Jakarta, FNN - Pada tahun 2021, kemiskinan di Jawa Tengah tercatat ada di lima daerah.

Namun, kini kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan drastis dengan tambahan sebanyak 14 daerah dan total menjadi 19 lokasi.

Peran negara dipertanyakan terkait kemisikinan yang terjadi di Jawa Tengah tersebut.

Target prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes.

"Jadi di Jawa itu kemiskinannya naik drastis dan ini yang sebetulnya mau disembunyikan dengan isu-isu tiga periode, IKN, macam-macam. Nah itu bertemu lah di situ kemiskinan di Jawa," kata pengamat politik, Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official,  Kamis, 05 Mei 2022.

Rocky menyoroti pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebutkan jika Indonesia masih memiliki uang sekira Rp400 triliun yang berasal dari keuntungan ekspor komoditas.

"Lalu disparitas itu disebabkan oleh apa? Artinya negara gagal untuk membagi keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyat menderita, berarti utungnya jatuh kepada kelompok lain kan. Kan gampangnya begitu," ujar Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, ketika keuntungan tersebut tidak didapatkan rakyat, ada kemungkinan jika hasil dari ekspor komoditas itu jatuh ke tangan oligarki.

"Ini Rp400 triliun masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin, bahkan mereka bertambah miskin, maka disparitas naik dan orang menganggap ya pasti jatuhnya ke kalau enggak ke rakyat, ya oligarki. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung," ucap Rocky Gerung.

"Artinya, negara gagal membagikan keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyatnya menderita. Berarti untungnya itu jatuh pada kelompok yang lain. Kan gampangnya begitu," paparnya 

Menurut Rocky uang 400 triliun keuntungan mustinya masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin. Bahkan mereka bertambah miskin sehingga disparitas naik. 

"Dan itu orang menganggap bahwa pasti jatuhnya kalau nggak ke rakyat ya ke oligarki kan. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung. Jadi kita musti buka persoalan ini supaya jangan ada dusta di antara kita, sementara ambisi untuk membiayai ibu kota juga akan dibebankan pada APBN. Kan itu nggak fair-nya. APBN itu untuk menghasilkan kesejahteraan, bukan untuk investasi akumulasi. Itu kan semua dalil yang ada di Pancasila, konstitusi, dan dalam sejarah bangsa ini," papar Rocky. 

"Jadi kelihatan bahwa presiden memang sudah gagal, bahkan untuk memenuhi janjinya sendiri dia berbohong. Apalagi kalau dikatakan bahwa dia adalah simbol dari keadilan sosial versi Bung Karno.", pungkasnya. (Ida, sws)