ditemukan tidak sadar di dalam kendaraan.Dia langsung dibawa ke Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta untuk pertolongan pertama, kemudian tersangka terorisme itu dirujuk ke RS Bhayangkara Semarang.RS Bhayangkara Semarang pada 10 Maret 2022 menetapkan dr. Sunardi meninggal dunia setelah kondisinya terus memburuk.Hasil pemeriksaan di RS menunjukkan ada empat luka tembak pada tubuh korban, yaitu di kulit lengan kanan dekat siku, lengan bawah kanan di atas pergelangan tangan, punggung kanan atas dekat tulang belikat (peluru tidak tembus), dan otot bagian pinggang sisi kanan.Walaupun demikian, pihak keluarga menolak autopsi terhadap dr. Sunardi dan tidak berniat mengajukan gugatan hukum atas kematian tersangka terorisme itu.Dari hasil pemantauan dan penyelidikan atas kematian dr. Sunardi, Komnas HAM memberi tiga rekomendasi untuk kepolisian, yaitu meningkatkan penegakan HAM untuk setiap penindakan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri, mengembangkan pendekatan humanis dalam menangani kasus terorisme, mengupayakan akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh penegakan hukum tindak pidana terorisme. (mth/Antara)
POPULER
