NASIONAL

Meski Harga Harga Meroket, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Maruf Naik, Rocky: Lembaga Survei Sudah Ancang-ancang Berbohong Lagi

Jakarta, FNN - Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin masih tinggi di tengah polemik kenaikan harga yang memicu aksi demonstrasi. \"Meskipun ramai polemik kenaikan harga, mayoritas publik masih merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dikutip dari ANTARA di Jakarta, Jumat (29/4/2022). Dalam survei tersebut, katanya, sebanyak 79,3 persen responden merasa puas, yang  8,5 persen di antaranya menyatakan sangat puas. Sebaliknya, 18,9 persen responden merasa tidak puas, dengan 1 persen di antaranya merespons tidak puas sama sekali; sedangkan sisanya sebanyak 1,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Isu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, telah berlangsung setidaknya sejak September 2021 dan diikuti dengan kelangkaan stok ketika Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Menanggapi hasil survei di tengah goncangnya rezim acakadut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa tak ada urgensinya berbicara soal puas tidak puasnya masyarakat.   “Kita nggak tahu yang disurvei siapa lagi nih. Kan tetap mau dikasih kesan bahwa kalau Pak Jokowi melakukan sesuatu itu tidak kontra-produktif dengan legitimasinya. Ini beberapa lembaga survei memang bersiap-siap untuk berbohong lagi. Kan nggak ada di dalam logika publik, tiba-tiba dalam sekejap itu legitimasi Pak Jokowi naik,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/4/2022). Survei tersebut kata Rocky justru menghina petani yang sedang kewalahan menahan beban ekonomi yang disebabkan oleh kekacauan kebijakan dari Pak Jokowi. “Jadi kita tahu lembaga survei tergantung siapa yang pesanlah, dan tergantung apa yang diinginkan. Itu yang harus ditulis sebagai headline,” paparnya. Rocky menegaskan, sebetulnya tidak penting lagi untuk bicara tentang tiba-tiba naik dukungannya. Fakta di lapangan bahwa sawit itu dibiarkan busuk oleh petani karena biaya untuk memproduksi atau memanjat pohon saja tidak ada. “Jadi, busuknya sawit di petani itu pertanda dari busuknya kekuasaan. Nah, kalau busuknya kekuasaan nggak mungkin dia naik lima persen,” katanya. Jika kemudian hasil survei seperti itu, Rocky menilai mungkin dari awal sudah disiapkan, bahkan sebelum Pak Jokowi ngomong tentang larangan total eksport CPO itu. Surveyor sudah disiapkan untuk menerangkan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang justru membuat rakyat percaya pada Jokowi hingga hari ini, elektabilitasnya atau legitimasinya, tingkat kepercayaannya naik lima persen. “Ini juga angka yang ngapain sih? Mau sampai berapa persenlah, kan terlihat dari wajah Pak Jokowi yang muram dan wajah itu wajah minus 5 persen,” tegasnya. Persoalan survei ini kata Rocky adalah masalah yang sejak dulu dikritik karena tidak layak dipercaya. “Ngapain sih masih ngukur-ngukur sesuatu yang sudah akan atau sedang berakhir. Jadi biarin aja, nanti di ujung baru diukur tuh pada waktu beliau memerintah kuasa atau tidak.” katanya. Rocky menyaranan lembaga survei agar melakukan polling atas wajah Jokowi. “Publik ditanya, menurut Anda wajah Pak Jokowi tadi malam itu wajah kepuasan atau wajah penderitaan. Kan lebih gampang begitu sebetulnya dari pada main-main statistik dan tujuannya apa?,” katanya. Mustinya, survei dilakukan menjelang pendaftaran presiden baru, orang mau cari tahu, nih presiden lama kita puas apa enggak? Kepada siapa kepuasan itu akan dia wariskan. “Sebaliknya, kepada siapa ketidakpuasan itu akan berakibat buruk nantinya. Kan begitu cara melihat legitimasi Presiden,” katanya. Rocky menyimpulkan, akhirnya analisis politik tidak lagi berbasis pada kemampuan untuk membayangkan masa depan, tapi kita mulai menghitung teknik bahasa tubuh. “Kan orang anggap bahwa siapa yang seolah-olah telah didekati oleh Pak Jokowi itu sebetulnya sinyal bahwa dia akan ditangkap. Kira-kira begitu,” paparnya. Jokowi kata Rocky menjadi semacam sinyal buruk memberi umpan orang yang musti diperiksa. “Dua hari sebelumnya  Anies bermesraan dengan Pak Jokowi, sekarang Anies dinyatakan berpotensi untuk menjadi tersangka. Jadi itu sinyalnya. Orang enggak tahu bacanya bagaimana ya. Kalau Pak Jokowi diberi tahu duluan, misalnya, mungkin Pak Jokowi ngapain lagi bergandeng dengan Anies. Atau memang Pak Jokowi sudah tahu bahwa Anies akan ditersangkakan baru, akan ditersangkakan lagi di KPK, dikasih sinyal seolah itu memang nasibnyalah,” paparnya. Tapi di sisi lain, kata Rocky, sesungguhnya ada faksi lain yang ingin menghalangi Anies dan segala macam spekulasi berlangsung. Partai yang merasa cemburu dengan elektabilitas Anies, kini mulai memakai kekuasaannya untuk mempengaruhi KPK. “Jadi variabel-variabel ini yang terlihat ulang, tapi tetap ada hal yang kongkrit bahwa ekonomi kita memburuk terus, legitimasi presiden memburuk terus. Setiap persoalan politik harus dilihat dalam konteks itu. Apakah pemburukan legitimasi presiden bisa diatasi dengan sprindik buat Anies? Apakah orang akan lupa soal krisis minyak goreng kalau Anies ditersangkakan?,” tegasnya. Rocky menganggap dekatnya Jokowi dengan Anies menimbulkan kecemburuan baru bagi partai politik. “Saya anggap permainan-permainan yang konyol karena orang sudah tiba pada kesimpulan bahwa calon-calon yang dipersiapkan Presiden Jokowi nggak bermutu. Kan itu intinya. Jadi mulai ada kecemburuan, kok ada calon dari luar. Itu saya kira itu sinyalnya begitu,” paparnya. (ida, sws) 

Pasca-Larangan Ekspor CPO, Jokowi Kesepian

Jakarta, FNN – Buntut kebijakan baru Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, berbagai pendapat, pro dan kontra terus berlanjut. Dari ribuan petani sawit yang menjerit, harga minyak goreng yang masih mencekik, hingga baku sindir di internal kabinet. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan larangan CPO ini malah menunjukkan adanya gesekan di lingkup kabinet Jokowi yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. \"Saya kira ini adalah faktor kemarahan Presiden terhadap kelakuan menteri-menterinya yang mbalelo,\" kata Rocky. Namun menurutnya, ketimbang memutuskan larangan ekspor CPO, seharusnya Jokowi bisa menegur para menterinya yang publik bisa membacanya sebagai adu kekuatan dengan anak buahnya. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menyoroti soal ekspresi Jokowi saat mengumumkan kebijakan larangan ekspor CPO. Rocky menyebut Jokowi sedang di fase kesepian lantaran tidak ada lagi pendamping di Istana. \"Kelihatan dia kesepian aja di Istana. Dia nggak tahu mau ngapain tuh. Bagian yang kemudian keluar adalah semacam kemarahan. Jadi orang marah karena dia putus asa. Jadi yang terlihat sebetulnya keputusasaan, bukan kemarahan,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/4/2022). Keputusasaan itu kata Rocky berkaitan dengan komunikasi di Istana yang sedang terguncang, seperti misalnya hubungan Jokowi dengan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD. \"Dia tahu Pak Luhut nggak bisa lagi jadi andalan dia, karena jadi sasaran tembak semua orang yang nggak menginginkan politik itu diintervensi oleh LBP. Jadi Pak Luhut sendiri udah kehilangan kemampuan untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia masih bisa beri nasehat terhadap keadaan politik.,\" tutur Rocky. \"Demikian juga Pak Mahfud yang akhirnya kemarin menyerah juga tuh, dan membocorkan sedikit kekacauan di Istana. Sehingga ya Pak Jokowi kehabisan pendamping,\" pungkas Rocky. (ida, sws)

Rocky Gerung: Pelarangan Ekspor CPO, Kebijakan Sok Nasionalis dan Pro-Rakyat

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru dalam menanggapi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Termasuk di antaranya dengan menerapkan larangan ekspor CPO mulai Kamis (28/4/2022) pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini menuai reaksi keras dari para petani sawit. Apalagi belakangan petani sawit mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) yang anjlok dari Rp 3.500 ke Rp 700. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung secara tegas menyebut kebijakan Jokowi sebagai sikap sok nasionalis dan pro rakyat semata atas kebijakan larangan ekspor CPO yang dramatis tersebut. \"Jadi penyelundupan berlangsung semantara petani terpapar kemiskinan. Ini akibat dari kebijakan sok nasionalis dan sok pro-rakyat, tapi hitungannya kacau,\" katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/4/2022). Rocky menegaskan, demi mempertontonkan semacam kekuasaan palsu, presiden mengambil kebijakan yang justru kontra produktif. Rocky curiga presiden mendapat bisikan yang terksan asal-asalan itu. “Kita nggak tahu siapa yang kasih nasihat kepada presiden. Atau presiden sendiri yang punya ambisi memperlihatkan bahwa dia menguasai semua hal, ternyata dia dikuasai oleh kekonyolannya sendiri,” paparnya. Rocky menduga, keputusan presiden yang dimentahkan oleh menterinya lalu dianulir oleh keputusan presiden lagi menunjukkan kondisi istana sudah goyang yang membuat emosi presiden naik alias marah. “Saya kira ini ada faktor kemarahan presiden terhadap kelakuan menteri-menterinya yang mbalelo. Tapi cara dia harusnya bisa diatasi dengan menegur, lalu buat kebijakan yang lebih rasional,” tegasnya. Namun, kata Rocky, pamer kuasa di era ketika legitimasi Pak Jokowi turun, kepercayaan publik yang drop dalam beberapa survei, itu artinya semacam orang yang panik lalu enggak tahu apa yang musti dia pakai buat menggebuk. “Diambil saja barang di sekitarnya buat menggebuk. Hanya yang dia gebuk sebetulnya rakyat kecil karena kalkulasi-kalkulasi yang sudah diperlihatkan oleh para pakar penghitung, bahwa kebutuhan kita itu sangat memungkinkan tercukupi,” tegas Rocky. Rocky menyarankan mustinya Jokowi lebih akurat dalam membaca data di lapangan, sehingga tepat dalam mengatasi persoalan. “Pak Jokowi bilang demi kebutuhan dalam negeri, sedangkan kebutuhan dalam negeri sudah dihitung hanya sekian persen. Selebihnya adalah biarkan diatur oleh mekanisme pasar. Kan begitu sebetulnya,” papanya. Sayangnya, kebijakan ini malah tidak menjadi solusi karena berujung menyengsarakan rakyat kecil terutama petani sawit. (ida, sws)

Elon Musk Ingin Tahu, Apa Kedudukan Luhut?

Jakarta, FNN – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama rombongan bertemu dengan Bos Tesla, Elon Musk. Tampaknya, meminjam sebutan Elon untuk Luhut, “perdana menteri” Indonesia ini menawarkan investasi kepada Elon untuk membangun industri di Indonesia.  Tentu saja Elon tak sembarangan menerima tawaran tersebut. “Ini akhirnya tentu akan ada semacam bisnis Intelijen untuk mengetahui apa sebetulnya kedudukan Pak Luhut dan Tesla itu tentu dengan gembira berupaya untuk memberitahu bahwa memang ada potensi, tapi kita lihat dulu dalam posisi apa?” ungkap pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. “Dan, dalam publik Indonesia nama Luhut itu cukup bonavid, tidak sekedar sebagai pengusaha saja,” lanjutnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jum’at, 29 April 2022. “Itu yang saya kira kita baca secara hati-hati karena Amerika punya sistem yang memantau antara bisnis dan politik, tentu Pak Luhut tetap dipantau oleh pembisnis Amerika karena ada kasus di Papua melalui perseteruannya dengan Haris Azhar,” ujar Rocky Gerung. Jadi, nama Luhut tentu akan dievaluasi oleh Tesla. “Tentu Tesla, Elon Musk tak tahu secara sempurna, tapi karena ini investasi yang juga menyangkut keamanan industri dari Tesla di bidang mobil listrik atau omical, pasti akan ada studi mendalam tentang kedudukan pak Luhut walaupun dia mewakili Indonesia,” ungkapnya. Tentu sekali lagi bisnis di Indopacific itu akan dilihat oleh Amerika juga dalam konsolidasi politik. “Justru kita menduga kalau itu belum mengerti artinya belum ada keseriusan, mesti ya betul supaya tidak error di personal, maka Tesla ingin tahu siapa Pak Luhut, kalau semacam sinisme itu juga berbahaya karena kita tentu diolok-olok oleh luar negeri,” lanjut Rocky Gerung. Rocky menyitir, “Wah ini kita bertemu dengan orang yang jabatannya banyak, karena jabatannya banyak maka dia tidak dianggap sebagai perdana menteri, agak ajaib kalau Tesla atau Indonesia sistemnya presidensil.” Jadi soal-soal semacam itu yang sisinya terbalik menjadi mungkin di kalangan diplomatik mereka saling kirim WA. “Sekarang pak Luhut gini loh jabatannya dan Amerika kemudian kasih sinyal kepada Tesla bahwa hati-hati karena ini dunia yang terkait dengan diktetion pegination ride,” ujarnya. Dan, “Saya kira inusiasi oleh PBB masih berlaku. Jadi hati-hati karena akan ada audit human rice, audit lingkungan, semua itu ada di dalam sistem etis investasi perusahaan Amerika.” Kita ingin menerangkan keadaan yang kita tahu di Indonesia bukan untuk mencampuri niat baik dari investasi, lagi-lagi yang selalu dihitung tersebut berdasarkan kemasuk-akalan investasi oleh perusahaan Amerika yang juga termaksud global konteks. “Begitu ada konvoi itu pasti Duta Besar Amerika langsung kasih klarifikasi. Kita harus lihat itu, karena pak Luhut bukan perdana menteri dan bagaimana pun diplomasi sociaty di Indopasific itu lagi sangat waspada terhadap isu-isu lokal di negara-negara Indopasific itu. Jadi itu tadi baru tahap pembicaraan yang pasti disusul dengan proposal lain, “Saya bertemu di pabriknya di Texas dan kita tidak tahu apa sebetulnya posisi Elon Musk waktu itu, sehingga harus terima pakai kaus oblong. Di kanan kirinya financial yang masih muda-muda,” tutur Rocky Gerung. “Jadi kita anggap saja bahwa pak Luhut berupaya memang tapi dunia bahkan di Indonesia kok sinis ya? Kan mestinya kita bangga Pak Luhut bisa bertemu dengan investor besar tapi kok sinis. Jangan-jangan seluruh kebijakan negara akan disiniskan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kan itu bahayanya,” lanjut Rocky Gerung. Jadi, menurutnya, tak ada dukungan moral pada pemerintah untuk memulai langkah baru bicarakan investor. Soal yang agak aneh dan itu manandakan, bagi Amerika kalau penduduknya saja sinis bagaimana kita merasa nyaman untuk investasi di Indonesia? Kira-kira begitu psikologi yang lagi dibahas, dibahas di ruang yang sama di Texas oleh Elon Musk dan pengoperasian keamanannya. “Lain kalau pak Jokowi secara spesifik mengatakan itu maka orang anggap bahwa Pak Jokowi paham akan keadaan,” tutur Rocky Gerung. Jadi reaksi yang kacau ini menyebabkan orang mengatur. “Berarti Pak Jokowi dari awal gak tahu dong apa sebetulnya inti dari CPO ini dan itu yang terus dipantau oleh investor asing,” tegasnya. “Bahwa berbisnis di Indonesia itu gak jelas. Presiden minta A, menteri bilang B dan Dirjen usul C, maka yang diambil adalah D. Kan kacaunya begitu,” jelas Rocky Gerung. “Kini soal kita ini sangat beda dengan jaman pak Harto (Presiden Suaharto) secara teknokratik diputuskan dalam sidang kabinet maka semuanya selesai. Begitu juga jaman SBY ya gak mungkin Presiden itu dipermalukan,” ujarnya. “Ini kan pak Jokowi dipermalukan, apalagi kalau ada menteri, bahkan disebut balelo, menterinya kok balelo,” tegas Rocky Gerung. Bahkan Dirjennya memberi usulan yang presiden mungkin kaget kok lainnya yang dia bayangkan. “Sekarang presiden mungkin baca di koran, saya minta A kok dia bikin B atau mungkin presiden gak ngerti. Nah, gak ada bedanya A B C D itu,” simpul Rocky Gerung. (mth)

Kita Tidak Ingin Kekacauan Itu Terjadi dan Merugikan Petani Sawit

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui, dia menunjukkan kegugupannya. Ini sebetulnya terlihat dari wajahnya itu. “Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain,” ungkap Rocky Gerung. Menurut pengamat politik dan akademisi itu, “Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita nggak jelas. Bagaimana ini TikTok diantara dua figur dengan fisik yang sama,” lanjut Rocky dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (28-4-2022). “Jadi kemampuan kita untuk membaca keadaan itu sekedar menunjukkan bahwa wajah Presiden itu menunjukkan dia ada di dalam kecemasan ketika mengambil keputusan itu,” ujar Rocky pada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Jokowi sebetulnya mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dalam negeri. “Padahal sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan,” lanjut Rocky Gerung. Tetapi, yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. Tentunya itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan gak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. “Kan banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan,” ungkap Rocky. Menurutnya Rocky Gerung, kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan. “Jadi, bukan karena kita ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. Kan keterjepitan presiden yang mesti pastikan bahwa dia masih berkuasa apa enggak tuh,” tegas Rocky. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap wah. “Buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki,” ungkap Rocky lagi. Tapi bukan itu masalahnya. “Masalahnya adalah menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco,” lanjutnya. Jadi, ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini, menurut Rocky Gerung, presiden tidak cerdik. “Seolah-olah cerdas, tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” tegasnya. “Iya, itu black market masih hidup. Ini bahayanya kalau black market yang hidup, sementara petani yang justru meminta Presiden Jokowi tiga periode tapi dicederai oleh Pak Jokowi,” tegas Rocky Gerung. “Kan petani yang diklaim oleh Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) yang minta Presiden itu diperpanjangkan karena ada prestasi,” ujar Rocky Gerung lagi. “Sekarang justru berbalik. Presiden menganggap ah kalian gak ada gunanya, maka pendapatan kalian kami turunkan,” begitu pendapat Rocky. Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya pendapatan petani jadi drop, tetapi Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota atau konsumen kelas menengah. Kira-kira begitu. Tapi tentu itu efek berantainya juga akan berlangsung. Mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira. “Ya ini saya cuma ngetes aja ya, saya permainkan sedikit isu ini tapi kemudian wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas,” kata Rocky Gerung. Jadi, “Kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk.” Rocky Gerung melihat di belakang ekonomi-politik CPO ini ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan, dan presiden pasti menginginkan hal itu. Dia tahu bahwa potensi dia untuk dihalangi maju tiga periode sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Kebetulan secara gampang kita lihat Airlangga Golkar tahu kenapa mbalelo terhadap presiden. Dia menganggap bahwa Airlangga mbalelo. Presiden sudah bilang dua hari lalu bahwa ditutup sepenuhnya, Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya. Kawasan Berikat masih bisa. Kemudian presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, gak semuanya dia larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. “Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga gak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden,” ungkap Rocky Gerung. “Ini periode berikut kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang nggak akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” lanjutnya. “Iya Pak Luhut kan jauh di atas Airlangga kekuasaannya. Kan Pak AIrlangga cuman Menko, sedangkan Pak Luhut Perdana Menteri. Kan nggak bisa. Pak Jokowi itu berat, terlalu berat. Mungkin dicicil nanti-nanti, sinyalnya nanti setelah itu Pak Luhut. Tapi masih nego nego dengan PDIP,” ujar Rocky. Namun, lanjutnya, buat publik jelas bahwa Airlangga akan dikorbankan. Kelihatannya begitu. “Kan nggak mungkin presiden wajahnya sedih dan murung sekaligus jengkel, tapi tiba-tiba Airlangga senyum-senyum aja. Pasti Airlangga juga udah merasa bahwa gue besok di-reshufle nih,” lanjutnya. Menurut Rocky Gerung, ini bagus juga sebetulnya buat Airlangga supaya dia punya kebebasan, lebih lega untuk mencalonkan diri. “Manfaatkanlah Golkar dalam singkat Pak Airlangga supaya jangan sampai sebelum Anda diturunkan sebagai ketua Golkar, maka anda gagal untuk memperlihatkan elektabilitas. Ini analisis acak-acakan,” ujar Rocky. Kalau ada kepala negara dan kepala pemerintahan yang incas. “Dan memang faktanya Pak Luhut yang incas sebagai kepala pemerintahan. Kan fasilitas dan institusi yang dia pegang ada 12 atau 20. Tepatnya 10. Dan, mungkin hari ini tambah menjadi 12. Karena bisa jadi nanti Menkonya digabung ke Pak Luhut menjadi Menko Investasi dan Menko Perekonomian digabung ke Pak Luhut,” lanjutnya.  Kata Rocky Rerung, “Kan nanti Pak Airlangga pasti akan dinyatakan sebagai untuk sementara diistirahatkan.”  Kita bisa bayangkan rapat yang berantakan sebetulnya karena di situ akan ada yang saling curiga, “Siapa yang bisa dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi yang jelas Airlangga itu dari awal gagal membaca pikiran Pak Joko Widodo,” ujar Rocky Gerung. Itu artinya mungkin juga dia tahu tetapi dia mau melawan saja karena di belakang Airlangga pasti ada hal yang disebut kartel minyak goreng yang memang berupaya untuk menerangkan atau meminta Airlangga untuk terangkan pada Jokowi. “Tapi bukan itu maasalahnya. Masalahnya, cuma soal kewajiban untuk menyediakan stok dalam negeri,” lanjutnya. Bagi mereka jauh berlebih. “Tapi, tetap saja ada Pak Luhut di situ, mungkin Pak Luhut bisikkan hal yang lain pada Pak Jokowi. Pak Luhut kan jago untuk ngatur-ngatur headlines,” ujar Rocky. Jadi, “Untuk sementara Pak Jokowi tetap dengar bisikan dari Pak Perdana Menterinya, sori, Menkonya yang satu, sementara Menko yang lain dianggap harus ada yang dikorbankan.” Rocky menyebut, ini keadaan yang dalam teori komunikasi politik musti ada headline. Jadi kalau cuma minyak goreng Jokowi sudah ngomong itu headline kecil. Tapi musti orang nunggu siapa yang akan dihukum. “Solusi Pak Jokowi kan bukan menyelesaikan masalah ekonomi tapi orang tunggu di belakang statement Pak Jokowi yang melarang itu pasti ada orang yang akan disalahkan. Kenapa membantah presiden. Jadi nanti kita lihat asal-usulnya nanti apa sebetulnya di belakang,” katanya.  “Dan itu yang lagi jadi pertanyaan dalam dua hari ini. Dan saya kira sebelum lebaran ada keputusan terhadap Pak Menko Airlangga. Ini sudah kacau-kacau ngapalin nama-namanya karena walaupun nama mereka berbeda tapi suara mereka sama aja sebelumnya,” tegas Rocky Gerung. (mth)

Kisruh Ekspor CPO, Ada Tanda-Tanda Airlangga Hartarto Bakal Dikorbankan

Jakarta, FNN – Beberapa hari belakangan ini telah terjadi kegaduhan dan ketegangan sangat hebat di internal. Ini menandakan presiden dalam tarik menarik kepentingan dalam urusan crude palm oil (CPO) dan turunannya.   “Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan kegugupannya. Ini bisa terlihat dari wajahnya. Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain. Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita anggap nggak jelas,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 28 April 2022. Rocky menegaskan bahwa kemampuan publik untuk membaca keadaan terlihat secara nyata dalam kecemasan ketika Presiden mengambil keputusan. Padahal, kata Rocky presiden mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dan lainnya. Sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi, akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan. Tetapi  yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. “Tentu itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan enggak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan. Kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan,” papar Rocky. Jadi lanjut Rocky, bukan karena masyarakat ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ.  “Keterjepitan presiden yang harus memastikan bahwa dia masih berkuasa atau tidak. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu, karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap, ‘wah buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki.’ Tapi bukan itu masalahnya. Menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco. Jadi ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini presiden tidak cerdik. Seolah-olah cerdas tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” paparnya. Menurut Rocky, Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota itu atau konsumen kelas menengah. Akan tetapi efek berantainya juga akan berlangsung. Rocky menyarankan, mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. “Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira dengan sedikit mempermainkan sedikit isu ini,” katanya. Tapi apesnya, kata Rocky, wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas. Jadi kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk,” paparnya. Rocky mensinyalir di belakang ekonomi-politik CPO,  ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan. Jokowi tahu bahwa potensi untuk maju tiga periode dihalangi. Yang menghalangi sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Pada posisi ini kata Rocky, Jokowi melihat secara gampang ada Golkar. Namun Jokowi tahu Airlangga mbalelo terhadapnya yang dua hari lalu bilang bahwa ditutup sepenuhnya, sedanhkan Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya,  Kawasan Berikat masih bisa. “Lalu presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, ngggak semuanya saya larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga nggak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden. Ini periode berikut, kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang ngga akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” papar Rocky. Diketahui, dalam minggu terakhir ini kebijakan presiden dibatalkan oleh menteri dan kemudian presiden membalas dengan pembatalan dan menegaskan keputusan sebelumnya yang harus tetap jalan.  Ketika Presiden Jokowi melawan dan ngotot untuk  memutuskan bahwa keputusannya yang harus jalan, ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat menarik. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar yang sangat menentukan berkaitan dengan masa depan politik dan pemerintahan Jokowi. (sof, sws) 

Presiden Minta Pengusaha Jernih Sikapi Larangan Ekspor Minyak Goreng

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo, Rabu, meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk lebih jernih dalam menyikapi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang akan berlaku secara resmi mulai Kamis (28/4).\"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden tidak mungkin membiarkan itu terjadi,\" kata Presiden dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.Menurut Presiden apabila menilik kapasitas produksi, maka seharusnya kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dapat tercukupi dengan mudah.\"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi,\" katanya.Kepala Negara menyampaikan bahwa semenjak mengumumkan kebijakan tersebut pada Jumat (22/4) pekan lalu, ia telah mengikuti secara seksama dinamika di masyarakat.Presiden menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas tertinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap mengambil keputusan.Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya menjadi keputusan yang ditempuh pemerintah setelah berbagai kebijakan dan upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng masih belum efektif selama empat bulan terakhir.\"Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah di Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,\" kata Presiden.Kenaikan harga minyak goreng serta kelangkaan ketersediaan di pasaran sudah terjadi sejak akhir 2021 dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memberlakukan pengetatan ekspor crude palm oil (CPO) dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.Namun, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.Kejaksaan Agung pada Selasa (19/4) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng pada Januari 2021-Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Standly MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Paulian Tumanggor dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.Dirjen Perdaglu ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. (mth/Antara)

“Perdana Menteri” Indonesia Ditolak Elon Musk

Jakarta, FNN – Big Bos Tesla, Elon Musk dalam medsosnya mengaku bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan, setelah bertemu Menteri “Serba Bisa” Luhut Binsar Pandjaitan yang datang mengajak Tesla investasi pabrik baterai mobil listrik. Namun, tawaran itu langsung ditolak Elon. “Ditolak tanpa alasan apa pun,” ujar sumber FNN di lingkungan Istana. Tapi dari unggahan Elon Musk itu dia bingung. Sejak kapan Indonesia punya Perdana Menteri. “Sebab sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensil. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden,” tambahnya. Berdasar unggahan itu, bukan kemuskilan jabatan “Perdana Menteri” itu didengar Elon dari Luhut saat memperkenalkan diri. Dari perkenalan yang salah itu, maka Elon langsung menolak tawaran berinvestasi ke Indonesia. “Sebab Elon bukan manusia bodoh. Dia pasti tahu jika Indonesia tak punya pejabat Perdana Menteri,” ujarnya sambil tertawa. Sementara yang mengaku pejabat Perdana Menteri di depannya itu adalah seseorang, yang steril dari tanggung jawab. Karena itu, lebih baik tawaran investasi langsung ditolak saja. Daripada kehilangan duit. (mth)

Catatan CBA, Proyek Pemkab Bogor Bermasalah

Jakarta, FNN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin beserta auditor BPK Jabar membuka bobrok tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor. Maka, Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 6 kali berturut-turut dan selalu dibanggakan Ade Yasin patut dipertanyakan kebenarannya. Center for Budget Analysis (CBA) berharap paska adanya OTT itu, KPK benar-benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin. “Karena dari pucuk pimpinannya saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi tersebut terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN. CBA telah menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor, sebagai contoh pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022. “Dari total 416 pengadaan yang tercatat itu, semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung,” ungkap Jajang Nurjaman. Bahkan, ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp 200 juta menggunakan metode pengadaan langsung hal ini jelas melanggar aturan. Selain temuan pada Sekretariat DPRD, sejumlah proyek pada Satuan Kerja lainnya juga ditemukan banyak masalah. Sebagai contoh pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan ada 4 proyek mencurigakan, yakni: 1. Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp 536.342.600 2. Proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp 334.262.978 3. Proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp 497.045.000 4.  Proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp 533.912.576 Empat proyek Dinas Pendidikan di atas janggal karena selalu dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama yakni CV Nurani Cipta Mandiri (NCM) yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No 29 F Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran CBA, CV NCM juga memenangkan proyek Pemkab Bogor lainnya pada 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp 1.162.763.363 pada Dinas PUPR. Bahkan pada Tahun Anggaran 2022 CV NCM dipastikan memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang - Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp 5,5 miliar pada Dinas PUPR karena hanya satu perusahaan yakni CV NCM yang mengajukan tawaran harga. Diduga kuat CV NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender. Berdasarkan catatan itu, CBA meminta KPK untuk turut memeriksa 39 proyek bermasalah pada Sekretariat DPRD, dan 6 proyek yang selalu dimenangkan perusahaan yang sama pada Dinas Pendidikan dan PUPR. “Panggil dan periksa pejabat terkait untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)

Presiden Jokowi Tinjau Formula-E di Ancol, Rocky Gerung: Sinyal Anies Sedang Bikin Aliansi Baru

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Sirkuit Formula-E, di Ancol. Pertemuan kedua tokoh tersebut langsung menjadi sorotan. Pasalnya, selama ini rencana pelaksanaan Formula-E di Jakarta menuai kritikan dari partai oposisi pemerintah, PDIP dan PSI. Akan tetapi, Jokowi selaku Presiden yang diusung PDIP justru datang ke Ancol untuk meninjau persiapan sirkuit Formula-E, Selasa (26/4/2022). Apalagi, kedatangan Jokowi ke Ancol didampingi Anies Baswedan, foto-foto keduanya pun beredar di media sosial dengan keterangan \'jangan ada buzzer di antara kita\'. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, dengan kunjungan tersebut, Jokowi sendiri bisa memberikan sinyal kepada PDIP yang sebenarnya dicurigai ada di balik kasus minyak goreng ini. \"Jadi Jokowi memberi sinyal sangat mungkin dia membuat aliansi baru bersama Anies dan para pendukungnya,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 26 April 2022. Tak hanya itu, dari segi internasional ini juga sangat menguntungkan Jokowi terutama menjelang pertemuan G20 yang akan berlangsung di Bali November 2022 mendatang. Berbeda dengan balapan sirkuit Mandalika, Formula-E yang disorot masalah ramah lingkungan. Indonesia selama ini banyak disoroti karena banyak diforestasi dan kerusakan lingkungan. Menurut Rocky Gerung, sebenarnya kalau mau diteruskan ada satu momen lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan itu dipastikan akan jadi sorotan dunia internasional. “Ini sebuah sirkuit milik Persija yang dulu pernah dijanjikan oleh Jokowi maupun Ahok akan dibangun saat mereka menjadi gubernur DKI,” katanya. \"Mungkin waktu gambar itu muncul, 7 dari 10 buzzer itu bunuh diri tuh karena menganggap \'kurang ajar pak Jokowi, kita lagi hajar Anies kok tiba-tiba beliau datang\',\" kata Rocky. Rocky menyebut bahwa foto-foto kebersamaan Jokowi dan Anies Baswedan itu membuktikan bahwa sebenarnya Presiden-lah yang membutuhkan Gubernur Jakarta tersebut, bukan sebaliknya. \"Kan yang kemarin itu fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu akhirnya pak Jokowi, bukan Anies yang perlu pak Jokowi,\" kata ahli filsafat dari UI tersebut. Selain itu, dia juga menghubungkan pertemuan dua orang tersebut dengan kondisi psikopolitik Jokowi. \"Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP, dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam, maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara,\" ujar Rocky Gerung. Menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat yang dibutuhkan oleh Jokowi, karena memiliki kriteria-kriteria yang dicari Presiden. \"Anies adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam,\" ucap Rocky Gerung. \"Di dalam diri Anies ada identitas Islam, tentu pak Jokowi menghitung itu. Di dalam diri Anies ada identitas politik luar negeri karena Anies dianggap proxy sementara politik Amerika tuh,\" tuturnya menambahkan. Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa sebenarnya yang mencari perlindungan adalah Jokowi terhadap Anies Baswedan, bukan sebaliknya. \"Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang cari perlindungan pada Anies, bukan Anies cari perlindungan pak Jokowi. Saya bacanya begitu,\" katanya. \"Karena keadaan itu, maka orang tafsirkan \'Wah pak Jokowi artinya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik\',\" ujar Rocky. (sof, sws)