NASIONAL
Airlangga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Tersalurkan Rp 52,6 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyalurkan 11,6 persen atau sebesar Rp52,66 triliun dana program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga pertengahan April 2022.\"Penanganan kesehatan sebesar Rp2,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp45 triliun atau 29 persen dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Dalam program PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,07 triliun.Selain itu, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.\"Rinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9 persen dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri,” jelas Airlangga.Pemerintah pada tahun ini menganggarkan belanja program penanganan COVID19 dan PEN sebesar Rp455,62 triliun. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.Program PEN pada tahun ini ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)
Jawab Kejahatan Ekonomi, Presiden Minta PPATK Terus Lakukan Terobosan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan berbagai terobosan, untuk menjawab tantangan tindak kejahatan ekonomi yang kian masif, rumit dan kompleks.Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), di Istana Negara, Jakarta, Senin.\"Kita perlu terus-menerus melakukan terobosan, secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental,\" ujar Presiden.Presiden mengingatkan tantangan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat.Kepala Negara menekankan diperlukan kerja keras bersama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional.\"Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan dan seluruh masyarakat,\" jelasnya.Lebih jauh Presiden juga meminta PPATK terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform pelayanan baru, serta menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki.Menurut dia, PPATK juga perlu mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap terintegrasi dan real time serta mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat. (mth/Antara)
Proyek Kendaraan Dinas Ditjen Pendis Rp 4,3 M Diduga Akal-akalan
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag) pada tahun 2022 ini mengadakan proyek pengadaan mobil dinas. Kendaraan dinas ini dibeli untuk pejabat eselon I dan II, dengan anggaran yang digelontorkan Dirjen Pendis sebesar Rp 4.337.644.000. Pembelian Kendaraan dinas ini diperuntukkan bagi pejabat Dirjen Pendis eselon I dan II. Tapi, “Center for Budget Analysis (CBA) menemukan kejanggalan dalam proyek kendaraan dinas Dirjen Pendis,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Proyek kendaraan Dirjen Pendis dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung. Metode ini sangat rawan penyelewengan karena pihak Dirjen Pendis bisa seenaknya menunjuk penyedia barang serta mengatur harga sesukanya, “rawan kongkalikong”. Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat 1 huruf C, mekanisme penunjukan langsung tidak boleh asal-asalan, setidaknya ada 9 kriteria agar bisa dilaksanakan penunjukan langsung. “Adapun pengadaan kendaraan dinas tidak memenuhi kriteria,” lanjut Jajang Nurjaman kepada FNN.co.id. Patut diduga Dirjen Pendis memanfaatkan adanya celah aturan mekanisme penunjukan langsung yang tidak membatasi nilai proyek, serta kriteria pada point (D. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu.) CBA menyebut, patut diduga alasan Ditjen Pendis melakukan Penunjukan langsung ingin membeli mobil Pajero Sport yang hanya bisa disediakan oleh Mitsubishi atau jenis kendaraan mewah lainnya, atau lebih mengkhawatirkan lagi diduga proyek ini sebagai ajang Bancakan oknum Dirjen Pendis, dengan mengakali aturan. Berdasarkan catatan di atas, pihak CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK melakukan penyelidikan atas proyek pengadaan kendaraan dinas tahun 2022 Ditjen Pendis. “Panggil dan periksa Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)
Denny Siregar Tantang Duel Novel Bamukmin: Batal?
Jakarta, FNN - Kasus penganiayaan terhadap pegiat sosmed yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando berbuntut pada perseteruan Denny Siregar dengan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. “Ini satu isu yang sebenarnya sering sekali terjadi. Denny Siregar yang selama ini menjadi BuzzerRp nantangin duel Novel Bamukmin,” kata wartawan senior Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam akun Off The Record FNN, Ahad (17/4/2022). Semua itu gara-gara Novel mengomentari Denny Siregar yang menyebut kalau pelaku pengeroyokan Ade Armando pasti bagian dari kadrun. Novel langsung membantahnya dengan menyebut, pengeroyoknya bukan kadrun. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba Denny Siregar menantang duel Novel di atas ring. Kejadian Ade Armando justru menjadikan semakin terbelah antara yang pro pemerintah dengan kaum opisisi menjadi lebih banyak bersuara lagi. Bahkan di media juga mulai ada yang berpartisipasi sebagai sponsor dengan menyediakan uang Rp 10 juta, Rp 20 juta, bahkan ada yang siap memberikan hadiah sebesar Rp 50 juta kepada pemenangnya. Novel Bamukmin sendiri akhirnya menjawab tantangan Denny Siregar yang sebelumnya menantang duel di atas ring tinju. Novel menyatakan tak gentar menjawab tantangan Denny. “Karena ternyata yang biasa dibelenggu di bulan Ramadlan ada yang lolos, satunya ini, maka saya akan meladeninya biar saya balikin untuk dibelenggu lagi,” tegasnya. Novel pun balik memberi ancaman balik, katanya ia siap mencopot jantungnya Denny Siregar. “Saya siap meladeninya, paling-paling bisa copot jantungnya tuh Denny Siregar,” tegasnya. Sebelumnya, Denny Siregar menyampaikan lewat akun twitternya mengaku siap duel dengan Novel Bamukmin. Denny menantang sembari memposting berita statemen Novel yang membantah pengeroyok Ade Armando adalah kadrun. “Kalau sama yang ini, mau juga kalo duel di ring. Ntar gua siapin ringnya. Gimana? Kalau setuju silahkan RT,” tulis @Dennysiregar7. Namun, belakangan lewat akun instagram dennysirregar, Ahad (17/4/2022), tampaknya membuatnya malas bertarung. Karena tangan Novel Bamukmin gatal. Namun tangan Novel Bamukmin gatal sehingga membuatnya malas, seperti dilansir instagram dennysirregar, Ahad (17/4/2022). “Sempet pengen tarung ma doi di atas ring, tapi karena dia bilang tangannya gatal, gak jadi deh. Entar nular kudis ma kurapnya,” tulis Denny di instagram dennysirregar. Padahal, Denny sebelumnya menetapkan duel mereka dilaksanakan di Bali pada 24 Mei mendatang. Novel Bamukmin mengetahui tanggal itu melalui unggahan Denny Siregar pada akun @DennySiregar7 di Twitter. (mth)
Menkopolhukam Bantah Potensi Pelanggaran HAM di PeduliLindungi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat yang menyebut ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.\"Kami membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,\" kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan aplikasi PeduliLindungi, yang diluncurkan sejak 2020, telah membantu Pemerintah dalam menekan kasus penularan COVID-19.\"Nyatanya, kami berhasil mengatasi COVID-19 lebih baik dari Amerika Serikat,\" tegasnya.Dalam keterangan yang sama, dia menjelaskan perlindungan terhadap HAM harus dilakukan secara menyeluruh, yang artinya bukan hanya secara individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat.\"Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kami membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif membantu menurunkan penularan infeksi COVID-19 sampai ke jenis (varian) Delta dan Omicron,\" tambahnya.Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud mengatakan AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.\"Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali,\" katanya.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam laman resminya mengunggah laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices tentang penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS dan anggota PBB sepanjang 2021.Dalam laporan itu, AS menyebut sejumlah organisasi nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) merawas khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan Pemerintah Indonesia.Laporan itu dimuat dalam subbab yang membahas intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, dan urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak dan ilegal. Walaupun demikian, laporan itu tidak mengelaborasi lebih detail soal potensi pelanggaran HAM yang dimaksud. AS juga tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan dalam laporan itu.Terhadap laporan itu, Mahfud mengatakan di satu sisi hal itu merupakan wujud penguatan peran masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya. \"Laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar,\" ujarnya. (mth/Antara)
Amerika Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, Ini Tanggapan Kemenkes
Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan aplikasi PeduliLindungi berperan besar dalam menekan laju penularan COVID-19 sehingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar.\"PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju,\" kata Siti Nadia Tarmizi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan itu disampaikan Nadia merespons laporan US State Department terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi.Nadia menyimpulkan laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM. \"Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran,\" katanya.Sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020, kata Nadia, aplikasi PeduliLindungi melalui fitur kewaspadaan berhasil mencegah pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum sehingga dapat menular kepada warga lainnya.Aplikasi tersebut sudah diunduh oleh lebih dari 90 juta orang dan telah membantu mencegah warga yang terinfeksi saat mengakses fasilitas dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan, hotel, dan gedung perkantoran.Aplikasi PeduliLindungi yang telah diunduh pasien positif COVID-19 akan berwarna hitam ketika aplikasi tersebut dipindai di pintu masuk tempat umum, sehingga petugas keamanan dapat mencegah masuk pasien tersebut, lalu melaporkan yang bersangkutan ke Satgas COVID-19 untuk ditangani lebih lanjut.Sepanjang 2021-2022, kata Nadia, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah atau masyarakat dengan vaksinasi belum lengkap memasuki ruang publik dan telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi COVID-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup.“Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron. Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar. Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department,” katanya.Penggunaan PeduliLindungi secara masif memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) lintas negara.Selain itu ada pula fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.Nadia mengatakan PeduliLindungi telah bertransformasi menjadi layanan terintegrasi sehingga memudahkan penelusuran, pelacakan, pemberian peringatan, dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).PeduliLindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response 2020 yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19.Menurut Nadia aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi pada PeduliLindungi menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Seluruh fitur beroperasi dalam kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.\"Persetujuan (consent) dari pengguna telah menjadi layer dalam setiap transaksi pertukaran data, selain metadata dan data itu sendiri, misalnya pada fitur check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman geolokasi, dan penghapusan history penggunaan. Fitur-fitur tersebut dihadirkan untuk merespons kebutuhan penanggulangan COVID-19 yang semakin dinamis,\" ujarnya.Kementerian Kesehatan telah melakukan kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem elektronik pada PeduliLindungi telah aman dan laik digunakan.Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kesehatan telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yaitu pengamanan pada aplikasi, pengamanan pada infrastruktur, termasuk pusat data dan pengamanan data terenkripsi.Nadia menambahkan PeduliLindungi telah melalui rangkaian penilaian aspek teknis dan legalitas dalam rangka pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penempatan data di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika.\"Dengan demikian, PeduliLindungi merupakan sistem elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggungjawab,\" katanya. (mth/Antara)
.jpeg)
Ade Armando, Bagian dari Emporium Buzzer Yang Selalu Menebar Kebencian
Jakarta, FNN - Media asing tidak ada pemberitaan soal pembugilan pegiat media sosial Ade Armando. Berbeda dengan media di Indonesia yang heboh memberitakan tragedi Ade Armando selama berhari-hari. Bagi media asing tidak penting memberitakan kasus Ade Armando, karena dianggap tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Menyikapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pada dasarnya orang selalu ingin mengeksploitasi sesuatu untuk mendapat keuntungan. “Dan tentu karena faktanya Ade Armando adalah korban, maka pihak Ade Armando akan mengeksploitasi kekorbanan itu untuk mendapatkan political issuesnya,” papar Rocky kepada wartawan seior FNN Hersubeno Arif dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 14 April 2022. Rocky selalu menerangkan secara akademis kepada Ade Armando bahwa dalam ilmu Ilmu Komunikasi ada istilah yang disebut sebagai mencurigai apa sebetulnya peristiwa itu. “Kalau dibilang Ade Armando kriminal, dia bukan criminal, apakah dia koruptor, dia bukan koruptor, kalau dia maling bukan, dia bukan maling. Lalu kenapa dia digebuk. Cuma orang dungu yang menggebuk orang nggak ada salahnya,” tegasnya. Dengan kenyataan itu Rocky menegaskan bahwa masyarakat harus bisa membaca teks sosial di belakangnya. “ Teks sosial di belakang itu apa? Jadi yang tergeletak minggu kemarin, secara fisik adalah Ade Armando, maka hukum akan bekerja untuk melihat krisis di dalam tubuh biologinya,” tegasnya. Namun demikian, di samping tubuh biologia Ade Armando, ada tubuh politik. “Itu yang digebuk sebetulnya. Ade Armando tidak dilihat sebagai Ade Armando yang dilindungi hukum, tetapi dia sebagai buzzer yang kebal hukum. Itu maksudnya,” paparnya. “Tentu orang akan protes saya, kok begitu caranya. Memang begitu untuk membuka keadaan. Sebab kalau kita lihat Ade Armando tanpa kita lihat sosial teks di belakangnya, tanpa kita lihat tubuh politiknya, kita nggak bisa terangkan kenapa orang melakukan itu,” tegasnya. Rocky tetap mengajak masyarakat untuk bersimpati kepada Ade Armando, “Bagaimana pun dia teman saya. Tapi kita juga musti ingatkan bahwa Ade Armando ini bukan sekadar Ade Armando ansih, tapi tim di belakang itu ada Cokro Armando, ada Ade macam-macam di situ. Karena ini sebetulnya satu kelompok yang selalu mengaktifkan kebencian pada manusia itu,” tegasnya. Rocky Gerung menegaskan bahwa dirinya tidak benci pada Jokowi. Ia mengaku benci pada presiden yang dungu, bukan pada pribadi Jokowi. “Tapi Cokro TV selalu menghina orang dengan sebutan Kadrun, pokoknya Islamofobia. Saya berkali-kali dibully di situ, diolok-olok segala macem, tapi saya anggap orang dungu begitu,” tegasnya. Sekarang kata Rocky, ada peristiwa yang dari awal sudah diprediksi akan terjadi. “Jadi lepas dari soal-soal isu kemanusiaan, yang pasti kita nggak sepakat, biarkan kembalikan ke polisi yang nanti menganalisis,” pungkasnya. (ida, sws)
KAMI Lintas Provinsi Sarankan Jokowi Mundur dari Jabatan Presiden
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mengundurkan diri secara baik-baik atas kemuan sendiri dari pada dipaksa oleh rakyat yang berisiko jatuhnya banyak korban. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi, pada Kamis, 14 April 2022. KAMI memahami betapa berat masalah yang dihadapi oleh negara saat ini, sementara pengelolaan negara sudah amburadul. APBN makin jebol, utang pemerintah mencapai 7.000 triliun lebih dan menanggung beban bunga sekitar Rp 400 triliun setahun. Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing-masing sekitar Rp 100 triliun. Kedua BUMN strategis tersebut juga mengalami kesulitan utang yang akan jatuh tempo. Pada era Pemerintahan Jokowi banyak sekali perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN), supaya BUMN bisa bertahan hidup karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina. KAMI juga melihat bahwa bahwa pemerintah Jokowi salah kelola ekonomi negara. Dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen, menaikkan BBM, termasuk gas dan listrik. Menurut KAMI, usaha menaikkan harga-harga akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi, karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi. Apalagi, pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis. KAMI merasa miris mlihat ketahanan finansial pemerintah Jokowi berada di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke Bank Indonesia dalam jumlah besar dimana ini sebagai pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah. Selama ini Pemerintah Jokowi ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng, harganya naik berlipat jika tidak, minyak goreng menjadi langka. Anggaran subsidi minyak goreng tak jelas rimbanya, serta kemudahan yang diberikan kepada pengusaha besar selama ini tidak ada gunanya. Negara kalah dengan mafia. KAMI menyaksikan sendiri bahwa pengelolaan negara amburadul, hukum tidak berkeadilan, masyarakat dibiarkan terpecah, pembelahan sengaja dilakukan dengan memelihara buzzerRP serta narasi elit/jubir dari pejabat selalu menyakitkan hati masyarakat, di samping memancing keterbelahan tidak satu pun usaha untuk persatuan. Di pihak lain ambisi terhadap kekuasaan rejim Jokowi dengan rekayasa untuk terus berkuasa, di-“komandoi” oleh menteri Jokowi sendiri dan beberapa Ketua Partai koalisi pemerintah untuk menunda Pemilu 2024 menjadi 3 periode dengan dasar Big Data bodong. Upaya ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan bangkitnya gerakan mahasiswa melakukan protes melalui unjuk rasa di seluruh kota besar di Indonesia. KAMI Menilai ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Jokowi dalam mengelola negara saat ini, dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki serta ketergantungan pemerintah Jokowi terhadap Pemerintahan Komunis China (RRC). Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan Pemilu dan 3 Periode, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota, di samping tuntutan menurunkan harga-harga. Anehnya, dalam kondisi APBN yang jebol, sementara utang menggunung, Jokowi masih memaksakan kehendak untuk membangun infrastruktur dan IKN baru, bahkan akan bekerja sama dengan pemerintah RRC. KAMI khawatir, Indonesia akan bernasib sama seperti Negara lain Pakistan dan Bangladesh yang bangkrut, dikarenakan pengelolaan ekonomi negara yang salah. Memperhatikan tuntutan masyarakat, dan permasalahan yang sangat sulit, serta mengingat kemampuan serta kinerja Jokowi pada periode pertama 2014 -2019 dalam kondisi normal tanpa prestasi, utang banyak namun pertumbuhan stagnan di angka 5%, pada kondisi periode sekarang masalah yang bertubi-tubi baik internal maupun global, maka masyarakat agar Jokowi mundur. Tuntutan masyarakat agar Jokowi mundur pun semakin kencang. Somasi ini ditandatangani oleh para Ketua Presidium KAMI di seluruh Indonesia dan Sekretaris KAMI, Sutoyo Abdi. (sof, ant)
Menpan RB: ASN Boleh Tambahkan Cuti Tahunan pada Periode Cuti Bersama
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Pemberian cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing instansi pemerintah,\" kata Tjahjo dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan dalam rapat tingkat menteri pada Jumat (1/4), terdapat permohonan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kementerian Perhubungan agar pegawai negeri sipil dibolehkan menambah cuti tahunan pada sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Hal itu dimaksudkan agar dapat membantu memecah padatnya arus mudik pada saat peroode cuti bersama Idul Fitri,\" tambahnya.Dengan adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.\"Pada dasarnya arahan Bapak Presiden telah membolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Idul Fitri dengan beberapa syarat perjalanan,\" katanya.Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.Dalam SKB tersebut, Pemerintah menetapkan cuti bersama untuk Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung selama empat hari, yakni pada 29 April serta 4, 5, 6 Mei.\"Kita semua harus selalu waspada. Bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster. Harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan,\" ujar Presiden Joko Widodo. (mth/Antara)
Menteri Bahlil Lahadalia Jadi Sumber Kegaduhan Bangsa (Bagian-1)
Oleh Samson Yasir Alkatiri Ambon FNN – Senin 11 April (11) lalu demonstarsi besar-besaran terjadi di hampir di seluruh tanah air. Demonstrasi dilakukan para mahasiswa, pemuda dan masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia. Demonstrasi 114 itu sebagai wujud kegaduhan politik dan sosial terbesar sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia awal 2019 lalu. Pandemi yang telah meluluh-lantahkan hampir seluruh pranata sosial dan ekonomi nasional, bahkan menimpa masyarakat dunia. Perlu kebersamaan kolektif untuk memulihkan kembali fundadmental ekonomi nasional yang berantakan saat ini. Dibutuhkan kekompakan seluruh komponen bangsa untuk bangkit. Untuk itu, sebaiknya kita semua harus menahan diri berbicara yang memproduksi kegaduhan politik. Kalaupun harus berbicara, maka hanya sebatas lingkup bidang tugas atau leading sector yang ditugaskan kepadanya. Tidak usah wira-wiri sana-sini di bidang-bidang lain. Para menteri bidang ekonomi, sebaiknya tidak usah bicara politik. Fokus saja ke pemulihan ekonomi. Apalagi kalau bicara itu ujung-ujungnya hanya menimbulkan kegaduhan politik, sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi Senin 11 April lalu. Energi besar bangsa harus terkuras untuk hal-hal yang tidak perlu. Sampai-sampai Presiden Jokowi seperti dikejar ketakutan politik, sehingga harus menggelar rapat terbatas kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan pada hari Minggu (10/04) lalu. Jike ditelurusuri berdasarkan jejak digital, siapa sumber kegaduhan politik tersebut? Ternyata awal-mula kegaduhan politik itu datang dari Menteri Investasi/Kepala Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BP HIPMI) itu yang mengklaim bahwa “pengusaha minta agar pemilu 2024 diundur”. Alasan para pengusaha yang disampaikan melalui Meneteri Bahlil karena soal pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sayangnya, Bahlil tidak menyebut siapa saja pengusaha yang menghendaki pemilu presiden 2024 ditunda tersebut? Apakah mereka berasal dari kalangan oligarki dan konglomerat? Atau apakah mereka dari kalangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta Koperasi? Semuanya kabur dan tidak jelas. Hanya katanya dan katanya saja. Dengan demikian, wajar kalau masyarakat beranggapan bahwa “original ide tentang penundaan pemilihan presiden 2024 itu datang dari Menteri Balil sendiri”. Mungkin saja Bahlil hanya atau seakan-akan mengatasnamakan kalangan pengusaha. Padahal ide tersebut adalah keinginan Bahlil sendiri. Tujuanya untuk cari muka kepada Presiden Jokowi. Apalagi saat ini Bahlil merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) ad interim sejak Arifin Tasrif jatuh sakit. Kalau terjadi reshuffle kabinet, maka mungkin saja Bahlil berharap diangkat Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM yang definitif. Kemungkinan lainnya Bahlil sedang bekerja dengan kekuatan politik di belakang layar (the mind behind the scren) untuk menjerumuskan Presiden Jokowi ke jurang. Sebab yang namanya pejabat pemerintah itu haram hukumnya untuk berbicara sesuatu yang erat kaitannya dengan perubahan konstitusi. Setiap menteri maupun organ pemerintah lain hanya punya kewajiban melaksanakan konstitusi yang berlaku. Begitu sumpahnya setiap menteri ketika dilantik oleh Presiden. Sekarang ko genit untuk bicara tentang penundaan pemilu presiden? Belajar konstitusi bernegra di planet mana sih Pak Menteri Bahlil dan Pak Menteri Luhut itu? Tidak ada pengecualian untuk semua organ pemerintah tidak melaksanakan perintah konstitusi. Karena bisa dianggap sebagai pengkhianat konstitusi. Apalagi kontitusi UUD 1945 yang telah diamandemen tahun 2002, pasal 7 dengan tegas dan jelas menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” . Dengan demikian, tidak tersedia ruang untuk siapapun menteri, terutama di bidang ekonomi mengungkapkan pendapat siapa saja, yang datang dari manapun, yang berkaitan dengan penundaan pemilu presiden. Sebab upaya menunda pemilu presiden dapat dianggap sebagai pengkhianatan yang nyata-nyata kepada konstitusi negara. Hukumannya itu bisa hukuman mati. Para ahli hukum tata negara menyebutnya dengan “kudeta kontitusi”. Hanya partai politik yang boleh bicara di ruang publik tentang amandemen konstitusi UUD 1945. Kalau ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Bahlil atau Menteri Luhut agar menunda pemilu Presiden, maka silahkan tersebut disampaikan lagi kepada partai politik yang punya fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bukan malah menteri di bidang ekonomi yang genit untuk bicara ke publik. Menunda pemilu presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden berarti harus melakukan amandemen terhadap konstitusi UUD 1945. Ahli hukum tata negara Doktor Margarito Kamis menyatakan bahwa “Presiden, MPR, DPR, DPD dan KPU tidak punyai kewenangan berdasarkan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden satu hari sekalipun, kecuali dilakukan melalui amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945. Celah lainnya hanya malalui Dekrit Presiden. Hanya itu Setelah Bahlil bicara tenang penundaan pemilu presiden, giliran Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang angkat bicara. Luhut bilang kalau “isu terkait penundaan pemuli presiden itu bergulir setelah dirinya banyak mendengar masukan dari masyarakat. Pemilu 2024 tidak perlu terlalu terburu-buru”. Menanggapi Bahlil dan Luhut itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bilang “kepentingan pengusaha itu fokus membangun usahanya, agar maju dan mendapatkan keuntungan. Saya tau penguasaha itu berharap usahanya maju dan mendapat keuntungan. Juga kemampuan membangun organisasi bisnisnya agar survive, dan bisa menjadi pemimpin dalam dunia bisnis yang dimasuki untuk masa depan. Bukan bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden\". Kegaduhan politik bangsa belakangan ini yang diproduksi dan dimulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, telah berakibat pada buruknya performance Presiden Jokowi di mata masyarakat Indonesia. Keresahan politik merata di seluruh tanah air. Akibatnya, Jokowi sempat dianggap sebagai Presiden yang gagal paham tentang demokrasi di Indonesia. Padahal Jokowi bisa menjadi presiden hari ini karena berasal dari produk demokrasi. Untuk saja Presiden Jokowi cepat-cepat bersikap. Presiden pada minggu 10 April 2022 lalu menggelar rapat terbatas kabinet bidang Polhukam. Rapatnya bertujuan untuk memastiakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden tetap dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Itu berarti tidak akan ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagai konsekwensi dari kegaduhan politik bangsa yang diproduksinya, maka Presiden Jokowi seharusnya mencopot Menteri Bahlil Lahadalia dari semua jabatan pemerintahan yang melekat pada dirinya. Tujuannya agar para menteri lain tidak ikut-ikutan berbicara yang berakibat pada kegaduhan politik bangsa. Pencopotan itu harus dilakukan Presiden Jokowi secepatnya. Tidak harus menunggu bersama-sama dengan reshuffle kabinet para menteri yang lain. (bersambung). Penulis adalah Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
POPULER
