Jakarta, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH mengatakan, jejak-jejak perubahan kepemimpinan nasional telah mendapatkan respon dari para Cendekiawan, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Perempuan, dan para Buruh.

Itu terjadi karena adanya kegagalan dalam mengelola kesejahteraan rakyat, merosotnya pelaksanaan prinsip keadilan sosial, merobohkan semangat penegakan hukum, menguasai kelembagaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif secara menyeluruh melalui perspektrum Oligraki dan membunuh demokrasi.

Menurut pakar hukum pidana itu, ini menunjukkan pembusukan, regresi, dan memanipulasi negara hukum. Ketidakadilan dan kesenjangan menjadi konsekuensi yang berdampak pada menjauhnya cita-cita bernegara.

“Perubahan itu telah nyata terjadi di depan mata, tidak terbendung laksana gelombang tsunami yang ditumpahkan oleh lautan,” tegasnya.

Demokrasi yang sejati adalah pemenuhan persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan mendapatkan akses perlindungan dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan, saat ini ketiga-tiganya tetaplah mitos hingga NKRI hanya wilayah tak bertuan.

Profesor Syaiful mengatakan, hal ini tejadi akibat merebaknya praktik oligarki yang menancapkan pengaruh melalui kolaborasi Penguasa dan Pemegang Modal.

“Pada akhirnya postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhenti sebagai jargon,” katanya. (mth)