Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru dalam menanggapi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Termasuk di antaranya dengan menerapkan larangan ekspor CPO mulai Kamis (28/4/2022) pukul 00.00 WIB.

Kebijakan ini menuai reaksi keras dari para petani sawit. Apalagi belakangan petani sawit mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) yang anjlok dari Rp 3.500 ke Rp 700.

Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung secara tegas menyebut kebijakan Jokowi sebagai sikap sok nasionalis dan pro rakyat semata atas kebijakan larangan ekspor CPO yang dramatis tersebut.

"Jadi penyelundupan berlangsung semantara petani terpapar kemiskinan. Ini akibat dari kebijakan sok nasionalis dan sok pro-rakyat, tapi hitungannya kacau," katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/4/2022).

Rocky menegaskan, demi mempertontonkan semacam kekuasaan palsu, presiden mengambil kebijakan yang justru kontra produktif. Rocky curiga presiden mendapat bisikan yang terksan asal-asalan itu.

“Kita nggak tahu siapa yang kasih nasihat kepada presiden. Atau presiden sendiri yang punya ambisi memperlihatkan bahwa dia menguasai semua hal, ternyata dia dikuasai oleh kekonyolannya sendiri,” paparnya.

Rocky menduga, keputusan presiden yang dimentahkan oleh menterinya lalu dianulir oleh keputusan presiden lagi menunjukkan kondisi istana sudah goyang yang membuat emosi presiden naik alias marah.

“Saya kira ini ada faktor kemarahan presiden terhadap kelakuan menteri-menterinya yang mbalelo. Tapi cara dia harusnya bisa diatasi dengan menegur, lalu buat kebijakan yang lebih rasional,” tegasnya.

Namun, kata Rocky, pamer kuasa di era ketika legitimasi Pak Jokowi turun, kepercayaan publik yang drop dalam beberapa survei, itu artinya semacam orang yang panik lalu enggak tahu apa yang musti dia pakai buat menggebuk.

“Diambil saja barang di sekitarnya buat menggebuk. Hanya yang dia gebuk sebetulnya rakyat kecil karena kalkulasi-kalkulasi yang sudah diperlihatkan oleh para pakar penghitung, bahwa kebutuhan kita itu sangat memungkinkan tercukupi,” tegas Rocky.

Rocky menyarankan mustinya Jokowi lebih akurat dalam membaca data di lapangan, sehingga tepat dalam mengatasi persoalan.

“Pak Jokowi bilang demi kebutuhan dalam negeri, sedangkan kebutuhan dalam negeri sudah dihitung hanya sekian persen. Selebihnya adalah biarkan diatur oleh mekanisme pasar. Kan begitu sebetulnya,” papanya.

Sayangnya, kebijakan ini malah tidak menjadi solusi karena berujung menyengsarakan rakyat kecil terutama petani sawit. (ida, sws)