NASIONAL
Wapres Ma'ruf Minta Menteri Fokus Pekerjaan, Bukan Berkampanye
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin meminta para menteri tetap fokus pada pekerjaan, bukan berkampanye.\"Belum (kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus,\" kata Wapres Ma\'ruf seusai menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.Presiden Joko Widodo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 9 Mei 2022 juga mengatakan bahwa para menteri dan kepala lembaga betul-betul fokus bekerja pada tugasnya masing-masing agar agenda-agenda prioritas dan strategis negara dilakukan dengan baik.\"Jangan tinggalkan pekerjaan,\" tegas Wapres.Pernyataan Wapres tersebut memang senada dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kabinetnya untuk tetap konsentrasi pada masalah pandemi dan ekonomi global.Diketahui setidaknya ada empat orang menteri yang didengung-dengungkan maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2024Keempatnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.Sandiaga yang juga hadir dalam acara tersebut pun menyatakan setuju dengan pernyataan Wapres Ma\'ruf.\"Super setuju, dan sekarang jadi clear sekali. Selama ini saya selalu menjelaskan bahwa kami fokusnya pada tugas dan fungsi, saya kebetulan ditugaskan di sektor paling berat terdampak pandemi, sektor pariwisata ekonomi kreatif, dan saya dengan penjelasan itu jelas bahwa seluruh kegiatan dipusatkan pada kebangkitan ekonomi, pariwisata ekonomi kreatif,\" kata Sandiaga. (mth/Antara)
Menko PMK: Indonesia Mulai Melakukan Transisi Menuju Endemi COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi COVID-19.\"Intinya dilihat dari angka kasus aktif, \'positivity rate\', tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda bukan tertinggi dari penyakit yang ada,\" katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada Februari 2022, katanya, saat ini angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14.\"Yang paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia nonspesifik, dan sekarang COVID-19 yang meninggal sudah di ranking 14. Jadi sudah bukan lagi ancaman,\" katanya.Meskipun kasus COVID-19 sudah semakin membaik, Menko PMK meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati sebab kasus meninggal dan yang terjangkit masih terjadi.\"Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya \'de facto\' (secara fakta) sudah menuju ke endemi,\" katanya.Ia mengatakan transisi pandemi ke endemi ini dipertaruhkan setelah libur Lebaran 2022. Jika tidak ada tambahan kasus yang signifikan, maka COVID-19 di Indonesia akan segera menjadi endemi.\"Taruhannya setelah libur tahunan ini. Kalau nanti setelah Idul Fitri, dua minggu atau tiga minggu nanti tidak ada kenaikan kasus. Maka kita optimis segera transisi ke endemi,\" demikian Muhadjir Effendy. (mth/Antara)
Jokowi Tiba di Washington, Tidak Ada Satu Pun Pejabat AS yang Menyambut, Rocky Gerung: Dia Sudah Tidak Dianggap
Jakarta, FNN - Heboh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak disambut pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) saat tiba di Washington DC, menjadi pembicaraan serius masyarakat Indonesia. Untuk diketahui, Jokowi, yang didampingi sang istri, Iriana Jokowi, serta rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington, DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/5/2022) sekitar pukul 21.40 waktu setempat (WS) atau Rabu, 11 Mei 2022, pukul 08.40 WIB.Kedatangan Jokowi itu disambut oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani. Tidak ada pejabat AS yang menyambut Jokowi dan rombongan.Jokowi dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya menginap, dan akan memulai agenda kerjanya esok harinya. Menanggapi kejadian itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal itu mengevaluasi keadaan yang menyedihkan dalam politik Indonesia. “Jadi, itu bayangan kita tentang merosotnya profil internasional Pak Jokowi. Dulu kita masih berupaya mendorong Pak Jokowi untuk masuk dalam forum internasional. Ternyata bahkan sekarang yang terakhir pun dia tidak dianggap, sudah tidak dianggap,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 12 Mei 2022. Menurut Rocky, tragedi pengabaian oleh pejabat Amerika Serikat menunjukkan bahwa ini telah memasuki persoalan yang serius atas bangsa ini. “Ya, ini soal serius. Jadi ini bikin beban baru pada Pak Jokowi kalau dia sampai di Amerika tidak ada semacam penyambutan. Mustinya kan ada collect call dulu dengan pejabat Amerika atau siapa yang jemput atau kalau memang nggak ada, ya dibatalin saja,” papar Rocky. Atas kejadian ini, Rocky menyarankan agar Menteri Luat Negeri dipecat karena telah mempermalukan presiden di kancah internasional. “Mustinya Retno itu, menteri luar negeri yang mustinya dipecat. Ini kan memalukan bangsa, bahwa presiden tiba di negara adikuasa yang seharusnya ada pembicaraan dan agenda yang lebih pasti, tiba-tiba hanya sendirian dan turun dari pesawat terus masuk hotel,” tegasnya. Pesan yang bisa dianalisis dari peristiwa itu menurut Rocky lantaran cara pandang Amerika Serikat terhadap Indonesia sudah berubah, apalagi berkaitan dengan sikapnya terhadap Perang Rusia-Ukraina. “Ini hal yang dari awal kita sudah coba menjelaskan bahwa cara Amerika melihat Indonesia sudah berubah. Mungkin karena problem dalam diri kita sendiri yang menyebabkan Indonesia dianggap faktor, tapi asal-asalan saja. Dan itu akan ditafsirkan sebagai teguran Amerika terhadap ketidakmampuan Indonesia untuk mengambil keputusan soal Rusia,” paparnya. Dugaan lain, kata Rocky, mungkin Amerika merasa bahwa dari awal profil politik luar negeri Indonesia cukup diatasi sendiri, sehingga tidak perlu ada keistimewaan dan basa-basi diplomatik. Tak hanya itu, menurut Rocky, kejadian ini akan memengaruhi pertemuan antara ASEAN dan Amerika Serikat dan sangat mungkin juga Joe Biden akan datang ke situ untuk berbicara. “Jadi, sekali lagi ini juga menjadi skandal dan pasti memalukan karena tradisinya bagaimanapun harus ada pejabat setingkat apa dari Amerika yang jemput Presiden itu atau semacam basa-basi diplomat. Ini nggak ada,” katanya. Ketiadaan penyambutan pejabat Amerika Serikat terhadap Presiden Jokowi tak hanya menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi ajang bully-an oleh netizen. “Kok begitu. Presiden kita kayak turis doang sampai di Amerika. Mau ngomong apa? Dan orang anggap ya memang nggak ada point Indonesia dalam soal ASEAN dan forum ASEAN - Amerika itu,” paparnya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan, bahwa hal itu bisa dimaklumi, karena sifat dari kunjungan ini adalah kunjungan dalam rangka kemitraan ASEAN-AS. Teuku menyebutkan, praktek diplomasi ada sifat penerimaan yang berbeda, ini yang bersifat multilateral. Sifat kunjungannya juga adalah kunjungan kerja. \"Kita melihat bahwa penerimaan saat tiba, semuanya mendapatkan treatment yang sama. Diterima pada level pejabat senior AS. Kita tidak melihatnya sebagai satu hal yang perlu dirisaukan, ini hal sifatnya teknis protokoler,\" ujar Teuku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Dalam aturan protokoler, kunjungan pejabat bukan untuk pertemuan bilateral seperti menghadiri konferensi, memang tidak ada penyambutan khusus dari salah satu pejabat tinggi negara tuan rumah. Kendati demikian, tamu negara tetap mendapat pengamanan ketat sesuai protokol kenegaraan. (ida, sws)
Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Akan Kerahkan Massa Hingga Berhasil
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022 telah berjalan lancar meskipun berada dalam tekanan karena tidak diperkenankan menggunakan gedung petemuan yang sudah dibayar dari gotong-royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN pada Kamis, 12 Mei 2022. Mereka berhasil merumuskan 17 tuntutan. Salah satunya menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. Mereka beralasan bahwa semangat kebangkitan nasional 1908, sumpah pemuda 1928 dan proklamasi 1945 telah mendorong para mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis 98, buruh, petani, guru honorer, warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kaum professional, emak-emak, para aktivis, para advokat dan lain-lain yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) untuk berinisiatif menyelengarakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia. \"Kami semua terpanggil untuk duduk bersama rakyat karena kondisi saat ini telah menjauh dari tujuan kita bernegara. Sebab faktanya korupsi, kolusi, nepotisme merajalela terjadi dan jalanya pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki yang menyuburkan KKN, merusak demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan semakin menyengsarakan rakyat kecil dengan kenaikan harga yang mencekik kehidupan rakyat,\" tegasnya. Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang diselenggarakan di kawasan Cibubur ini melalui dinamika sidang komisi yang alot bersepakat telah menghasilkan keputusan penting sebagai berikut : 1. Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Menuntut para pengkhianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya. 4. Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak. 5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang. 6. Menuntut agar berbagai persoalan di daerah terkait status kependudukan segera diselesaikan sesuai hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya terkait status dan legalitas masyarakat Mesuji Register 45 yang hingga saat ini ribuan penduduk yang sudah hidup puluhan tahun di daerah tersebut dianggap sebagai penduduk illegal. 7. Menuntut agar ribuan guru dan pegawai honorer betul-betul diberikan haknya menjadi ASN dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 8. Menuntut agar menghentikan peneriman TKA Tiongkok di tengah terus bertambahnya jumlah pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 9. Menuntut agar pembangunan infrastruktur di daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan betul-betul cepat merespon aspirasi rakyat di daerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak, seperti di kota Siantar dan daerah lainya. 10. Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN. 11. Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah. 12. Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan. 13. Menuntut agar seluruh tindakan represi terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lain untuk segera dihentikan. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengambil sikap patriotik terlibat dengan kesadaran penuh menata ulang politik dan ekonomi Indonesia yang rusaknya sudah terlalu parah dan sistematis. 15. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis 98 dan lain-lain dari berbagai elemen menyatakan sikap tegas bahwa saat ini telah terjadi pengkhianatan terhadap reformasi dan akan turun aksi dimulai dari tabur bunga duka cita di tugu reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. 16. Menyerukan kepada seluruh elemen di daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek untuk aksi menyuarakan aspirasi dari tanggal 13 - 17 Mei 2022 17. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. Hidup Mahasiswa !!! Hidup Pemuda !!! Hidup Pelajar !!! Hidup Perempuan Yang Melawan !!! Hidup Rakyat !!! Cibubur, 12 Mei 2022 Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia KRL-KKN
Kemenkominfo "Take Down" Hampir Seluruh Hoaks Soal COVID-19 di Medsos
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan (take down) hampir seluruh hoaks terkait COVID-19 yang sempat beredar di media sosial.Berdasarkan data yang diterima ANTARA pada Rabu, per 11 Mei Kemenkominfo sudah melakukan take down terhadap 5.666 hoaks soal COVID-19 dari total sebaran 5.946.Hoaks soal COVID-19 tersebut dikumpulkan sejak 23 Januari 2020.Kominfo menemukan platform media sosial Facebook masih menjadi tempat penyebaran terbanyak hoaks soal COVID-19. Dari total 5.946 hoaks, sebanyak 5.219 tersebar melalui Facebook.Sebaran terbanyak kedua berasal dari Twitter, yaitu 578. Setelah itu, YouTube menjadi tempat penyebaran hoaks COVID-19 terbanyak ketiga yaitu 55.Kementerian Kominfo juga mendapati hoaks tersebar di platform berbagi foto dan video Instagram, 52 sebaran dan TikTok, platform video singkat, sebanyak 42 sebaran.Dari keseluruhan hoaks di platform tersebut, masih ada 280 konten yang sedang ditindaklanjuti.Selain menurunkan, Kemenkominfo juga membawa 767 konten ke ranah hukum, antara lain untuk isu vaksin COVID-19, harga eceran tertinggi obat COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.Kementerian biasanya mengajukan hoaks ke ranah hukum jika sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memenuhi unsur pidana.Untuk penegakan hukum hoaks yang berkaitan dengan COVID-19, Kominfo bekerja sama dengan POLRI.Khusus untuk hoaks tentang PPKM, per 11 Mei Kominfo menemukan terdapat 1.822 sebaran konten di lima platform media sosial.Facebook juga menjadi tempat terbanyak penyebaran konten tentang PPKM yaitu 1.788 dari total sebaran.Di Twitter, Kemenkomifno menemukan ada 15 sebaran konten hoaks seputar PPKM, sementara di TikTok terdapat 10. Dua platform lainnya, Instagram dan YouTube masing-masing terdapat 7 dan 2 sebaran konten hoaks PPKM.Dari keseluruhan sebaran di media sosial, Kominfo sudah menurunkan 1.492, sementara 330 lainnya sedang ditindaklanjuti. (mth/Antara)
Elektabilitas Jokowi Jatuh Karena Menterinya Dagang Semua
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku ingin menulis surat terbuka pada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, berkaitan dengan Pemilu 2024, karena Fahri menyematkan tagar #Selamatkan 2024. “#Selamatkan2024. Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga2 tinggi negara; presiden @jokowi dan jajaran eksekutif, ketua @DPR_RI dan jajaran legislatif serta ketua MK @officialMKRI jajaran yudikatif,” cuit Fahri dalam akunnya @Fahrihamzah, Jumat (6/5/2022). Menurutnya, pesan penting ini harus ia sampaikan kepada para elit sebelum terlambat. Fahri sendiri mengaku bingung karena ada banyak sekali pesan yang ingin ia tuliskan. Ia menggarisbawahi satu tema: #Selamatkan2024. Dalam wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (10/5/2022), Fahri mengungkap banyak hal terkait dengan yang ia sampaikan dalam cuitannya yang viral tersebut. Sebenarnya, kata Fahri, ada banyak sekali figuran-figuran yang dipakai itu sistem approuch yah? “Karena saya dari dulu senang membaca sistemnya itu yang membuat saya punya perbedaan dengan orang,” ujarnya. Juga, karena Fahri selalu berusaha meneropong (melihat) gambar besar dari setiap persoalan, dan ada banyak hal yang sudah sebenarnya sudah ditulis di bukunya. Kemudian, sekarang memang harus ditulis lagi. “Saya juga berpikir untuk menulis pikiran-pikiran ini,” lanjut Fahri. Tapi, ini sebenarnya untuk menyelamatkan apa yang sudah kadung rusak? Kalau dalam militarisme, kita hanya menunggu ada kudeta baru atau kalau dalam meteorarisme lain kita menunggu gerakan massa, yang menyaksikan bagaimana sebuah rezim otoriter dijatuhkan oleh gerakan mahasaiswa. Dalam dekorasi ini kita bisa juga tunggu gerakan mahasiswa, tapi ada yang terjadual dan sebisa mungkin jadual itu juga bisa kita dukung, karena itu bantuan tradisi dari masyarakat demokrasi, yaitu family. “Pemilu itulah harapan kita nantinya akan memperbaiki keadaan, sebab kalau sekarang ini sudah kadung rusak, dan susah diganti. Kita mau berharap siapa sekarang kan susah,” ungkap Fahri. Suara-suara oposisi seperti yang disampaikan media juga tidak di-welcome, bahkan tidak ada pembelaannya. Elit secara sadar atau tidak membiarkan bahwa pembungkaman oposisi dan suara yang berbeda dalam masyarakat dianggap sebagai suatu yang lumrah. “Kerusakan naratif krisis narasi kita kayaknya sebagai bangsa itu mau pegang apa yang unggul yang agung? Pancasila diragukan, kemudian direintrepertasi dikontradiksikan dengan lembaga yang baru dilahirkan seperti BPIP, untuk ngerecokin pemahaman umum tentang Pancasila,” lanjutnya. Fahri menyebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai awal dari fundamentalisme agama, juga dianggap bisa memberikan angin surga pada kekolotan kadal gurun (kadurn) dan sebagainya. “Istilah lama yang muncul dulu sebelum kita menjadi negara bangsa seperti sekarang, itu muncul lagi,” tegas Fahri. Cara kerja legislatif gak tahu fungsinya. Tiap hari bagi bansos bagi sembako, padahal dia kerjanya adalah oposisi terhadap eksekutif. Dia harus lawan itu dominasi eksekutif. Sebab, dia itu tidak bisa ditembus oleh peluru eksekutif. “Karena itulah maka kita berikan kepada dia hak imun, sebab dia tidak boleh ditembus. Harus ada yang begitu di republik ini. Dia tadinya kita kasih hak imun juga tetapi pake ITE,” kata Fahri. Sekarang harus ada yang bilang, media gak boleh ditembus. Dia pengawas, jadi parlemen gak boleh ditembus, parlemen tidak boleh dipecat oleh ketua umumnya, parlemen gak bisa diganti sembarangan, dia imun! “Sekarang ini gak ada yang ngomong seperti itu, sehingga jadi rusaklah cara kerja sistem-sistem negara. Kemudian efeknya panjang. Tentunya karena gak ada pengawasan, korupsi di mana-mana, conflic of interest luar biasa. Menteri-menteri dagang pakai jabatannya pengen jadi presiden dan seterusnya,” sindir Fahri. Ia menyebut, krisis leadership itu tentunya pada seluruh kader. Di generasi ini terjadi krisis yang luar biasa yang disebut pantes-pantes sebagai pemimpin di segala bidang datang kayak gak pantas. Kalau ikhtiar manusia dalam masyarakat demokrasi cuma itu. Sebab ada juga ikhtiar lainnya. “Ada juga yang disebut sebagai tangan tuhan. Kadang-kadang sering terjadi juga, pemimpinnya kena musibah atau apa begitu ya, itu bukan dunia kita,” lanjutnya. “Bahkan, militer disingkirkan kayak yang kita lakukan pada tahun 1098 dulu. Legislatif, anggota DPR dan Anggota DPD yang paling penting itu eksekutif,” tambah Fahri. Yang repot itu di Presidential ini. “Presidentialisme kita itu Presiden tidak bisa dijatuhkan. Karenanya, kemudian sangat kuat. Artinya, nanti di kartu suara kita itu terpaksa nyoblos suara itu,” tegasnya. Menurut Fahri, jangka waktu 5 tahun itu yang berbeda, tetapi ada orang tiba-tiba melakukan Judicial Review yang mengatakan bahwa ini harus serempak supaya hemat dari masa lalu, akhirnya disepakati MK. Padahal di Pasal 6 UUD disebutkan bahwa peserta pemilihan presiden itu adalah peserta pemilu sebelumnya. Sehingga interpretasi terhadap makna sebelumya itu adalah pemilu sebelumnya. “Kemudian, pemilu sebelumnya itu disebutkan ada presentasi tiketnya itu berarti tiket itu berasal dari pemilu sebelumnya. Ini kan kacau,” kata Fahri. Rakyat bilang, “Wah itu yang berkuasa Demokrat Republik sekarang saya pilih kamu supaya kamu bisa ngawasin dia, ini ada maknanya dan yang ini gak ada maknanya.” “Dia bilang, ini tiket sudah ada di kantong saya, tapi saya belum populer dan dia keliling daerah. Jabatannya itu akhirnya dipakai untuk keliling. Ini yang salah,” ungkap Fahri. “Kasihan Pak Jokowi elektabilitasnya jatuh karena menterinya pergi dagang semua. Kalau gak cari duit, cari popularitas. Itu yang terjadi sekarang,” tegas mantan Wakil Ketua DPR ini. Partai politik sekarang menganggap mereka politisi. Kalau di sistem komunis, itu pembagian, karena di dalam satu partai tidak ada partai lain. Partai politik itu bukan alat kita untuk mengontrol alat politisi. Partai politik itu didirikan oleh orang idealis. Nama-nama partai itu dari dulu adalah nama pemikir kaum komunis saja, itu ada pemikirnya. Marxsisme itu sosialisme di Indonesia partainya dibikin oleh Sutan Syahril. “Syahril pemikir besar Partai Nasionalis yang didirikan oleh Bung Karno. Bung Karno pemikir besar Masyumi, yang didirikan oleh Pak Natsir. Pak Natsir ini pemikir besar di dunia Islam, makanya dia bikin Masyumi,” ungkap Fahri. Ia mengungkap, perubahan itu selalu ada karena tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Dan, kita bikin partai Gelora itu, mendirikan partai memang bukan ujug-ujug tapi ini pikiran lama. (mth)
Jokowi Sowan Megawati, Rocky Gerung: Gak Ngaruh Bu Mega Sudah Final
Jakarta, FNN – Peta politik pasca-Lebaran mengalami perubahan. Oleh karena itu, situasi ini harus dibaca dengan cara lain. Tetapi orang tetap ingin mendapat kepastian apakah pasca-Lebaran, kekuasaannya Pak Jokowi akan paska juga? Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouYube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Menurut Rocky, sebetulnya di dalam kalkulasi yang agak masuk akal, memang terlihat bahwa kualitas kekuasaan Jokowi merosot terus dan kuantitasnya juga dengan sendirinya merosot. Hal itu bisa dibaca dengan cermat, bahwa sebetulnya Pak Jokowi mengatakan OK saya sudah selesai, karena menteri-menterinya sudah gak peduli lagi. Sebagian menteri sekarang fokus untuk pencapresan dirinya. Demikian juga para gubernur di daearh, lembaga survei sudah mulai mengincar siapa calon-calon yang punya uang. “Jadi secara natural, tersisihlah Pak Jakowi dari kamera, terhalangi oleh Erick Thohir yang ada di depan kamera, lalu ada Ganjar Pranowo walaupun dengan kekonyolan, juga ada di depan kamera menghalangi Jokowi. Sebetulnya psikologi Pak Jokowi, yang tadinya selalu ingin di depan kamera, sekarang sudah hilang,” tegasnya. Kondisi inilah yang menurut Rocky Gerung, Jokowi harus sowan dan mengadu kepada Megawati. Ganjar, Prabowo dan Erick Thohir sekarang akan leboh banyak berkinjung ke daerah, karena mereka berpikiran bahwa inilah saat era mereka kuasai. “Jadi era mereka itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya mengadu lagi kepada Ibu Mega dalam upaya untuk reincharge himself. Akan tetapi Ibu Mega juga sudah final melihat Pak Jokowi, kan,” tegasnya. Rocky melihat, sesungguhnya dalam perubahan politik pasca Lebaran ini, bukan Jokowi yang menarik perhatian tetapi Luhut. “Sekarang orang tinggal bertaruh, sebetulnya bukan Pak Jokowi tetapi Luhut ini nanti nasibnya seperti apa? Apakah Pak Luhut juga akan melakukan meditasi untuk memikirkan karirnya ke depan? Jadi itu juga sebetulnya menjadi pertaruhan kita,” paparnya. Ketegangan politik paling nyata, kata Rocky bisa dibaca dari pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Padahal sebetulnya Bu Mega tidak mengundang atau sebaliknya dia bilang ke Pak Jokowi. “Ini pasti ada pihak ketiga yang mencoba mencairkan ketegangan itu. Ini bagus juga supaya gak terlalu pusing memikirkan. Akhirnya lega juga sebetulnya batin Pak Jokowi karena sudah bisa ketemu Bu Mega. Bahwa kemuadian isinya lain, itu lain soal,” tegasnya. Lebih dalam lagi, Rocky sesungguhnya kasihan melihat Pak Jokowi menyingkir dari Jakarta supaya tidak terlalu merasa disisihkan oleh Bu Mega. Rocky menilai sejak bertemu dengan Megawati, Jokowi terlihat puas. Kelihatannya ada sesuatu yang bisa membuat ia bahagia. “Keterangan-keterangan itu saya lihat dalam penampilan Pak Jokowi mulai senyum itu bagus. Yang gak bagus adalah Pak Jokowi masih ngotot membiayai IKN dengan pajak tanggungan oleh rakyat,” tegasnya. Menurut Rocky ada bagian humanis dari Jokowi yang kita anggap ok beliau pasti kelelahan secara mental, akan tetapi bagian teknokratisnya jangan dilupakan, bahwa dia masih berambisi untuk menggali sesuatu yang gak mungkin bikin yakni Ibu Kota dalam keadaan APBN yang tidak cukup dan beban pajaknya dikembalikan oleh rakyat itu mesti fair kita katakan. (ida, sws)
Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap mengikuti verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 saat pendaftaran dibuka pada Agustus 2022 mendatang. \"Jadi selama Ramadhan kemarin, kita sepakat seluruh daerah fokus persiapan verifikasi partai politik. Dan kerja-kerja persiapan ini selesai akhir bulan Mei ini,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora saat Halalbihalal fungsionaris DPN Partai Gelora di bilangan Ciganjur, Jakarta Selata, Selasa (10/5/2022) petang. Halalbihalal ini antara lain dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi dan para ketua bidang DPN Partai Gelora dan lain-lain. Menurut Anis Matta, Partai Gelora sengaja mengejar penyelesaian persiapan verifikasi parpol, sehingga saat pembukaan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 sudah tidak terkendala persyaratan, karena semuanya telah dipersiapkan dan dipenuhi. \"Kita sengaja mengejar, selesaikan persiapannya terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Dengan demikian kita punya kesempatan banyak untuk melakukan konsolidasi dan penggalangan pemenangan Pemilu 2024,\" katanya. Partai Gelora, kata Anis Matta, selama Ramadhan tahun ini mendapatkan lebih besar energi dan tenaga untuk lebih keras lagi menyelesaikan persiapan verifikasi parpol. \"Salah satu pelajaran yang paling penting selama Ramadhan adalah bahwa Allah SWT mengajar kita untuk sampai ke suatu tujuan dengan sesedikit mungkin kesalahan,\" katanya. Maknanya, puasa telah mengajarkan dengan makan sedikit sebenarnya kita bisa hidup. Artinya manusia bisa membebaskan diri dari ketergantungan material ini, meski makan merupakan mitra biologis manusia. Disamping itu, lanjutnya, kisah Raja Thalut mengalahkan Jalut hanya dengan 4 ribu pasukan dari 80 ribu pasukan dalam kisah Nabi Daud AS juga menjadi inspirasi bagi Partai Gelora dalam penyelesaian persiapan verifikasi parpol. \"Saya mengulangi cerita ini terus agar jangan merasa tidak percaya diri untuk menang. Begitu kepercayaan diri hilang, maka daya tahan juga akan hilang. Kalau daya tahan sudah hilang, tidak ada yang bisa kita raih dalam kehidupan,\" katanya. Kepercayaan diri, keberanian dan daya tahan itu, adalah semua hal yang dipelajari selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan. \"Kita mengingatkan ini, karena kurang dua tahun lagi jelang Pemilu 2024, kita akan menghadapi benturan-benturan sebagai partai politik baru,\" ujarnya. Sebagai parpol yang akan mengikuti konstentasi Pemilu 2024, Partai Gelora akan melalui tiga etape ujian. Etape ujian pertama sudah berhasil dilalui Partai Gelora berkat berkah dari pandemi Covid-19. \"Kita terdaftar sebagai parpol di Kemenkumham secara online, diverifikasi secara online dan diverfikasi secara online. Berkah betul, ini pertanda baik, walaupun ada Corona,\" katanya. Sedangkan etape ujian kedua adalah verifikasi parpol pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh KPU pada Agustus 2022. \"Persiapan temen-temen di daerah sudah mendekati final. Kita mendahului jadwal ini supaya saat hari H-nya datang kita bisa gunakan waktunya untuk agenda lain, konsolidasi dan pemenangan Pemilu 2024,\" katanya. Sementara etape ujian ketiga, adalah ujian sebenarnya bagi Partai Gelora sebagai parpol yang pertama kali mengikuti pemilu, yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang. \"Kita akan menciptakan sejarah politik di Indonesia dalam Pemilu 2024, karena banyak orang di luar ragu, apakah Partai Gelora lolos parlementary thershold, sekedar lolos atau lolos sedikit di atas thershold. Insya Allah kita akan melampaui perbincangan orang,\" ujarnya. Anis Matta yakin kehadiran Partai Gelora ditakdirkan menjadi solusi untuk mengatasi krisis sistemik saat ini, serta menjadi navigator baru bangsa Indonesia di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang. Secara defacto, menurut Anis Matta, Partai Gelora ingin memberikan jawaban atas keraguan kepada orang-orang di luar sana. \"Sebab, yang berhasil secara defacto, tentu mampu menunjukkan kekuatannya, dialah yang akan berkesempatan memimpin. Allah SWT telah memberikan kerajaan dan kebijaksanaan kepada Nabi Daud AS. Jadi ada sebuah alasan spritual, emosional, intekektual dan alasan fisik persiapan pemilu. Mudah-mudahan ada catatan sejarah baru dalam Pemilu 2024,\" tegas Ketua Umum Partai Gelora ini. (sws)
Giliran Mau Nyapres, Cebong Sowan Kadrun, Ajaib Kan
Jakarta, FNN - Sejumlah politisi nasional sudah melakukan akrobat politiknya dengan berkunjung ke pimpinan kantong-kantong massa untuk mendapatkan restu. Pondok pesantren dan makam pahlawan nasional menjadi salah satu target mereka. Ada Prabowo, Erick Thohir, dan terakhir Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah yang selama getol bersafari keliling Indonesia itu kemarin mengunjungi makam Pangeran Diponegoro di Makassar. “Ganjar berkunjung ke makam Pangeran Diponegoro. Diponegeoro itu kan biangnya Kadrun. Bajunya saja baju Arab. Masa Cebong minta restu ke Kadrun, kan ajaib,” kata pengaat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 10 Mei 2022. Manuver itu sebetulnya bukan hal baru, malah justru ketinggalan jaman dan kampungan karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan inovatif. Bahkan cenderung melakukan bujuk rayu agar rakyat memilih mereka. “Kita tidak mendengar mereka bermanuver ke kampus untuk adu gagasan. Ini yang lebih penting. Dengan cari wangsit, misalnya, ngapain minta restu. Tunjukkan saja bahwa anda punya otak, punya gagasan, anti korupsi, anti oligarki dan anti presidenthial thershold. Mendekat ke wilayah kebudayaan tapi wilayah intelektualitas dijauhi, itu kan aneh,” papar Rocky. Menurut Rocky, Diponegoro itu diasingkan oleh penjajah Belanda dijauhkan dari rakyat. Mudah mudahan orang yang datang ke makam Diponegoro juga diasingkan dari rakyat. “Jadi buat apa manuver untuk cari elektabilitas kalau etikabilitas atau intelektualibilitas, gak dia peroleh,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa masyarakat Indonesia makin lama makin rasional, sehingga manuver semacam itu tak ada faedahnya. “Buat apa masing-masing orang itu mencari elektabilitas kalau di ujung akhirnya 20 persen presidential threshold menjadi syarat utama. Itu artinya akan mengarahkan kembali bangsa Indonesia dalan perpecahan. Dan artinya 20 persen itu adalah andalan oligarki,” tegasnya. Rocky mengingatkan kepada Ganjar, bahwa Pangeran Diponegoro adalah pimpinan muslim dan jelas bajunya begitu. Baju yang selama ini dibenci cebong dan buzzer. Diponegoro juga anti-ketidakadilan walaupun orang menganggap bahwa tanah-tanahnya diambil oleh Belanda. Akan tetapi tanah Pangeran Diponegoro itu juga diolah oleh rakyat. Sementara Ganjar, justru tanah rakyat itu diambilalih oleh penguasa di Wadas. “Ini kan obyeknya bertentangan dengan Pangeran Diponegoro,” lanjutnya. Masyarakat Indonesia, kata Rocky sebetulnya tidak nyaman dengan politik identitas. Oleh karena itu Rocky menyarankan ada semacam saling-silang identitas supaya hilang pro-identitas. “Akan tetapi justru negara tidak mau mengiginkan itu. Negara terus memelihara politik identitas dengan cara mengeksploitasi seorang muslim untuk kepentingan elektabilitas kemudian dengan target untuk memelihara stabilitas. Ditargetkan untuk dipojokkan supaya seolah-olah stabilitas hanya bisa muncul kalau Islam politik itu tidak aktif,” tegasnya. Anehnya, kata Rocky di musim Pilpres, kampanye merebut suara muslim menjadi prioritas. Mereka berlomba menjadi yang pertama mengunjungi ulama dan pesantren. Menurut Rocky jumlah suara muslim itu sangat signifikan, karena itu mereka berpikir mesti dibujuk karena kita tahu Pemilu kemarin karena ada pembelahan politik yang masih berlanjut. Sekarang para capres mencari sinyal awal, karena muslim di Indonesia adalah captive market yang sangat menjanjikan. (ida, sws)
Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Ditekan
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang dimulai pada 10 Mei 2022 di Gedung Pandansari Cibubur menghadapi tekanan. Sekitar 300 peserta mewakili 34 provinsi dan berbagai elemen dari berbagai daerah di Indonesia tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung tersebut padahal sudah dibayar. \"Kami sudah mengikuti prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan ke aparat baik polsek, polres, bahkan sampai ke polda, sudah oke semua, tetapi di hari pelaksanaan saat peserta dari berbagai daerah sudah datang dan mau menggunakan gedung tiba-tiba dilarang\" ujar Adit, ketua panitia pelaksana. Konsolidasi yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) ini akhirnya dilaksanakan di luar gedung di lapangan dan d llorong-lorong penginapan peserta dengan suasana yang heroik. Konsolidasi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, pelajar, akademisi, buruh, petani,nelayan, pedagang kaki lima, guru honorer, masyarakat korban tambang, alumni berbagai kampus, para dokter, emak-emak, para aktivis lingkungan, hingga para pentolan aktivis 98 dan lain-lain. Terlihat sejumlah akademisi yang hadir di lokasi Konsolidasi. Di antaranya Ubedilah Badrun, Anthony Budiawan, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Herdiansyah Hamzah yang hadir melalui online. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam penyampaian pandanganya mengemukakan bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola negara ini, di antaranya terkait cara ugal-ugalan menyusun undang-undang yang mengabaikan aspirasi. \"Saya melihat cara mengelola negara ini sangat buruk, diliputi KKN, menyusun undang-undang saja terlihat sangat ugal-ugalan mengabaikan suara rakyat \" ujar Bivitri Susanti. Akademisi dan Ekonom Anthony Budiawan dalam pemaparanya mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. \"APBN kita defisit Rp.1000 triliun, APBN naik menjadi sekitar Rp.2.700 triliun pada tahun 2021 tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN itu hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR dan lain-lain\" tegas Anthony Budiawan. Ubedilah Badrun akademisi UNJ yang juga hadir dalam konsolidasi nasional tersebut menyampaikan bahwa reformasi telah dikhianati, bahkan rakyat betul-betul telah dikhianati. \" Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merajalela, vulgar dilakukan ditengah rakyat sedang sengsara, dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati\" tegas akademisi yang empat bulan lalu melaporkan dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian uang keluarga Istana ke KPK ini. Ubedilah Badrun kemudian mengemukakan data untuk memperkuat kritik kerasnya tersebut . \" korupsi milyaran rupiah telah terjadi ditengah rakyat sedang sengsara, misalnya korupsi bansos. Kerjasama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar ditengah perusahaan tersebut penuh masalah hukum juga telah terjadi. Ada juga sejumlah jabatan strategis yang diberikan kepada mereka yang menjadi bagian utama oligarki. Misalnya duta besar dan pejabat penting di proyek IKN. Kebijakan strategis pemerintah berubah hanya dalam hitungan hari karena tekanan oligarki. Itu semua adalah diantara fakta yang tidak bisa dibantah bahwa KKN merasuki Istana dan oligarki mengendalikan pemerintah\" tegas Ubedilah Badrun. Acara konsolidasi nasional ini akan berlangsung tiga hari hingga tanggal 12 Mei 2022. Tanggal 11 Mei adalah agenda sidang komisi dan sidang pleno konsolidasi. Sementara tanggal 12 Mei 2022 adalah pembacaan dan penyampaian hasil konsolidasi nasional tersebut di hadapan media dan publik secara luas. (sws)
POPULER
